<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/11/SUN-3157183109.jpg" alt="Ilustrasi penjualan ritel Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penjualan ritel Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah kembali bakal penjual Surat Berharga Negara (SBN). Bibit.id sebagai mitra distribusi (midis) penjualan SBN yang secara resmi ditunjuk oleh Kementerian Keuangan RI siap melakukan penjualan kepada masyarakat instrumen SBN yang 100% dijamin oleh negara. Lewat berbagai upaya yang dilakukannSBSNya, sejak awal tahun 2022 silam Bibit telah tujuh kali menjadi midis kategori fintech yang mencetak penjualan tertinggi. Yang terakhir, Bibit mencetak angka terbesar untuk penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) ritel seri SR019 pada tanggal 1-20 September 2023 yang lalu. Di bulan Oktober 2023, pemerintah Indonesia meluncurkan Obligasi Negara Ritel seri ORI024. Dengan masa penawaran tanggal 9 Oktober 2023 sampai 2 November 2023, ORI024 ditawarkan dengan dua tipe produk, yakni ORI024-T3 untuk tenor tiga tahun dan ORI024-T6 untuk tenor enam tahun. Imbal hasil (kupon) untuk ORI024-T3 sebesar 6,10% per tahun, sementara kupon untuk ORI024-T6 sebesar 6,35% per tahun. ORI024 memiliki imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata bunga deposito bank BUMN serta pajak yang lebih rendah dari deposito (pajak SBN hanya 10% sedangkan pajak deposito 20%). Dengan imbal hasil fixed rate yang tetap stabil sampai jatuh tempo. Sehingga, ORI024 dapat menjadi pilihan investasi yang rendah resiko dan 100% aman dijamin negara. Angie Anandita Tjhatra, Head of Marketing Bibit.id, mengajak para investor di Indonesia untuk berkontribusi bagi pembangunan negara dengan cara membeli ORI024 di Bibit. &ldquo;Selain aman karena 100% dijamin negara, dengan imbal hasil fixed rate, ORI024 menjadi pilihan investasi yang memberikan passive income tetap untuk tiga sampai enam tahun ke depan. Imbal hasilnya tidak akan turun meskipun kondisi perekonomian naik-turun. Pada kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan apresiasi kepada para investor atas kepercayaan berinvestasi SBN bersama Bibit,&rdquo; kata Angie. Pembelian/pemesanan minimal untuk ORI024-T3 adalah Rp1 juta dan kelipatan Rp1 juta dengan maksimum Rp5 miliar. Di sisi lain, pembelian/pemesanan minimal untuk ORI024-T6 adalah Rp1 juta dan kelipatan Rp1 juta dengan maksimum Rp10 miliar. Pembayaran kupon pertama akan dilakukan pada tanggal 15 Desember 2023 (long coupon), dan selanjutnya pembayaran kupon akan dilakukan setiap bulan setiap tanggal 15. &ldquo;Bibit akan terus mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat basis investor domestik di pasar keuangan kita,&rdquo; tutup Angie.

Pemerintah Indonesia meluncurkan Obligasi Negara Ritel seri ORI024 dengan masa penawaran tanggal 9 Oktober 2023 sampai 2 November 2023.

