<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/07/walkot-tangsel-3364548645.jpg" alt="Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie saat diwawancarai terkait dugaan pungli di SD Negeri Ciledug Barat, Pamulang di wilayah Serpong, Rabu (6/8). (Muhtamimah/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie saat diwawancarai terkait dugaan pungli di SD Negeri Ciledug Barat, Pamulang di wilayah Serpong, Rabu (6/8). (Muhtamimah/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Dugaan pungutan liar (pungli) sebesar Rp 1,1 juta terkait pembelian seragam di SD Negeri Ciledug Barat, Pamulang menjadi sorotan serius Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel). Kepala sekolah, Ira Hoeriah, diduga memungut biaya tersebut melalui rekening pribadi. Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie menyampaikan, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat, ditemukan adanya indikasi pelanggaran berat yang dilakukan oleh Kepala Sekolah tersebut. Hasil pemeriksaan tersebut akan dibahas lebih lanjut di Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) untuk menentukan sanksi yang tepat. "Nanti akan diberikan saran kepada kami. Kemudian ke naik ke saya untuk keputusannya," kata Benyamin di wilayah Serpong, Rabu (6/8). Kendati demikian, Benyamin enggan membeberkan secara rinci sanksi yang akan diberikan kepada kepala sekolah tersebut. Namun, dia menegaskan akan memberikan hukuman berat sebagai efek jera. "Yang bersangkutan adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) sekaligus pendidik dan pengayom yang seharusnya menjaga etika tapi malah melanggar aturan," terangnya. Karena itu, Benyamin akan mengambil keputusan untuk hukuman yang paling berat. Untuk menjadi contoh bagi yang lain agar tidak terulang kasus serupa di Tangsel. "Sudah ada aturannya, sudah ada surat edarannya bahwa dilarang melakukan pungutan, tidak boleh ada kepentingan pribadi, tapi itu masih dilakukan. Insya Allah saya akan mengambil keputusan untuk hukuman yang terberat," pungkasnya.

Kepala SD Negeri di Ciledug Barat, Ira Hoeriah, diduga memungut biaya seragam Rp 1,1 juta melalui rekening pribadi.

Diduga Pungli Pembelian Seragam Rp 1,1 Juta, Kepala SD Negeri di Ciledug Barat Terancam Sanksi Berat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/16/RUYv84DIoEvao2QB2XNRBij3WEIiovD6DWDIIgf6-511513108.jpg" alt="Ilustrasi MPLS siswa SD. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi MPLS siswa SD. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Minimnya murid yang daftar di SD Negeri 339 Gresik kembali terjadi tahun ini. Saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada Senin (14/7), sekolah di Desa Lebak, Sangkapura, Bawean, itu hanya kedatangan dua siswa baru. Tahun ajaran 2023/2024 silam, sekolah tersebut malah hanya memiliki satu siswa baru. "Saat ini jika ditotal, sekolah ini memiliki 25 siswa dari kelas I sampai VI," ucap Kepala SDN 339 Gresik Ida Sanjaya. Menurut dia, kondisi geografis menjadi tantangan selama ini. Sekolah tersebut berada di dusun terpencil yang hanya memiliki sekitar 40 keluarga. Tahun ini sebenarnya ada enam anak lulusan TK di dusun tersebut. Namun, hanya dua yang masuk ke SD negeri, sementara tiga lainnya memilih MI dan satu lagi melanjutkan ke SDIT di luar dusun. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Gresik Lutfi Dhawam menyatakan, sudah memetakan jumlah siswa di beberapa sekolah Bawean. Tidak hanya minim siswa, tetapi juga kondisi bangunan yang mengalami kerusakan. Politikus Gerindra itu berencana mengusulkan merger sekolah. Nanti, para siswa difasilitasi transportasi umum. "Kami sediakan antar jemputnya," ucap Lutfi Dhawam. Dengan begitu, para guru juga bisa memenuhi jam mengajar. Sebab, apabila siswa minim, jam mengajar guru sulit terpenuhi.&nbsp;

SD Negeri 339 Gresik di Bawean kembali mengalami penurunan jumlah siswa baru. Saat MPLS hanya kedatangan dua siswa baru

