<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/satriwan-salim-IG.jpg" alt="Kornas P2G Satriwan Salim (INSTAGRAM)" width="100%">
<figcaption>Kornas P2G Satriwan Salim (INSTAGRAM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyayangkan ketidakjelasan janji kampanye soal kenaikan gaji guru Rp 2 juta per bulan. Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim meminta agar pemerintah, khususnya Kemendikdasmen dan Kementerian Keuangan, tidak membeda-bedakan para guru dalam merealisasikan janji tambahan penghasilan itu. Sebab, sejak awal, janji kampanye Prabowo-Gibran jelas, yakni memberikan tambahan penghasilan Rp 2 juta untuk seluruh guru tanpa kecuali, mulai Oktober 2024. Seharusnya, kata Satriwan Salim, janji yang telah diucapkan jauh-jauh hari itu sudah diperhitungkan oleh Prabowo-Gibran. Sudah ada kalkulasi dari segi anggaran. &rsquo;&rsquo;Karena tidak mungkin akan berjanji ya, menyampaikan harapan-harapan tersebut kepada para guru (kalau belum berhitung, Red),&rdquo; jelasnya. Selain itu, berdasar perhitungan P2G, angka Rp 2 juta itu dinilai tidak terlampau besar jika dilihat dari aspek anggaran 20 persen dari APBN. Sebab, ada kenaikan cukup signifikan pada postur APBN 2025 sekitar Rp 722 triliun. Karena itu, dia menilai APBN masih sanggup bila dialokasikan tambahan pendapatan untuk 3,2 juta orang guru selama satu tahun. &rsquo;&rsquo;Angkanya tidak sampai Rp 80 triliun. Nah, jadi kami tentu berharap ini sama semuanya gitu ya, merata semuanya gitu,&rdquo; katanya. Soal adanya ketentuan-ketentuan khusus sebagai syarat pencairan, Satriwan cukup memahami. Namun, dia meminta agar syarat yang disampaikan hanya bersifat prinsipil. Misalnya, guru yang berhak mendapatkan tambahan penghasilan Rp 2 juta itu adalah mereka yang minimal sudah mengajar selama satu tahun. Kemudian, guru tersebut harus memiliki jam pelajaran. Yang artinya, guru tersebut harus terdaftar di data pokok pendidikan (dapodik). Meski, dapodik ini memiliki kelemahan juga. Dia menyebut, sering kali ada guru yang sudah mengajar 2 tahun, bahkan 3 tahun, tapi belum kunjung dimasukkan ke dalam dapodik. &rsquo;&rsquo;Tapi yang paling prinsipil adalah bagi kami syaratnya disederhanakan, jangan sampai ini syarat justru mempersulit guru,&rdquo; tegasnya. Sebab, jika mempersulit, hal itu justru bertentangan dengan janji-janji saat kampanye. Kendati begitu, pihaknya masih optimistis janji tersebut tak akan diingkari. Apalagi, latar belakang Prabowo adalah militer yang selalu memegang janji.&nbsp;(mia/c17/oni)

Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim menyayangkan ketidakjelasan janji kenaikan gaji untuk guru. Padahal dijanjikan Oktober  2024.

P2G Sayangkan Ketidakjelasan Kenaikan Gaji Guru yang Dijanjikan Prabowo-Gibran semasa Kampanye

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/22/ASN-WFH-Dery-Ridwansah-3JPG-3682072059.jpg" alt="PNS BKD DKI Jakarta beraktivitas di kompleks Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Senin (21/8/2023)." width="100%">
<figcaption>PNS BKD DKI Jakarta beraktivitas di kompleks Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Senin (21/8/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rencana penerapan single salary atau gaji tunggal untuk pegawai negeri sipil (PNS) mendapatkan banyak respons. Ada yang setuju, tapi banyak juga yang mengkritisi. Ketua Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Zudan Arif Fakrulloh menyatakan persetujuannya atas rencana tersebut. Sistem itu memang sudah dibicarakan antara pemerintah dan jajarannya. &rdquo;Iya (setuju), itu sudah lama dibahas dan disampaikan oleh Korpri dalam berbagai kesempatan,&rdquo; ujarnya. Yang terpenting, lanjut Zudan, sistem baru tersebut tidak memangkas kesejahteraan pegawai. Sebaliknya, harus lebih baik. &rdquo;Harus single salary system yang menyejahterakan,&rdquo; tegasnya. Dia menambahkan, jika sistem baru tidak lebih menyejahterakan, akan muncul potensi terjadinya gejolak. &rdquo;Sepanjang menambah kesejahteraan ASN, sistem ini pasti diterima,&rdquo; tambahnya. Pada bagian lain, Koordinator Nasional Organisasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengatakan, pemerintah seharusnya membuat kajian akademik terlebih dahulu soal aturan tersebut. Kemudian, kajian itu disosialisasikan ke pemangku kebijakan terkait. Termasuk organisasi profesi guru. Sebab, di antara sekian banyak ASN, profesi guru merupakan yang cukup besar. Pada prinsipnya, tutur Satriwan, pemberlakuan sistem gaji tunggal tidak boleh bertentangan dengan aturan yang sudah ada. Misalnya UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). UU tersebut mengatur bahwa manajemen ASN didasarkan pada asas berkeadilan, tidak diskriminasi, ada kepastian hukum, dan kesejahteraan. Di kalangan guru sendiri, beber Satriwan, belum ada informasi yang komplet soal skema gaji tunggal tersebut. Para guru ASN atau PNS masih penuh tanya. Apakah tunjangan-tunjangan yang selama ini melekat pada gaji bakal dihapus atau sekadar dihilangkan penamaannya. Satriwan mencontohkan seorang guru PNS yang menerima gaji pokok Rp 3 juta. Kemudian, aneka tunjangannya mencapai Rp 4 juta. &rdquo;Jadi, total take home pay-nya Rp 7 juta. Ini belum termasuk tunjangan profesi guru yang jumlahnya signifikan,&rdquo; ungkapnya. Nah, yang jadi pertanyaan, pada skema single salary nanti, guru PNS tersebut apakah tetap menerima penghasilan Rp 7 juta atau hanya gaji pokok Rp 3 juta? Jika nanti yang diterima gaji pokok saja, artinya sistem single salary tidak sesuai dengan prinsip kesejahteraan di UU ASN. Tetapi, jika yang diterima guru tetap Rp 7 juta, artinya tidak ada persoalan. Hanya nomenklatur tunjangan-tunjangannya yang dihapus. Angka atau uangnya tetap ada. &rdquo;Syukur-syukur bisa dinaikkan,&rdquo; katanya. Satriwan menekankan bahwa take home pay guru PNS selama ini sangat beragam komponennya. Selain tunjangan yang melekat dan berlaku secara nasional, ada juga tunjangan kinerja daerah. Tunjangan ini berbeda dengan tunjangan profesi guru. Dia menyatakan, dengan skema gaji tunggal nanti, tunjangan-tunjangan tersebut harus tetap ada. Khusus soal tunjangan profesi guru, Satriwan menegaskan, itu adalah amanat dari UU Guru dan Dosen. Tidak bisa dihilangkan hanya karena peraturan menteri atau sejenisnya. Tunjangan tersebut diberikan kepada guru-guru yang memenuhi syarat. Di antara syaratnya adalah harus sudah memiliki sertifikat profesi guru. (mia/lyn/far/wan/lum/c9/oni)

Rencana penerapan single salary atau gaji tunggal untuk pegawai negeri sipil (PNS) mendapatkan banyak respons. Ada yang setuju.

