<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/23/rzWCplJz01MoMOzc3l81VGrhS2nVgG8o7eUJRKUt-1-3823175227.jpg" alt="Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan memberikan keterangan pers kepada wartawan di Kota Bekasi, Rabu (22/10/2025). (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan memberikan keterangan pers kepada wartawan di Kota Bekasi, Rabu (22/10/2025). (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Setelah resmi jadi lembaga sendiri dan terpisah dari Kementerian Agama (Kemenag), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tancap gas jalankan sertifikasi halal. Setahun berdiri, tercatat ada 9,8 juta lebih sertifikat halal yang diterbitkan BPJPH. Terbesar sepanjang sejarah kewajiban pencatatan halal. Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan, capaian itu menjadi bukti nyata bahwa program sertifikasi halal merupakan kekuatan baru bagi penguatan ekonomi nasional. Menurut dia, capaian 9,8 juta produk bersertifikat halal dalam satu tahun ini menunjukkan bahwa kewajiban sertifikasi halal bukan sekadar kebijakan administratif. "Melainkan gerakan besar yang juga menggerakkan ekonomi umat dengan memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar global,&rdquo; ujar Haikal, Rabu (22/10).&nbsp; Dia mengatakan, era regulasi wajib halal harus menjadi momentum kebangkitan ekonomi umat. Serta jadi tonggak sejarah peningkatan daya saing produk halal Indonesia di pasar global. Haikal menjelaskan, peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya tertib halal atau kepatuhan atas regulasi jaminan produk halal menjadi faktor utama keberhasilan ini. Tidak hanya bagi pelaku UMKM, industri besar juga semakin aktif mensertifikasi produknya karena melihat nilai strategis halal sebagai standar global.&nbsp; "Halal bukan hanya urusan agama, tapi juga simbol kualitas dan kesehatan yang diakui dunia," katanya. Haikal menyebut negara-negara non muslim seperti Tiongkok, Brasil, dan Amerika Serikat justru menjadi produsen produk halal terbesar. Indonesia harus menjadikan halal sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional. "Dan dengan tertib halal, kita akan dapat memanfaatkan peluang ekonomi halal ini secara optimal." tegasnya. Haikal juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk media massa, dalam menyukseskan implementasi kebijakan wajib halal. Dia mengimbau media untuk menyampaikan informasi secara utuh dan berimbang. Baginya isu halal bersifat sensitif, tetapi sangat strategis bagi pembangunan ekonomi nasional.&nbsp;

BPJPH mencetak rekor 9,8 juta sertifikat halal dalam setahun, memperkuat ekonomi dan daya saing produk Indonesia di pasar global.

Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Sertifikasi Halal Tembus 9,8 Juta Produk, Tertinggi Sepanjang Sejarah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/22/mbgggg-4102011860.jpg" alt="Pelaksanaan program MBG di SD Taquma, Surabaya. (Novia Herawati/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pelaksanaan program MBG di SD Taquma, Surabaya. (Novia Herawati/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Genap berusia 1 tahun pada 20 Oktober 2025, Lembaga survei ARCI menyebut warga Jawa Timur puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Direktur ARCI, Baihaki Sirajt mengungkapkan sebanyak 82,2 persen responden warga Jawa Timur mengaku puas dengan kinerja dan kepemimpinan Prabowo - Gibran pada tahun pertama menjabat.&nbsp; "Mayoritas warga Jawa Timur puas dengan angka 82,2 persen. Sementara 12,9 persen mengaku tidak puas dan 4,9 persen tidak menjawab," tutut Baihaki Sirajt di Surabaya pada Rabu (22/10). Hasil survei yang dilakukan pada 7 - 17 Oktober 2025 dengan total responden sebanyak 1.200 orang dari 38 kabupaten/ kota se-Jatim ini, ada sejumlah program Prabowo - Gibran yang menarik perhatian publik.&nbsp; Mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), efisiensi anggaran, lumbung pangan atau swasembada, kemandirian energi, Sekolah Rakyat, koperasi Merah Putih, hingga pembangunan infrastuktur.&nbsp; Dari program-program tersebut, Baihaki mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis unggul. Sebanyak 86,1 persen responden mengaku puas dengan pelaksanaan MBG yang digadang-gadang bisa tekan angka stunting.&nbsp; "Program MBG ini mendapat kepuasan tertinggi dibanding program lainnya. Para responden ini berharap agar program MBG ini diperluas sasaran penerimanya, dan memperbaiki sistem distribusi MBG agar lebih baik," imbuhnya.&nbsp; Tepat setelahnya, sebanyak 83 persen responden Jawa Timur menilai kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan Prabowo - Gibran sudah tepat. Sementara 14,6 persen tidak puas dan 2,4 persen memilih tak menjawab.&nbsp; Di bidang lumbung pangan atau swasembada pangan era Prabowo - Gibran, sebanyak 78,6 persen warga Jatim puas. Lalu di bidang infrastuktur, 75,8 persen responden juga mengaku puas. Sayangnya pada program Sekolah Rakyat dan Koperasi Merah Putih, responden Jawa Timur menilai kedua program tersebut masih belum optimal dan perlu evaluasi.&nbsp; "Kepuasanya pun belum optimal, di mana hanya 70,4 persen responden yang puas dengan Sekolah Rakyat dan 68,2 persen responden puas dengan Koperasi merah Putih," pungkas Direktur ARCI Baihaki. (*)

