<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/21/MBG-21-2410112089.jpg" alt="Program MBG telah menjangkau 36.773.520 penerima manfaat, mencakup anak usia PAUD, siswa SD hingga SMA, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (data per 20/10/2025)/(Foto: Derry Ridwansyah/Jawapos.com)." width="100%">
<figcaption>Program MBG telah menjangkau 36.773.520 penerima manfaat, mencakup anak usia PAUD, siswa SD hingga SMA, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (data per 20/10/2025)/(Foto: Derry Ridwansyah/Jawapos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Satu tahun sudah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menjalankan roda pemerintahannya. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan kini telah menjangkau 36.773.520 orang penerima manfaat, mencakup anak usia PAUD, siswa SD hingga SMA, serta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (data per 20 Oktober 2025). Selain itu, lebih dari 12.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di seluruh Indonesia untuk mendukung pelaksanaan program MBG. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menuturkan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja sama lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pemerataan akses gizi di seluruh wilayah. "Setiap SPPG berperan penting sebagai dapur komunitas yang mengolah dan menyalurkan makanan bergizi dengan standar keamanan dan higienitas yang ketat," ujar Dadan di Jakarta, Senin (20/10). Perluasan SPPG terus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan daerah, terutama wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). "Kami memastikan seluruh daerah memiliki akses setara terhadap layanan gizi. Prinsipnya, tidak boleh ada yang tertinggal dalam hal pemenuhan gizi," katanya. Momentum satu tahun pemerintahan ini menjadi penanda konsistensi Prabowo-Gibran dalam memperkuat fondasi kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan gizi nasional. Program MBG disebut sebagai salah satu inisiatif paling berdampak yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Selain meningkatkan kualitas gizi masyarakat, program yang dimulai sejak 6 Januari 2025 ini juga terbukti membuka lapangan kerja secara luas di berbagai daerah. Dadan menyebut, banyak tenaga kerja terserap langsung di dapur SPPG, mulai dari juru masak, petugas distribusi, tenaga administrasi, hingga tenaga kebersihan. Tak hanya itu, hadirnya ribuan supplier bahan pangan dan logistik di tingkat lokal turut melahirkan entrepreneur baru, terutama di sektor UMKM. Banyak pelaku usaha kecil kini menjadi bagian dari rantai pasok MBG mulai dari penyedia bahan pangan, bumbu, hingga pengemasan. "Program MBG menumbuhkan ekosistem kewirausahaan baru. Kita lihat tumbuhnya pelaku usaha lokal yang sebelumnya tidak terlibat dalam sektor pangan kini ikut berpartisipasi, baik sebagai supplier maupun penyedia jasa pendukung," ucapnya. Program ini juga memicu munculnya industri turunan, seperti produsen food tray (ompreng), alat makan, peralatan dapur, serta rapid test untuk mendukung keamanan pangan. Industri-industri ini, menurut Dadan, menjadi bagian penting dari keberlanjutan ekosistem MBG di masa mendatang. Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menegaskan bahwa pihaknya terus memperkuat aspek regulasi, pembinaan, dan komunikasi publik agar pelaksanaan program prioritas pemenuhan gizi nasional ini dapat berjalan sesuai ketentuan serta mendapat dukungan masyarakat. "BGN memastikan seluruh pelaksanaan program di lapangan berpedoman pada regulasi yang jelas, transparan, dan akuntabel. Kami juga aktif melakukan pembinaan terhadap SPPG di daerah agar pengelolaan dapur dan distribusi makanan memenuhi standar keamanan pangan," ujar Hida. Dalam aspek komunikasi publik, BGN berupaya menjaga keterbukaan informasi dan memperkuat partisipasi masyarakat. "Kami membuka kanal pengaduan serta melakukan diseminasi informasi secara berkala untuk memastikan masyarakat dapat mengakses data, memahami tujuan program, dan ikut mengawasi pelaksanaannya. Kolaborasi publik menjadi kunci keberhasilan MBG," pungkasnya. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) berkomitmen memperluas jangkauan MBG ke daerah lain. Program ini dirancang agar siswa di berbagai wilayah mendapat akses makanan sehat yang setara. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan kolaborasi dengan platform digital akan mempercepat distribusi makanan. Kemkomdigi siap menjadi penghubung agar sinergi ini berdampak nyata bagi masyarakat. &ldquo;Kementerian Komdigi siap menjadi penghubung untuk mendorong sinergi antara platform digital dan ekosistem kami, sehingga program ini dapat menyasar daerah-daerah yang membutuhkan,&rdquo; ujar Meutya.

