<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/12/Screenshot_20250112-103341_Gmail-275873411.jpg" alt="Ilustrasi perdagangan orang. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perdagangan orang. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Satgas TPPO) Polri bekerja keras tahun ini. Berdasar data yang disampaikan oleh Kepala Bareskrim Polri Komjen Syahardiantono dalam Rilis Akhir Tahun di Jakarta pada Selasa (30/12), sebanyak 1.239 korban TPPO berhasil diselamatkan. Menurut Komjen Syahardiantono, ribuan korban kejahatan perdagangan orang itu terdiri atas anak-anak, laki-laki, dan perempuan. Dalam penindakan kasus TPPO, Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak-Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) menjadi ujung tombak. &rdquo;Kinerja Satgas TPPO telah mengungkap 403 kasus dengan 505 tersangka, dan menyelamatkan 1.239 korban, baik laki-laki maupun perempuan dan anak,&rdquo; ungkap Syahardiantono. Pejabat kepolisian yang akrab dipanggil Syahar itu mengungkapkan bahwa Direktorat PPA-PPO Bareskrim Polri melaksanakan salah satu program penting dalam kerangka penanggulangan TPPO. Yakni Risk and Speak. Program tersebut dilakukan untuk mengedukasi masyarakat. &rdquo;Tentang pentingnya berbicara, melaporkan, dan mencegah kekerasan terhadap perempuan, anak, serta perdagangan orang. Program ini sudah dilaksanakan di 10 kota dan kabupaten dalam negeri dan pernah 2 kali dilaksanakan di luar negeri, yaitu di Hongkong dan Guangzhou,&rdquo; jelasnya. Sepanjang 2025, Polri menangani beberapa kasus TPPO yang menarik atensi publik lantaran skala kasusnya besar. Diantaranya pengungkapan kasus perdagangan bayi yang bermula dari wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel). Hingga saat ini, kasus tersebut masih ditangani. &rdquo;Polri membongkar jaringan jual beli bayi lintas provinsi dengan harga Rp 20 sampai Rp 30 juta per anak. Total korban tercatat 14 bayi dan 1 anak,&rdquo; jelasnya. Pengungkapan kasus tersebut dilakukan di tengah-tengah beberapa kasus penculikan anak yang sempat membuat publik geger. Juga penanganan kasus-kasus TPPO di luar negeri. Khususnya WNI yang menjadi korban TPPO di Kamboja hingga diperalat menjadi pelaku penipuan online atau online scamming.

Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPOl Polri selamatkan 1.239 korban kejahatan perdagangan orang sepanjang 2024.

