<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/presiden-bem.jpg" alt="SARAT PRESTASI: Deris Nagara (tengah) di event International Organization (IO) United Nations Studies Award pada Desember 2022. (DERIS NAGARA UNTUK JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SARAT PRESTASI: Deris Nagara (tengah) di event International Organization (IO) United Nations Studies Award pada Desember 2022. (DERIS NAGARA UNTUK JAWA POS)</figcaption>
</figure><h3>Calonkan Diri karena Penuhi Kriteria, Tema Kampanye Bhinneka Tunggal Ika</h3> Deris Nagara gagal di SNMPTN dan SBMPTN, tapi selalu percaya bakal mendapatkan tempat yang lebih baik. Apa yang diraihnya saat ini tak lepas dari keaktifannya berkegiatan, terutama di Paguyuban Mojang Jajaka Ciamis.  LAILATUL FITRIANI, Surabaya  ---  KESIBUKAN Deris Nagara yang sudah seabrek itu sekarang bertambah lagi. Mulai membuat kebijakan dan program, kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan terkait, selain peningkatan pengalaman mahasiswa di salah satu kampus top dunia: Columbia University.  Sebab, pemuda 25 tahun itu pada 22 November tahun lalu terpilih sebagai presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) School of International and Public Affairs Student Association (SIPASA). Dia pun menjadi mahasiswa pertama Indonesia yang menduduki posisi tersebut di kampus yang berlokasi di New York City, Amerika Serikat, itu.  Tanggung jawab di kampus yang masuk jajaran Ivy League (delapan perguruan tinggi elite di AS yang dikenal karena prestasi akademiknya yang ekselen) tersebut akan diembannya untuk periode 2023–2024. ”Saat itu saya membawa campaign dan platform Unity in Diversity for Our Community,” ujar penerima penghargaan Pemuda Hebat dari Kemenpora 2022 itu ketika dihubungi Jawa Pos pada Senin (13/2) pekan lalu.  Bahkan, dalam mimpi terliarnya pun Deris tak pernah membayangkan bakal memimpin organisasi mahasiswa di salah satu kampus paling prestisius di dunia. Apalagi jika mengingat bagaimana selulus SMA di Ciamis, Jawa Barat, dia gagal menembus SNMPTN, SBMPTN, dan Simak UI demi bisa menggapai cita-cita menjadi dokter.  Padahal, dia pelajar berprestasi, lulusan terbaik, dan sangat aktif berkegiatan. Di SMAN 2 Ciamis, semua kegiatan ekstrakurikuler dia ikuti. Mulai OSIS, teater, seni tari, karawitan, vocal group, bahasa asing, hingga PMR.  ”Yang paling aktif banget di Paguyuban Mojang Jajaka Ciamis (Pamoka). Saya bergabung pada 2013 dan masih aktif sampai sekarang. Itu salah satu platform yang membuat saya menjadi who I am today right now,” tutur Deris.  Pamoka menjadi cikal bakal Deris terjun ke masyarakat. Dari sana pula keinginannya menjadi dokter tumbuh: agar bisa memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Cita-cita yang membuat Duta Wisata Mojang Jajaka Ciamis itu rela belajar dari pagi sampai pagi.  Kala itu sebenarnya Deris sudah mendapat beasiswa penuh dari President University untuk jurusan hubungan internasional (HI). Namun, Deris bimbang. Tekadnya menjadi dokter belum padam.  Setelah melalui pergulatan batin, dia menemukan ada sisi dirinya yang sesuai di jurusan HI. Dia tertarik menjadi diplomat agar kelak bisa berkesempatan memperjuangkan isu-isu hak asasi manusia.  ”Terlebih, keadaan ekonomi ortu saat itu sedang tidak baik. Papa pensiun. Kami banting setir sampai mama buka warung, mobil dijual, garasi dijadikan kios. Kalau saya ditakdirkan di kedokteran, berapa biaya yang harus dikeluarkan papa-mama,” imbuhnya.  Kuliah di President University di Cikarang, Kabupaten Bekasi, itu dia jalani pada 2014–2019. Jelang tahun akhir, dia mendapat kesempatan menimba ilmu di Belanda, persisnya di Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, setelah lolos seleksi program pertukaran mahasiswa.  Sebelumnya, Deris pernah menjalani pertukaran pelajar ke Malaysia saat SMP dan ke Australia saat SMA. Tapi, kali ini ada problem besar yang menghadang: dia harus mencari dana tambahan karena beasiswa yang diberikan hanya untuk biaya pendidikan.  ”Begitu sampai Belanda bingung. Belum ada rumah, nggak ada kerjaan, kuliah belum mulai. Saya menginap di tempat teman dua minggu, hari pertama dapat magang,” ujar ASEAN-Korea Youth Ambassador itu.  Di Belanda, Deris tetap aktif di berbagai kegiatan. Selepas kuliah, dia harus mengayuh sepeda sejauh 60 km pergi pulang ke tempat kerja.  Kebetulan kuliah sambil kerja bukan pengalaman baru baginya. Semasa di Indonesia, Deris kerap bekerja part-time apa pun yang dirinya mampu. Mulai jadi entrepreneur, singer wedding, agen asuransi dari pintu ke pintu, hingga mentor pelatihan.  Beragam kerjaan juga pernah dilakoninya setelah lulus S-1 dan sebelum mendapat beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) ke Columbia University. Mulai menjadi analis pasar, community manager, moderator, sampai pemandu acara di televisi.  Beragam gemblengan itu pula yang membuatnya tak mudah patah. Termasuk ketika dia harus belajar dari awal untuk jurusan S-2 yang dia ambil yang berbeda dengan studi S-1.  ”Tantangannya lebih ke akademik karena saya lulusan HI. Sekarang di jurusan master of public administration yang mempelajari semua kebijakan, mikro dan makro ekonomi, statistik, kebijakan fiskal,” katanya.  Deris tertarik mencalonkan diri menjadi presiden BEM SIPASA di kampusnya karena merasa dirinya memenuhi kriteria. ”Saya telah mendedikasikan hidup untuk memajukan bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan masyarakat, dan kualitas pendidikan sejak 2013. SIPASA akan menjadi platform untuk menuangkan semangat itu,” tuturnya.  Sebelumnya, dia harus melalui beberapa tahapan. Mulai membuat platform, advokasi, hingga kampanye di tempat publik. Materi kampanyenya pun datang dari negeri tempat dia dilahirkan dan dibesarkan: Bhinneka Tunggal Ika.  Sementara itu, program yang dikedepankan adalah Genta Mandaya. ”Genta Mandaya itu komitmen saya mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyejahterakan masyarakat Indonesia melalui empat sektor, yaitu pemberdayaan anak muda, pengembangan masyarakat, pemberdayaan ekonomi lokal, dan transformasi pendidikan,” ujarnya.  Deris hanya bisa bersyukur atas apa yang telah diraihnya sejauh ini. Setidaknya, anggapannya dulu tidak salah: tertolak bukan berarti tidak pantas. ”Melainkan ada tempat lain yang lebih baik. Jadi, percaya saja pada diri sendiri dan ketahui kekuatanmu. Kalau punya mimpi, ya harus kerja keras untuk mengejarnya,” katanya.

