<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/18/JKT_Saut-Situmorang-Diperiksa-Terkait-Kasus-SYL_Salman-Toyibi6-604319661.jpg" alt="Mantan Wakil Ketua KPK periode tahun 2015-2019 Saut Situmorang." width="100%">
<figcaption>Mantan Wakil Ketua KPK periode tahun 2015-2019 Saut Situmorang.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang, mengingatkan lembaga antirasuah tidak boleh ragu menjerat siapa saja yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat (Kalbar). Termasuk dugaan keterlibatan Gubernur Kalbar, Ria Norsan, yang namanya terseret dalam perkara tersebut.</p> <p>&ldquo;Kalau dipanggil karena kekuatan buktinya, ya gimana juga. Kan itu ongkos tiket saja bolak-balik sudah berapa,&rdquo; kata Saut kepada wartawan, Rabu (27/8).</p> <p>Ia meyakini, KPK serius mengusut tuntas kasus dugaan korupsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mempawah yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp 40 miliar. Saut menduga kuat, penyidik sudah menemukan bukti keterlibatan Ria Norsan.</p> <p>&ldquo;Saya pikir KPK serius dan KPK sudah melihat bukti, kayaknya begitu menurut saya,&rdquo; ucapnya.</p> <p>Saut juga menyoroti langkah KPK yang telah menggeledah sejumlah lokasi di Kalimantan Barat serta memeriksa Ria Norsan selama 12 jam pada Kamis (21/8). Bagi dia, hal itu menandakan adanya jejak peran sang gubernur dalam perkara tersebut.</p> <p>&ldquo;Nanti tinggal klarifikasi, ditunggu saja. Jadi dikawal supaya sesuai dengan apa yang dimaksud Pak Prabowo (Presiden Prabowo Subianto): saya kejar koruptor sampai ke ujung dunia,&rdquo; tegas Saut.</p> <p>Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah rekening milik Ria Norsan telah diblokir penyidik KPK. Selain itu, sejak April 2025, tim penyidik juga telah melakukan penggeledahan di 16 lokasi di Mempawah, Sanggau, dan Pontianak.</p> <p>Kasus korupsi yang sedang diusut terkait proyek pembangunan jalan saat Ria Norsan masih menjabat Bupati Mempawah. Hal ini dibenarkan Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur.</p> <p>&ldquo;Saya kasih gambaran, perkara ini terjadi ketika yang bersangkutan masih jadi Bupati Mempawah sebelum jadi gubernur. Perkara proyek jalan,&rdquo; ucap Asep di Gedung KPK, Jumat (22/8).</p> <p>Sejauh ini, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus tersebut, terdiri dari dua penyelenggara negara dan satu pihak swasta. Namun, KPK belum mengungkap secara rinci identitas pihak-pihak yang menyadang status tersangka.</p> <p>&nbsp;</p>

Mantan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, ingatkan KPK untuk serius usut dugaan korupsi proyek jalan di Mempawah, Kalbar.

Eks Pimpinan Ingatkan KPK Tak Ragu Usut Dugaan Korupsi Proyek Jalan Mempawah

<div dir="auto">&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/31/Abraham-Samad-dan-Saut-ke-kpk-1448986432.jpg" alt="Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad bersama para aktivis mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis (31/10).  (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad bersama para aktivis mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis (31/10).  (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad bersama para aktivis mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis (31/10). Kedatangan mereka untuk menagih komitmen KPK dalam mengusut kasus dugaan korupsi, yang diduga melibatkan keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).</p> <div dir="auto">Samad mengungkapkan, sejumlah masyarakat sipil telah melaporkan dugaan korupsi keluarga Jokowi. Seperti, laporan yang telah disampaikan Dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun terkait penggunaan jet pribadi putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu sudah dilaporkan dua tahun yang lalu. Kemudian kasus yang dilaporkan Pak Petrus dari TPDI. Kemudian dari teman-teman lain, Pak Marwan. Kemudian kasus-kasus yang dilaporkan, yang tadi kita diskusikan adalah kasus-kasus yang diduga, diduga melibatkan keluarga Mulyono," kata Samad.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Samad mengaku, pihaknya menanyakan langsung kepada Pimpinan KPK perihal tindaklanjut dari pelaporan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita mempertanyakan kepada pimpinan KPK sejauh mana kasus-kasus ini ditindaklanjuti. Karena kita melihat ada rentang waktu yang sudah cukup lama ya," tegas Samad.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Samad menyebut, penanganan itu sudah cukup lama. Bahkan, idealnya laporan itu telah pada tingkat penyelidikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebagai mantan pimpinan KPK saya bisa menghitung bahwa ini sudah cukup lama, kelihatannya harusnya ya kalau ideal itu sudah bisa ditingkatkan ke penyelidikan," ucap Samad.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015256698/ridwan-kamil-sudah-hubungi-prabowo-jokowi-hingga-anies-untuk-bertemu-tapi-masih-menunggu-jadwal">Ridwan Kamil Sudah Hubungi Prabowo, Jokowi, hingga Anies untuk Bertemu, tapi Masih Menunggu Jadwal</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan yang sama, mantan Wakil Ketua KPK Saut Sitomorang menyatakan, dirinya mendukung penuh Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan pemberantasan korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi kita <em>excited</em>, kita <em>excited</em> datang kemari selain memang tadi sudah disampaikan melaporkan hal tadi itu. Kedua, kita <em>excited</em> dengan presiden baru yang memberi harapan besar terhadap negeri ini," pungkas Saut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan itu, Abraham Samad dan Saut juga tampat ditemani oleh sejumlah aktivis mereka di antaranya Said Didu, hingga Roy Suryo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Sebagai mantan pimpinan KPK saya bisa menghitung bahwa ini sudah cukup lama, kelihatannya harusnya ya kalau ideal itu sudah penyelidikan

