<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/06/kemen-p2mi-3669983611.jpeg" alt="Menteri P2MI Abdul Kadir Karding mengumumkan Kemen P2MI resmi menjalin kerjasama dengan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri P2MI Abdul Kadir Karding mengumumkan Kemen P2MI resmi menjalin kerjasama dengan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) terus berupaya mengatasi permasalahan pekerja migran. Kali ini, Kemen P2MI resmi menjalin kerjasama dengan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). Kerjasama dilakukan untuk memperkuat berbagai program kementerian yang berkaitan dengan pelindungan tenaga kerja migran. Menteri P2MI&nbsp;Abdul Kadir Karding dalam keterangan tertulisnya mengatakan bahwa untuk menyelesaikan kompleksitas permasalahan pekerja migran, kementeriannya perlu menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, mulai kementerian lain di Kabinet Merah Putih hingga organisasi pekerja migran nasional maupun internasional. &ldquo;Pekerjaan-pekerjaan ini tidak boleh hanya diurusi oleh Kementerian ini tapi harus bergandengan tangan dengan semua pihak serta beberapa Kementerian lain. Kemudian juga dengan sipil, dan juga organisasi-organisasi buruh internasional maupun nasional,&rdquo; kata Karding, Rabu (6/11). Karding mengungkapkan pertemuannya dengan SBMI, pihaknya menerima sejumlah masukan penting terkait perbaikan tata kelola di Kementerian. Dimana SBMI menyoroti beberapa kelemahan dalam pengelolaan pekerja migran yang perlu segera diperbaiki. &ldquo;Mereka memberikan banyak masukan, intinya agar tata kelola di Kementerian ini lebih tertib,&rdquo; ujar Karding. Karding juga menekankan bahwa dengan dukungan SBMI, ia optimistis dapat menyelesaikan berbagai masalah yang selama ini menghambat pelindungan tenaga kerja migran, khususnya terkait perusahaan-perusahaan yang tidak patuh. &ldquo;Kalau ada data perusahaan, data orang-orang yang nakal sekarang ini, langsung kasih ke saya, supaya saya bisa bersama-sama kerjaan ini,&rdquo; ucapnya. Sementara itu, Ketua Umum SBMI, Aryanto menyoroti buruknya tata kelola terkait pelindungan pekerja migran yang menurutnya sudah berlangsung selama puluhan tahun. Ia menyebut bahwa tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah turut menjadi kendala dalam penanganan optimal permasalahan pekerja migran. "Masalah ini sudah berlangsung selama puluhan tahun dan perlu diatasi secara tuntas pada era baru ini," tutupnya.

Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) terus berupaya mengatasi permasalahan pekerja migran.

