<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/05/WhatsApp-Image-2024-12-05-at-171051_5b61a2701-608977526.jpg" alt="Kabidhumas Polda Sultra Kombespol Iis Kristian (tengah) bersama Kabid Propam Kombespol Moch. Sholeh (kiri), Kamis (5/12). (La Ode Muh Deden Saputra/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kabidhumas Polda Sultra Kombespol Iis Kristian (tengah) bersama Kabid Propam Kombespol Moch. Sholeh (kiri), Kamis (5/12). (La Ode Muh Deden Saputra/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) menjatuhkan sanksi eks (mantan) Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Ipda Muhammad Idris berupa demosi dan penempatan khusus (Patsus). Itu buntut kasus penerimaan uang sebesar Rp 2 juta dari guru honorer SDN 4 Baito Supriyani. Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sultra Kombespol Iis Kristian mengatakan, telah selesai melaksanakan sidang kode etik terhadap dua orang personel Polri yang pernah bertugas di Polsek Baito. Yakni Kapolsek Ipda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Aipda Amiruddin. &rdquo;Sidang kode etik (Ipda Muhammad Idris dan Aipda Amiruddin) karena permintaan bantuan sejumlah uang kepada pihak (guru honorer SDN 4 Baito Supriyani) yang terkait perkara yang sedang ditanganinya,&rdquo; kata Iis Kristian seperti dilansir dari Antara. Dia menyebutkan, untuk pelaksanaan sidang Ipda Muhammad Idris, dipimpin Kabid Propam Polda Sultra Kombespol Moch. Sholeh. Sedangkan sidang Aipda Amiruddin dipimpin Wakapolres Konawe Selatan Kompol Dedi Hartoyo. &rdquo;Dalam sidang dihadiri juga sejumlah saksi, kemudian dihadiri juga penasihat hukum pelapor,&rdquo; ujar Iis Kristian. Iis Kristian mengungkapkan bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap dalam sidang kode etik tersebut, Ketua Komisi menyatakan bahwa Ipda Muhammad Idris terbukti melakukan pelanggaran berupa permintaan bantuan uang tunai kepada pihak Supriyani. &rdquo;Ketua komisi sidang kode etik menjatuhkan putusan hukuman berupa patsus selama tujuh hari dan demosi satu tahun, juga sanksi etikanya berupa permintaan maaf kepada institusi atas perbuatan yang telah dilakukannya,&rdquo; ungkap Iis Kristian. Begitu pula dengan Aipda Amiruddin, yang terbukti dalam persidangan melakukan pelanggaran berupa meminta uang kepada pihak Supriyani sebesar Rp 2 juta, dan dijatuhkan hukuman Patsus selama 21 hari dan demosi selama dua tahun, serta sanksi etika berupa permintaan maaf kepada institusi atas perbuatan yang telah dilakukan. &rdquo;Pelaksanaan sidang komisi kode etik ini merupakan bagian daripada penegakan hukum etika maupun disiplin terhadap personel Polri yang melanggar,&rdquo; jelas Iis Kristian.

Polda Sultra sanksi eks Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Ipda Muhammad Idris berupa demosi dan Patsus buntut kasus guru honorer Supriyani

Eks Kapolsek Baito Disanksi Demosi dan Patsus Buntut Kasus Guru Honorer Supriyani