Lebih dari 12.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di seluruh Indonesia mendukung program MBG Program Prabowo-Gibran.

Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: MBG Jangkau 36,7 Juta Lebih Penerima Manfaat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/28/11_pra-2930012804.jpg" alt="Presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebanyak 1.743 personel gabungan dikerahkan Polres Metro Jakarta Pusat untuk mengamankan aksi unjuk rasa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang digelar di kawasan Silang Selatan Monas, Senin (20/10). Aksi itu terkait 1 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dengan tagar #1TahunCukup #1TahunMasalahBeruntun #Indonesia(C)emas. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menegaskan, seluruh petugas akan mengedepankan pendekatan humanis dan profesional dalam menjalankan tugas. "Petugas keamanan akan bertindak humanis untuk menjalankan tugas. Kami siap menjaga keamanan dan ketertiban, namun tetap mengedepankan profesionalisme dan sikap persuasif di lapangan," ujar Susatyo, Senin (20/10). Menurut Susatyo, pengamanan dilakukan oleh gabungan personel dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek jajaran. Mereka disebar di sejumlah titik strategis, terutama di sekitar kawasan Monas. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan kemacetan lalu lintas yang mungkin terjadi selama aksi berlangsung. Kapolres juga mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban dan tidak melakukan aksi yang berpotensi anarkis. "Sampaikan pendapat dengan santun, tidak merusak fasilitas umum, tidak membakar ban bekas, tidak melawan petugas keamanan, dan taat pada aturan yang berlaku," terangnya. Ia memastikan bahwa seluruh personel yang bertugas tidak dibekali senjata api dan hanya fokus pada pendekatan persuasif untuk menjaga situasi tetap kondusif. Meski mengedepankan cara humanis, Susatyo menegaskan aparat akan bertindak tegas dan sesuai prosedur bila situasi di lapangan mengharuskan. Polisi juga mengimbau masyarakat dan pengguna jalan untuk menghindari kawasan Monas dan sekitarnya demi menghindari kepadatan lalu lintas. Rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan secara situasional jika terjadi lonjakan jumlah massa atau potensi gangguan keamanan.

Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan 1.743 personel untuk amankan aksi unjuk rasa BEM SI di Monas, Senin (20/10).

