<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/71628_90903_dahlan-iskan-dan-yusril-mau-sidang.jpg" alt="Mantan Ketua KPK Abraham Samad (tengah) bersama pengamat Komunikasi Politik Efendi Gazali dan Ekonom Faisal Basri" width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua KPK Abraham Samad (tengah) bersama pengamat Komunikasi Politik Efendi Gazali dan Ekonom Faisal Basri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur, Maruli Hutagalung dihinggapi rasa kegelisahan ketika anak buahnya yang sedang berhadapan dengan Dahlan Iskan di pengadilan, mendapat dukungan dari mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad. Menurut Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Bonyamin Saiman mengatakan, sejatinya Maruli tidak perlu gelisah dengan hadirnya Abraham Samad. Pasalnya tidak larangan bagi bagi siapapun hadir di persidangan untuk memberikan dukungan. &quot;Semestinya kejaksaan tidak perlu kebakaran jenggot. Mestinya biasa aja karena tidak ada larangan untuk dukungan moral maupun dukungan politik,&quot; ujar Bonyamin kepada JawaPos.com, Sabtu (17/12). Lebih jauh Bonyamin menilai, tindakan Maruli aneh yang berkomentar ketus terhadap orang yang memberi dukungan kepada Dahlan Iskan. Atas kondisi itu, Bonyamin menyebut Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak percaya diri (peda) dalam menangani perkara restrukturisasi aset perusahaan daerah (Perusda) PT Panca Wira Usaha (PWU). &quot;Dengan kebakaran jenggot menujukan Kejagung tidak percaya diri, menunjukkan tidak yakin akan perkara yang ditangani,&quot; katanya. Sebelumnya, Kajati Jawa Timur, Maruli Hutagalung merespons dukungan sejumlah tokoh nasional kepada mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan. Dalam persidangan Dahlan Iskan diketahui dihadiri mantan Ketua KPK Abraham Samad, pakar ekonomi Faisal Basri, dan pakar komunikasi Effendi Ghazali. Maruli mengkritik hadirinya Abraham Samad karena dinilai aneh menghadiri sidang Dahlan Iskan.(cr2/JPG)

Dahlan Iskan Didukung Pegiat Antikorupsi, Kejaksaan Panik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/71551_90823_Maruli.jpg" alt="Kajati Jatim Maruli Hutagalung" width="100%">
<figcaption>Kajati Jatim Maruli Hutagalung</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kritikan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur, Maruli Hutagalung yang menilai kehadiran mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dalam sidang Dahlan Iskan dianggap sebuah penyataan aneh oleh mantan Penasehat KPK, MM Billah. Menurut MM Billah, merasa aneh terhadap sikap Maruli yang resah atas kedatangan Abraham Samad. Pasalnya Samad bukan lagi sebagai pejabat negara. Lebih lagi siapa pun tidak bisa melarang seseorang untuk hadir dalam persidangan. &quot;Dia sebagai pribadi dan warga negara itu punya hak untuk melakukan tindakan apapun asal tidak berlawanan dengan hukum,&quot; ujar Billah kepada JawaPos.com, Sabtu (17/12). Penggiat anti korupsi itu menambakan, kalau Samad melanggar etik, maka Maruli juga harus menujukan pelanggaran yang mana. Pasalnya pria kelahiran Makassar itu bukan lagi menjadi pejabat negara. &quot;Kalau dianggap melawan kode etik, ya etik yang mana. Kan dia sebagai warga negara biasa,&quot; tegasnya. Sebelumnya, Kajati Jawa Timur, Maruli Hutagalung merespons dukungan sejumlah tokoh nasional kepada mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan. Dahlan Iskan dalam persidangannya ikut dihadiri mantan Ketua KPK Abraham Samad, Pakar Ekonomi Faisal Basri, dan pakar komunikasi Effendi Ghazali. (cr2/JPG)

Mantan Penasihat KPK Nilai Pernyataan Maruli Aneh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/70487_89771_abraham-dahlan.jpg" alt="Mantan ketua KPK Abraham Samad merangkul Dahlan Iskan setelah pembacaan eksepsi di pengadilan Tipikor Juanda pada 13 Desember 2016. Hadir pula Pengamat Komunikasi Politik Effendi Gazali." width="100%">
