<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/24/WhatsApp-Image-2023-10-24-at-81759-PM-3885245456.jpeg" alt="Seminar Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (24/10)." width="100%">
<figcaption>Seminar Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (24/10).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Satuan pendidikan tak lagi jadi tempat yang aman. Kekerasan terus terjadi di satuan pendidikan, baik itu di sekolah maupun perguruan tinggi. Berdasarkan Rapor Pendidikan 2022 dan 2023, sebanyak 24,4 persen peserta didik mengalami berbagai jenis perundungan (bullying). Deputi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Modernisasi Beragama Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Warsito mengatakan, angka kekerasan di satuan pendidikan terus mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Jenis kekerasannya pun beragam, mulai dari fisik, psikis, hingga seksual. Merujuk data Simfoni PPA KemenPPPA, hingga September 2023, anak yang mengalami kekerasan 12.736 anak. Angka kekerasan sudah lebih dari separuh angka kekerasan di 2022, sebanyak 21.241 korban. Padahal, 2023 masih beberapa bulan lagi. Kemudian, jika didetailkan lagi, dari 12.736 anak yang mengalami kekerasan, 1.263 anak diantaranya mengalami kekerasan di sekolah dengan jumlah kasus mencapai 1.027 kasus. &rdquo;Secara data, grafiknya naik angka kekerasan ini. Ini menjadi konsen kami, bagaimana ke depan kekerasan ini bisa kita hindari di satuan pendidikan yang harusnya menjadi tempat yang aman,&rdquo; tuturnya dalam Seminar Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (24/10). Oleh karena itu, kata dia, dalam seminar ini dihadirkan para narasumber dari kementerian dan lembaga terkait. Termasuk, kepala dinas pendidikan dan kakanwil Kemenag melalui daring. Dia berharap, masalah terkait kekerasan di satuan pendidikan dapat terurai. Mengingat, sudah banyak peraturan terkait kekerasan ini namun kasus masih tetap terjadi. Misalnya perlu pendidikan orang tua dan keluarga perlu dimasukkan dalam kurikulum menjelang pernikahan, mendidik anak ketika balita, atau bekerjasama dengan psikolog untuk pendidikan di sekolah. &rdquo;Jadi bisa diketahui, misal juknisnya kurang apa. Nanti didetailkan lagi,&rdquo; ungkapnya. Dengan masukan-masukan tersebut, pihaknya bisa menindaklanjutinya dalam program prioritas tahun depan. Sehingga, diharapkan kasus kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan bisa berkurang.Mengingat kekerasan ini dapat berdampak negatif bagi anak, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Secara fisik, kekerasan dapat menyebabkan anak mengalami luka-luka, bahkan kematian. Secara psikologis, kekerasan dapat menyebabkan anak mengalami trauma, kecemasan, dan depresi. Secara sosial, kekerasan dapat menyebabkan anak mengalami kesulitan bersosialisasi dan memiliki rasa percaya diri yang rendah. Dalam kesempatan yang sama, Inspektur II Kemendikbudristek Sutoyo memaparkan, ada tiga dosa besar di satuan pendidikan yang berusaha dihapus oleh pihaknya. Ketiganya adalah kekerasan seksual, perundungan (bullying), dan intoleransi. Untuk kasus kekerasan seksual, kata dia, paling banyak terjadi di perguruan tinggi. Tercatat, ada 65 kasus yang ditangani oleh pihaknya. Disusul, sekolah dasar 28 kasus dan sekolah menengah 22 kasus. &rdquo;Kalau kita bicara kekerasan seksual perguruan tinggi mendominasi kasusnya,&rdquo; ungkapnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012964458/dukung-tumbuh-kembang-murid-kemendikbudristek-4-hal-yang-perlu-ada-di-satuan-pendidikan">Dukung Tumbuh Kembang Murid, Kemendikbudristek : 4 Hal yang Perlu Ada di Satuan Pendidikan</a> Beda lagi dengan perundungan. Dari 61 kasus yang ditangani, paling banyak terjadi di sekolah menengah. Yakni 30 kasus. Kemudian, sekolah dasar dengan 18 kasus dan perguruan tinggi sebanyak 13 kasus. &rdquo;Kalau yang terkait perundungan mulai bergeser, yang paling mendominasi di jenjang pendidikan menengah,&rdquo; jelasnya. Kondisi yang sama terjadi di kasus intoleransi. Satuan pendidikan menengah masih mendominasi dengan laporan sebanyak 13 kasus. Sementara di satuan pendidikan sekolah dasar tercatat 9 kasus dan tingkat perguruan tinggi hanya 2 kasus. Kemendikbudristek disebutnya telah menerbitkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Aturan ini membahas secara detail mengenai upaya pencegahan hingga penanganan kasus kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan. Pembagian tugasnya pun disampaikan dengan rinci, apa yang harus dilakukan sekolah, dinas pendidikan, hingga pemda terkait upaya pencegahan kekerasan di satuan pendidikan ini. Namun, menurut Komisioner KPAI Aris Adi Leksono, belum semua sekolah memahami betul Permendikbud tersebut. Malah, ada juga kepala sekolah yang tak tahu aturan tersebut. &rdquo;Gimana mau tahu tugasnya. Ini aturannya saja dia tidak tahu, apalagi isinya,&rdquo; ungkapnya. Dia berharap, agar pemerintah lebih massif lagi dalam mensosialisasikan aturan tersebut. Termasuk, menekankan pentingnya peran guru dalam upaya pencegahan kekerasan di satuan pendidikan.

