<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/04/image-2025-09-04T103351037-2568683616.png" alt="Ilustrasi Deposito Bank (Bank Sinarmas)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Deposito Bank (Bank Sinarmas)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Jagat media sosial pernah diramaikan soal kabar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang mendepositokan dana pemerintah daerah (Pemda) mencapai Rp 3,9 triliun. Langkah itu disebut, tak lain demi menghasilkan bunga sekitar Rp 21 miliar per bulan atau setara Rp 252 miliar per tahun. Secara kasat mata, kebijakan ini dinilai menguntungkan karena memberikan tambahan pendapatan daerah dari bunga simpanan. Lantas, apakah kebijakan pemda itu tepat atau justru salah arah? Mengutip salah satu influencer lulusan Matematika Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam salah satu unggahan Instagram pribadinya, @Aliftowew, ia menegaskan bahwa pada dasarnya negara tidak hidup dari bunga simpanan, melainkan dari pajak yang berasal dari aktivitas ekonomi dan produktivitas masyarakat. &ldquo;Kalau uang Rp 3,9 triliun itu dipakai untuk proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan, gaji pegawai, atau belanja bahan bangunan, uangnya akan berputar di masyarakat,&rdquo; ujar influencer itu, dikutip Minggu (11/1). Lewat perputaran uang itu, lanjutnya, Pemda justru akan menciptakan efek berantai. Mulai dari gaji pegawai yang kemudian bakal dibelanjakan untuk makanan, transportasi, dan kebutuhan lainnya. Dengan begitu, kata dia, sektor pertanian, transportasi, hingga UMKM ikut menikmati dampaknya. Dari proses tersebut kemudian tercipta multiplier effect ekonomi. Dalam perhitungan yang disampaikan, multiplier effect dari belanja publik diperkirakan mencapai 19 persen. Artinya, dana Rp 3,9 triliun berpotensi mendorong aktivitas ekonomi hingga Rp 7,54 triliun. "Dengan asumsi penerimaan pajak sekitar 10 persen, negara berpeluang memperoleh pajak sekitar Rp 754 miliar per tahun, atau setara return 19 persen, jauh di atas bunga deposito," jelasnya. Selain dampak jangka pendek itu, belanja publik juga dinilai memberikan manfaat jangka panjang. Infrastruktur jalan dapat menurunkan biaya logistik, sekolah yang lebih baik mencetak sumber daya manusia berkualitas, dan fasilitas kesehatan menekan biaya kesehatan masyarakat. Dampak ini disebut bisa dirasakan dalam rentang 10 hingga 30 tahun ke depan. Tak hanya itu, ia juga menyoroti aspek penciptaan lapangan kerja. Di sisi lain, dana yang hanya diparkir dalam bentuk deposito dinilai hampir tidak memberikan dampak ekonomi langsung, termasuk penciptaan tenaga kerja. Sebaliknya, belanja infrastruktur dan sektor produktif disebut dapat membuka lapangan kerja bagi puluhan ribu orang. Meski demikian, pernyataan itu juga menegaskan bahwa penyimpanan dana di deposito masih dapat dimaklumi apabila bersifat sementara, misalnya sambil menunggu realisasi program. Yang dinilai keliru adalah apabila dana publik tersebut disimpan terlalu lama atau hingga satu tahun penuh tanpa direalisasikan ke sektor produktif. &ldquo;Pada akhirnya, tugas pemerintah bukan mencari pendapatan dari bunga kas, tetapi memastikan uang publik dipakai untuk kebijakan dengan multiplier ekonomi yang tinggi, agar output meningkat, pajak bertambah, lapangan kerja tercipta, dan roda ekonomi bergerak,&rdquo; tutupnya.

Dana Pemda yang disimpan di deposito bank dinilai kurang optimal. Simak dampak kebijakan ini terhadap ekonomi dan pajak daerah.