Deris Nagara, Presiden BEM SIPASA Columbia University asal Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/WhatsApp-Image-2022-06-03-at-14.20.55.jpg" alt="Peserta mengikuti UTBK SBMPTN 2022 di Kampus Universitas Jember. Humas Unej/Antara" width="100%">
<figcaption>Peserta mengikuti UTBK SBMPTN 2022 di Kampus Universitas Jember. Humas Unej/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Perubahan sistem penerimaan mahasiswa baru pada seleksi nasional berdasar tes (SNBT) membuat sekolah mulai menyiapkan strategi. Salah satunya, memberikan tambahan penguatan materi skolastik kepada siswa kelas XII.  Wakil Kepala SMAN 16 Surabaya Bidang Humas Ridwan mengatakan, salah satu yang paling terlihat perubahan dalam sistem penerimaan mahasiswa baru adalah jalur SNBT. Yakni, dihapusnya tes kemampuan akademik (TKA). Jadi, nanti yang diujikan hanya tes potensi skolastik (TPS).  ’’Setelah mendapatkan informasi terkait perubahan sistem penerimaan mahasiswa baru, kami langsung menyosialisasikan kepada wali murid dan siswa,” kata Ridwan kepada Jawa Pos kemarin (23/11).  Ridwan menuturkan, pada Oktober para guru sudah memberikan tambahan bimbingan belajar (bimbel) untuk penguatan materi pelajaran akademik. Kemudian, bulan ini sudah dimulai pemberian tambahan bimbel di luar jam pelajaran khusus penguatan kemampuan skolastik. ’’Sekolah juga sudah lebih awal menyiapkan anak-anak untuk menghadapi SNBT. Ada juga yang ikut bimbel di luar sekolah,” tutur dia.  Dalam pemberian tambahan bimbel tersebut, lanjut dia, sekolah menggandeng lembaga bimbel dari luar untuk penguatan materi skolastik. Tujuannya, mengukur potensi kognitif, penalaran matematika, literasi berbahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris. ’’Saat ini kami fokuskan pada skolastik saja. Sebab, yang diujikan nanti hanya TPS,” ujarnya.  Sementara itu, penguatan akademik diberikan hanya pada saat pembelajaran di kelas. Apalagi, untuk kelas XII tidak ada ujian nasional, hanya ujian sekolah. ’’Materi akademik tetap kami berikan karena nanti sejumlah kampus negeri pada jalur mandiri masih menggunakan tes kompetensi akademik. Namun, bukan pada jam tambahan pelajaran,” katanya.  Ridwan menambahkan, ada sedikit kekhawatiran yang dirasakan sekolah ketika ada aturan penghapusan TKA dalam materi ujian SNBT. Salah satunya, siswa menjadi lebih bebas memilih program studi (prodi) saat SNBT. Baik siswa jurusan IPA maupun IPS. ’’Takutnya, anak jadi tidak fokus dan malah coba-coba masuk prodi lintas jurusan yang diambil di sekolah,” ujarnya.  Karena itu, sekolah saat ini mengerahkan guru bimbingan konseling (BK) dan wali kelas untuk memberikan pendampingan kepada siswa lebih intens. Tujuannya, siswa tidak salah pilih prodi.  ’’Karena di semua jurusan, baik IPA maupun IPS, yang diujikan hanya TPS. Tidak ada pengelompokan bidang lagi. Jadi, siswa harus memilih prodi sesuai dengan potensinya,” imbuhnya.  Ridwan menambahkan, sekolahnya juga akan menghadirkan psikolog untuk mengukur kemampuan dan potensi siswa. Dengan begitu, siswa bisa memiliki pandangan prodi apa saja yang bisa diambil sesuai dengan kemampuan dan potensinya. ’’Dalam waktu dekat kami mengadakan tes psikologi untuk siswa kelas XII,” ujarnya.  ---  PERSIAPAN SEKOLAH UNTUK SNBT <ul> 	<li>Memberikan tambahan bimbingan belajar yang berfokus pada tes potensi skolastik (TPS).</li> 	<li>Menggandeng bimbel dari luar.</li> 	<li>Guru BK dan wali kelas secara intens memberikan pendampingan kepada siswa agar tidak salah memilih prodi. Diharapkan, jurusan yang diambil di sekolah dengan prodi yang dipilih tetap linier.</li> 	<li>Sekolah akan mengadakan tes psikologi untuk mengetahui kemampuan dan potensi siswa. Tujuannya, siswa bisa memilih prodi sesuai potensinya.</li> </ul> Sumber: SMAN 16

Seleksi Masuk PTN Berubah, Sekolah-Sekolah Mulai Bersiap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/1662779571245.jpg" alt="Rektor Unair Mohammad Nasih. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Rektor Unair Mohammad Nasih. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Peraturan baru seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN) menjadi perhatian besar masyarakat. Salah satunya, penghapusan tes kompetensi akademik (TKA) dalam seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBMPTN).  