Korpri dan P2G Setuju Skema Gaji Tunggal selama Tidak Kurangi Kesejahteraan PNS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/24/ppdb-smp-1534905478.png" alt="SAMPAIKAN ADUAN: Sejumlah orang tua siswa mendatangi posko PPDB di kantor Dinas Pendidikan Surabaya, Jumat (23/6). Pemakaian sistem dua zonasi dikeluhkan banyak warga." width="100%">
<figcaption>SAMPAIKAN ADUAN: Sejumlah orang tua siswa mendatangi posko PPDB di kantor Dinas Pendidikan Surabaya, Jumat (23/6). Pemakaian sistem dua zonasi dikeluhkan banyak warga.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kemendikbudristek didesak untuk mengevaluasi secara menyeluruh aturan penerimaan peserta didik baru (PPDB). Desakan itu dilakukan agar karut-marut PPDB tak terus-menerus terulang. Tahun ini geger PPDB tidak hanya tak masuk kuota zonasi. Tapi, ada ratusan anak yang tiba-tiba masuk dalam kartu keluarga orang lain. Belum lagi, dugaan praktik jual beli kursi yang masih terjadi. Aksi demo pun tak terelakkan di sejumlah daerah. Sayangnya, respons pemerintah pusat dan daerah masih terkesan lamban. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai, sumber kegaduhan PPDB ada pada regulasinya sendiri. Yaitu, Permendikbud No 1 Tahun 2021. &rsquo;&rsquo;Aturan ini ditafsirkan secara beragam oleh masing-masing pemerintah daerah,&rsquo;&rsquo; katanya. Akibatnya, di sejumlah daerah, pelaksanaan PPDB menimbulkan polemik. Mulai acuan penerapan seleksi berdasar usia, jalur prestasi yang tidak jelas parameternya, hingga manipulasi alamat agar masuk dalam radius zonasi sekolah negeri. Ubaid mengatakan, Permendikbud 1/2021 melahirkan aturan di daerah yang saling bertabrakan. &rsquo;&rsquo;Bila kegaduhan di satu atau dua daerah saja, itu yang bermasalah aturan pemdanya. Tetapi, ini yang gaduh di banyak daerah,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Ubaid juga mengkritisi pelaksanaan PPDB yang tidak pernah diaudit. Meskipun banyak yang dirugikan atau menjadi korban, Kemendikbudristek sama sekali tidak pernah merevisi peraturan tadi. Dia menegaskan, sistem seleksi dalam PPDB seharusnya menghilangkan praktik diskriminasi. Baik itu diskriminasi ekonomi maupun lainnya. Tetapi, ternyata diskriminasi masih saja terjadi. &rsquo;&rsquo;Permendikbud 1/2021 harus direvisi atau bahkan diganti,&rsquo;&rsquo; tegasnya. Menurut dia, Kemendikbudristek harus membuat regulasi PPDB yang mengatur sampai tataran teknis. Tujuannya, menutup peluang munculnya banyak penafsiran dari daerah-daerah. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) merangkum sejumlah persoalan PPDB yang sejatinya terus berulang. Pertama, migrasi domisili melalui kartu keluarga calon siswa ke wilayah sekitar sekolah yang dinilai favorit oleh orang tua. Itu umumnya terjadi di wilayah yang punya sekolah unggulan. Kasus serupa pernah terjadi di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Timur, dan terbaru di Kota Bogor. &rdquo;Modusnya dengan memasukkan atau menitipkan nama calon siswa ke KK warga sekitar,&rdquo; ujar Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim. Modus pindah KK itu, kata dia, seharusnya bisa diketahui dan diantisipasi sejak awal oleh RT/RW dan dispendukcapil. Sayangnya, modus yang kerap dikeluhkan itu secara tidak langsung justru dibolehkan. Ada celah dari Pasal 17 Ayat 2 Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB yang bisa dimanfaatkan untuk pindah KK itu. Sebab, dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa domisili calon peserta didik berdasar alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Artinya, perpindahan alamat KK diperkenankan secara hukum minimal 1 tahun sebelum pendaftaran PPDB. Praktik jual beli kursi juga terindikasi di Bengkulu dalam PPDB 2023 kali ini. Ada salah seorang guru yang diduga melakukan jual beli bangku kepada calon orang tua siswa. &rdquo;Jadi, selama ini PPDB tak hanya jalur zonasi, prestasi, afirmasi yang ada, tetapi juga ada jalur intervensi, intimidasi, dan surat sakti,&rdquo; ungkap Kepala Bidang Litbang Pendidikan P2G Feriansyah. Permasalahan selanjutnya, sekolah kekurangan siswa. Banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Mulai jumlah calon siswa yang sedikit, jumlah sekolah negeri yang banyak dan berdekatan lokasinya satu sama lain, serta lokasi sekolah jauh di pelosok pedalaman atau perbatasan yang aksesnya sulit. Dari catatan P2G, kasus itu terjadi di Magelang, Temanggung, Solo, Sleman, Klaten, Batang, dan Pangkal Pinang. Kemendikbudristek menegaskan bahwa PPDB menjadi kewenangan pemda. Sebab, penyelenggaraan sekolah- sekolah negeri dilaksanakan pemda. Dengan demikian, pengawasan atas penyelenggaraan PPDB pun menjadi tanggung jawab pemda melalui inspektorat daerah. Kendati begitu, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikbudristek Chatarina Muliana Girsang menampik disebut cuci tangan. Dia mengatakan, Kemendikbudristek tetap melakukan pengawasan. Dalam hal ini, mengawasi pemda dalam penyelenggaraan pendidikan. Selain itu, memberikan sosialisasi pada dinas pendidikan mengenai ketentuan-ketentuan PPDB yang harus sesuai dengan peraturan. &rdquo;Jadi, bukan langsung mengawasi sekolahnya,&rdquo; tuturnya. Karena itu, penguatan pengawasan di daerah penting dilakukan agar inspektorat daerah memahami betul semua peraturan pendidikan. Termasuk soal PPDB. Dia juga berharap sekolah bisa turut membantu verifikasi KK. Dengan begitu, risiko kecurangan PPDB jalur zonasi berupa manipulasi KK bisa berkurang. &rdquo;Ada satu KK itu 10 anak, bahkan 20 anak. Seharusnya, dalam verifikasi itu dilihat oleh sekolah. Mereka memahami apa itu kartu keluarga,&rdquo; ungkapnya. Terkait tes, dia memilih untuk tidak mengadakan tes di PPDB, khususnya jalur prestasi. Lagi-lagi, hal itu dimaksudkan untuk menghindari adanya manipulasi hasil tes. Menurut dia, sebagian daerah sudah melaksanakan tes dan hasilnya banyak yang tidak transparan. &rdquo;Kami prefer untuk jalur prestasi itu sertifikat yang perlombaannya setingkat kabupaten, kota, dari lembaga-lembaga yang dianggap kredibel mengeluarkan sertifikat prestasi tersebut,&rdquo; jelasnya. <h3>Kasus di Jatim</h3> Di Jombang, kejanggalan juga ditemukan di PPDB zonasi tingkat SMP. Banyak jarak antarsiswa yang sama persis. Bahkan, ada siswa yang mendaftar dari SD yang berada di luar jalur zonasi. Di SMPN 2 Jombang, misalnya, jarak rumah antarsiswa sangat dekat dari sekolah, kurang dari 1 kilometer. Paling dekat jaraknya 105 meter dan paling jauh 910 meter. Jarak rumah antarsiswa juga sangat dekat, yaitu 1 meter. Ada juga yang jaraknya kembar. Kepala SMPN 2 Jombang Alim membenarkan bahwa jarak siswa yang mendaftar tak sampai 1 kilometer dari sekolah. Namun, pihaknya tidak akan melakukan verifikasi ke lapangan terkait siswa yang dinyatakan diterima. &rdquo;Kami hanya menerima dari dinas. Semua teknis di-handle dinas. Kami tinggal menerima saja,&rdquo; jelasnya kepada Jawa Pos Radar Jombang. Jika terjadi kecurangan siswa numpang KK, dia mengaku tak tahu harus berbuat apa. &rdquo;Karena kami menerima dari dinas ya sudah itu. Kami tidak punya kewenangan,&rdquo; jelasnya lagi. Di Madiun, muncul dugaan jual beli kursi. Persoalan itu sempat ditanggapi kalangan dewan. &rdquo;Ini menjadi problem. Masak tuan rumah kesulitan mencari sekolah di rumahnya sendiri, kan lucu,&rdquo; ucap Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya B.M.S. kemarin (16/7). Pihaknya sudah meminta klarifikasi kepada Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Jatim Wilayah Madiun-Ngawi terkait laporan itu. Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Madiun Ngedi Trisno Yhusianto bahkan mengaku sudah mengantongi bukti dugaan jual beli kursi di SMA/SMK negeri. Bukti itu menyangkut adanya oknum dari sekolah tertentu yang meminta calon peserta didik membayar hingga jutaan rupiah agar diterima. &rdquo;Ada empat bukti oknum yang melakukan itu (jual beli, Red). Modusnya, kalau siswa ingin masuk ke SMA A, misalnya, harus membayar Rp 4 juta sampai Rp 10 juta,&rdquo; ungkap Ngedi kepada Jawa Pos Radar Madiun. (mia/wan/wen/bin/riz/ggi/her/c7/c19/oni)

