<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/22/JKT-1-MAKAN-BERGIZI-MENU-IKAN-FED-4215909148.jpg" alt="Ilustrasi siswa Sekolah Dasar. (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi siswa Sekolah Dasar. (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai mencatat sejarah baru dalam dunia pendidikan nasional dengan mengabulkan sebagian permohonan uji materi yang diajukan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Selasa (27/5). Putusan tersebut menegaskan bahwa pendidikan dasar, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah (sekolah negeri) maupun oleh masyarakat (sekolah swasta), wajib diselenggarakan tanpa pungutan biaya. Putusan MK ini menyatakan bahwa Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali jika dimaknai bahwa pendidikan dasar gratis juga berlaku untuk sekolah swasta.&nbsp; Kornas JPPI, Ubaid Matraji, menyambut keputusan tersebut dengan penuh syukur dan semangat. Menurutnya, selama ini sistem pembiayaan pendidikan kerap menimbulkan ketimpangan yang membebani keluarga, terutama yang menyekolahkan anaknya di sekolah swasta karena keterbatasan akses ke sekolah negeri. &ldquo;Hari ini adalah hari bersejarah bagi pendidikan Indonesia! MK telah menunjukkan keberanian dan kebijaksanaan dalam menafsirkan konstitusi untuk keadilan pendidikan,&rdquo; kata Ubaid kepada wartawan, Selasa (27/5). &ldquo;Putusan ini membuka jalan bagi berakhirnya diskriminasi pembiayaan pendidikan yang selama ini membebani jutaan keluarga. Ini adalah pengakuan bahwa anggaran 20% pendidikan dari APBN dan APBD harus benar-benar dialokasikan secara adil untuk pendidikan dasar tanpa dipungut biaya di semua jenis sekolah, baik negeri maupun swasta,&rdquo; tambah Ubaid. JPPI juga menyerukan langkah-langkah strategis kepada pemerintah untuk memastikan implementasi putusan MK berjalan efektif. Salah satu langkah penting adalah mengintegrasikan sekolah swasta ke dalam sistem penerimaan murid baru (SPMB) online.&nbsp; Ubaid menekankan, penting untuk menjamin transparansi dan kesetaraan akses pendidikan. Selain itu, perlunya realokasi dan optimalisasi anggaran pendidikan.&nbsp; &ldquo;Anggaran 20 persen untuk pendidikan tidak boleh lagi dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak relevan. Prioritas utama adalah pembiayaan operasional sekolah, tunjangan guru, dan fasilitas penunjang pendidikan dasar gratis. Ini termasuk sekolah swasta,&rdquo; tegasnya. Pengawasan terhadap pungutan liar di sekolah, lanjut Ubaid, juga harus diperketat. Ia menekankan perlunya sanksi tegas terhadap lembaga pendidikan yang masih memungut biaya dari siswa setelah diberlakukannya putusan ini.&nbsp; &ldquo;Tidak boleh ada lagi kasus anak putus sekolah karena tak mampu membayar iuran. Negara harus hadir!&rdquo; paparnya. JPPI juga mendesak pemerintah untuk segera melakukan sosialisasi massif kepada publik, terutama kepada orang tua siswa dan pihak sekolah. &ldquo;Pemahaman menyeluruh atas hak dan kewajiban baru ini sangat penting agar tidak terjadi kebingungan di lapangan,&rdquo; papar Ubaid. Lebih lanjut, Ubaid menegaskan bahwa pendidikan harus menjadi alat pemersatu dan penjamin keadilan sosial. JPPI juga berharap paradigma pendidikan nasional benar-benar berubah menuju sistem yang adil, inklusif, dan berpihak pada hak-hak anak bangsa. Momentum ini dinilai sebagai peluang emas untuk mewujudkan cita-cita pendidikan sebagai alat pemutus rantai kemiskinan dan ketimpangan. &nbsp;&ldquo;Transformasi sistem pembiayaan pendidikan harus segera dilakukan demi menjamin tidak ada lagi anak yang putus sekolah atau ijazahnya ditahan karena masalah biaya. Pendidikan bukan lagi beban, melainkan hak yang terjamin sepenuhnya oleh negara,&rdquo; pungkasnya.