Satgas TPPO Polri Selamatkan 1.239 Korban Kejahatan Perdagangan Orang Sepanjang 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/30/Kemenko-Polhukam-Gelar-Rakornas-dengan-TNI-Polri-Fedrik-Tarigan-4-3492939615.jpg" alt="Menko Polhukam Mahfud Md menggelar rapat koordinasi bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Jakarta, Senin (29/5/2023). Rapat ini membahas sinergitas pemerintah dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan" width="100%">
<figcaption>Menko Polhukam Mahfud Md menggelar rapat koordinasi bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Jakarta, Senin (29/5/2023). Rapat ini membahas sinergitas pemerintah dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) membeberkan data hasil kerja selama satu bulan belakangan. Tidak hanya berhasil memulangkan ribuan warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban, mereka juga mendapati sejumlah fakta yang mengkhawatirkan. Di antaranya, belasan WNI korban TPPO yang sampai kemarin (4/7) tertahan di luar negeri lantaran menjadi korban jual beli organ tubuh. Polri, kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia Mahfud MD, telah mendeteksi praktik jual beli organ tubuh yang bermula dari wilayah Bekasi, Jawa Barat. Para korban bertolak ke luar negeri dengan modus untuk bekerja. Begitu sampai negara tujuan, mereka meneken kontrak untuk menjual organ tubuh. &rdquo;Saya dapat info dari Polri tadi, di suatu negara masih ada 14 orang yang tertahan di rumah sakit dengan (sebab) jual ginjal,&rdquo; kata Mahfud di Jakarta kemarin. Sesuai perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikan pada 29 Mei lalu, Satgas Penanganan TPPO langsung bekerja. Mereka bergerak di bawah kendali Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang ditunjuk menjadi ketua harian. &rdquo;Satu bulan korban yang bisa diselamatkan itu 1.943 orang,&rdquo; ungkap Mahfud. Mahfud meyakini masih banyak korban TPPO yang belum diselamatkan. Meski demikian, angka 1.943 sangat berarti. Menurut dia, belum pernah sepanjang sejarah penanganan TPPO ada 1.943 korban yang diselamatkan dalam waktu satu bulan. Mereka ditolong oleh Satgas TPPO yang bekerja dari 5 Juni sampai 3 Juli 2023. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari proses hukum yang berjalan satu bulan terakhir. &rdquo;Sudah dijadikan tersangka 698 orang,&rdquo; imbuhnya. Secara terperinci, Mahfud menyebut ribuan korban TPPO itu terbagi atas empat kategori. Yakni, 65,5 persen pekerja migran Indonesia (PMI); 26,5 persen pekerja seks komersial (PSK); 6,6 persen korban eksploitasi anak; 1,6 persen merupakan anak buah kapal atau ABK. Yang lebih mengkhawatirkan, lanjut Mahfud, para korban jual beli organ kini ditampung di rumah sakit, namun tidak mendapat penanganan medis dan perawatan yang memadai. Berdasar identifikasi yang dilakukan oleh Satgas TPPO, beking TPPO ada di mana-mana. Menurut Mahfud, membekingi TPPO sama saja melawan konstitusi. Dia tidak menampik beking TPPO bisa jadi berada di institusi negara. &rdquo;Akan sampai pada gilirannya untuk juga ditindak,&rdquo; tambah dia. Bahkan, Mahfud menyebut kini sudah ada lima pejabat yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus TPPO. Namun, Mahfud tak memerinci siapa saja mereka dan dari instansi apa saja. (syn/mia/c6/ttg)

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) membeberkan data hasil kerja selama satu bulan belakangan.

Satgas TPPO Temukan Praktik Jual Beli Organ Tubuh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/30/Kemenko-Polhukam-Gelar-Rakornas-dengan-TNI-Polri-Fedrik-Tarigan-4-3492939615.jpg" alt="Menko Polhukam Mahfud Md menggelar rapat koordinasi bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Jakarta, Senin (29/5/2023). Rapat ini membahas sinergitas pemerintah dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan" width="100%">
<figcaption>Menko Polhukam Mahfud Md menggelar rapat koordinasi bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Jakarta, Senin (29/5/2023). Rapat ini membahas sinergitas pemerintah dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menko Polhukam, Mahfud MD bersama jajarannya dari Satgas TPPO menggelar Konferensi Pers terhadap perkembangan tindak pidana kejahatan perdagangan orang (TPPO) pada Selasa (4/7) di Kantor Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI (Kemenko Polhukam), Jakarta Pusat. Dalam kesempatan itu, Mahfud MD memberikan peringatan tegas terhadap oknum dari institusi pemerintahan yang terindikasi terlibat terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO). "Dan di sini saya mengingatkan bahwa, siapapun tidak boleh membekingi kejahatan pidana perdagangan orang ini, kita akan menindak tegas dan jangan main-main, karena ini masalah kemanusiaan," ucap Mahfud MD dengan tegas. Berdasarkan laporan dari tim satgas TPPO yang telah dibentuk oleh Presiden Jokowi mengungkapkan, bahwa sudah melakukan penersangkaan terhadap 698 orang tersangka kasus TPPO, dan 5 diantaranya adalah oknum pejabat pemerintahan. Langkah penegakkan hukum ini akan terus digalakkan mengingat tindak pidana perdagangan orang ini melawan konstitusi dan itu artinya juga melawan hukum negara. Ia juga mengingatkan kembali, bahwa artinya kalau sudah ada istilah beking-bekingan maka itu sudah dari institusi pemerintahan, bisa dari kantor pemerintahan daerah, bisa jadi itu camat, atau dari TNI, Polri, dan atau dari pihak Imigrasi. Diketahui, para Institusi yang terkoneksi dengan adanya TPPO akan segera mendapatkan giliran untuk dapat ditindak. Selain itu, saat ini pemerintah memilih lebih mengutamakan untuk menyelamatkan korban dan mencari tahu siapa agen yang telah mengirimkan para korban tersebut. Sampai hari ini, menurut data yang dimiliki pemerintah, berdasarkan laporan daari PMK, BP2MI, Polri, dan Imigrasi, lebih dari 9 juta WNI menjadi pekerja Imigran Indonesia dan lebih dari 4,5 juta adalah ilegal, serta sekian persen dari jumlah tersebut adalah korban TPPO. &nbsp;