Berdasarkan Rapor Pendidikan 2022 dan 2023, sebanyak 24,4 persen peserta didik mengalami berbagai jenis perundungan (bullying).

Kemenko PMK Susun Rekomendasi Terkait Kekerasan di Satuan Pendidikan yang Jumlahnya Melonjak

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/04/kasus-penarikan-iuran-sekolah-di-SMPN-1-Ponorogo-Radar-Madiun-139792715.jpeg" alt="Wakil DPRD Ponorogo Agus Dwi Payitno saat diwawancara." width="100%">
<figcaption>Wakil DPRD Ponorogo Agus Dwi Payitno saat diwawancara.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Ramai penarikan iuran sukarela yang ramai disebut sebagai Sumbangan Pengembangan dan Peningkatan Mutu Sekolah (SPPMS) di satuan pendidikan mendapat perhatian dari DPRD Kabupaten Ponorogo. Beberapa kepala sekolah SMPN di wilayah kecamatan kota dan kecamatan Babadan, serta Dinas Pendidikan (Dindik) Ponorogo dipanggil oleh DPRD.&nbsp; Kepala sekolah dan Dindik Ponorogo dipanggil di ruang Badan Anggaran DPRD untuk membahas urgensi usulan pengadaan SPPMS. Wakil DPRD Ponorogo, Agus Dwi Prayitno mengungkapkan sedikitnya depalan kepala sekolah SMPN dan komite dipanggil untuk membahas masalah tersebut.&nbsp; Dilansir dari Radar Madiun (Jawa Pos Group), Rabu (4/10), Agus Dwi Prayitno mengatakan pihak DPRD akan mendengar terlebih dahulu perkara tersebut dari beberapa sisi termasuk regulasi dan dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat nantinya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013007286/bima-arya-bongkar-pungli-di-sekolah-instansi-pendidikan-satu-murid-bisa-bayar-rp-30-juta">Bima Arya Bongkar Pungli di Sekolah Instansi Pendidikan, Satu Murid Bisa Bayar Rp 30 Juta</a> Ia juga menyayangkan adanya pengadaan mobil Toyota Kijang Innova 2017 melalui iuran sukarela wali murid. &nbsp;Pihak DPRD Ponorogo menilai pengadaan tersebut seolah-olah memakasakan kehendak, karena kebutuhan mobil operasional dinilai bukan merupakan kebutuhan mendesak. &ldquo;Pengadaan mobil akan di-pending, kami harapkan kesepakatan ini tidak diubah. Apalagi besarannya juga lumayan ratusan juta,&rdquo; tegas Agus Dwi Prayitno. Pria yang akrab disapa Kang Wi itu juga mengatakn, kejadian penarikan SPPMS di SMPN 1 Ponorogo patut menjadi pelajaran bagi satuan pendidikan di Kabupaten Ponorogo. Agus Dwi juga menegaskan seluruh sekolah diharapkan menjalin koordinasi intens dengan Dinas Pendidikan setempat. ***&nbsp;

Kepala sekolah SMPN di wilayah kecamatan kota dan kecamatan Babadan, serta Dinas Pendidikan  Ponorogo dipanggil oleh DPRD, terkait iuran.