SD Negeri 339 Gresik di Bawean Hanya Dapat Dua Siswa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/30/ZBsj1KYs6RSF5QnSc7jvzZ8QHVATwQaZSOHnRB8Y-2207347472.jpg" alt="Ilustrasi guru memberi pendampingan pada siswa untuk SPMB 2025. (Riana Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi guru memberi pendampingan pada siswa untuk SPMB 2025. (Riana Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Seorang anak warga Sambikerep Surabaya tak bisa masuk SD negeri yang hanya berjarak 50 meter dari rumahnya. Lokasi sekolah hanya berbeda RW dengan rumahnya. Padahal, itu sekolah pilihan pertamanya dalam jalur zonasi kelurahan. Karena kalah poin, sang anak justru diterima di pilihan kedua yang berjarak sekitar 3 kilometer dari rumah. Warga yang enggan disebut namanya itu menyayangkan sistem zonasi saat ini yang menurut dia lebih mengutamakan administrasi RT/RW dibanding jarak riil lokasi rumah ke sekolah. &ldquo;Saya benar-benar mepet sekolah. Tapi karena beda RW, nilainya cuma 6. Sementara yang satu RW bisa dapat nilai sempurna 10,&rdquo; ujarnya. Tak hanya soal poin, proses pendaftaran zonasi kecamatan pun menuai keluhan. Dia mengaku datang ke sekolah pilihan pertama untuk menanyakan kemungkinan mendaftar jalur domisili kecamatan. Namun panitia menyatakan pendaftaran sudah ditutup. Ternyata masih ada tujuh kursi dan sistemnya belum tutup. "Besoknya malah dibuka," ucapnya. Karena khawatir kehilangan kursi di pilihan kedua, dia akhirnya memilih daftar ulang di sekolah yang lebih jauh. Apalagi usia anaknya juga 6,3 tahun. Belakangan, warga tersebut baru tahu bahwa poin anaknya sebenarnya lebih tinggi daripada siswa terakhir yang diterima melalui zonasi kecamatan di sekolah pilihan pertama. &ldquo;Seharusnya anak saya bisa masuk, tapi kami keburu ditolak panitia dan tidak mendaftar,&rdquo; sesalnya. Dia berharap sistem zonasi kembali seperti sebelumnya yang menggunakan titik koordinat lokasi rumah, bukan sekadar RT/RW. Sementara, Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya mengklarifikasi bahwa seleksi jalur zonasi kelurahan tingkat SD tidak hanya mempertimbangkan lokasi tempat tinggal berdasarkan RT/RW.&nbsp; Kepala Bidang Sekolah Dasar Dispendik Surabaya Mohammad Sufyan menyebut usia anak justru bisa menjadi penentu utama dalam perangkingan. &ldquo;Kalau skor bobotnya sama, maka yang diambil lebih dulu adalah yang usianya lebih tua,&rdquo; jelasnya. Menurut Sufyan, sistem sudah mengatur pembobotan berdasarkan usia, domisili, dan waktu pendaftaran. Misalnya, anak usia 7 tahun dengan jarak rumah 1 RW dari sekolah akan mendapatkan skor lebih tinggi dibanding anak usia 6,5 tahun meski tinggal satu RT. Dia menyebut perhitungan ini telah sesuai dengan ketentuan dan ditampilkan secara transparan di laman resmi PPDB. Semua peringkat dan bobot bisa dilihat di website. Jadi, siapa yang diterima bisa ditelusuri dari data. Jika usia dan domisili dua calon siswa sama, maka indikator ketiga yang digunakan adalah waktu pendaftaran. Yang mendaftar lebih dulu akan diambil. Karena itu, dia mengimbau wali murid memahami sistem pembobotan agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Warga mengeluhkan sistem zonasi yang mengutamakan administrasi RT/RW dan pembobotan usia dalam pendaftaran sekolah.