Abraham Samad Dkk Tagih Komitmen KPK Tindaklanjuti Dugaan Korupsi Keluarga Jokowi 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/05/30_sitor_1-4087320939.jpg" alt="ILUSTRASI. (NINA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. (NINA/JAWA POS)</figcaption>
</figure> <p>Dalam sebuah percakapan santai sambil makan malam di rumah seorang penerjemah sastra Indonesia di sebuah kota Selandia Baru pada pertengahan 1990-an, penerjemah bangsa Belanda itu menyatakan bahwa dari keseluruhan cerpen karya Sitor Situmorang, bagi dia, hanya cerpen-cerpennya yang berlatar budaya Batak yang dianggapnya paling menarik, paling menjadi. Informasi bersifat antropologis-historis tentang budaya Batak (Toba) yang diberikan cerpen-cerpen tersebut adalah unsur tekstual yang paling penting bagi pembaca, terutama pembaca asing non-Batak seperti pembaca Belanda, demikian alasannya. Cerpen Ibu Pergi ke Surga adalah contoh yang paling representatif. Penerjemah bangsa Belanda ini adalah satu-satunya penerjemah yang paling banyak menerjemahkan puisi dan cerpen Sitor ke dalam bahasa Belanda.</p> <p>Saya membantahnya. Saya katakan justru cerpen-cerpen Sitor yang berlatar belakang Eropa, terutama Prancis, yang paling menarik. Di samping gaya penulisan impresionistik cerpen-cerpen tersebut &ndash;yang baru pada cerpen-cerpen Sitor muncul kali pertama di sastra Indonesia, bahkan di sastra Barat pun gaya penulisan ini masih baru di tahun-tahun Sitor menuliskannya&ndash; bahwa Sitor menulis cerpen-cerpennya dengan berlatar Eropa yang berkomentar tentang kehidupan Barat/Eropa adalah sebuah hal baru dalam sastra yang sekarang dikenal sebagai sastra pascakolonial, terutama dalam sejarah sastra Indonesia. Cerpen-cerpen Sitor yang berlatar budaya Batak sangat menarik si penerjemah Belanda itu (tanpa memperhitungkan estetik tidaknya cara penulisannya, misalnya) lebih banyak menunjukkan politik selera baca si penerjemah Belanda itu sendiri ketimbang esensi dari cerpen-cerpen tersebut. Orientalisme politik selera baca si penerjemah Belanda tersebut memandang eksotisme budaya non-Eropa Batak dalam cerpen sebagai satu-satunya unsur yang menentukan menarik tidaknya cerpen karangan sastrawan non-Eropa Batak bernama Sitor Situmorang.</p> <p>Percakapan di atas juga menunjukkan satu hal penting lain dalam biografi kepengarangan Sitor Situmorang, yaitu bahwa inilah satu-satunya percakapan tentang cerpen Sitor yang pernah saya alami, terutama dengan pengamat sastra Indonesia berbangsa asing. Biasanya percakapan selalu tentang puisi Sitor atau Sitor sebagai penyair. Sitor Situmorang sebagai cerpenis adalah sebuah topik yang sangat langka dibincangkan, apalagi dituliskan dalam sejarah sastra Indonesia. Seakan-akan Sitor tidak pernah menulis cerpen, seakan-akan cerpennya, bagi mereka yang tahu tentangnya atau pernah membacanya, tidak semenarik puisinya, tidak sekelas dengan puisinya. Absennya percakapan tentang cerpen Sitor atau Sitor sebagai cerpenis dalam sejarah sastra Indonesia makin terasa ironis-tragis, terutama dalam konteks peristiwa perayaan 100 tahun maestro dari tepi Danau Toba, Tanah Batak, ini saat ini di mana yang dirayakan adalah sosok Sitor sebagai penyair seperti terlihat misalnya dalam pengadaan Sayembara Kritik Puisi Kalam 2024 dan acara-acara pembacaan puisi Sitor dari Tanah Batak sendiri sampai Jakarta.</p> <p>Absennya percakapan tentang Sitor sebagai cerpenis dalam sejarah sastra Indonesia baru-baru ini juga diungkapkan Achmad Fawaid dalam naskah pracetak bukunya yang diberi judul sementara Politik Estetika Sitor Situmorang: Trilogi Mimesis dalam Ibu Pergi ke Surga (1950&ndash;1981). Dalam naskahnya yang khusus membicarakan satu cerpen Sitor berjudul Ibu Pergi ke Surga itu, Fawaid mencatat bahwa bukan saja ada tendensi untuk melupakan posisi Sitor sebagai cerpenis, tapi bahkan terdapat fenomena melupakan Sitor dengan sengaja sebagai sastrawan dalam sejarah sastra Indonesia! Beberapa buku yang disebutkannya sebagai melupakan nama Sitor Situmorang itu adalah Ketika Kata Ketika Warna (1995) dan Horison Sastra Indonesia (2002) yang keduanya disusun dan diterbitkan oleh &rdquo;Kelompok Horison&rdquo;-nya Taufiq Ismail, 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh (2014) yang juga disusun &rdquo;Kelompok Horison&rdquo;, serta Di Negeri Orang: Puisi Penyair Indonesia Eksil (2002). Terakhir, Fawaid menyatakan &rdquo;Demikian pula, catatan sejarah Maman S. Mahayana, Bermain dengan Cerpen: Apresiasi dan Kritik Cerpen Indonesia (2006), juga tidak menyebut Sitor dalam daftar pengarang cerpen angkatan 1945 sampai 1980-an&rdquo;.</p> <p>Fawaid menganggap terjadinya lupa historis atas eksistensi Sitor Situmorang, terutama sebagai cerpenis dalam percakapan sastra Indonesia, mungkin disebabkan oleh fakta bahwa Sitor menulis jauh lebih banyak puisi ketimbang cerpen, yaitu &rdquo;lebih dari 650 judul&rdquo; puisi dibanding cuma 23 cerpen. Mudah-mudahan memang demikianlah adanya.</p> <p>Tapi, bagaimanapun posisi Sitor sebagai cerpenis harus mulai dibicarakan dengan serius, terutama dalam konteks kritik sastra akademik. Apa yang dilakukan Achmad Fawaid dengan pembicaraan yang sangat teoretis akademik dalam naskahnya tersebut patut diacungi jempol dan diikuti oleh lebih banyak peneliti lainnya. Tapi, pembicaraan tersebut nanti jangan didominasi oleh orientalisme cara berpikir seperti yang ditunjukkan oleh si penerjemah Belanda di atas, yang mengorbankan estetika cerpen demi merayakan lokalitas budaya lokal yang tak lebih daripada sekadar eksotisme kolonial yang masih kuat mewarnai pembicaraan atas sastra Indonesia, terutama yang dilakukan oleh kaum Indonesianis. Sitor adalah salah seorang cerpenis utama Indonesia, setara dengan Pramoedya Ananta Toer atau A.A. Navis, dan pembicaraan atas Sitor sebagai cerpenis akan melengkapi sosoknya sebagai sastrawan yang saat ini terasa timpang kurang lengkap. Hal ini juga akan mengurangi krisis pembicaraan atas cerpen Indonesia dalam sejarah sastra Indonesia yang sampai saat ini masih didominasi oleh pembicaraan atas puisi dan novel seolah cerpen itu bukan salah satu genre sastra! <strong>(*)</strong></p> <p><strong><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/halte/015140147/ludruk-setelah-cak-edy">Ludruk setelah Cak Edy</a></strong></strong></p> <p>---</p> <p><strong>SAUT SITUMORANG</strong>, <em>Penyair</em></p>