Viral Kasus Penarikan Uang Sumbangan Sekolah, DPRD Ponorogo Panggil Kepsek SMPN

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/PEMILU-GRAFIS-1.jpg" alt="Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengizinkan kampanye di lingkungan pendidikan terus menuai sorotan. Kebijakan itu dianggap bisa memicu konflik politik di internal lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi atau kampus. Di antara yang menyorot kebijakan itu adalah PP Muhammadiyah. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu&rsquo;ti mengatakan, keputusan MK tersebut akan berdampak buruk terhadap dinamika politik maupun kegiatan akademik di kampus. "Tarik-menarik kepentingan politik di kampus akan semakin kuat," terang Mu&rsquo;ti kepada Jawa Pos kemarin (27/8). Guru besar pendidikan agama Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menyebutkan, walaupun diperbolehkan, lembaga pendidikan Muhammadiyah akan sangat berhati-hati. &rsquo;&rsquo;Bahkan mungkin tidak memberikan izin kampanye di kampus,&rsquo;&rsquo; tegasnya. Pada bagian lain, Sekretaris Lembaga Pendidikan (LP) Ma&rsquo;arif Nahdlatul Ulama (NU) Harianto Oghie mengatakan, keputusan MK tersebut bisa dilihat dari banyak sisi. Di antaranya dari sisi pendidikan politik. Dia menilai, pendidikan politik di satuan pendidikan memang penting. &rsquo;&rsquo;Tetapi dengan ketentuan semata-mata untuk kepentingan politik kebangsaan dan keindonesiaan,&rsquo;&rsquo; ucapnya. Menurut dia, dengan ketentuan itu, pendidikan politik di satuan pendidikan digunakan untuk penguatan nasionalisme kebangsaan. Khusus untuk kegiatan politik praktis pemilu di lembaga pendidikan, harus ada batas atau rambu-rambunya. Ketentuan ini harus segera diatur dan disosialisasikan oleh penyelenggara pemilu. "Misalnya, segala macam atribut politik atau alat peraga kampanye di lingkungan satuan pendidikan wajib dilarang," tuturnya. Kampanye di lembaga pendidikan juga mendapatkan respons dari Wakil Presiden Ma&rsquo;ruf Amin. Dari sisi usia siswa dan hak mencoblos, kampanye di lembaga pendidikan bisa dipetakan hanya untuk jenjang SMA sederajat dan perguruan tinggi. Ma&rsquo;ruf menyebut, untuk di jenjang SMA, sebaiknya kampanye difokuskan atau ditekankan pada pendidikan politik. Bukan pada debat kandidat atau sejenisnya. Untuk jenjang perguruan tinggi, kampanye dapat dilakukan lewat kegiatan debat terbuka. &rsquo;&rsquo;Pun harus diatur ya," katanya di sela kunjungan kerja di Cirebon Sabtu (26/8) lalu. Ma&rsquo;ruf mengatakan, pengaturannya bisa berupa tidak membawa atribut. Kemudian, jika konteksnya kampanye calon presiden, semua kandidat harus dihadirkan. Dengan demikian, mimbar kampanye atau debat di perguruan tinggi berjalan dengan adil. Ma&rsquo;ruf mewanti-wanti putusan MK itu jangan sampai memicu terjadinya polarisasi, pembelahan, atau kubu-kubuan di lingkungan kampus. Karena itu, Ma&rsquo;ruf menekankan, aturan kampanye di kampus atau lembaga pendidikan harus dibuat sedetail mungkin. KPU harus membuat regulasi yang tepat sehingga bisa mengantisipasi munculnya konflik atau pembelahan sivitas kampus. Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mendesak KPU segera membuat aturan turunan atas putusan MK mengenai dibolehkannya kampanye di satuan pendidikan. Menurut dia, aturan turunan itu untuk mengantisipasi dampak yang mungkin ditimbulkan setelah terselenggaranya kampanye di instansi pendidikan. Misalnya, konflik antar-orang tua siswa yang berbeda pilihan. Karena itu, dalam aturan turunannya nanti, KPU bisa mengatur secara detail mengenai kampanye apa yang dibolehkan. Terutama mengenai pengenalan caleg kepada para siswa. "Untuk pengenalan caleg diperbolehkan, tapi bagaimana atributisasinya bisa dibatasi," ungkapnya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sempat menyatakan keberatannya jika kampanye politik dilakukan di jenjang sekolah dasar dan menengah. Menurut dia, saat ini mereka tengah disibukkan dengan upaya mengejar ketertinggalan akibat learning loss yang terjadi selama dua tahun pandemi Covid-19. Apalagi, saat ini pembelajaran di sekolah belum pulih sepenuhnya dari dampak Covid-19. "Saya imbau sebaiknya sekolah-sekolah maupun madrasah tidak usah dipakai tempat untuk berkampanye. Biarlah guru-guru fokus mengantar peserta didiknya untuk menebus ketertinggalan akibat learning loss kemarin saat Covid-19," tuturnya. Beda halnya dengan jenjang perguruan tinggi. Muhadjir mengaku tak mempersoalkannya. Selain tingkat kesadaran atas perbedaan di kampus sudah cukup tinggi, jumlah pemilih pemula juga lebih banyak ketimbang sekolah. Namun, dia meminta agar kondusivitas pelaksanaannya harus betul-betul dijaga. Sehingga tidak menimbulkan kondisi yang tidak baik di kampus. &rsquo;&rsquo;Perguruan tinggi silakan karena konstituennya di situ. Tapi tadi itu, dengan ketentuan-ketentuan yang betul-betul terukur,&rsquo;&rsquo; pungkasnya. Sebelumnya, MK mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan selama tidak menggunakan atribut kampanye. Hal itu termuat dalam Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada Selasa (15/8/2023). Dalam perkara itu, pemohon Handrey Mantiri dan Ong Yenni menilai ada inkonsistensi aturan terkait aturan dalam UU No 7/2017 tentang Pemilu. Kampanye di lingkungan pendidikan tetap harus mendapatkan izin dari penanggung jawab tempat dimaksud. Kemudian, hadir tanpa atribut kampanye pemilu. Sebelumnya, Komisoner KPU Idham Holik mengatakan, pihaknya akan menyesuaikan PKPU Kampanye sesuai dengan putusan MK. Saat ini, proses revisi PKPU masih berlangsung. Meski belum membeberkan teknisnya, dia mensinyalir akan sejalan dengan syarat yang disampaikan MK dalam putusannya. (lum/wan/mia/idr/c17/oni)