Rektor Universitas Airlangga (Unair) Prof Mohammad Nasih menjelaskan, masih kecilnya daya tampung jika dibandingkan dengan jumlah lulusan SMA menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satunya, masalah seleksi. Isu utama adalah banyak yang lintas jalur. ”Kami memastikan, untuk jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN), tidak ada masalah. Proporsi di jalur mandiri untuk PTN BH relatif tetap dan tidak ada perubahan yang berarti. Di jalur mandiri Unair, bakal ada beberapa penyesuaian,” jelasnya.  Nasih menegaskan, yang menjadi masalah adalah jalur SBMPTN atau jalur tes. Banyak yang menganggap seolah-olah semua jurusan di SMA bisa mengambil berbagai program studi (prodi). Padahal, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim tidak pernah menyebut semua lintas jurusan dibiarkan memilih prodi secara leluasa, yang bukan di rumpun ilmunya. ”Jadi, meski yang digunakan hanya tes potensi skolastik (TPS), tetap akan ada persyaratan khusus di prodi-prodi tertentu untuk mata pelajaran (mapel) yang diambil di SMA,” ungkapnya.  Jadi, kalau ada yang memilih prodi kedokteran, lanjut dia, mapel yang dipilih saat di SMA harus linier. Siswa yang mengikuti implementasi kurikulum merdeka (IKM) juga harus mengambil mapel yang sesuai dengan prodi yang dipilih nanti. ”Tidak nyambung kalau jurusan IPS masuk ke farmasi atau kedokteran,” tegas Nasih.  Nasih mengungkapkan, dalam merdeka belajar ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Namun, di Unair peluang untuk peserta lintas jurusan sangat kecil. Kecuali, prodi tertentu yang masih ditoleransi. Contohnya, saat di SMA mapel yang diambil adalah biologi, peserta seleksi lantas memilih prodi teknik. ”Masih sedikit nyambung,” kata dia.  Dia menyatakan, yang terpenting adalah seleksi penerimaan maba tetap menjadi kewenangan rektor. Karena itu, rektor memiliki banyak pertimbangan dalam mengambil keputusan. Termasuk latar belakang peserta di SMA. ”Unair akan tetap mempertimbangkan track record atau portofolio siswa di SMA,” tandasnya.

Soal Perubahan Tes Masuk PTN, Unair Lihat Portofolio Siswa Selama SMA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/1662779571245.jpg" alt="Rektor Unair Mohammad Nasih. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Rektor Unair Mohammad Nasih. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mengumumkan akan mengubah sistem terkait Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Dalam paparannya saat peluncuran Merdeka Belajar secara daring pada Rabu (7/9), pemerintah akan menghapus tes mata pelajaran atau tes kemampuan akademik (TKA).  Langkah itu dilakukan, karena materi TKA dalam SBMPTN membebani peserta didik maupun guru. Ujian dilakukan dengan menggunakan banyak materi dari banyak mata pelajaran yang secara tidak langsung memicu turunnya kualitas pembelajaran. Banyak siswa yang harus melakukan bimbingan belajar (bimbel) di luar sekolah.  Menanggapi hal tersebut, Rektor Universitas Airlangga (Unair) Mohammad Nasih menuturkan, hal tersebut perlu diperinci dan ditinjau ulang, terutama mengenai lintas jurusan. Peminatan sejak SMA tetap perlu dipertimbangkan agar peserta didik dapat mengikuti perkuliahan dengan baik.  ”Meskipun tesnya adalah tes skolastik semata, tetapi di semua hal termasuk kemungkinan akan ada persyaratan tertentu di prodi-prodi tertentu itu,” ujar Nasih.  Menurut dia, linearitas antara SMA dan perguruan tinggi tetap harus dipertimbangkan. Pasalnya, pada jenjang universitas, mahasiswa juga dituntut untuk memiliki dasar yang cukup mumpuni untuk mengikuti mata kuliah yang diajarkan.  ”Walaupun ini tidak bisa menjadi syarat program studi. Kita bisa meminta portofolio untuk program studi-program studi di Unair. Sehingga pendaftar, setidaknya harus menyerahkan rapor mata pelajaran yang relevan dengan program studi,” jelas Nasih.  Nasih menambahkan, sebagai penghargaan bagi para siswa yang telah menempuh pelajaran selama tiga tahun di SMA, apa yang didapatkan sebelumnya tidak akan berakhir sia-sia. Ketika Merdeka Belajar diartikan sebagai kebebasan yang terlalu liberal, hal tersebut merupakan pemborosan.  ”Kami selalu memberikan warning bagi masyarakat bahwa setiap program studi itu memerlukan bekal khusus agar bisa lancar dalam menempuh studi. Kami tidak segan-segan memberikan evaluasi pada satu tahun pertama,” terang Nasih.  Menurut dia, pendaftaran jalur mandiri Unair akan dijamin transparansi dan kejujurannya. Dia menyampaikan akan memberikan imbalan bagi mereka yang mampu melaporkan dengan disertai bukti apabila terdapat kasus suap-menyuap dalam pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru.

