<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/22/75c50d9a-6644-46e7-952d-632076af53c3-1526672302.jpeg" alt="Penyerahan dana masyarakat korban scam senilai Rp161 miliar. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Penyerahan dana masyarakat korban scam senilai Rp161 miliar. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &mdash; Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) yang diantaranya terdiri dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan berhasil mengembalikan dana masyarakat korban scam senilai Rp161 miliar. Dana tersebut berasal dari 1.070 korban yang dananya sempat mengalir ke 14 bank berbeda sebelum akhirnya berhasil diblokir.</p> <p>Capaian tersebut merupakan akumulasi kerja IASC sejak mulai beroperasi pada 22 November 2024 hingga 12 Januari 2026. Pengembalian dana secara simbolis digelar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku koordinator Satgas PASTI dan IASC di Jakarta, pada Rabu (21/1).</p> <p>Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan pengembalian dana ini menjadi bukti konkret kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dari kejahatan keuangan digital yang kian kompleks.</p> <p>&ldquo;Ini simbol nyata kehadiran negara. Modus kejahatan keuangan sekarang semakin inovatif, semakin kompleks, bahkan semakin unthinkable,&rdquo; kata Friderica dalam keterangannya, Kamis (22/1).</p> <p>Ia menyebut, kejahatan penipuan digital kini tidak lagi mengenal batas negara sehingga penanganannya membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan lintas lembaga.</p> <p>Berbagai modus penipuan yang marak, antara lain penipuan transaksi belanja, impersonation atau fake call, penipuan investasi, lowongan kerja palsu, hingga penipuan melalui media sosial. Modus love scam juga masih menjadi ancaman serius.</p> <p>Friderica memastikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk tidak membiarkan kejahatan ini maupun para korbannya terus terjadi. Dalam penanganannya, IASC menghadapi tantangan sejumlah tantangan besar.</p> <p>"Mulai dari lonjakan jumlah pengaduan, keterlambatan laporan dari korban, hingga kompleksitas aliran dana yang cepat berpindah lintas rekening," jelasnya.</p> <p>Untuk diketahui, sejak berdiri pada 22 November 2024 s.d. 14 Januari 2026, IASC telah menerima pengaduan penipuan dari konsumen dan masyarakat sebanyak 432.637 aduan dengan total nilai kerugian mencapai Rp9,1 triliun.</p> <p style="text-align: left;">Secara total keseluruhan dana yang berhasil diblokir oleh IASC senilai Rp436,88 miliar. Pelaporan terkait penipuan keuangan kepada IASC dapat dilakukan melalui website resmi IASC yaitu iasc.ojk.go.id.</p> <p>&nbsp;</p>

OJK dan perbankan di Indonesia berhasil kembalikan Rp 161 miliar dana scam ke 1.070 korban lewat kolaborasi.