Soal Dana Pemda Disimpan di Deposito Bank, Kebijakan Tepat atau Salah Arah?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/20/SMF-1085241708.jpg" alt="Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo (dua dari kiri) dan Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti (dua dari kanan), Kamis (20/11). (Dokumentasi Humas SMF)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo (dua dari kiri) dan Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti (dua dari kanan), Kamis (20/11). (Dokumentasi Humas SMF)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pasar keuangan nasional mencatat tonggak baru setelah Bank Indonesia (BI) resmi menetapkan surat utang PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF sebagai underlying transaksi repurchase agreement (repo) mulai 10 November 2025. Penetapan ini menjadikan surat utang SMF sebagai surat utang korporasi pertama yang dapat direpo-kan kepada BI, sekaligus memperluas instrumen moneter BI di luar Surat Berharga Negara (SBN) dan SRBI. Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo menyebut, kebijakan tersebut sebagai momen bersejarah bagi industri pembiayaan perumahan nasional. Menurutnya, penetapan surat utang SMF sebagai underlying repo menunjukkan sinergi konkret antara kebijakan fiskal dan moneter untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.&nbsp; Sebagai special mission vehicle Kementerian Keuangan, SMF selama ini menjalankan peran fiskal dalam memperluas akses pembiayaan perumahan, dan kini instrumennya turut digunakan dalam operasi moneter BI. Ananta menegaskan, dukungan BI dan Kementerian Keuangan sangat penting dalam memperkuat pendanaan jangka panjang sektor perumahan, termasuk program pembangunan 3 juta rumah. "Melalui sinergi perluasan underlying repo ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis yang menciptakan pendalaman pasar keuangan dengan meningkatnya likuiditas perbankan dan pemanfaatan instrumen SMF sehingga penyaluran pembiayaan jangka panjang untuk sektor perumahan dapat semakin diperkuat," kata Ananta dalam agenda Pengenalan Surat Utang SMF Sebagai Underlying Transaksi Repo Bank Indonesia di Jakarta, Kamis (20/11). Dia menuturkan, sektor perumahan memiliki multiplier effect besar dengan keterkaitan ke 185 sektor ekonomi dan nilai tambah PDB sebesar Rp 1,9 triliun per setiap investasi Rp 1 triliun. Outstanding surat utang SMF per 31 Oktober 2025 tercatat sebesar Rp 25,3 triliun atau sekitar 6 persen dari total outstanding surat berharga korporasi nasional yang mencapai Rp 413 triliun.&nbsp; "Dengan rating idAAA secara nasional dan BBB secara global, surat utang SMF merupakan salah satu surat utang korporasi terbesar yang dimiliki perbankan," ungkapnya.Sebelum ditetapkan sebagai underlying repo, BI melakukan assessment selama beberapa bulan dengan menguji likuiditas, outstanding, credit rating, status entitas hingga kategori high quality liquid asset (HQLA). Sementara itu, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyatakan, ada 9 bank yang sudah melakukan transaksi repo SMF dengan BI, dan sudah masuk Rp299 miliar dengan tenor satu minggu. Dia menegaskan bahwa keputusan menerima surat utang korporasi berkualitas sebagai underlying repo merupakan terobosan strategis untuk memperluas transmisi kebijakan moneter ke pasar uang dan memperkuat stabilitas sistem keuangan. "Ini sangat spesial, Karena ini adalah pertama kalinya bank Indonesia itu mau menerima repo dari surat berharga, yaitu dalam bentuk repo corporate bond ini SMF walaupun pasca government ya, tapi by nature dia adalah corporate bonds," terangnya. BI menempatkan pengembangan transaksi repo sebagai prioritas dalam Blueprint Pengembangan Pasar Uang 2025-2030. BI menilai pasar uang akan semakin efisien apabila transaksi repo yang berbasis kolateral mendominasi aktivitas pasar. Dalam lima tahun terakhir, nilai transaksi repo meningkat tajam dari Rp 509 miliar menjadi Rp 17,8 triliun per hari. Dengan masuknya surat utang SMF sebagai underlying repo, BI optimistis pasar uang akan semakin dalam, likuid, dan mendorong pembiayaan sektor perumahan sehingga memberikan kontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Bank Indonesia menetapkan surat utang SMF sebagai underlying transaksi repo, memperkuat sektor perumahan.