Dari keseluruhan cerpen karya Sitor Situmorang, hanya cerpen-cerpennya yang berlatar budaya Batak yang dianggapnya paling menarik.

Sitor sebagai Cerpenis

<div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/18/JKT_Saut-Situmorang-Diperiksa-Terkait-Kasus-SYL_Salman-Toyibi4-1510365902.jpg" alt="Mantan Wakil Ketua KPK periode tahun 2015-2019 Saut Situmorang usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (17/10/2023)." width="100%">
<figcaption>Mantan Wakil Ketua KPK periode tahun 2015-2019 Saut Situmorang usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (17/10/2023).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang merespons putusan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku terhadap Firli Bahuri. Dewan Pengawas (Dewas) KPK hanya memerintahkan Firli Bahuri untuk mengundurkan diri, bukan justru memecat atau memberhentikan tidak dengan hormat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saut menilai, itu merupakan bentuk dari kelemahan KPK. Sebab, Dewas KPK tidak diperkenankan untuk memecat Pimpinan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menurut Peraturan Dewas KPK 02 pasal 9, pasal 10 (4) dalam hal sanksi berat memang diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai Dewan Pengawas dan Pimpinan. Sedangkan, sanksi berat untuk pegawai pasal 10 (5) huruf c diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai komisi pemberantasan korupsi. Jadi berbeda antara untuk Dewan/Pimpinan dan pegawai," kata Saut kepada JawaPos.com, Rabu (27/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Inilah hancurnya KPK dengan UU 19/2019 itu muncul dimana Peraturan Dewas yang tidak egaliter sanksi berat untuk Pimpinan dan Pegawai berbeda," cetusnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebelumnya,&nbsp;Firli Bahuri terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku, karena melakukan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan mantan Menteri Pertanian (Mentan)&nbsp;Syahrul Yasin Limpo yang perkaranya sedang ditangani KPK. Dewas KPK menjatuhkan sanksi berat terhadap Firli Bahuri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menjatuhkan sanksi berat kepada terperiksa (Firli Bahuri) berupa diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean membacakan putusan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku di Gedung ACLC KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (26/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana pertimbangan Majelis Etik Dewas KPK, Firli terbukti melanggar tiga dugaan pelanggaran kode etik. Pertama, terkait pertemuan antara Firli dengan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013660790/pinjam-rumah-sewaan-alex-tirta-di-kertanegara-firli-bahuri-minta-dipasangkan-internet">Pinjam Rumah Sewaan Alex Tirta di Kertanegara, Firli Bahuri Minta Dipasangkan Internet</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua,&nbsp;terkait ketidakjujuran Firli Bahuri dalam pengisian Laporan Harta Penyelenggara Negara (LHKPN), dan ketiga,&nbsp;penyewaan rumah di Jalan Kertanegara.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Dalam menjatuhkan sanksi etik ini, Dewas KPK mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Tumpak menyatakan tidak ada hal yang meringankan terhadap Firli Bahuri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara hal yang memberatkan, Firli Bahuri tidak mengakui perbuatannya, tidak hadir dalam persidangan kode etik dan pedoman perilaku tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, serta berusaha memperlembat jalannya persidangan&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebagai ketua dan anggota KPK seharusnya menjadi contoh dalam mengimplrmentasikan kode etok, tetapi malah berperilaku sebaliknya," pungkas Tumpak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Firli Bahuri terbukti melanggar Pasal 4 ayat (2) huruf a, Pasal 4 ayat (1) huruf j dan Pasal 8 huruf e Peraturan Dewan Pengawas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Saut menilai, itu merupakan bentuk dari kelemahan KPK. Sebab, Dewas KPK tidak diperkenankan untuk memecat Pimpinan KPK.