OJK dan Perbankan Kembalikan Rp 161 Miliar Dana Hasil Penipuan Scam ke Korban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/11/OJK-scam-online-2963777167.jpg" alt="Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi di Jakarta, Senin (10/11).&nbsp;(Muhtamimah/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi di Jakarta, Senin (10/11).&nbsp;(Muhtamimah/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -&nbsp;</strong>Kasus penipuan online (scam) di Indonesia menimbulkan angka kerugian yang sangat luar biasa. Berdasar data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah meluncurkan Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Pasti), ternyata total kerugian masyarakat akibat berbagai modus penipuan online mencapai Rp 7,3 triliun.</p> <p>Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengungkap, pihaknya telah menerima lebih dari 311 ribu laporan masyarakat sejak peluncuran Satgas Pasti. Laporan itu tidak hanya berasal dari dalam dalam negeri tetapi juga luar negeri.</p> <p>"Ini sangat mengerikan. Uang sebesar Rp 7,3 triliun itu adalah uang milik pensiunan, janda, pekerja migran Indonesia, pelajar, ibu rumah tangga, dan guru. Mereka semua menjadi korban scam," kata Friderica dalam kegiatan Edukasi Keuangan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Jakarta, Senin (10/11).</p> <p>Sebagaimana diketahui, OJK Indonesia Anti-Scam Center pada November 2024. Semenjak dibentuk itu, Indonesia Anti-Scam Center menerima 800 hingga 1.000 laporan penipuan online per hari.&nbsp;Khusus dari luar negeri yang masuk sekitar 150&ndash;200 laporan per hari. "Ini menunjukkan tingkat kerentanan masyarakat terhadap penipuan digital masih sangat tinggi. Kami terus melakukan edukasi, tapi masih banyak masyarakat yang tertipu," Friderica.</p> <p>OJK mencatat modus penipuan yang paling banyak terjadi adalah transaksi jual beli online palsu. Pelaku menawarkan harga murah untuk menarik korban. Selain itu, penipuan mengaku pihak tertentu, penawaran kerja palsu, dan pinjaman online fiktif juga marak terjadi.</p> <p>"Modus baru juga mulai banyak muncul, seperti love scam di media sosial. Pelaku berpura-pura menjalin hubungan lewat Instagram atau TikTok, lalu meminta uang dengan berbagai alasan. Korbannya kebanyakan masyarakat yang kesepian, terutama pekerja migran di luar negeri," terang Friderica.</p> <p>Dia mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap segala bentuk penawaran dan komunikasi mencurigakan. Masyarakat diminta tidak mudah percaya jika ada yang mengaku saudara atau teman meminta uang.&nbsp; "Sekarang banyak yang menggunakan teknologi seperti AI untuk meniru suara atau wajah," tambahnya.</p> <p>OJK mendorong masyarakat untuk segera melapor jika mengalami penipuan digital. Pengaduan bisa dilakukan melalui Indonesia Anti-Scam Center atau kontak resmi OJK 157. "Laporkan setiap aktivitas mencurigakan. Jangan biarkan penipu terus mengambil kesempatan dari ketidaktahuan masyarakat," tegas Friderica. <strong>(mim)</strong></p>

OJK melaporkan kerugian masyarakat akibat penipuan daring mencapai Rp7,3 triliun sejak peluncuran Satgas Pasti.