Kemendikbudristek didesak untuk mengevaluasi secara menyeluruh aturan penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Desakan Evaluasi PPDB Menguat karena Dugaan Manipulasi KK, Pungli, hingga Jual Beli Kursi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/satriwan-salim-IG.jpg" alt="Kornas P2G Satriwan Salim (INSTAGRAM)" width="100%">
<figcaption>Kornas P2G Satriwan Salim (INSTAGRAM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengatakan, kebijakan sekolah pukul 05.30 Wita tersebut sangat tidak ramah anak, orang tua, dan guru. Meskipun sudah mundur 30 menit dari instruksi awal gubernur, yakni pukul 05.00.  Satriwan curiga kebijakan itu dibuat tidak melalui kajian akademis terlebih dulu. Publik pun tidak mengetahui dasar pijakan kebijakan tersebut. Kalaupun ada, dokumen kajiannya tak bisa diakses publik. Hal itu jelas melanggar asas transparansi dan partisipasi publik.  Selain itu, lanjut Satriwan, kebijakan tersebut tidak berkorelasi dengan capaian kualitas pendidikan di NTT. Masalah pendidikan di NTT sangat banyak. Mulai prevalensi stunting tertinggi sebesar 37,8 persen. Data itu merujuk data Kemenkes tahun 2021. Lalu, indeks pembangunan manusia yang berada di angka 65,28, peringkat ke-32 dari 34 provinsi (BPS, 2021).  Bukan hanya itu, masih banyak kelas di sekolah dalam kondisi rusak, yakni 47.832 kelas (Kemendikbudristek 2021). Belum lagi, masih banyak sekolah yang belum terakreditasi atau masih berakreditasi C. Tercatat, 66 persen SD belum dan berakreditasi C. Untuk jenjang SMP dan SMK pun sama. Sebanyak 61 persen SMP belum dan berakreditasi C, sedangkan 56 persen SMK belum dan berakreditasi C.  Mirisnya, ribuan guru honorer di NTT diberi upah jauh di bawah UMK/UMP, berkisar Rp 200 ribu sampai Rp 750 ribu per bulan. ”Mestinya kebijakan pendidikan pemprov fokus saja pada masalah yang esensial dan pokok tersebut. Jangan menggaruk yang tidak gatal,” cetusnya.  Melihat risiko yang akan dialami siswa, orang tua, dan guru jika kebijakan diteruskan, P2G mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegur anak buahnya. Mengingat sekolah berada di kuasa pemda. ”Mendagri harus mengambil tindakan, menegur Pemprov NTT,” tegas Satriwan.  Selain itu, Mendikbudristek Nadiem Makarim diminta berkoordinasi dengan Pemprov NTT untuk mengkaji ulang kebijakan pendidikan tersebut.  Sementara itu, Plt Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek Anang Ristanto menyatakan, pihaknya tengah berkoordinasi intensif dengan pemda dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT terkait penerapan kebijakan tersebut. Dia tidak memerinci bagaimana pandangan yang disampaikan Kemendikbudristek dalam koordinasi itu.