Satgas sudah melakukan penersangkaan terhadap 698 orang tersangka kasus TPPO, dan 5 diantaranya adalah oknum pejabat pemerintahan.

Mahfud MD Beri Peringatan Keras Kepada Oknum Pejabat Pemerintah yang Jadi Beking Perdagangan Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/13/Screen-Shot-2023-03-09-at-172134-4210133986.jpg" alt="Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan." width="100%">
<figcaption>Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) memperketat pemeriksaan di pelabuhan dan perbatasan. Targetnya, pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal bisa dicegah. Kasatgas TPPO Polri Irjen Asep Edi Suheri menuturkan, langkah itu menindaklanjuti instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengantisipasi pengiriman PMI ilegal ke luar negeri. &rdquo;Maka ditingkatkan upaya antisipasi di perbatasan dan pelabuhan. Misalnya di Nunukan, Kaltara,&rdquo; katanya kemarin. Nunukan merupakan wilayah yang berdekatan sekaligus berbatasan dengan Malaysia. Peluang terjadinya TPPO di wilayah tersebut cukup besar. &rdquo;Untuk di pelabuhannya perlu pengecekan terhadap penumpang atau inspeksi,&rdquo; urainya. Setiap penumpang yang tiba di Kaltara akan dicek KTP maupun dokumen lainnya. &rdquo;Kami juga cek tujuan perjalanan para penumpang, apakah ada yang ingin menuju ke Tawau, Malaysia, atau bagaimana,&rdquo; ujarnya. Jika ditemukan indikasi TPPO, akan dikoordinasikan dengan imigrasi. &rdquo;Diharapkan bisa menyelamatkan calon korban TPPO,&rdquo; imbuh Asep. Sementara itu, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan, Satgas TPPO yang dibentuk Kapolri telah mengungkap ratusan kasus. Beragam modus ditemukan. Salah satunya, mengiming-imingi korban dengan gaji besar di luar negeri. &rdquo;Misalnya kasus di Brebes, Polda Jawa Tengah, ditawari ke Arab,&rdquo; ujarnya. Ternyata, selama bekerja di Arab, korban sama sekali tidak mendapatkan gaji. Korban juga bekerja tanpa mengenal batas waktu. &rdquo;Korban minta dipulangkan, tapi diminta membayar Rp 20 juta,&rdquo; jelasnya. Hingga saat ini, Satgas TPPO telah menangani 511 laporan polisi. Jumlah tersangka mencapai 598 orang dan korban yang berhasil diselamatkan 1.744 orang. &rdquo;Polri berupaya menyelamatkan lebih banyak warga dari ancaman TPPO,&rdquo; paparnya. (idr/c17/fal)

Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) memperketat pemeriksaan di pelabuhan dan perbatasan. Targetnya, pengiriman pekerja migran.