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/04/WhatsApp-Image-2024-12-04-at-124313_4dc433fb-1314629816.jpg" alt="Guru honorer Supriyani bersama suami dan Kepala Desa Wonua Raya saat memasuki ruangan sidang etik Bid Propam Polda Sultra. (La Ode Muh Deden Saputra/Antara)" width="100%">
<figcaption>Guru honorer Supriyani bersama suami dan Kepala Desa Wonua Raya saat memasuki ruangan sidang etik Bid Propam Polda Sultra. (La Ode Muh Deden Saputra/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Guru honorer Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Supriyani memenuhi panggilan sebagai saksi di Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra). Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andre Darmawan mengatakan, pihaknya menerima undangan tersebut pada Selasa (3/11), terkait dengan permintaan hadirnya Supriyani di Polda Sultra. Yakni untuk proses pemeriksaan sebagai saksi dalam sidang etik mantan Kapolsek Baito Ipda Muhammad Idris dan mantan Kanitreskrim Polsek Baito Amiruddin. &rdquo;Terkait dengan uang Rp 2 juta dan juga terkait dengan adanya permintaan uang Rp 50 juta (agenda pemeriksaan Supriyani),&rdquo; kata Andre Darmawan seperti dilansir dari Antara. Dia menyebutkan, selain Supriyani, Bid Propam Polda Sultra juga memanggil tiga orang lain yang dimintai keterangan sebagai saksi. Yakni suami Supriyani, Katiran; Lilis Herlina Dewi selaku rekan Supriyani; dan Kepala Desa Wonua Raya Rokiman. &rdquo;Kehadiran Supriyani sebagai saksi itu yang akan didalami, total ada empat orang saksi,&rdquo; ujar Andre Darmawan. Andre Darmawan menjelaskan, akan menuntaskan perkara Supriyani satu per satu, yang akan dimulai dengan menunggu hasil sidang etik eks Kapolsek dan eks Kanitreskrim Polsek Baito. &rdquo;Nanti kita lihat hasil etiknya seperti apa, kalau ada unsur pidananya kita akan dorong ke laporan pidana, termasuk permintaan uang-uang itu, kalau memang terbukti di sini, kita akan laporkan pemerasan,&rdquo; jelas Andre Darmawan. Berdasar pantauan, Supriyani mendatangi Polda Sultra bersama dengan tim kuasa hukum dan suami beserta rekannya dan Kepala Desa Wonua Raya. Supriyani dan tiga orang saksi lain masuk ruangan sidang pada pukul 10.00 wita. Ke empat saksi tersebut di dalam ruangan sidang, sedangkan tim kuasa hukum menunggu di depan ruangan. Terlihat juga beberapa personel kepolisian yang mondar mandir keluar-masuk dalam ruangan sidang etik tersebut.

Guru honorer SDN 4 Baito Konawe Selatan Supriyani penuhi panggilan sebagai saksi di Bid Propam Polda Sulawesi Tenggara (Sultra)

Guru Honorer Supriyani Hadiri Panggilan Sebagai Saksi di Polda Sultra

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/25/WhatsApp-Image-2024-11-25-at-103512_bba75fd4-3312865432.jpg" alt="Guru honorer Supriyani menangis usai putusan bebas. (La Ode Muh Deden Saputra/Antara)" width="100%">
<figcaption>Guru honorer Supriyani menangis usai putusan bebas. (La Ode Muh Deden Saputra/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Majelis hakim Pengadilan Negeri Andoolo menjatuhkan vonis bebas kepada guru honorer Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Supriyani. Anggota majelis hakim PN Andoolo Vivi Fatmawaty Ali saat membacakan amar putusan mengatakan bahwa dalam fakta-fakta persidangan, terdakwa Supriyani dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan jaksa penuntut umum dalam dakwaan alternatif kesatu dan alternatif kedua. &rdquo;Maka majelis hakim sependapat dengan nota pembelaan terdakwa maka majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum, menimbang bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan, maka haruslah dipulihkan hak-hak terdakwa,&rdquo; kata Vivi seperti dilansir dari Antara. Senada dengan itu, Ketua Majelis Hakim PN Andoolo Stevie Rosano juga mengungkapkan bahwa terdakwa Supriyani tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana. Sehingga, pihaknya memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum. &rdquo;Dan memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek, motif batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana, satu buah sapu ijuk dikembalikan kepada saksi Lilis Sarlina Dewi,&rdquo; ujar Stevie Rosano. Dia juga menyampaikan bahwa seluruh pembiayaan persidangan tersebut akan dibebankan kepada negara. &rdquo;Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada Senin (25/11),&rdquo; jelas Stevie Rosano. Putusan bebas guru honorer Supriyani itu disambut ucapan syukur dari para rekan-rekan dan keluarga Supriyani di dalam ruangan sidang. Usai sidang, Supriyani tampak menangis terharu sembari memeluk rekan-rekannya yang selama ini turut serta memberikan dukungan kepadanya.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Andoolo menjatuhkan vonis bebas kepada guru honorer SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan