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengizinkan kampanye di lingkungan pendidikan terus menuai sorotan.

Soal Kampanye di Sekolah, Batasan Harus Detail

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Retno-Listyarti-KPAI.jpg" alt="Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sekolah yang harusnya jadi salah satu tempat teraman bagi anak justru berubah menjadi mimpi buruk. Belum genap dua bulan di awal tahun ini, namun sudah puluhan anak dilaporkan mengalami kekerasan seksual di satuan pendidikan. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat, sejak Januari hingga 18 Februari 2023, ada 10 kasus kekerasan seksual terhadap anak di satuan pendidikan. Dari jumlah tersebut, 50 persen kasus kekerasan seksual ini terjadi di jenjang SD/MI, 10 persen di jenjang SMP, dan 40 persen di Pondok Pesantren. Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti mengatakan, pelaku kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan semuanya laki-laki, ada 10 orang. Adapun status pelaku sebagian besar merupakan pimpinan ponpes dan guru. Kemudian disusul kepala sekolah dan penjaga sekolah. ”Sedangkan korban total 86 anak, baik laki-laki maupun perempuan. Anak korban laki-laki sebanyak 37,2 persen dan korban anak perempuan mencapai 62,8 persen,” ujar Retno, Senin (20/2). Menurut Retno, ada sejumlah modus yang dilakukan oleh para predator seksual tersebut. Diantaranya, bujukan untuk mendapatkan barokah dari Tuhan oleh pelaku yang pemilik Ponpes, evaluasi pembelajaran di dalam ruang Podcast Ponpes pada pukul 23.00 wib kemudian dicabuli, diiming-imingi uang dan jajanan oleh pelaku, memeriksa pekerjaan rumah sambil dipangku. Bahkan yang lebih bejat lagi, siswa dilecehkan justru usai melaporkan pelecehan yang dialaminya. ”Korban malah dicabuli Kepsek di ruang UKS dengan dalih memeriksa dampak pelecehan yang dilaporkan,” ungkapnya. Dari modus-modus yang ada, relasi kuasa masih sangat kuat digunakan untuk melakukan kekerasan seksual di satuan pendidikan. Hal ini pula yang menjadikan pelaku seolah memiliki kebenaran hakiki baik ucapan maupun tindakannya. Sehingga hanya sedikit masyarakat yang mempercayai kebenaran peristiwa kekerasan seksual yang dialami korban yang notabene masih di bawah umur. Sayangnya, selama ini, hukuman bagi pendidik yang melakukan kekerasan seksual hanya sebatas mutasi. Menurut Ketua Tim Kajian Hukum FSGI Guntur Ismail, dinas pendidikan umumnya menggunakan peraturan yang berlaku umum. Yaitu peraturan kepegawaian dalam PP No.53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. ”Sementara dalam hukum kepegawaian tidak ada hukuman penjara, sehingga kerap kali sanksi ketika korban tidak melapor ke polisi adalah berupa mutase,” keluhnya. Padahal, lanjut dia, mutasi sejatinya bukanlah hukuman. Akan tetapi, digunakan untuk promosi jabatan atau atas keinginan si pegawai sendiri. Dampaknya, risiko si guru pelaku mengulangi perbuatan yang sama kelak di kemudian hari di tempat barunya pun sangat besar. Sebab, tak ada efek jera yang diberikan. Dia mencontohkan pada kasus kekerasan seksual yang dilakukan guru agama berinisial AM (33 tahun) di SMPN di kabupaten Batang, Jawa Tengah (2022). Ternyata, pelaku sebelumnya diduga pernah melakukan kejahatan serupa di sekolah sebelumnya. Ada juga kasus guru agama berinisial M (51 tahun) di salah satu SD di kabupaten Cilacap yang cabuli 15 siswinya yang berakhir mediasi. ”Guru yang jadi pelaku kemudian dimutasi, lalu berbuat kekerasan seksual lagi terhadap siswinya di sekolah yang baru,” ungkapnya. Melihat kondisi ini, pihaknya pun mendesak pemerintah pusat maupun daerah memastikan para pendidik yang menjadi pelaku kekerasan seksual pada anak didiknya harus dipidana. Bukan berakhir dengan mediasi. Hal ini untuk mendorong adanya efek jera sekaligus tidak ada anak yang menjadi korban lagi.