Terbukti Langgar Etik Firli Bahuri Tak Dipecat, Saut: Inilah Hancurnya KPK

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/18/JKT_Saut-Situmorang-Diperiksa-Terkait-Kasus-SYL_Salman-Toyibi3-2766754560.jpg" alt="Mantan Wakil Ketua KPK periode tahun 2015-2019 Saut Situmorang usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (17/10/2023)." width="100%">
<figcaption>Mantan Wakil Ketua KPK periode tahun 2015-2019 Saut Situmorang usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (17/10/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Penyidik gabungan Subdittipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya&nbsp;dan Dittipidkor Bareskrim Polri terus melengkap berkas penyidikan&nbsp;kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Ketua KPK non-aktif Firli Bahuri. Untuk melengkapi berbagai bukti yang ada, penyidik memeriksa delapan orang saksi terkait kasus tersebut.</p> <p>Terkait hal ini, Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi (Wadirtipidkor) Bareskrim Polri Kombes Pol. Arief Adiharsa di Jakarta, Kamis (30/11), menyebut dua dari delapan saksi diperiksa di Bareskrim Polri.<br /><br />&ldquo;Pemeriksaan di Tipidkor Bareskrim Polri dua saksi, yakni Thony Saut Situmorang dan Tin Latifa,&rdquo; kata Arief.</p> <p>Thony Saut Situmorang, mantan Pimpinan KPK, sedangkan Tin Latifa merupakan saksi dari Kementerian Pertanian, menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri mulai pukul 10.00 WIB.<br /><br />Sedangkan enam saksi lainnya, diperiksa di ruang pemeriksaan Subdit Tipidko Ditreskrimsus Polda Metro Jaya lantai 21 Gedung Promoter.<br /><br />Pemeriksaan para saksi tersebut&nbsp;merupakan kelanjutan dari pemeriksaan saksi lainnya, setelah penyidik menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka pada Rabu (22/11).<br /><br />Sehari sebelumnya, penyidik memeriksa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) bersama sejumlah saksi lainnya, dua di antaranya Sekjen Kementerian Pertanian&nbsp;Kasdi Subagyono dan Direktur Kementan M Hatta, di Bareskrim Polri. Adapun ketiganya berstatus tersangka tindak pidana korupsi di KPK.<br /><br />Selain memeriksa saksi-saksi, penyidik juga telah memanggil Firli Bahuri untuk diperiksa sebagai tersangka pada Jumat (1/12) esok.<br /><br />Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (28/11) menyebut pihaknya telah melayangkan surat panggilan kepada Firli Bahur pada 28 November 2023.</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013345814/cara-mengurus-kartu-atm-yang-hilang-pastikan-sesuai-dengan-prosedur-agar-keamanan-terjamin">Cara Mengurus Kartu ATM yang Hilang, Pastikan Sesuai dengan Prosedur agar Keamanan Terjamin</a></strong><br /><br />Adapun pemeriksaan tersebut akan dilakukan pada pukul 09.00 WIB di Ruang Riksa Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri.<br /><br />&ldquo;Pemeriksaan tersebut akan dilakukan oleh penyidik gabungan Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Dittipidkor Bareskrim Polri," kata Trunoyudo.<br /><br />Polda Metro Jaya menetapkan Firli Bahuri (FB) sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 e atau Pasal 12 B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 65 KUHP, yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada sekira tahun 2020 sampai 2023.<br /><br />Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak menyebutkan bahwa penetapan tersangka tersebut setelah dilakukan gelar perkara pada hari yang sama, Rabu (22/11).<br /><br /></p>

