<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/11/satgas-ttpu-2123272230.jpg" alt="KEJAR SAMPAI AKAR: Sugeng Purnomo, ketua tim pelaksana Satgas TPPU, memberikan keterangan di Jakarta, Senin (10/7)." width="100%">
<figcaption>KEJAR SAMPAI AKAR: Sugeng Purnomo, ketua tim pelaksana Satgas TPPU, memberikan keterangan di Jakarta, Senin (10/7).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bakal mengundang aparat penegak hukum untuk melihat lebih dalam kemungkinan tindak pidana lain dalam transaksi mencurigakan Rp 189 triliun. Keterangan itu disampaikan Ketua Tim Pelaksana Satgas TPPU Sugeng Purnomo seusai rapat bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan instansi lainnya di Jakarta kemarin (10/7). Berdasar rapat tersebut, Satgas TPPU mendapat laporan bahwa Kemenkeu telah meminta penjelasan dari 36 pihak dan mendatangi empat kota untuk mendalami temuan transaksi mencurigakan. Karena itu, dalam rapat kemarin diputuskan dalam rapat berikutnya aparat penegak hukum akan dihadirkan. &rdquo;Untuk memastikan apakah memang di samping ada dugaan pelanggaran terkait Undang-Undang Kepabeanan, juga dilihat potensi apakah ada tindak pidana lainnya,&rdquo; ungkap dia. Khusus pelanggaran Undang-Undang (UU) Kepabeanan, Sugeng memastikan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu terus bekerja. Namun, ada atau tidak adanya pelanggaran tindak pidana lain masih harus didalami. Misalnya dugaan tindak pidana terkait dengan illegal mining dan tindak pidana lainnya. &rdquo;Yang pasti nanti terus dilakukan upaya-upaya untuk memastikan laporan PPATK dengan nilai transaksi Rp 189 triliun terus berproses,&rdquo; bebernya. Satgas TPPU yang diberi amanat untuk menuntaskan tindak lanjut atas temuan tersebut menegaskan bakal terus bekerja. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan merekomendasikan perpanjangan masa tugas bila sampai akhir tahun ini masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. &rdquo;Bea dan cukai memastikan yang Rp 189 triliun itu tidak terkait langsung dengan (proses hukum, Red) yang sedang dilakukan Kejaksaan Agung,&rdquo; tegasnya. Saat ini Kejagung memang tengah menyidik kasus dugaan korupsi emas. Menurut Sugeng, penanganan kasus tersebut sama sekali tidak terkait dengan temuan transaksi mencurigakan yang juga berkaitan dengan emas. Namun, potensi tindak pidana lain dari transaksi mencurigakan ratusan triliun tersebut tetap perlu didalami. &rdquo;Jangan-jangan ada potensi tindak pidana lain yang bukan kewenangan bea cukai,&rdquo; imbuhnya. Karena itu, Satgas TPPU menilai perlu kehadiran aparat penegak hukum. Baik dari Bareskrim Polri maupun Kejagung. &rdquo;Kami ingin memastikan bahwa Rp 189 triliun yang ada di 205 surat itu tidak terkait dengan yang dilakukan Kejaksaan Agung, kami ingin pastikan itu,&rdquo; ungkap Sugeng. &rdquo;Karena kami tentu tidak ingin ada tumpang-tindih terhadap penanganan perkaranya,&rdquo; sambung pria yang sehari-hari bertugas sebagai deputi bidang koordinasi hukum dan HAM Kemenko Polhukam tersebut. Tentu saja, lanjut Sugeng, Satgas TPPU tidak hanya mengupayakan tuntasnya tindak lanjut atas temuan transaksi mencurigakan Rp 189 triliun. Transaksi mencurigakan dengan nilai agregat mencapai Rp 349 triliun juga bakal dituntaskan. &rdquo;Satgas TPPU menginginkan semuanya kami selesaikan,&rdquo; imbuhnya. Penyelesaiannya sesuai dengan temuan pelanggaran. Jika ada pelanggaran hukum yang harus ditangani Polri, proses hukumnya bakal diserahkan kepada Polri. Demikian pula halnya bila Kejagung atau KPK yang harus menyelesaikan. (syn/c9/oni)

Satgas TPPU bakal mengundang Polri dan Kejaksaan untuk melihat lebih dalam kemungkinan tindak pidana lain dalam transaksi mencurigakan.