Anak Warga Sambikerep Surabaya Tak Lolos SD Negeri Dekat Rumah padahal Hanya 50 Meter karena Beda RW, Dispendik: Jarak Bukan Penentu Utama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/22/JKT-1-MAKAN-BERGIZI-MENU-IKAN-FED-4215909148.jpg" alt="Ilustrasi siswa Sekolah Dasar. (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi siswa Sekolah Dasar. (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai mencatat sejarah baru dalam dunia pendidikan nasional dengan mengabulkan sebagian permohonan uji materi yang diajukan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Selasa (27/5). Putusan tersebut menegaskan bahwa pendidikan dasar, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah (sekolah negeri) maupun oleh masyarakat (sekolah swasta), wajib diselenggarakan tanpa pungutan biaya. Putusan MK ini menyatakan bahwa Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali jika dimaknai bahwa pendidikan dasar gratis juga berlaku untuk sekolah swasta.&nbsp; Kornas JPPI, Ubaid Matraji, menyambut keputusan tersebut dengan penuh syukur dan semangat. Menurutnya, selama ini sistem pembiayaan pendidikan kerap menimbulkan ketimpangan yang membebani keluarga, terutama yang menyekolahkan anaknya di sekolah swasta karena keterbatasan akses ke sekolah negeri. &ldquo;Hari ini adalah hari bersejarah bagi pendidikan Indonesia! MK telah menunjukkan keberanian dan kebijaksanaan dalam menafsirkan konstitusi untuk keadilan pendidikan,&rdquo; kata Ubaid kepada wartawan, Selasa (27/5). &ldquo;Putusan ini membuka jalan bagi berakhirnya diskriminasi pembiayaan pendidikan yang selama ini membebani jutaan keluarga. Ini adalah pengakuan bahwa anggaran 20% pendidikan dari APBN dan APBD harus benar-benar dialokasikan secara adil untuk pendidikan dasar tanpa dipungut biaya di semua jenis sekolah, baik negeri maupun swasta,&rdquo; tambah Ubaid. JPPI juga menyerukan langkah-langkah strategis kepada pemerintah untuk memastikan implementasi putusan MK berjalan efektif. Salah satu langkah penting adalah mengintegrasikan sekolah swasta ke dalam sistem penerimaan murid baru (SPMB) online.&nbsp; Ubaid menekankan, penting untuk menjamin transparansi dan kesetaraan akses pendidikan. Selain itu, perlunya realokasi dan optimalisasi anggaran pendidikan.&nbsp; &ldquo;Anggaran 20 persen untuk pendidikan tidak boleh lagi dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak relevan. Prioritas utama adalah pembiayaan operasional sekolah, tunjangan guru, dan fasilitas penunjang pendidikan dasar gratis. Ini termasuk sekolah swasta,&rdquo; tegasnya. Pengawasan terhadap pungutan liar di sekolah, lanjut Ubaid, juga harus diperketat. Ia menekankan perlunya sanksi tegas terhadap lembaga pendidikan yang masih memungut biaya dari siswa setelah diberlakukannya putusan ini.&nbsp; &ldquo;Tidak boleh ada lagi kasus anak putus sekolah karena tak mampu membayar iuran. Negara harus hadir!&rdquo; paparnya. JPPI juga mendesak pemerintah untuk segera melakukan sosialisasi massif kepada publik, terutama kepada orang tua siswa dan pihak sekolah. &ldquo;Pemahaman menyeluruh atas hak dan kewajiban baru ini sangat penting agar tidak terjadi kebingungan di lapangan,&rdquo; papar Ubaid. Lebih lanjut, Ubaid menegaskan bahwa pendidikan harus menjadi alat pemersatu dan penjamin keadilan sosial. JPPI juga berharap paradigma pendidikan nasional benar-benar berubah menuju sistem yang adil, inklusif, dan berpihak pada hak-hak anak bangsa. Momentum ini dinilai sebagai peluang emas untuk mewujudkan cita-cita pendidikan sebagai alat pemutus rantai kemiskinan dan ketimpangan. &nbsp;&ldquo;Transformasi sistem pembiayaan pendidikan harus segera dilakukan demi menjamin tidak ada lagi anak yang putus sekolah atau ijazahnya ditahan karena masalah biaya. Pendidikan bukan lagi beban, melainkan hak yang terjamin sepenuhnya oleh negara,&rdquo; pungkasnya.

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pendidikan dasar harus gratis, baik di sekolah negeri maupun swasta, demi keadilan pendidikan.

