<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/01/Panglima-TNI-soal-satuan-siber-2630945847.jpg" alt="Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto saat menutup Latihan Penyusunan Rencana Kontijensi TNI Operasi Militer Perang Geladi Yudha Dharma di Mabes TNI. (Puspen TNI)" width="100%">
<figcaption>Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto saat menutup Latihan Penyusunan Rencana Kontijensi TNI Operasi Militer Perang Geladi Yudha Dharma di Mabes TNI. (Puspen TNI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto kembali menyinggung soal peningkatan kemampuan siber TNI. Hal itu terungkap dalam keterangan resmi yang disampaikan oleh Pusat Penerangan (Puspen) TNI pada Jumat (1/11). Dalam kesempatan itu, Jenderal Agus menyampaikan bahwa Satuan Siber TNI butuh Sumber Daya Manusia (SDM) andal. Menurut Jenderal Agus, lingkungan strategis saat ini menuntut hal itu. Orang nomor satu di TNI tersebut menyampaikan bahwa SDM yang baik dimulai dari rekrutmen. Dia ingin ke depan Satuan Siber TNI merekrut prajurit yang sudah memiliki latar belakang dan kemampuan siber. Sehingga saat bertugas dapat bekerja dengan optimal.&nbsp; &rdquo;Dia harus punya kemampuan siber, baru kita rekrut dan dilatih khusus. Tidak sama dengan calon prajurit lainnya dan kurikulum yang juga beda,&rdquo; terang Agus.&nbsp; Hal itu disampaikan oleh Agus ketika menutup Latihan Penyusunan Rencana Kontijensi TNI Operasi Militer Perang Geladi Yudha Dharma bagi Perwira Siswa Pendidikan Reguler Angkatan LII Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI Tahun Anggaran 2024. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.&nbsp; Dalam kesempatan yang sama, panglima TNI turut mengapresiasi semangat dan dedikasi para perwira siswa yang telah mengikuti latihan dengan baik. Menurut dia, latihan tersebut merupakan salah satu upaya strategis untuk membekali para perwira dengan kemampuan dan pemahaman yang mendalam mengenai Operasi Militer Perang. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015248196/panglima-tni-standar-pengamanan-pilkada-di-jawa-beda-dengan-di-papua-dan-aceh">Panglima TNI: Standar Pengamanan Pilkada di Jawa Beda dengan di Papua dan Aceh</a> &rdquo;Latihan ini penting bagi para perwira kita untuk menghadapi segala kemungkinan di medan perang. Kemampuan penyusunan rencana kontijensi dan strategi operasi yang tepat akan sangat menentukan keberhasilan operasi militer di lapangan," jelasnya.&nbsp;

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyampaikan bahwa Satuan Siber TNI butuh Sumber Daya Manusia (SDM) andal.

Singgung Penguatan Satuan Siber TNI, Panglima TNI Sebut Calon Prajurit Direkrut dan Dilatih Khusus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/02/JKT_GLADI-JELNAG-HUT-TNI_HANUNG-HAMBARA_01102024-3-2445600527.jpg" alt="Sejumlah prajurit melakukan gladi jelang HUT TNI di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Selasa (01/10/2024). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah prajurit melakukan gladi jelang HUT TNI di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Selasa (01/10/2024). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto menyarankan pembentukan Angkatan Siber harus dilakukan dengan persiapan matang. Itu bisa dilakukan dengan satuan taktikal atau satuan siber di TNI. Dengan begitu, pemerintah punya waktu untuk menyusun dan menyiapkan pembentukan Angkatan Siber dengan lebih baik. Termasuk di antaranya yang terkait dengan urusan anggaran. &rdquo;Angkatan Siber ini tidak akan punya beban alutsista yang usianya 30 tahun. Angkatan Siber ini tidak punya beban ada perwira bintang satu yang nonjob. Tidak ada beban itu. Benar-benar mulai dari nol,&rdquo; kata Andi Widjajanto pada Selasa (8/10). Menurut penasihat Senior Laboratorium Indonesia 2045 (LAB45) itu, akan jauh lebih mudah mengatur dan merencanakan anggaran untuk satuan siber ketimbang langsung menyusun rencana anggaran untuk angkatan baru. Karena itu, bila persiapannya dilakukan jauh hari dan berlangsung secara berjenjang dengan pentahapan yang baik, keinginan menghadirkan Angkatan Siber akan menjadi lebih mudah. &rdquo;Jadi, kalau perencanaannya disiapkan secara ajeg dari awal ya akan lebih mudah menyiapkan anggaran untuk Angkatan Siber,&rdquo; ungkap Andi. Dia pun menyinggung soal sumber daya manusia atau SDM yang bisa mengisi Angkatan Siber. Sebagai angkatan di bawah TNI, Andi menyatakan bahwa Angkatan Siber mestinya diisi oleh seratus persen militer. Namun demikian, kompetensi mereka harus diperhatikan. Sebab, kebutuhannya tidak sampai dengan TNI AD, TNI AL, maupun TNI AU. &rdquo;Nanti sebagai konsekuensinya mungkin di tahun pertama di Akmil akan memiliki kurikulum dasar yang bareng. Tapi, begitu tahun kedua, ketiga, itu kompetensi yang disiapkan akan sangat-sangat beda antara siber dengan angkatan-angkatan lain,&rdquo; bebernya.