Survei ARCI menunjukkan 82,2 persen warga Jatim puas dengan kinerja Prabowo-Gibran, program MBG jadi yang paling diapresiasi.

Satu Tahun Memimpin, Survei: 86 Persen Warga Jatim Puas dengan Program MBG Prabowo-Gibran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/21/Ketahanan-Pangan-TNI-Polri10-2857353460.jpg" alt="Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam peluncuran Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri di Jawa Timur pada Rabu (20/11). (Puspen TNI)" width="100%">
<figcaption>Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam peluncuran Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri di Jawa Timur pada Rabu (20/11). (Puspen TNI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketahanan pangan nasional menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Dikerjakan bersama-sama oleh sejumlah kementerian dan lembaga, Polri dinilai turut memberi sumbangsih terhadap program tersebut.&nbsp; Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB Haidar Alwi menyampaikan bahwa program ketahanan pangan nasional sangat penting, apalagi di tengah ketegangan geopolitik dan fluktuasi harga pangan dunia. Menurut dia swasembada pangan dan Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan 2 program yang tepat untuk dijalankan.&nbsp; &rdquo;Salah satu aktor kunci di balik keberhasilan awal dua program tersebut bukan berasal dari kementerian teknis semata, melainkan lembaga keamanan,&rdquo; ungkap dia dalam keterangan resmi pada Senin (20/10).&nbsp; Menurut Haidar, Polri di bawah kendali Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo berperan membantu ikhtiar menuju swasembada pangan di Indonesia. Menurut dia, itu menunjukkan bahwa paradigma keamanan nasional tidak lagi sebatas menjaga ketertiban masyarakat, tetapi juga menjamin ketahanan pangan. Berdasar pengamatannya, satu tahun belakangan Polri menunjukkan pendekatan ilmiah dan kolaboratif dalam membantu pelaksanaan program tersebut. Pemanfaatan bibit unggul hibrida P27 dan pupuk tekno MIGO Presisi Bhayangkara menjadi contoh nyata. Hasilnya, panen yang semula hanya 4 ton per hektare menjadi rata-rata 9 hingga 14 ton per hektare. &rdquo;Angka itu bukan sekadar statistik, melainkan representasi efisiensi dan kemandirian baru dalam sektor pertanian yang selama ini terjebak dalam ketergantungan terhadap impor,&rdquo; kata Haidar.&nbsp; Pendiri Haidar Alwi Institute itu menjelaskan bahwa Polri tidak berhenti pada peningkatan produktivitas lahan, melainkan juga ikut membangun kapasitas manusia dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan. Rekrutmen bintara khusus pertanian menjadi bentuk sinergi konkret antara profesionalisme kepolisian dan penguatan sumber daya pertanian nasional. &rdquo;Mereka tidak hanya aparat penegak hukum, namun juga pendamping dan penggerak masyarakat desa untuk memanfaatkan potensi lahan dengan pendekatan ilmiah,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Selain itu, lanjut dia, Korps Bhayangkara juga membangun 18 gudang ketahanan pangan di 12 provinsi dengan total kapasitas gudang mencapai angka 18 ribu ton. Menurut Haidar, fasilitas itu menjadi salah satu tonggak penting dalam sistem logistik pangan nasional. &rdquo;Gudang-gudang itu bukan hanya fasilitas penyimpanan, tetapi juga simpul distribusi yang menjamin stabilitas pasokan dan harga bahan pangan di seluruh wilayah Indonesia,&rdquo; terang dia. Khusus program MBG, Polri sudah memiliki 672 SPPG yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.&nbsp; Dengan ratusan SPPG itu, Polri mampu menjangkau lebih dari 2,35 juta penerima manfaat program MBG dan mampu menyerap 33 ribu lebih tenaga kerja di dapur-dapur MBG. &nbsp;

Polri berkontribusi dalam program ketahanan pangan nasional melalui pendekatan ilmiah dan kolaboratif. Termasuk rekrutmen bintara pertanian.