Data OJK Ungkap Kerugian Masyarakat Akibat Scam Online Capai Rp 7,3 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/24/wamenkeu-thailand-4213592198.jpg" alt="Wakil Menteri Keuangan Thailand Vorapak Tanyawong. (REUTERS VIA THE STRAITS TIMES)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Keuangan Thailand Vorapak Tanyawong. (REUTERS VIA THE STRAITS TIMES)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Menteri Keuangan Thailand Vorapak Tanyawong mengundurkan diri secara resmi pada Rabu (22/10). Padahal Vorapak Tanyawong baru sebulan dilantik.&nbsp;Pengunduran diri itu dilakukan karena ada dugaan tudingan dia terlibat dalam jaringan cyberscam lintas negara yang beroperasi di Kamboja.</p> <p>Sebelumnya Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul sebelumnya telah memerintahkan Vorapak untuk memberikan penjelasan tertulis terkait laporan yang menautkan namanya dengan seorang penipu asing dan operasi penipuan lintas batas di Kamboja.</p> <p>Laporan investigatif <em>Whale Hunting</em> menuding bahwa istri Vorapak menerima pembayaran sebesar USD 3 juta dalam bentuk kripto dari jaringan kriminal Tiongkok-Kamboja pada tahun ini. Ironisnya, Vorapak duduk di komite pemerintah yang bertugas mengawasi aktivitas keuangan mencurigakan, termasuk jaringan semacam itu.</p> <p>Selain itu, publikasi yang sama juga mengungkap bahwa Vorapak pernah tercatat sebagai penasihat di BIC Bank, lembaga keuangan di Kamboja yang diduga menjadi bagian dari jaringan pencucian uang internasional.</p> <p>Di hadapan media, Vorapak menegaskan dirinya tidak terlibat dalam kegiatan ilegal apa pun dan memilih mundur untuk fokus pada pembelaan hukum.</p> <p>&ldquo;Untuk menghadapi proses hukum ini, saya butuh waktu dan tidak ingin hal tersebut mengganggu tugas utama saya di Kementerian Keuangan,&rdquo; ujarnya dalam konferensi pers.</p> <p>Mengutip <em>CNA</em>, Vorapak dikenal sebagai figur berpengalaman di dunia keuangan, dengan rekam jejak panjang di sektor swasta sebelum terjun ke politik tahun lalu.&nbsp;</p> <p>Dia pernah menduduki posisi penting di Bank of America dan JP Morgan Chase cabang Thailand, sebelum dipercaya menjadi penasihat menteri keuangan.</p> <p>Kasus ini kembali menyoroti persoalan klasik di Thailand: tumpang tindih antara kepentingan politik dan bisnis yang kerap membuka celah korupsi.&nbsp;Namun, keterkaitan pejabat tinggi dengan jaringan cyberscam lintas negara menjadi fenomena baru yang memperlihatkan bagaimana kejahatan finansial digital kini menembus batas pemerintahan.</p> <p>Industri scam di Asia Tenggara berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kawasan perbatasan Thailand, Laos, dan Kamboja. Modusnya mencakup penipuan investasi, perdagangan kripto, hingga eksploitasi tenaga kerja di pusat-pusat operasi ilegal termasuk judi online.</p> <p>Banyak yang menilai, kasus Vorapak bisa menjadi ujian penting bagi pemerintahan Anutin dalam menegakkan transparansi dan memperkuat pengawasan finansial lintas negara, di tengah meningkatnya tekanan publik untuk membersihkan birokrasi dari praktik korupsi yang semakin canggih di era digital.</p>

Wakil Menteri Keuangan Thailand Vorapak Tanyawong mengundurkan diri setelah tuduhan keterlibatan dalam jaringan cyberscam lintas negara.