Rektor Unair Dukung Sistem Baru Penerimaan Mahasiswa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/UTBK-SBMPTN-Salman-Toyibi-9.jpg" alt="Peserta ujian usai mengikuti UTBK SBMPTN di UPN Veteran Jakarta, Pondok Labu, Jakarta, Senin (12/4/2021). Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) tersebut untuk Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) yang dilaksanakan dalam 2 gelombang mulai" width="100%">
<figcaption>Peserta ujian usai mengikuti UTBK SBMPTN di UPN Veteran Jakarta, Pondok Labu, Jakarta, Senin (12/4/2021). Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) tersebut untuk Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) yang dilaksanakan dalam 2 gelombang mulai</figcaption>
</figure>Bobot Nilai Rapor di SNMPTN Hanya 50 Persen, SBMPTN Gunakan Tes Bakat  JawaPos.com – Perombakan pola seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN) mendapat respons beragam.  Meski siap mengimplementasikan aturan baru tersebut, sebagian kampus negeri meminta tetap diberi kewenangan menentukan persyaratan program studi (prodi).  Rektor Universitas Airlangga (Unair) Prof Mohammad Nasih mengatakan, sejatinya tidak banyak perubahan dalam sistem seleksi masuk PTN 2023. Kecuali, pada beberapa item yang berkaitan dengan jalur prestasi dan tes. ”Selebihnya, kurang lebih sama dengan tahun lalu,” katanya kepada Jawa Pos kemarin (8/9).  Dalam beberapa evaluasi, lanjut dia, memang ada sedikit perubahan. Khususnya pada jalur seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBMPTN). Dalam materinya tidak lagi ada tes kemampuan akademik (TKA), tetapi hanya tes potensi skolastik (TPS). Hal itulah yang memunculkan pertanyaan banyak orang. ”Di sisi lain memudahkan, tetapi juga ada beberapa potensi persoalan akademik yang akan timbul di kemudian hari,” ujarnya.  Nasih menuturkan, pada 2020 sebenarnya jalur SBMPTN hanya menggunakan TPS. Itu dilakukan karena pandemi Covid-19 dengan jumlah kasus yang tinggi. Dalam evaluasi pelaksanaannya, memang ada kekurangan atau kelemahan tertentu. Pada 2021 para rektor akhirnya tetap meminta ada TKA di samping TPS. ”Saat itu saya masih menjadi ketua LTMPT (Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi). Meski kondisi pandemi, kami masih melaksanakan TKA,” kata dia.  Namun, saat ini dalam TPS ada beberapa penyempurnaan. Jadi, secara potensial sejatinya sudah cukup memadai sebagai seleksi SBMPTN. Hanya, pada kemampuan bidang studi harus dijaring lebih lanjut. ”Khawatirnya, ada persyaratan masuk di prodi tertentu yang tidak dipersiapkan,” ujarnya.  Nasih berharap, jika ada siswa SMA/SMK yang semula minat pilihan prodinya teknik dan sudah mengambil mata pelajaran pokok yang sesuai bidangnya, mereka tidak beralih pikiran mengambil prodi lain yang tidak sejalur. Contohnya, prodi kedokteran. ”Itu yang harus dicegah dari awal,” tegasnya.  Hal tersebut, kata dia, bisa dilakukan melalui penyaringan. Karena itulah, rektor harus memiliki kewenangan untuk mengatur persyaratan prodi. Contohnya, prodi teknik hanya bisa dipilih siswa yang mengambil mata kuliah inti atau dua mapel pokok di SMA. ”Ini bisa mempersempit jarak antara persiapan mereka di SMA dan prodi yang akan mereka tempuh,” ujarnya.  Di jalur prestasi atau seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN), lanjut dia, selain rata-rata rapor secara keseluruhan, dihitung nilai rapor paling banyak di dua mapel pendukung prodi yang dituju. ”Jadi, jangan sampai siswa jurusan IPS tiba-tiba mau ambil fakultas kedokteran. Meski nilai TPS-nya bagus, tentu akan sulit menyelesaikan studinya ke depan,” katanya.  Menurut Nasih, sepanjang pilihan prodi dari siswa SMA selaras atau sejalur dengan mapel yang mereka ambil, dampaknya tidak begitu terlihat. Yang dikhawatirkan, ketika ada pilihan prodi yang tidak sejalur dengan mapel yang diambil di sekolah. ”Namun, dengan model seleksi menggunakan TPS, saya yakin standardisasinya. Lulusan SMA akan lebih baik lagi ke depan. Apalagi, ketika seluruh SMA sudah menerapkan implementasi kurikulum merdeka (IKM),” jelasnya.  Terpisah, Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Prof Mochamad Ashari juga mengatakan bahwa ITS siap mengimplementasikan aturan baru dalam seleksi masuk PTN. Ada tiga jalur yang tetap dilaksanakan seperti tahun lalu. Yakni, jalur SNMPTN, SBMPTN, dan mandiri.  Jalur SNMPTN menggunakan nilai rata-rata rapor keseluruhan dengan bobot 50 persen. Lalu, jalur SBMPTN hanya menggunakan TPS. Sistem tersebut sangat efektif untuk dilaksanakan. ”Hanya, respons dari SMA mungkin ada yang menyambut gembira, ada juga yang tidak karena menganggap persaingan semakin ketat,” katanya.  Ashari menuturkan, jalur SBMPTN dengan menggunakan TPS saja sudah cukup untuk mengukur potensi kecerdasan siswa. Jika nilai TPS bagus, siswa tersebut biasanya pintar secara akademik. ”Dengan aturan baru ini, siswa memiliki kesempatan yang sama untuk bisa memilih prodi dengan nilai TPS yang bagus. Namun, siswa yang nilai TPS bagus tersebut belum tentu mempersiapkan mapel sesuai prodi pilihannya,” ujar ketua LTMPT itu.  Ashari menambahkan, ITS tetap akan menerima siswa dengan nilai TPS yang bagus ketika memang lolos seleksi meski mapel yang diambil di SMA tidak sejalur. Namun, siswa tersebut harus siap dan bekerja keras untuk bisa mengikuti perkuliahan di prodi yang dipilih. ”Kami tetap memberikan treatment yang sama kepada seluruh mahasiswa baru,” ujarnya.  Ketua Satuan Admisi Unesa Dr Sukarmin juga siap mengikuti arahan yang diberikan. Teknis perubahan tes masuk bakal dipelajari mulai sekarang. ”Untuk seleksi tes atau SBMPTN, kami akan mempelajari sepenuhnya dan mengikuti kebijakan yang ada,” imbuhnya.  Sementara itu, SNMPTN atau seleksi melalui jalur prestasi bakal disesuaikan lagi. Selain memperhitungkan prestasi dan rata-rata nilai rapor, komponen minat dan bakat perlu diperjelas. ”Nah, secara internal, kami akan menyiapkan formulasi penentuan komponen untuk penggali minat dan bakatnya itu,” ucapnya kemarin. Seperti apa komponennya, Karmin memastikan bahwa konsepnya akan dikoordinasikan dengan panitia nasional.  Adapun pada seleksi mandiri, Admisi Unesa akan mengembangkan sistem yang lebih transparan. Daya tampung, metode seleksi, dan besaran biaya pendidikan bakal dipaparkan di berbagai media komunikasi Unesa. ”Jadi, calon mahasiswa juga tidak lagi kebingungan,” katanya.  Di sisi lain, Mendikbudristek Nadiem Makarim menegaskan bahwa tes skolastik sudah dilakukan banyak negara maju sejak lama. Karena itu, menurut dia, tes skolastik tepat apabila dipakai sebagai seleksi masuk PTN di Indonesia. Tes itu akan berbeda dengan Seleksi Bersama Masuk PTN (SBMPTN) yang selama ini dilakukan.  ”Sekarang hanya akan ada satu tes, yaitu tes skolastik. Tes skolastik ini adalah yang sulit, sangat sulit juga. Karena memang harus tes yang sulit,” kata Nadiem dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR di kompleks parlemen kemarin. Dia menambahkan, tes skolastik memiliki tingkat kerumitan soal yang lebih sulit.  Sementara itu, Senior Fellow Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Totok Amin Soefijanto menuturkan, transformasi dari beberapa bentuk seleksi masuk kampus negeri tersebut sudah baik. Sebagian besar mengadopsi prinsip-prinsip yang digunakan dalam seleksi masuk perguruan tinggi di luar negeri. Misalnya, di Amerika Serikat yang memfokuskan pada kemampuan berpikir kritis.  Kendati begitu, Totok mengingatkan agar pemerintah tetap memprioritaskan upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap seleksi masuk PTN.  Selain itu, perlu dicermati potensi-potensi kecurangan yang bisa muncul dari skema baru tersebut. Misalnya, standar evaluasi dari aspek minat dan bakat yang dijadikan komponen persentase untuk seleksi masuk PTN jalur prestasi. Menurut Totok, hal itu cenderung subjektif.