Satgas TPPU Gandeng Polri dan Kejaksaan, Usut Transaksi Mencurigakan Rp 189 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/06/tenaga-ahli-satgas-tppu-3313848481.jpg" alt="MULAI BERTUGAS: Mahfud MD memberikan keterangan didampingi para anggota Satgas TPPU setelah rapat perdana di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, kemarin." width="100%">
<figcaption>MULAI BERTUGAS: Mahfud MD memberikan keterangan didampingi para anggota Satgas TPPU setelah rapat perdana di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, kemarin.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang (Satgas TPPU) segera mengonsolidasikan data-data dari Kementerian Keuangan dan Aparat Penegak Hukum (APH) seperti Polri dan Kejaksaan untuk mengecek kembali temuan transaksi janggal dari PPATK yang telah tertangani. Ketua Tim Pelaksana Satgas TPPU Sugeng Purnomo menyampaikan, dari 300 laporan hasil analisis (LHA), laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan informasi yang diserahkan PPATK ke Kementerian Keuangan serta aparat penegak hukum, ada beberapa yang telah ditindaklanjuti oleh masing-masing instansi tersebut. "Ini 300 (LHA, LHP, informasi dari PPATK) yang sudah begitu lama, meskipun sebenarnya fakta membuktikan dari 300 itu setelah didetailkan ada surat-surat yang telah diselesaikan, tetapi tidak diberitahukan atau dilaporkan (kembali ke) PPATK. Ini sebenarnya bisa mempercepat (pemeriksaan transaksi janggal yang didalami kembali oleh Satgas TPPU, red.). Tetapi, kami tidak merilis dulu sebelum datanya riil, karena tadi kami coba mencocokkan data, dan saya minta dilakukan konsolidasi data kembali untuk memastikan," kata Sugeng Purnomo&nbsp;saat jumpa pers di Kantor PPATK, Jakarta, Senin, (10/7). Sugeng melanjutkan, sejak dibentuk pada 3 Mei 2023 Satgas TPPU telah berkeliling ke instansi-instansi di Kementerian Keuangan seperti Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Kejaksaan, Polri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan LHA, LHP, dan informasi dari PPATK telah ditindaklanjuti. "Dari Inspektorat Jenderal itu sudah menyelesaikan beberapa laporan yang sudah ditargetkan saat itu, di mana memang ada informasi terkait penyelesaiannya, baik berupa penyelesaian yang berujung pada penjatuhan hukuman disiplin maupun terkait adanya dugaan tertentu yang diserahkan kepada pihak yang lebih berwenang," tutur Sugeng. Kemudian, Direktorat Jenderal Pajak juga menindaklanjuti beberapa LHA, LHP, dan informasi dari PPATK, yang hasilnya untuk kegiatan pengampunan pajak (tax amnesty), penjatuhan hukuman disiplin, dan audit. "Masih berproses juga kegiatan audit yang dilakukan terkait dengan dugaan adanya pelanggaran Undang-Undang Perpajakan. Ini masih berproses," ucap Ketua Tim Pelaksana Satgas TPPU. Kemudian, Direktorat Jenderal Bea Cukai pun melaporkan kepada Satgas TPPU beberapa laporan dari PPATK itu kasusnya masuk pengadilan dan telah diputus oleh majelis hakim. "Tadi disampaikan bahwa dari beberapa surat yang diterima itu sudah ada putusan pengadilan yang disebutkan tadi di dalam laporannya terkait dengan cukai maupun TPPU," tambah Sugeng. Satgas TPPU bentukan Menko Polhukam Mahfud MD telah memilah 300 LHA, LHP, dan informasi dari PPATK terkait transaksi mencurigakan yang nilainya totalnya mencapai Rp 349 triliun. Dari 300 LHA, LHP, dan informasi itu, 18 di antaranya menjadi prioritas kerja Satgas TPPU sampai akhir 2023. "Dari 18 LHA, LHP, dan informasi yang kami tetapkan sebagai skala prioritas itu nilainya mencapai Rp281,6 triliun. Maka itu, artinya dari Rp349 triliun itu persentase-nya sudah mencapai sekitar 80 persen," ujar Sugeng dalam jumpa pers yang berbeda bulan lalu (8/6). Dari 18 laporan yang menjadi prioritas pemeriksaan itu, jelas Sugeng, sebanyak 10 laporan di antaranya merupakan laporan dari PPATK yang diserahkan kepada instansi-instansi di Kementerian Keuangan, yaitu Bea Cukai, Ditjen Pajak, dan Inspektorat Jenderal Kemenkeu. Laporan-laporan itu ditangani oleh Kelompok Kerja (Pokja) 1 Satgas TPPU. Kemudian, sebanyak delapan laporan telah diserahkan PPATK kepada aparat penegak hukum, yang selanjutnya laporan-laporan itu menjadi tanggung jawab supervisi Pokja 2 Satgas TPPU. Rinciannya, sebanyak empat laporan ditangani kepolisian dan empat laporan ditangani kejaksaan.

Satgas TPPU bentukan Menko Polhukam Mahfud MD telah memilah 300 LHA, LHP, dan informasi dari PPATK terkait transaksi mencurigakan Rp 349 T.