MK Putuskan SD-SMP Negeri dan Swasta Gratis, JPPI Sebut Beri Keadilan Bagi Dunia Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/17/ppdb3-1580367964.jpg" alt="Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di DKI Jakarta. Kerjasama antar lembaga dan unsur masyarakat jadi kunci dari kesuksesan pelaksanaannya." width="100%">
<figcaption>Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di DKI Jakarta. Kerjasama antar lembaga dan unsur masyarakat jadi kunci dari kesuksesan pelaksanaannya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengantisipasi calon peserta didik baru (CPDB), yang baru pindah alamat dan kartu keluarga (KK) untuk mendaftar penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang SD maupun SMP negeri. Antisipasi dilakukan untuk mencegah CPDB KK Surabaya belum 1 tahun yang ingin mendaftar PPDB melalui jalur zonasi. Aturan dan syarat PPDB 2024 telah tercantum dalam Perwali Kota Surabaya Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri. Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Yusuf Masruh menjelaskan, PPDB 2024 menggunakan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) tahun sebelumnya dan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya. &rdquo;Antisipasinya, PPDB pakai data mulai tahun kemarin, kita pakai data Dispendukcapil, data anak nanti searching NIK (Nomor Induk Kependudukan),&rdquo; kata Yusuf Masruh, Senin (22/4). Menurut Yusuf, koordinasi dengan Dispendukcapil Surabaya dilakukan agar data CPDB akurat. NIK CPDB juga akan dicocokkan dengan data Dispendukcapil untuk menentukan wilayah sekolah. &rdquo;NIK di-searching nanti keluar pilihan sekolah wilayah masing-masing. Tapi di situ kita beri batasan, anak punya harapan misal 4-5 sekolah, nanti pilihnya sesuai kebutuhan dia, bisa pilih dua (sekolah),&rdquo; jelas Yusuf Masruh. Yusuf menegaskan, pihaknya berkoordinasi dengan Dispendukcapil untuk memastikan data CPDB akurat. Dari NIK tersebut, Dispendukcapil akan mengetahui, di mana alamat tinggal CPDB termasuk sebelumnya sekolah di mana. &rdquo;Jadi kita kerja sama dengan teman-teman Dispendukcapil. Pendaftaran searching NIK, baru nanti muncul data anak ini sekolah (sebelumnya) mana, kelahiran tahun berapa, alamatnya mana, baru muncul pilihan (sekolah),&rdquo; terang Yusuf. Dia mencontohkan, misalnya untuk PPDB SMP negeri bagi CPDB di wilayah Surabaya timur. Ketika NIK CPDB itu di-input dalam laman pendaftaran PPDB, akan muncul sejumlah pilihan sekolah sesuai zonasi wilayah tersebut. &rdquo;Misalnya di wilayah timur, ada SMPN 30, SMPN 52, dan SMPN 19, nanti pilih sekolah yang mana,&rdquo; beber Yusuf. Sosialisasi kepada CPDB dan wali murid terkait jadwal maupun tata cara pendaftaran PPDB mulai dilakukan Dispendik Surabaya. Informasi mengenai tersebut, dapat diakses di website resmi PPDB di alamat https://ppdb.surabaya.go.id. Di tempat terpisah, Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Eddy Christijanto menerangkan, pihaknya melakukan filter dan selektif terhadap permohonan pindah penduduk. Utamanya yang disinyalir untuk digunakan PPDB SD maupun SMP negeri di Surabaya. &rdquo;Terhadap permohonan penduduk pindah masuk Kota Surabaya itu kita lakukan filter dan seleksi betul. Jadi kadang ada yang pindah anaknya sendiri tanpa orang tua, dengan alasan ke rumah nenek atau bude, itu banyak kita tolak karena alasannya tidak benar,&rdquo; kata Eddy Christijanto. Selain itu, Eddy mengungkapkan, banyak warga yang mengajukan pindah alamat ke wilayah kecamatan lain yang masih dalam satu KK Kota Surabaya. Misalnya, sebelumnya KK warga tersebut tinggal di Kecamatan Tandes, mengajukan pindah ke Kecamatan Genteng. &rdquo;Itu kita cek di lokasi, apakah yang bersangkutan pindah di situ. Karena kan kita cek di rumahnya, ternyata memang hanya namanya saja, orangnya tidak ada di situ. Kadang (rumah) bukan saudara, teman atau kadang kantor, itu juga tidak kita setujui, kita lakukan seleksinya di situ,&rdquo; jelas Eddy. Eddy mengakui, sejak Januari, banyak menerima pengajuan pindah masuk KK ke Kota Surabaya. Pengajuan pindah KK itu harus selektif tidak serta merta langsung disetujui. &rdquo;Jadi pengajuan pindah itu kita selektif betul. Karena banyak pengajuan pindah masuk ke Kota Surabaya, mulai Januari,&rdquo; ucap Eddy.