Soal Jam Sekolah Sangat Pagi, P2G Tengarai Tidak Ada Kajian Akademis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/polisi_sita.jpg" alt="TERUS MEMANTAU: Titis Rachmawati (tengah), pengacara keluarga korban Albar Mahdi, dalam jumpa pers di Palembang, Sumatera Selatan, kemarin (SUMATERA EKSPRES)" width="100%">
<figcaption>TERUS MEMANTAU: Titis Rachmawati (tengah), pengacara keluarga korban Albar Mahdi, dalam jumpa pers di Palembang, Sumatera Selatan, kemarin (SUMATERA EKSPRES)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) akhirnya merespons kasus penganiayaan santri di Pondok Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kemenag Waryono Abdul Ghofur mengatakan, kasus kekerasan di lingkungan pendidikan agama dan keagamaan, termasuk pesantren, tak boleh terulang.  ”Kekerasan dalam bentuk apa pun dan di mana pun tidak dibenarkan,” ucapnya di Jakarta kemarin (6/9).  Waryono menyatakan, Kemenag menyampaikan rasa dukacita mendalam kepada keluarga almarhum Albar Mahdi bin Rusdi. Dia berharap kejadian memilukan seperti itu tidak terjadi lagi di kemudian hari.  Ketika muncul laporan kasus di Pondok Gontor itu, ungkap Waryono, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Kanwil Kemenag Jawa Timur. Kemudian, diterjunkan tim dari Kantor Kemenag Kabupaten Ponorogo untuk menemui pihak terkait. Mereka turun ke lapangan untuk mengumpulkan berbagai informasi di lokasi kejadian.  Waryono menjelaskan, sampai saat ini Kemenag terus memproses penyusunan regulasi pencegahan tindak kekerasan di lingkungan lembaga pendidikan agama dan keagamaan. Saat ini pembuatan regulasi tersebut dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. ”Rancangan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan mudah-mudahan dapat segera disahkan,” tuturnya.  Waryono berharap semua lembaga pendidikan agama dan keagamaan melakukan upaya penyadaran dan pencegahan tindakan kekerasan sejak dini. Upaya tersebut perlu mendapat dukungan serta dijalankan para pengasuh atau pengelola. Mereka harus aktif melakukan pengawasan dan pembinaan supaya tindak kekerasan di pesantren atau sejenisnya bisa dicegah.  Pembuatan regulasi itu sudah berjalan cukup lama. Dimulai pada awal Februari lalu setelah mencuat kasus pelecehan seksual pimpinan pesantren kepada 20 orang santrinya. Saat itu data yang masuk di Kemenag ada 12 laporan kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan. Selain di Bandung, laporan serupa muncul di Tasikmalaya, Kuningan, Cilacap, Kulon Progo, dan Bantul. Kemudian di Pinrang, Ogan Ilir, Lhokseumawe, Mojokerto, Jombang, dan Trenggalek.  Berlarutnya pembuatan regulasi pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan keagamaan mendapatkan sorotan dari sejumlah pihak. Di antaranya disampaikan Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (Kornas P2G) Satriwan Salim. Dia mengatakan, Kemenag terlalu lambat dalam menerbitkan PMA Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan di satuan pendidikan berbasis agama.  ”Sangat disayangkan, padahal tiap hari potensi kekerasan terus terjadi. Tetapi, Kemenag lambat dalam meresponsnya secara regulasi,” tutur Satriwan. Dia mendesak supaya regulasi tersebut segera diterbitkan. Apalagi, regulasi itu sebatas PMA, yang tidak perlu pembahasan melibatkan banyak pihak layaknya sebuah undang-undang. (wan/c9/oni)

P2G Sebut Kemenag Lambat Bikin Aturan Pencegahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/297FD958-A57C-43AD-912A-0F8ED034F17A.jpeg" alt="Ilustrasi Hepatitis akut. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Hepatitis akut. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pembelajaran tatap muka (PTM) segera digelar kembali. Sekolah diminta memperketat protokol kesehatan (prokes) untuk mengantisipasi penularan penyakit hepatitis akut yang hingga kini belum diketahui etiologinya.  Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim khawatir penyakit tersebut dapat berubah menjadi pandemi terhadap anak. Karena itu, pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda), dan pihak sekolah harus melakukan langkah serius untuk mencegah persebarannya.  Salah satunya mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta pemda membuat surat edaran sebagai pengingat pentingnya meningkatkan disiplin prokes. ”Selain untuk mencegah Covid-19 yang masih pandemi, ini mencegah penularan hepatitis terhadap anak,” ujarnya kemarin (11/5).  Pencegahan kasus hepatitis misterius itu hendaknya menjadi perhatian lebih, khususnya bagi anak usia playgroup (day care), PAUD/TK, dan SD/MI. Karena itu, kesadaran kolektif harus dimiliki, khususnya bagi guru, siswa, dan orang tua.  Kepala Bidang Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri menambahkan, surat edaran yang ditujukan kepada sekolah, guru, siswa, orang tua, dan warga sekolah lainnya sangatlah penting. Dengan adanya surat tersebut, semua pihak bisa memiliki pemahaman yang baik mengenai penyakit itu. Terutama terkait dengan indikasi gejala, faktor penyebab, langkah pencegahan, serta kiat hidup bersih demi menjaga anak agar tidak tertular.  ”Prokes banyak dilanggar warga sekolah. Siswa maupun guru makin tak disiplin prokes,” keluhnya. Padahal, langkah itu penting untuk pencegahan penularan Covid-19 dan antisipasi kasus hepatitis akut misterius anak. Sejauh ini, kebijakan PTM belum akan mengalami perubahan meski tengah marak kasus hepatitis akut misterius di luar negeri. Pemerintah bahkan telah mengeluarkan SKB 4 menteri terbaru yang mengatur soal PTM 100 persen.  Pada penyesuaian keenam SKB 4 menteri terbaru dengan nomor 01/KB/2022, nomor 408 tahun 2022, nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, dan nomor 420–1026 tahun 2022 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Covid-19, disebutkan bahwa penyelenggaraan PTM berdasar beberapa hal. Yakni, level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang ditetapkan pemerintah pusat dan capaian vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) serta masyarakat lansia.