Satu Tahun Kinerja Prabowo dan Gibran, Polri Ikut Bantu Program Ketahanan Pangan Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/18/Prabowo-Sidang-PBB-6-4167396442-2867875740.jpg" alt="Indonesia menempati posisi teratas di kawasan Asia Tenggara dalam kapitalisasi pasar modal, dalam setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. (Biro Pers Setpres)" width="100%">
<figcaption>Indonesia menempati posisi teratas di kawasan Asia Tenggara dalam kapitalisasi pasar modal, dalam setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. (Biro Pers Setpres)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sejumlah kinerja di bidang ekonomi mencatatkan rekor yang positif. Indonesia kini menempati posisi teratas di kawasan Asia Tenggara dalam kapitalisasi pasar modal, sekaligus mencatat surplus perdagangan tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Hal itu terungkap dalam laporan riset NEXT Indonesia Center, Sabtu (18/10). Di sektor pasar modal, Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan pertumbuhan signifikan. Nilai kapitalisasi pasarnya untuk pertama kali dalam sejarah berhasil melampaui angka Rp 15.000 triliun pada Maret 2025. Pencapaian ini secara resmi menempatkan BEI di atas Singapore Exchange (SGX) sebagai yang terbesar di kawasan ASEAN. &ldquo;Lonjakan kapitalisasi pasar menjadi penanda kuatnya kepercayaan pasar terhadap fondasi ekonomi Indonesia dalam satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo. Dengan capaian ini, Indonesia resmi menjadi pasar modal terbesar di Asia Tenggara,&rdquo; tulis NEXT dalam laporannya, dikutip Sabtu (18/10). Momentum positif ini juga terlihat pada pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), yang sukses menembus level psikologis 8.000 untuk pertama kalinya, dan ditutup pada posisi 8.124 pada 16 Oktober 2025. &ldquo;Pertumbuhan IHSG menunjukkan kepercayaan investor bahwa perekonomian Indonesia bergerak di jalur yang stabil,&rdquo; lanjut laporan tersebut. Di sektor perdagangan, kinerja ekspor dan impor nasional menunjukkan sinyal positif yang kuat. Pada Agustus 2025, Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan sebesar US$5,49 miliar, tertinggi dalam tiga tahun terakhir sejak 2022. Surplus ini terjadi ketika nilai ekspor mencapai US$25 miliar, sementara impor berada di kisaran US$19,5 miliar. Dilaporkan NEXT, capaian tersebut mencerminkan daya saing industri nasional yang semakin tangguh di pasar global. Melebarnya surplus bukan sekadar angka, tetapi indikator penting bahwa sektor produksi dalam negeri mampu menjaga ritme ekspor, sekaligus memperkuat penerimaan devisa negara. Selain itu, kinerja perdagangan luar negeri ini melengkapi dorongan dari sektor pasar modal, yang sepanjang satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan tren menguat. Kondisi ini memperlihatkan fondasi ekonomi Indonesia yang kian solid, bahkan di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Indonesia ada di posisi teratas Asia Tenggara dalam kapitalisasi pasar modal, dan catat surplus perdagangan tertinggi dalam 3 tahun terakhir

