<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/14/3ST68motKKMglOygI8gNsrDc1plKd9DlvagWjZph-3271468461.jpg" alt="Satpol PP Provinsi DKI Jakarta menertibkan reklame berbahaya di Jalan Lodan Raya, Pademangan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Satpol PP Provinsi DKI Jakarta menertibkan reklame berbahaya di Jalan Lodan Raya, Pademangan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Satpol PP Provinsi DKI Jakarta telah melakukan penertiban terhadap satu unit reklame berukuran 8x16 meter yang berada di Jalan Lodan Raya, tepatnya di depan Grand Dafam, Kelurahan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Minggu (14/22) dini hari. Reklame tersebut dinilai berpotensi membahayakan keselamatan warga karena kondisi yang sudah berkarat dan tidak layak secara teknis. &nbsp; Tindakan penertiban ini merupakan hasil dari pengawasan yang dilakukan oleh Tim Terpadu Penyelenggaraan Reklame. Tim tersebut melihat bahwa konstruksi reklame memiliki risiko tinggi, terutama mengingat meningkatnya intensitas hujan dan angin kencang di penghujung tahun yang perlu diantisipasi sejak dini. &nbsp; Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Satriadi Gunawan menjelaskan bahwa penertiban ini merupakan langkah preventif untuk mencegah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat membahayakan warga sekitar. &ldquo;Reklame dengan kondisi konstruksi yang tidak layak dapat membahayakan keselamatan warga sekitar apabila roboh atau mengalami kerusakan saat cuaca ekstrem,&rdquo; terang Satriadi.&nbsp; Selain itu, Satriadi juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas perangkat daerah dalam pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan reklame di Jakarta, terutama dalam aspek teknis seperti pemeriksaan kelayakan konstruksi agar potensi bahaya dapat dicegah sebelum menimbulkan korban atau kerugian. &nbsp; Sementara itu, Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Daniel Soalon Hutajulu, menambahkan bahwa penertiban reklame berbahaya tidak hanya terbatas pada lokasi Jalan Lodan Raya. Satpol PP DKI Jakarta telah menjadwalkan penertiban terhadap delapan titik reklame yang dinilai membahayakan di berbagai wilayah Jakarta pada Desember 2025. Menurutnya, sejumlah titik tersebut menjadi prioritas karena memiliki tingkat risiko tinggi akibat kondisi konstruksi yang berkarat, tidak terawat, maupun berada di lokasi strategis dengan aktivitas masyarakat yang padat. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/hobi-kesenangan/016952070/area-bermain-keluarga-terbesar-hadir-di-pik-pusat-hiburan-usung-konsep-individual">Area Bermain Keluarga Terbesar Hadir di PIK, Pusat Hiburan Usung Konsep Individual</a> &nbsp; &ldquo;Penertiban ini diharapkan dapat meminimalisasi potensi kecelakaan serta memberikan rasa aman bagi masyarakat. Satpol PP DKI Jakarta juga mengimbau para penyelenggara reklame agar secara rutin melakukan perawatan dan memastikan kelayakan konstruksi reklame yang dimiliki,&rdquo; tandas Daniel.&nbsp;

Satpol PP Provinsi DKI Jakarta menertibkan reklame berbahaya di Jalan Lodan Raya, Pademangan, untuk keselamatan warga.