<figcaption>Mantan ketua KPK Abraham Samad merangkul Dahlan Iskan setelah pembacaan eksepsi di pengadilan Tipikor Juanda pada 13 Desember 2016. Hadir pula Pengamat Komunikasi Politik Effendi Gazali.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, beserta dengan pengamat komunikasi politik Effendi Gazali, dan ekonom Faisal Basri ikut hadir dalam sidang mantan Direktur Utama (Dirut) PT PLN (persero), Dahlan Iskan. Saat dikonfirmasi, Abraham Samad mengaku sengaja datang untuk memberikan dukungan moril terhadap Dahlan Iskan. Dia berharap Dahlan Iskan kuat dan tabah dalam menjalani tuduhan kasus dugaan restrukturisasi aset perusahaan daerah PT Panca Wira Usaha (PWU). &quot;Intinya memberikan dukungan moril agar supaya Pak Dahlan lebih kuat menghadapi cobaan-cobaan ini,&quot; ujar Samad di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jalan Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (13/12). Menurut pria kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan ini, dirinya tidak percaya mantan Menteri BUMN itu berperan dalam kasus PT PWU. Karenanya, Samad mengaku hanya bisa memberikan doa agar Dahlan Iskan bisa keluar dan terbebas dari cobaan itu. &quot;Karena memang untuk menjadi orang yang baik di negeri ini memang sulit,&quot; katanya. Sementara di tempat yang sama, Effendi Gazali mengatakan, kedatangannya ke sidang ketiga Dahlan Iskan juga sekaligus memberikan dukungan agar para majelis hakim Pengadilan Tipikor bekerja secara benar mengatasnamakan hukum. &quot;Ini dukungan moral buat ke hakim juga ya untuk berpikir dan secara bebas dan benar,&quot; ungkap Effendi. Sekadar informasi, kuasa hukum Dahlan Iskan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan kasus yang dihadapi kliennya sebenarnya adalah administrasi bukan korupsi,&quot; kata ahli hukum Tata Negara itu. Dahlan didakwa melakukan pelanggaran dalam pelepasan aset PT PWU di Kediri dan Tulungagung 13 tahun silam. Yusril dan timnya telah mempelajari kasus tersebut soal kerugian negara yang disampaikan BPKP. Menurutnya itu tidak pas dikenakan. Sebab, langkah tersebut adalah tindakan bisnis. BPKP maupun BPK selalu mencari kerugian negara. Keuntungan negara tidak pernah diaudit. Padahal, aset menganggur PWU di Kediri dan Tulungagung dijual karena tidak produktif. Pada saat itu Dahlan membentuk tim untuk menilai aset-aset itu, lalu menjualnya. Setelah mendapatkan dana segar, uang tersebut digunakan untuk membeli aset tanah lagi di Karangpilang, Surabaya. Tanah yang dibeli itu membuat nilai aset PWU di Karangpilang berlipat-lipat. Sebab, tanah tersebut berada di tengah lahan PWU. Dengan kondisi bolong-bolong di tengah seperti itu, lahan sulit dimanfaatkan. Secara keseluruhan, langkah tersebut merupakan tindakan bisnis. Harga tanah sendiri diputuskan tim penilai dan penjual aset. Lantas, mengapa pada akhirnya Dahlan didakwa melakukan korupsi? Yang dipermasalahkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim adalah prosedur. Dalam dakwaan primer, Dahlan disebutkan tidak meminta persetujuan DPRD untuk melepaskan aset. Seperti tertulis dalam peraturan daerah tentang pembentukan PWU pada 1999. Sebenarnya, imbuh Yusril, sebagai perseroan, PT PWU tidak perlu meminta izin DPRD untuk penjualan aset. Bahwa ada perda yang mengatur persetujuan dewan, Dahlan pun sebenarnya sudah memenuhinya. Restrukturisasi aset sebenarnya adalah keputusan dua kali paripurna DPRD Jatim pada 2001 dan 2002. Dahlan pun secara khusus sudah meminta izin tersebut kepada DPRD untuk pelepasan aset di Kediri dan Tulungagung. Permintaan itu dijawab dengan surat yang ditandatangani Ketua DPRD Jatim (saat itu) Bisri Abdul Jalil. Hanya, Kejati Jatim menganggap surat tersebut sebagai surat pribadi meskipun menggunakan kop DPRD Jatim. Sebagai mantan anggota DPR, Yusril tahu bahwa dalam pembahasan di dewan, setelah disetujui, jawaban atas suatu permintaan memang diserahkan kepada ketua untuk diteken. Karena itu, dari sisi prosedur, yang dilakukan Dahlan sebetulnya sudah benar. Lagi pula, bila mengajukan surat ke DPRD, pasti yang dituju adalah pimpinan. Sebagai pihak yang meminta izin, tidak mungkin bagi Dahlan mempertanyakan bagaimana proses di internal DPRD sehingga akhirnya keluar surat persetujuan. Untuk itu, Yusril akan membuktikan bahwa yang dilakukan Dahlan memang sudah prosedural. Harus didengar pula keterangan ahli bidang hukum tata negara dan administrasi negara, apakah surat tersebut sudah representatif mewakili DPRD atau tidak.(cr2/JPG)

Alasan Para Sahabat Menghadiri Sidang Dahlan Iskan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/70481_89722_dahlan-iskan-dan-yusril-mau-sidang.jpg" alt="Dahlan Iskan bersama penasihat hukum Yusril Iza Mahendra dan sejumlah sahabatnya" width="100%">