Pemerintah Kembali Jual SBN, Bibit.id Siap Jadi Mitra Distribusi ORI024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/15/IMG_0460-4085045830.jpeg" alt="ISTANA PRESIDEN: Sejumlah alat berat tampak bekerja maksimal untuk membangun kawasan Istana Presiden di IKN. Presiden Jokowi optimistis pembangunan Istana Presiden itu bisa berjalan sesuai target." width="100%">
<figcaption>ISTANA PRESIDEN: Sejumlah alat berat tampak bekerja maksimal untuk membangun kawasan Istana Presiden di IKN. Presiden Jokowi optimistis pembangunan Istana Presiden itu bisa berjalan sesuai target.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Instrumen surat berharga syariah negara (SBSN) diharapkan mampu mendorong pembiayaan di berbagai sektor. Dalam rangkaian kunjungan ke Balikpapan dan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menghadiri groundbreaking proyek-proyek yang didanai SBSN. Di antaranya, proyek pembangunan Gedung Workshop Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Balikpapan, Jembatan Pulau Balang, dan revitalisasi Asrama Haji Balikpapan.&nbsp;"Karena ini uang rakyat, kita berharap dapat digunakan dengan baik, dipertanggungjawabkan dengan baik, dan pada akhirnya nanti kita sampaikan kepada seluruh masyarakat ini dibangun oleh uang bersama kita," ujar Suahasil Minggu (16/7). Dia menjelaskan, SBSN telah membantu keberhasilan pembangunan beberapa proyek di Kalimantan Timur. Dia mencontohkan, gedung prasarana perkuliahan di Politeknik Negeri Balikpapan dengan nilai alokasi Rp 65 miliar. Selanjutnya, pada tahun anggaran 2023 untuk Politeknik Negeri Balikpapan juga dialokasikan pembiayaan melalui SBSN dalam APBN sebesar Rp 70,4 miliar. Dana itu digunakan untuk pembangunan gedung workshop jurusan teknik mesin beserta peralatan di dalamnya dan penataan kawasan kampus seperti lahan parkir. Proyek Jembatan Pulau Balang juga menjadi bagian dari dukungan SBSN untuk pembangunan. Jembatan itu menghubungkan Balikpapan dengan IKN di Penajam Paser Utara (PPU) melintasi Teluk Balikpapan. Infrastruktur penyeberangan itu terpanjang kedua setelah Jembatan Suramadu. Bisa memangkas waktu tempuh Balikpapan&ndash;PPU dari 3&ndash;4 jam menjadi hanya 1 jam. Suahasil menjelaskan, Jembatan Pulau Balang dibiayai melalui APBN dengan sumber dana SBSN secara multiyear 2015&ndash;2021 dengan total alokasi Rp 1,43 triliun. Progres total pembangunan Jembatan Balang (beserta akses jalan) telah mencapai 97 persen. "Pembangunan ini meningkatkan ekonomi di daerah sekitar juga," imbuh dia.&nbsp;(dee/c7/dio) --- PROYEK PENUNJANG IKN YANG DIBIAYAI SBSN - Gedung prasarana perkuliahan di Politeknik Negeri Balikpapan dengan alokasi Rp 65 miliar. - Pembangunan gedung workshop jurusan teknik mesin beserta peralatan di dalamnya dan penataan kawasan kampus Politeknik Negeri Balikpapan sebesar Rp 70,4 miliar. - Jembatan Pulau Balang dengan alokasi Rp 1,43 triliun secara multiyear contract 2015&ndash;2021. - Tahun anggaran 2023 untuk gedung Asrama Haji Balikpapan dengan alokasi Rp 38,63 miliar. Sebelumnya juga dilakukan pada 2014, 2015, 2017, dan 2019 dengan total Rp 109,47 miliar. Sumber: Kemenkeu

Pada tahun anggaran 2023 untuk Politeknik Negeri Balikpapan juga dialokasikan pembiayaan melalui SBSN dalam APBN sebesar Rp 70,4 miliar.