Satpol PP DKI Tertibkan Reklame Berkarat Berpotensi Berbahaya di Jalan Lodan Raya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/04/Miras-Ilegal-Dery-Ridwansah-7-1898569740.jpg" alt="Suasana pemusnahan ribuan botol minuman beralkohol oleh Satpol PP DKI Jakarta di Silang Monas Tenggara, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Suasana pemusnahan ribuan botol minuman beralkohol oleh Satpol PP DKI Jakarta di Silang Monas Tenggara, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta terus berupaya mengendalikan peredaran minuman keras (miras) atau minuman beralkohol (minol) di tengah masyarakat. Dengan mengerahkan Satpol PP, selama setahun Pemprov DKI berhasil menyita 9.712 miras. Semua pada Rabu pagi (4/12), dimusnahkan di pelataran Monas, Jakarta. "Ada sebanyak 9.712 miras dari hasil penertiban sejak awal tahun 2024 yang dimusnahkan hari ini," ujar Sekda DKI Jakarta Marullah Matali. Penertiban dan pemusnahan miras juga merupakan upaya untuk memastikan dan melaksanakan penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol ilegal di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Sekda Marullah mengatakan, miras yang disita merupakan hasil operasi dari tempat-tempat yang tidak punya izin resmi, seperti yang berada di warung-warung yang ada di lingkungan masyarakat. "Kalau dibiarkan begitu saja, maka akan menciptakan suasana yang kurang baik di lingkungan masyarakat," imbuh Marullah. Kepala Satpol PP DKI Satriadi Gunawan menambahkan, operasi penertiban minuman beralkohol dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat melalui kanal-kanal pengaduan milik Pemprov DKI. Baik laporan masyarakat langsung ke Satpol PP DKI, patroli rutin bersama TNI/Polri, serta hasil pengawasan dan pemantauan Satpol PP DKI. "Sasaran operasi adalah para pedagang miras yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta warung-warung yang menjual minuman beralkohol oplosan," kata Satriadi. Adapun hasil operasi penertiban minuman beralkohol selama 2024 sebanyak 9.712 botol yang terdiri atas berbagai jenis miras, seperti wine, bir, vodka, anggur merk Orang Tua, anggur merk Rajawali, dan sebagainya. Jumlah tersebut merupakan hasil operasi penertiban oleh Satpol PP DKI Jakarta dari seluruh wilayah administrasi.

Pemprov DKI Jakarta terus berupaya mengendalikan peredaran minuman keras (miras) ilegal di tengah masyarakat.

Satpol PP DKI Musnahkan 9.712 Miras Ilegal, Mulai dari Amer Hingga Wine

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/04/Demo-palestina-923694729.jpg" alt="Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin menjelaskan alasan pihaknya melakukan upaya pembubaran terhadap aksi solidaritas Palestina yang dilaksanakan di kawasan Car Free Day (CFD), Minggu (3/3)." width="100%">
<figcaption>Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin menjelaskan alasan pihaknya melakukan upaya pembubaran terhadap aksi solidaritas Palestina yang dilaksanakan di kawasan Car Free Day (CFD), Minggu (3/3).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin menjelaskan alasan pihaknya melakukan upaya pembubaran terhadap aksi solidaritas Palestina yang dilaksanakan di kawasan Car Free Day (CFD) atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB), Minggu (4/3) kemarin. Aksi itu dilakukan oleh massa dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS). <div dir="auto">Ia menjelaskan, pelaksanaan aksi solidaritas Palestina itu tidak mengikuti aturan terkait CFD dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan HBKB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Waktu, lokasi yang dipilih, dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat pada saat HBKB kemarin tidak mengikuti aturan sesuai dengan Pergub," ujarnya kepada wartawan, Senin (4/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karenanya, Arifin mengatakan bahwa petugas Satpol PP mengimbau agar aksi tersebut pindah dari area HBKB atau dapat dilakukan setelah HBKB Sudirman-Thamrin selesai.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Upaya imbauan yang kami lakukan tentunya telah sesuai dengan tupoksi, yakni untuk menegakkan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah," klaimnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hal tersebut dilakukan juga untuk menjaga ketertiban umum dan kenyamanan bagi masyarakat lain saat HBKB berlangsung," pungkas Arifin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, upaya pembubaran aksi solidaritas Palestina dilakukan oleh Satpol PP DKI Jakarta dalam pelaksanaan car free day (CFD) pada Minggu (3/3) kemarin. Aksi solidaritas Palestina itu dilakukan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya mengatakan, upaya pembubaran itu dilakukan pihak Satpol PP saat aksi solidaritas Palestina dilangsungkan di kawasan CFD, Bundaran HI, Jakarta Pusat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebenernya gak ada pembubaran paksa, itu upaya pembubaran," ujarnya saat dihubungi wartawan, Senin (4/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, Dimas menyayangkan adanya upaya pembubaran aksi solidaritas Palestina tersebut. Padahal, menurutnya aksi itu tak mengganggu dan melanggar aturan di CFD.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bentuk aksi itu juga tidak mengganggu jalannya CFD gitu ya. Jadi kami juga tidak memblokade jalan, kami juga tidak melakukan aksi-aksi yang mengganggu pengguna jalan untuk CFD," ungkapnya.</div>

