<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/26/oyCECllO3pH6idzX4WWO0bc9nsdO7KVPXOO5ZUlZ-490423286.jpg" alt="KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali memeriksa pasukan dalam Upacara Peresmian dan Likuidasi Organisasi TNI AL pada Selasa (26/8). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali memeriksa pasukan dalam Upacara Peresmian dan Likuidasi Organisasi TNI AL pada Selasa (26/8). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Likuidasi dan validasi organisasi TNI turut terjadi di Angkatan Laut. Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali meresmikan satuan-satuan baru TNI AL tersebut pada Selasa (26/8). Salah satunya adalah Satuan Siber TNI AL kini resmi menjadi Pusat Siber TNI AL. &rdquo;Satsiber TNI AL menjadi Pusat Siber TNI AL dijabat oleh pati (perwira tinggi) bintang satu, tadinya dijabat oleh kolonel menjadi jabatan pati bintang satu,&rdquo; ungkap Ali saat diwawancarai oleh awak media.&nbsp; Selain Pusat Siber TNI AL, beberapa satuan lain yang mengalami likuidasi dan validasi organisasi di jajaran Angkatan Laut adalah Asisten Teritorial KSAL yang diisi oleh pati bintang dua, Pusat Kesehatan TNI AL diisi pati bintang dua, Pusat Intelijen TNI AL disi pati bintang satu, serta Pusat Teritorial TNI AL diisi pati bintang satu.&nbsp; Kemudian ada Pusat Kelaikan dan Keselamatan Kerja TNI AL yang diisi pati bintang satu, Dinas Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa TNI AL diisi pati bintang satu, Sekolah Tinggi Teknologi TNI AL diisi pati bintang dua, serta Detasemen Markas Besar TNI Al diisi pati bintang satu.&nbsp; &rdquo;Ini hasil dari validasi organisasi yang telah diresmikan oleh bapak presiden pada saat (Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer) di Batujajar, validasi organisasi yang telah ditentukan atau dikeluarkan peraturan panglima TNI,&rdquo; jelas Ali.&nbsp; Likuidasi dan validasi organisasi di jajaran TNI AL dilakukan untuk memastikan setiap satuan, jabatan, dan fungsi struktur TNI AL bisa berjalan optimal dan saling mendukung. Selain itu, tujuan penyesuaian satuan-satuan di bawah Angkatan Laut juga untuk mengembangkan organisasi TNI AL. Secara keseluruhan ada 48 satuan kerja dengan 88 personel yang mengalami peningkatan melalui likuidasi dan validasi organisasi tersebut. Mulai level komando utama (kotama), badan pelaksana pusat (balakpus), maupun unsur-unsur pelayanan di bawah TNI AL.&nbsp; &rdquo;Validasi organisasi ini tujuannya untuk meningkatkan kinerja dari organisasi tersebut sehingga lebih efektif dan lebih efisien,&rdquo; tegas Ali.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Kepala Staf Angkatan Laut meresmikan Pusat Siber TNI AL dan beberapa satuan baru lainnya, untuk meningkatkan kinerja organisasi.

KSAL Resmikan Sejumlah Satuan Baru TNI AL, Satsiber Kini Jadi Pusat Siber

<div> &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/03/SIBER-SERANGAN-1379758397.jpg" alt="Ilustrasi: Serangan siber masih jadi ancaman untuk Indonesia. (The Quantum Insider)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Serangan siber masih jadi ancaman untuk Indonesia. (The Quantum Insider).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Organ-organ siber di tubuh TNI dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) sudah tersedia. Diantaranya Satuan Siber (Satsiber) TNI dan Pusat Pertahanan Siber (Pushansiber) Kemhan. Meski sudah berdiri sejak beberapa tahun lalu, kedua organ tersebut dihadapkan pada beberapa tantangan yang harus mampu mereka jawab. Apalagi di tengah derasnya laju perkembangan zaman dan potensi ancaman serta gangguan siber.&nbsp; Pemerhati isu-isu militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengungkapkan beberapa tantangan yang dihadapi oleh Satsiber TNI dan Pushansiber Kemhan. Diantaranya yang terkait dengan Sumber Daya Manusia. &rdquo;Kurangnya personel yang memiliki keterampilan khusus dalam keamanan siber dan kebutuhan akan pelatihan berkelanjutan,&rdquo; kata Fahmi saat diwawancarai oleh JawaPos.com pada Minggu (8/9).&nbsp; Dalam tanya jawab dengan awak media di Komplek DPR RI beberapa waktu lalu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto juga mengungkap soal SDM untuk memenuhi kebutuhan di bidang siber. Menurut orang nomor satu di tubuh institusi militer Indonesia tersebut, salah satu cara yang bisa ditempuh adalah merekrut orang-orang khusus yang memiliki kemampuan mumpuni di bidang siber. &rdquo;Memang rekrutmennya khusus,&rdquo; kata Agus.&nbsp; Selain SDM, Fahmi juga menyoroti infrastruktur dan teknologi. Menurut dia Satsiber TNI dan Pushansiber Kemhan butuh infrastruktur dan teknologi yang lebih memadai.&nbsp;&rdquo;Perlu adanya peningkatan infrastruktur dan teknologi untuk mendeteksi dan merespons serangan siber,&rdquo; kata dia. Apalagi saat ini serang siber bisa terjadi kapan saja dan menyerah objek mana saja. Untuk itu, butuh teknologi terbaik agar peran kedua organ siber tersebut lebih maksimal.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015067264/muncul-gerakan-coblos-semua-paslon-suswono-yang-cinta-pak-anies-jangan-khawatir">Muncul Gerakan Coblos Semua Paslon, Suswono: Yang Cinta Pak Anies Jangan Khawatir</a> Tidak kalah penting, lanjut Fahmi, koordinasi antara Satsiber TNI dan Pushansiber Kemhan dengan beberapa instansi lainnya. Mulai Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), sampai Polri dan instansi terkait lainnya. Jangan sampai terjadi tumpang tindih kewenangan akibat koordinasi yang tidak berjalan dengan baik. Beberapa hal lain yang juga menjadi sorotan ISESS adalah ketiadaan doktrin dan kurangnya integrasi.&nbsp; Semua tantangan tersebut harus mampu dijawab oleh Satsiber TNI dan Pushansiber Kemhan. Caranya dengan melakukan beberapa langkah strategis. Mulai peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), pengembangan infrastruktur dan teknologi, optimalisasi kolaborasi antar lembaga, pengembangan strategis dan kebijakan siber, serta peningkatan kapasitas intelijen siber. Dengan begitu, dia percaya kedua organ siber tersebut berfungsi lebih optimal.</div>