Polisi Kerahkan 1.743 Personel untuk Amankan Aksi BEM SI di Monas, Persoalkan 1 tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/14/tung-475360537.jpg" alt="Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan obrolan singkat usai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Gaza di Sharm El-Sheikh, Kairo, Mesir." width="100%">
<figcaption>Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan obrolan singkat usai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Gaza di Sharm El-Sheikh, Kairo, Mesir.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menyampaikan apresiasi sekaligus sejumlah catatan terhadap kinerja pemerintah di sektor pangan dan pertanian. Ia menilai, langkah awal pemerintahan saat ini sudah mengarah pada penguatan sektor strategis tersebut, namun masih diperlukan perbaikan tata kelola secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. &ldquo;Tentu kita apresiasi kinerja Presiden hampir satu tahun ini. Terlihat dari capaian-capaian seperti cadangan beras pemerintah yang mencapai target bahkan dikatakan tertinggi sepanjang masa. Program pertanian juga menjadi prioritas pemerintah dan di tahun 2026 dianggarkan lebih dari Rp40 triliun. Ini adalah langkah awal yang baik,&rdquo; kata Daniel kepada wartawan, Jumat (17/10). Daniel menegaskan, anggaran untuk sektor pertanian perlu ditingkatkan secara signifikan mengingat besarnya kebutuhan pangan nasional yang harus dipenuhi. &ldquo;Agar menjadi lebih cepat maju, kita minimal anggaran khusus pertanian setidaknya 5 persen terhadap APBN kita. Kenapa minimal 5 persen? Karena kebutuhan pangan untuk 280 juta jiwa lebih ini butuh makan, butuh minum, dan setiap hari harus disuplai,&rdquo; tuturnya. &ldquo;Bayangkan kalau sumber pangan kita terhambat, akan terjadi gejolak yang sangat besar dan berpengaruh pada stabilitas ekonomi dan politik. Pangan adalah senjata sekaligus benteng pertahanan suatu negara,&rdquo; imbuhnya. Daniel juga menyoroti persoalan harga kebutuhan pokok yang masih mengalami kenaikan, terutama beras, meskipun data produksi dan cadangan pangan disebut meningkat. Ia menilai kondisi ini perlu dikaji lebih mendalam agar solusi yang diambil tidak hanya bersifat jangka pendek. &ldquo;Ini bentuk kritik dan masukan kepada pemerintah perihal harga-harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan. Salah satunya beras, beras dikatakan produksi terus meningkat, cadangan pangan tertinggi, tapi faktanya harga beras terus naik. Ada hal yang perlu dicermati terkait hal ini,&rdquo; ungkapnya. &ldquo;Supply kita tinggi sedangkan demand-nya tetap, tapi harga justru naik terus. Apakah memang ada faktor di luar supply-demand yang memengaruhi kenaikan harga beras,&rdquo; lanjutnya. Selain itu, Daniel juga meminta pemerintah melalui kementerian terkait untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga minyak goreng agar tidak kembali mengalami kelangkaan seperti sebelumnya. &ldquo;Perlu antisipasi juga jangan sampai minyak goreng langka dan meroket harganya seperti waktu lalu karena salah kebijakan. Pemerintah telah melakukan operasi pasar, itu langkah baik, tetapi sampai kapan kita intervensi pasar,&rdquo; paparnya. Lebih lanjut, Daniel menekankan pentingnya pembenahan sistem tata kelola pangan nasional secara menyeluruh, dari aspek hulu hingga hilir.&nbsp; Menurutnya, sektor hulu perlu dibenahi mulai dari sistem pertanian, pengelolaan tanah, peningkatan SDM pertanian, hingga infrastruktur. Sementara di sektor hilir, perlu penguatan dalam pengelolaan pascapanen, stok dan distribusi pangan, pemantauan harga, serta stabilisasi harga pangan. &ldquo;Ini untuk memastikan pangan kita dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat dengan mutu dan kualitas yang baik,&rdquo; tegas Daniel. Ia juga menyoroti pentingnya pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan agar lahan subur tidak beralih fungsi. &ldquo;Pemerintah harus menjalankan UU Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, terutama daerah yang memiliki lahan subur harus dijaga agar tidak dilakukan alih fungsi untuk kepentingan di luar pertanian,&rdquo; ucapnya. Daniel menegaskan bahwa Fraksi PKB akan terus mendukung langkah strategis pemerintah dalam membangun kedaulatan pangan nasional.&nbsp; &ldquo;PKB sangat mendukung langkah pemerintah untuk mengutamakan pembangunan pertanian, karena basis kekuatan kita adalah pertanian serta perikanan dan kelautan sebagai basis pangan tinggi protein,&rdquo; pungkasnya.

Menjelang satu tahun pemerintahan Prabowo, DPR menyoroti pentingnya perbaikan tata kelola pangan dari hulu ke hilir.

Jelang Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, DPR Sebut Tata Kelola Sektor Pangan Perlu Perbaikan dari Hulu ke Hilir

