<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/05/hjWJ6fNgJjddrFEJrzcsxZtHJYo5dHvVu8SzEDMv-1-3856962248.jpg" alt="Kapuspen TNI Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah bersama Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko di Mabes TNI, Jumat (5/9) . (Polri)" width="100%">
<figcaption>Kapuspen TNI Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah bersama Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko di Mabes TNI, Jumat (5/9) . (Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronasi Rencana Pembangunan Kekuatan TNI yang berlangsung di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) pekan lalu turut dibahas pembentukan Satuan Antariksa. Mabes TNI pun buka suara berkaitan dengan hal beberapa hal yang dibicarakan dalam rapat tersebut.&nbsp; Dikutip pada Senin (3/11), Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah tidak menampik ihwal rapat tersebut. Menurut dia, rapat itu merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah untuk mewujudkan postur ideal TNI. Tentu saja tetap merujuk pada arah kebijakan pertahanan negara yang sudah dibuat.&nbsp; &rdquo;Pembangunan tersebut disusun secara bertahap, terukur, dan realistis dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis, kemampuan anggaran, serta perkembangan teknologi pertahanan,&rdquo; kata dia.&nbsp; Berkaitan dengan rencana pembentukan 750 batalyon tempur hingga 2029, kemudian pembangunan 5 komando armada (koarmada), dan satuan antariksa di bawah Kohanudnas TNI AU, Freddy menyampaikan bahwa seluruhnya masih berada dalam tahap perencanaan. Dia pun menekankan kembali, rencana-rencana itu disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan kebijakan pertahanan nasional.&nbsp; &rdquo;Hal tersebut masih dalam tahap perencanaan yang akan disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan kebijakan pertahanan nasional. Seluruh kekuatan TNI tersebut akan tetap berada dalam sistem komando dan kendali Mabes TNI sebagai organisasi induk yang mengkoordinasikan ketiga matra secara terpadu,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Menurut Freddy rencana pembentukan satuan-satuan baru itu akan berdampak positif terhadap peningkatan efektivitas tugas-tugas TNI, khususnya pada bidang operasi dan kesiapsiagaan. Dia menilai, peningkatan jumlah dan kemampuan satuan TNI akan memperkuat daya tangkal serta memperluas kemampuan proyeksi kekuatan TNI di seluruh wilayah Indonesia. &rdquo;Secara keseluruhan, rencana itu mencerminkan komitmen negara dan TNI untuk terus bertransformasi menuju kekuatan yang modern, adaptif, dan mampu menjawab tantangan masa depan, termasuk di domain baru &nbsp;seperti siber dan antariksa. Dalam rangka menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia,&rdquo; beber dia.&nbsp; &nbsp;

Rapat Koordinasi TNI membahas pembentukan Satuan Antariksa dan rencana penguatan kekuatan TNI hingga 2029.