Kemen P2MI Gandeng SBMI Perbaiki Tata Kelola Pekerja Migran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/11/IMG_4733-1902975111.jpeg" alt="Duta Besar Belgia untuk Indonesia Frank Felix berbincang dengan para anak buah kapal (ABK) di Pelabuhan Tegalsari, Tegal, saat meninjau program Ship to Shore Rights South East Asia. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Duta Besar Belgia untuk Indonesia Frank Felix berbincang dengan para anak buah kapal (ABK) di Pelabuhan Tegalsari, Tegal, saat meninjau program Ship to Shore Rights South East Asia. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Migrant Worker Resource Centre (MRC) bersama&nbsp;Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)&nbsp;Tegal berhasil menyelamatkan gaji Pekerja Migrant Indonesia (PMI) yang tidak dibayarkan selama bekerja di perusahaan kapal luar negeri (LN). Total gaji yang berhasil dibawa pulang mencapai USD 19000 atau setara Rp 292,6 juta. Yohanes Khastriawin Lature, National Project Coordinator Pusat Informasi dan layanan Awak Kapal Perikanan Tegal mengungkapkan, dalam tiga bulan terakhir, pihaknya sudah menangani sekitar 75 pengaduan dari 140 orang PMI yang jadi korban di Tegal. Dari jumlah tersebut, paling banyak didominasi kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan jumlah kasus mencapai 58. Disusul belasan kasus gaji yang tidak dibayar, dokumen yang ditahan, dan lainnya. &ldquo;Dalam kasus upah gak dibayar, kami berhasil perjuangkan hingga 19 ribu USD (setara Rp 292,6 juta, red),&rdquo; tuturnya dalam acara kunjungan Uni Eropa dan International Labour Organization (ILO) ke Pelabuhan Tegalsari, Tegal, Jawa Tengah, Selasa (12/9). Diakuinya, Pekerja Migrant Indonesia (PMI) di sektor perkapalan dan perikanan kerap terjerat perbudakan modern. Mereka menjadi korban karena kurangnya informasi yang diterima soal bidang pekerjaan yang akan dijalani. Oleh sebab itu, dia bersyukur dengan didirikannya MRC di Tegal ini. Mengingat, Tegal merupakan salah satu pintu gerbang utama keberangkatan PMI bidang perkapalan dan perikanan ke LN.&nbsp;Sebagai informasi, MRC ini merupakan program Ship to Shore Rights South East Asia (S2SR SEA) yang didanai oleh Uni Eropa yang bekerja sama dengan ILO dan SBMI. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/all-sports/015078891/formula-1-legend-adrian-newey-akhirnya-gabung-ke-aston-martin-dan-tinggalkan-red-bull">Formula 1 Legend: Adrian Newey Akhirnya Gabung ke Aston Martin dan Tinggalkan Red Bull</a>&nbsp; &ldquo;Dengan adanya Pusat Informasi dan layanan Awak Kapal Perikanan diharapkan bisa memberi informasi lebih detail dan membantu para awak kapal mendapatkan hak-haknya,&rdquo; paparnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Yohanes menegaskan, bahwa tak ada tumpang tindih dengan pihak-pihak terkait seperti perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Mereka justru bersinergi untuk bisa memerangi adanya calo-calo nakal dan memastikan PMI yang jadi anak buah kapal (ABK) terpenuhi hak-haknya. Nuryono, salah seorang ABK mengaku sangat tertolong dengan adanya MRC ini. Dia berhasil mendapatkan gajinya kembali setelah berbulan-bulan tak dibayar usai berkonsultasi dengan MRC tegal. &ldquo;Saya pernah kerja di kapal Kenya, ada permasalahan gaji. Ketika kembali ke Indonesia, saya minta ke perusahaan penempatan tapi disuruh nunggu. Berbulan-bulan taunya tetep nggak dibayar,&rdquo; kenangnya. Siapa sangka, masalah ini selesai setelah dibantu oleh pihak MRC Tegal. Mereka membantu mengurus hingga akhirnya perusahaan membayarkan haknya. &ldquo;Harapan saya layanan ini masuk ke desa-desa karena banyak yang butuh bantuan,&rdquo; ungkapnya. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015078883/soal-menggantikan-dirinya-memimpin-indonesia-lima-tahun-ke-depan-maruf-amin-gibran-sudah-ngerti-dia-kan-bekas-wali-kota">Soal Menggantikan Dirinya Memimpin Indonesia Lima Tahun ke Depan, Ma'ruf Amin: Gibran Sudah Ngerti. Dia 'kan Bekas Wali Kota</a> Pada kesempatan yang sama, delegasi tingkat tinggi dari kedutaan besar negara-negara Uni Eropa di Indonesia turut meninjau kondisi ketenagakerjaan awak kapal perikanan yang ada di Jawa Tengah, khususnya Tegal. Mereka sempat menaiki salah satu kapal penangkapan ikan yang ada di pelabuhan dan berbincang dengan awak kapal terkait pekerjaan yang dijalani. Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Denis Chaibi mengatakan, pihaknya membawa 19 delegasi untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Kunjungan ini pun sebagai bentuk dukungan negara-negara Uni Eropa terhadap Indonesia dalam menaikkan standar perlindungan para pekerja di sektor perikanan laut. &ldquo;Indonesia adalah salah satu produsen makanan laut terdepan di dunia. Sebagai pasar ekspor yang kuat bagi Indonesia, EU berkomitmen untuk mendukung upaya Indonesia dalam mempertahankan keunggulannya di sektor ini dengan tetap memprioritaskan keselamatan dan kesejahteraan pekerjanya,&rdquo; paparnya. Sehingga, lanjut dia, nantinya kerjasama ini bisa meningkatkan nilai perdagangan yang memberi keuntungan bagi kedua pihak. (mia) &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015078885/anda-suka-bermain-media-sosial-tapi-tak-suka-berkomentar-simak-makna-dan-kepribadiannya-menurut-psikologi">Anda Suka Bermain Media Sosial tapi Tak Suka Berkomentar? Simak Makna dan Kepribadiannya Menurut Psikologi</a> Selain itu, Denis juga memastikan, UE akan melanjutkan dukungannya terhadap tahap kedua program S2SR SEA yang akan dimulai tahun depan. Tak hanya melebarkan dalam mendorong replikasi praktik-praktik terbaik di wilayah lain di Indonesia, tapi juga pada konsolidasi hasil-hasil sukses yang telah dicapai sejauh ini. Sementara di tingkat ASEAN, program ini akan membantu ASEAN dalam mengembangkan rencana kerjanya berdasarkan Deklarasi ASEAN tentang Penempatan dan Perlindungan Nelayan Migran, yang disahkan pada KTT Pemimpin ASEAN ke-42 pada Mei 2023. Deklarasi ini merupakan inisiatif penting ASEAN yang mengakui kerentanan nelayan migran dan menggarisbawahi perlunya respons yang terkoordinasi baik di tingkat nasional maupun regional.