PTM Rentan Penularan Hepatitis Akut dan Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Pelaksanaan-Vaksinasi-Untuk-Guru-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Sejumlah Guru menunjukan bukti vaksinasi di SMA Negeri 70, Jakarta, Rabu (24/2/2021). Para guru, dosen dan tenaga pendidik dijadwalkan akan menjalani vaksinasi Covid-19 mulai hari ini. Pelaksanaan vaksinasi khusus guru ini untuk mencegah Covid-19 dilingku" width="100%">
<figcaption>Sejumlah Guru menunjukan bukti vaksinasi di SMA Negeri 70, Jakarta, Rabu (24/2/2021). Para guru, dosen dan tenaga pendidik dijadwalkan akan menjalani vaksinasi Covid-19 mulai hari ini. Pelaksanaan vaksinasi khusus guru ini untuk mencegah Covid-19 dilingku</figcaption>
</figure><h3>Pertimbangkan Yang Lulus Passing Grade Tak Perlu Tes Lagi</h3> JawaPos.com – Kementerian <a href="https://www.jawapos.com/tag/pendidikan/">Pendidikan</a>, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (<a href="https://www.jawapos.com/tag/kemendikbudristek/">Kemendikbudristek</a>) kembali membuka lowongan untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Sayang, dari 758.018 formasi yang dibuka, baru 131.239 formasi atau 17,3 persen yang diusulkan oleh pemerintah daerah (pemda).  Kondisi itu, menurut Koordinator Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) <a href="https://www.jawapos.com/tag/satriwan-salim/">Satriwan Salim</a>, disebabkan kekhawatiran pemda atas pembayaran gaji dan tunjangan <a href="https://www.jawapos.com/tag/guru-pppk/">guru PPPK</a>. Meski, pemerintah pusat telah berkali-kali menyatakan bahwa pembayaran tersebut akan ditanggung sepenuhnya dari APBN lewat skema dana alokasi umum (DAU).  ”Kenyataannya, DAU daerah tidak bertambah. Wajar mereka belum mengajukan formasi. Karena kebutuhannya kan pasti tidak hanya untuk bayar gaji PPPK,” ujarnya kemarin (13/4).  Menurut dia, itu semakin memperlihatkan buruknya koordinasi antara pusat dan daerah. Karena itu, Satriwan meminta agar pusat memperbaiki kembali pola koordinasi dan memenuhi janjinya untuk menanggung pembiayaan gaji dan tunjangan PPPK.  Janji lain yang ditagih oleh para guru ialah rekrutmen 1 juta PPPK. Sebab, nyatanya tahun lalu hanya sekitar 293.860 guru yang dinyatakan lolos dan ada formasi.  Satriwan mengungkapkan, pada seleksi tahap I dan II terjadi banyak masalah. Misalnya, ada guru lolos tahap seleksi, tetapi tidak dapat formasi. Pihaknya mencatat, sebanyak 193.954 orang guru lolos passing grade, tetapi malah tidak ada formasi di daerahnya. ”Ini kan sangat mengecewakan. Ini zalim namanya. Udah lolos, tapi tetap nggak bisa ngajar,” keluhnya.  Satriwan pun mendesak Mendikbudristek menanggapi serius persoalan itu. Dia meminta agar mereka yang sudah lolos passing grade bisa langsung diterima ketika formasi tersedia di seleksi tahap selanjutnya. ”Jadi, tidak perlu tes lagi. Kan sudah lolos,” tegasnya.  Terpisah, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek Iwan Syahril mengaku, pihaknya bersama panitia seleksi nasional (panselnas), Kemenkeu, dan Kemendagri akan melanjutkan koordinasi dengan pemda soal <a href="https://www.jawapos.com/tag/rekrutmen-pppk/">rekrutmen PPPK</a> guru. Saat ini, panselnas juga sedang menyusun draf mekanisme rekrutmen guru ASN PPPK 2022.  Dia meyakini, mekanisme baru bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada 2021. Dengan demikian, kasus yang sama tidak terjadi lagi pada 2022. ”Saat ini sedang menunggu terbitnya aturan mekanisme baru seleksi PPPK untuk kita sosialisasikan dan koordinasikan dengan seluruh pemda sesegera mungkin,” ungkapnya.  Salah satu penyempurnaannya, lanjut Iwan, adalah formasi untuk tahap ketiga pada 2021 tetap ada dan akan digabungkan dengan formasi 2022. Dengan begitu, total formasi lebih banyak, yakni 970.410. Aturan baru itu juga turut mempertimbangkan para guru yang telah lulus passing grade pada tahun lalu tetapi tidak ada formasi. Sehingga, nanti mereka pun tak perlu tes kembali.  Terkait dengan ketidakyakinan pemda dalam penganggaran gaji, Iwan menegaskan, Kemendikbudristek bersama Kemendagri dan Kemenkeu telah memberikan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu No S-98/PK/2021 tertanggal 25 Juni 2021. Isinya menjelaskan perhitungan gaji guru PPPK dalam alokasi tahun anggaran 2021.  Untuk anggaran formasi tahun 2022, Kemenkeu telah mengeluarkan SE yang ditujukan kepada gubernur, bupati, dan wali kota. Isinya tentang perhitungan anggaran PPPK guru dalam alokasi dana alokasi umum (DAU) tahun anggaran 2022.