Transaksi Repo Surat Utang SMF Tembus Rp 299 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/11/JKT_Raker-Perdana-Menteri-Keuangan-Purbaya-Yudhi-Sadewa_SALMAN-TOYIBI_-1JPG-1556237375.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa dana segar simpanan pemerintah di Bank Indonesia (BI) senilai Rp 200 triliun yang akan dikucurkan ke perbankan tidak akan digunakan untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN). Purbaya menyebut hal itu sejalan dengan komitmen dari pembicaraan antara dirinya dengan himpunan bank milik negara (Himbara). "Kita udah bicara dengan pihak bank. Janganlah beli SRBI (Sekuritas Rupiah Bank Indonesia) atau SBN," kata Purbaya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/9). Lebih lanjut, dia juga membeberkan uang yang dikucurkan oleh pemerintah ke sistem likuiditas bisa digunakan suka-suka oleh bank. "Suka-suka bank, yang penting kan kita likuiditas masuk ke sistem," lanjutnya. Sementara itu secara terpisah, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu mengatakan, rencana penempatan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun ke perbankan akan menggunakan skema yang mirip dengan pembiayaan untuk Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) atau KDMP. "Jadi, itu nanti akan mirip tata kelolanya. Tetapi intinya kan kita ingin mempercepat penambahan likuiditas di perekonomian. Sehingga itu nanti bisa menjadi kredit yang disalurkan untuk menggerakkan perekonomian," kata Febrio usai menghadiri rapat bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (10/9). Menurut Febrio, dengan adanya rencana alokasi dana hingga Rp 200 triliun, pemerintah berharap dapat menjangkau program yang lebih luas. Dana tersebut bisa bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang saat ini masih ditempatkan di Bank Indonesia. Meski demikian, aturan tata kelola penempatan dana tersebut masih disiapkan, termasuk regulasi yang akan menjadi payung hukum kebijakan. "Kita juga masih ada likuiditas yang bisa kita salurkan ke perbankan, dan itu nanti bisa digunakan untuk program-program kebijakan fiskal lainnya yang inovatif, yang untuk mendorong pertumbuhan. Tapi sekarang kita sedang siapkan peraturannya," ujarnya. Untuk diketahui, Menkeu Purbaya telah menyebut bahwa dana segar senilai Rp 200 triliun akan dikucurkan kepada enam perbankan milik negara yang rencananya akan dikucurkan mulai Jumat (12/9) besok. Tak disebutkan bank mana saja yang akan memperoleh kucuran dana segar itu. Hanya saja, menurut catatan JawaPos.com, ada 6 himbara yang ada di Indonesia, terdiri dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk; PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Persero) Tbk; PT Bank Negara Indonesia (BNI) (Persero) Tbk; PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk. Selain itu, ada juga PT Bank Syariah Indonesia (BSI) (Persero) Tbk dan PT Bank Victoria Syariah (BVIS), di mana BTN menjadi Pemegang Saham Pengendali (PSP), telah resmi berubah nama menjadi Bank Syariah Nasional (BSN).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan rencana penempatan dana Rp 200 triliun ke perbankan untuk mendorong likuiditas.

Soal Penempatan Rp 200 Triliun di Sistem Perbankan, Menkeu Purbaya: Janganlah Beli SRBI atau SBN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/05/JKT_LAYANAN-PENUKARAN-UNTUK-LEBARAN_HANUNG-HAMBARA_04032025-9-1741225403.jpg" alt="Sejumlah warga mengantri menukarkan uang di layanan kas keliling Bank Indonesia di Halaman Masjid Hasyim Asyari, Jakarta, Selasa (4/3/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah warga mengantri menukarkan uang di layanan kas keliling Bank Indonesia di Halaman Masjid Hasyim Asyari, Jakarta, Selasa (4/3/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Mei 2025 melambat. Hanya tumbuh 6,8 persen secara tahunan menjadi USD 435,6 miliar. Lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada April 2025 sebanyak 8,2 persen Year-on-Year (YoY). Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, perlambatan pertumbuhan ini disebabkan menurunnya kinerja ULN di sektor publik maupun swasta. "Perlambatan ULN terutama disebabkan oleh lambatnya pertumbuhan ULN pada sektor publik dan penurunan pertumbuhan ULN swasta," ungkap Ramdan, Senin (14/7). ULN Pemerintah Masih Tumbuh, Tapi Melambat ULN pemerintah pada Mei 2025 sebesar USD 209,6 miliar, tumbuh 9,8 persen YoY. Melambat dari pertumbuhan April 2025 yang sebesar 10,4 persen YoY. Perlambatan tersebut dipicu oleh pembayaran jatuh tempo surat berharga negara (SBN) internasional. Meski di sisi lain terjadi aliran masuk modal asing ke SBN domestik. "Seiring tetap terjaganya kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia di tengah global. Sebagai salah satu instrumen pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan pada prioritas program dalam mendukung stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan aspek keingintahuan pengelolaan ULN," jelas Ramdan. Dia memastikan, ULN pemerintah dimanfaatkan untuk mendukung sektor prioritas. Seperti jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebanyak 22,3 persen. Lalu, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial sebesar 18,7 persen. Ada pula pemanfaatan ULN untuk jasa pendidikan, konstruksi, serta transportasi dan pergudangan. Denny menjelaskan, mayoritas ULN pemerintah masih didominasi oleh utang jangka panjang. Dengan proporsi mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah. ULN Swasta Kembali Tertekan Sementara itu, posisi ULN swasta sebesar USD 196,4 miliar. Mengalami kontraksi pertumbuhan 0,9 persen secara tahunan. Bahkan lebih dalam dari kontraksi bulan sebelumnya yang 0,4 persen YoY. Pelemahan itu bersumber dari ULN lembaga keuangan yang turun dari bulan sebelumnya sebesar 2,8 persen menjadi 1,2 persen pada Mei 2025. "ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporation) juga mencatat penurunan pertumbuhan sebesar 1,4 persen YoY, lebih besar dibandingkan durasi 1,2 persen YoY pada April 2025," jelasnya. ULN swasta mayoritas berasal dari sektor industri pengolahan. Disusul, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian. Sektor-sektor tersebut menyumbang 80,2 persen dari total ULN swasta. "Sama seperti pemerintah, ULN swasta juga didominasi oleh utang jangka panjang, dengan pangsa mencapai 76,5 persen," imbuhnya. Denny memastikan, secara keseluruhan struktur ULN Indonesia tetap sehat. Optimalisasi peran ULN tetap dilakukan secara hati-hati dengan meminimalkan risiko terhadap stabilitas perekonomian nasional. Rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) masih terjaga di level 30,6 persen. "Sebanyak 84,6 persen dari total ULN merupakan utang jangka panjang," tandasnya.

Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan utang luar negeri (ULN) Indonesia melambat pada Mei 2025, hanya tumbuh 6,8 persen YoY.

Utang Luar Negeri Melambat, BI: Struktur Tetap Sehat dan Terkelola Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/15/josua-2719566954.jpg" alt="Chief Economist Permata Bank Josua Pardede. (Agas Putra Hartanto/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Chief Economist Permata Bank Josua Pardede. (Agas Putra Hartanto/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jatuh tempo surat berharga negara (SBN) yang diterbitkan pada 2020 menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perlambatan pertumbuhan utang luar negeri (ULN) pemerintah. Posisi ULN pemerintah pada Mei 2025 senilai USD 289,9 miliar. Menurun dibandingkan April 2025 sebesar USD 291,8 miliar. Chief Economist Bank Permata Josua Pardede mengatakan, penurunan ini mencerminkan pembayaran pinjaman dan SBN yang jatuh tempo. Pelunasan SBN jatuh tempo secara langsung mengurangi stok ULN pemerintah. Sehingga berdampak pada perlambatan pertumbuhan ULN secara keseluruhan. Dia melihat, pengelolaan utang pemerintah Indonesia saat ini relatif baik dan prudent. Hingga semester I 2025, realisasi pembiayaan utang neto pemerintah mencapai 40,7 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dengan defisit sebesar 0,84 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Pembiayaan utang pemerintah juga dilaksanakan secara fleksibel, oportunistik, dan terukur. Termasuk dari sisi timing, ukuran, instrumen, serta mata uang yang dipilih. "Yield (imbal hasil) SBN menurun, dengan spread terhadap US Treasury relatif rendah dibanding negara peers, menunjukkan sentimen investor yang baik terhadap pengelolaan utang pemerintah Indonesia saat ini," kata Josua kepada Jawa Pos, Senin (14/7). Cadangan devisa (cadev) juga tercatat tinggi. Yakni, mencapai USD 152,6 miliar per Juni 2025. Sehingga memberikan tambahan kapasitas bagi pemerintah untuk mengelola pembayaran utang luar negeri dengan stabil. Terkait ketahanan APBN, Josua memandang pemerintah masih cukup baik dalam menjaga ketahanan fiskal. Meskipun realisasi pendapatan negara hingga semester I 2025 masih mengalami tekanan akibat perlambatan global. Yakni turun sekitar 9 persen Year-on-Year (YoY). Meski, APBN masih mampu menjaga surplus keseimbangan primer sebesar Rp 52,8 triliun pada semester I 2025. Outlook defisit anggaran untuk tahun penuh 2025 juga diperkirakan masih terjaga di level 2,78 persen terhadap PDB. Masih di bawah ambang batas maksimal yang diatur undang-undang. Sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah mampu mempertahankan disiplin fiskal secara baik. Namun, Josua memberikan beberapa catatan kritis terkait penggunaan APBN. Dia melihat adanya risiko underspending, terutama pada program prioritas seperti makan bergizi gratis (MBG). Realisasi MBG pada semester I hanya mencapai Rp 5 triliun atau sekitar 7,1 persen dari target APBN sebesar Rp 71 triliun. Situasi ini menunjukkan adanya kendala implementasi yang signifikan di lapangan. Terutama terkait pencairan anggaran yang lambat dan proses birokrasi yang kompleks. "Di sisi lain, terlihat bahwa pemerintah juga telah menurunkan alokasi maksimum anggaran MBG dari Rp 171 triliun menjadi Rp 116 triliun, menunjukkan adanya ketidaksiapan eksekusi anggaran secara optimal," ujar alumnus University of Amsterdam itu. Selain itu, terdapat kecenderungan yang menunjukkan adanya permasalahan dalam ketepatan sasaran dan eksekusi program daripada pemborosan anggaran. Sebagai contoh, proses budget unlocking sebesar Rp 135 triliun untuk kementerian dan lembaga telah dilakukan. Namun realisasi belanja hingga Juni 2025 baru sekitar 40 persen dari target. "Ini memperlihatkan tantangan besar dalam implementasi," imbuhnya. Menurut Josua, efisiensi belanja dan pengalihan anggaran ke program-program prioritas masih memerlukan peningkatan pengawasan dan evaluasi. Seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan subsidi lainnya. Agar anggaran yang sudah dialokasikan dapat terserap secara optimal. Secara keseluruhan, kondisi pengelolaan utang pemerintah relatif baik dengan rasio utang yang rendah terhadap PDB serta pendekatan yang berhati-hati dalam pengelolaannya. Namun, masih diperlukan perbaikan signifikan pada mekanisme implementasi anggaran di lapangan, koordinasi antar-kementerian, dan transparansi alokasi anggaran. "Agar APBN dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan nasional yang ditetapkan pemerintah," tandasnya.