Total gaji yang berhasil diselamatkan dan dibawa pulang mencapai USD 19.000 atau setara Rp 292,6 juta.

MRC-SBMI Berhasil Selamatkan Uang PMI Hingga Rp 292,6 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/agar-tki-tak-dihukum-mati-lagi-pemerintah-jangan-salah-langkah_m_199190.jpeg" alt="Ilustrasi pos Tenaga Kerja Indonesia di Bandara Soekarno Hatta." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pos Tenaga Kerja Indonesia di Bandara Soekarno Hatta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengamat Hubungan Internasional Hikmahanto Juwana menilai, Pemerintah Indonesia tak perlu memutuskan hubungan diplomasi dengan Arab Saudi. Hal ini terkait dengan imbas hukuman mati Tenaga Kerja Indones (TNI) asal Madura. Pasalnya, Arab Saudi memiliki kedaulatan dalam mengatur hukum di negaranya sendiri.&nbsp;Karena itu, pemerintah Indonesia tidak bisa mencampuri keputusan yang dilakukan pemerintah Arab Saudi.&nbsp; "Langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia sudah tepat dengan memanggil duta besar Arab Saudi dan menyampaikan protes. Kita harus menghargai kedaulatan setiap negara," ujar Hikmahanto, Senin (26/3).&nbsp; Guru Besar Universitas Indonesia (UI) ini juga menyarankan, sebaiknya pemerintah tidak salah langkah apalagi sampai berniat memutus hubungan kedua negara.&nbsp; Jika hal itu sampai terjadi, maka yang rugi adalah Indonesia. Apalagi, kata dia, hubungan dua negara terlihat makin mesra setelah kunjungan Raja Arab Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud. "Semua pihak harus melihat masalah ini secara proporsional. Tidak perlu sampai memutuskan hubungan diplomatik yang justru malah merusak hubungan kedua negara," jelasnya. Hikmahanto Juga menyatakan, Konvensi Wina 1963 tak mengatur sanksi pemberian notifikasi hukuman mati warga negara asing (WNA).&nbsp;Jadi, dengan alasan itu, Arab Saudi tak perlu menginformasikan tentang eksekusi mati TKI Muhammad Zaini Misrin kepada pemerintah Indonesia.&nbsp; Namun, Hikmahanto menjelaskan, dengan alasan kemanusiaan mestinya negara manapun yang menganut hukuman mati harus menyampaikan notifikasi kepada negara asal WNA itu.&nbsp; Selain rasa kemanusiaan, kedua negara punya hubungan baik yang telah terjalin berpuluh-puluh tahun. &ldquo;Karena itu, sudah sepantasnya Pemerintah Arab Saudi memberi notifikasi kepada Pemerintah Indonesia terlebih dulu,&rdquo; paparnya.&nbsp; Diektahui, berdasarkan Hukum Internasional merujuk pada Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Kekonsuleran (Konvensi Wina 1963), Indonesia dan Arab Saudi telah menjadi anggota melalui aksesi masing- masing pada tanggal 4 Juni 1982 dan 29 Juni 1988. Dalam pasal 36, kata dia, mengatur tentang pemberian notifikasi bagi negara yang menangkap dan menghukum mati warga negara asing (WNA) kepada pemerintah negara asalnya.&nbsp; "Sayangnya dalam Konvensi Wina itu tidak mengatur sanksi bagi negara yang tidak memberikan notifikasi. Itulah lemahnya hukum internasional, ada pelanggaran, tapi tidak diberikan sanksi," pungkas Hikmahanto.&nbsp;