Mantan gubernur Lemhannas Andi Widjajanto menyarankan pembentukan Angkatan Siber harus dilakukan dengan persiapan matang.

Andi Widjajanto Sarankan Persiapan Pembentukan Angkatan Siber Dimulai dari Satuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/05/Presiden-Joko-Widodo-Dery-Ridwansah-5JPG-3337307823.jpg" alt="Mayjen TNI Djon Afriandi yang menjadi Komandan Upacara acara puncak HUT ke-79 TNI di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Sabtu (5/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Mayjen TNI Djon Afriandi yang menjadi Komandan Upacara acara puncak HUT ke-79 TNI di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Sabtu (5/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah bersama MPR berwacana&nbsp;membentuk angkatan siber dalam tubuh TNI. Wacana itu bentuk dari modernisasi alutsista TNI. Pemikiran itu memunculkan beragam polemik. Terbaru muncul dari mantan gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto. Menurut dia, saat ini yang dibutuhkan TNI justru satuan taktikal. Bukan angkatan baru. &rdquo;Karena yang langsung dibutuhkan adalah yang operasional mengatasi insiden-insiden siber yang semakin hari semakin marak,&rdquo; kata Andi Widjajanto di sela-sela diskusi publik yang berlangsung secara daring pada Selasa (8/10). Diskusi yang digelar oleh Laboratorium Indonesia 2045 (LAB45) itu bertajuk Seminar Nasional Evaluasi Kebijakan Pemerintah Presiden Joko Widodo: Bidang Politik, Keamanan, Media. Salah satu topik yang dibahas dalam seminar itu bertajuk Modernisasi TNI di Bawah Jokowi: Profesional atau Politis?" Andi Widjajanto menyebut satuan taktikal itu bisa dimulai dari level Batalyon. Kemudian terus naik secara berjenjang sampai bisa dipimpin oleh perwira tinggi. &rdquo;Sebetulnya dari batalyon bisa langsung naik ke level bintang satu di masing-masing angkatan, terus akhirnya naik ke level gabungan (menjadi jabatan) bintang tiga di TNI. Dan, itu bisa dilakukan lima sampai tujuh tahun ke depan,&rdquo; kata dia. Jika satuan taktikal tersebut sudah mapan, sambung Andi, barulah bisa dibentuk angkatan baru, yakni Angkatan Siber. Yang terpisah dari TNI AD, TNI AL, maupun TNI AU. Namun demikian, untuk melahirkan Angkatan Siber, dibutuhkan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Tanpa amandemen UUD 1945, Angkatan Siber tidak akan pernah terwujud. Selain itu, dibutuhkan juga revisi UU TNI. Dengan modal yang dimiliki saat ini, Andi menilai pembentukan Angkatan Siber yang dimulai dari satuan taktikal sangat mungkin untuk dilakukan. Sebab, TNI AD, TNI AL, maupun TNI AU sudah memiliki satuan siber. Bahkan Kementerian Pertahanan (Kemhan) pun sudah punya Pusat Pertahanan Siber. &rdquo;Tinggal bergerak ke atas, ke bawah. Bergerak ke bawah menyiapkan satuan taktikalnya, bergerak ke atas ke level regulasi, kebijakan, dan juga nanti komando di level bintang tiga atau bintang empat,&rdquo; bebernya.

Pemerintah bersama MPR berwacana membentuk angkatan siber dalam tubuh TNI. Wacana itu bentuk dari modernisasi alutsista TNI.