86 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/silek-kurambiak2.jpg" alt="ATRAKSI: Pesilat beratraksi dalam sebuah event beberapa waktu lalu. (IPSI SUMBAR)" width="100%">
<figcaption>ATRAKSI: Pesilat beratraksi dalam sebuah event beberapa waktu lalu. (IPSI SUMBAR)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Silat merupakan jenis bela diri yang lahir dari Tanah Air. Ada beragam banyak aliran silat, tetapi penggemarnya mulai tergerus zaman.  Untuk itu, silat mesti dimasyarakatkan. Dimulai dari usia sekolah. Langkah itu dilakukan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumatera Barat dengan menggelar Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Silat antar Satuan Pendidikan.  Kepala Dispora Sumbar Dedy Diantolani mengatakan, pihaknya berupaya untuk melestarikan seni bela diri pencak silat di tengah remaja. Selain itu untuk memasyarakatkan silat kepada generasi muda, khususnya di sekolah atau dunia pendidikan. Begitu juga dengan Kejurnas tingkat satuan pendidikan ini pun diklaim pertama digelar di Sumbar.  "Event ini dilakukan untuk pembinaan dan berprestasi yang diikuti oleh satuan pendidikan dari provinsi lain," ujar Dedy Diantolani kepada JawaPos.com, Senin (5/9).  Adapun Kejurnas Silat tingkat satuan pendidikan tersebut dijadwalkan berlangsung di GOR Tanjungpauh, Kota Payakumbuh, pada Selasa (6/9) hingga Minggu (11/9). Event tersebut melibatkan Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Sumbar.  Dedy menambahkan, Kejurnas Silat ini digelar untuk mencari atlet berprestasi yang dipersiapkan untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) mendatang.  "Semoga dengan event ini dapat memberikan stimulus dan memotivasi kepada anak muda agar tidak melakukan kegiatan yang yang tidak bermanfaat seperti tawuran," katanya.  Sementara itu, Ketua IPSI Sumbar Supardi mengatakan, momen Kejurnas Silat kali ini berbeda dari kejuaraan yang lain, karena digelar dengan batasan usia pendidikan. "Selama ini kita jarang mengadakan Kejurnas Silat," sebut Supardi.  Supardi menyebut, prestasi silat Sumbar dalam ajang kejuaraan beberapa tahun belakang kurang bagus, terutama saat PON. Sumbar hanya berada di nomor 12.  "Silat dari Sumbar kini mulai tidak diperhitungkan di tingkat nasional, apalagi internasional. Ini menjadi tamparan bagi IPSI Sumbar sehingga kita ingin menjadikan silat ini sebagai identitas orang Minangkabau, orang Sumbar," ujar Supardi yang juga ketua DPRD Sumbar itu.