Satu Tahun Pemerintahan Prabowo: Pasar Modal Tertinggi di ASEAN, Surplus Dagang Melonjak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/18/WhatsApp-Image-2025-10-16-at-123932-3100154192-777117694.jpeg" alt="Presiden Prabowo Subianto bersama Steve Forbes forum Forbes Global CEO Conference 2025, Rabu (15/10/2025). Setahun pemerintahan Prabowo, sudah Rp 1,7 triliun uang korupsi kembali ke negara. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto bersama Steve Forbes forum Forbes Global CEO Conference 2025, Rabu (15/10/2025). Setahun pemerintahan Prabowo, sudah Rp 1,7 triliun uang korupsi kembali ke negara. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dalam satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, aparat penegak hukum dilaporkan telah mengembalikan uang negara sebesar Rp 1,7 triliun dari para terpidana kasus korupsi. Hal itu terungkap dalam laporan riset yang dikeluarkan NEXT Indonesia Research &amp; Publications, Sabtu (18/10). Dalam laporan itu, uang negara Rp 1,7 triliun berasal dari rampasan hasil korupsi, lelang barang rampasan, dan penguasaan kembali kawasan hutan. NEXT Indonesia juga mencatat, selama setahun pemerintahan berjalan, Prabowo gencar memburu koruptor. Tercatat ada 43 kasus korupsi ditangani Kejaksaan Agung dan KPK. "Dari pemberantasan korupsi ini Kabinet Merah Putih dalam setahun terakhir mampu menekan kerugian negara hingga Rp320,4 triliun," tulis laporan NEXT Indonesia. Selain itu, kasus terbesar yang telah diungkap aparat penegak hukum adalah korupsi tata kelola minyak mentah di lingkungan kelompok usaha PT Pertamina (Persero). Nilai kerugian dari kasus yang terjadi pada periode 2018-2023 tersebut sebanyak Rp285 triliun. Prabowo kerap menegaskan komitmennya dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi di Indonesia. Salah satunya pada momen dialog bersama Chairman and Editor-in-Chief Forbes Media, Steve Forbes, pada ajang Forbes Global CEO Conference 2025 yang berlangsung di Hotel The St Regis, Jakarta, Rabu (15/10). Prabowo menyebut bahwa korupsi merupakan &ldquo;penyakit berbahaya&rdquo; yang dapat menghancurkan negara jika tidak ditangani dengan tegas. "Menurut saya, korupsi adalah penyakit. Ketika sudah mencapai stadium 4 seperti kanker, akan sangat sulit disembuhkan. Dalam sejarah, korupsi bisa menghancurkan negara, bangsa, dan rezim. Jadi, ya, saya bertekad untuk memberantas korupsi," ujar Prabowo.

Uang negara Rp 1,7 triliun itu berasal dari rampasan hasil korupsi, lelang barang rampasan, dan penguasaan kembali kawasan hutan.

Satu Tahun Pemerintahan Prabowo: Rp 1,7 Triliun Hasil Korupsi Kembali ke Negara, 43 Kasus Terungkap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/18/Presiden-Prabowo-Pimpin-Upacara-Hari-Kesaktian-Pancasila-2025-2-1600163019-128945419.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto dalam setahun pemerintahan berhasil menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran ke level terendah. (Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto dalam setahun pemerintahan berhasil menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran ke level terendah. (Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dalam satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo, sejumlah indikator kesejahteraan rakyat menunjukkan perbaikan paling kuat dalam sejarah Indonesia. Mulai dari penurunan tingkat kemiskinan hingga turunnya angka pengangguran ke titik terendah dalam 30 tahun terakhir. Hal itu terungkap dalam laporan riset NEXT Indonesia Center bertajuk &ldquo;Mengubah Indonesia&rdquo; terhadap data Badan Pusat Statistik (BPS), yang menunjukkan tingkat kemiskinan nasional pada Maret 2025 mengalami penurunan. "Tingkat kemiskinan nasional pada Maret 2025 turun ke posisi 8,47%, terendah sepanjang sejarah. Angka ini setara dengan penurunan jumlah warga miskin sebesar 1,37 juta jiwa, sehingga menjadi 23,85 juta jiwa,&rdquo; tulis laporan NEXT Indonesia dalam laporan risetnya, dikutip Sabtu (18/10). Adapun penurunan paling signifikan terjadi di wilayah perdesaan, di mana angka kemiskinan turun dari 11,34% menjadi 11,03%. Sementara di perkotaan, meski sedikit meningkat karena faktor harga pangan, dampak positif dari program bantuan langsung dan peningkatan produktivitas desa tetap menjaga tren nasional tetap menurun. Selain itu, Riset NEXT menyoroti capaian penting di sektor ketenagakerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2025 tercatat 4,76%, level terendah sejak 1995. Dari total 153,05 juta angkatan kerja, sebanyak 145,77 juta orang telah bekerja. "Turunnya tingkat kemiskinan selaras dengan menciutnya tingkat pengangguran terbuka. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2025 mencapai 4,76%. Ini adalah angka terendah dalam 30 tahun terakhir atau sejak tahun 1995 yang mencapai 7,42%," lanjut laporan tersebut. Di sisi lain, NEXT juga mencatat, 31,2 juta anak telah menikmati manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Di bidang pendidikan, 165 Sekolah Rakyat kini beroperasi dengan total 15.370 siswa dari keluarga prasejahtera. "Presiden Prabowo menargetkan 100 sekolah baru setiap tahunnya, terutama di wilayah kantong-kantong masyarakat yang ekonominya paling lemah. Program juga diarahkan agar menjangkau lapisan menengah ke bawah," tulis NEXT. Sementara itu, 83.132 Koperasi Desa Merah Putih telah berdiri di seluruh Indonesia, dengan lebih dari 1 juta anggota aktif, memperkuat ekonomi desa dari bawah. Di sektor kesehatan, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah menjangkau 46,2 juta warga di 38 provinsi, menjadi pondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia.