Satgas TPPU Segera Konsolidasikan Data Kemenkeu dengan Polri dan PPATK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/06/tenaga-ahli-satgas-tppu-3313848481.jpg" alt="MULAI BERTUGAS: Mahfud MD memberikan keterangan didampingi para anggota Satgas TPPU setelah rapat perdana di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, kemarin." width="100%">
<figcaption>MULAI BERTUGAS: Mahfud MD memberikan keterangan didampingi para anggota Satgas TPPU setelah rapat perdana di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, kemarin.</figcaption>
</figure> TPPU Harus Berangkat dari Tindak Pidana Asal JawaPos.com &ndash; Para tenaga ahli yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) diminta produktif memberikan rekomendasi untuk percepatan penanganan. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi bahan untuk merumuskan kebijakan dan penyusunan mekanisme penanganan TPPU. &rdquo;Mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir 2023,&rdquo; tutur Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di kantor Menko Polhukam, Jakarta, kemarin (5/5). Mahfud menjabarkan, Satgas TPPU, khususnya tenaga ahli, bertugas memberikan rekomendasi berdasar temuan-temuan terkait dugaan TPPU dengan agregat Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Mahfud menyebut Satgas TPPU sudah siap bekerja. Di tahap awal, para tenaga ahli diminta memilih kasus mana yang penanganannya akan didahulukan. Setelah memilah, tenaga ahli diminta memberikan masukan kepada penegak hukum mengenai cara cepat dan tepat dalam menangani kasus TPPU. Dalam rapat perdana kemarin, semua tenaga ahli Satgas TPPU hadir. Baik secara fisik maupun dalam jaringan (daring) melalui video konferensi. Para tenaga ahli yang hadir langsung, antara lain, Yunus Husein, Laode M. Syarif, Faisal H. Basri, dan Meuthia Ganie Rochman. Sebagaimana yang diberitakan, ada 12 tenaga ahli yang menjadi bagian Satgas TPPU. Selain keempat nama di atas, ada pula Wuri Handayani, M. Yusuf, Rimawan Pradiptyo, Topo Santoso, Gunadi, Danang Widoyoko, Mas Achmad Santosa, dan Ningrum Natasya Sirait. Dalam SK Menko Polhukam, para tenaga ahli itu akan dibantu Sekretariat Komite TPPU saat melaksanakan tugas. Di sisi lain, Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha menilai bahwa kerja Satgas TPPU dalam memberikan usulan teknis penanganan TPPU tidak akan bisa berjalan maksimal tanpa dibarengi upaya pengungkapan predicate crime atau tindak pidana asal. Sebab, TPPU merupakan kejahatan untuk menyamarkan hasil tindak pidana. &rdquo;TPPU itu harus berangkat dari predicate crime dulu,&rdquo; ungkapnya kepada Jawa Pos kemarin. Praswad mencontohkan TPPU yang ditangani KPK selama ini selalu berawal dari pengungkapan tindak pidana asal, yakni korupsi. &rdquo;Sementara kasus TPPU di Kementerian Keuangan sejauh ini pernah disebut pidana asalnya apa? Apakah manipulasi pajak atau kongkalikong pajak?&rdquo; tegasnya. Praswad khawatir Satgas TPPU yang dibentuk Menko Polhukam hanya bertujuan mengalihkan perhatian publik tentang polemik dugaan TPPU di Kemenkeu. Satgas TPPU, kata Praswad, dikhawatirkan hanya sebagai &rdquo;obat&rdquo; malu Mahfud yang telanjur membongkar dugaan TPPU tanpa dibarengi pengungkapan pidana asal. &rdquo;Pengungkapan TPPU tentu tidak salah, tapi kejahatan asalnya harus ada dulu,&rdquo; jelas mantan penyidik senior KPK tersebut. (tyo/c14/ttg)

Para tenaga ahli yang tergabung dalam Satgas TPPU diminta produktif memberikan rekomendasi untuk percepatan penanganan.