Persaingan Masuk PTN Bakal Semakin Ketat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Nadiem-Makarim-UI.jpeg" alt="Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mengumumkan program penyaluran dana abadi pendidikan untuk PTNBH di Jakarta (27/6). Foto : Dokumentasi UI" width="100%">
<figcaption>Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mengumumkan program penyaluran dana abadi pendidikan untuk PTNBH di Jakarta (27/6). Foto : Dokumentasi UI</figcaption>
</figure>Nadiem Tetapkan Standardisasi Transparansi Jalur Mandiri  JawaPos.com – Seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN) pada 2023 bakal berbeda. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim merombak metode seleksi pada tiga jalur masuk ke kampus negeri.  Perubahan seleksi masuk PTN tersebut dipaparkan Nadiem saat peluncuran Program Merdeka Belajar Episode 22 kemarin (7/9). Pada jalur seleksi nasional masuk PTN (SNMPTN), misalnya, Nadiem tidak lagi mengotak-ngotakkan jurusan calon mahasiswa di pendidikan menengah. Biasanya jurusan di sekolah menengah atas (SMA)/sederajat akan menentukan program studi (prodi) atau jurusan apa yang bisa diambil di kampus.  Sebut saja jurusan ilmu pengetahuan alam (IPA) hanya untuk prodi yang berhubungan dengan IPA. Sebaliknya, jurusan ilmu pengetahuan sosial (IPS) untuk prodi sosial saja. ”Dan, hanya mata pelajaran tertentu yang jadi pertimbangan masuk,” katanya.  Pada akhirnya kondisi itu membuat siswa dan guru hanya berfokus pada mata pelajaran tersebut. Tidak holistis. Padahal, kata Nadiem, peserta didik juga membutuhkan keterampilan lain saat terjun ke dunia kerja.  Karena itu, pihaknya mengubah kriteria masuk jalur prestasi tersebut dengan menetapkan kriteria minimal 50 persen dari nilai rata-rata rapor secara keseluruhan. Tidak hanya beberapa mata pelajaran. Kemudian, komponen sisanya berasal dari nilai rapor dua mata pelajaran pendukung atau prestasi atau portofolio di bidang seni dan olahraga.  Komposisi persentase itu masih bisa berubah. Asalkan masih sesuai dengan ketentuan. Pihak PTN pun diberi kebebasan untuk merombak komposisi tersebut. ”Asal minimal 50 persen itu komponen nilai rata-rata, sisanya terserah. Penentuan ini pun bisa berbeda untuk masing-masing prodi di satu PTN,” papar Nadiem.  Dengan cara itu, menurut dia, siswa dipastikan akan mementingkan pembelajarannya di jenjang menengah secara menyeluruh dan mendalam. Siswa juga bisa menekuni bidang-bidang yang diminati.  Perombakan kedua, pada jalur seleksi bersama masuk PTN (SBMPTN), Kemendikbudristek akan menghapus tes spesifik pada mata pelajaran. Sebagaimana diketahui, pada tes kemampuan akademik (TKA) ujian tulis berbasis komputer (UTBK) SBMPTN, peserta didik disuguhi tes mata pelajaran secara spesifik bergantung pada ujian yang diambil. Misalnya, untuk saintek, akan ada soal-soal fisika, kimia, hingga biologi. ”Jumlah informasi yang harus dihafal begitu besar. Banyak peserta yang tertekan harus mengikuti bimbel per mata pelajaran untuk tes SBMPTN,” beber Nadiem.  Selain mental, situasi itu menjadi beban finansial bagi siswa. Akibatnya, muncul kondisi yang diskriminatif bagi mereka yang kurang mampu karena tidak bisa mengakses bimbingan belajar di luar sekolah.  Nah, tes mata pelajaran itu nanti diganti dengan satu tes skolastik. Tujuannya, mengukur kemampuan bernalar siswa. Ada empat hal yang bakal jadi fokus, yakni potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris. ”Soal pada seleksi ini akan menitikberatkan kemampuan penalaran peserta didik, bukan hafalan,” tegas mantan bos Gojek tersebut.  Menurut Nadiem, peserta didik nanti tidak begitu kaget dengan jenis soal yang muncul. Sebab, jenis pertanyaannya pernah dikerjakan dalam asesmen nasional (AN). ”Banyak sekali kesamaan asesmen nasional dengan tes-tes SBMPTN nanti,” sambungnya.  Di luar SNMPTN dan SBMPTN, perubahan yang cukup signifikan juga dilakukan pada jalur seleksi mandiri. Pemerintah akan mengatur sejumlah hal yang harus dilakukan sebelum dan setelah pelaksanaan seleksi mandiri oleh pihak kampus. Misalnya, sebelum pelaksanaan seleksi mandiri, PTN wajib menginformasikan kuota calon mahasiswa yang akan diterima masing-masing program studi atau fakultas, metode penilaian calon mahasiswa, hingga besaran biaya atau metode penentuan besaran biaya yang dibebankan kepada calon mahasiswa yang lulus seleksi.  Setelah pelaksanaan seleksi, juga ada kewajiban PTN. Yaitu, wajib mengumumkan jumlah peserta seleksi yang lulus seleksi, sisa kuota yang belum terisi, masa sanggah selama lima hari kerja setelah pengumuman hasil seleksi, dan tata cara penyanggahan hasil seleksi.  