Pelaksanaan aksi solidaritas Palestina itu tidak mengikuti aturan terkait CFD dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016.

Ada Upaya Bubarkan Aksi Solidaritas Palestina Saat CFD, Ini Alasan Satpol PP DKI

<div id="m#msg-f:1783962986968864625" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/30/InShot_20231130_120426088-218024481.jpg" alt="Pemusnahan miras ilegal." width="100%">
<figcaption>Pemusnahan miras ilegal.</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;</div> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto">JawaPos.com - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta memusnahkan 12.031 botol minuman keras (miras) di kawasan Monumen Nasional. Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono yang mengatakan, pemusnahan ini wujud komitmen pihaknya terhadap segala hal yang berdampak mengganggu ketertiban masyarakat.&nbsp; <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita tahu bahwa minuman keras sangat berbahaya buat masyarakat. Oleh karena itu, kita harus secara tegas memusnahkannya," ujarnya kepada wartawan, Kamis (30/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menjelaskan bahwa pemusnahan ini adalah hasilkolaborasi dengan Polda Metro Jaya, Komando Daerah Militer (Kodam), dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk melakukan operasi secara rutin terhadap miras tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Joko menegaskan bahwa operasi serupa juga akan terus dilakukan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&rdquo;Kita melakukan operasi itu secara periodik, dikumpulkan di gudang, kemudian dalam periode tertentu juga kita musnahkan. Dan di Natal dan Tahun Baru kita akan melakukan operasi juga,&rdquo; tambahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Kepala Satpol (Kasatpol) PP DKI Jakarta Arifin menjelaskan, dasar penetapan peraturan terkait pemusnahan miras telah disepakati lima pengadilan negeri di masing-masing kota administrasi. Strategi yang dilakukan melalui tindakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum/penertiban secara terus-menerus yang dilakukan oleh Satpol PP di lima wilayah kota dan 44 Satpol PP di kecamatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kegiatan ini untuk memberikan gambaran ke masyarakat bahwa pemda terus-menerus berupaya melindungi masyarakat dari peredaran minumal beralkohol yang ilegal ataupun tanpa izin," ungkapnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Upaya tersebut, kata Arifin, juga sebagai langkah untuk meminimalkan dan mengendalikan miras tanpa izin di wilayah DKI Jakarta dan melindungi masyarakat dari bahaya miras oplosan yang menyebabkan kematian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sasaran operasi adalah pedagang miras yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta adanya kegiatan minuman oplosan," pungkasnua.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, hasil penertiban minuman beralkohol ilegal/tanpa izin yang dilakukan Satpol PP terdiri dari berbagai merk. Dengan rincian dari Provinsi DKI Jakarta sebanyak 1.477 botol, Kota Administrasi Jakarta Pusat sebanyak 1.436 botol, Kota Administrasi Jakarta Utara sebanyak 2.601 botol, Kota Administrasi Barat sebanyak 3.306 botol, Kota Administrasi Jakarta Selatan 1.000 botol, dan Kota Administrasi Jakarta Timur sebanyak 2.211 botol.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Ia menjelaskan bahwa pemusnahan ini adalah hasilkolaborasi dengan Polda Metro Jaya, Kodam, dan Badan Inteligen Negara.