Jatuh tempo SBN berkontribusi pada penurunan ULN pemerintah, namun penggunaan APBN perlu evaluasi untuk mencapai sasaran yang tepat.

Ekonom Nilai Bagus ULN Turun, tapi Soroti APBN Tak Tepat Sasaran, Sejumlah Program Underspending

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/15/JKT_IHSG-Ditutup-Menguat-_SALMAN-TOYIBI-8JPG-2660796475.jpg" alt="Layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (14/5/2025). IHSG ditutup menguat pada akhir perdagangan Rabu (14/5/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (14/5/2025). IHSG ditutup menguat pada akhir perdagangan Rabu (14/5/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Investor domestik mendominasi kepemilikan surat utang atau obligasi di Indonesia. Sementara kepemilikan investor asing terbilang sangat kecil. Bank Indonesia (BI) juga turut melakukan pembelian surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total outstanding obligasi atau sukuk korporasi di Indonesia per 27 Mei 2025 mencapai Rp 528,69 triliun. Mayoritas kepemilikan surat utang tersebut masih didominasi oleh investor domestik. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menyatakan, porsi kepemilikan asing atas obligasi atau sukuk korporasi hanya Rp 6,22 triliun, setara dengan 1,18 persen dari total outstanding. "Kepemilikan asing tersebut apabila dibandingkan secara year-on-year (YoY) tercatat turun karena kepemilikan asing per Mei 2024 mencapai Rp 9,74 triliun atau 1,90 persen (dari total outstanding)," ucap Inarno, Selasa (3/6). Begitu pula secara year-to-date (YtD) juga tercatat turun. Karena kepemilikan asing per Desember 2024 sebesar Rp 7,03 triliun. Setara 1,36 persen dari total outstanding obligasi atau sukuk korporasi. Di sisi lain, untuk surat utang negara (government bond) atau sukuk pemerintah, OJK mengacu pada data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan. Per 27 Mei 2025, total nilai surat utang pemerintah sebanyak Rp 6.344,07 triliun. Kepemilikan investor asing sebesar Rp 923,75 triliun atau 14,56 persen. Kepemilikan asing pada surat utang pemerintah memang mengalami kenaikan. Jumlah ini meningkat dibandingkan periode Mei 2024 dengan Rp 806,97 triliun atau 14,05 persen dari total outstanding. "Juga meningkat dari posisi akhir Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp 876,64 triliun atau 14,52 persen," jelasnya. Menurut dia, data tersebut menunjukkan bahwa investor asing cenderung mengurangi eksposur terhadap obligasi korporasi. Di sisi lain, tetap menunjukkan minat terhadap surat utang pemerintah Indonesia. OJK terus memantau dinamika pasar dan mengimbau pelaku pasar untuk tetap mencermati faktor-faktor global yang dapat memengaruhi aliran dana investasi. Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan, juga melakukan pembelian SBN dari pasar sekunder. Dalam rangka untuk memperkuat ekspansi likuiditas kebijakan moneter sekaligus mencerminkan sinergi erat antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal. Selama 2025, sampai 20 Mei, bank sentral telah membeli SBN sebesar Rp 96,41 triliun. "Yaitu melalui pasar sekunder sebesar Rp 64,99 triliun dan pasar primer dalam bentuk surat perbendaharaan negara (SPN), termasuk syariah, sebesar Rp 31,42 triliun," kata Perry. Kedepan, BI akan terus mengoptimalkan strategi operasi moneter yang pro-pasar. Sehingga dapat meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter dalam mencapai sasaran inflasi. Sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Kepemilikan asing tersebut apabila dibandingkan secara YoY tercatat turun karena kepemilikan asing per Mei 2024 mencapai Rp 9,74 triliun.