SBSN Danai Proyek Penunjang IKN Nusantara, Salah Satunya Politeknik Negeri Balikpapan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/15/IMG_0454-4167853472.jpeg" alt="HUNIAN ASN: Pemerintah sedang menyiapkan rumah dinas untuk aparatur sipil negara yang akan direlokasi ke IKN. Khusus untuk ASN, disiapkan 31 menara rusun di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan." width="100%">
<figcaption>HUNIAN ASN: Pemerintah sedang menyiapkan rumah dinas untuk aparatur sipil negara yang akan direlokasi ke IKN. Khusus untuk ASN, disiapkan 31 menara rusun di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Instrumen surat berharga syariah negara (SBSN) diharapkan mampu mendorong pembiayaan di berbagai sektor. Dalam rangkaian kunjungan ke Balikpapan dan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menghadiri groundbreaking proyek-proyek yang didanai SBSN. Di antaranya, proyek pembangunan Gedung Workshop Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Balikpapan, Jembatan Pulau Balang, dan revitalisasi Asrama Haji Balikpapan. &rdquo;Karena ini uang rakyat, kita berharap dapat digunakan dengan baik, dipertanggungjawabkan dengan baik, dan pada akhirnya nanti kita sampaikan kepada seluruh masyarakat ini dibangun oleh uang bersama kita,&rsquo;&rsquo; ujar Suahasil, Minggu (16/7). Dia menjelaskan, SBSN telah membantu keberhasilan pembangunan beberapa proyek di Kalimantan Timur. Dia mencontohkan, gedung prasarana perkuliahan di Politeknik Negeri Balikpapan dengan nilai alokasi Rp 65 miliar. Selanjutnya, pada tahun anggaran 2023 untuk Politeknik Negeri Balikpapan juga dialokasikan pembiayaan melalui SBSN dalam APBN sebesar Rp 70,4 miliar. Dana itu digunakan untuk pembangunan gedung workshop jurusan teknik mesin beserta peralatan di dalamnya dan penataan kawasan kampus seperti lahan parkir. Proyek Jembatan Pulau Balang juga menjadi bagian dari dukungan SBSN untuk pembangunan. Jembatan itu menghubungkan Balikpapan dengan IKN di Penajam Paser Utara (PPU) melintasi Teluk Balikpapan. Infrastruktur penyeberangan itu terpanjang kedua setelah Jembatan Suramadu. Bisa memangkas waktu tempuh Balikpapan&ndash;PPU dari 3&ndash;4 jam menjadi hanya 1 jam. Suahasil menjelaskan, Jembatan Pulau Balang dibiayai melalui APBN dengan sumber dana SBSN secara multiyear 2015&ndash;2021 dengan total alokasi Rp 1,43 triliun. Progres total pembangunan Jembatan Balang (beserta akses jalan) telah mencapai 97 persen. &rsquo;&rsquo;Pembangunan ini meningkatkan ekonomi di daerah sekitar juga,&rsquo;&rsquo; imbuh dia.&nbsp;(dee/c7/dio) PROYEK PENUNJANG IKN YANG DIBIAYAI SBSN - Gedung prasarana perkuliahan di Politeknik Negeri Balikpapan dengan alokasi Rp 65 miliar. - Pembangunan gedung workshop jurusan teknik mesin beserta peralatan di dalamnya dan penataan kawasan kampus Politeknik Negeri Balikpapan sebesar Rp 70,4 miliar. - Jembatan Pulau Balang dengan alokasi Rp 1,43 triliun secara multiyear contract 2015&ndash;2021. - Tahun anggaran 2023 untuk gedung Asrama Haji Balikpapan dengan alokasi Rp 38,63 miliar. Sebelumnya juga dilakukan pada 2014, 2015, 2017, dan 2019 dengan total Rp 109,47 miliar. Sumber: Kemenkeu

Instrumen surat berharga syariah negara (SBSN) diharapkan mampu mendorong pembiayaan di berbagai sektor. Termasuk untuk IKN.

SBSN Danai Proyek Penunjang Ibu Kota Nusantara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/07/BERKAS-4113971946.jpeg" alt="ILUSTRASI tumpukan berkas." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI tumpukan berkas.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Inspektur Jenderal Kementerian Agama (Irjen Kemenag) Faisal menegaskan ia berserta jajarannya berkomitmen mengawal pelaksanaan proyek yang dibiayai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sehingga tidak ada proyek terbengkalai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sesuai arahan Pak Menteri, SBSN harus berjalan sesuai koridor waktu yang telah ditentukan. Jangan ada yang mangkrak!,&rdquo; ujar Fasial saat memimpin Rapat Koordinasi Monitoring Proyek SBSN tahun 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jika ada kendala kerja, pokja lambat, laporkan saya,&rdquo; imbuhnya kepada seluruh stakeholder proyek SBSN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/01432008/mengenal-sbsn-yang-dimanfaatkan-untuk-pembangunan-kampus-islam-negeri">Mengenal SBSN yang Dimanfaatkan untuk Pembangunan Kampus Islam Negeri</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Faisal memastikan, seluruh progress dan komitmen Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat mencapai target yang ditetapkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Koordinasi ini merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya instruksi Menteri Agama dalam mengakselerasi serapan anggaran. &ldquo;Kita harus memastikan instruksi Menteri Agama agar anggaran dapat terserap 70 persen sampai Juli mendatang,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Faisal juga meminta setiap pengumpulan data dan informasi paket pengadaan agar dapat diinput pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). Ini menjadi indikator bahwa Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) di Kementerian Agama dapat berjalan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada awal kepemimpinannya, Faisal memberikan atensi khusus pada proyek SBSN yang memiliki resiko tidak selesai di tahun 2022. Untuk itu, tahun ini Faisal memastikan bahwa semua proyek SBSN dapat berjalan tepat waktu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Faisal juga menyampaikan bahwa tidak ada titipan dalam pelaksanaan proyek SBSN ini. &ldquo;Sesuai arahan Pak Menteri, tidak ada titipan dalam proyek SBSN ini,&rdquo; tandasnya.</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div>