Mahfud MD Minta Tenaga Ahli di Satgas TPPU Produktif Beri Rekomendasi

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/329711C4-7AB2-4952-90D2-DB3871C9698C.jpeg" alt="Ilustrasi pencucian uang. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pencucian uang. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang (Satgas TPPU) transaksi janggal senilai Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan, siap bekerja melaksanakan tugas dan memberikan yang terbaik. Ihwal adanya hal ini dikatakan&nbsp;Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. "Hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa satu, kami punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi tata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi, " kata&nbsp;Mahfud MD dalam konferensi pers seperti dipantau&nbsp;di Jakarta, dikutip dari Antara Jumat (5/5). Mahfud&nbsp;berharap Satgas TPPU dapat secara produktif mengusut kasus dugaan TPPU di Kementerian Keuangan senilai&nbsp;Rp349 triliun tersebut. "Mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus, mana yang akan didahulukan, kemudian ini untuk siapa dan bagaimana caranya;&nbsp;sehingga semua nanti akan bisa mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kami dari tenaga ahli akan memilah temuan-temuan dan dokumentasi bagi perumusan kebijakan, serta usulan teknis-teknis dan mekanisme yang lebih tepat dari kasus yang sedang ditangani," jelas Mahfud. Lebih lanjut, Mahfud MD mengatakan bahwa rapat pada Jumat pagi dihadiri oleh seluruh nama yang masuk dalam Satgas TPPU, baik secara fisik maupun virtual. "Semua nama yang tercantum dalam keputusan Menkopolhukam itu semuanya sudah hadir hari ini, ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan," tambahnya. Sebelumnya, Pemerintah secara resmi telah membentuk satgas&nbsp;untuk melakukan supervisi terhadap penanganan dan penyelesaian dugaan TPPU&nbsp;dalam transaksi janggal senilai Rp349 triliun di Kementerian Keuangan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01569214/dugaan-gratifikasi-dan-pencucian-uang-akbp-achiruddin-ditelisik-polda-sumut">Dugaan Gratifikasi dan Pencucian Uang AKBP Achiruddin Ditelisik Polda Sumut</a> Pembentukan satgas tersebut sesuai hasil rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU pada 10 April 2023, yang kemudian disampaikan kepada DPR RI melalui rapat dengar pendapat di Komisi III DPR RI sehari berikutnya. "Maka, saya sampaikan bahwa hari ini, Pemerintah telah membentuk satgas yang dimaksud,"&nbsp;kata Mahfud&nbsp;di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu (3/5).

Mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus, mana yang akan didahulukan, kemudian ini untuk siapa dan bagaimana caranya

Satgas TPPU Mulai Memilah Transaksi Janggal Rp 349 Triliun di Kemenkeu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Menkopolhukam-Mahfud-MD-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Ketua Komite TPPU sekaligus Menkopolhukam Mahfud MD saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023). Komisi III DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua Komite TPPU (Tindak" width="100%">
<figcaption>Ketua Komite TPPU sekaligus Menkopolhukam Mahfud MD saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023). Komisi III DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua Komite TPPU (Tindak</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Satuan tugas (satgas) untuk supervisi tindak lanjut temuan transaksi mencurigakan dengan nilai agregat Rp 349 triliun akhirnya terbentuk. Di dalamnya terdapat 12 tenaga ahli. Secara resmi namanya Satgas Supervisi dan Evaluasi Penanganan Laporan Hasil Analisis, Laporan Hasil Pemeriksaan, dan Informasi Dugaan TPPU (Satgas TPPU). &rdquo;Satgas TPPU didukung oleh tenaga ahli di bidang TPPU, korupsi, perekonomian, kepabeanan, cukai, dan perpajakan,&rdquo; kata Menko Polhukam Mahfud MD yang juga menjabat ketua Komite TPPU di Jakarta kemarin (3/5). Ke-12 ahli dalam satgas adalah Yunus Husein, Muhammad Yusuf, Rimawan Pradiptyo, Wuri Handayani, Laode M. Syarif, Topo Santoso, dan Gunadi. Kemudian Danang Widoyoko, Faisal H. Basri, Meuthia Ganie Rochman, Mas Achmad Santosa, dan Ningrum Natasya Sirait. &rdquo;Karena tenaga ahli ini bukan penyidik berdasar undang-undang, mereka nggak langsung masuk ke kasus,&rdquo; terang dia. Tugas mereka adalah memberikan masukan. Satgas TPPU akan bekerja sampai akhir tahun ini. Satgas itu diberi tugas melaksanakan supervisi dan evaluasi penanganan laporan hasil analisis, laporan hasil pemeriksaan, dan informasi dugaan TPPU. Seluruhnya dilakukan berdasar data yang telah disampaikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (syn/c9/fal)

Satgas untuk supervisi tindak lanjut temuan transaksi mencurigakan dengan nilai agregat Rp 349 triliun akhirnya terbentuk.