Satpol PP DKI Musnahkan 12.031 Botol Miras Ilegal

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/20/penyegelan-kafe-2431370324.jpg" alt="Ilustrasi: Petugas Satpol PP Pemkot Jakarta Utara menyegel 42 kafe di Gang Royal, Kampung Rawa Bebek, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (10/2/2020). ANTARA/Humas Pemkot Jakarta Utara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Petugas Satpol PP Pemkot Jakarta Utara menyegel 42 kafe di Gang Royal, Kampung Rawa Bebek, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (10/2/2020). ANTARA/Humas Pemkot Jakarta Utara</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Praktik prostitusi&nbsp;Gang Royal di Jalan Rawa Bebek Selatan RW013 Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara resmi ditutup mulai Rabu (20/9) tanpa ada relokasi. Penutupan ini dilakukan&nbsp;Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Satpol PP Arifin. "Enggak ada relokasi, karena di tempat ini kegiatannya kan untuk usaha, bukan untuk tempat tinggal. Mereka malah menjadikannya kafe-kafe malam, menyediakan perempuan-perempuan malam, jadi enggak perlu ada relokasi-relokasi," kata Arifin di sela penertiban 150 bangunan kafe di kawasan Gang Royal Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (20/9). Arifin meminta kesediaan pemilik lahan, yakni PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk berkoordinasi dalam pembukaan ruang terbuka hijau (RTH) di lokasi eks tempat prostitusi itu. Sebab, petugas Satpol PP DKI Jakarta di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara diperintahkan untuk menjaga kawasan bekas Gang Royal itu setelah penertiban pada Rabu, sampai konsep penataan kawasan selesai dibahas bersama dengan pemerintah dan PT KAI (Persero). "Makanya kami minta PT KAI untuk segera bergerak lebih cepat untuk membantu," kata Arifin. Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim saat menghadiri Festival Kalijodo di Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu, mengatakan untuk mewujudkan penataan wilayah tersebut, pihaknya berkoordinasi dengan PT KAI selaku pemilik lahan Gang Royal. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/012756423/satpol-pp-gresik-gerebek-warung-desa-wonokerto-dukun-karena-diduga-praktik-prostitusi">Satpol PP Gresik Gerebek Warung Desa Wonokerto Dukun karena Diduga Praktik Prostitusi</a> "Kami ingin menertibkan&nbsp; yang ada di situ, kegiatan prostitusi. Dan karena itu, Gang Royal itu menjadi satu target kami nanti hari Rabu untuk bersama-sama PT KAI selaku pemilik lahan untuk memfungsikan lahan itu kembali," kata Ali. Ali mengusulkan kepada PT KAI agar mengalih fungsikan lahan bekas bangunan Gang Royal yang ditertibkan Pemkot Jakarta Utara nanti sebagai taman. Untuk menyukseskan penataan kawasan Gang Royal, sekitar 800 personel gabungan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Jakarta Utara, PLN, TNI, Polri, petugas penanganan prasarana dan sarana umum kelurahan dan kecamatan Penjaringan bergerak bersama&nbsp; meratakan bangunan-bangunan liar yang menempati lahan di sekitar rel kereta api itu. Arifin mengatakan tujuan penertiban itu adalah mengembalikan fungsi peruntukan lahan yakni sebagai jalur transportasi.

Enggak ada relokasi, karena di tempat ini kegiatannya kan untuk usaha, bukan untuk tempat tinggal. Mereka malah menjadikannya kafe-kafe