Investor Domestik Dominasi Kepemilikan Obligasi Korporasi dan Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/19/20250319_140129-1446990574.jpg" alt="Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo (tiga dari kanan) bersama jajaran deputi gubernur BI di Gedung Thamrin, Rabu (19/3). (Agas Putra Hartanto/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo (tiga dari kanan) bersama jajaran deputi gubernur BI di Gedung Thamrin, Rabu (19/3). (Agas Putra Hartanto/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Bank Indonesia (BI) memborong surat berharga negara (SBN) untuk ekspansi likuiditas. Memperkuat operasi moneter dalam stabilisasi nilai tukar rupiah. Selama 2025 hingga 18 Maret, BI telah membeli SBN sebesar Rp 70,74 triliun. Dengan rincian, melalui pasar sekunder senilai Rp 47,31 triliun dan pasar primer dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara (SPN), termasuk syariah, sebanyak Rp 23,43 triliun. &rdquo;Kenapa kita perlu ekspansi likuiditas? Karena untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah, kami perlu melakukan intervensi dengan jual devisa. Kalau jual divisa berarti rupiah kami sedot. Oleh karena itu, supaya rupiah kembali lagi ke sistem keuangan, kami beli SBN. Gitu ya, jangan gundah gulana,&rdquo; jelas Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo usai rapat dewan gubernur di kantornya, Rabu (19/3). Sebab, dengan pembelian SBN, BI tengah menyedot pasokan dolar Amerika Serikat (AS) alias USD. Untuk kemudian menyebarkan rupiah ke pasar keuangan sebagai likuiditas tambahan di sektor keuangan. Perry memastikan SBN sesuai dengan arah kebijakan moneter. "Kami pastikan beli SBN itu sesuai dengan arah kebijakan moneter. Ya, arah kebijakan moneter yang memang kami perlu adalah ekspansi,&rdquo; tegas Perry Warjiyo. Dengan demikian, lanjut dia, pembelian SBN tidak hanya bertujuan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Tapi juga untuk mendukung kebijakan moneter yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan penciptaan lapangan kerja. Berdasar asesmen BI, Perry menyampaikan, ketidakpastian global tetap tinggi akibat kebijakan tarif impor AS yang makin luas.&nbsp;Di AS, kebijakan tarif impor berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat di tengah meningkatnya pemberian insentif fiskal. Sementara laju penurunan inflasi tidak secepat yang diprakirakan. &rdquo;Ekonomi Eropa, Jepang, dan India juga terkena dampak rambatan kebijakan tarif impor AS tersebut di tengah permintaan domestik yang belum meningkat akibat keyakinan usaha yang rendah dan ekspor yang melambat,&rdquo; beber Perry Warjiyo. Sementara itu, pelemahan pertumbuhan ekonomi Tiongkok sebagai akibat kebijakan tarif impor AS tertahan dengan kebijakan pelebaran defisit fiskal 2025 dari yang ditargetkan. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi dunia pada 2025 diprakirakan sebesar 3,2 persen. Di pasar keuangan global, ketidakpastian masih berlanjut. Diwarnai oleh penurunan yield US Treasury dan melemahnya indeks USD (DXY) di tengah ketidakpastian penurunan Fed funds rate (FFR). Aliran modal global yang semula terkonsentrasi ke AS bergeser sebagian ke komoditas emas dan obligasi di negara maju dan negara berkembang. &rdquo;Sementara itu, portofolio investasi saham masih terkonsentrasi ke negara maju kecuali AS, dan belum masuk ke negara&nbsp;emerging market&nbsp;(EM),&rdquo; ucap Perry. Tetap tingginya ketidakpastian global tersebut memerlukan respons kebijakan yang tepat untuk memperkuat ketahanan eksternal, menjaga stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terjaga baik di tengah ketidakpastian yang masih tinggi.&nbsp; Konsumsi rumah tangga tetap baik. Meski perlu terus didorong. Termasuk dukungan belanja pemerintah terkait pemberian tunjangan hari raya (THR), belanja sosial, serta peningkatan musiman permintaan menjelang perayaan Idul Fitri 1446 H. Dari eksternal, ekspor nonmigas meningkat pada Februari 2025. Ditopang terutama komoditas minyak kelapa sawit dan kendaraan bermotor. Secara sektoral, lapangan usaha pertanian diprakirakan meningkat didorong panen raya. Sedangkan sektor pertambangan dan industri pengolahan melambat dipengaruhi permintaan eksternal yang menurun. &rdquo;Dengan berbagai perkembangan tersebut, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi 2025 tetap baik dalam kisaran 4,7 sampai 5,5 persen,&rdquo; kata Perry.