Irjen Kemenag) Faisal menegaskan ia berserta jajarannya berkomitmen mengawal pelaksanaan proyek yang dibiayai Surat Berharga Syariah Negara.

Kawal SBSN 2023, Kemenag: Jangan Ada yang Mangkrak!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/OBLIGASI.jpg" alt="Ilustrasi surat utang negara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi surat utang negara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pembangunan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) menggunakan Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN.  Salah satunya, SBSN telah digunakan untuk pembangunan Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang, Jawa Timur pada tahap 1 dan 2. Selain SBSN, dalam pembangunan PTAIN di Indonesia pemerintah juga menggunakan dana dari Saudi Fund for Development, Saudi Islamic Bank, dan APBN.  "Tadi disampaikan pak rektor, pembangunan UIN Maliki tahap 1 dan 2 digunakan menggunakan surat syariah berharga negara. Itu adalah instrumen pembiayaan. SBSN itu utang pak. Namanya syariah, tapi tetap utang. Artinya kita bayar kembali dan itu tidak apa-apa menggunakan syariah, instrumennya di desain sesuai dengan prinsip prinsip syariah," ungkap Sri Mulyani dalam sambutannya di UIN Maliki Malang, Minggu (22/1).  Lantas, apa itu SBSN? Mengutip laman resmi Kementerian Keuangan, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.  SBSN atau bisa juga disebut sebagai surat berharga syariah negara berbasis proyek yang merupakan sumber pendanaan untuk membiayai kegiatan tertentu yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga.  Dengan menggunakan akad dan dikelola berdasarkan prinsip syariah, sukuk ini dipastikan tidak mengandung unsur riba (usury), maysir (judi) dan gharar (ketidakjelasan). Dalam hal ini, SBSN dijamin 100 persen oleh negara dan return atau pengembalian biasanya disebut dengan imbalan.  Terdapat dua jenis SBSN untuk investor individu yaitu sukuk ritel dan sukuk tabungan. Untuk sukuk ritel, target investor merupakan WNI dengan instrumen investasi yang bisa dipesan minimal senilai Rp 5 juta dan maksimal Rp 5 miliar.  Dalam hal ini SBSN memiliki tenor 3 tahun dengan imbalan sukuk ritel yang akan dibayarkan tiap bulan. Sementara sukuk tabungan bisa dibeli dengan minimal Rp 2 juta dan maksimal Rp 5 miliar dengan tenor 2 tahun.  Imbalan dari sukuk tabungan juga dibayar setiap bulan. Perbedaannya, Sukuk Tabungan menggunakan konsep imbalan mengambang yang menyesuaikan tingkat suku bunga acuan. Sementara sukuk ritel memiliki tingkat imbalan yang tetap hingga jatuh tempo.  Ada beberapa keuntungan berinvestasi di sukuk tabungan. Selain pokok dan imbalan dijamin negara, tingkat imbalan pun kompetitif dan lebih tinggi dari rata-rata tingkat bunga deposito Bank BUMN.  Lalu, kemudahan akses transaksi secara online, produk sesuai prinsip syariah, dan dengan berinvestasi ini sama dengan berpartisipasi langsung membangun negeri.