Cegah Pengiriman Pekerja Imigran Ilegal, Satgas TPPO Perketat Pelabuhan dan Perbatasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Karo-Penmas-Humas-Mabes-Ahmad-Ramadhan-Dery-3.jpg" alt="Karo Penmas Humas Mabes Polri Brigjen Ahmad Ramadhan saat jumpa pers di Mabes Polri, Rabu (22/2/2023) usai melakukan sidang etik kepada Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Karo Penmas Humas Mabes Polri Brigjen Ahmad Ramadhan saat jumpa pers di Mabes Polri, Rabu (22/2/2023) usai melakukan sidang etik kepada Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash; JawaPos.com&ndash;Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Polri dan Polda jajaran terus melakukan penindakan terhadap para pelaku TPPO. Tercatat Satgas menangani sebanyak 456 Laporan Polisi (LP) TPPO. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan mengatakan, dari ratusan LP yang ditangani, Satgas TPPO telah menangkap 532 tersangka. Sedangkan korbannya ribuan orang. &rdquo;Dari ratusan LP yang diterima, Satgas TPPO telah menyelamatkan 1.572 korban,&rdquo; kata Ramadhan dalam keterangan tertulis, Jumat (22/6). Dari ribuan korban tersebut, Ramadhan merinci, ada 711 korban perempuan dewasa dan 86 perempuan anak. Kemudian untuk korban laki-laki dewasa ada 731 dan laki-laki anak ada 44 orang. Untuk modus kejahatan para tersangka terbanyak yakni dengan mengiming-imingi bekerja sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) atau pekerja rumah tangga (PRT) dengan 361 kasus. &rdquo;Selanjutnya modus dijadikan pekerja seks komersial (PSK) ada 116 kasus, modus dijadikan anak buah kapal (ABK) ada 6 kasus, dan eksploitasi terhadap anak ada 25 kasus,&rdquo; jelas Ahmad Ramadhan. Lebih lanjut, Ramadhan mengatakan, dari ratusan kasus yang diungkap, saat ini perkembangannya 83 kasus masuk tahap penyelidikan. Kemudian 347 di tahap penyidikan dan berkas sudah lengkap atau P-21 ada satu kasus. Ramadhan mengimbau kepada masyarakat untuk tak mudah tergiur dengan tawaran bekerja dengan gaji tinggi baik di dalam maupun di luar negeri. Masyarakat wajib memastikan apakah perusahaan penyalur tenaga kerja tersebut resmi. Hal itu dilakukan agar masyarakat mendapatkan hak-hak perlindungan sosial, kesejahteraan, dan hukum. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan soal pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di acara ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC) Leaders di Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ), Selasa (20/6).&nbsp;Mantan Kabareskrim Polri itu menuturkan, pada pertemuan SOMTC salah satu yang akan dibahas yakni tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Menurut dia, pembahasan TPPO itu sejalan dengan kesepakatan antara Presiden Jokowi dengan beberapa pemimpin negara yang akan memberantas segala bentuk TPPO. Kapolri menyebut TPPO menjadi perhatian internasional. Di dalam SOMTC ini menjadi salah satu hal serius yang dibicarakan. Dia berharap pembicaraan tersebut ke depan bisa membuat para warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di luar negeri dapat terlindungi.

Satgas TPPO Polri dan Polda jajaran terus melakukan penindakan terhadap para pelaku TPPO. Tercatat Satgas menangani sebanyak 456 Laporan