Sejumlah indikator kesejahteraan rakyat menunjukkan perbaikan paling kuat dalam sejarah Indonesia. Kemiskinan dan Pengangguran makin menurun

Satu Tahun Pemerintahan Prabowo: Kemiskinan dan Pengangguran Menurun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/15/20467-1-1479360388.jpg" alt="Ilustrasi orang sukses. (freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi orang sukses. (freepik)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.Com - Mencapai kesuksesan dalam waktu singkat memerlukan perubahan yang signifikan, baik dari cara berpikir maupun kebiasaan sehari-hari. Jika Anda bermimpi untuk sukses dalam waktu kurang dari satu tahun, ada sejumlah kebiasaan yang harus dihindari. Kebiasaan-kebiasaan ini mungkin tampak sederhana, tetapi mereka dapat berdampak besar pada kemampuan Anda untuk mencapai tujuan. Pada artikel ini, kita akan membahas delapan kebiasaan yang perlu Anda tinggalkan jika ingin meraih sukses dengan lebih cepat. Dikutip dari Hack Spirit, dengan membuang kebiasaan ini, Anda akan melihat perbedaan besar dalam produktivitas, fokus, dan keyakinan diri. Lanas kebiasaan apa saja kira-kira? Berikut informasi lengkapnya! 1. Penundaan Penundaan adalah salah satu kebiasaan yang paling umum dan seringkali menjadi penghambat utama bagi orang yang ingin mencapai sukses. Setiap kali Anda menunda, Anda kehilangan momentum yang sudah dibangun dan memperpanjang proses yang seharusnya bisa diselesaikan lebih cepat. Untuk mengatasi kebiasaan ini, mulailah dengan membuat daftar tugas harian dan pecah menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dicapai. Penting untuk menetapkan tenggat waktu untuk setiap tugas, sehingga Anda terlatih untuk segera bertindak. Menghilangkan kebiasaan menunda akan membuka jalan untuk produktivitas yang lebih tinggi dan memaksimalkan waktu Anda. 2. Sikap Negatif Sikap negatif tidak hanya memengaruhi suasana hati Anda, tetapi juga dapat merusak lingkungan sekitar dan menurunkan motivasi. Orang yang selalu memandang sesuatu secara negatif cenderung merasa pesimis dan enggan mencoba hal baru karena takut gagal. Mulailah untuk mengganti sikap negatif dengan pandangan yang lebih optimis. Fokuslah pada hal-hal positif yang dapat diambil dari setiap pengalaman dan ingat bahwa setiap kesulitan bisa menjadi kesempatan untuk belajar dan berkembang. 3. Melakukan Banyak Tugas Secara Bersamaan Multi-tasking sering dianggap sebagai keterampilan yang bermanfaat, tetapi sebenarnya, melakukan banyak tugas secara bersamaan bisa mengurangi produktivitas. Ketika Anda terbagi pada beberapa tugas sekaligus, kualitas hasil pekerjaan juga sering menurun, dan Anda berisiko kehilangan fokus pada tujuan utama. Alih-alih mencoba melakukan banyak hal sekaligus, pilihlah satu tugas yang paling penting dan curahkan energi penuh pada tugas tersebut. Dengan fokus penuh pada satu tugas, Anda akan bekerja lebih efisien dan meningkatkan peluang sukses. 