BI memborong surat berharga negara (SBN) untuk ekspansi likuiditas, memperkuat operasi moneter dalam stabilisasi nilai tukar rupiah

Bank Indonesia Borong SBN untuk Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/20/sbn-3031145756.jpg" alt="Pemerintah akan menerbitkan SBN untuk membiayai program tiga juta rumah. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pemerintah akan menerbitkan SBN untuk membiayai program tiga juta rumah. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com -&nbsp; Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan bakal menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) Perumahan untuk mendukung pembiayaan program 3 juta rumah era Presiden Prabowo Subianto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati usai melakukan pertemuan dengan Menteri PKP Maruar Sirait, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun, dan Wamen BUMN Doni Oskaria di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (20/2) malam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menkeu Sri Mulyani mengatakan, SBN Perumahan itu diterbitkan sebagai bentuk upaya peningkatan kemampuan pemerintah untuk mendukung Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR) dalam memiliki rumah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini dengan penerbitan surat berharga negara perumahan yang nanti akan dialokasikan terutama di dalam pembiayaan MBR ini," kata Sri Mulyani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut dia juga mengungkapkan, SBN Perumahan ini bakal diluncurkan sebagai bentuk modifikasi pembiayaan dari pemerintah di luar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski begitu, Menkeu belum menyebutkan berapa besaran SBN yang akan diterbitkan itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, dalam hal penyediaan rumah bagi MBR pemerintah sudah mengucurkan sejumlah anggaran untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang bersumber dari APBN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, kemudian kata Sri Mulyani, melalui SBN Perumahan pemerintah berharap secara volume FLPP untuk MBR bisa lebih meningkat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebetulnya mekanisme modifikasi dari FLPP yang akan di scale up atau akan ditingkatkan volumenya. Kami juga dalam hal ini untuk bisa bekerjasama nanti dengan Bank," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai tambahan, Bendahara Negara ini juga membeberkan bahwa selama ini FLPP yang bersumber dari APBN sudah berjalan. Mulai dari FLPP serta Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau PT SMF.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam implementasinya, rumah subsidi FLPP diperoleh masyarakat dengan suku bunga yang rendah. Di mana, kata Menkeu, FLPP ini disalurkan langsung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera yang kemudian disalurkan melalui perbankan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melalui APBN, Menkeu juga menyampaikan pemerintah memang terus berupaya dalam pembiayaan rumah subsidi di tanah air. Salah satu tujuannya agar masyarakat bisa menikmati subsidi langsung dari pemerintah untuk kepemilikan rumah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tujuannya terutama untuk masyarakat berpendapatan rendah ini untuk rumah yang MBR akan menikmati subsidi, sehingga biaya dari dananya tadi harus berasal dari dana yang paling murah, yaitu dari APBN langsung," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