Satgas TPPU Diperkuat 12 Ahli, Ada Mantan Kepala PPATK dan Eks Wakil Ketua KPK

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/heru-winarko-jadi-kepala-bnn-kpk-siapkan-plt-deputi-penindakan_m_192406.jpeg" alt="Wakil Ketua KPK Muhammad Laode Syarif." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Muhammad Laode Syarif.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)&nbsp;Laode M. Syarif ditunjuk menjadi tenaga ahli dalam Satgas TPPU penyelesaian transaksi janggal Rp 349 triliun yang dibentuk pemerintah. Selain Laode, Mantan Kepala PPATK Yunus Husein juga ikut tergabung dalam tim ahli terssebut. Sementara tim ahli lainnya antara lain mantan Kepala PPATK Muhammad Yusuf, akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) Rimawan Pradiptyo, akademisi UGM Wuri Handayani UGM, dan guru besar Universitas Indonesia Topo Santoso. Kemudian Gunadi, Danang Widoyoko dari Transparency International Indonesia, ekonom Faisal Basri, Mutia Gani Rahman, mantan Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Hukum KPK Mas Achmad Santosa, dan pakar Universitas Sumatra Utara Ningrum Natasya. Untuk diketahui, pemerintah secara resmi telah membentuk satuan tugas untuk mensupervisi penanganan dan penyelesaian dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), dalam transaksi janggal senilai Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan, pembentukan satgas tersebut sesuai hasil rapat Komite KNPP TPPU pada 10 April 2023 yang kemudian disampaikan kepada DPR RI melalui rapat dengar pendapat di Komisi III DPR RI sehari berselang. "Maka saya sampaikan bahwa hari ini pemerintah telah membentuk satgas yang dimaksud," kata Mahfud dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, dikutip dari Antara Rabu (3/5). Satgas tersebut kata Mahfud, berfungsi melakukan supervisi dan evaluasi atas penanganan laporan hasil analisis (LHA), laporan hasil pemeriksaan (LHP), dan informasi dugaan TPPU. Mahfud menjelaskan bahwa Satgas TPPU tersebut terdiri atas tim pengarah, tim pelaksana, dan kelompok kerja. "Tim pengarah terdiri dari tiga orang pimpinan Komite TPPU," kata Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan (KNPP) TPPU tersebut. Tiga orang pimpinan Komite KNPP TPPU adalah Mahfud MD selaku Menkopolhukam dan Ketua Komite KNPP TPPU, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Wakil Ketua Komite KNPP TPPU, serta Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana selaku Sekretaris Komite KNPP TPPU. Mahfud kemudian menjelaskan tim pelaksana Satgas TPPU terdiri 10 orang yang diketuai Deputi III Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, Deputi V Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sebagai wakil ketua, dan Direktur Analisis dan Pemeriksaan I PPATK sebagai sekretaris. Sementara tujuh anggota tim pelaksana Satgas TPPU adalah Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Dirjen Bea Cukai Kemenkeu, Inspektur Kemenkeu, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI, Wakil Kepala Bareskrim Polri, Deputi Bidang Kontra Intelijen Badan Intelijen Negara, serta Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01571302/didakwa-terima-suap-20-ribu-sgd-hakim-agung-gazalba-saleh-terancam-20-tahun-penjara">Didakwa Terima Suap 20 Ribu SGD, Hakim Agung Gazalba Saleh Terancam 20 Tahun Penjara</a> "Lalu di dalam melaksanakan tugasnya tim pelaksana dibantu oleh kelompok kerja, di mana ada dua kelompok kerja," tutur Mahfud. Lebih lanjut Mahfud menjelaskan Satgas TPPU melibatkan 12 orang tenaga ahli yang berasal dari bidang TPPU, korupsi, perekonomian, kepabeanan, cukai, dan perpajakan dalam melaksanakan tugasnya. Kendati demikian ia menegaskan ke-12 tenaga ahli itu tidak akan ikut dalam menangani dugaan TPPU karena bukan penyidik berdasarkan undang-undang yang berlaku. "Maka dia tidak langsung masuk ke kasus, tetapi dia akan memberikan masukan-masukan tidak pada entitas-nya, tetapi nanti akan menjadi konsultan dan sebagainya kalau ada masalah-masalah yang perlu perhatian khusus," ujarnya.

Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif ditunjuk menjadi tenaga ahli dalam Satgas TPPU

Eks Pimpinan KPK Laode Syarif Hingga Ekonom Faisal Basri jadi Tim Ahli Satgas TPPU Transaksi Janggal Rp 349 T