Agar TKI Tak Dihukum Mati Lagi, Pemerintah Jangan Salah Langkah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/demi-nasib-tki-sbmi-desak-eksekutif-dan-legislatif-bisa-sinergi_m_198956.jpeg" alt="Sejumlah aktivis dan buruh migran melakukan aksi damai di depan Kedutaan Arab Saudi Jakarta Selasa (20/3)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah aktivis dan buruh migran melakukan aksi damai di depan Kedutaan Arab Saudi Jakarta Selasa (20/3)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mendesak pemerintah baik dari kalangan eksekutif dan legislatif untuk bersinergi melindungi TKI di luar negeri. &ldquo;Sudah saatnya bersinergi Jangan saling menyalahkan dan lepas tanggung jawab. Jika lembaga negara hanya mementingkan kepentingan golongan, maka cita-cita untuk melindungi buruh migran hanya angan-angan belaka,&rdquo; ujar Sekretaris Jenderal SBMI Bobby Alwi kepada JawaPos.com, Senin (26/3). Bobby menjelaskan, pemerintah melalui eksekutif atau legislatif harus satu suara untuk mendesak pemerintah Arab Saudi agar bersedia melakukan pertemuan membahas perlindungan TKI yang dituangkan dalam Memorandum of Agreement (MoA).&nbsp; Menurut Bobby, pemerintah RI dan Arab Saudi sudah menyetujui membuat payung hukum atau peraturan tentang perlindungan TKI. Hasilnya, pada 2015 sebenarnya pemerintah Arab Saudi sudah menyerahkan draft MoA kepada pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan.&nbsp; "Draft itu itu sebenarnya sudah cukup lengkap untuk melindungi para TKI. Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan sudah mengganggap lengkap draft tersebut," kata Bobby.&nbsp; Kemudian, setelah dipelajari oleh pemerintah, draft MoA tersebut diserahkan ke DPR untuk dibahas. Tapi, ternyata MoA itu tersendat di DPR lantaran alotnya pembahasan di fraksi dan banyaknya kepentingan antar fraksi di DPR.&nbsp; "Sampai sekarang draft tersebut tidak jelas nasibnya. Pembahasan di DPR sangat alot dan banyak kepentingan, padahal MoA itu sangat menjamin perlindungan dan keamanan bagi TKI," ungkapnya.&nbsp; Hal itulah yang sangat disayangkan, apalagi draft itu, kata Bobby, mengatur tentang hak dan kewajiban para buruh migran.&nbsp; "Karena itu, sudah satnya semua lembaga negara harus bersinergi, hilangkan semua ego sektoral untuk melindungi nasib TKI. Pemerintah harus kembali merumuskan ulang MoA bersama Arab Saudi," pungkasnya.

Demi Nasib TKI, SBMI Desak Eksekutif dan Legislatif Bisa Sinergi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/agar-hukuman-mati-tak-terjadi-lagi-ini-saran-sbmi-untuk-pemerintah-ri_m_198640.jpeg" alt="Aksi teaterikal hukum pancung yang diperagakan saat aksi mengencam hukuman mati Arab Saudi pada TKI." width="100%">
<figcaption>Aksi teaterikal hukum pancung yang diperagakan saat aksi mengencam hukuman mati Arab Saudi pada TKI.</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp;Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mendesak pemerintah Indonesia untuk segera melakukan pertemuan bilateral dengan Arab Saudi. Tujuannya guna membahas perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).&nbsp; Sekretaris Jenderal SBMI Bobby Alwi menyatakan, pihaknya merasa khawatir kasus hukuman mati TKI Zaini Misrin oleh pemerintah Arab Saudi akan terulang lagi. &ldquo;Untuk mengantisipasi agara kasus serupa tidak terjadi lagi, sudah seharusnya pemerintah segera melakukan pertemuan dengan pemerintah Arab Saudi. Saya pikir lebih cepat lebih baik. Karena ini terkait nasib TKI,&rdquo; ujar Bobby melalui keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Sabtu (24/3).&nbsp; Bobby menilai, karena pentingnya masalah perlindungan TKI, maka sebaiknya tak perlu lagi diselesaikan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU). Tapi, harus kepada peraturan yang lebih mengikat.&nbsp; "Pemerintah kedua negara harus segera bertemu dan melakukan perjanjian yang lebih mengikat antara kedua belah pihak. Sekali lagi ini agar jangan sampai hukuman mati terulang kembali," kata Bobby.&nbsp; Menurut Bobby, dengan adanya Memorandum of Agreement (MoA) antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi, diharapkan nasib TKI di negara-negara yang penempatan kerja lebih terjamin. Karena MoA itu mengatur teknis bagaimana hak dan kewajiban bagi TKI. &ldquo;Dengan demikian, pemerintah Indonesia dapat memperkuat pengawalan keamanan bagi TKI di luar negeri,&rdquo; harapnya. Lebih lanjut Bobby juga mengakui, pihaknya selama ini mendukung pemerintah untuk terus melakukan negosiasi bilateral ke negara-negara tujuan TKI. &ldquo;Tentu kita semua berharap ada regulasi yang bisa menciptakan sistem tata kelola dan perlindungan TKI yang lebih baik," pungkasnya.&nbsp;