Dia mengakui, saat ini ada beberapa permasalahan pada seleksi mandiri. Salah satunya, tingginya keragaman jenis mekanisme seleksi yang kemudian mengakibatkan tidak ada standardisasi. Baik itu yang mengatur transparansi maupun akuntabilitas proses. ”Dampaknya, masyarakat jadi berpikir jika jalur ini hanya berpihak kepada yang memiliki kemampuan finansial. Jadi, kami merasa perlu punya standar yang sama,” jelas Nadiem.  Pada transformasi masuk PTN ini, Nadiem mengajak masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengawasan. Masyarakat yang memiliki bukti permulaan atas pelanggaran peraturan dalam proses seleksi dipersilakan melaporkannya melalui kanal pelaporan whistleblowing system Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek. Yakni, pada laman https://wbs.kemdikbud.go.id atau https://kemdikbud.lapor.go.id. Langkah itu diharapkan bisa membuat seleksi masuk PTN, terutama secara mandiri, dapat terlaksana secara transparan dan akuntabel.  Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas Negeri Padang Ganefri menyambut baik transformasi masuk kampus negeri tersebut. Menurut dia, kebijakan itu akan memunculkan bibit unggul dari berbagai latar belakang yang turut berkompetisi secara adil untuk mengenyam pendidikan tinggi. ”Dengan pola tes yang sekarang, tidak ada diskriminasi dalam hal ini. Orang tua juga dapat memberikan akses pendidikan yang lebih luas kepada anaknya,” ujarnya.  Secara terpisah, pengamat pendidikan Indra Charismiadji menilai, perubahan aturan masuk PTN tersebut dilakukan setelah ada kasus OTT KPK terhadap Rektor Universitas Lampung (Unila) Karomani. Dengan begitu, memunculkan kesan untuk memperbaiki skema masuk kampus negeri, khususnya pada jalur mandiri.

Rombak Sistem Masuk PTN, Menteri Nadiem Hapus Ujian Mata Pelajaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/joki-utbk.jpg" alt="AKSI KETIGA: Delapan terdakwa joki SBMPTN menjalani sidang di Pengadilan Negeri Surabaya, Senin (29/8). (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>AKSI KETIGA: Delapan terdakwa joki SBMPTN menjalani sidang di Pengadilan Negeri Surabaya, Senin (29/8). (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Delapan joki ujian tulis berbasis komputer (UTBK) seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBMPTN) mulai menjalani sidang. Mereka pernah menghasilkan Rp 2,5 miliar dan Rp 6 miliar untuk dua kali aksi. Di aksi ketiganya, mereka tertangkap.  Delapan terdakwa itu adalah Rana Fadhilah, Muamar Jaelani, M. Shafaat, Ravi Hilal Bayhaqi, Muslikin, Anang Surya Prabawa, M. Wahyu Bagus, dan Ilham Ibrahim. Aksi komplotan tersebut terungkap panitia UTBK yang mencurigai gerak-gerik peserta yang tercatat bernama Safira.  Panitia lantas memeriksa dan memastikan dia bukan Safira, melainkan terdakwa Rana yang berperan sebagai joki. Rana kemudian digelandang ke pos panitia untuk diinterogasi.  ’’Tidak sesuai wajah Safira dengan Rana yang mengerjakan soal-soal ujian,’’ kata Ipda Arie Widodo, anggota Polrestabes Surabaya, saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya, Senin29 (29/8).  Panitia menemukan sejumlah peralatan komunikasi yang sudah dimodifikasi dengan dipasang di baju Rana. Di antaranya, kamera pada lengan bawah kiri yang terhubung dari kabel di baju dengan fungsi untuk memotret soal ujian.  Di tangan kiri terpasang tombol alat bernomor C29 untuk menyalakan kamera, di kaki kiri terpasang alat bernomor B01 untuk komunikasi, di kaki kanan terpasang alat nomor C29 dan H31 sebagai modem, serta alat pendengar di telinga.  ’’Ada pembagian tugas masing-masing. Ada joki, operator, dan tim pengerjaan soal yang disebut master. Selesai dikerjakan, dilempar ke operator, lalu dikasih ke joki,’’ ungkapnya.  Komplotan itu melayani UTBK SBMPTN di banyak kampus. Joki untuk Universitas Airlangga (Unair) dengan jurusan biasa seperti fakultas hukum, ekonomi, dan FISIP dibanderol Rp 30 juta hingga Rp 50 juta. Sedangkan Fakultas Kedokteran Unair, Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Universitas Brawijaya (UB) mencapai Rp 150 juta hingga Rp 250 juta. Untuk jurusan biasa di UI, ITB, ITS, UGM, dan UB, tarifnya berkisar Rp 40 juta hingga Rp 50 juta.  Para terdakwa beraksi sejak dua tahun lalu. Pada 2020 mereka mendapatkan 30 peserta ujian yang memanfaatkan jasanya. Nilai yang didapat mencapai Rp 2,5 miliar. Tahun lalu, klien mereka meningkat menjadi 90 orang dengan pendapatan Rp 6 miliar. Tahun ini mencapai 100 orang. Namun, mereka belum sempat mendapatkan keuntungan karena sudah lebih dulu ditangkap.  Sementara itu, Shafaat dan tujuh anak buahnya yang disidang secara bersamaan tidak membantah keterangan saksi dan dakwaan jaksa. ’’Benar semua, Yang Mulia,’’ kata terdakwa dalam sidang telekonferensi.