Thony Saut Situmorang, mantan Pimpinan KPK, sedangkan Tin Latifa saksi dari Kementerian Pertanian, menjalani pemeriksaan di Bareskrim

Lengkapi Berkas Penyidikan Dugaan Pemerasan Firli Bahuri, Penyidik Gabungan Polda dan Bareskrim Periksa Eks Pimpinan KPK Saut Situmorang

<p><strong>&nbsp;</strong></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/24/IMG-20230924-WA0028-3884290416.jpg" alt="Pasangan bacapres dan bacawapres Anies-Cak Imin (Amin) di kawasan Monumen Mandala Pembebasan Irian Barat, Jalan Jenderal Sudirman Kota Makassar, Minggu (24/9)." width="100%">
<figcaption>Pasangan bacapres dan bacawapres Anies-Cak Imin (Amin) di kawasan Monumen Mandala Pembebasan Irian Barat, Jalan Jenderal Sudirman Kota Makassar, Minggu (24/9).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Calon Presiden RI nomor urut tiga, Anies Baswedan menyebut bahwa ada tiga nama mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bergabung dalam komposisi Tim Nasional (Timnas) pemenangan Anies-Muhaimin (Amin) pada pilpres 2024.</p> <div dir="auto">Ketiga mantan pimpinan KPK dari lintas periode diakui Anies, bersedia bergabung dalam tim pemenangannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anies menyebut bahwa tokoh-tokoh mantan pimpinan lembaga anti rasuah yang bergabung dalam Timnas Amin itu, diakuinya pernah bekerja untuk perubahan dalam berbagai sektor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Justru anggota yang menjadi anggota timnas adalah pribadi-pribadi yang selama ini sudah bekerja untuk perubahan di berbagai sektor," kata Anies seperti dikutip dari Antara, Rabu (22/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun sosok yang dimaksudkan oleh Anies Baswedan itu adalah Abraham Samad, Bambang Widjojanto dan Saut Situmorang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketiga bekas pimpinan lembaga anti rasuah di negara ini tersebut akan menduduki posisi dewan pakar dalam Timnas Amin atau tim pemenangan nasional pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013315634/polri-tangkap-4-teroris-di-riau-perannya-mau-bikin-rusuh-pemilu-2024-dan-amaliyah-saat-nataru">Polri Tangkap 4 Teroris di Riau, Perannya Mau Bikin Rusuh Pemilu 2024 dan Amaliyah saat Nataru</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anies menyebut bergabungnya mantan pimpinan komisi antirasuah lantaran memiliki kesamaan dalam cara pandang dengan jajaran di Koalisi Perubahan terkait dengan konsep perubahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, ketiganya kemudian berkumpul menjadi satu kesatuan sebagai Tim pemenangan nasional (Timnas) Amin (Anies-Muhaimin) untuk Pilpres 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Timnas Amin, begitu sebutan struktural tim pemenangan nasional pasangan calon presiden dan wakil presiden, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Timnas Amin juga menyatakan bahwa pihaknya sudah sangat siap bergerak merealisasikan perubahan bagi Indonesia yang lebih baik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, yang berkumpul adalah orang-orang yang ingin perubahan untuk Indonesia lebih adil dan lebih makmur," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Senin (13/11) lalu telah menetapkan secara resmi tiga bakal calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, KPU juga sudah menetapkan nomor urut masing-masing kandidat juara, Senin (14/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya itu, sehari setelahnya KPU juga sudah menetapkan nomor urut masing-masing pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar secara resmi akan menggunakan nomor urut satu, kemudian disusul dengan paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang mendapatkan nomor urut dua. Sedangkan paslon Ganjar-Mahfud MD dengan nomor urut tiga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Justru anggota yang menjadi anggota timnas adalah pribadi-pribadi yang selama ini sudah bekerja untuk perubahan di berbagai sektor,"

Mantan Pimpinan KPK Abraham Samad-Saut Situmorang Gabung Timnas Amin, Anies: Sama-sama Ingin Perubahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/15/Deklarasi-susunan-tim-kampanye-nasional-Anies-Muhaimin-Dery-Ridwansah-4-3981171173.jpg" alt="Calon presiden dan wakil presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bersama Kapten Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Muhammad Syaugi Alaydrus berjabat tangan saat deklarasi susunan tim kampany" width="100%">
<figcaption>Calon presiden dan wakil presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bersama Kapten Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Muhammad Syaugi Alaydrus berjabat tangan saat deklarasi susunan tim kampany</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Calon presiden Anies Baswedan menyebutkan tiga nama mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergabung dalam Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Anies-Muhaimin (AMIN) pada Pemilu 2024.</p> <p>"Justru anggota yang menjadi anggota timnas adalah pribadi-pribadi yang selama ini sudah bekerja untuk perubahan di berbagai sektor," kata Anies di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Rabu (22/11).</p> <p>Sosok-sosok yang dimaksud Anies adalah Abraham Samad, Bambang Widjojanto, dan Saut Situmorang. Ketiganya mengisi posisi anggota Dewan Pakar.</p> <p>Anies menyebut bergabungnya mantan pimpinan komisi antirasuah lantaran memiliki kesamaan dalam cara pandang dengan jajaran di Koalisi Perubahan terkait dengan konsep perubahan. Oleh karena itu, ketiganya kemudian berkumpul menjadi satu kesatuan sebagai Timnas AMIN.</p> <p>Timnas AMIN menyatakan bahwa pihaknya saat ini siap bergerak merealisasikan perubahan bagi Indonesia ke arah yang lebih baik. Hal itu telah menjadi tujuan bersama.</p> <p>"Jadi, yang berkumpul adalah orang-orang yang ingin perubahan untuk Indonesia lebih adil dan lebih makmur," pungkas Anies.</p>

Sosok-sosok yang dimaksud Anies adalah Abraham Samad, Bambang Widjojanto, dan Saut Situmorang. Ketiganya mengisi posisi anggota Dewan Pakar.