Pemkot Surabaya antisipasi CPDB yang baru pindah alamat dan kartu keluarga (KK) untuk mendaftar PPDB jenjang SD maupun SMP negeri

Jalur Zonasi PPDB SDN-SMP Negeri di Surabaya Diperketat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/01/cabuli-1435471290.jpg" alt="Terduga pelaku pencabulan terhadap belasan siswa SD Negeri di Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, menjalani pemeriksaan di Mapolres Cianjur, Kamis (29/2)." width="100%">
<figcaption>Terduga pelaku pencabulan terhadap belasan siswa SD Negeri di Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, menjalani pemeriksaan di Mapolres Cianjur, Kamis (29/2).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Polisi meringkus oknum guru honorer HR, 27, yang sejak 2017 mengajar di salah satu SD negeri di Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Dia diduga telah mencabuli belasan siswa. Kasatreskrim Polres Cianjur AKP Tono Listianto mengatakan, oknum guru tersebut ditangkap di rumahnya tanpa perlawanan. Polisi menangkap pelaku setelah mendapat laporan dari orang tua siswa yang mendapat pelecehan seksual menyimpang, Senin (26/2). &rdquo;Mendapat laporan tersebut, kami langsung mengirim petugas untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku, tanpa perlawanan pelaku digelandang ke Mapolres Cianjur, guna menjalani pemeriksaan,&rdquo; kata Tono Listianto seperti dilansir dari Antara. Tono menjelaskan, pihaknya masih mengembangkan kasus tersebut dengan meminta keterangan saksi lainnya. Sebab, diduga korban lebih dari 15 orang. Saat ini, baru satu orang yang melapor, sehingga korban lain diminta dapat melapor dengan jaminan identitasnya akan dirahasiakan. Tono Listianto mengatakan, sudah membentuk tim untuk mendalami kasus pelecehan seksual melenceng itu. Tim akan turun langsung ke lokasi sekolah untuk menggali informasi jumlah korban dari aksi bejat oknum guru honorer tersebut. &rdquo;Kalau keterangan dari saksi kemungkinan jumlah korban lebih dari 15 orang, saat ini tim sudah dikirim ke lokasi sekolah untuk menggali lebih dalam berapa jumlah korban,&rdquo; terang Tono Listianto. Informasi dari keluarga korban yang minta namanya disamarkan sebut saja Ocim, 32, menyebutkan, aksi bejat oknum guru itu, terungkap setelah seorang siswa melaporkan perbuatan HR pada orang tuanya usai mengikuti lomba di sekolah. Sebelumnya, HR membawa siswa tersebut ke ruangan yang sepi untuk melancarkan perbuatan menyimpang. Setelah melampiaskan nafsunya, pelaku mengancam agar siswa tidak menceritakan perbuatannya tersebut pada siapapun termasuk orang tua. &rdquo;Korban sangat banyak dari berbagai angkatan mungkin lebih dari 100 orang,&rdquo; kata Ocim. Bahkan informasi didapat orang tua siswa korban, guru laki-laki itu, yang sudah ketahuan sekitar 2 kelas ditambah siswa yang sudah lulus dari sekolah tersebut. Sebagian besar korban mengalami tekanan usai mengalami kejadian pelecehan seksual, sehingga tidak berani melapor.

Polisi meringkus oknum guru honorer di salah satu SD negeri di Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, diduga mencabuli belasan siswa