Joki SBMPTN Pernah Untung Rp 8,5 M, Delapan Terdakwa Mulai Disidang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/WhatsApp-Image-2022-06-03-at-14.20.55.jpg" alt="Peserta mengikuti UTBK SBMPTN 2022 di Kampus Universitas Jember. Humas Unej/Antara" width="100%">
<figcaption>Peserta mengikuti UTBK SBMPTN 2022 di Kampus Universitas Jember. Humas Unej/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Forum Rektor Indonesia (FRI) sepakat soal rencana evaluasi penerimaan mahasiswa baru dari jalur mandiri. Namun, mereka enggan bila jalur itu disebut sarat korupsi.  Ketua FRI Panut Mulyono mengatakan, pihaknya mendukung evaluasi dan usaha perbaikan terhadap seleksi mandiri di perguruan tinggi negeri (PTN). Terlebih, upaya itu dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan praktik-praktik yang tidak sesuai ketentuan.  Bahkan, pihaknya telah mendorong para pemimpin PTN untuk mengevaluasi dan memperbaiki tata kelola sistem seleksi jalur mandiri.  Kendati demikian, menurut dia, perlu disadari juga bahwa kasus dugaan korupsi pada mantan Rektor Universitas Negeri Lampung (Unila) Karomani tidak dapat digeneralisasi. ’’Tidak bisa diambil kesimpulan bahwa jalur mandiri sarat dengan korupsi dan praktik-praktik lain yang tidak sesuai dengan tata kelola perguruan tinggi yang baik dan dilakukan oleh semua PTN,’’ jelasnya kemarin (28/8).  Dia menerangkan, seleksi mandiri di PTN merupakan salah satu bentuk diskresi dari rektor yang pada dasarnya merupakan implementasi kebijakan pemerintah tentang penerimaan mahasiswa baru. Salah satunya tercantum pada Pasal 3 Ayat (1) Huruf c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri. Aturan itu menyebutkan bahwa penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada PTN dilakukan melalui tiga jalur. Pertama, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN). Kedua, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBMPTN). Ketiga, jalur lain yang dilakukan berdasar seleksi dan tata cara yang ditetapkan masing-masing pemimpin perguruan tinggi. ’’Seleksi tersebut harus dilaksanakan secara adil, akuntabel, fleksibel, efisien, dan transparan,’’ tegasnya.  Selain itu, waktu seleksi lainnya tersebut jelas. Yakni, dilakukan setelah pengumuman hasil SNMPTN dan SBMPTN. Seleksi harus rampung paling lambat akhir Juli pada tahun berjalan. Penetapan hasil kelulusan SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi lainnya itu merupakan kewenangan rektor. ’’Seleksi mandiri dalam penerimaan mahasiswa baru pada PTN adalah sah dan berdasar hukum karena merupakan implementasi kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru melalui jalur seleksi lainnya,’’ paparnya.  Lebih lanjut, Panut menjelaskan, seleksi mandiri dapat dilaksanakan untuk memberikan afirmasi kepada calon mahasiswa dari daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), calon mahasiswa dari keluarga tidak mampu, calon mahasiswa dengan kondisi khusus, hingga calon mahasiswa berbakat. Baik dari jalur olahraga, seni, maupun kemampuan akademik yang dibuktikan dengan capaian medali emas lomba olimpiade sains nasional dan/atau internasional.  Nah, kendati jadi kewenangan masing-masing perguruan tinggi, seleksi mandiri juga memiliki aturan daya tampung yang sudah ditetapkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Untuk program studi pada PTN badan hukum (PTN BH) ditetapkan paling banyak 50 persen dari daya tampung seluruh program studi. Untuk PTN badan layanan umum (BLU) dan satker maksimal 30 persen dari daya tampung.  Terkait biaya pendidikan, kata dia, jalur mandiri itu dimungkinkan berbeda dengan jalur SNMPTN maupun SBMPTN. Namun, penerimaan dan pemanfaatan biaya tersebut telah disebutkan harus jelas serta transparan. ’’Dan ini untuk sebesar-besarnya kemajuan pendidikan, tidak untuk keuntungan pribadi, apalagi keuntungan para pimpinan PTN,’’ tegas akademisi Universitas Gadjah Mada tersebut.  Sementara itu, imbuh dia, sumbangan lainnya di luar uang kuliah tunggal (UKT) dalam seleksi mandiri dimaksudkan untuk pembiayaan subsidi silang dan pengembangan institusi.  Sebagaimana diberitakan, KPK telah mengadakan rapat bersama Kemendikbudristek terkait seleksi mandiri. KPK memberikan empat rekomendasi. Yakni, meminta kementerian pimpinan Nadiem Makarim itu melakukan audit terbatas secara cepat kepada PTN untuk memetakan kelemahan seleksi mandiri. Audit dapat dilakukan bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).  Kemudian, Kemendikbudristek diminta memastikan transparansi dan akuntabilitas yang berisi ketentuan untuk membuka informasi tentang jumlah kursi atau kuota yang tersedia pada seleksi mandiri. Termasuk indikator atau kriteria penentuan kelulusan, seleksi berbasis akademik melalui tes yang dilakukan secara mandiri, konsorsium, atau menggunakan hasil tes lainnya; serta transparansi terkait kuota untuk kelompok afirmasi.