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pendidikan dasar harus gratis, baik di sekolah negeri maupun swasta, demi keadilan pendidikan.

MK Putuskan SD-SMP Negeri dan Swasta Gratis, JPPI Sebut Beri Keadilan Bagi Dunia Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/17/kekerasan-3053276378.jpg" alt="Pelaku kekerasan seksual atau pencabulan terhadap 15 anak di salah satu sekolah dasar swasta di Kota Jogja akhirnya dibekuk polisi." width="100%">
<figcaption>Pelaku kekerasan seksual atau pencabulan terhadap 15 anak di salah satu sekolah dasar swasta di Kota Jogja akhirnya dibekuk polisi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polisi membekuk pelaku kekerasan seksual atau pencabulan terhadap&nbsp;sejumlah anak&nbsp;di salah satu sekolah dasar swasta di Kota Jogja. Sebelumnya, kasus ini dilaporkan keluarga korban melalui penasihat hukum Elna Febi Astuti ke Mapolresta Jogja pada Senin (8/1). Penangkapan dilakukan Satreskrim Polresta Jogja usai melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan terhadap saksi serta pengumpulan bukti. Kapolresta Jogja Kombes Pol Aditya Surya Dharma mengatakan, anggotanya melakukan pencarian terhadap terduga pelaku dengan inisial JLNB, 24. Pada Jumat (12/1) sekira pukul 20.00 WIB, terduga pelaku dibekuk di rumahnya di wilayah Sleman. "Kemudian pada Sabtu, 13 Januari 2024 langsung dilakukan penahanan di Mapolresta Jogja," kata Kombes Pol Aditya kepada Radar Jogja (Jawa Pos Group). Pekerjaan terduga pelaku adalah guru dan melakukan pencabulan terhadap siswanya dengan memegang bagian tubuh. Selain tersangka, disita juga barang bukti berupa satu pisau, lima stel pakaian milik korban, dan satu unit HP milik JLNB. Dalam melancarkan aksi bejatnya, tersangka sering mendekati dan akrab dengan korban untuk melakukan perbuatan cabul. Aditya menuturkan, barang bukti pisau digunakan pelaku untuk menakut-nakuti para korbannya. Disebutnya ada pengancaman untuk melancarkan aksi cabulnya. Sebelumnya, dilaporkan ada 15 anak yang menjadi korban JLNB. Namun, dari penyelidikan yang dilakukan polisi akhirnya dinyatakan hanya lima saja yang menjadi korban. Kelima korban terdiri dari empat laki-laki dan satu perempuan yang rentang usianya 11-12 tahun. Aditya menuturkan, penyidik memiliki alasan hanya ditetapkan lima anak yang menjadi korban. "Karena dari hasil pendalaman kami itu yang memenuhi unsurnya hanya lima orang dari 15 orang yang diduga korban," tutur Aditya. Menurutnya, pelaku sekarang sudah mengakui perbuatannya dan aksinya dilakukan di sekitar lingkungan sekolah. JLNB dijerat Pasal 82 Ayat 2 juncto Pasal 76E UU 17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 01/2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang. Tersangka terancam penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda Rp 5 miliar. Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Jogja AKP Probo Satrio menambahkan, hanya lima korban karena sisanya tidak masuk unsur pasal yang disangkakan. Hal itu lantaran lima korban yang sudah memenuhi unsur dipegang alat vitalnya sedangkan sisanya tidak menjurus demikian. Selain itu, terkait dugaan para korbannya yang diajak nonton video porno dan open BO juga sedang dilakukan penyidikan lebih lanjut. "Untuk masalah nonton itu, pelaku belum mengakui, tetapi anak-anak (korban, Red) bilang seperti itu," sebut AKP Probo.

Pelaku kekerasan seksual atau pencabulan terhadap sejumlah anak di salah satu sekolah dasar swasta di Kota Jogja akhirnya dibekuk polisi.

Penampakan Terduga Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap 5 Anak SD Swasta di Jogja 

SD Swasta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#SD Swasta

Berita Terkini

MK Putuskan SD-SMP Negeri dan Swasta Gratis, JPPI Sebut Beri Keadilan Bagi Dunia Pendidikan

Penampakan Terduga Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap 5 Anak SD Swasta di Jogja

Download Aplikasi JawaPos.com