<figcaption>Dahlan Iskan bersama penasihat hukum Yusril Iza Mahendra dan sejumlah sahabatnya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Usai menjalani sidang dengan agenda pembacaan eksepsi, mantan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN), Dahlan Iskan merasa terharu dengan sejumlah kasus yang ditangani kejaksaan. Dalam perkara yang menjeratnya, Dahlan mengaku terharu pada saat membacakan eksepsi tersebut. Karena dia tidak percaya akan dijebak dalam dugaan kasus restrukturisasi aset perusahaan daerah PT Panca Wira Usaha (PWU) kasus PT PWU Jawa Timur itu. &quot;Agak sedikit terharu,&quot; singkat mantan Menteri BUMN itu di Pengadilan Tipikor Surabaya,&nbsp; Jawa Timur, Selasa (13/12). Dalam sidang pembacaan materi eksepsi itu, Dahlan mengajak semua pihak mencegah berkembangnya kebingungan masyarakat dalam hal penanganan korupsi. Terutama yang ditangani oleh kejaksaan. Menurut dia, ada kasus yang terang-benderang dan sangat jelas permainan korupsi tapi malah didiamkan saja. &quot;Tapi hanya diusut-usut, diubek-ubek, dihaha-huhu, dan ujung-ujungnya (duh), tidak jadi perkara,&quot; kata Dahlan. Sebaliknya, ada yang dengan jelas sulit disebut korupsi justru diperkarakan. Dengan menggunakan segala cara dan untuk memperkarakannya menggunakan uang negara pula. &quot;Jaksa menanganinya dengan tergopoh-gopoh. Sampai mengabaikan hak tersangka,&quot; katanya. Oleh sebab itu, gaya kejaksaan seperti itu yang membingungkan masyarakat. Dahlan menuturkan, masyarakat yang modal utamanya adalah hati nurani, dan akal sehat dibuat bingung karena sering disuguhi oleh ulah kejaksaaan yang seperti itu. Yakni bagaimana mengobjekkan korupsi demi kerakusan politik, kerakusan jabatan maupun kerakusan harta. Dengan ulah seperti itu, kejaksaan telah menghancurkan semangat anti korupsi di kalangan masyarakat. Masyarakat bisa apatis. Bahkan masyarakat akhirnya percaya pada istilah nasib-nasiban. Masyarakat akhirnya bisa percaya bahwa orang yang diperkarakan kejaksaan itu belum tentu karena harus diperkarakan tapi hanya karena nasibnya saja yang apes. &quot;Lagi salah mongso. Atau lagi dimangsa. Atau hanya karena tidak mau menyogok. Atau bahkan karena tidak mampu menyogok,&quot; ungkapnya. Dengan demikian, alangkah tragisnya negeri ini, setelah hampir 20 tahun reformasi, setelah lima presiden silih berganti, sampai presiden yang program utamanya adalah revolusi mental, namun Kejaksaan Agung belum bisa berbenah memperbaiki diri. &quot;Masih juga begini-begini saja,&quot; ungkapnya. Sementara ungkap pria kelahiran Magetan, Jawa Timur ini, selama menjabat Dirut PT PWU dirinya tidak mau digaji bahkan juga tidak mau diberi fasilitas apa pun. &quot;Perjalanan dinas pun saya biayai sendiri. Termasuk perjalanan dinas luar negeri,&quot; katanya. Saking sulitnya PT PWU di tahun 2000 itu, sampai dirinya memutuskan agar kebiasaan memberi sekadar bingkisan lebaran kepada para pejabat daerah pun harus dihentikan. Sementara, ketika melihat aset PWU yang kumuh, berbau, dan jadi sumber polusi di Jalan A Yani Surabaya, Dahlan memutuskan untuk membangun gedung Jatim Expo. Sebagai propinsi terbesar kedua di Indonesia, Jatim belum punya fasilitas ekonomi seperti itu. &quot;Tapi PWU tidak punya uang. Bank juga belum percaya kepada PT PWU,&quot; ungkapnya. Untuk memulai pembangunan gedung Jatim Expo tersebut, Dahlan jaminkan deposito pribadinya sebesar Rp 5 miliar. Jadilah sekarang gedung Expo Jatim yang megah itu. &quot;Sebenarnya masih ada yang lebih besar lagi pertaruhan harta saya untuk membuat&nbsp; PWU tidak terpuruk,&quot; imbuhnya.(cr2/JPG)

Hampir 20 Tahun Reformasi, Kejagung Belum Mampu Berbenah Diri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/68664_87853_yusril-ihza.jpg" alt="Yusril Ihza Mahendra" width="100%">