Forum Rektor Setuju Jalur Mandiri Dievaluasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Sebanyak-8.116-Peserta-Mengikuti-Ujian-Mandiri-Reguler-UNAIR-3.jpg" alt="Seorang siswa melihat daftar nama peserta. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Seorang siswa melihat daftar nama peserta. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak 8.116 calon mahasiswa mengikuti ujian tulis jalur mandiri Universitas Airlangga. Ujian tulis tersebut diselenggarakan selama tiga hari, mulai Rabu (27/7).  Dari 8.116 peserta tersebut, sebanyak 5.036 peserta bidang ilmu pengetahuan alam (IPA), 2.881 peserta bidang ilmu pengetahuan sosial (IPS), dan 199 peserta bidang ilmu pengetahuan campuran (IPC). Sebanyak 2.158 peserta di antaranya adalah peserta dengan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K).  Wakil Rektor Akademik Mahasiswa dan Alumni Unair Bambang Sektiari Lukiswanto mengatakan, dari seluruh pendaftar tersebut, kuota yang akan diterima sekitar 1.600 peserta. ”Insya Allah untuk kuota yang diterima di mandiri tulis ini sebanyak 1.600 peserta. Dari kuota tersebut 20 persen di antaranya akan diisi peserta KIP-K, yakni sebanyak 300 peserta. Dengan catatan mereka lolos tes tulis,” ucap Bambang Sektiari.  Guru Besar Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) Unair itu mengungkapkan, Unair telah melakukan berbagai antisipasi terhadap adanya kecurangan dari peserta. Pemeriksaan ketat dilakukan, mulai dari penggunaan metal detektor hingga CCTV di setiap ruangan.  ”Pengawasan bisa kita lakukan terpusat di PPMB. Sehingga kita bisa lihat gerakan sedikit saja dari peserta yang agak aneh. Contohnya, yang pernah terjadi peserta berkomunikasi menggunakan kertas buram. Meskipun isi percakapan bukan soal ujian, tapi itu melanggar,” papar Bambang Sektiari.  Bambang menegaskan, sanksi tegas diberikan terhadap peserta yang melanggar tata tertib ujian. Jika ditemukan kecurangan dari peserta, sanksi tegas diberikan dengan melakukan diskualifikasi.  ”Kami mencegah jangan sampai ada kecurangan, apalagi mereka calon mahasiswa Unair yang sejak awal menekankan aspek Excellence with Morality,” tambah Bambang Sektiari.  Unair membuka beberapa gelombang penerimaan mahasiswa baru. Di antaranya SNMPTN, SNMPTN, dan Mandiri.  Jalur mandiri gelombang sebelumnya adalah menggunakan hasil UTBK dan Mandiri Kemitraan. Sedangkan jalur mandiri saat ini menggunakan ujian tulis atau mandiri reguler.

Delapan Ribu Calon Mahasiswa Ikut Tes Mandiri Unair

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/joki-sbmptn.jpg" alt="MODUS BARU: Kapolrestabes Surabaya Kombespol Akhmad Yusep Gunawan (tengah) menunjukkan mikrofon yang dipakai untuk berkomunikasi selama ujian. (Polrestabes Surabaya untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>MODUS BARU: Kapolrestabes Surabaya Kombespol Akhmad Yusep Gunawan (tengah) menunjukkan mikrofon yang dipakai untuk berkomunikasi selama ujian. (Polrestabes Surabaya untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Komplotan joki ujian seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBMPTN) yang diungkap Polrestabes Surabaya beraksi sejak 2020. Jasanya sudah digunakan 111 orang. Mereka diperkirakan telah mendapat penghasilan Rp 8,5 miliar.  Kapolrestabes Surabaya Kombespol Akhmad Yusep Gunawan menyatakan, dari penyidikan, penyidik menemukan ratusan jejak percakapan tersangka dengan pengguna jasa. ’’Datanya sudah diklarifikasikan ke pelaku dan diakui,’’ ujarnya, Minggu (17/7).  Menurut dia, pengguna jasa sindikat tersangka masih berpotensi bertambah. Sebab, data yang ditemukan adalah tahun 2020 dan 2021. ’’Untuk tahun ini, masih dalam pendalaman. Yang sudah pasti kan satu,’’ ungkapnya.  Yusep memaparkan, pada 2020, ada 41 orang pengguna jasa joki yang terdeteksi. Dari mereka, komplotan tersangka mendapat Rp 2,5 miliar. ’’Pada 2021, ada 69 orang. Dengan pendapatan Rp 6 miliar,’’ tuturnya.  Mantan Direskrimsus Polda Jatim tersebut menambahkan, pihaknya masih berupaya mengidentifikasi pengguna jasa sindikat joki. Mereka bisa dikenai pidana juga karena turut serta.  Dia menerangkan, sindikat joki yang ditangkap tidak menawarkan jasanya secara terbuka. Termasuk di media sosial. ’’Untuk mendapatkan peminat, mereka (joki, Red) hanya mengabarkan dari mulut ke mulut,’’ ujarnya.  MJ, pimpinan sindikat, mempunyai peran paling besar. Dia biasa masuk ke sejumlah komunitas untuk menawarkan jasa komplotannya. Mulai yang beranggota pelajar sampai orang tua.  Untuk menghindari endusan aparat, pria 40 tahun itu juga tidak terang-terangan. Dia hanya menyebut punya kenalan yang bisa membantu meluluskan peserta ujian SBMPTN. Padahal, pelakunya dia sendiri.  Sebagaimana diberitakan, Satreskrim Polrestabes Surabaya membongkar sindikat joki ujian SBMPTN. Delapan orang ditetapkan sebagai tersangka. Masing-masing berinisial MJ, 40; RH, 23; MS, 34; ASP, 38; MB, 29; IB, 31; ME, 26; dan RF, 20. Jasa joki itu dipatok Rp 100 juta sampai Rp 400 juta untuk satu peserta. Nilainya bergantung jurusan dan universitas yang dituju oleh peminat jasa.  Kasus itu terkuak Mei lalu. Awalnya, polisi mendapat informasi adanya kejanggalan dari RF, seorang peserta ujian di salah satu universitas di wilayah timur metropolis. Di balik pakaiannya, ditemukan sejumlah peralatan elektronik. Mulai kamera di tangan, mikrofon kecil di telinga, sampai modem di kaki.  Untuk mengecoh penjaga ujian, perempuan asal Kalimantan itu memakai baju berukuran besar. Dari keterangannya, polisi kemudian mengusut joki ujian yang membantunya dari jauh. Mereka ditangkap di sejumlah tempat di Surabaya dan Sidoarjo.

111 Orang Gunakan Jasa Joki SBMPTN, Dua Tahun Hasilkan Rp 8,5 Miliar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sbmptn

Berita Terkini