Memasyarakatkan Silat di Sekolah dengan Kejurnas Satuan Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/GURU.jpg" alt="Dirjen GTK Iwan Syahril dalam webinar Peluncuran Guru Belajar dan Berbagi, Rabu (3/3)." width="100%">
<figcaption>Dirjen GTK Iwan Syahril dalam webinar Peluncuran Guru Belajar dan Berbagi, Rabu (3/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyebut animo satuan pendidikan dalam menerapkan Kurikulum Merdeka semakin tinggi. Hingga Rabu (20/4), tercatat sebanyak 62.955 satuan pendidikan sudah mendaftar sebagai peserta dalam implementasi Kurikulum Merdeka.  Direktur Jenderal (Dirjen) GTK Iwan Syahril dibutuhkan langkah-langkah pendampingan Implementasi Kurikulum Merdeka. Langkah tersebut dapat memperkaya pengetahuan dan menyamakan visi bersama dalam mewujudkan transformasi pendidikan di Indonesia.  “Arah kebijakan Kurikulum Merdeka lebih fokus pada materi yang esensial, struktur kurikulum yang lebih fleksibel, dan memberikan keleluasan bagi guru untuk menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik,” kata Iwan kepada wartawan, Rabu (21/4).  Iwan menuturkan, Platform Merdeka Mengajar diharapkan dapat memberikan dukungan bagi para guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah untuk memperoleh pemahaman terkait Kurikulum Merdeka secara menyeluruh.  “Ini merupakan salah satu upaya untuk saling belajar dan berbagi antarsesama guru dan pendidik yang sejatinya harus tumbuh menjalar di dalam diri guru masing-masing, tumbuh untuk menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat sehingga mampu memberikan layanan pembelajaran yang optimal bagi peserta didik,” imbuhnya.  Sementara itu, Direktur Guru Pendidikan Dasar, Rachmadi Widdiharto mengatakan, melalui webinar dapat menjadi wahana berbagi pengetahuan untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka di sekolah penggerak. Sehingga bagi sekolah yang belum mengimplementasikan bisa mendapatkan gambaran yang nyata bagaimana penerapan kurikulum merdeka di sekolah.  “Setiap seri webinar akan membahas topik-topik yang berkaitan dengan persiapan Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri," pungkasnya.

62.955 Satuan Pendidikan Sudah Mendaftar Peserta Kurikulum Merdeka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/PTM-100-persen-DKI-Jakarta-Salman-Toyibi-Salman-Toyibi-12-1.jpg" alt="Sejumlah murid mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pondok Labu 01, Jakarta, Senin (3/1/2022). Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menerapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dengan kapasitas 100 persen di seluruh" width="100%">
<figcaption>Sejumlah murid mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pondok Labu 01, Jakarta, Senin (3/1/2022). Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menerapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dengan kapasitas 100 persen di seluruh</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah sedang melakukan pembahasan Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Dalam perevisian itu diharapkan UU Sisdiknas ke depan memiliki visi jangka panjang.  Pengamat Pendidikan Doni Koesoema meminta UU Sisdiknas nantinya memiliki visi jangka panjang, terutama dalam kriteria satuan pendidikan. "RUU Sisdiknas harus memiliki visi jangka jauh. Menurut saya visi jangka jauh terkait jalur," terang dia dalam siaran Vox Populi Institute Indonesia, Selasa (22/2).  Jalur serta kriteria dalam dunia pendidikan yang dimaksud adalah adanya persekolahan mandiri. Di dalam RUU Sisdiknas ini terdapat bias antara satuan pendidikan formal dan nonformal.  Menurut dia, mestinya ada penegasan agar tidak ada lagi pembedaan di dalam dua satuan pendidikan tersebut. Persekolahan mandiri yang memayungi satuan pendidikan formal dan informal perlu memiliki kriteria yang sama.  "Sekolah yang siap untuk kemudian dapat mendesain standar input, proses secara mandiri dan kreatif. Pemerintah hanya mengunci di bagian capaian pembelajarannya saja. Saya ini lebih fair dan fleksibel," jelasnya.  Dengan demikian, sekolah formal maupun nonformal bisa menentukan proses pendidikannya masing-masing, dengan tujuan pendidikan yang sama. "Ke depan masing-masing persekolahan harus menuju persekolahan mandiri. Dan ini dapat diatur dalam normanya," tandas Doni.