4. Takut Gagal Rasa takut akan kegagalan sering kali menjadi penghalang yang sulit diatasi. Ketakutan ini dapat menghambat Anda dari mengambil risiko yang sebenarnya dapat membawa Anda lebih dekat pada kesuksesan. Namun, kegagalan adalah bagian dari proses belajar dan tidak perlu dihindari. Ubahlah cara pandang Anda terhadap kegagalan dan anggap sebagai bagian dari perjalanan menuju sukses. Ketika Anda mulai berani mencoba dan tidak takut gagal, Anda akan lebih terbuka untuk menemukan peluang baru yang mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya. 5. Tidak Percaya pada Diri Sendiri Percaya pada diri sendiri adalah fondasi kesuksesan. Jika Anda sering meragukan kemampuan Anda sendiri, maka Anda akan kehilangan kesempatan untuk berkembang dan menunjukkan potensi terbaik. Mulailah dengan merayakan kemenangan-kemenangan kecil dalam perjalanan Anda. Dengan terus membangun kepercayaan diri sedikit demi sedikit, Anda akan lebih siap menghadapi tantangan yang lebih besar. Ingat, kesuksesan besar dimulai dari keyakinan kecil pada diri sendiri. 6. Menghindari Ketidaknyamanan Ketidaknyamanan adalah bagian dari proses yang akan Anda hadapi saat mengejar sukses. Banyak orang cenderung menghindari situasi yang menantang atau tidak nyaman, padahal justru di situasi-situasi inilah kemampuan Anda berkembang. Menghadapi ketidaknyamanan dengan terbuka akan membantu Anda membangun mentalitas tangguh. Fokuslah pada apa yang bisa Anda pelajari dari situasi sulit daripada menghindarinya. Dengan cara ini, Anda akan menjadi pribadi yang lebih kuat dan siap menghadapi tantangan di masa depan. 7. Hidup di Masa Lalu Terjebak di masa lalu adalah kebiasaan yang menghambat perkembangan. Mengingat kesalahan atau penyesalan masa lalu dapat membuat Anda merasa berat dan tidak termotivasi untuk maju. Mengabaikan masa lalu bukan berarti melupakannya, tetapi lebih pada menerima pelajaran darinya dan melangkah ke depan. Arahkan fokus Anda pada apa yang bisa Anda lakukan hari ini untuk mencapai tujuan masa depan. Setiap langkah kecil yang Anda ambil saat ini akan membantu Anda menciptakan masa depan yang lebih baik. 8. Kurangnya Penetapan Tujuan Kesuksesan jarang datang tanpa perencanaan yang matang. Jika Anda tidak memiliki tujuan yang jelas, Anda akan kesulitan mengukur kemajuan dan menentukan prioritas. Penetapan tujuan membantu Anda tetap fokus dan bergerak maju dengan arahan yang jelas. Mulailah dengan menentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, lalu buatlah rencana tindakan yang realistis. Dengan tujuan yang terstruktur, Anda akan lebih mudah melihat langkah-langkah yang harus diambil dan memantau kemajuan yang dicapai. ***