<figcaption>Yusril Ihza Mahendra</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Niat baik tak selalu berbuah manis. Itulah yang didapat mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Awal tahun 2000 lalu, dia diminta Gubernur Jatim Imam Utomo untuk menjadi direktur BUMD Panca Wira Usaha. Berniat menyelamatkan nasib perusahaan itu, Dahlan menyatakan kesanggupannya asalkan status perusahaan diubah menjadi perseroan terbatas (PT). &quot;Kemudian diubah jadi PT dan Pak Dahlan jadi dirut,&quot; tutur kuasa hukum Dahlan, Yusril Ihza Mahendra di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta, Minggu (4/12). Bahkan, selama menjabat sebagai dirut PT PWU, Yusril mengatakan bahwa Dahlan tidak mau digaji. &quot;Beliau sendiri mengatakan bersedia jadi direktur tanpa menerima gaji apapun, Pak Dahlan karena banyak perusahaan-perusahaan beliau, untuk PWU ini gratis tanpa digaji, karena niatnya untuk benahi perusahaan daerah supaya maju,&quot; tegasnya. Dalam penyidikan maupun surat dakwaan yang disampaikan JPU, Dahlan didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam penjualan dua aset PWU di Tulung Agung dan Kediri Kata Yusril, aset PT PWU terbilang banyak aset-aset yang tidak diurus. Diantaranya di Tulung Agung dan Kediri. &nbsp;Aset tersebut berupa tanah. Karenanya, Dahlan membentuk tim untuk menilai aset-aset tersebut yang belakangan disebut tim penjualan aset. &quot;Dijual dengan maksud setelah dapat uangnya, dibelikan aset lagi dalam bentuk tanah,&quot; sambung Yusril. Sebelumnya juga ada aset PWU di Karang Tilang, Surabaya. Namun, tidak bisa dimanfaatkan karena tanahnya bolong-bolong dan belum dibebaskan.&nbsp; Nah, dengan penjualan dua aset di Tulung Agung dan Kediri, maka tanah bolong-bolong di Surabaya tersebut dibebaskan seluruhnya. Sehingga, tanah itu memiliki nilai ekonomis sangat tinggi. &quot;Secara faktual sangat menguntungkan. Jadi, nggak ada rugi apa-apa. Bisnis saja. Perusahaan sangat diuntungkan,&quot; tukasnya. Sementara itu, kuasa hukum Dahlan lainnya, Agus Yuwarsono mengaku akan membuktikan bahwa kliennya tidak ada niat untuk memperkaya diri dengan kebijakan melepaskan aset tersebut. &quot;Apakah beliau perkaya diri sendiri, wong dirinya saja dijaminkan untuk besarkan PT PWU. Ini akan kami buktikan di pengadilan,&quot; pungkasnya. (dna/JPG) &nbsp;

Niat Baik Dahlan Iskan, Jadi Dirut PT PWU Tanpa Digaji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/68632_87821_Yusril-soal-dahlan.jpg" alt="Pengacara Yusril Ihza Mahendra saat konfresi pers di Jakarta, Minggu (4/12)" width="100%">
<figcaption>Pengacara Yusril Ihza Mahendra saat konfresi pers di Jakarta, Minggu (4/12)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kuasa hukum Dahlan Iskan,&nbsp;Yusril Ihza Mahendra akan membuktikan bahwa kliennya itu tidak bersalah dalam kasus pelepasan aset PT Panca Wira Usaha (PWU).&nbsp; Dia mengaku akan menghadirkan bukti-bukti bahwa apa yang dilakukan Dahlan sudah sesuai aturan. Yusril menerangkan, penjualan dua aset PT PWU di Tulung Agung dan Kediri, dilakukan sesuai &nbsp;melalui prosedur berdasarkan Peraturan Gubernur Jatim. Yakni, meminta persetujuan DPRD. Kata pakar hukum tata negara itu, direksi PT PWU semasa ingin menjual aset sudah mengajukan izin ke DPRD Jatim dan telah dijawab.&nbsp; Bahwa, izin penjualan aset tersebut disetujui. Sudah dijelaskan pula bahwa maksud penjualan aset tersebut untuk membeli aset baru di Surabaya. &quot;Dalam persidangan nanti kami akan membuktikan &nbsp;bahwa langkah yang ditempuh Pak Dahlan tidak ada yang salah,&quot; ujarnya saat menggelar konferensi pers di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta, Minggu (4/12). Yusril mengaku akan membawa bukti-bukti yang menguatkan kliennya di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya itu. &quot;Nanti di persidangan kami akan tunjukkan bukti-bukti dokumen, akan hadirkan ahli-ahli hukum tata negara, ahli hukum adminsitrasi negara. Dalam KUHAP, keterangan ahli juga merupakan alat bukti,&quot; tegasnya. Mantan Menteri Sekretaris Negara itu sepertinya tidak main-main untuk memenangkan Dahlan di dalam pengadilan. &quot;Karena dakwaannya korupsi, kita tangani dengan serius dan saya ditunjuk kembali Pak Dahlan untuk menangani kasus ini, tentu harus bekerja extra keras,&quot; pungkas Yusril. (dna/JPG)

Yusril Siap Buktikan Dahlan Iskan Tidak Bersalah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/67207_86367_dahlan-ilustrasi.jpg" alt="Dahlan Iskan" width="100%">
<figcaption>Dahlan Iskan</figcaption>