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/03/Mahfud-dan-Ivan-2346970716.jpg" alt="Menkopolhukam Mahfud MD (kiri), menyampaikan keterangan terkait pembentukan Satgas TPPU di kantonya, Rabu (3/5)" width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Mahfud MD (kiri), menyampaikan keterangan terkait pembentukan Satgas TPPU di kantonya, Rabu (3/5)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan, pemerintah secara resmi telah membentuk satuan tugas untuk mensupervisi penanganan dan penyelesaian dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam transaksi janggal senilai Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan. Mahfud, yang juga Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan (KNPP) TPPU, menyampaikan pembentukan satgas tersebut sesuai hasil rapat Komite KNPP TPPU pada (10/4) yang kemudian disampaikan kepada DPR RI melalui rapat dengar pendapat di Komisi III DPR RI sehari berselang. "Maka saya sampaikan bahwa hari ini pemerintah telah membentuk satgas yang dimaksud," kata Mahfud dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, dikutip dari Antara Rabu (3/5). Satgas tersebut berfungsi melakukan supervisi dan evaluasi atas penanganan laporan hasil analisis (LHA), laporan hasil pemeriksaan (LHP), dan informasi dugaan TPPU. Mahfud menjelaskan bahwa Satgas TPPU tersebut terdiri atas tim pengarah, tim pelaksana, dan kelompok kerja. "Tim pengarah terdiri dari tiga orang pimpinan Komite TPPU," katanya. Tiga orang pimpinan Komite KNPP TPPU adalah Mahfud MD selaku Menkopolhukam dan Ketua Komite KNPP TPPU, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Wakil Ketua Komite KNPP TPPU, serta Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana selaku Sekretaris Komite KNPP TPPU. Mahfud kemudian menjelaskan tim pelaksana Satgas TPPU terdiri 10 orang yang diketuai Deputi III Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, Deputi V Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sebagai wakil ketua, dan Direktur Analisis dan Pemeriksaan I PPATK sebagai sekretaris. Sementara tujuh anggota tim pelaksana Satgas TPPU adalah Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Dirjen Bea Cukai Kemenkeu, Inspektur Kemenkeu, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI, Wakil Kepala Bareskrim Polri, Deputi Bidang Kontra Intelijen Badan Intelijen Negara, serta Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK. "Lalu di dalam melaksanakan tugasnya tim pelaksana dibantu oleh kelompok kerja, di mana ada dua kelompok kerja," tutur Mahfud. Lebih lanjut Mahfud menjelaskan Satgas TPPU melibatkan 12 orang tenaga ahli yang berasal dari bidang TPPU, korupsi, perekonomian, kepabeanan, cukai, dan perpajakan dalam melaksanakan tugasnya. Kendati demikian ia menegaskan ke-12 tenaga ahli itu tidak akan ikut dalam menangani dugaan TPPU karena bukan penyidik berdasarkan undang-undang yang berlaku. "Maka dia tidak langsung masuk ke kasus, tetapi dia akan memberikan masukan-masukan tidak pada entitas-nya, tetapi nanti akan menjadi konsultan dan sebagainya kalau ada masalah-masalah yang perlu perhatian khusus," ujarnya. Ke-12 tenaga ahli tersebut adalah mantan Kepala PPATK Yunus Husein, mantan Kepala PPATK Muhammad Yusuf, akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) Rimawan Pradiptyo, akademisi UGM Wuri Handayani UGM, mantan pimpinan KPK Laode M. Syarif, dan guru besar Universitas Indonesia Topo Santoso. Kemudian Gunadi, Danang Widoyoko dari Transparency International Indonesia, ekonom Faisal Basri, Mutia Gani Rahman, mantan Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Hukum KPK Mas Achmad Santosa, dan pakar Universitas Sumatra Utara Ningrum Natasya.

"Maka saya sampaikan bahwa hari ini pemerintah telah membentuk satgas yang dimaksud," kata Mahfud dalam jumpa pers di Kantornya

Pemerintah Bentuk Satgas TPPU untuk Usut Transaksi Janggal Rp 349 Triliun di Kemenkeu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/11/Menko-Polhukam-Mahfud-MD-Dery-Ridwansah-2-3263438259.jpg" alt="Menko Polhukam Mahfud MD saat raker dengan komisi III DPR RI." width="100%">
<figcaption>Menko Polhukam Mahfud MD saat raker dengan komisi III DPR RI.</figcaption>
</figure> JawaPos. com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, menyatakan pihaknya segera menindaklanjuti rencana pembentukan Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang (Satgas TPPU) Mahfud yang juga Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU menyebut, rencana pembentukan satgas tersebut sesuai hasil rapat dengan Komisi III DPR RI baru-baru ini, berkenaan temuan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan yang diungkap Pusat Pelaporan dan Analisis Transksi Keuangan (PPATK). "Besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP (rapat dengar pendapat, red.), harus dibentuk satgas. Besok akan dibentuk satgasnya," kata Mahfud saat menyampaikan keterangan media di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, dikutip dari Antara Kamis (27/4). Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi 2008&mdash;2013 itu menambahkan, Satgas TPPU kemudian akan menindaklanjuti kerja mereka berdasarkan data temuan transaksi mencurigakan sekitar Rp349 triliun di Kemenkeu medio 2009&mdash;2023. Data tersebut, lanjut Mahfud, sudah terungkap ke publik serta diserahkan ke Komisi III DPR melalui RDP beberapa waktu lalu. Mahfud menyatakan bahwa Satgas TPPU akan melibatkan banyak institusi pemerintah serta ahli dari luar pemerintahan sebagai narasumber guna menjawab kekhawatiran efektivitas satgas tersebut. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01568447/buntut-laporan-soal-dugaan-fitnah-ujaran-kebencian-profesor-thomas-jamaluddin-akan-diklarifikasi">Buntut Laporan Soal Dugaan Fitnah-Ujaran Kebencian, Profesor Thomas Jamaluddin Akan Diklarifikasi</a> Menurut Mahfud, berdasarkan undang-undang penyidikan kasus menyangkut pajak dan bea cukai menjadi kewenangan Kemenkeu melalui Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Hal itu disadari Mahfud menimbulkan kekhawatiran efektivitas satgas, tetapi ia menekankan keterlibatan institusi lain akan membuat penilaian terhadap temuan-temuan menjadi lebih objektif. "Memang banyak yang 'wah itu jeruk makan jeruk. Masa mau meriksa diri sendiri?' Ndak juga karena nanti akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar itu kita undang sebagai narasumber," ujarnya. Mahfud menekankan bahwa kapasitas tersebut sesuai regulasi karena secara yuridis penindakan hanya boleh dilakukan Ditjen Bea Cukai, Ditjen Pajak, Polri, atau Kejaksaan. "Tapi nanti meluas panitianya itu sehingga penilaian itu akan terdiri atas beberapa institusi sehingga penilaian akan lebih objektif," ujarnya.

"Besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP (rapat dengar pendapat, red.), harus dibentuk satgas. Besok akan dibentuk satgasnya,"

Mahfud MD Tegaskan Segera Bentuk Satgas TPPU

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/11/Komisi-III-DPR-RI-Panggil-Mahfud-MD-dan-Sri-Mulyani-Bahas-Transaksi-RP-349-T-Dery-Ridwansah-2-949737520.jpg" alt="Menko Polhukam Mahfud MD, Menkeu Sri Mulyani dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana raker dengan DPR." width="100%">
<figcaption>Menko Polhukam Mahfud MD, Menkeu Sri Mulyani dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana raker dengan DPR.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Komisi III DPR mendukung langkah Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau Komite TPPU membentuk tim gabungan atau satuan tugas (satgas). Nanti Komite TPPU harus melaporkan setiap perkembangan atas tindak lanjut transaksi mencurigakan Rp 349 triliun. Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto menyampaikan hal itu dalam rapat kerja di DPR kemarin (11/4) sore. Legislator yang biasa dipanggil Bambang Pacul itu menegaskan, Komisi III DPR mendukung penuh rencana Komite TPPU yang disampaikan kepada publik sejak dua hari lalu (10/4). &rdquo;Saya kira komisi III mendukung penuh dibuatkan satgas,&rdquo; imbuhnya. Karena itu, pihaknya mempersilakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sebagai ketua Komite TPPU membentuk satgas tersebut. Dengan begitu, satgas bisa segera bekerja untuk melakukan supervisi atas laporan hasil analisis (LHA) dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang belum selesai ditindaklanjuti. Bambang ingin supervisi oleh satgas itu berlangsung sampai tuntas. &rdquo;Sampai 300 laporan PPATK itu selesai,&rdquo; tegasnya. Dia pun meminta satgas itu melapor secara berkala kepada Komisi III DPR. Laporan bisa disampaikan dalam setiap masa sidang. Hal itu dinilai penting agar Komisi III DPR mengetahui progres atas kerja-kerja satgas yang dibentuk Komite TPPU. &rdquo;Kami punya masa sidang lima kali dalam satu tahun. Jadi, nanti progresnya kami ingin lihat,&rdquo; jelas dia. &rdquo;Misalnya, laporan kesekian sudah selesai, follow up-nya Kementerian Keuangan seperti ini, selesai. Semua itu nanti,&rdquo; tambah dia. Dengan begitu, pendalaman atas transaksi mencurigakan Rp 349 triliun benar-benar terbuka. Dalam rapat kemarin, Mahfud kembali menegaskan bahwa tidak ada perbedaan data antara Kemenko Polhukam dan Kementerian Keuangan. Sebab, sumber data transaksi mencurigakan dengan nilai agregat Rp 349 triliun itu sama. Yakni, laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). &rdquo;Tidak terdapat perbedaan karena memang berasal dari sumber yang sama,&rdquo; jelas Mahfud. Pejabat asal Madura itu pun menjelaskan bahwa Komite TPPU telah memutuskan untuk membentuk satgas. Transaksi mencurigakan dengan nilai agregat Rp 189 triliun bakal menjadi prioritas mereka untuk dilakukan case building. &rdquo;Komite TPPU berkomitmen mengawal langkah hukum yang akan dilakukan Kementerian Keuangan terhadap dugaan TPPU dan hal-hal lain yang belum masuk di dalam proses hukum,&rdquo; terang Mahfud. Pada kesempatan yang sama, Menkeu Sri Mulyani Indrawati memastikan tak ada perbedaan data antara yang dimilikinya dan data milik Menko Polhukam Mahfud MD. Sebab, sumber data yang digunakan berasal dari PPATK. &rdquo;Tidak ada perbedaan data antara Menko polhukam dan menteri keuangan terkait transaksi agregat Rp 349 triliun,&rdquo; katanya. Ani menekankan, nilai transaksi Rp 349 triliun tersebut adalah penghitungan agregat. Artinya, angka itu adalah jumlah transaksi debit-kredit dan keluar masuk. Dalam perspektif akuntansi, hal itu biasa disebut double triple accounting. &rdquo;Jadi, ini dijumlahkan menjadi Rp 349 triliun,&rdquo; imbuh dia. Dia menegaskan, Kemenkeu telah menindak sejumlah ASN yang terlibat dalam dugaan TPPU. Penindakan pegawai Kemenkeu itu sesuai dengan aturan. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS (Pegawai Negeri Sipil). (dee/syn/c19/oni)

Komisi III DPR mendukung langkah Komite TPPU membentuk tim gabungan atau satgas. Nanti Komite TPPU harus melaporkan setiap perkembangannya.