3 Mantan Pimpinan KPK Gabung Timnas Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Isi Posisi Anggota Dewan Pakar

<div class="content-wrapper"> <section class="content"> <div id="modal-view-berita" class="modal fade in"> <div class="modal-dialog modal-lg"> <div class="modal-content"> <div class="modal-body"> <div class="row"> <div class="col-md-12"> <div class="box flat box-primary"> <div class="box-body"> <div class="form-group"> <h3> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/11/79_sa_1-1461136507.jpg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure> </h3> <h3>Puisi</h3> <p>tidak takut pistol polisi, tidak takut bayonet tentara</p> <p>tidak takut presiden, tidak takut DPR, tidak takut Mahkamah Agung</p> <p>tidak takut surat kabar, tidak takut televisi, tidak takut radio</p> <p>tidak takut Tap MPRS 1966, tidak takut UU ITE, tidak takut KUHP</p> <p>tidak takut parpol, tidak takut golput</p> <p>tidak takut pemilu, tidak takut referendum</p> <p>tidak takut FPI, tidak takut Pemuda Pancasila, tidak takut Banser</p> <p>tidak takut UUD 45, tidak takut Pancasila</p> <p>tidak takut Burung Garuda, tidak takut burung pipit</p> <p>tidak takut film pengkhianatan G30S/PKI</p> <p>tidak takut satpol, tidak takut satpam</p> <p>tidak takut Sipelebegu, tidak takut komunis, tidak takut fascis</p> <p>tidak takut rektor, tidak takut dekan, tidak takut dosen</p> <p>tidak takut menwa, tidak takut menwi</p> <p class="class-paragraph">tidak takut Facebook, tidak takut Twitter, tidak takut blog</p> <p>tidak takut Tuhan, tidak takut malaikat, tidak takut setan</p> <p>tidak takut tidak masuk surga, tidak takut tidak masuk neraka</p> <p>tidak takut jatuh cinta, tidak takut terjatuh dari cinta</p> <p>tidak takut kawin, tidak takut cerai</p> <p>tidak takut lapar, tidak takut kenyang</p> <p>tidak takut sukamiskin, tidak takut sukakaya</p> <p>tidak takut LGBTQ</p> <p>tidak takut IMF, tidak takut Bank Dunia, tidak takut WTO</p> <p>tidak takut langit, tidak takut bumi</p> <p>tidak takut air, tidak takut tanah, tidak takut api, tidak takut udara</p> <p>tidak takut laut, tidak takut gunung, tidak takut danau, tidak takut sungai</p> <p>tidak takut merah, tidak takut putih, tidak takut hitam</p> <p>tidak takut cicak tanah, tidak takut cicak rumah, tidak takut cicak langit</p> <p>tidak takut lirik, tidak takut epik</p> <p class="class-paragraph">tidak takut reggae, tidak takut rock n roll, tidak takut dangdut</p> <p>tidak takut trotoar jalan, tidak takut zebra-cross jalan</p> <p>tidak takut jalan-jalan</p> <p>tidak takut Tembok China, tidak takut tembok keraton</p> <p>tidak takut bulan purnama, tidak takut bulan gerhana</p> <p>tidak takut bapak, tidak takut ayah</p> <p>tidak takut tidak, tidak takut takut</p> <p>tidak pernah takut, tidak akan takut</p> <p><br />tapi takut Ibu!</p> <p>---</p> <h3>Mamakku</h3> <p><br />1.</p> <p>Sebuah foto tua</p> <p>kita bertiga &ndash;</p> <p>kau, aku dan suamimu</p> <p class="class-paragraph"><br />&rsquo;&rsquo;agar kalau nanti dia besar</p> <p>anakku tahu wajah ibunya&rdquo;</p> <p><br />katamu</p> <p>sambil mengelus perutmu</p> <p>yang besar yang berisi aku itu</p> <p>&nbsp;</p> <p>2.</p> <p>&rsquo;&rsquo;Mamak gak pandai bercerita, anakku&rdquo;</p> <p><br />maka sang anak pun tumbuh dewasa</p> <p>dan jadi tukang cerita</p> <p><br />ke mana-mana dia bercerita tentang ibunya</p> <p><br />3.</p> <p>Ibu, lihatlah anakmu</p> <p>menangis sendiri di kuburanmu!</p> <p><br />jangkrik dan burung malam tiba-tiba jadi diam</p> <p class="class-paragraph"><br />4.</p> <p>Yang paling berharga</p> <p>dari semua cerita tentangmu</p> <p>adalah kenangan &ndash;</p> <br />Ibu! <p>---</p> <h3>Saut kecil! Saut kecil! Di mana kau? Ke mana kau pergi?</h3> <p>Tadi dia di halaman. Main hujan sendirian. Katanya menunggu Ibu. Ibu pergi ke langit. Nanti kalau Ibu pulang akan bawa layangan biar dia bisa main layangan di lapangan. Setelah reda hujan...</p> <p><br />Saut kecil, Saut kecil, jangan menangis. Masuklah ke rumah. Nanti kau masuk angin.</p> <p>Aku menunggu Ibu. Aku mau pergi ke langit mencari Ibu. Aku mau tanya semua malaikat dan Tuhan di mana Ibu. Aku rindu sama Ibu...</p> <p><br />Saut kecil, Saut kecil...</p> <p>---</p> <p><strong>SAUT SITUMORANG</strong>, Lahir di Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Buku-buku terbarunya, antara lain, Kotbah Hari Minggu (cerpen/2016), Negeri Terluka (puisi/2020), serta Sastra dan Film (esai/2022)</p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </section> </div>