Wakil Menteri Keuangan Mundur karena Dugaan Skandal Judi Online, Scam Online, dan Kripto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/26/XuQptDnEjEoc8dpdk8dIYagpMFQLzht1FKFt47ls-309961077.jpg" alt="Pencegahan WNI pergi ke luar negeri dilakukan oleh Polri bersama instansi terkait lainnya untuk membantu mereka agar tidak menjadi korban TPPO. (Polri)" width="100%">
<figcaption>Pencegahan WNI pergi ke luar negeri dilakukan oleh Polri bersama instansi terkait lainnya untuk membantu mereka agar tidak menjadi korban TPPO. (Polri)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Tindak pidana perdangan orang di luar negeri dengan menyasar korban dari Indonesia masih terus terjadi. Pelaku datang ke Tanah Air dengan beragam modus untuk merayu warga negera Indonesia (WNI) untuk bekerja di luar negeri. Padahal para korban akan dibawa ke negara rawan konflik atau sarang penipuan atau scam online.&nbsp;</p> <p>Untuk mencegah TPPO tersebut,&nbsp;Polri dan Ditjen Imigrasi terus melakukan upaya pencegahan pengiriman orang ke luar negeri tanpa prosedur. Alhasil,&nbsp;98 WNI yang berhasil diselamatkan dan mengakui mereka ditawari bekerja di luar negeri yang menjadi daerah konflik dan sarang scam online.&nbsp;</p> <p>Upaya itu dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA dan PPO) Bareskrim Polri dengan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soetta.</p> <p>Upaya itu dilakukan sejak 1 Juni hingga 25 Juni dan berhasil mencegah keberangkatan 98 WNI. Mereka&nbsp;diduga akan menjadi korban TPPO dengan modus pengiriman sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural.</p> <p>Kasubdit III Dittipid PPA dan PPO Bareskrim Polri Kombes Amingga Primastito menjelaskan, upaya itu merupakan bagian dari langkah preventif dalam memberantas jaringan TPPO yang menyasar WNI untuk dikirim ke kawasan rawan konflik dan eksploitasi di luar negeri.</p> <p>&ldquo;Upaya pencegahan ini dilakukan agar para WNI tidak menjadi korban konflik seperti di Timur Tengah yang saat ini sedang terjadi peperangan,&rdquo; ujar Kombes Amingga saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Rabu (25/6).</p> <p>Amingga mengungkapkan, para korban sebagian besar direkrut oleh orang-orang yang dikenal secara pribadi, seperti kerabat atau tetangga. Pelaku TPPO itu membentuk jaringan perekrutan terselubung. Para korban dijanjikan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga (ART), pekerja restoran di Timur Tengah, serta sebagai tenaga di industri perjudian dan penipuan online (scam online) di Myanmar dan Kamboja.</p> <p>&ldquo;Kondisi ini sangat memprihatinkan, apalagi di negara tujuan seperti kawasan Timur Tengah yang saat ini tengah terjadi konflik akibat peperangan, dan di perbatasan Thailand dengan Kamboja akibat sengketa wilayah,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Seluruh WNI yang dicegah keberangkatannya akan menjalani proses asesmen untuk menelusuri jaringan perekrut. Setelah itu, mereka akan diserahkan kepada Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk diberikan sosialisasi dan edukasi terkait migrasi aman.</p> <p>&ldquo;Setelah proses tersebut, mereka akan diserahkan kepada BP2MI untuk diberikan sosialisasi dan edukasi terkait proses migrasi yang aman agar mendapat pelindungan,&rdquo; ujarnya.</p> <p class="class-paragraph">Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta Johanes Fanny Satria Cahya Aprianto&nbsp;mengatakan,&nbsp;pihaknya telah menggagalkan upaya keberangkatan 98 calon PMI nonprosedural ke berbagai negara, termasuk Yaman, Qatar, Arab Saudi, Kamboja, Myanmar, dan Malaysia.</p> <p>&ldquo;Seluruhnya diduga berangkat tanpa prosedur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah,&rdquo; ungkapnya.</p> <p>Menurut dia, para calon PMI ini menggunakan modus berpura-pura sebagai wisatawan, pelajar, atau jemaah ibadah agar lolos pemeriksaan. &ldquo;Banyak dari mereka menyamar sebagai pelancong atau wisatawan, ibadah, dan belajar. Identifikasi seperti ini tidaklah mudah karena dilakukan secara terselubung,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Pihak imigrasi dan kepolisian terus berkomitmen memperkuat sistem pengawasan dan penindakan terhadap jaringan perdagangan orang guna melindungi warga negara dari eksploitasi di luar negeri. <strong>(idr)</strong></p>

Polri dan Imigrasi berhasil mencegah 98 WNI menjadi korban TPPO dengan modus pengiriman sebagai pekerja migran nonprosedural.