</figure>BARU sekali ini saya nonton bareng pecinta Liverpool Surabaya. Padahal, saya sudah sering nobar di tempat lain: Jogjakarta, Jakarta, Medan, Aljazair, Chicago... Saya menyesal kok tidak sejak dulu-dulu. Ternyata ramainya bukan main. Penonton nobar Sabtu malam lalu bisa jadi lebih banyak dari penonton pertandingan Piala AFF 2016 di Manila, sehari sebelumnya.&nbsp; Jangan-jangan nobarnya Manchester United atau Chelsea di Surabaya lebih seru lagi. Cafe DJavu di Ngagel Jaya Selatan ini penuh sesak. Atmosfernya pun bak sebuah stadion. Serunya itu lho yang bikin gemes. Yel-yelnya, nyanyi-nyanyinya, sorakannya, gemuruh tepukannya, nyumpah serapahnya, seperti saya lagi nonton di stadion saja.&nbsp; Saat penyerang andalan Liverpool Philippe Coutinho cedera, misalnya, suasana mencekam. Apalagi, Liverpool yang sudah mengurung Sunderland hingga 80 persen belum juga bisa bikin gol. Gemes. Jengkel. Marah. Dongkol. Bahkan, ada perasaan: inikah nasib Liverpool untuk tidak bisa bikin gol?&nbsp; Coutinho malam itu memang diharap bisa berbuat banyak. Sunderland yang memarkir truk gandengnya di depan gawangnya sulit dibobol. Coutinho-lah yang diharap bisa menendangkan bola lengkungnya dari luar tempat parkir. Ternyata justru dia cedera. Digotong keluar. Nafas penonton pun sesak. Begitu lama penonton harus menahan nafas. Karena itu sorak pun akhirnya meledak ketika di babak kedua terjadi gol dari kaki Divock Origi. Gol beneran. Truk gandeng itu pun bobol. Gol lagi dari Mane. Liverpool menang 2-0. Pukul 24.00, saat pertandingan usai Surabaya hujan deras.&nbsp; Di teras cafe yang terkena tempias itulah Adryan Bessy, Ketua Koordinator Wilayah BIGREDS (pecinta The Red Liverpool) Surabaya, mengalungkan syal Liverpool di leher saya. Itu pertanda bahwa saya harus ikut nonton lagi minggu depan. Malam itu kebahagiaan saya bertambah-tambah karena saya duduk sebangku dengan anak muda, tinggi, ganteng dan penggila Persebaya. Namanya: Dior Asning Kosyu. Dior begitu memuja Persebaya. Saya dengarkan kisah kegilaannya pada Persebaya saat jeda babak pertama. Dior sedang menulis buku tentang Persebaya. Untuk monumen kehebatan Persebaya di masa lalu. &rdquo;Persebaya ini Liverpool-nya Indonesia,&rdquo; kata Dior. Sama-sama jauh dari ibu kota, sama-sama kota pelabuhan, dibelah sungai, dan sama-sama fanatisme supporternya luar biasa. Masih ada satu lagi, katanya: sering menjadi juara di masa lalunya.&nbsp; Dior tergila-gila pada kisah kepahlawanan Persebaya saat jadi juara pada 1988. Hebohnya itu dia nilai sangat melegenda. Keterlibatan masyarakat Surabaya, tokoh-tokohnya, tret-tet-tetnya, jerseynya, semua heboh. Mengguncangkan. Kualitas tim saat juara 1988 itu dia nilai yang tertinggi yang pernah dimiliki Persebaya. Belum pernah Persebaya punya tim sebagus tahun itu.&nbsp; Dior adalah seorang penulis yang cerdas. Email-emailnya kepada saya keesokan harinya mengesankan. Gaya tulisannya lincah. Pasti buku Persebaya-nya nanti menarik. Ternyata anak kelahiran Surabaya yang bapaknya kerja di TVRI ini memang bekerja di bidang penulisan. Dia seorang copy writer di sebuah perusahaan swasta.&nbsp; Kecintaannya pada Persebaya sudah terbina sejak Dior berumur 3 tahun. Saat itu selalu diajak bapaknya nonton Persebaya di Gelora 10 Nopember, Tambaksari. Kini dia juga membangun website untuk kejayaan Persebaya. Namanya bledugijo.net. Mengapa Dior sangat mengagumi Persebaya yang juara pada 1988? Apakah dia ikut tret-tet-tet ke Jakarta? Apakah Dior ikut gelombang Bonek yang menggila saat itu? Ternyata tidak. Kecintaan pada legenda Persebaya tahun 1988 itu murni terbangun dengan sendirinya. Dior lahir pada 1989. Setahun setelah Persebaya juara. (*)

Dior, Liverpool, dan Persebaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/66628_85763_dahlan-twitter.jpg" alt="Cuitan Dahlan Iskan yang menunjukkan sikap kenegarawanan" width="100%">
<figcaption>Cuitan Dahlan Iskan yang menunjukkan sikap kenegarawanan</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Dahlan Iskan menunjukan sikap kenegarawanannya. Mantan Menteri BUMN Dahlan menerima putusan hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menolak praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka korupsi PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim. Padahal putusan itu sendiri terkesan janggal. Melalui akun twitternya @iskan_dahlan, mantan Dirut PLN itu menyatakan siap menjalani proses peradilan sebagaimana mestinya dengan tabah. Pernyataan Dahlan itu langsung disambut positif para netizen. Mereka simpatik dengan sikap Dahlan. Misalnya akun @haryanto_tungu yang menulis, &rsquo;&rsquo;semangat pak, saya warga Cirebon berdoa untuk bapak&rsquo;&rsquo;.