Polri Tangkap 532 Tersangka TPPO, Korbannya 1.572 Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/03/BA6103BE-9D88-4CE0-8C2B-6140A10B82EB-2845044586.jpeg" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat video conference dengan seluruh jajarannya." width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat video conference dengan seluruh jajarannya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) diperkuat dengan kerja sama lintas negara. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa pihaknya mengejar tersangka hingga ke luar negeri sekaligus menyelamatkan para korban. Sigit menuturkan, saat ini digelar kegiatan ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC) Leaders di Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ). Penegak hukum dari sepuluh negara ASEAN hadir. &rdquo;Ada kejahatan transnasional yang menjadi perhatian, khususnya TPPO,&rdquo; ujarnya kemarin. Pertemuan tersebut diharapkan menghasilkan keputusan yang bersifat operasional. Yakni, pengejaran pelaku tindak pidana di luar negeri, termasuk kasus TPPO. Bukan hanya itu, penyelamatan saksi dan korban di luar negeri juga bisa dilakukan. &rdquo;Agar bisa kembali ke Indonesia,&rdquo; terangnya. Sementara itu, Kabagpenum Divhumas Polri Kombespol Nurul Azizah menjelaskan, sesuai data Satgas TPPO, jumlah laporan kasus per 19 Juni bertambah menjadi 429 laporan dari sebelumnya 385 laporan. &rdquo;Lalu, korban yang diselamatkan mencapai 1.582 orang,&rdquo; jelasnya. Jumlah tersangkanya bertambah menjadi 511 orang. Di sisi lain, penanganan kasus TPPO menjadi perhatian perwakilan pemerintah di luar negeri. Pekan lalu Wakil Kepala Perwakilan RI di KBRI Bangkok Sukmo Yuwono bersama Atase Polri Kombespol Endon Nurcahyo serta Pelaksana Fungsi Protokol dan Konsuler II I Gusti Ngurah Ray Wibisana bertemu dengan pihak kepolisian Thailand. Pertemuan itu berkaitan dengan kasus TPPO 26 WNI yang sempat bekerja sebagai online scammer di wilayah perbatasan Myanmar-Thailand. Sebagaimana diketahui, 26 WNI terjebak TPPO untuk dipekerjakan sebagai online scammer di wilayah perbatasan Myanmar-Thailand. Tim Gabungan Satgas Anti-TPPO Thailand bersama KBRI Bangkok, IOM, dan IJM akhirnya berhasil menyelamatkan mereka yang berada di wilayah konflik Myawaddy, Myanmar. Seluruh WNI berhasil dibawa ke perbatasan dalam dua gelombang, yakni empat orang pada 5 Mei 2023 dan sisanya pada 6 Mei 2023. Sementara itu, TNI-AL juga memberikan atensi terhadap TPPO. Kepala Dinas Penerangan TNI-AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hady menyampaikan, tiga bulan terakhir, instansinya menggagalkan pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal yang dilakukan melalui jalur laut. (idr/mia/syn/c19/fal)

Penanganan kasus TPPO diperkuat dengan kerja sama lintas negara. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa pihaknya mengejar.

