<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pungli-pejabat-bpn-siak-di-ott_m_231001.jpg" alt="ILUSTRASI: Layanan keimigrasin termasuk yang paling rendah pungli berdasarkan laporan masyarakat. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Layanan keimigrasin termasuk yang paling rendah pungli berdasarkan laporan masyarakat. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Sekretaris Satgas Saber Pungli RI Irjen Pol Andry Wibowo menyebut layanan keimigrasin termasuk yang paling rendah pungli berdasarkan laporan masyarakat. Data ini menjadi hal positif dalam upaya pemberantasan pungli.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita kan ada dua basis ya, basis online report dan kemudian basis pelayanan publik yang langsung datang ke posko-posko pengaduan nah dari dua statistik ini ya imigrasi termasuk salah satu kantor yang memliki catatan pelaporan pengaduan yang relatif sangat kecil, kalo kita lihat dari sejumlah varian layanan imigrasi di seluruh Indonesia," kata Andry di kantor Imigrasi Kelas 1 non TPI Bekasi, Selasa (20/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Staf Ahli Ideologi dan Konstitusi Kemenko Polhukam ini menyampaikan, kepuasan pada pelayanan publik yang baik merupakan bentuk konsitensi perbaikan sistem yang terus dilakukan di berbagai sektor pelayanan publik, termasuk pada layanan keimigrasian. Kondisi ini perlu dijaga terus menerus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014998206/pertamina-patra-niaga-ajak-para-pengusaha-jadi-mitra-bisnis-non-bbm-di-event-ifra-2024">Pertamina Patra Niaga Ajak Para Pengusaha jadi Mitra Bisnis non-BBM di Event IFRA 2024</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tadi secara rundom dan spontan kita lakukan interview terhadap customer imigrasi dan dari rundom tersebut mereka umumnya menyatakan puas terhadap pelayanan. Atinya perbaikan yang dilakukan secara kontinue, tersistem, tersetruktur, terevaluasi secara baik," tambahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Andry berharap pelayanan publik yang sudah baik dapat dijaga keberlanjutan dan konsistensinya. Pelayanan dari petugas pun perlu dipertahankan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang perlu adalah sekarang sustainability atau keberlanjutan, konsistensi dari seluruh petugas imigrasi yang ada petugas imigrasi Bekasi kota ini untuk melaksanakan seluruh peranya yang baik dan berusaha maksimal untuk tidak membebankan rakyat pada biaya-biaya yang tidak diatur oleh undang-undang," pungkasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014998212/kpk-duga-hasto-kristiyanto-pernah-bertemu-eks-pejabat-djka-kemenhub-yang-ditetapkan-tersangka">KPK Duga Hasto Kristiyanto Pernah Bertemu Eks Pejabat DJKA Kemenhub yang Ditetapkan Tersangka</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di kesempatan sama, Kepala Ombudsman RI perwakilan Jakarta Raya Dedy Irsan mengapresiasi pelayanan publik yang dilakukan oleh kantor imigrasi kelas 1 non TPI Bekasi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami mendukung kantor imigrasi kelas 1 non TPI Bekasi untuk memperoleh predikat zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani," ungkap Dedy.</div> </div>

Satgas Saber Pungli RI menyebut layanan keimigrasin termasuk yang paling rendah pungli berdasarkan laporan masyarakat.