&nbsp; Pemilik akun @enggarchiptz juga menyampaikan dukungannya. &rsquo;&rsquo;Tetap semangat dan sehat ya pak, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya..<a href="https://twitter.com/search?q=%23rakyatpercaya">#rakyatpercaya</a>,&rsquo;&rsquo; ucap Enggar. Sebagaimana diketahui, hakim tunggal Ferdinandus menolak gugatan praperadilan yang diajukan Dahlan Iskan, kemarin (24/11).&nbsp; &rsquo;&rsquo;Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan pemohon tidak cukup beralasan sehingga dinyatakan ditolak,&rsquo;&rsquo; ucap Hakim Ferdinandus di Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam salah satu pertimbangannya, hakim menganggap jaksa telah melakukan serangkaian proses penyidikan setelah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) tertanggal 30 Juni 2016. Pertimbangan itu aneh, sebab penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka didasarkan pada sprindik tertanggal 27 Oktober 2016. Penetapan Dahlan sebagai tersangka atas dasar sprindik 27 Oktober 2016 dianggap tidak sah sebab tidak didahului oleh pemeriksaan saksi. Tidak sahnya sprindik 27 Oktober itu juga diakui oleh para saksi ahli. Baik yang dihadirkan pemohon (Dahlan Iskan) maupun termohon (Kejati Jatim). (atm) &nbsp;

Dahlan Tunjukkan Sikap Kenegarawanan, Netizen Ramai-ramai Beri Dukungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/66451_85581_dahlan-ditahan.jpg" alt="Dahlan Iskan" width="100%">
<figcaption>Dahlan Iskan</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp;Kesewenang-wenangan ditunjukkan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Selasa malam (22/11), seorang jaksa yang mengaku bernama Ahmad memaksa masuk ke ruang perawatan Dahlan Iskan di RSUD dr Soetomo. Meski dilarang perawat dengan alasan medis, dia tetap bersikeras. Tindakan ngawur itu, menurut Komnas HAM, berindikasi melanggar hak asasi manusia (HAM).&nbsp; Siapa pun berhak mendapat perawatan medis. Termasuk Dahlan yang kini menjadi tersangka Kejati Jatim. &#39;&#39;Kalau merujuk dari informasi dalam berita-berita itu, ya memang ada (indikasi pelanggaran HAM, Red),&#39;&#39; kata Komisioner Komnas HAM Sandra Moniaga kemarin (23/11) Jaksa Kejati Jatim memaksa menemui Dahlan sekitar pukul 21.00 Selasa (22/11) di RSUD dr Soetomo. Kepada perawat rumah sakit, jaksa yang mengaku bernama Ahmad dan membawa surat ber&Acirc;&shy;kop kejaksaan itu menyatakan harus menyampaikan surat secara langsung kepada Dahlan. Perawat pun menolak permintaan tersebut. Sebab, Dahlan baru saja diberi obat dan tidak bisa diganggu dengan alasan apa pun.&nbsp; Meski sudah diberi penjelasan secara gamblang, jaksa tersebut terus memaksa agar bisa bertemu Dahlan. Tujuannya, meminta tanda tangan Dahlan dan menyampaikan surat dakwaan. Perawat tetap bersikukuh melarang jaksa tersebut bertemu Dahlan secara langsung. Pihak rumah sakit kemudian menghubungi keluarga Dahlan dan tersambung dengan pengacaranya. Melalui sambungan telepon, jaksa tersebut diberi penjelasan bahwa Dahlan sudah didampingi tim pengacara sejak ditetapkan sebagai tersangka. &quot;Kalau ada apa-apa, surat-menyurat, harus melewati pengacara. Tidak bisa langsung kepada yang bersangkutan,&quot; tegas Riri Purbasari Dewi, juru bicara tim kuasa hukum Dahlan. Riri sangat menyayangkan sikap jaksa Kejati Jatim tersebut. Menurut dia, hal itu sangat tidak patut. Sebab, Dahlan sedang menjalani perawatan medis. Namun, meski sudah diberi penjelasan oleh pihak rumah sakit, jaksa tetap memaksa untuk menemui Dahlan. Riri menjelaskan, Dahlan sedang menjalani pemeriksaan kesehatan secara khusus. Hal itu perlu dijalani Dahlan setelah pemeriksaan maraton beberapa waktu lalu. Seharusnya Dahlan juga menjalani&nbsp;checkup&nbsp;rutin ke Tianjin, Tiongkok, yakni di rumah sakit tempat dia menjalani transplantasi hati. Hal tersebut dilakukan untuk memantau apakah ada virus atau bakteri yang berkembang pascatransplantasi.&nbsp; &quot;Tujuan&nbsp;checkup&nbsp;itu adalah mendeteksi apakah muncul benih-benih kanker baru yang harus diketahui sedini mungkin. Selain itu, untuk mengetahui apakah harus ada perubahan obat untuk menekan imunitas yang diminum dua kali sehari selama seumur hidup. Dampak negatif obat bisa meningkatkan tekanan darah yang bisa mengancam jantung dan organ tubuh lainnya,&quot; papar Riri. Tes yang harus dijalani adalah cek darah lengkap dengan tujuan khusus. Selain itu, urine, feses, USG ginjal dan prostat, MRI liver, pemeriksaan jantung secara detail, serta deteksi dini kanker.