Polisi Ringkus Oknum Guru Lecehkan Belasan Siswa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/01/umpr-3380572130.jpg" alt="Ilustrasi proses penerimaan peserta didik baru SD. Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim meminta sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah menghilangkan tes baca, tulis, dan hitung (calistung) dalam seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada jenjang SD/MI/s" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi proses penerimaan peserta didik baru SD. Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim meminta sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah menghilangkan tes baca, tulis, dan hitung (calistung) dalam seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada jenjang SD/MI/s</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sejumlah sekolah dasar (SD) negeri di Kota Semarang kekurangan siswa pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2023. Sebab, hanya sedikit yang diterima dari kuota yang disediakan. Berdasar hasil seleksi yang dipantau dari laman resmi PPDB Kota Semarang, sejumlah SD yang minim siswa, di antaranya SDN Wonodri, SDN Karangkidul, SDN Plalangan 02, dan SDN Sumurrejo 01 Semarang. Dari kuota yang disediakan sebanyak 28 siswa, di SDN Wonodri hanya ada 10 siswa diterima, SDN Karangkidul hanya ada enam siswa, SDN Plalangan ada 10 siswa, dan SDN Sumurrejo hanya 12 siswa. Ada beberapa SD negeri lain yang kekurangan siswa tetapi tidak terlalu minim, seperti SDN Jomblang 03 yang siswa baru tahun ajaran ini sebanyak 30 orang dari kuota 56 kursi. Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mengaku sudah mengetahui persoalan tersebut. Pihaknya akan melakukan evaluasi terkait sejumlah SD negeri yang minim siswa baru. Ita, sapaan akrab Hevearita menyebutkan, salah satu faktor yang diduga menjadi penyebab SD negeri minim pendaftar adalah berkaitan dengan sulitnya akses transportasi. &rdquo;Kaitan PPDB, ada (aduan) yang masuk ke saya tidak adanya akses transportasi ke sana (sekolah). Ini kan susah. Makanya, perlu dicarikan solusi-solusi,&rdquo; terang Hevearita Gunaryanti Rahayu seperti dilansir dari Antara. Menurut dia, pemetaan akan dilakukan di setiap sekolah yang kekurangan siswa untuk mengetahui penyebabnya. Sebab, hal itu berbeda berdasar kondisi sekolah masing-masing. Dalam waktu dekat, dia akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang untuk menjelaskan permasalahan tersebut dan mencarikan solusi terhadap SD-SD negeri yang kekurangan siswa. &rdquo;Saya minta dinas pendidikan mencari tahu apa yang menjadi permasalahan di PPDB ini (sampai kekurangan siswa), kemudian kendala-kendala apa yang ada di wilayah masing-masing,&rdquo; kata Hevearita Gunaryanti Rahayu. Jika memang kendala terkait akses transportasi, lanjut dia, bisa dibukakan jalur feeder Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang untuk memfasilitasi siswa di sekolah tersebut. &rdquo;Karena tadi (aduan) yang masuk di medsos susahnya transportasi ya, di SDN Jomblang 03. Makanya, ini nanti kami evaluasi kendala apa di wilayah masing-masing,&rdquo; ucap Hevearita Gunaryanti Rahayu. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Sejumlah sekolah dasar (SD) negeri di Kota Semarang kekurangan siswa pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2023

Sejumlah SD Negeri di Semarang Kekurangan Siswa, Wali Kota Cari Solusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/disdik-kotim-hanya-anggarkan-6-bulan-gaji-guru-kontrak-di-2019_m_.jpg" alt="ILUSTRASI. Dinas Pendidikan Kotawaringin Timur (Kotim) baru mengalokasikan enam bulan anggaran untuk gaji guru honorer. Mereka berdalih kekuarangan anggaran. Sebelumnya, Disdik Kotim terlibat kasus dugaan pungli kenaikan jabatan." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Dinas Pendidikan Kotawaringin Timur (Kotim) baru mengalokasikan enam bulan anggaran untuk gaji guru honorer. Mereka berdalih kekuarangan anggaran. Sebelumnya, Disdik Kotim terlibat kasus dugaan pungli kenaikan jabatan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Salah seorang guru ekstrakurikuler (ekskul) SD dan SMP negeri Surabaya mengaku, guru honorer Surabaya hanya diberikan 11 kali dalam setahun.  Bahkan, lanjut dia, ada juga guru ekskul Surabaya yang hanya menerima 9 atau 10 kali honor dalam setahun.  ”Padahal, kita tahu jika setahun itu ada 12 bulan. Kami ini hanya pengajar ekskul. Terus kami harus tanya ke siapa. Ke mana uang honor kami?” ucap dia yang enggan disebut namanya.  Dia menyatakan, praktik pemberian honor yang tak lengkap 12 kali dalam setahun itu, berjalan sejak 2017. Dia berharap ada kejelasan dan butuh campur tangan dari wali Kota Surabaya.  ”Jangan pandang kami ini hanya mengajar ekskul. Kami mengajar tari, melukis ada juga. Itu termasuk tambahan pelajaran yang bisa membantu menambah kreativitas siswa,” papar dia.  Sebelumnya, sebagian guru ekstrakurikuler (ekskul) sekolah di jenjang SD dan SMP negeri di Surabaya menjerit. Para guru tersebut mengaku honor mengajarnya tidak kunjung cair hingga kemarin.  Salah seorang guru ekskul yang ditemui JawaPos.com mengatakan, seharusnya honor guru ekskul SD dan SMP negeri Surabaya cair sebulan sekali. Namun sejak Januari, honor itu mandek.  ”Kami masih mendata terus siapa saja yang belum dapat honor. Ada yang sudah dapat, tapi ada juga yang belum,” ujar salah seorang guru honorer Surabaya yang enggan disebutkan namanya itu.