DPR Dukung Satgas Usut Transaksi Pejabat Kemenkeu Rp 349 Triliun

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/demokrat-omong-kosong-perkuat-kpk-kalau-kasus-novel-tak-selesai_m_.jpg" alt="Ketua DPP Partai Demokrat Benny K Harman menilai pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) telah gagal untuk mengungkap dalang penyiraman penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan." width="100%">
<figcaption>Ketua DPP Partai Demokrat Benny K Harman menilai pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) telah gagal untuk mengungkap dalang penyiraman penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman&nbsp;mengatakan, rencana pembentukan tim gabungan atau satuan tugas (satgas) oleh Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (Komite TPPU) harus bersifat independen. "Saya alergi dengan satgas. Ini banyak satgas yang ujung-ujungnya masuk laut. Jadi, kalau sungguh-sungguh pemerintahan, bentuklah satgas independen," kata Benny dalam rapat kerja dengan Komite TPPU di Ruang Rapat Komisi III, Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, (11/4). Menurut dia, rencana pembentukan satgas oleh Komite TPPU tidak masuk di akalnya. "Pak Mahfud, sumber masalah ini&nbsp;kan ada di kepabeanan, ada di perpajakan itu, ada di penegak hukum itu juga; kok&nbsp;mereka lagi yang anggotanya (satgas)?&nbsp;Enggak masuk di akal saya itu," kata Benny. Oleh karena itu, dia mempertanyakan rencana pembentukan tim gabungan atau satgas yang akan melibatkan sejumlah pihak, di antaranya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta dua direktorat jenderal (ditjen) di Kemenkeu, yakni Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai. "Mengapa? Sumber masalahnya anggota-anggota Bapak itu. Ketika Bapak bentuk satgas, lalu mereka lagi diajak jadi anggota, ya saya enggak&nbsp;bisa (terima)," imbuhnya. Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding juga menilai rencana pembentukan satgas oleh Komite TPPU untuk mengusut kasus transaksi janggal di Kemenkeu tidak tepat. "Saya kira tidak tepat, Pak, (kalau bentuk) satgas. Masak persoalan dalam rumah akan diselesaikan oleh orang dalam rumah itu sendiri?" kata Sarifuddin. Dia meminta agar dibentuk pansus untuk mengusut kasus transaksi janggal di Kemenkeu. "Saya kira lebih tepat kalau diselesaikan lewat hak angket dengan membentuk pansus di DPR," imbuhnya. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni&nbsp;menilai pembentukan satgas oleh Komite TPPU tidak diperlukan. "Sebenarnya satgas tidak perlu, buang-buang waktu, karena sistemnya sama semuanya strukturnya sama, buat apa? Mendingan itu saja sekarang dimaksimalin untuk mendapatkan hasil daripada laporan hasil analisa dari PPATK kepada komite," kata&nbsp;Sahroni usai rapat. Sebab, lanjut dia, sudah ada Komite TPPU yang dimandatkan untuk mengusut kasus-kasus TPPU, termasuk transaksi janggal di Kemenkeu. "Tapi, kami berharap bahwa sebenarnya satgas itu&nbsp;enggak perlu,&nbsp;kan komite ini sudah ada. Komite inilah yang menjadikan untuk pendalaman mana-mana yang menjadi pertanyaan sebenarnya dari transaksi yang ada di PPATK," ujar Sahroni. Sebelumnya, Senin (10/4), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam)&nbsp;Mahfud MD menyampaikan bahwa Komite TPPU akan membentuk tim gabungan atau satgas untuk mengusut kasus transaksi ganjal di Kemenkeu. "Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau Komite TPPU akan segera membentuk tim gabungan atau satgas yang akan melakukan supervisi untuk menindaklanjuti keseluruhan LHA/LHP&nbsp;dengan nilai agregat sebesar lebih dari Rp349 triliun," ujar Mahfud dalam konferensi pers di Kantor PPATK, Jakarta, Senin.

mempertanyakan rencana pembentukan tim gabungan atau satgas yang akan melibatkan sejumlah pihak, di antaranya PPATK, Bea Cukai, Dirjen Pajak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Satgas TPPU

Berita Terkini