Hakim PN Andoolo Vonis Bebas Guru Honorer Supriyani

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/31/WhatsApp-Image-2024-10-31-at-120218_a99d62c2-1938188575.jpg" alt="Bupati Konsel Surunuddin Dangga (kiri) bersama Camat Baito yang dicopot Sudarsono. (La Ode Muh Deden Saputra/Antara)" width="100%">
<figcaption>Bupati Konsel Surunuddin Dangga (kiri) bersama Camat Baito yang dicopot Sudarsono. (La Ode Muh Deden Saputra/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Bupati Konawe Selatan (Konsel) Surunuddin Dangga menyebut, pencopotan Camat Baito Sudarsono tidak berkaitan dengan yang bersangkutan sering mendampingi kasus guru honorer Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Baito, Supriyani. Bupati Konsel Surunuddin Dangga mengatakan, pergantian Camat Baito Sudarsono oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten Konsel Ivan Ardiansyah merupakan bentuk pembinaan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) kepada Sudarsono. &rdquo;Ditarik ke staf (Camat Baito Sudarsono) Sekretariat Pemda sebagai pembinaan kinerja,&rdquo; kata Surunuddin Dangga seperti dilansir dari Antara. Menurut dia, pencopotan Camat Baito itu bukan karena alasan Sudarsono sering mendampingi Supriyani, melainkan beberapa hal yang disesalkan oleh dirinya selaku Bupati Konawe Selatan. Salah satunya karena dirinya sama sekali tidak menerima laporan dari Camat Baito terkait kasus Supriyani yang viral di berbagai media sosial. &rdquo;Saya lihat sudah beredar di mana-mana. Tiba-tiba saya ditelepon (Sudarsono) mobil saya ditembak, ini kan parah, padahal kita belum bisa pastikan itu karena tembakan atau apa harus diuji dulu,&rdquo; ujar Surunuddin Dangga. Surunuddin Dangga juga menyesalkan tindakan Camat Baito Sudarsono saat diwawancarai yang langsung menyebutkan bahwa pecahnya jendela kaca mobil dinas Camat Baito itu disebabkan tembakan. &rdquo;Yang saya sesalkan, saat wawancara (Sudarsono) memakai pakaian dinas mengatakan ditembak (mobil dinas Camat Baito), ini hal yang fatal,&rdquo; jelas Surunuddin Dangga. Dia menyampaikan, salah satu fungsi camat adalah perpanjangan tangan dari Bupati untuk membuat situasi yang kondusif di tengah-tengah masyarakat. Dengan adanya isu penembakan itu dapat membuat situasi di Kecamatan Baito menjadi mencekam dan membuat warga menjadi takut. &rdquo;Saya tidak mau daerah saya di Konawe Selatan dianggap rawan, Sehingga daerah Baito itu dianggap daerah gelap karena ada penembakan,&rdquo; tutur Surunuddin Dangga. Meski pencopotan terhadap Sudarsono dilakukan, Surunuddin mengungkapkan pihaknya tetap akan memberikan pendampingan kepada guru honorer SDN 4 Baito Supriyani dalam menghadapi perkaranya di pengadilan. &rdquo;Pendampingan terhadap Supriyani adalah tugas dari pemerintah,&rdquo; ucap Surunuddin Dangga. Dia menambahkan, setelah putusan yang dikeluarkan pengadilan terkait dengan kasus Supriyani dan keluarga Aipda Wibowo Hasyim, pihaknya akan tetap mendamaikan kedua belah pihak. Sebab, mereka berdua merupakan warga yang tinggal dalam satu kawasan di Kecamatan Baito. Sementara itu, Sudarsono mengungkapkan permohonan maaf kepada Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga. Sebab, tidak melaporkan kejadian yang menimpa warga di Kecamatan Baito. &rdquo;Saya memohon maaf kepada Pak Bupati,&rdquo; ucap Sudarsono.

Bupati Konawe Selatan sebut, pencopotan Camat Baito tak berkaitan dengan yang bersangkutan sering mendampingi kasus guru honorer SDN 4 Baito

Bupati Konsel Sebut Pencopotan Camat Baito Tak Terkait dengan Supriyani

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/25/WhatsApp-Image-2024-10-24-at-192350_f123e93e-2511073309.jpg" alt="Guru Honorer SDN 4 Baito Supriyani saat menjalani sidang perdana di PN Andoolo. (La Ode Muh Deden Saputra/Antara)" width="100%">
<figcaption>Guru Honorer SDN 4 Baito Supriyani saat menjalani sidang perdana di PN Andoolo. (La Ode Muh Deden Saputra/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendari mendakwa guru honorer Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Supriyani dengan pasal berlapis kekerasan terhadap anak di bawah umur. Jaksa Penuntut Umum yang juga Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Konawe Selatan Ujang Sutisna mengatakan, terdakwa Supriyani diduga telah melakukan kekerasan terhadap anak inisial D di SDN 4 Baito, Desa Wonua Raya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Yakni dengan menggunakan gagang sapu ijuk. &rdquo;Akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka memar disertai lecet pada paha kanan dan kiri bagian belakang,&rdquo; kata Ujang Sutisna saat membacakan dakwaan dalam sidang perdana Supriyani seperti dilansir dari Antara. Dia menyebutkan, atas perbuatan terdakwa, pihaknya mendakwa dengan pasal 80 ayat 1 jo pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. &rdquo;Terdakwa juga didakwa dengan pasal 351 ayat 1 KUHPidana,&rdquo; ujar Ujang Sutisna. Atas dakwaan yang dibacakan JPU itu, Penasihat Hukum Supriyani membantah dakwaan tersebut dan mengajukan eksepsi. &rdquo;Kami ajukan eksepsi,&rdquo; ucap penasihat hukum. Sementara itu, Ketua Majelis Hakim PN Kendari Stevie Rosano menyampaikan bahwa pihaknya memberikan waktu kepada penasihat hukum atas pengajuan eksepsinya hingga Senin (28/10). &rdquo;Untuk memberikan waktu kepada penasihat hukum (Supriyani) kita memberikan waktu sampai Senin 28 Oktober, pukul 10.00 wita,&rdquo; sebut Stevie Rosano.