Praktik Prostitusi Gang Royal Jakut Ditutup Tanpa Ada Relokasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Pasukan-TNI-Dery-Ridwansah-6-2.jpg" alt="Prajurit TNI mengikuti apel gelar pasukan pengamanan Pilkada serentak dan antisipasi banjir di Lapangan Monas, Jakarta, Jumat (20/11/2020). Pangdam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengatakan siap menurunkan 15.000 personel untuk menjaga pemil" width="100%">
<figcaption>Prajurit TNI mengikuti apel gelar pasukan pengamanan Pilkada serentak dan antisipasi banjir di Lapangan Monas, Jakarta, Jumat (20/11/2020). Pangdam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengatakan siap menurunkan 15.000 personel untuk menjaga pemil</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satpol PP DKI Jakarta menjelaskan alasan diberikannya hibah upengadaan Kendaraan Dinas Operasional (KDO) untuk Kodam Jaya senilai Rp 11 miliar. Hal itu dianggap untuk meningkatkan keamanan warga di Jakarta.  "Ini kan untuk layanan pengamanan juga kan, untuk keamanan dan menyangkut keamanan Jakarta," ujar Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin, Selasa (17/1).  "Kan dukungan sarana prasarana untuk satuan yang ada," sambungnya.  Arifin mengatakan bahwa pihak Kodam Jaya sudah mengusulkan dana hibah tersebut sejak sebelum pembahasan Rapat Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan sudah melalui tahapan yang dipersyaratkan "Itu sudah ada pembahasan, ya," tegasnya.  Ia tak menjelaskan lebih lanjut terkait jalannya pembahasan tersebut sehingga pihaknya menyetujui anggaran hibah untuk Kodam Jaya itu.  Sebelumnya, Komisi A DPRD DKI Jakarta menyoroti dana hibah yang akan diberikan Satpol PP DKI Jakarta sebesar Rp 12,1 miliar buat Korps Marinir Pasmar 1 untuk pengadaan alat-alat huru-hara dan Rp 11 miliar buat Kodam Jaya untuk pengadaan mobil dinas.  Seharusnya, dana hibah itu diberikan kepada yang jelas dapat memberikan sama-sama keuntungan untuk yang memberi dan diberi hibah atau mutual benefit.  "Jadi yang kita berikan ada dampak langsung baiknya untuk warga DKI," ujar Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Thopaz Nugraha Syamsul kepada wartawan, Selasa (17/1).  Ia mencontohkan bahwa dana hibah dapat diberikan pada angkatan laut perahu karet. Pasalnya, perahu itu sering terlihat turun untuk menyelamatkan warga. Hal itu jadi aneh jika Satpol PP justru malah memprioritaskan pemberian dana hibah untuk pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (KDO) Kodam Jaya.  "Tapi ketika masuk ke KDO pemberian mobil mewah, saya rasa itu bukan prioritas," tegasnya.  "Masyarakat pasti akan teriaknya ke kita, dewan mengawasinya kok ada hibah Rp 11 miliar untuk pembelian kendaraan operasional? Itu kan kurang tepat lah," pungkas Thopaz.  Untuk diketahui, Satpol PP DKI Jakarta akan memberikan hibah sekitar Rp 12,1 miliar untuk Korps Marinir Pasmar 1 dan Rp 11 miliar untuk Kodam Jaya. Hal itu diungkapkan dalam rapat bersama Komisi A DPRD DKI Jakarta.  "Kebutuhannya (Korps Marinir Pasmar 1) adalah yang berkaitan dengan perlengkapan huru-hara," ujar Kepala Satpol PP DKI Arifin, Selasa (17/1).  Mulanya, Korps Marinir Pasmar 1 mengusulkan anggaran hibah tersebut senilai Rp 86,5 miliar. Sedangkan dana hibah untuk Kodam Jaya, akhirnya disetujui sebesar Rp 11 miliar dengan awalnya dana hibah yang diusulkan Rp 50,9 miliar.  "Beberapa yang diajukan oleh Kodam Jaya, yaitu pengadaan kendaraan dinas, jadi beberapa yang masuk dalam hibah tahun ini," terang Arifin.