Agar Hukuman Mati Tak Terjadi Lagi, Ini Saran SBMI untuk Pemerintah RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/ngotot-cabut-moratorium-tki-nusron-dinilai-gagal-paham-nawa-cita_m_159368.jpeg" alt="Kepala BNP2TKI Nusron Wahid" width="100%">
<figcaption>Kepala BNP2TKI Nusron Wahid</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menyatakan belum saatnya moratorium ke Timur Tengah dicabut. Pasalnya, belum ada perbaikan tata kelola dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).&nbsp; Apalagi, moratorium merupakan upaya pemerintah melindungi warga negaranya. Sebab, negara melalui agenda Nawa Cita berkomitmen melindungi seluruh warga negaranya, termasuk 1,8 juta jiwa Warga Negara Indonesia yang menjadi TKI bermasalah di seluruh penjuru dunia.&nbsp; Salah satu upaya yang telah ditempuh pemerintah antara lain memulangkan para TKI bermasalah, dan setelah tiba di daerah asal akan diberdayakan melalui program-program pemberdayaan. "Pemerintah telah berlakukan moratorium untuk melindungi TKI. Karena itu harus tetap dilakukan, khususnya Penatalaksanaan Rumah Tangga (PLRT) ke seluruh negara di Timur Tengah," kata Sekretris Jenderal SBMI Bobby Alwi melalui keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Selasa (26/9). Menurut Bobby, moratorium merupakan salah satu bentuk perlindungan kepada WNI yang memilih menjadi Buruh Migran Indonesia (BMI).&nbsp; Kebijakan tersebut, kata Bobby, diambil oleh pemerintah sebagai akibat dari banyaknya praktik bisnis penempatan buruh migran yang tidak beres.&nbsp; &ldquo;Faktanya sampai saat ini belum ada perbaikan tata kelola pelayanan TKI. Jadi, pencabutan moratorium belum tepat dilakukan," papar Bobby. Tercatat sebanyak 70 persen persoalan buruh migran bermula dari dalam negeri. Misalnya, masalah-masalah pra penempatan yang memposisikan TKI sebagai komoditi dagang. Sisanya, adalah masalah di negara tujuan yang secara kultural memang berbeda dengan Indonesia. "Alangkah lebih baik jika penempatan di negara yang secara kultural berbeda jauh (menganggap TKI sebagai budak) dihentikan, seperti penempatan di Timur Tengah dengan banyaknya korban perdagangan manusia," jelasnya.&nbsp; Seperti kasus terbaru yang dipantau SBMI. Nasib kurang beruntung menimpa Masniah Binti Misnam (24), TKW asal Kampung Waliwis Utara, Desa Waliwis, Kecamatan Mekar Baru, Kabupaten Tangerang, Banten yang bekerja di Timur Tengah.&nbsp; Masniah dimasukkan ke tahanan di daerah Sahab, Jordania oleh majikannya yang berinisial AF dan ZM, atas tuduhan telah melakukan sihir.&nbsp; Ia juga dituduh bersekongkol dengan pencuri yang diduga telah mencuri uang majikannya sebesar 3.000 Dinar. Hal tersebut dikatakan oleh Misnam (47), ayah kandung Masniah pada saat menyampaikan pengaduan terkait permasalahan anaknya ke Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) SBMI Banten (22/9). Misnam berharap, pemerintah Indonesia melalui perwakilannya di Damascus bisa membebaskan dan memulangkan anaknya yang sudah 1 tahun setengah mendekam di tahanan daerah Sahab, Jordania. Sementara Ketua DPW SBMI Banten, Maftuh Hafi mengatakan, sebenarnya Masniah masih berusia 16 tahun ketika direkrut oleh sponsor bernama Samsuri.&nbsp; Namun, kata Maftuh, Masniah tetap diproses sebagai Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) dengan tujuan penempatan ke Timur Tengah dan pada Agustus 2008, Misnam diberitahu oleh Samsuri bahwa anaknya akan diberangkatkan ke Jordania.&nbsp; Setelah 8 bulan berada di Jordan, kata Maftuh, Masniah baru bisa mengabarkan keberadaannya ke keluarga via surat. Dalam isi suratnya Masniah bercerita bahwa majikannya susah untuk membayar gajinya dan ia tidak diberi kebebasan untuk berkomunikasi melalui telepon seluler. &ldquo;Pada bulan November 2016 yang lalu keluarga sudah pernah mengadu ke BNP2TKI, tetapi sampai saat ini masih belum ada hasil. Kami akan terus kawal kasus ini," tegas Maftuh. Karena itu, rencana pencabutan moratorium oleh BNP2TKI sama saja dengan mempertaruhkan nyawa TKI hanya untuk kepentingan bisnis. Jika itu terjadi maka sama saja dengan menikmati keuntungan semu dari penderitaan yang dirasakan oleh banyak TKI yang disiksa.&nbsp; &ldquo;Seolah-olah kita menutup mata dari buruknya kekerasan yang menimpa di negara penempatan,&rdquo; keluhnya.