UU Sisdiknas Diminta Tidak Lakukan Pembedaan Untuk Satuan Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/JPM-berita-utama-minggu-ilustrasi-kekerasan-seksual-alfian-rizal_20.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tahun ini adalah momen yang sangat memprihatinkan karena maraknya Kekerasan seksual yang terjadi di satuan pendidikan yang terungkap ke publik. Hal ini diyakini merupakan fenomena gunung es.  Pada penghujung tahun 2021 ini, publik dibuat geram dengan pemerkosaan terhadap puluhan satriwati di Madani Boarding School, Kota Bandung, yang dilakukan oleh seorang pendidik sekaligus pendiri. Bahkan, sejumlah santriwati sampai hamil dan melahirkan.  Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan Retno Listyarti menuturkan bahwa pihaknya telah mencatat setidaknya ada 18 kasus kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan. Pengumpulan data dilakukan mulai 2 Januari sampai 27 Desember 2021 melalui pemantauan kasus yang dilaporkan keluarga korban ke pihak kepolisan.  Selama 2021, ada 3 bulan tidak muncul kasus kekerasan seksual di media massa ataupun yang di laporkan kepolisian, yaitu pada bulan Januari, Juli dan Agustus. Sedangkan 9 bulan lainnya muncul kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan yang dilaporkan ke kepolisian dan diberitakan di media massa.  "Dari 18 kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan, 4 atau 22,22 persen dari total kasus terjadi di sekolah di bawah kewenangan Kemendikbudristek dan 14 atau 77,78 persen terjadi di satuan pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Agama," terangnya dalam keterangan tertulis, Selasa (28/12).  Lokasi kejadian meliputi 17 kabupaten/kota pada 9 provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogjakarta, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Lalu, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua.  Sedangkan kabupaten/kota meliputi  Cianjur, Depok, Bandung, dan Tasikmalaya (Jawa Barat). Sidoarjo, Jombang, Trengalek, Mojokerto dan Malang (Jawa Timur), Cilacap dan Sragen (Jawa Tengah); Kulonprogo (Jogjakarta), Solok (Sumatera Barat), Ogan Ilir (Sumatera Selatan), Timika (Papua), dan Pinrang (Sulawesi Selatan).  Mayoritas kasus kekerasan seksual terjadi di satuan pendidikan berasrama atau boarding school, yaitu sebanyak 12 satuan pendidikan (66,66 persen) dan terjadi kekerasan seksual di satuan pendidikan yang tidak berasrama hanya di 6 satuan pendidikan (33,34 persen).  "Kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan di bawah kemendikbudristek pun 2, di antaranya adalah sekolah berasrama, yaitu di kota Medan dan di Batu, Kota Malang," tutur dia.  Pelaku kekerasan seksual terdiri dari pendidik/guru sebanyak 10 orang (55,55 persen), Kepala Sekolah/ Pimpinan Pondok Pesantren sebanyak 4 orang (22,22 persen), pengasuh (11,11 persen), tokoh agama (5,56 persen) dan Pembina Asrama (5,56 persen).  Total jumlah pelaku ada 19 orang, meskipun total kasusnya 18, karena untuk Ponpes di Ogan Ilir ada 2 pelaku, keduanya merupakan guru. Seluruh pelaku adalah laki-laki. Namun, untuk korban ada anak laki-laki maupun anak perempuan.  Adapun total jumlah anak korban adalah 207 orang, dengan rincian 126 anak perempuan dan 71 anak laki-laki.  Usia korban dari rentang 3-17 tahun, dengan rincian usia PAUD/TK (4 persen), usia SD/MI (32 persen); usia SMP/MTs (36 persen) dan usia SMA/MA (28 persen).  Sedangkan modus pelaku sangat beragam, di antaranya adalah mengiming-imingi korban mendapat nilai tinggi, diiming-imingi jadi Polwan, diiming-imingi bermain game online di tablet pelaku, pelaku minta dipijat korban lalu korban di raba-raba bagia intimnya saat memijat sampai pelaku meminta korban menyapu gudang namun kemudian dicabuli di dalam gudang. "Mengancam memukul korban jika menolak, mengeluarkan dalil-dalil harus nurut pada guru, dan dalih terapi alat vital yang bengkok," tandas dia. (*)