Beri Hibah KDO untuk Kodam Jaya, Kasatpol PP DKI: Untuk Keamanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Satpol-PP-Segel-Holywings-6.jpg" alt="Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya segel salah satu gerai Holywings di Kota Pahlawan, Jatim, Selasa (28/6). Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya segel salah satu gerai Holywings di Kota Pahlawan, Jatim, Selasa (28/6). Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi A DPRD DKI Jakarta menyoroti dana hibah yang akan diberikan Satpol PP DKI Jakarta sebesar Rp 12,1 miliar kepada Korps Marinir Pasmar 1 untuk pengadaan alat anti huru-hara dan Rp 11 miliar buat Kodam Jaya untuk pengadaan mobil dinas.  Menurut Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Thopaz Nugraha Syamsul, mestinya pemberian dana hibah bersifat mutual benefit, atau memberikan keuntungan baik bagi pemberi maupun penerima. "Jadi, yang kita berikan ada dampak langsung baiknya untuk warga DKI," ujar Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Thopaz Nugraha Syamsul kepada wartawan, Selasa (17/1).  Ia mencontohkan bahwa dana hibah dapat diberikan pada angkatan laut perahu karet. Pasalnya, perahu itu sering terlihat turun untuk menyelamatkan warga.  Menurutnya, justru aneh jika Satpol PP lebih memprioritaskan pemberian dana hibah untuk pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (KDO) Kodam Jaya. "Tapi ketika masuk ke KDO pemberian mobil mewah, saya rasa itu bukan prioritas," tegasnya.  "Masyarakat pasti akan teriaknya ke kita, dewan mengawasinya kok ada hibah Rp 11 miliar untuk pembelian kendaraan operasional? Itu kan kurang tepat lah," pungkas Thopaz.  Sebelumnya, Satpol PP DKI Jakarta akan memberikan hibah sekitar Rp 12,1 miliar untuk Korps Marinir Pasmar 1 dan Rp 11 miliar untuk Kodam Jaya. Hal itu diungkapkan dalam rapat bersama Komisi A DPRD DKI Jakarta.  "Kebutuhannya (Korps Marinir Pasmar 1) adalah yang berkaitan dengan perlengkapan huru-hara," ujar Kepala Satpol PP DKI Arifin, Selasa (17/1).  Mulanya, Korps Marinir Pasmar 1 mengusulkan anggaran hibah tersebut senilai Rp 86,5 miliar. Sedangkan dana hibah untuk Kodam Jaya, akhirnya disetujui sebesar Rp 11 miliar dengan awalnya dana hibah yang diusulkan Rp 50,9 miliar.  "Beberapa yang diajukan oleh Kodam Jaya, yaitu pengadaan kendaraan dinas, jadi beberapa yang masuk dalam hibah tahun ini," terang Arifin.

Dana Hibah dari Satpol PP Tidak Tepat jika untuk Pengadaan Mobil Dinas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG-20221101-WA0008.jpg" alt="Lokasi W Superclub di Jakarta ternyata adalah bangunan yang dulunya merupakan Holywings Club V Gatot Subroto. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Lokasi W Superclub di Jakarta ternyata adalah bangunan yang dulunya merupakan Holywings Club V Gatot Subroto. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin menegaskan pihaknya melepaskan segel eks lokasi Holywing V Club di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, atas dasar permohonan pihak pemilik gedung yang melakukan peralihan kontrak dengan pihak ketiga yang berbeda dan tidak berafiliasi dengan Holywings Group.  Ia mengatakan pelepasan segel itu dibutuhkan untuk kegiatan pembersihan dan perawatan atas properti barang-barang yang berada di dalamnya, mengingat sudah hampir empat bulan tidak dilakukan perawatan pascapenyegelan.  “Pihak pemilik gedung bersurat kepada kami untuk permohonan pelepasan segel sejak tanggal 29 Juli 2022 di mana dalam suratnya menyebutkan bahwa telah terjadi peralihan kontrak dengan pihak lain," ujarnya kepada wartawan, Rabu (2/11).  "Pihak tersebut akan segera mengoperasikan gedung serta melakukan pembersihan atas barang dan properti yang ada di dalamnya pascapenyegelan tanggal 28 Juni 2022,” terangnya.  Selain itu, Arifin menyatakan, telah dibuat pernyataan atas pihak pemilik gedung/pihak ketiga lain untuk mematuhi semua ketentuan aturan serta melengkapi dokumen perizinan jika akan melakukan investasi berusaha.  “Kami tidak melarang orang atau badan usaha untuk membuka investasi berusaha selama perizinan dipenuhi dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundangan," jelasnya.  Ia mengatakan, tindakan penyegelan lokasi tersebut yang dilakukan beberapa waktu yang lalu adalah bentuk penegakan hukum dan aturan atas ekses dari kelalaian pihak Holywings yang tidak memenuhi persyaratan dokumen perizinan secara lengkap dan ketentuan lainnya.  Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) DKI Jakarta Benny Aguscandra menegaskan, lokasi bangunan eks Holywings yang sebelumnya disegel dapat digunakan untuk kegiatan usaha lainnya jika telah memenuhi ketentuan yang berlaku yang mana dioperasikan oleh manajemen berbeda dan sepanjang tidak berafiliasi dengan Holywings Group.  "Beroperasinya kegiatan usaha di lokasi bangunan eks Holywings V Club Gatot Subroto telah memiliki izin melalui Online Single Submission (OSS) atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik," jelasnya.  Lebih lanjut, Benny menerangkan, Nomor Induk Usaha atas kegiatan usaha tersebut telah diterbitkan melalui OSS sejak bulan Juli oleh Kementerian Investasi Republik Indonesia/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia.  “Selama tidak berafiliasi dengan Holywings Group dan telah memenuhi ketentuan yang berlaku, maka silakan melakukan pengajuan untuk kegiatan usaha di lokasi bangunan eks Holywings. Tentunya, juga harus mendapat izin sebagaimana ketentuan yang berlaku,” tandasnya.