tidak takut pistol polisi, tidak takut bayonet tentara

tidak takut presiden, tidak takut DPR, tidak takut Mahkamah Agung

Sajak Saut Situmorang: Puisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/18/JKT_Saut-Situmorang-Diperiksa-Terkait-Kasus-SYL_Salman-Toyibi4-1510365902.jpg" alt="Mantan Wakil Ketua KPK periode tahun 2015-2019 Saut Situmorang usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (17/10/2023)." width="100%">
<figcaption>Mantan Wakil Ketua KPK periode tahun 2015-2019 Saut Situmorang usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (17/10/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Rumah yang diduga disewa Ketua KPK Firli Bahuri di Jalan Kertanegara 46, Jakarta, memantik sorotan. Apalagi, tarif sewa rumah itu disebut mencapai Rp 650 juta setahun. Sejumlah kalangan mendesak Polda Metro Jaya mengusut potensi kasus gratifikasi di balik rumah tersebut.</p> <p>Wakil Ketua KPK 2015&ndash;2019 Saut Situmorang mengatakan, jika informasi soal sewa itu benar, maka Firli berpotensi melakukan gratifikasi.</p> <p>Sebab, pimpinan KPK dilarang keras menerima fasilitas di luar yang dibiayai oleh anggaran KPK. "Rp 650 juta itu bukan angka yang kecil," katanya kepada <em>Jawa Pos</em> kemarin (1/11).</p> <p>Dia menyebut, selama dirinya menjabat di KPK, larangan menerima fasilitas di luar ketentuan sudah sangat tegas. &rsquo;&rsquo;Bahkan, ketika saya menikahkan anak, tamu yang ngasih uang Rp 1 juta atau lebih harus dilaporkan. Dan, dikembalikan ke negara,&rsquo;&rsquo; kenangnya.</p> <p>Dia menilai penerimaan Firli atas fasilitas rumah di Kertanegara itu sangat bertentangan. Pun jika Firli ternyata membayar sendiri uang sewanya, itu tidak masuk akal. Sebab, sepengetahuannya, fasilitas rumah untuk pimpinan KPK tidak sampai di angka itu. Karena itu, Saut berharap Polda mengusut duduk perkara rumah tersebut.</p> <p>Organisasi antikorupsi Indonesia Memanggil (IM57+) juga meminta rumah di Jalan Kertanegara diusut. Pertama, soal sebutan safe house untuk rumah itu. &rsquo;&rsquo;Di KPK sendiri, safe house merupakan tempat tersembunyi untuk mendukung operasi intelijen dan surveillance,&rsquo;&rsquo; papar Ketua IM57+ M. Praswad Nugraha kemarin.</p> <p>Rumah itu juga harus tercatat dalam aset KPK dan dibiayai APBN. Namun, lokasinya harus sangat rahasia hingga tidak semua penyidik mengetahui.</p> <p>Praswad menduga, rumah tersebut digunakan Firli untuk bertemu pejabat terkait kasus yang ditangani KPK. Namun, menurut dia, sebutan safe house juga tidak tepat. Sebab, rumah itu tidak masuk dalam LHKPN dan bukan digunakan untuk mendukung operasi intelijen KPK. Rumah itu lebih tepat disebut lobby house karena diduga menjadi tempat terjadinya negosiasi.</p> <p>Sementara itu, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menuturkan, banyak yang harus didalami terkait Alex Tirta dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat ketua KPK. Alex Tirta diduga orang yang menyewakan rumah di Jalan Kertanegara untuk Firli.</p> <p>Namun, dalam keterangan tertulis, Alex membantah tuduhan itu. Dia mengatakan pernah menyewa rumah tersebut, lalu dialihsewakan kepada Firli. Alex mengaku hanya perantara alih sewa antara Firli dan pemilik rumah. &rsquo;&rsquo;Apakah Firli ini sudah menganggap Rp 650 juta itu uang kecil. Hingga menyewa setahun sekali senilai itu hanya untuk singgah,&rsquo;&rsquo; kata Boyamin.</p> <p>Kalau seperti itu, lanjutnya, berarti Firli sudah kaya raya. Seberapa kaya itu yang jadi pertanyaan. &rsquo;&rsquo;Walau dianggap uang kecil, seharusnya tetap dilaporkan ke LHKPN. Karena perlu dicatat. Misal, kekayaannya berapa berkurang Rp 650 juta untuk menyewa. Harus ada jejak begitu. Kalau enggak, patut dicurigai,&rsquo;&rsquo; terangnya.</p> <p class="class-paragraph">Menurut dia, Polda Metro Jaya yang telah memeriksa lebih dari 55 saksi semestinya dengan jumlah itu cukup untuk mendapatkan barang bukti. Pemeriksaan terhadap Alex Tirta seharusnya menjadi puncaknya. &rsquo;&rsquo;Sehingga Kamis atau Jumat bisa melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka, sekaligus memberikan kepastian hukum,&rsquo;&rsquo; jelasnya.</p> <p>Kemarin SYL juga sempat menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Dia datang seorang diri pukul 12.58 WIB dan keluar dari ruang pemeriksaan pukul 16.23 WIB. SYL kembali irit bicara saat ditanya penyerahan uang kepada Firli. &rsquo;&rsquo;Tanya ke penyidik,&rsquo;&rsquo; ucapnya.</p> <p>Sementara itu, Tirta Juwana Darmadji alias Alex Tirta mangkir dari panggilan penyidik Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dengan alasan sakit. Ketua harian PP PBSI itu diagendakan menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan pemerasan pimpinan (KPK) terhadap eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.</p> <p>Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak menyatakan, sekira pukul 13.45 WIB penasihat hukum Alex Tirta tiba di gedung Promoter lantai 21 (ruang riksa Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya) untuk menginfokan kepada penyidik bahwa kliennya berhalangan hadir. "Alex Tirta seharusnya menjalani pemeriksaan hari ini (kemarin, Red) pukul 14.00 WIB, tapi tidak hadir karena alasan kesehatan," kata Ade Safri kemarin.</p> <p>Sebagaimana diketahui, penyidik menjadwalkan pemeriksaan tiga saksi terkait kasus dugaan pemerasaan mantan Mentan. Yakni, Alex Tirta, eks ajudan Mentan, dan 1 saksi lainnya. Alex diperiksa terkait rumah di Jalan Kertanegara Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang sempat digeledah terkait kasus itu. Rumah tersebut diduga menjadi lokasi pertemuan Firli-SYL. <strong>(elo/idr/ygi/c18/oni)</strong></p>