Mengenal SBSN yang Dimanfaatkan untuk Pembangunan Kampus Islam Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/sukuk.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah menyerap dana Rp 13,85 triliun dari lelang 6 seri sukuk negara atau surat berharga syariah negara (SBSN) pada tanggal 10 Januari 2023 yang mendapatkan penawaran masuk Rp17,45 triliun.  Keenam seri yang dimaksud yaitu SPNS11072023 (new issuance), PBS036 (reopening), PBS003 (reopening), PBS037 (new issuance), PBS034 (reopening), dan PBS033 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia (BI).  Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan mengungkapkan, penyerapan dana tertinggi diperoleh dari seri SPNS11072023, yakni sebesar Rp 4,7 triliun. Itu berasal dari penawaran masuk sebanyak Rp5,01 triliun, dengan imbal hasil atau yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 4,99919 persen.  Dikutip dari Antara, Selasa (10/1), penyerapan dana terbesar selanjutnya diperoleh dari seri PBS036 senilai Rp 3,95 triliun yang mendapatkan penawaran masuk sebesar Rp 5,3 triliun, dengan yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebanyak 6,31534 persen.  Dari seri PBS003, diraup dana sebesar Rp 2,8 triliun yang berasal dari penawaran masuk senilai Rp 3,03 triliun dengan yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,39343 persen. Kemudian diserap dana senilai Rp 1,65 triliun dari seri PBS037 yang mendapatkan penawaran sebanyak Rp3,35 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 7,09239 persen.  Lalu dari seri PBS034 diserap dana sebesar Rp 140 miliar dari penawaran masuk senilai Rp 152 miliar, dengan yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 7,16848 persen. Terakhir dari seri terakhir yakni PBS033, diraup dana sebesar Rp610 miliar dari penawaran yang masuk sebanyak Rp611 miliar dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 7,29997 persen.

Lelang 6 Seri SBSN, Pemerintah Serap Rp 13,85 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/sukuk.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah kembali menawarkan suku ritel kepada investor yang ingin berinvestasi di Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Rencananya, sukuk rite yang akan diterbitkan Seri SR017 dengan kupon tetap atau fixed sebesar 5,9 persen berjangka tiga tahun.  "Tujuan penerbitan sukuk ritel seri SR017 ini adalah membantu pembiayaan APBN, termasuk membiayai pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia dan memperluas basis investor dalam negeri," tulis Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (17/8).  Penjualan sukuk ritel seri SR017 ini akan dilakukan secara daring guna mempermudah akses masyarakat berinvestasi di SBSN ritel dan mendukung terwujudnya keuangan inklusif.  Adapun sukuk ritel SR017 diterbitkan melalui Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dengan jenis akad ijarah asset to be leased. Masa penawaran sukuk tersebut dilakukan pada 19 Agustus 2022 pukul 09.00 WIB hingga 14 September 2022 pukul 10.00 WIB.  Tanggal setelmen ditetapkan pada 21 September 2022. SR017 ditawarkan dalam bentuk tanpa warkat dan dapat diperdagangkan di pasar sekunder mulai tanggal 11 Desember 2022 atau setelah berakhirnya minimum holding period, dengan tenor tiga tahun yang akan berakhir pada 10 September 2025.  DJPPR Kemenkeu turut mencatat nilai nominal per unit yang ditawarkan SR017 adalah Rp1 juta, dengan minimum pemesanan Rp 1 juta hingga maksimal Rp 5 miliar. Sementara kupon yang ditawarkan bersifat tetap dan dibayarkan pada tanggal 10 setiap bulan.  Dalam hal tanggal 10 jatuh pada bukan hari kerja, maka akan dibayarkan pada hari kerja berikutnya tanpa kompensasi. Hari kerja adalah hari dimana operasional sistem pembayaran diselenggarakan oleh Bank Indonesia.  Tanggal pembayaran kupon pertama ditetapkan pada 10 Oktober 2022 (short coupon), dengan minimum holding period selama tiga kali pembayaran kupon sampai dengan 10 Desember 2022. Underlying asset pada penerbitan sukuk ritel ini adalah barang milik negara (BMN) dan proyek atau kegiatan Kementerian/Lembaga pada APBN 2022.  Proses pemesanan pembelian SR017 dilakukan secara online melalui empat tahap, yaitu registrasi atau pendaftaran, pemesanan, pembayaran, dan setelmen. Sebelum melakukan pemesanan pembelian, setiap calon investor kiranya telah memahami Memorandum Informasi Sukuk Ritel seri SR017.  Pemesanan pembelian disampaikan melalui sistem elektronik yang disediakan 31 mitra distribusi yang memiliki alat penghubung dengan sistem e-SBN, yakni Bank Central Asia (BCA), Bank CIMB Niaga, Bank Commonwealth, Bank Danamon Indonesia, Bank DBS Indonesia, Bank HSBC Indonesia, Bank Mandiri, Bank Maybank Indonesia, dan Bank Mega.  Kemudian, Bank Negara Indonesia (BNI)Bank OCBC NISP, Bank Panin, Bank Permata, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank UOB Indonesia, Citibank, Standard Chartered Bank, Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Muamalat, BRI Danareksa Sekuritas, Mandiri Sekuritas, serta Bahana Sekuritas.  Lalu, Trimegah Sekuritas Indonesia, Bareksa Portal Investasi, Nusantara Sejahtera Investama (FUNDtastic+) Star Mercato Capitale (Tanamduit) Investree, Radhika Jaya Lunaria Annua Teknologi (Koinworks), Mitrausaha Indonesia Grup (Modalku), dan Bibit Tumbuh Bersama.