Ngotot Cabut Moratorium TKI, Nusron Dinilai Gagal Paham Nawa Cita

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/sekjen-sbmi-nusron-wahid-tak-berhak-cabut-moratorium-tki_m_159190.jpeg" alt="Legislator Golkar pendukun pasangan nomor urut 2, Nusron Wahid" width="100%">
<figcaption>Legislator Golkar pendukun pasangan nomor urut 2, Nusron Wahid</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rencana Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk mencabut moratorium TKI ke Timur Tengah dianggap menyalahi aturan. Pasalnya hanya Menteri Ketenagakerjaan yang memiliki wewenang pencabutan moratorium itu.&nbsp; &ldquo;Sebagai badan pelaksana, BNP2TKI tidak memiliki kekuasaan untuk mengatur moratorium,&rdquo; ujar Sekretaris Jenderal Serikat Buruh Migran Indonesia Bobby Alwi lewat keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Senin (25/09). Bobby menjelaskan, sebagai regulator, hanya Menteri Ketenagakerjaan yang berhak mencabut dan melanjutkan moratorium. Sedangkan BNP2TKI hanya pelaksana. Malahan kata dia, kasus TKI ilegal tidak bisa dijadikan tolok ukur atau alasan pencabutan moratorium TKI ke Timur Tengah. Sebaliknya, maraknya TKI ilegal harus dijadikan cermin bagi BNP2TKI dalam melakukan perbaikan pengawasan, pembinaan dan penempatan.&nbsp; "Alasan Nusron Wahid sebagai Kepala BNP2TKI sangat tidak logis. Harusnya kalau makin banyak TKI ilegal, berarti tata kelolanya harus terus diperbaiki. Jangan mencari alasan mencabut moratorium," ujarnya.&nbsp; Bobby menjelaskan, selama ini pemerintah tidak serius membenahi masalah tata kelola TKI. Kasus TKI ilegal merupakan bentuk belum ada perubahan pelayanan yang dilakukan BNP2TKI.&nbsp; "Harus ada tata kelola baru bagi perlindungan TKI. Kalau belum ada perbaikan pelayanan TKI, maka moratorium belum boleh dicabut, karena pada prinsipnya moratorium tujuannya untuk melindungi TKI," tegas Bobby.&nbsp; Sebelumnya, BNP2TKI memperkirakan ada 30 ribu tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal yang berhasil lolos ke luar negeri tiap tahun. Akibatnya, banyak masalah yang ditimbulkan TKI ilegal itu. moratorium tidak mengurangi TKI ilegal berangkat ke luar negeri sehingga harus dicabut. "Pasca-moratorium terbuka, ternyata impact-nya malah banyak TKI ilegal yang terkirim dan menimbulkan masalah. Data imigrasi yang terkirim sampai saat ini sekitar 2.600 tenaga kerja per bulan. Jadi diperkirakan 30 ribu orang yang tidak tercatat oleh negara alias ilegal per tahunnya," kata kepala BNP2TKI Nusron Wahid sepekan lalu.

Sekjen SBMI: Nusron Wahid Tak Berhak Cabut Moratorium TKI

sbmi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sbmi

Berita Terkini