Mantan Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto Sarankan Pemerintah Bentuk Satuan Taktikal untuk Tangani Insiden Siber

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/10/hacker-3366132534.jpg" alt="Serangan siber. (YourStory)" width="100%">
<figcaption>Serangan siber. (YourStory)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wacana pembentukan Angkatan Siber muncul setelah Indonesia memiliki Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Belum lagi satuan siber lainnya di TNI dan Polri. Saat ini, TNI sudah memiliki Satuan Siber (Satsiber). Sedangkan Polri memiliki Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipid Siber). Dengan keberadaan lembaga negara dan satuan-satuan siber tersebut, tidak heran bila wacana pembentukan Angkatan Siber menuai banyak pertanyaan.&nbsp; Pemerhati isu-isu militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menyampaikan bahwa anggaran dan efisiensi menjadi salah satu hal yang perlu menjadi perhatian. &rdquo;Sejatinya, Indonesia telah memiliki BSSN yang bertugas mengkoordinasikan kebijakan keamanan siber nasional, baik untuk sektor sipil maupun swasta,&rdquo; kata dia.&nbsp; Saat ini, BSSN berfokus pada perlindungan dan mitigasi ancaman siber secara umum. Tugas itu dilaksanakan dengan melibatkan beragam aktor lintas sektor. Meski begitu, pembentukan TNI Angkatan Siber dipandang sebagai langkah spesifik dalam ranah pertahanan yang lebih ofensif dan defensif. Sebab, Angkatan Siber akan bergerak secara langsung di bawah kontrol TNI. Di samping efisiensi karena saat ini Indonesia sudah memiliki BSSN, Fahmi menyebutkan bahwa pembentukan Angkatan Siber sebagai matra baru TNI akan menimbulkan konsekuensi anggaran yang tidak sedikit. &rdquo;Biaya pembangunan infrastruktur, rekrutmen, pelatihan, dan operasional akan membengkak secara signifikan,&rdquo; kata dia.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015066851/ketimbang-bentuk-angkatan-siber-perkuat-satuan-siber-dinilai-jadi-pilihan-yang-lebih-bijaksana">Ketimbang Bentuk Angkatan Siber, Perkuat Satuan Siber Dinilai jadi Pilihan yang Lebih Bijaksana </a> Karena itu, Fahmi menilai yang lebih tepat dan pas saat ini adalah memaksimalkan lembaga dan satuan siber seperti BSSN dan Satsiber TNI. &rdquo;Langkah bertahap dengan memperkuat satuan siber yang ada adalah pilihan yang lebih bijaksana. Sembari mempersiapkan pondasi bagi pembentukan matra baru yang tangguh di masa depan,&rdquo; imbuhnya.

Sejatinya, Indonesia telah memiliki BSSN yang bertugas mengkoordinasikan kebijakan keamanan siber nasional

Muncul Wacana Pembentukan Angkatan Siber, Indonesia Sudah Punya BSSN dan Satuan Siber di TNI-Polri

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/03/SIBER-SERANGAN-1379758397.jpg" alt="Ilustrasi: Serangan siber masih jadi ancaman untuk Indonesia. (The Quantum Insider)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Serangan siber masih jadi ancaman untuk Indonesia. (The Quantum Insider).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ide dan usulan agar TNI membentuk Angkatan Siber kembali ramai. Sebagai angkatan keempat, Angkatan Siber dinilai perlu. Apalagi bila melihat perkembangan zaman. Ruang siber yang kini akrab dengan kehidupan masyarakat menjadi tantangan bagi banyak pihak. Termasuk TNI yang memiliki tugas menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).&nbsp; Menurut pemerhati isu-isu militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi, gagasan pembentukan Angkatan Siber memang langkah maju dalam menghadapi ancaman pertahanan masa depan yang lebih kompleks dan beragam. Namun demikian, Fahmi menyatakan bahwa pembentukan Angkatan Siber memerlukan perencanaan dan strategi yang matang.&nbsp; Tidak hanya itu, Fahmi menilai harus ada kolaborasi lintas sektor yang kuat untuk mewujudkan pembentukan Angkatan Siber sebagai matra baru TNI. &rdquo;Langkah bertahap dengan memperkuat satuan siber yang ada adalah pilihan yang lebih bijaksana. Sembari mempersiapkan pondasi bagi pembentukan matra baru yang tangguh di masa depan,&rdquo; ungkap dia saat diwawancarai Minggu (8/9).&nbsp; Fahmi mengakui kebutuhan di era digital menjadi landasan atas munculnya ide dan usulan untuk membentuk Angkatan Siber. &rdquo;Di era digital yang penuh ketidakpastian ini, ancaman siber telah menjadi bagian dari realitas ancaman pertahanan negara yang semakin nyata. Namun, di sisi lain gagasan ini juga memunculkan pertanyaan penting terkait urgensi dan kesiapan Indonesia dalam mewujudkannya,&rdquo; kata dia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/hankam/015057746/soal-wacana-pembentukan-angkatan-siber-tni-komisi-i-dpr-sebut-penambahan-matra-perlu-ubah-aturan-terlebih-dulu">Soal Wacana Pembentukan Angkatan Siber TNI, Komisi I DPR Sebut Penambahan Matra Perlu Ubah Aturan Terlebih Dulu &nbsp;</a> Apalagi pembentukan Angkatan Siber juga butuh perubahan aturan. Baik Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 maupun Undang-Undang. &rdquo;Proses revisi ini memerlukan pembahasan dan persetujuan oleh DPR serta dukungan dari pemerintah. Keterlibatan masyarakat dalam konsultasi dan sosialisasi mengenai perubahan ini juga sangat penting,&rdquo; imbuhnya.