&nbsp; Selain Komnas HAM, sejumlah instansi menindaklanjuti tindakan semena-mena jaksa tersebut. Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menilai, tindakan jaksa memaksa menemui Dahlan di rumah sakit tersebut merupakan bentuk maladministrasi. Komisioner ORI Ninik Rahayu menegaskan, tindakan jaksa memaksa Dahlan bertanda tangan dalam kondisi sakit sangat tidak dibenarkan. &quot;Itu bisa disebut bagian dari maladministrasi,&quot; katanya. Senada dengan Komnas HAM, Ninik menyarankan pihak Dahlan untuk menyampaikan laporan. Dari laporan itu, ORI akan bekerja meminta keterangan sejumlah pihak. Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Supriyadi Widodo Eddyono juga menilai bahwa tindakan jaksa tersebut tidak patut. Memaksa tersangka yang sedang sakit untuk bertanda tangan sangat tidak bisa dibenarkan. &quot;Kesannya kok maksa banget, sampai datang malam hari begitu,&quot; ujarnya. Dia setuju kasus itu dilaporkan ke Komisi Kejaksaan, Komnas HAM, maupun Ombudsman. Supriyadi menilai, untuk pe&Acirc;&shy;manggilan saksi saja, ada aturan dan kepantasannya. Dia mempertanyakan alasan jaksa yang tidak berkoordinasi lebih dahulu dengan pengacara Dahlan. &quot;Kalau kelakuan jaksa seperti itu, bisa jadi motifnya untuk menghalang-halangi hak tersangka,&quot; ucapnya. Selain ICJR,&nbsp;civil society&nbsp;lainnya, Setara Institute, menyampaikan hal yang sama. Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi menilai, tindakan jaksa Kejati Jatim yang memaksa menemui Dahlan di rumah sakit merupakan sikap sewenang-wenang. &quot;Saya kira, jika perawat sudah melarang masuk dan pihak kejaksaan tetap memaksa, itu adalah perilaku sewenang-wenang,&quot; tegasnya.&nbsp; Menurut aktivis HAM tersebut, tindakan jaksa terhadap Dahlan merupakan bentuk arogansi aparat penegak hukum. &quot;Bentuk arogansi kekuasaan aparat kejaksaan yang tidak dapat dibenarkan,&quot; ujarnya.&nbsp; Komisi III Bereaksi&nbsp; Anggota Komisi III DPR Muhammad Syafi&#39;i juga mempertanyakan perilaku Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Maruli Hutagalung. Hal tersebut terkait kedatangan seorang jaksa yang memaksa bertemu Dahlan Iskan di RSUD dr Soetomo untuk menyampaikan surat dakwaan pada Selasa malam (22/11). Menurut dia, perilaku jaksa anak buah Maruli tersebut menyimpang dan menyalahi prosedur. Lantas, kata Syafi&#39;i, pene&Acirc;&shy;gakan hukum saat ini tidak ditujukan untuk menegakkan keadilan, tapi untuk menuntaskan pesanan-pesanan. &quot;Kalau sudah ada pesanan, menyalahi prosedur pun akan dia lakukan,&quot; sindirnya saat dihubungi&nbsp;jawapos.com, Rabu (23/11). Syafi&#39;i lalu menyinggung, Maruli sendiri yang masih terlilit kasus pidana dana bantuan sosial Sumatera Utara (Sumut) yang menjerat Gubernur (nonaktif) Sumut Gatot Pujo Nugroho. Dia mengungkapkan, berdasar keterangan saksi dalam sidang, Maruli menerima aliran dana untuk mengamankan kasus bansos itu. &quot;Cuma, Maruli ini&nbsp;kan&nbsp;tidak kooperatif waktu diperiksa. Tapi, sekarang dia justru melakukan penyimpangan prosedur dalam penuntutan,&quot; tegas politikus Partai Gerindra tersebut. Karena itu, dia mengkritik keras kinerja kejaksaan di bawah komando M. Prasetyo. Menurut penilaian Syafi&#39;i dan banyak pi&Acirc;&shy;hak, penegakan hukum bukan untuk menegakkan keadilan, tapi untuk menuntaskan pesanan-pesanan. &quot;Semua perilaku jaksa yang menyimpang itu banyak terjadi di zaman Prasetyo ini,&quot; ungkap legislator asal Medan tersebut. Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil juga menilai, seorang jaksa yang mengaku bernama Ahmad itu telah melanggar HAM. Apalagi memaksa meminta tanda tangan pada saat jam istirahat pasien di rumah sakit. &quot;Aparat penegak hukum tidak memperhatikan HAM yang bersangkutan (Dahlan Iskan) dan tentu ini menjadi pertanyaan, ada apa?&quot; ujarnya. Karena itu, pria asal Medan tersebut menyayangkan sikap aparat penegak hukum atau jaksa yang sewenang-wenang tersebut. &quot;Kami sayangkan. Kurang mengerti dengan situasi dan seharusnya juga memperhatikan hal-hal seperti itu,&quot; tegasnya.&nbsp; Sayang, pihak kejati Jatim lagi-lagi tidak mau memberi penjelasan tentang hal tersebut. Plt Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jatim Romy Arizyanto tiga kali ditelpon tidak mengangkat. Meskipun terdengar nada panggil. Begitu pula ketika di-SMS, dia tidak merespons.&nbsp;(atm/c5/ang)&nbsp; &nbsp;