8 hal yang harus ditinggalkan jika ingin mencapai kesuksesan dalam waktu singkat dalam kurun waktu satu tahun.

Jika Anda Ingin Menjadi Orang Sukses dalam Waktu Kurang dari Setahun, Ucapkan Selamat Tinggal pada 8 Kebiasaan ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/BAMBANG-BRODJONEGORO-JAWA-POS.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Hari ini, 2 Maret setahun lalu, pandemi Covid-19 untuk pertama kalinya masuk ke Indonesia. Setahun berlalu, berbagai inovasi di dalam bidang teknologi pun dilakukan dalam menangani pandemi ini, mulai dari rapid antigen hingga ventilator.  ’’Hari ini menandakan satu tahun pandemi Covid masuk di Indonesai, kita ingat kejadian ketika Pak Presiden (Joko Widodo) mengumumkan adanya orang terinfkesi di Indonesia,’’ terang Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (Menristek/BRIN) Bambang Brodjonegoro dalam Peringatan 1 Tahun Pandemi Covid-19 di Indonesai: Inovasi Indonesia untuk Indonesia Pulih, Bangkit dan Maju secara daring, Selasa (2/3).  Ia pun menceritakan kala virus tersebut mulai memasuki Indonesia, pada saat itu kementeriannya bersama lembaga terkait melakukan rapat gabungan untuk mencari jawaban serta solusi atas permasalahan ini. Dalam mencari solusi tersebut, ia mengaku bahwa hal itu tidak mudah, sebab virus SARS Cov-2 adalah virus jenis baru yang belum diketahui karakteristiknya seperti apa.  ’’Untuk mencari jawaban pun itu tidak mudah, karena Covid-19 ini adalah jenis virus yang baru dan belum ketahuan seperti apa karakternya dan seperti apa cara menanggulanginya, sehigga praktis dalam rapat tersebut kita mencoba apa yang terbaik menuurt pemikiran kita,’’ jelasnya.  Dalam perjalanannya, agar dapat mencegah penyebaran virus meluas di Indonesia, akhirnya diputuskan untuk dibuat Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19. Dalam pembuatan konsorsium ini, dirinya meminta agar dilakukan penelitian vaksin Covid-19, sebab saat itu yang diketahui untuk mencegah penyebaran adalah dengan menemukan vaksin.  ’’Mengingat pandemi ini menjadi masalah bagaimana caranya agar orang tidak mudah tertular, hanya dengan vaksin dan kemudain kita jadikan fokus utama dalam konsorsium,’’ tambahnya.  Tentu vaksin bukan segalanya, apalagi untuk membuatnya tidak mudah dan perlu penelitian mendalam. Oleh karenanya, sebelum mendapatkan vaksin, maka diprioritaskan inovasi di kategori lain, seperti alat rapid test RI-GHA Covid-19 dan GeNose C19 serta ventilator.  ’’Itu adalah kebanggaan awal kita karena langsung bisa melahirkan alat yang menjadi pengganti rapid test yang impor yang terus terang kualitasnya dipertanyakan. Kita waktu itu belum memahami kekurangan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan yang tergantung pada impor, kita juga dapat prduk ventilator, kita melihat itu kurang diberbagai faislitas pelayanan kesehatan,’’ tutur dia.  Selain itu, dengan peringatan 1 tahun pandemi Covid-19 di Indonesia, juga dilakukan penandatanganan MoU antara Kemenristek/BRIN dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait dengan kerjasama riset dan inovasi Vaksin Covid-19 Merah Putih di Indonesia sebagai bentuk sumbangsih anak bangsa dalam pengembangan inovasi dalam negeri. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/HqWJzRq2zGE  &nbsp;

Setahun Pandemi Covid-19, Menristek Ceritakan Awal Pencarian Solusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/72323_91616_Saut-Situmorang.jpg" alt="Saut Situmorang" width="100%">
<figcaption>Saut Situmorang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hari ini tepat satu tahun lima komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilantik Presiden Joko Widodo. Tepatnya pada 21 Desember 2015. Banyak kasus korupsi ditangani KPK di bawah kepemimpinan Agus Rahardjo itu. Namun, tak sedikit pula utang kasus yang belum diselesaikan komisi antirasuwah. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, lima pimpinan telah melakukan evaluasi tahunan terkait kerja selama setahun. &quot;Jadi kita akan membuat baik pencegahan dan penindakan detail dan inovatif. Kami berlima belakangan memang agak cerewet dan membuat teman-teman sedikit-sedikit dibangunkan,&quot; kata Saut di gedung KPK, Rabu (21/12). Selain itu, kata Saut, KPK juga tengah menyortir sejumlah kasus yang tengah berjalan dan menjadi prioritas. &quot;Kita sedang inventarisir kasus itu bagaimana bisa, apanya sudah ada, detailnya sudah ada, bagaimana kita bisa mempercepat itu,&quot; ujar Saut. Saut menyebut salah satu yang menjadi fokus dan akan dikebut KPK adalah penyidikan kasus dugaan korupsi terkait proyek pengadaan e-KTP. &quot;Termasuk itu (e-KTP). Di luar itu ada beberapa, saya enggak perlu sebut di sini nanti yang tertinggal, yang ketinggalan bahkan tahun 2012, 2010. Itu kita lihat lagi semua,&quot; pungkasnya. (Put/jpg)