Kemendikbudristek Buka 758.018 Formasi Guru PPPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/tepatkah.jpg" alt="ADAPTASI: Pembelajaran tatap muka (PTM) hari pertama di SDN Pondok Labu 01 Jakarta pada 3 Januari lalu. Pemprov DKI Jakarta menerapkan PTM 100 persen di seluruh sekolah sejak sepekan lalu. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>ADAPTASI: Pembelajaran tatap muka (PTM) hari pertama di SDN Pondok Labu 01 Jakarta pada 3 Januari lalu. Pemprov DKI Jakarta menerapkan PTM 100 persen di seluruh sekolah sejak sepekan lalu. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah didesak mengevaluasi pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen. Desakan lahir setelah muncul klaster Covid-19 di beberapa sekolah di Jakarta. Apalagi, satu siswa diduga terpapar varian Omicron. Hingga kemarin (13/1), setidaknya ada sepuluh sekolah di Jakarta yang terpaksa ditutup setelah ditemukan kasus positif Covid-19. Salah satunya SMAN 71, Duren Sawit, Jakarta Timur.  Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim meminta pemerintah segera mengevaluasi kebijakan PTM 100 persen. Meski jumlah siswa yang terpapar Omicron tidak besar. ”Semua pemangku kepentingan pendidikan jangan anggap remeh. Ini hendaknya dijadikan bahan evaluasi dan koreksi,” tegasnya kemarin.  Apalagi, lanjut Satriwan, telah diprediksi adanya puncak gelombang Omicron pada Februari nanti. Dikhawatirkan, naiknya kasus Omicron bakal berdampak bagi sekolah yang menerapkan kebijakan PTM 100 persen. ”Pemda harus berani menunda PTM 100 persen,” tuturnya.  Keberanian tersebut, menurut Satriwan, sudah ditunjukkan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan wali kota Solo. Meski berada di wilayah PPKM level 1-2, mereka berani menunda PTM 100 persen. Selain aturan kuota, evaluasi juga dilakukan terhadap SOP yang ditetapkan untuk pelaksanaan PTM terbatas. Terutama soal kedisiplinan penerapan protokol kesehatan (prokes) saat datang ke sekolah, di dalam sekolah, maupun di luar sekolah. ”Ini tidak bisa ditawar. Termasuk, harus ada pengawasan dari satgas Covid-19,” ungkapnya.  Epidemiolog Tri Yunis Miko juga mendesak pemerintah mengevaluasi SKB empat menteri terkait panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Covid-19. Menurut dia, harus ada pembeda aturan kuota peserta PTM untuk sekolah yang berada di wilayah PPKM level 1 dan 2. Sebab, aturan penentuan daerah yang berada di dua level itu pun berbeda. ”Jadi, tak bisa di level 2 juga diterapkan 100 persen,” ucapnya.  Tri mengatakan, kebijakan PTM 100 persen di daerah level 1 tak jadi masalah selama pemerintah bisa memastikan prokes ditegakkan. Bukan hanya soal penggunaan masker, tapi juga jarak antarsiswa selama di sekolah, baik itu di dalam kelas maupun ketika di luar. Dia juga meminta Omicron tak dianggap sepele. Dikhawatirkan, hal tersebut akan berdampak pada kenaikan kasus seperti di Amerika Serikat.  Pengamat pendidikan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jejen Musfah mengatakan, tidak semua sekolah memiliki dana cukup untuk membangun lingkungan belajar yang mematuhi protokol kesehatan. ”Maka, pemerintah perlu menyediakan bantuan anggaran secara khusus,” tuturnya. Bantuan itu dikucurkan untuk memenuhi prokes. Seperti penyediaan sarana cuci tangan, belanja masker, cairan pembersih, bahkan untuk kegiatan penyemprotan ruang kelas secara berkala.  Jejen juga menegaskan, tanggung jawab menjaga prokes di sekolah bukan hanya oleh guru dan siswa. Pihak lain seperti penjual jajanan juga terlibat. Ketika sekolah kembali dibuka, pekerjaan para penjaja jajanan kembali hidup. Jejen menginginkan para penjaja sekolah harus menjajakan makanan yang sehat. Supaya mendukung kesehatan peserta didik.  Sementara itu, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor HK.02.02/II/252/2022 tentang vaksinasi Covid-19 dosis lanjutan atau booster. SE tersebut ditujukan kepada para kepala dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota serta direktur rumah sakit maupun fasilitas kesehatan.  Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu mengungkapkan, hasil studi menunjukkan, telah terjadi penurunan antibodi pada enam bulan setelah mendapatkan vaksinasi Covid-19 dosis primer lengkap. ”Vaksinasi booster bagi sasaran lansia dapat dilaksanakan secara serentak di seluruh kabupaten/kota. Sementara sasaran nonlansia dilaksanakan di kabupaten/kota yang sudah mencapai cakupan dosis 1 total minimal 70 persen dan cakupan dosis 1 lansia minimal 60 persen,” ujarnya.  Maxi menyatakan, vaksinasi booster dilakukan melalui dua mekanisme. Pertama, mekanisme homolog, yaitu menggunakan jenis vaksin yang sama dengan vaksin primer dosis lengkap yang didapat sebelumnya. Kedua, mekanisme heterolog, yaitu pemberian vaksin booster dengan menggunakan jenis vaksin yang berbeda dengan vaksin primer dosis lengkap.  Jenis vaksin yang digunakan pada Januari ini: untuk sasaran dengan dosis primer Sinovac, diberikan vaksin AstraZeneca atau Pfizer. Takarannya separo dosis. Sedangkan untuk sasaran dengan dosis primer AstraZeneca, bisa diberikan vaksin Moderna sejumlah separo dosis atau Pfizer separo dosis.