Jaksa Kejati Jatim Langgar HAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/66309_85437_dahlan-ditahan.jpg" alt="Dahlan Iskan" width="100%">
<figcaption>Dahlan Iskan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah instansi menindaklanjuti tindakan jaksa yang menanggani perkara Dahlan Iskan. Setelah Komnas HAM, kini giliran Ombudsman yang menilai tindakan jaksa memaksa mendatangi Dahlan Iskan di rumah sakit sebagai bentul maladministrasi. Komisioner Ombudsman RI Ninik Rahayu mengatakan tindakan jaksa memaksakan Dahlan Iskan untuk tanda tangan dalam kondisi sakit tentu tidak dibenarkan. &#39;&#39;Maka itu bisa disebut bagian dari maladministrasi,&#39;&#39; kata Ninik. Senada dengan Komnas HAM, Ninik juga menyarankan pihak Dahlan Iskan menyampaikan laporan ke lembaganya. &#39;&#39;Bisa dilaporkan secara tertulis atau datang langsung,&#39;&#39; imbuhnya.&nbsp;Dari laporan itu, Ombudsman akan bekerja meminta keterangan sejumlah pihak. Senada dengan Ninik,&nbsp;Direktur Eksekutif&nbsp;Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Supriyadi Widodo Eddyono mengatakan, tindakan jaksa memaksa tersangka yang sedang sakit untuk tanda tangan itu tidak bisa dibenarkan. &#39;&#39;Kesannya kok maksa banget, sampai datang malam hari begitu,&#39;&#39; ujarnya. Dia setuju agar kasus itu dilaporkan ke Komisi Kejaksaan, Komnas HAM maupun Ombudsman. Supriyadi menilai, pemanggilan untuk saksi saja ada aturan dan kepantasannya. Dia mempertanyakan mengapa jaksa tak koordinasi terlebih dulu dengan pengacara Dahlan. &#39;&#39;Kalau kelakuan jaksa seperti itu bisa jadi motifnya untuk menghalang-halangi hak tersangka,&#39;&#39; ucapnya. Sebagaimana diketahui, Jaksa Kejati Jatim semakin menunjukkan kesewenang-wenangannya. Seorang jaksa memaksa menemui Dahlan Iskan pada Selasa malam (22/11) di Rumah Sakit Dr Soetomo. Padahal Dahlan sedang mendapat perawatan khusus dari dokter. Jaksa tak berseragam itu datang seorang diri sekitar pukul 21.00 WIB. Kepada perawat rumah sakit, jaksa yang mengaku bernama Ahmad itu dari Kejati Jatim dan harus menyampaikan surat secara langsung kepada Dahlan. Perawat langsung menolak permintaan tersebut. Sebab, Dahlan baru saja diberi obat dan tidak bisa diganggu dengan alasan apa pun. Meski sudah diberi penjelasan secara gamblang, jaksa tersebut terus memaksa agar bisa bertemu Dahlan. Tujuannya meminta tanda tangan Dahlan dan menyampaikan surat dakwaan. Perawat tetap bersikukuh melarang jaksa tersebut bertemu Dahlan secara langsung. Pihak rumah sakit kemudian menghubungi keluarga Dahlan dan tersambung dengan pengacaranya. Melalui sambungan telepon, jaksa tersebut diberi penjelasan bahwa Dahlan sejak ditetapkan sebagai tersangka sudah didampingi tim pengacara.&nbsp; &rdquo;Kalau ada apa pun, surat menyurat, harus melewati pengacara. Tidak bisa langsung kepada yang bersangkutan,&rdquo; kata Riri Purbasari Dewi, juru bicara tim kuasa hukum Dahlan. Riri sangat menyayangkan sikap Kejati Jatim tersebut. Menurut dia, sikap tersebut sudah di luar kepatutan. Sebab Dahlan sedang menjalani perawatan medis. Tapi meski sudah dijelaskan oleh pihak rumah sakit, masih tetap memaksa untuk menemuinya. Dia malah mempertanyakan motif jaksa sehingga memaksa untuk bertemu Dahlan. Pengacara yang mantan model itu menjelaskan, saat ini Dahlan sedang menjalani pemeriksaan kesehatan secara khusus. Pemeriksaan itu dilakukan untuk mengevaluasi kondisi kesehatannya setelah menjalani pemeriksaan maraton beberapa waktu lalu.&nbsp; Seharusnya Dahlan sudah check up rutin ke Tianjin, Tiongkok. Hal itu dilakukan untuk memantau apakah ada virus atau bakteri yang berkembang pasca transplantasi. &ldquo;Karena sejak operasi ganti hati, Pak Dahlan tidak boleh sakit mengingat sistem kekebalan tubuhnya di bawah orang normal,&rdquo; jelasnya. (atm)

Ombusman: Tindakan Jaksa Ngotot Bertemu Dahlan di RS Maladministrasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#savedahlaniskan

Berita Terkini