”Perlu adanya peningkatan infrastruktur dan teknologi untuk mendeteksi dan merespons serangan siber,” kata dia.

Tantangan Satsiber TNI dan Pushansiber Kemhan, Perlu SDM Mumpuni dan Peningkatan Teknologi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/BOCOR-BOCOR.jpg" alt="Foto: Ilustrasi: Solusi dan benteng pertahanan siber yang kuat mutlak diperlukan untuk menangkal kebocoran data. (Up&Running Computers Solutions)." width="100%">
<figcaption>Foto: Ilustrasi: Solusi dan benteng pertahanan siber yang kuat mutlak diperlukan untuk menangkal kebocoran data. (Up&Running Computers Solutions).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Di tengah ramainya perbincangan soal wacana pembentukan Angkatan Siber, Indonesia sejatinya sudah memiliki organ-organ siber yang bergerak di bawah kementerian dan lembaga. Misalnya Satuan Siber (Satsiber) TNI di bawah Mabes TNI dan Pusat Pertahanan Siber (Pushansiber) Kementerian Pertahanan (Kemhan). Keduanya dipimpin oleh seorang perwira tinggi dengan pangkat bintang satu.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015066943/bikin-sulit-tidur-di-malam-hari-cek-kecemasan-setiap-zodiak-yang-membuat-mereka-overthinking">Bikin Sulit Tidur di Malam Hari, Cek Kecemasan Setiap Zodiak yang Membuat Mereka Overthinking</a> Satsiber TNI dibentuk oleh Mabes TNI pada 2017. Dalam pelaksanaan tugasnya, Satsiber TNI bertanggung jawab secara langsung kepada panglima TNI. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menyatakan bahwa Satsiber TNI memiliki beberapa tugas. &rdquo;Satuan Siber TNI digunakan untuk menjaga keamanan administrasi, portal,&rdquo; terang mantan panglima TNI tersebut.&nbsp; Sementara Pushansiber Kemhan Badan Instalasi Strategis Pertahanan (Bainstrahan) Kemhan. Dalam laman resmi milik Kemhan dijelaskan bahwa Pushansiber Kemhan memiliki beberapa tugas. Yakni melaksanakan operasi siber, persandian, dan wahana antariksa nirawak di lingkungan Kemhan serta pengoordinasian operasi siber di sektor pertahanan. Tugas-tuga itu mereka laksanakan di bawah kendali menteri pertahanan.&nbsp; Menurut Khairul Fahmi sebagai pemerhati isu-isu militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Satsiber TNI dan Pushansiber Kemhan masih bisa dioptimalkan. Diantaranya terkait dengan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), pengembangan infrastruktur dan teknologi, optimalisasi kolaborasi antar lembaga, pengembangan strategis dan kebijakan siber, serta peningkatan kapasitas intelijen siber.&nbsp; Selain itu, Fahmi juga menekankan pentingnya kerja sama dengan sektor swasta dan operator infrastruktur kritis untuk penguatan keamanan dan meningkatkan perlindungan terhadap serangan siber. Kemudian dia menilai perlu juga dilakukan peningkatan kesadaran publik tentang ancaman siber melalui kampanye dan program pelatihan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan kesiapan menghadapi serangan siber. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/015066939/segera-meluncur-di-indonesia-seperti-ini-kira-kira-spesifikasi-mobil-listrik-aletra-penantang-byd-m6-dan-toyota-innova-zenix">Segera Meluncur di Indonesia, Seperti Ini Kira-kira Spesifikasi Mobil Listrik Aletra Penantang BYD M6 dan Toyota Innova Zenix</a> Khusus untuk optimalisasi kolaborasi antar lembaga, Fahmi menilai bahwa Satsiber TNI dan Pushansiber Kemhan harus bekerja keras. &rdquo;Meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan BSSN, Kemenkominfo, Polri dan lembaga terkait, serta partisipasi dalam kolaborasi internasional,&rdquo; terang Fahmi. Dengan begitu, lanjut dia keberadaan Satsiber TNI dan Pushansiber Kemhan diyakini akan lebih optimal. Utamanya dalam menghadapi ancaman dan potensi gangguan siber.

Satsiber TNI dibentuk oleh Mabes TNI pada 2017. Dalam pelaksanaan tugasnya, mereka bertanggung jawab secara langsung kepada panglima TNI.

Mengenal Satsiber TNI dan Pusat Pertahanan Siber Kemhan

Satsiber TNI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Satsiber TNI

Berita Terkini

KSAL Resmikan Sejumlah Satuan Baru TNI AL, Satsiber Kini Jadi Pusat Siber

Tantangan Satsiber TNI dan Pushansiber Kemhan, Perlu SDM Mumpuni dan Peningkatan Teknologi

Mengenal Satsiber TNI dan Pusat Pertahanan Siber Kemhan

Download Aplikasi JawaPos.com