Satu Tahun Berganti Pimpinan, Ini Janji KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/65077_84182_guru-honor.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Para honorer di sekolah swasta di Cirebon sedang resah. Pasalnya, peralihan pengelolaan SMA/SMK dari pemerintah kota dan kabupaten ke berpengaruh pada insentif Rp 300 ribu per bulan, yang mereka terima. Mereka terancam libur gajian sampai 2018. Insentif itu hilang mulai tahun depan karena sudah tidak dianggarkan di APBD Kota Cirebon. &ldquo;Kebijakan ini berimbas ke sekolah swasta, banyak dampaknya. Buat guru juga kena,&rdquo; ujar Ketua Forum Tenaga Honorer Sekolah Swasta (FTHSS) Kota Cirebon, Dede Permana kepada Radar Cirebon (Jawa Pos Group), Kamis (17/11). Dede mengungkapkan, ada ketimpangan dalam kebijakan alih status ini. Tenaga honorer di sekolah negeri, mendapat anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sedangkan honorer di sekolah swasta malah tidak dianggarkan di APBD provinsi. &ldquo;Yang menjadi pertanyaan kami, bagaimana dengan tanggung jawab moral pemkot&nbsp; terhadap nasib tenaga honorer swasta SMA/SMK? Mereka akan kehilangan tunjangan,&rdquo; tegas Dede. Dia membeberkan jumlah tenaga honorer di sekolah swasta untuk SMA sebanyak 170 orang dengan rincian tenaga guru sebanyak 127 orang, tenaga tata usaha 43 orang. Kemudian tenaga honorer SMK swasta sebanyak 281 orang dengan rincian guru sebanyak 229 orang dan tenaga TU 52 orang. Atas adanya persoalan ini, Dede mendesak disdik untuk membantu memfasilitasi ke pemerintah provinsi. Jangan sampai, ketika peralihan ini diberlakukan tenaga honorer di sekolah swasta kehilangan penghasilan. Terpisah, Kepala Bidang Pendidikan Menengah Disdik Kota Cirebon Sri Wahyuning Hadi mengatakan, selama ini hanya sekitar 800 lebih guru dan Tata Usaha non PNS tingkat TK, SD, SMP, SMA dan SMK swasta di Kota Cirebon, yang mendapatkan insentif Rp300 ribu perbulan dari APBD Kota Cirebon. Dengan peralihan status SMA/SMK dibawah pengelolaan Provinsi Jawa Barat, insentif dari APBD Kota Cirebon tidak lagi bisa diberikan sejak Oktober 2016. &ldquo;Itu untuk guru maupun Tata Usaha non PNS di SMA/SMK negeri dan swasta,&rdquo; katanya. Disdik, ujar perempuan yang akrab disapa Yuni itu, sudah memperjuangkan di setiap rapat dengan provinsi. Namun, hasilnya tetap sama. Provinsi Jawa Barat belum bisa memberikan insentif untuk guru non PNS di SMA/SMK negeri maupun swasta sampai tahun anggaran 2017 ini berakhir. Insentif baru diberikan pada awal tahun 2018. Disdik juga sudah mengusulkan 1.239 guru maupun tata usaha non PNS di sekolah negeri dan swasta, agar mendapatkan insentif dan masuk pendataan Provinsi Jawa Barat. Harapannya, saat provinsi memberikan honor atau uang insentif, data tersebut seluruhnya masuk semua. Sejak 29 September 2016, kata Yuni, seluruh kabupaten kota di Jawa Barat telah menyerahkan pengelolaan SMA/SMK kepada Gubernur Jawa Barat. Berdasarkan hasil rapat di provinsi, pendanaan untuk itu mulai berlaku pertanggal 1 Januari 2017. &nbsp; Tidak hanya non PNS di sekolah swasta, guru dan tata usaha di sekolah negeri yang masih berstatus non PNS belum dianggarkan untuk pemberian insentifnya selama tahun anggaran 2017. &ldquo;Anggaran untuk seluruh non PNS baru akan dianggarkan tahun 2018. Kita sudah mengusulkan dan berjuang keras. Tetapi provinsi sendiri belum bisa menganggarkan,&rdquo; katanya. Akademisi IAIN Syekh Nurjati, Dr Sugianto SH MH mengatakan, pengambilalihan pengelolaan merupakan kemunduran dalam otonomi daerah. Dia menyebut pemerintah setengah hati dalam pelaksanaan amanat otonomi daerah. Kemudian, mekanisme pengawasan akan lebih sulit. &ldquo;Dikelola daerah saja banyak sekolah rusak, gimana provinsi? Makin nggak keliatan aja itu yang jauh-jauh,&rdquo; tegasnya. (abd/ysf/yuz/JPG)

Kasihan, Setahun Ini Para Honorer Puasa Gajian

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#satu tahun

Berita Terkini