Langkah bertahap dengan memperkuat satuan siber yang ada adalah pilihan yang lebih bijaksana. Sembari mempersiapkan pondasi

Ketimbang Bentuk Angkatan Siber, Perkuat Satuan Siber Dinilai jadi Pilihan yang Lebih Bijaksana 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/11/JKT_Raker-Kemhan-dan-Panglima-TNI-dengan-Komisi-I-DPR_Salman-Toyibi5-3487466369.jpg" alt="Wakil Menteri Pertahanan M. Herindra (kanan) bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kiri) bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2024)." width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Pertahanan M. Herindra (kanan) bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kiri) bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2024).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengaku sudah menerima perintah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membentuk Matra Siber atau Angkatan Siber. Namun, sejauh ini belum ada pembahasan mengenai pembentukan Matra Siber dengan Komisi I DPR. Dalam rapat kerja pada Selasa (3/9), mereka fokus membahas anggaran.&nbsp; Saat ini, TNI sudah memiliki Satuan Siber (Satsiber) TNI. Satuan itu dipimpin oleh seorang jenderal bintang satu. Belakangan, muncul ide dan usulan agar TNI membentuk Matra Siber. Salah satu sebabnya adalah potensi kerawanan serta serangan siber yang semakin banyak terjadi. &rdquo;Saya sudah diperintahkan oleh Pak Presiden, kemarin juga dari MPR waktu pidato, untuk membuat Angkatan Siber,&rdquo; ucap Agus.&nbsp; Meski demikian, pembentukan angkatan atau matra baru di tubuh TNI tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada banyak hal yang harus dipersiapkan. Khususnya aturan dan payung hukum. Karena itu, Mabes TNI perlu mempertimbangkan banyak hal sebelum memutuskan membentuk Matra Siber atau Angkatan Siber. &rdquo;Sedang kami evaluasi kesatuan siber yang ada,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Satsiber TNI termasuk satuan baru di institusi militer tanah air. Satuan itu berdiri dan beroperasi mulai 2017. Dalam pelaksanaan tugasnya, komandan Satsiber TNI berkedudukan di bawah panglima TNI. Namun koordinasi pelaksanaan tugasnya dipegang oleh Kepala Staf Umum (Kasum) TNI. Menurut Agus, yang penting dari Satsiber TNI adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Orang nomor satu di jajaran TNI itu menyatakan bahwa Satsiber TNI harus diawaki oleh SDM yang benar-benar andal di bidang IT. &rdquo;Satuan Siber sudah ada, hanya tinggal dioptimalkan. Siber itu memang bergantung dengan SDM. Itu yang saya prioritaskan,&rdquo; kata dia. Untuk mengoptimalkan Satsiber TNI, Agus berniat melakukan rekrutmen khusus.&nbsp; Rekrutmen Satsiber TNI bakal dilakukan dengan menjaring SDM unggul di bidang IT. &rdquo;Rekrutmennya dari orang sipil yang memang punya kemampuan IT. Memang rekrutmennya khusus,&rdquo; imbuhnya. Tidak hanya di level mabes TNI, dia menegaskan bahwa setiap unsur di bawah Mabes TNI AD, Mabes TNI AL, dan Mabes TNI AU juga harus memiliki satuan siber.&nbsp;&nbsp;

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengaku sudah menerima perintah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membentuk Matra Siber.

Diperintah Presiden untuk Membentuk Angkatan Siber, Panglima TNI Masih Evaluasi Satuan Siber yang Sudah Ada

satuan siber

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#satuan siber