TNI Bentuk Satuan Antariksa, Kapuspen: Akan Disusun Secara Realistis dan Terukur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/21/Pesawat-Philip-2250558762.jpeg" alt="Pesawat TNI AU membawa pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens dari Timika ke Jakarta. (Kodam XVII/Cenderawasih)" width="100%">
<figcaption>Pesawat TNI AU membawa pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens dari Timika ke Jakarta. (Kodam XVII/Cenderawasih)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerhati isu-isu militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi menilai bahwa mewujudkan Satuan Antariksa bukan perkara mudah. Seperti ide dan usulan menghadirkan Angkatan Siber, menghadirkan Satuan Siber di bawah TNI AU juga akan butuh waktu yang tidak sedikit.&nbsp; Keterangan tersebut disampaikan oleh Fahmi kepada awak media di Jakarta pada Jumat (27/9). &rdquo;Sama seperti Matra Siber, Satuan Antariksa akan membutuhkan rekrutmen SDM yang luas, termasuk dari kalangan sipil. Bidang antariksa melibatkan banyak disiplin ilmu, mulai dari fisika, astronomi, hingga teknologi informasi dan telekomunikasi,&rdquo; terang dia.&nbsp; Karena itu, Fahmi menilai, butuh kolaborasi antara sipil dan militer untuk mewujudkan keinginan menghadirkan Satuan Siber di tubuh Angkatan Udara. Menurut dia, kolaborasi tersebut akan menjadi salah satu kunci suksesnya pembentukan Satuan Siber. &rdquo;Dan ini membawa tantangan tersendiri dalam hal menyelaraskan kultur dan pendekatan antara dunia militer yang hierarkis dan dunia sipil yang lebih fleksibel,&rdquo; bebernya.&nbsp; Tantangan lain yang juga serupa dengan ide serta niatan menghadirkan Angkatan Siber untuk mewujudkan Satuan Antariksa adalah urusan anggaran. Menurut Fahmi, salah satu tantangan terbesar mereka adalah menyediakan anggaran untuk membangun infrastruktur Satuan Antariksa. Namun demikian, tantangan tersebut tetap harus dijawab.&nbsp; &rdquo;Menurut saya pembentukan satuan antariksa adalah visi sekaligus rencana investasi jangka panjang yang ambisius dan krusial untuk memperkuat pertahanan Indonesia di ranah non-tradisional, khususnya dalam konteks geopolitik modern,&rdquo; imbuhnya.

Menurut Fahmi, salah satu tantangan terbesar mereka adalah menyediakan anggaran untuk membangun infrastruktur Satuan Antariksa.

Serupa Angkatan Siber, Butuh Waktu untuk Wujudkan Satuan Antariksa

<div> &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/06/100_nawa-686665620.jpg" alt="SAH MENJABAT: Marsekal Madya Mohamad Tonny Harjono saat dilantik sebagai KSAU sekaligus kenaikan pangkat sebagai marsekal oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (5/4)." width="100%">
<figcaption>SAH MENJABAT: Marsekal Madya Mohamad Tonny Harjono saat dilantik sebagai KSAU sekaligus kenaikan pangkat sebagai marsekal oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (5/4).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Baru-baru ini, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Tonny Harjono menyinggung soal pembentukan Satuan Antariksa. Menurut dia, satuan itu dibutuhkan untuk memperkuat TNI AU dalam menjalankan tugas. Pemerhati isu-isu militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi, mengungkap beberapa negara yang sudah memiliki pasukan antariksa. Fahmi menyampaikan bahwa beberapa negara tersebut merespons perkembangan global. Sehingga memutuskan untuk membuat pasukan yang secara khusus mengurusi potensi ancaman dan gangguan melalui antariksa. &rdquo;Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, China, juga Prancis sudah lama mengembangkan space force atau kekuatan militer yang berfokus pada ruang angkasa,&rdquo; kata dia. Indonesia sebagai negara yang memanfaatkan satelit untuk berbagai keperluan, lanjut Fahmi, butuh Satuan Antariksa untuk melindungi infrastruktur dari potensi ancaman. Termasuk diantaranya sabotase oleh negara lain. Apalagi kedepan, ruang angkasa sangat potensial menjadi medan konflik. &rdquo;Dengan memiliki Satuan Antariksa, Indonesia dimungkinkan memiliki kemampuan yang memadai untuk bertahan atau merespons ancaman yang datang dari luar angkasa,&rdquo; jelasnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015135227/ksau-singgung-pembentukan-satuan-antariksa-pemerhati-isu-militer-sebut-untuk-respons-perkembangan-lanskap-keamanan">KSAU Singgung Pembentukan Satuan Antariksa, Pemerhati Isu Militer Sebut untuk Respons Perkembangan Lanskap Keamanan</a> Fahmi pun menjelaskan beberapa ancaman yang dia maksud. &rdquo;Seperti penggunaan satelit untuk tujuan militer atau bahkan senjata berbasis ruang angkasa,&rdquo; imbuhnya. Karena itu,&nbsp; di tengah upaya negara lain untuk menguasai ruang angkasa, Indonesia akan punya posisi dan daya tawar yang lebih baik dalam diplomasi global terkait pengelolaan dan penggunaan ruang angkasa bila punya kapabilitas antariksa. &rdquo;Apalagi, secara geografis, Indonesia juga memiliki posisi yang strategis untuk peluncuran satelit karena dekat dengan Garis Khatulistiwa yang secara teknis lebih efisien untuk peluncuran satelit ke orbit. Ini bisa dimanfaatkan untuk pengembangan teknologi peluncuran satelit atau kerjasama internasional,&rdquo; bebernya.&nbsp; </div> &nbsp;

Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, China, juga Prancis sudah lama mengembangkan space force atau kekuatan militer

KSAU Singgung Pembentukan Satuan Antariksa, Ini Beberapa Negara yang Sudah Punya Space Force

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/06/100_nawa-686665620.jpg" alt="SAH MENJABAT: Marsekal Madya Mohamad Tonny Harjono saat dilantik sebagai KSAU sekaligus kenaikan pangkat sebagai marsekal oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (5/4)." width="100%">
<figcaption>SAH MENJABAT: Marsekal Madya Mohamad Tonny Harjono saat dilantik sebagai KSAU sekaligus kenaikan pangkat sebagai marsekal oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (5/4).</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com - Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono menyinggung soal kemungkinan Angkatan Udara membentuk satuan baru. Yakni Satuan Antariksa. Menurut orang nomor satu di TNI AU itu, Satuan Antariksa dibutuhkan untuk menambah kekuatan dalam menjaga dan melindungi wilayah udara Indonesia.&nbsp; Keterangan tersebut disampaikan oleh Tonny melalui sambutan yang disampaikan oleh Gubernur Akademi Angkatan Udara (AAU) Marsekal Muda TNI Purwoko Aji Prabowo, dalam Seminar Nasional Sains Teknologi dan Inovasi Indonesia ke-6 yang berlangsung di Gedung Sabang Merauke Akademi Angkatan Udara, Jogjakarta pada Kamis (26/9).&nbsp; Seminar dengan tajuk Space Capability Development dalam Memperkuat Pertahanan NKRI Melalui Pembentukan Satuan Ruang Angkasa. &rdquo;Perlu diakui bahwa untuk membentuk Satuan Antariksa TNI, Angkatan Udara membutuhkan waktu yang cukup lama,&rdquo; ungkap Purwoko Aji sebagaimana dikutip oleh JawaPos.com dari siaran dalam jaringan (daring) pada kanal YouTube resmi TNI AU pada Jumat (27/9).&nbsp; Dalam sambutan itu, Tonny mengungkapkan bahwa beberapa negara maju pun masih belum sepenuhnya mandiri dalam pengembangan teknologi ruang angkasa. Mereka terus berupaya untuk berkolaborasi antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Khususnya terkait dengan anggaran. Sebab, teknologi ruang angkasa membutuhkan biaya tidak sedikit.&nbsp; Pemerhati isu-isu militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menyampaikan bahwa pembentukan Satuan Antariksa merupakan respons atas lanskap keamanan global yang semakin kompleks. &rdquo;Yang tidak lagi terbatas pada darat, laut, dan udara. Tetapi juga merambah ke ruang angkasa,&rdquo; terang dia kepada awak media di Jakarta. Fahmi menyampaikan bahwa ruang angkasa saat ini dipandang sebagai garis depan atau frontier baru dalam pertahanan global. Utamanya yang terkait dengan pesawatnya perkembangan teknologi satelit, komunikasi, dan eksplorasi antariksa oleh beberapa negara. Dia pun menyampaikan bahwa saat ini sudah ada beberapa negara yang memiliki space force.&nbsp; &nbsp;

Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono menyinggung soal kemungkinan Angkatan Udara membentuk satuan baru.

KSAU Singgung Pembentukan Satuan Antariksa, Pemerhati Isu Militer Sebut untuk Respons Perkembangan Lanskap Keamanan