Hai Pemburu Cuan, Pemerintah Tawarkan Sukuk Ritel Berbunga Menarik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/MENKEU-IAI.jpg" alt="Menkeu Sri Mulyani Indrawati saat berbicara dalam sesi inspirasi Aspiring Professional Accountants Festival (APAFest) yang diselenggarakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) secara virtual (10/11)." width="100%">
<figcaption>Menkeu Sri Mulyani Indrawati saat berbicara dalam sesi inspirasi Aspiring Professional Accountants Festival (APAFest) yang diselenggarakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) secara virtual (10/11).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembiayaan proyek infrastruktur yang menggunakan surat berharga syariah negara (SBSN) sudah mencapai Rp 145,84 triliun sejak tahun 2013. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, peraturan penggunaan SBSN untuk pembiayaan proyek infrastruktur nasional sendiri telah lahir pada tahun 2008, sementara pemanfaatannya baru terlaksana di tahun 2013 dan hanya ada satu kementerian yang memanfaatkan.  "Secara akumulatif mencapai Rp 145,84 triliun," ujar dalam acara forum kebijakan pembiayaan proyek infrastruktur melalui SBSN tahun 2021 yang dilaksanakan secara virtual, Rabu (20/1).  Sri Mulyani mengatakan, tahun ini pihaknya mengalokasikan anggaran pembiayaan SBSN sebesar Rp 27,57 triliun. Anggaran ini ditujukan untuk 847 proyek yang tersebar di 34 provinsi dan dimanfaatkan oleh 11 kementerian/lembaga (K/L).  "Pada 2013, baru 1 kementerian lembaga pecah telur. Kemudian kita meningkat jadi 8 kementerian lembaga untuk tahun 2020 kemarin. Jadi sudah ada 8 partner kami yang menyiapkan proyek-proyek untuk dibiayai SBSN. Untuk 2021 meningkat lagi jadi 11 kementerian lembaga," ungkapnya.  Sri Mulyani menyebut, besaran nilai pembiayaan infrastruktur dari SBSN dapat menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang masuk dalam global syariah financing.  Ia juga mengapresiasi kepada seluruh kementerian dan lembaga yang sudah memanfaatkan SBSN sebagai instrumen pembiayaan pembangunan proyek infrastruktur di tanah air.  "Sebagai Menteri Keuangan, saya berharap untuk semua proyek walaupun gunakan semua instrumen tentu harus deliver dengan baik," pungkasnya.