Omicron Mulai Masuk Sekolah, P2G Desak PTM 100 Persen Dievaluasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/vaksinasi-Covid-19-Anak-Usia-6-11-Tahun-Dery-Ridwansah-12-3.jpg" alt="Sejumlah siswa sekolah dasar (SD) saat menerima vaksin COVID-19 COVID-19 di SDN 03 Pagi Cempaka Putih Timur, Selasa (14/12/2021). Pemerintah lewat Kementerian kesehatan mulai memberikan vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 - 11 tahun, untuk tahap pertama" width="100%">
<figcaption>Sejumlah siswa sekolah dasar (SD) saat menerima vaksin COVID-19 COVID-19 di SDN 03 Pagi Cempaka Putih Timur, Selasa (14/12/2021). Pemerintah lewat Kementerian kesehatan mulai memberikan vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 - 11 tahun, untuk tahap pertama</figcaption>
</figure>Sampai Januari Baru Siap 6,4 Juta Dosis Vaksin  JawaPos.com – Vaksinasi anak usia 6–11 tahun yang resmi dimulai kemarin (14/12) diharapkan bisa memberikan rasa aman dalam penyelenggaraan pembelajaran tatap muka (PTM). Sayang, belum semua daerah dapat melaksanakan pemberian vaksin Covid-19 untuk anak tersebut.  Pada tahap pertama, vaksinasi anak dilaksanakan di provinsi dan kabupaten/kota dengan kriteria cakupan vaksinasi dosis pertama di atas 70 persen dan lansia di atas 60 persen. Menurut catatan Kementerian Kesehatan, hingga kemarin baru ada 115 kabupaten/kota di 19 provinsi yang telah memenuhi kriteria tersebut. Jumlah sasarannya sekitar 8,9 juta jiwa.  ”Sasaran vaksinasi (seluruhnya) sekitar 26,5 juta anak,” kata Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono saat kickoff vaksinasi anak usia 6–11 tahun di SDN Cempaka Putih 03, Jakarta, kemarin.  Ke-19 provinsi itu adalah Bali, Banten, Bengkulu, Jogjakarta, Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kemudian, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Namun, tidak diperinci 115 kabupaten/kota tersebut.  Untuk menyelesaikan vaksinasi anak usia 6–11 tahun, dibutuhkan sekitar 58,7 juta dosis vaksin. Saat ini Kemenkes telah menyiapkan 6,4 juta dosis vaksin untuk bulan ini dan Januari. ”Vaksin Sinovac digunakan karena memiliki KIPI yang kecil,” jelas Dante.  Kemarin Dante turut menyuntik vaksin Covid-19 kepada salah seorang siswa di SDN Cempaka Putih 03, Jakarta. Selain di SDN Cempaka Putih 03, lokasi yang digunakan untuk memulai vaksinasi anak, antara lain, SDN Depok 01 dan SDN Rawa Buntu 03. Sasaran yang divaksin 1.175 anak.  Dante berharap pelaksanaan vaksinasi anak usia 6–11 tahun tersebut bisa mendukung kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah. Mereka yang sudah divaksin dapat terlindungi.  Spesialis penyakit dalam itu menegaskan bahwa target vaksinasi Covid-19 bukan mengejar herd immunity. Melainkan herd population. Dante menyatakan, 70 persen populasi vaksinasi di Indonesia dapat diimunisasi tahap pertama pada akhir tahun ini.  Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy turut datang memberikan semangat kepada anak-anak yang akan divaksin Covid-19 di SDN Depok 01, Jawa Barat. Di sana 397 anak usia 6–11 tahun disuntik vaksin.  Muhadjir menjelaskan, vaksinasi anak usia 6–11 tahun akan diberikan dua kali dengan interval minimal 28 hari. Sebelum vaksinasi, anak harus menjalani skrining. ”Vaksin ini sudah mendapatkan status EUA dari BPOM dan BPOM sudah mengkaji sangat lama. Jadi, insya Allah aman,” ungkapnya. ”Vaksinasi ini penting karena anak merupakan mata rantai dari herd immunity. Karena kalau anak-anak ini sudah divaksin, terlindungi, kakek-neneknya, yang dekat dengan yang bersangkutan juga lebih aman,” papar mantan Mendikbud tersebut.  Dia melanjutkan, vaksinasi tersebut merupakan langkah pemerintah guna melindungi anak dari Covid-19. Selain itu, bisa meningkatkan rasa percaya diri orang tua ketika anak akan memulai PTM di sekolah.  Di tempat yang sama, Kezia Anggraini, siswi kelas 3-A SDN Depok 01, menceritakan, sebelum divaksin, dirinya diwawancara petugas kesehatan terkait dengan status kesehatannya. Misalnya, ada riwayat penyakit dan pengalaman pernah dirawat di RS atau tidak. ”Teman-teman jangan takut divaksin, nggak sakit kok,” tuturnya.  Sementara itu, Kemendikbudristek belum berbicara banyak terkait dengan wacana PTM 100 persen setelah vaksinasi anak usia 6–11 tahun. Plt Kepala Biro Kerja Sama dan Humas Kemendikbudristek Anang Ristanto hanya menyatakan bahwa saat ini tengah dibahas SKB (surat keputusan bersama) 4 menteri terbaru tentang panduan pembelajaran di masa pandemi. ”Mohon ditunggu saja SKB-nya nanti,” ujarnya.  Terpisah, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menolak wacana PTM dengan kapasitas 100 persen tahun depan. Menurut dia, meski saat ini positivity rate sangat rendah dan jumlah sekolah yang menyelenggarakan PTM hampir 90 persen, klaster sekolah masih terjadi. Hingga November 2021, tercatat klaster sekolah terjadi di 25 daerah. Hal itu terjadi lantaran masih banyak pelanggaran protokol kesehatan (prokes), baik di sekolah saat pembelajaran maupun seusai kegiatan PTM. ”Karena itu, P2G melihat penerapan PTM 100 persen agaknya belum tepat,” katanya.  Selain itu, vaksinasi untuk pendidik dan tenaga kependidikan serta siswa belum tuntas. Apalagi, siswa SD yang berusia 6–11 tahun baru mulai menjalani vaksinasi Covid-19. Artinya, belum ada perlindungan maksimal untuk mereka. Belum lagi adanya varian Omicron yang saat ini geger di sejumlah negara. ”Berdasar pengalaman vaksinasi anak usia 12–17 tahun, ini nggak akan kekejar awal tahun. Sekarang yang 12–17 tahun saja baru di angka 80 persen,” ungkapnya.  Satriwan meminta pemerintah tidak terburu-buru. Sebaliknya, harus ada pengawasan ketat oleh pemda terlebih dulu terkait dengan prokes di sekolah maupun wilayahnya. Kalaupun ingin menambah kapasitas PTM, lanjut dia, sebaiknya penerapannya bertahap. Misalnya, jika sebelumnya siswa masuk sekali dalam seminggu, bisa dibuat dua kali seminggu. Kemudian dievaluasi. Bila memang tak ada masalah yang muncul, kapasitas bisa dinaikkan lagi hingga 75 persen, bahkan 100 persen.  Aturan Karantina  Pada bagian lain, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengimbau masyarakat, terutama para orang kaya, agar tidak berlibur ke luar negeri. Dia berharap kalangan masyarakat menengah ke atas itu menghabiskan waktu liburan di dalam negeri saja. ”Kalau ingin liburan, liburanlah di Indonesia saja. Buang uangnya di Indonesia supaya perekonomian kita pulih,” katanya.  Menurut dia, menjelang momen akhir tahun, biasanya banyak warga yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Namun, dengan ancaman kasus Omicron dan pembatasan perjalanan, diharapkan kondisi itu justru menjadi peluang agar ekonomi di Indonesia bisa bergeliat. ”Biasanya Desember pertengahan mereka nggak ada di sini. Tapi, diminta presiden liburan di Indonesia saja,” jelas Ani.  Sementara itu, Juru Bicara Satgas Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menyampaikan beberapa ketentuan khusus dalam aturan karantina setelah pulang dari luar negeri. ”Perlu ditekankan bahwa pihak yang diberi izin kesempatan karantina di fasilitas mandiri adalah pejabat setingkat eselon I ke atas,” katanya.  Dengan catatan, pejabat setingkat eselon I ke atas itu baru pulang menjalankan tugas kedinasan. Ketentuan tersebut berlaku secara individual untuk pejabat yang bersangkutan. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dan syarat karantina di fasilitas mandiri bisa menggunakan karantina terpusat milik pemerintah.  Ketentuan keringanan atau diskresi karantina juga berlaku untuk warga negara asing (WNA). Di antaranya, WNA yang mengantongi visa diplomatik. Kemudian, pejabat setingkat menteri ke atas yang melakukan kunjungan dinas. Juga para delegasi G20.  WNI yang baru pulang dari luar negeri juga bisa mendapatkan keringanan atau diskresi aturan karantina. Di antaranya, alasan kesehatan dan membutuhkan penanganan khusus serta bisa mengancam jiwa. Kemudian, WNI yang berduka karena keluarga intinya meninggal.