Laporan Kasus Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Sepanjang 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/image-5-5.png" alt="Ilustrasi pelaksanaan UTBK. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelaksanaan UTBK. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 1.000 sekolah terbaik 2021 di Indonesia berdasarkan hasil ujian tulis berbasis kompetensi (UTBK) telah dirilis oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT). Jawa Tengah menjadi provinsi yang paling banyak mencetak satuan pendidikan terbaik tersebut dengan 211 sekolah.  "Tertinggi adalah Jateng yang berkontribusi sebanyak 211 sekolah," kata Ketua LTMPT Mohammad Nasih dalam webinar Launching Top 1.000 Sekolah Tahun 2021 Berdasarkan Nilai UTBK, Jumat (1/10).  Diikuti oleh Jawa Barat dengan 169 sekolah, lalu Jawa Timur 162 sekolah dan DKI Jakarta dengan 132 sekolah. Peringkat kelima diisi oleh Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 83 sekolah.  Adapun, Provinsi Banten menempati posisi keenam dengan 49 sekolah, Sumatera Barat 30 sekolah dan Bali 20 sekolah. Peringkat sembilan dan sepuluh adalah Sumatera Utara serta Riau dengan masing-masing 18 sekolah.  Posisi selanjutnya ditempati oleh Kalimantan Timur dengan 15 sekolah, Sumatera Selatan 12 sekolah, Kalimantan Barat 11 sekolah. Setelah itu Lampung dan Kalimantan Selatan berbagi jumlah sekolah yang sama, yakni 10.  Selanjutnya di peringkat 16 ada Kepulauan Riau 8 sekolah dan Sulawesi Selatan 7 sekolah. Kepulauan Bangka Belitung dan NTB 6 sekolah, sementara Jambi dan Bengkulu 5 sekolah.  Adapun, Kalimantan Tengah berada di peringkat 22 dengan 3 sekolah, Sulawesi Selatan dan Aceh 2. Kemudian, dari peringkat 24 sampai 30, diisi oleh Gorontalo, NTT, Kalimantan Utara, Papua Barat, Maluku dan Sulawesi Tenggara dengan 1 sekolah.  "Dari sejumlah provinsi ada sejumlah provinsi yang belum memasukkan SLTA ke top 1.000 ini, yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku Utara dan Papua," tutup Nasih.

Jateng Sumbang Sekolah Terbaik 2021 Tertinggi, 4 Provinsi Belum Daftar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/mendikbud-nadiem-target.jpg" alt="Mendikbudristek Nadiem Makarim (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Mendikbudristek Nadiem Makarim (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada 2021 menyediakan Dana Aloasi Khusus (DAK) Fisik untuk 31.695 satuan pendidikan. Adapun, alokasi untuk DAK Fisik ini sebesar Rp 17,7 triliun.  ''Untuk kebijakan penggunaan DAK Fisik ini adalah fokus kepada ketuntasan sarana dan prasarana pendidikan,'' kata Mendikbud Nadiem Makarim. Dia menambahkan, pemenuhan itu dilakukan secara menyeluruh untuk semua kebutuhan prasarana sekolah. Mulai dari ruang kelas, perpustakaan, ruang guru, toilet, laboratorium, ruang praktek, UKS, rumah dinas guru, ruang ibadah hingga ruang pembelajaran inklusi.  ’’Di tahun 2021 sedikit berubah strateginya, strateginya adalah untuk memastikan setiap sekolah itu selesai, pemenuhannya dilakukan secara holistik menyeluruh sesuai kebutuhan sarana prasarana masing-masing sekolah,’’ jelas dia dalam Sosialisasi Kebijakan BOS dan DAK Fisik 2021 secara daring, Kamis (25/2).  Pelaksanaan pembangunan juga akan bersifat kontraktual, jadi kepala sekolah tinggal fokus kepada proses pembelajaran dan tidak harus melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan pembangunan prasarananya sendiri. Sebab, sistem swakelola membebankan kepala sekolah.  ’’Ada pihak yang oknum yang juga mengganggu mereka, jadinya ini menjadi suatu beban mental dan beban administratif bagi banyak sekali kepala sekolah. Jadi kita di tahun ini pindah dari sistem-sistem kontraktual,’’ tambahnya.  Selain itu, pembangunan sarana dan prasaran sekolah juga akan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Tugasnya adalah untuk mengawasi pekerjaan pembangunan sekolah tersebut.  ’’Pelibatan Dinas PUPR di masing-masing daerah yang akan melakukan asesmen kerusakan dan meningkatkan validitas data sarana prasarana sekolah, jadi sekarang ada tim profesional yang akan melakukan asesmen evaluasi dan juga memonitor pekerjaan yang dilaksanakan,’’ ujarnya. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/dVYcOvbFQcQ

Kemendikbud Akan Libatkan PUPR Bangun Sarana Prasarana Sekolah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Satuan pendidikan

Berita Terkini