Laporan Bertambah Jadi 429, Polri Kejar Pelaku TPPO di Luar Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/20/tersangka-TPPO-2-1252549339.jpg" alt="JADI ATENSI: Korban TPPO memberikan keterangan proses menjadi tenaga kerja ke laur negeri saat rilis di Mapolda Jawa Timur (13/6)." width="100%">
<figcaption>JADI ATENSI: Korban TPPO memberikan keterangan proses menjadi tenaga kerja ke laur negeri saat rilis di Mapolda Jawa Timur (13/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Indonesia sedang menghadapi darurat tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Dalam dua pekan, Satuan Tugas (Satgas) TPPO menangkap 457 tersangka. Jumlah korban korban yang berhasil diselamatkan mencapai 1.476 orang. Berdasar data Polri, pada pekan pertama (5&ndash;11 Juni 2023), terdapat 190 laporan kasus TPPO. Jumlah itu meningkat drastis pada pekan kedua (12&ndash;17 Juni) menjadi 385 laporan. Jumlah tersangkanya pun naik lebih dari 100 persen, dari 212 orang menjadi 457 orang. Karopenmas Divhumas Polri Kombespol Ahmad Ramadhan menyatakan, 457 tersangka kasus TPPO tersebut telah ditangkap. Kemudian, dari 385 laporan, 75 kasus di antaranya telah masuk tahap penyelidikan. &rdquo;Lalu, 286 kasus masuk tahap penyidikan,&rdquo; katanya kemarin (19/6). Satu berkas perkara telah dinyatakan P-21 atau lengkap dan akan dilanjutkan ke tahap penuntutan. Lalu, 23 kasus lainnya masih dilaporkan. &rdquo;Semua masih proses,&rdquo; ujarnya. Dari semua kasus tersebut, diselamatkan 1.476 korban. &rdquo;Perinciannya, 766 lelaki dewasa, 25 anak laki-laki, 605 perempuan dewasa, dan 80 anak perempuan,&rdquo; beber Ahmad. Modus TPPO yang paling banyak adalah menawarkan bekerja sebagai PMI (pekerja migran Indonesia) ilegal atau pekerja rumah tangga. Jumlahnya mencapai 327 kasus. &rdquo;Modus kedua adalah menjadikan pekerja seks komersial (PSK),&rdquo; ungkapnya. Dia mengimbau masyarakat agar tidak tergiur tawaran bekerja dengan gaji tinggi, baik di dalam maupun luar negeri. &rdquo;Masyarakat harus memastikan perusahaan penyalur tenaga kerjanya resmi agar mendapatkan hal-hal perlindungan sosial, kesejahteraan, dan hukum,&rdquo; tegasnya. Data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menunjukkan situasi darurat akibat perdagangan orang. Saat ini lebih dari sembilan juta PMI berada di luar negeri. Setengahnya berangkat melalui jalur-jalur ilegal. Mereka menjadi korban perdagangan orang yang digerakkan mafia dan sindikat di dalam dan luar negeri. Kondisi tersebut membuat Presiden Joko Widodo gusar. Sejak awal Juni, presiden memerintah Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menindak seluruh pelaku TPPO. &rdquo;Karena itu, pemerintah sekarang melakukan gerakan dua sayap,&rdquo; kata Menko Polhukam Mahfud MD kemarin. Langkah pertama, membenahi mekanisme pemberangkatan PMI. Baik yang berangkat untuk bekerja di luar negeri melalui skema kerja sama government-to-government (G-to-G) maupun kerja sama di antara perusahaan swasta dari dalam dan luar negeri. &rdquo;Pemerintah menggalakkan pemberangkatan tenaga kerja yang legal, terhormat, dan gagah,&rdquo; tuturnya. Contohnya, 504 PMI yang kemarin mendapat pembekalan dari pemerintah melalui BP2MI dan Kemenko Polhukam. Langkah kedua, pemerintah memberantas pelaku TPPO. Setelah mendapat perintah dari presiden, Polri langsung membentuk Satgas TPPO. &rdquo;Pemberantasan terhadap yang ilegal ini dalam dua sampai tiga minggu terakhir menunjukkan tren yang positif,&rdquo; ungkap mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut. Berdasar laporan yang dia terima, selain 457 tersangka, Polri masih memburu 356 orang yang diduga terlibat dalam praktik TPPO. Keberadaan mafia dan sindikat TPPO, lanjut Mahfud, sempat disampaikan Kepala BP2MI Benny Rhamdani kepada presiden. Benny juga mengungkapkan, ada dugaan keterlibatan oknum aparat dari berbagai instansi. Mereka disebut membekingi aktivitas mafia dan sindikat TPPO. Atas laporan tersebut, presiden menegaskan bahwa tidak ada lagi beking-membekingi. &rdquo;Ditindak semuanya, apa pun pangkat dan kedudukannya,&rdquo; tegasnya. Jaminan itu diberikan agar Polri menindak semua pelaku TPPO tanpa pandang bulu. Pemerintah meyakini, penindakan pelaku TPPO yang dilakukan di dalam negeri bakal membuat pelaku TPPO di luar negeri kelimpungan. Melalui penindakan tersebut, pemerintah menutup akses dan suplai terhadap pelaku TPPO di luar negeri. &rdquo;Kami tutup sumbernya dari sini,&rdquo; ujar dia. Kemudian, melalui kerja sama antarnegara, pemerintah juga mengupayakan penindakan terhadap pelaku di luar negeri. Salah satunya lewat kesepakatan bersama negara-negara se-Asia Tenggara dalam KTT Ke-42 ASEAN di Labuan Bajo belum lama ini. Sementara itu, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Ratna Susianawati mengungkapkan, dibutuhkan sistem yang lebih cepat, komprehensif, dan terintegrasi dalam penanganan kasus TPPO serta kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sebab, kasus terus mengalami perkembangan, baik dari segi angka maupun modusnya. &rdquo;Karena itu, penegakan hukum akan menjadi kunci dalam menyelesaikan secara tuntas untuk memberikan efek jera kepada pelaku,&rdquo; ujarnya. (idr/lum/syn/mia/edi/c14/c19/fal)

Indonesia sedang menghadapi darurat TPPO. Dalam dua pekan, Satuan Tugas (Satgas) TPPO menangkap 457 tersangka.

Dua Pekan, Polri Tangkap 457 Tersangka TPPO

satgas tppo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#satgas tppo

Berita Terkini