Setahun, Guru Ekskul Surabaya Terima Honor Tak Lengkap 12 Kali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Peringatan-Hari-Guru-Nasional-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Siswa-siswi bersama guru memberikan hormat saat kenaikan bendera merah putih dalam rangka Upacara Peringatan Hari Guru Nasional tahun 2022 di SDN Kapuk 02 Pagi, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat (25/11/2022). Dalam upacara peringatan Hari Guru Nasi" width="100%">
<figcaption>Siswa-siswi bersama guru memberikan hormat saat kenaikan bendera merah putih dalam rangka Upacara Peringatan Hari Guru Nasional tahun 2022 di SDN Kapuk 02 Pagi, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat (25/11/2022). Dalam upacara peringatan Hari Guru Nasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebagian guru ekstrakurikuler (ekskul) sekolah di jenjang SD dan SMP negeri di Surabaya menjerit. Para guru tersebut mengaku honor mengajarnya tidak kunjung cair.  Salah seorang guru ekskul yang ditemui JawaPos.com mengatakan, seharusnya honor guru ekskul SD dan SMP negeri Surabaya cair sebulan sekali. Namun sejak Januari, honor itu mandek.  ”Kami masih mendata terus siapa saja yang belum dapat honor. Ada yang sudah dapat, tapi ada juga yang belum,” ujar salah seorang guru honorer Surabaya yang enggan disebutkan namanya itu.  Dari data sementara yang tertulis yaitu SDN Kalijudan I, SDN Kapasari I, SDN Mojo 3, SDN Kalijuda  1, SDN Kendangsari 2, SDN Gading VII, SDN Kenjeran 248, SDN Pacar Keling 1, SDN Pakal 1, SDN Dukuh Kupang 1, SMPN 53, SDN Sukomanunggal 3, SDN Banyu Urip ll, SDN RomoKali Sari 1, SDN Putat Jaya 2, SDN Putat Jaya 4, dan SMPN 48.  Dalam sebulan, honor yang diterima maksimal Rp 600 ribu. Sumber yang ditemui JawaPos.com itu menyebutkan, tidak jarang jika ada guru ekskul Surabaya yang sebulan tak utuh menerima Rp 600 ribu.

Honor Tak Kunjung Cair, Sebagian Guru Ekskul Surabaya Menjerit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/20221017_15303411.jpg" alt="Kapolrestabes Semarang Kombes Polisi Irwan Anwar. I. C. Senjaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolrestabes Semarang Kombes Polisi Irwan Anwar. I. C. Senjaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polisi menangkap seorang pria penjaga SD negeri di Kota Semarang, Jawa Tengah, yang diduga telah mencabuli sejumlah siswi di lembaga pendidikan tersebut.  Kapolrestabes Semarang Kombes Polisi Irwan Anwar mengatakan, setidaknya terdapat empat orang anak yang menjadi korban dugaan pencabulan. Pelaku berinisial I, 44, warga Gajahmungkur, Kota Semarang.  Menurut kapolrestabes, perbuatan pelaku terungkap ketika salah seorang korban mengadu ke guru mengajinya. ”Guru mengaji tersebut kemudian meneruskan cerita tersebut ke orang tua siswa yang bersangkutan,” kata Irwan Anwar seperti dilansir dari Antara.  Dari keterangan para korban, pelaku mengiming-imingi korban dengan sejumlah uang saat melancarkan aksinya.  Selain mengumpulkan keterangan saksi dan barang bukti, penyidik juga melakukan visum terhadap korban. Pelaku saat ini sudah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.  Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. ”Terhadap pelaku akan dilakukan tindakan hukum yang tegas, tanpa mengesampingkan kepentingan para korban,” ucap Irwan Anwar.

Polisi Tangkap Penjaga Sekolah Diduga Cabuli Siswi SD di Semarang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sd negeri

Berita Terkini