98 WNI Nyaris Jadi Korban Perdagangan Orang di Negara Konflik dan Sarang Scam Online

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/27/unnamed-1711307886.jpg" alt="Ilustrasi WhatsApp (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi WhatsApp (Freepik)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <div class=""> <div id=":1o0" class="ii gt"> <div id=":1nz" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> WhatsApp, sebagai salah satu aplikasi pesan instan paling populer di dunia, kini menjadi salah satu medium utama pelaku kejahatan siber melakukan penipuan. Pesan penipuan atau&nbsp;<em>scam</em>&nbsp;via WhatsApp ini biasanya dirancang untuk mencuri informasi pribadi, data keuangan hingga mengambil alih akun korban.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam beberapa kasus, korban kehilangan uang dalam jumlah besar akibat kurangnya kewaspadaan terhadap modus-modus yang digunakan. Untuk itu, penting bagi masyarakat memahami tanda-tanda scam online agar dapat terlindung dari ancaman tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berikut adalah ciri-ciri umum yang sering ditemukan dalam pesan scam di WhatsApp:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015491480/hindari-tatapan-sinis-dan-komentar-netizen-di-krl-ini-tips-jitu-hilangkan-bau-ketiak">Hindari Tatapan Sinis dan Komentar Netizen di KRL, Ini Tips Jitu Hilangkan Bau Ketiak</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Janjikan Hadiah</div> <div dir="auto">Pesan yang mengklaim memenangkan hadiah besar atau menawarkan keuntungan finansial dengan mudah patut dicurigai, terutama jika kalian tidak pernah berpartisipasi dalam kegiatan terkait.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">2. Permintaan Informasi Pribadi</div> <div dir="auto">Waspadai pesan yang meminta data pribadi, seperti nomor rekening bank, tanggal lahir, atau kode OTP. Institusi resmi biasanya tidak meminta informasi sensitif melalui WhatsApp.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">3. Tautan Mencurigakan</div> <div dir="auto">Hindari mengklik tautan atau mengunduh file dari sumber yang tidak dikenal, terutama dengan ekstensi .apk atau .pdf, karena dapat mengandung malware yang mencuri data pribadi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">4. Pesan dari Kontak Tidak Dikenal</div> <div dir="auto">Jika menerima pesan dari nomor asing yang mengaku sebagai teman atau keluarga dan meminta bantuan finansial, verifikasi terlebih dahulu identitas pengirim melalui saluran komunikasi lain.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015491476/rezekinya-tumpah-ruah-ini-6-weton-paling-beruntung-di-tahun-2025-menurut-primbon-jawa-sejahtera-dan-kaya-raya">Rezekinya Tumpah Ruah! Ini 6 Weton Paling Beruntung di Tahun 2025 Menurut Primbon Jawa: Sejahtera dan Kaya Raya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">5. Bahasa Tidak Profesional</div> <div dir="auto">Pesan dengan tata bahasa yang buruk, banyak kesalahan ketik, atau penggunaan bahasa yang tidak lazim sering kali merupakan indikasi penipuan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">6. Mendapat Tekanan</div> <div dir="auto">Penipu sering menciptakan rasa urgensi, seperti batas waktu singkat untuk mengklaim hadiah, guna mendorong korban bertindak tanpa berpikir panjang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Agar dapat melindungi diri dari penipuan di WhatsApp, perhatikan hal-hal berikut:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- Jangan membagikan kode OTP</div> <div dir="auto">- Aktifkan verifikasi dua langkah</div> <div dir="auto">- Laporkan dan blokir kontak mencurigakan</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan meningkatkan kewaspadaan dan mengenali tanda-tanda tersebut, kalian dapat memitigasi menjadi korban penipuan daring melalui WhatsApp.</div> </div> </div> </div> </div>

Dalam beberapa kasus, korban kehilangan uang dalam jumlah besar akibat kurangnya kewaspadaan terhadap modus-modus yang digunakan.

WhatsApp Jadi Sasaran Penipuan Daring, Ini Cara Mengenali Scam Berbahaya

scam online

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#scam online

Berita Terkini

OJK dan Perbankan Kembalikan Rp 161 Miliar Dana Hasil Penipuan Scam ke Korban

Data OJK Ungkap Kerugian Masyarakat Akibat Scam Online Capai Rp 7,3 Triliun

Wakil Menteri Keuangan Mundur karena Dugaan Skandal Judi Online, Scam Online, dan Kripto

98 WNI Nyaris Jadi Korban Perdagangan Orang di Negara Konflik dan Sarang Scam Online

WhatsApp Jadi Sasaran Penipuan Daring, Ini Cara Mengenali Scam Berbahaya

Download Aplikasi JawaPos.com