Kasatpol DKI Sebut W Superclub Tak Terafiliasi dengan Holywings

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Suasana-Pengunjung-GIIAS-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Suasana Ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 resmi digelar, di ICE BSD, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (12/11/2021). Hari pertama pada pembukaan berlangsung dengan protokol Kesehatan yang ketat." width="100%">
<figcaption>Suasana Ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 resmi digelar, di ICE BSD, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (12/11/2021). Hari pertama pada pembukaan berlangsung dengan protokol Kesehatan yang ketat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satpol PP DKI Jakarta mengumpulkan sekitar Rp 8,8 miliar yang merupakan hasil dari penerapan sanksi  denda pelanggaran protokol kesehatan (prokes) Covid-19 selama kurun waktu 2020-2021.  "Kami tidak merasa bangga dengan mengumpulkan uang denda sebesar itu. Kami bangga itu apabila masyarakat patuh, disiplin prokes," kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin saat membuka rencana revisi perda soal ketentraman dan ketertiban umum di Jakarta, Selasa.  Ia merinci pada 2020 ketika pertama kali dilakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terkait Covid-19, pihaknya mengumpulkan denda dan disetor ke kas daerah sebesar Rp6,8 miliar.  Kemudian pada 2021 total denda yang dikumpulkan dan disetor ke kas daerah mencapai sekitar Rp2 miliar.  Sanksi berupa denda tersebut dijatuhkan kepada pelanggar protokol kesehatan yakni masyarakat perorangan dan badan/pelaku usaha sesuai peraturan penanganan Covid-19 yakni Perda Nomor 2 tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Nomor 3 tahun 2021.  Menurut dia, tingginya denda yang dikumpulkan dan disetor ke kas daerah pada 2020 karena petugas gencar melakukan pengawasan protokol kesehatan termasuk edukasi dan pengenaan sanksi baik di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga provinsi. "Penurunan denda ada 2021 menunjukkan bahwa tren masyarakat makin sadar dan disiplin prokes," imbuhnya.  Pemberian sanksi pelanggaran prokes itu dijatuhkan kepada perorangan karena tidak menggunakan masker dengan denda Rp250 ribu dan jika tidak mampu membayar diberikan sanksi kerja sosial dengan membersihkan sampah.  Sedangkan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan prokes dijatuhkan denda mulai Rp20 juta hingga 50 juta. Pengenaan sanksi pelaku usaha dilakukan berjenjang di antaranya kegiatan akan dibubarkan apabila ada kerumunan, kemudian usaha bisa ditutup sementara tiga hari atau tujuh hari.  Kemudian jika melanggar kembali sanksi berikutnya penutupan atau pencabutan sementara izin usaha dan pencabutan izin permanen untuk sanksi terakhir bagi pelaku usaha melanggar aturan prokes. (*)