Surat Utang Syariah Buat Proyek Infrastruktur Telah Capai Rp 145,84 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/images-40.jpeg" alt="Pesawat rakitan BJ Habibie yang dikembangkan di IPTN saat masih menjabat sebagai Menristek. (LAPAN)" width="100%">
<figcaption>Pesawat rakitan BJ Habibie yang dikembangkan di IPTN saat masih menjabat sebagai Menristek. (LAPAN)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) akan menggunakan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara untuk pengembangan riset penerbangan dan antariksa. Kepala LAPAN Thomas Djamaluddin mengungkapkan, pembiayaan proyek infrastruktur dari SBSN tersebut salah satunya untuk pengembangan laboratorium pengujian komponen pesawat (DO 160) senilai Rp 125 miliar untuk tahun 2020-2021.  "Sampai Januari ini sudah sebagian terlaksana, tetapi sebagian terkendala oleh Covid-19 sehingga dilaksanakan luncuran 2021," ujarnya Forum Kebijakan Pembiayaan Proyek Infrastruktur Melalui SBSN secara virtual, Rabu (20/1).  Selain itu, pihaknya juga akan mengembangkan beberapa pesawat tahun ini yaitu N219 yang telah mendapat sertifikasi dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), N219 Amphibi, N245, hingga pesawat R80 yang dirintis mantan presiden Indonesia BJ Habibie, dan beberapa proyek lainnya.  "Mendukung pesawat tanpa awak MALE dan LAPAN sedang menyiapkan kerja sama dengan PT Garuda untuk pengembangan kargo drone," imbuhnya.  Ia menambahkan, dana SBSN juga akan digunakan untuk pembangunan fasilitas stasiun bumi, di Biak, dengan anggaran Rp 150 miliar untuk tahun 2021-2022. "LAPAN mendapat anggaran SBSN untuk pengembangan fasilitas stasiun bumi, Biak, dengan multiyears 2021 mendapatkan Rp 90 miliar dan 2022 Rp 60 miliar," pungkasnya.  Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menghapus sejumlah proyek strategis nasional (PSN) untuk menyesuaikan kondisi keuangan negara akibat pandemi korona. Dari rencana semula sebanyak 245 proyek, hanya 89 yang dilanjutkan. Salah satu proyek yang dihapus adalah pengembangan pesawat R80 buatan BJ Habibie dan sebagai gantinya difokuskan pada pengembangan drone.  https://youtu.be/gtUBhv_kmoA  &nbsp;

Dapat Dana dari SBSN, LAPAN Kembangkan Riset Penerbangan dan Antariksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/Menhub-Budi-Karya-Sumadi-Dery-4.jpg" alt="Menhub Budi Karya Sumadi saat bersama tim SAR dalam pencarian korban pesawat Sriwijaya Air jatuh, Minggu (10/1). (DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Menhub Budi Karya Sumadi saat bersama tim SAR dalam pencarian korban pesawat Sriwijaya Air jatuh, Minggu (10/1). (DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengakui, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara sangat bermanfaat dalam membiayai inftrastruktur transportasi di Indonesia. Salah satunya kereta api.  Budi Karya mengatakan, dengan pemanfaatan SBSN, transportasi di Indonesia dapat semakin maju. Salah satu penggunaan SBSN adalah untuk membuat kereta jalur ganda dari Jakarta ke Surabaya.  "Artinya kecepatan kereta api yang meningkat lebih dari 20 persen itu karena SBSN. Juga tingkat risiko kecelakaan yang dialami relatif menurun drastis itu karena SBSN, karena kita membuat jalur ganda," ujarnya dalam Forum Kebijakan Pembiayaan Proyek Infrastruktur Melalui SBSN secara virtual, Rabu (20/1).  Budi Karya melanjutkan, dengan adanya jalur ganda, maka perjalanan dari Jakarta ke Jogjakarta, maupun ke Surabaya menjadi lebih cepat. "Semua masyarakat Pulau Jawa menikmati karena tingkat kepastian. Katakan lah Jogja-Jakarta atau Surabaya-Jakarta 9 jam bisa dipastikan dengan waktu yang lebih pasti dan juga keselamatan yang lebih baik," jelasnya.  Bahkan, Budi Karya mengungkapkan, kedepannya pemerintah akan menyelesaikan sekitar Mojokerto-Surabaya. "Mungkin 1-2 tahun ini,” imbuhnya.  https://youtu.be/a2mkPHilQmU  &nbsp;

Surat Utang Syariah Bikin Perjalanan KA jadi Lebih Cepat, Kok Bisa?

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sbsn

Berita Terkini