Rumah yang diduga disewa Ketua KPK Firli Bahuri di Jalan Kertanegara 46, Jakarta, memantik sorotan.  Harga sewanya Rp 650 juta.

Harga Sewa Safe House Firli Bahuri Rp 650 Juta, Polda Metro Jaya Didesak Usut Sumber Uangnya

<div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Saut-Situmorang-Dery.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang memenuhi panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya. Dia akan dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus dugaan pemerasan kepada eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) oleh pimpinan KPK.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saut mengatakan, ada 90 aturan yang mengatur terkait perilaku pimpinan KPK. Salah satunya jelas tidak mengizinkan bertemu dengan pihak yang berperkara. Bila melanggar ada ancaman pidana yang menunggu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di situ mengatur seperti apa KPK, kan surat masuk nih ditampung oleh siapa surat itu, surat pengaduan, terus bagaimana prosesnya dan seterusnya. Mungkin nanti saya akan memberikan keterangan itu," kata Saut di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (17/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2018 di dalam Pasal 36. Untuk sanksinya termuat dalam pasal 65.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"UU KPK sudah begitu kan, dengan alasan apapun kata-katanya gitu kan, dengan alasan apapun tidak boleh ketemu (pihak berperkara), itu di pasal 36. Di pasal 65 nya di pidana 5 tahun," jelas Saut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013083386/saldi-isra-khawatir-mk-tak-lagi-dipercaya-publik-usai-putuskan-batas-usia-capres-cawapres">Saldi Isra Khawatir MK Tak Lagi Dipercaya Publik Usai Putuskan Batas Usia Capres-Cawapres</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Subdit Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Metro Jaya resmi menaikan status perkara dugaan pemerasaan eks&nbsp;Mentan&nbsp;Syahrul Yasin Limpo (SYL) oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke tahap penyidikan. Artinya ditemukan unsur pidana dalam kasus ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, keputusan ini diambil oleh penyidik setelah melakukan gelar perkara pada Jumat (6/10). Penyidik juga telah memeriksa 6 saksi dalam perkara ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari hasil gelar perkara dimaksud selanjutnya direkomendasikan untuk dinaikan statusnya penyelidkan ke tahap penyidkkan," kata Ade Safri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (7/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam perkara ini diduga terjadi pelanggaran Pasal 12 huruf e atau pasal 12 huruf B atau Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas UU Nomor 29 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncti Pasal 65 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Akan diterbitkan surat perintah penyidikan untuk melakukan serangkaian penyidikan guna mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana terjadi dan menemukan tersangka," jelasnya.</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div>

Ada 90 aturan yang mengatur terkait perilaku pimpinan KPK. Salah satunya jelas tidak mengizinkan bertemu dengan pihak berperkara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#saut situmorang

Berita Terkini