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/saka-energi-temukan-cadangan-minyak-baru-di-blok-pangkah_m_.jpg" alt="ilustrasi pengeboran minyak." width="100%">
<figcaption>ilustrasi pengeboran minyak.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengamat energi dari Gerilya Institute, Subhkan Agung Sulistio menilai Indonesia mampu mencapai swasembada energi. Namun, pemerintah perlu bekerja maksimal dan menemukan cadangan minyak baru agar cita-cita tersebut tercapai. Subhkan mengatakan, kinerja sektor minyak dan gas bumi (migas) di bawah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mulai menunjukkan hasil positif.&nbsp;Lifting migas nasional tercatat naik melampaui target APBN pada semester I 2025. Kenaikan tercata dari&nbsp;430 ribu menjadi hampir 600 ribu barel per hari. &ldquo;Langkah ini menunjukkan ada perbaikan tata kelola di lapangan. Namun, untuk menjaga tren positif, pemerintah perlu membuka wilayah kerja baru dan menemukan cadangan minyak baru,&rdquo; ujar Subhkan, Selasa (14/10). Selain itu, perlu ada peningkatan produksi energi. Inovasi teknologi dan efisiensi biaya juga menjadi faktor. &ldquo;Teknologi baru membantu mengoptimalkan sumur yang sebelumnya dianggap tidak produktif. Tapi kalau kita mau jangka panjang, eksplorasi wilayah baru adalah kuncinya,&rdquo;&nbsp;imbuhnya. Salah satu kebijakan yang juga mendapat perhatian publik adalah legalisasi sumur minyak rakyat. Pemerintah memberikan izin kepada masyarakat untuk mengelola sumur-sumur tua yang sudah tidak ekonomis bagi perusahaan besar. &ldquo;Itu langkah tepat. Sumur tua hasilnya kecil, jadi lebih baik diserahkan ke masyarakat. Setidaknya ini mendorong kemandirian energi di tingkat lokal,&rdquo; ujar Subhkan. Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang, Adib Miftahul, menilai capaian di sektor energi ini tidak bisa dilepaskan dari upaya Presiden Prabowo dan Kementerian ESDM&nbsp;menata ulang tata kelola sumber daya alam nasional. &ldquo;Prabowo sedang melakukan reset besar-besaran terhadap tata kelola ekonomi, termasuk energi. Ia sedang menghitung ulang kekayaan negara dan memastikan tidak ada lagi kelompok rente yang bermain di tengah,&rdquo; kata Adib. &nbsp;

Pengamat energi dari Gerilya Institute, Subhkan Agung Sulistio menilai Indonesia mampu mencapai swasembada energi.

Akademisi Nilai Indonesia Mampu Swasembada Energi, Tapi Perlu Temukan Cadangan Minyak Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/05/maung-pindad2-1526691419.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto." width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Pemerintahan Prabowo Subianto&ndash;Gibran Rakabuming Raka akan genap&nbsp;satu tahun pada 20 Oktober 2025. Dalam 12 bulan terakhir Pemerintah melalui&nbsp;Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai berbenah dalam tata kelola tambang. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang, Adib Miftahul menilai, Prabowo sedang membangun ulang sistem ekonomi dan politik. Pemerintah mengejar kedaulatan pengelolaan energi nasional yang selama ini dianggap belum maksimal. &ldquo;Prabowo sedang melakukan overhaul besar-besaran. Ia menghitung ulang kekayaan sumber daya dan menata kembali siapa yang berhak mengelola,&rdquo; kata Adib, Selasa (14/10). Praktik makelar energi menjadi salah satu yang berusaha diberantas oleh pemerintah. Sehingga, praktik monopoli tidak terjadi terus menerus. &ldquo;Selama para makelar itu masih kuat, siapapun menterinya akan sulit membawa perubahan. Karena itu, langkah penertiban dari Presiden harus kita dukung,&rdquo; imbuhnya. Adib juga menilai, pencabutan dan pengembalian izin tambang yang marak dilakukan Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Menteri Bahlil Lahadalia dalam setahun terakhir merupakan bagian dari upaya menegakkan regulasi yang lebih tegas. Ia mencontohkan kasus tambang di Raja Ampat yang dinilainya menjadi pelajaran penting agar izin usaha tidak lagi diberikan sembarangan. &ldquo;Masalahnya bukan pada kurangnya aturan, tapi lemahnya penegakan. Jadi langkah pemerintah menertibkan izin dan memastikan pembangunan smelter adalah hal yang tepat,&rdquo;&nbsp;jelasnya. Adib menambahkan, salah satu tantangan terbesar pemerintah adalah menghadapi narasi negatif di media sosial yang sering menyesatkan publik. &ldquo;Potongan video atau pernyataan dipelintir, lalu menciptakan diksi yang salah di publik. Padahal kebijakan belum tentu seburuk yang dibayangkan,&rdquo; ujarnya. Ia menegaskan, tata kelola tambang dan energi yang transparan adalah fondasi menuju kedaulatan nasional. &ldquo;Tambang boleh dilakukan, asal diatur ketat dan hasilnya kembali untuk rakyat. Kalau semua diatur dengan benar, maka tidak ada yang salah dari tambang,&rdquo; pungkas Adib. &nbsp;

Prabowo sedang membangun ulang sistem ekonomi dan politik. Pemerintah mengejar kedaulatan pengelolaan energi nasional.

Satu Tahun Prabowo Mulai Bersih-bersih Sektor Tambang, Makelar Energi Harus Diberangus