JPU Kejari Kendari mendakwa guru honorer SDN 4 Baito Konawe Selatan, Supriyani dengan pasal berlapis kekerasan terhadap anak di bawah umur

Jaksa Dakwa Guru Honorer SDN 4 Baito Konsel dengan Pasal Berlapis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/24/WhatsApp-Image-2024-10-24-at-103341_0666ae51-1386862139.jpg" alt="Ribuan guru yang menyambut Supriyani di depan PN Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis (24/10). (La Ode Muh Deden Saputra)" width="100%">
<figcaption>Ribuan guru yang menyambut Supriyani di depan PN Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis (24/10). (La Ode Muh Deden Saputra)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ribuan guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI memadati Pengadilan Negeri (PN) Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel). Mereka datang memberikan dukungan kepada guru honorer SDN 4 Baito Supriyani dalam menjalani sidang perdana. Ribuan pedemo mulai mendatangi PN Andoolo pada pukul 09.00 wita. Mereka berangsur-angsur datang mengelilingi kantor pengadilan dengan menggunakan baju kesatuan PGRI dengan meneriakkan kata hidup guru. Dukungan itu diberikan kepada Supriyani untuk menjalani sidang perkara yang menimpanya terkait dengan tuduhan penganiayaan kepada salah seorang siswa di SDN 4 Baito. Salah seorang guru SDN 2 Andoolo Darma mengatakan, aksi tersebut sebagai bentuk solidaritas sesama guru. Terlebih lagi ada guru yang tertindas. &rdquo;Sebagai guru harus kawal terus kasus ini. Saya rela tidak masuk mengajar untuk membela saudara saya ini (Supriyani),&rdquo; kata Darma seperti dilansir dari Antara. Selama dia menjadi guru dalam kurun waktu 22 tahun, tidak akan ada guru yang tega menyakiti anak didik. Apalagi siswa yang menjadi korban dalam tuduhan kasus Supriyani itu masih duduk di bangku kelas 1 SD. &rdquo;Sekejam apa pun guru itu tidak akan pernah sampai tega. Saya memang sering juga mengomel di sekolah, tetapi tidak pernah pukul anak orang,&rdquo; ujar Darma. Darma mengungkapkan bahwa alasan mereka ke PN Andoolo hanya untuk menuntut kepada para penegak hukum untuk membebaskan Supriyani. Sementara itu, Ketua PGRI Kecamatan Palangga Selatan Abdurrahim mengatakan, aksi tersebut merupakan bentuk dukungan dari rekan seprofesi guru untuk memberikan dukungan kepada Supriyani yang tengah tertimpa musibah. &rdquo;Bukan itu saja, kami berharap dari kasus ini tidak ada lagi Supriyani-Supriyani lain. Kami juga berharap kepada pihak-pihak seperti dugaan Rp 50 juta itu bisa benar-benar ditelusuri,&rdquo; ucap Abdurrahim. Dia berharap ke depannya kasus-kasus yang mengkriminalisasi guru di Indonesia ini tidak terjadi lagi. Aksi di depan PN Andoolo tersebut berlangsung secara damai dan kondusif hingga sekitar pukul 10.45 wita. Mereka lantas meninggalkan PN usai pelaksanaan sidang pembuka Supriyani selesai.

Ribuan guru yang tergabung dalam PGRI memadati PN Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan beri dukungan kepada guru honorer SDN 4 Baito Supriyani

Ribuan Guru Padati PN Andoolo Dukung Supriyani Jalani Sidang

SDN 4 Baito

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#SDN 4 Baito