SBN Perumahan ini bakal diluncurkan sebagai bentuk modifikasi pembiayaan dari pemerintah di luar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pemerintah Bakal Terbitkan Surat Utang untuk Biayai Program 3 Juta Rumah era Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/19/perry-warjiyo-3287821188.jpg" alt="Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo (tiga dari kiri) bersama jajaran deputi gubernur lainnya memaparkan hasil rapat dewan gubernur (RDG) BI di Gedung Thamrin, Rabu (18/12)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo (tiga dari kiri) bersama jajaran deputi gubernur lainnya memaparkan hasil rapat dewan gubernur (RDG) BI di Gedung Thamrin, Rabu (18/12).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menanggapi penggeledahan yang dilakukan oleh KPK di Kantor Pusat BI pada Senin malam (16/12) terkait dugaan penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Dia membenarkan bahwa KPK datang untuk melengkapi proses penyidikan dan membawa dokumen-dokumen terkait dengan program CSR bank sentral. "Bank Indonesia menghormati proses hukum yang dilaksanakan oleh KPK sebagaimana prosedur dan ketentuan yang berlaku. Mendukung upaya-upaya penyidikan dan bersikap kooperatif kepada KPK," ujar Perry usai pemaparan hasil rapat dewan gubernur (RDG) BI, Rabu (18/12). Perry menegaskan pihaknya telah menunjukkan sikap kooperatif melalui pemberian keterangan oleh pejabat-pejabatnya mauoun penyampaian dokumen-dokumen yang diperlukan oleh KPK. Program CSR dilaksanakan sesuai dengan tata kelola dan ketentuan yang kuat. Antara lain, dana CSR hanya diberikan kepada yayasan yang memenuhi persyaratan tertentu. Seperti adanya program kerja yang konkret dan laporan pertanggungjawaban dari yayasan yang bersangkutan. Dewan gubernur setiap tahun hanya membuat alokasi besaran program CSR melalui tiga bidang program, yaitu pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan ibadah sosial. Bidang pendidikan disalurkan khususnya melalui beasiswa. "Setiap tahun bank Indonesia memberikan beasiswa kurang lebih 11.000," ungkap Perry. Kemudian, pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sedangkan, untuk ibadah sosial salah satunya terkait kegiatan keagamaan. "Jadi, alokasi besarnya diajukan oleh satuan kerja, kemudian diputuskan dalam rapat dewan gubernur secara tahunan. Sementara pelaksanaannya dari satuan kerja dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku," jelas alumnus Iowa State University, Amerika Serikat (AS) itu. Terkait dampak pemberitaannya terhadap pasar, Perry mengungkapkan bahwa berita semacam ini tentu akan mempengaruhi kondisi pasar. Termasuk nilai tukar rupiah. Namun, BI tetap berkomitmen untuk menjaga stabilitas nilai tukar melalui berbagai langkah. Termasuk intervensi pasar, pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder, serta langkah-langkah lainnya seperti SRBI.

Perry membenarkan bahwa KPK datang untuk melengkapi proses penyidikan dan membawa dokumen-dokumen terkait dengan program CSR bank sentral.

Begini Tanggapan Gubernur BI Terkait Penggeledahan KPK di Kantornya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/01/riko-amir-987522744.jpg" alt="Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Riko Amir. (Kemenkeu)" width="100%">
<figcaption>Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Riko Amir. (Kemenkeu)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Presiden Terpilih Prabowo Subianto berencana menarik utang baru senilai Rp 775,86 triliun di tahun depan. Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Riko Amir mengatakan, mayoritas utang pada 2025 itu bersumber dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). &rsquo;&rsquo;Penerbitan SBN itu sebesar Rp 642,5 triliun dan penarikan pinjaman itu sebesar Rp 133 triliun,&rsquo;&rsquo; ujarnya dalam diskusi di Anyer, Serang, Banten, akhir pekan lalu (28/9). Penarikan pinjaman bisa diperoleh dari dua sumber, yaitu pinjaman dalam negeri dan luar negeri. Terkait sumber dari pinjaman dalam negeri mencapai Rp 5,2 triliun dan sumber pinjaman luar negeri mencapai Rp 128,1 triliun. Riko menyoroti, fenomena yang menarik adalah pinjaman yang besar, baik dari dalam negeri dan luar negeri dibandingkan APBN 2024 secara neto. &rsquo;&rsquo;Dalam perencanaan pinjaman dari kementerian lembaga memang biasanya tahun-tahun awal mereka slow starter. Tapi kemudian naik penarikannya di tahun ini untuk pinjaman kegiatan, di tahun ketiga, keempat, kelima,&rsquo;&rsquo; imbuh Riko. Sejalan dengan itu, di era pemerintahan Prabowo nantinya juga akan membayar bunga utang Rp 552,9 triliun pada 2025. Pembayaran tersebut tumbuh 10,8 persen dari outlook pembayaran bunga utang pada tahun anggaran 2024. Adapun tahun ini, pembayaran bunga utang pemerintah diperkirakan mencapai Rp 499,0 triliun atau naik 13,4 persen dibandingkan 2023 yang tercatat Rp 439,9 triliun. Pengamat ekonomi Bank Permata Josua Pardede menggarisbawahi agar keberadaan utang dilihat dengan cara yang tepat dan obyektif. &rsquo;&rsquo;Utang itu bukan aksi, utang itu adalah reaksi. Akibat apa? Akibat defisitnya yang melebar sehingga utangnya bisa meningkat,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Josua melanjutkan, pelebaran defisit itu dipengaruhi oleh pendapatan atau penerimaan negara yang tidak lebih besar dibanding belanja.&nbsp;(dee/dio)

Presiden Terpilih Prabowo Subianto berencana menarik utang baru senilai Rp 775,86 triliun di tahun depan. Mayoritas utang itu dari SBN

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sbn

Berita Terkini