115 Daerah Bisa Mulai Vaksinasi Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/satriwan-salim.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>ANIMO guru honorer dan guru swasta menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sangat tinggi. Pilihan rasional demi memperbaiki nasib. Mengingat realita upah guru honorer dan swasta rata-rata di bawah standar kelayakan, jauh di bawah upah minimum buruh. Faktanya ada upah guru honorer di bawah Rp 1 juta, bahkan hanya Rp 200 ribu‒Rp 500 ribu. Itu pun dibayar per triwulan mengikuti cairnya dana bantuan operasional sekolah (BOS).  Jumlah guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yang mengajar di sekolah negeri 1.236.112 orang atau 60 persen. Sedangkan yang bukan honorer sebanyak 742.459 atau 36 persen (Kemendikbudristek, 2021). Sepertiga kegiatan pendidikan ditopang guru honorer meski minim apresiasi dan proteksi, baik dari sekolah maupun negara selama ini.  Kebutuhan terhadap guru aparatur sipil negara (ASN) sangat besar dan mendesak dipenuhi. Angka kekurangan guru ASN hingga 2021 berjumlah 1.090.678 orang. Penyebabnya adalah guru pensiun, dengan akumulasi kekurangan 1.312.759 guru sampai 2024. Kebutuhan guru paling banyak pada jenjang SD-SMP, 823.383 guru (Kemendikbudristek dan Kemen PAN-RB, 2021). Jadi, kita mengalami darurat nasional kekurangan guru ASN.  Darurat kekurangan guru mesti segera dituntaskan. Jika tidak, gelombang kekurangan guru berdampak serius terhadap keberlanjutan pembelajaran dan kualitas pendidikan. Alasan kekurangan guru, sekolah (daerah) bakal seterusnya merekrut guru honorer yang melahirkan masalah lagi. Demikian lingkaran setan pengelolaan guru di Indonesia. Alhasil, visi Presiden Jokowi mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul sulit terwujud.  Rekrutmen PPPK menjadi salah satu solusi sementara atas kekurangan guru ASN. Perlu dipahami, kontrak guru PPPK maksimal lima tahun dan minimal satu tahun dengan pemerintah daerah (pemda). Walaupun dapat diperpanjang, potensi diputusnya kontrak sangat besar terjadi. Kontras dengan guru PNS yang durasi pengabdiannya relatif lama sampai 60 tahun pensiun. Padahal, skema PNS adalah solusi jangka panjang, tapi pemerintah tidak lagi membuka penerimaan guru PNS sejak 2020. Keputusan itu agaknya hingga 2024, bahkan bisa saja jangka panjang mengingat PPPK menjadi alternatif yang lebih meringankan anggaran negara.  Lahirnya PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK sebagai turunan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN meloloskan 34.954 guru PPPK kali pertama (2019). Terlepas dari kesan politis, kebijakan menerima satu juta guru menorehkan sejarah baru pendidikan Indonesia. Pertama dalam sejarah, tidak pernah ada rekrutmen ASN sefantastis ini sebelumnya. Namun, janji Mendikbudristek Nadiem Makarim mengangkat satu juta guru PPPK rasanya tidak sanggup terpenuhi.  Ada empat penyebab gagalnya Kemendikbudristek memenuhi janjinya. Pertama, keputusan pemda hanya mengajukan 506.252 formasi pada 2021, yang lulus tahap I sebanyak 173.329 guru saja. Padahal, janji Mas Nadiem menyediakan 1.002.616 formasi. Meskipun masih ada seleksi tahap II dan III akhir 2021 dan 2022, capaian masih jauh dari target.  Minimnya formasi yang diajukan dapat dilihat di beberapa daerah. Contoh, Kabupaten Garut mengusulkan 196 formasi, kebutuhannya 8.801 guru; Kabupaten Karawang mengusulkan 1.080 formasi, yang disetujui pusat 660 orang. Kota Surabaya hanya 54 guru. Bahkan di Kabupaten Serang, usulan formasi guru pendidikan agama Islam disetujui pusat hanya 1 orang, padahal ada 430 guru honorernya. Jumlah tersebut makin berkurang karena yang diajukan pemda tidak semuanya lulus.  Kedua, pemda masih meragukan sumber anggaran gaji dan tunjangan guru PPPK. Padahal, sumber-nya berasal dari transfer pusat ke daerah via skema dana alokasi umum (DAU) dan sudah dilakukan tahun anggaran 2021. Berdasar penjelasan pasal 11 (ayat 21) UU Nomor 9 Tahun 2020: ’’Pembayaran gaji PPPK guru tahun 2021 sebesar 19,40 triliun dimaksud menjadi bagian dari pemenuhan belanja wajib paling sedikit sebesar 25 persen dari alokasi dana transfer umum (DTU)...’’ (angka 4). Artinya, uang sudah tersedia, mengapa masih ragu?  Ketiga, persoalan di atas timbul akibat buruknya komunikasi dan koordinasi Kemendikbudristek dengan pemda. Mendikbudristek gagal meyakinkan pemda. Fenomena yang rasanya janggal dan kontraproduktif. Tampak janggal, masak pemerintah pusat dibuat tak berdaya dan hilang wibawa di hadapan pemda, apalagi ini menyangkut pelaksanaan visi presiden. Kontraproduktif karena nyatanya mereka membutuhkan guru PPPK menggantikan guru PNS pensiun.  Gagalnya koordinasi mengakibatkan belasan daerah kota/kabupaten, termasuk provinsi seperti Sumatera Utara, tidak mengajukan formasi guru PPPK 2021. Sialnya lagi, sepuluh pemda kemudian tidak membuka seleksi guru PPPK tahap II: Jawa Timur, Surabaya, Kuningan, Cilacap, Rembang, Tebing Tinggi, Deli Serdang, Nias Utara, Bandung, dan Tasikmalaya. Minimnya daerah mengajukan formasi jelas mengecewakan guru honorer, akan memperkecil peluang menjadi PPPK, dan mematikan ikhtiar mereka memperbaiki peruntungan. Lagi-lagi, guru honorer menjadi korban buruknya pengelolaan rekrutmen guru oleh pemerintah.  Keempat, secara teknis dalam seleksi guru PPPK tahap I, banyak kekurangan dan tidak berkeadilan. Meski kemudian ada kebijakan afirmasi, tentu perlu diapresiasi. Rendahnya kelulusan guru honorer tahap I terjadi akibat tingginya ambang batas (AB) kelulusan. Perlu diinsafi, peserta seleksi guru PPPK yang mayoritas guru tua yang sudah memiliki portofolio dan pengalaman lama mengajar harus diadu dengan guru muda kurang pengalaman. Lebih diskriminatif melihat skema penerimaan yang memprioritaskan guru sekolah induk. Akibatnya, guru yang hasil tes melampaui AB dinyatakan tak lulus karena berasal dari sekolah lain.  Sebagai solusi ke depan karena masih ada dua tes lagi, kita betul-betul memohon kepada Mendikbudristek, yakinkan pemda menambah jumlah formasi guru PPPK sesuai angka kebutuhan riil daerah supaya mengakomodasi semua guru honorer. Mereka yang nilainya melampaui AB, meskipun bukan sekolah induk, tidak perlu lagi mengikuti tes. Sepatutnya diluluskan sebagai bentuk kebijakan afirmatif berkeadilan. Agar janji satu juta guru terpenuhi. Menjadi kado negara bagi guru honorer dalam peringatan Hari Guru Nasional kini. (*)  <hr />  *) SATRIWAN SALIM, Koordinator nasional Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G), guru SMA Labschool Jakarta, dan pengajar di Universitas Negeri Jakarta (UNJ)

Menagih Janji Mendikbud Mengangkat 1 Juta Guru

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#satriwan salim

Berita Terkini