Satpol DKI Kumpulkan Hampir Rp 9 M dari Denda Pelanggaran Prokes Covid

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Razia-Masker-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Tim gabungan dari TNI, Polri, Dishub dan Satpol PP melakukan razia masker bagi warga yang melintas memasuki area Jakarta di wilayah perbatasan DKI Jakarta dengan Tangerang Selatan di Lebak Bulus, Jakarta, Senin (14/9/2020). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta" width="100%">
<figcaption>Tim gabungan dari TNI, Polri, Dishub dan Satpol PP melakukan razia masker bagi warga yang melintas memasuki area Jakarta di wilayah perbatasan DKI Jakarta dengan Tangerang Selatan di Lebak Bulus, Jakarta, Senin (14/9/2020). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satpol PP DKI Jakarta melakukan persiapan dan antisipasi terhadap gangguan menjelang bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Apalagi, banyak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (<a href="https://www.jawapos.com/tag/pmks/">PMKS</a>) yang selalu muncul pada bulan puasa.  Kepala <a href="https://www.jawapos.com/tag/satpol-pp-dki/">Satpol PP DKI</a> Jakarta Arifin menyebut, pihaknya akan melakukan beberapa fokus pengawasan di lapangan sepanjang bulan puasa. Salah satunya, terhadap potensi munculnya PMKS di setiap sudut-sudut kota dan jalan-jalan umum.  Menurutnya, pihaknya akan mengedukasi seluruh masyarakat agar Jakarta menjadi kota yang tertib, teratur dan nyaman selama Ramadan. Langkah tersebut dilakukan agar semua masyarakat bisa menjalani ibadah dengan nyaman dan tenteram.  “Kita lakukan patroli pengawasan di berbagai tempat di lokasi-lokasi PMKS berada. Kita edukasi, ingatkan, kemudian kita lakukan pembinaan dengan Dinas Sosial,” kata Arifin dalam keterangannya, Selasa (22/3).  Arifin mengatakan lebih jauh, potensi pelanggaran dan gangguan ketenteraman serta ketertiban umum seperti peredaran minuman keras beralkohol, dan praktik asusila juga menjadi sasaran pengawasan, dan penindakan personel selama <a href="https://www.jawapos.com/tag/bulan-ramadan/">bulan Ramadan</a>.  “Disiplin protokol kesehatan juga tetap diterapkan dan diperhatikan selama pengawasan,” imbuhnya.  Dalam pelaksanaannya, selain Satpol PP DKI Jakarta, TNI dan Polri juga terlibat dalam pengerahan ribuan personel gabungan dari berbagai unsur ini. Personel gabungan tersebut dikerahkan untuk melakukan patroli intensif mengantisipasi terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (Tramtibum) agar situasi tetap aman dan kondusif selama menjalankan ibadah Ramadan.  “Pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran <a href="https://www.jawapos.com/tag/prokes/">prokes</a> di Jakarta juga tetap dilakukan,” ucapnya.  Ia menambahkan, meskipun situasi penanganan pandemi <a href="https://www.jawapos.com/tag/covid-19/">Covid-19</a> sudah semakin membaik, bukan berarti protokol kesehatan menjadi abai. Dalam peraturan daerah tetap menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas kita. Cara bertindaknya pun tidak menunjukkan arogansi dan kesewenang-wenangan.  “Masyarakat kita harus terus menerus kita ayomi, ingatkan, edukasi untuk memahami dan menjalankan, melaksanakan ketentuan daerah,” pungkasnya.

Selama Ramadan, Satpol PP DKI Jakarta Akan Awasi PMKS sampai Prokes

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#satpol pp dki

Berita Terkini