Satgas Sebut Layanan Imigrasi Minim Pungli, Aduan Masyarakat Rendah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/21/ppdb-sma-3604174564.png" alt="TAMPUNG KELUHAN: Sejumlah orang tua mengadukan persoalan PPDB zonasi kemarin (20/6). Mereka mengaku tidak bisa memilih sekolah yang berada di dekat rumahnya." width="100%">
<figcaption>TAMPUNG KELUHAN: Sejumlah orang tua mengadukan persoalan PPDB zonasi kemarin (20/6). Mereka mengaku tidak bisa memilih sekolah yang berada di dekat rumahnya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat telah menindaklanjuti laporan dugaan pungli di dua SMA Kota Bandung. Laporan Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) itu telah diinvestigasi oleh Satgas Saber Pungli. Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat Eni Rohyani menyatakan, dari hasil pengawasan khusus terhadap kedua SMA di Kota Bandung tersebut, direkomendasikan satu kepala sekolah dikenakan sanksi kepegawaian tingkat ringan. Sedangkan, satu SMA lainnya masih dalam proses pendalaman. &rdquo;Namun demikian terhadap lima sekolah yang dilaporkan telah melakukan kelonggaran dalam kuota PPDB, Inspektorat Daerah memperoleh data yang cukup bahwa kelonggaran kuota PPDB memang terjadi, namun demikian tim masih mendalami apakah terjadi transaksi dalam kasus tersebut,&rdquo; kata Eni seperti dilansir dari Antara. Menurut Eni, Inspektorat Daerah tidak hanya menangani laporan mengenai dugaan terjadinya pungutan liar dalam pelaksanaan PPDB di Kota Bandung. &rdquo;Laporan pengaduan juga diterima dalam pelaksanaan PPDB hampir di seluruh Jawa Barat. Di antara laporan yang diterima dan telah ditindaklanjuti, ada yang terbukti namun ada pula yang tidak terbukti,&rdquo; terang Eni. &rdquo;Rekomendasi yang disampaikan beragam sesuai dengan tingkat kesalahan, ada yang masuk dalam kategori ringan, sedang, dan berat,&rdquo; ujar Eni. Eni menjelaskan, setidaknya sudah ada tiga kepala sekolah yang direkomendasikan Inspektorat Daerah untuk diterapkan sanksi PNS kategori berat. Masalah ini telah ditindaklanjuti Badan Kepegawaian Daerah dan telah diterbitkan Keputusan Gubernur untuk penjatuhan sanksi. Di samping itu terdapat pula satu kepala sekolah yang diserahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum, karena memenuhi kategori tindak pidana korupsi. Eni menegaskan, Inspektorat Daerah tidak mengistimewakan atau memprioritaskan penanganan pelanggaran PPDB terhadap sekolah tertentu. &rdquo;Pada hakikatnya upaya penegakan aturan dilakukan untuk semua sekolah. Dengan demikian seluruh pengaduan yang disampaikan akan diproses, akan tetapi memang belum seluruh proses yang dilakukan telah selesai,&rdquo; tutur Eni. Eni menambahkan, penanganan pelanggaran PPDB tidak mudah, sehingga perlu ada penanganan yang bersifat extraordinary yang dapat mengungkap terjadinya fraud yang dilakukan pihak sekolah. &rdquo;Kami menyadari bahwa sebetulnya pengaduan tidak akan pernah berhenti, dan bahwa tindakan preventif jauh lebih penting. Oleh karena itu dalam pelaksanaan PPDB Tahun 2023, kami telah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Satuan Tugas Saber Pungli untuk melakukan sosialisasi anti korupsi dan anti pungli dalam pelaksanaan PPDB Tahun 2023,&rdquo; ucap Eni. &rdquo;Hal ini sejalan dengan sosialisasi yang telah dilakukan Bapak Gubernur dalam berbagai kesempatan. Di samping itu, kami juga menjadi bagian dalam Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur yang mengubah beberapa ketentuan mengenai Komite Sekolah,&rdquo; jelas Eni. Yang harus dipahami, menurut Eni,&nbsp;Inspektorat Daerah bukan eksekutor yang dapat memberikan sanksi terhadap pelanggar PPDB. Inspektorat Daerah hanya memberikan rekomendasi untuk penjatuhan sanksi kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan, dalam hal ditemukan fakta bahwa telah terjadi tindakan penyalahgunaan wewenang atau maladministrasi dalam penyelenggaraan PPDB. &rdquo;Namun demikian, bila ditemukan indikasi terjadinya tindak pidana korupsi, penanganannya diserahkan kepada aparat penegak hukum,&rdquo; kata Eni. Untuk menghindari terjadinya kasus pelanggaran serupa pada PPDB Tahun 2023, Inspektorat Daerah melakukan berbagai upaya, mulai dari Pengawasan kepada sekolah berkaitan dengan PPDB dan Pengelolaan Dana BOS, BOPD, dan BPMU sosialisasi pembentukan zona integritas sekolah. &rdquo;Kami juga akan membentuk piloting sekolah anti korupsi dan bersama-sama dengan satuan tugas saber pungli, akan melakukan pendampingan untuk membentuk pelajar duta anti korupsi,&rdquo; ujar Eni.

Inspektorat Daerah Provinsi Jabar telah menindaklanjuti laporan dugaan pungli di dua SMA Kota Bandung berdasar laporan FAGI

Aduan Kasus Pungli PPDB, Inspektorat Jabar Rekomendasikan Kepala Sekolah Disanksi Kepegawaian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/pungli.jpg" alt="Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta Benni Aguscandra (ANTARA/HO/Humas DPMPTSP DKI Jakarta)." width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta Benni Aguscandra (ANTARA/HO/Humas DPMPTSP DKI Jakarta).</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kota Madiun melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah tempat pelayanan publik. Tim memonitor dan evaluasi (monev) kinerja pejabatnya.  ”Sampai Agustus, belum ada laporan masuk di kami terkait adanya praktik pungutan liar. Tetapi biarpun begitu, kita tetap melakukan monitor. Kita lakukan peninjauan ke tempat pelayanan untuk monev,” ujar Wakapolres Madiun Kota Kompol Supriyono seperti dilansir dari Antara di Madiun.  Tim saber pungli yang terlibat terdiri atas unsur Inspektorat Pemerintah Kota Madiun, TNI, Polri, dan kejaksaan setempat. Tim tersebut menuju ke sejumlah tempat pelayanan publik di Kota Madiun.  Petugas gabungan tersebut terbagi dalam enam tim. Di antaranya meninjau pelayanan di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Dukcapil Kota Madiun, dan lain sebagainya.  ”Kita juga menghimpun data dari pengunjung atau masyarakat yang dilayani. Terkait kendala yang mungkin ada. Itu juga menjadi bahan evaluasi kami untuk kemudian kita berikan masukan kepada instansi terkait,” terang Supriyono.  Inspektur Inspektorat Kota Madiun Gaguk Hariyono menyebut kegiatan sidak tersebut merupakan agenda rutin secara berkala. Monev dilakukan sewaktu-waktu dan serentak. Artinya, petugas tidak bergantian mendatangi kantor pelayanan. Hal itu dilakukan untuk meminimalkan kebocoran sidak.  ”Kita rutin menggelar monev secara berkala. Waktunya, tergantung situasi dan kondisi. Petugas tidak bergantian, tetapi kita bagi sesuai sasaran yang akan dikunjungi dan dilakukan serentak,” papar Gaguk.  Gaguk menyebut setiap temuan akan dilakukan pembahasan untuk kemudian menentukan bentuk tindak lanjut. Apakah cukup teguran, pembinaan, atau bahkan ke sanksi. Sebab, tidak menutup kemungkinan pelanggaran saber pungli dijerat pidana.  ”Kalau ada temuan kita rapatkan lagi bersama-sama, untuk menentukan tindakan selanjutnya. Kalau memang berat dan memenuhi unsur, bisa pidana,” ujar Gaguk.

Satgas Saber Pungli Madiun Lakukan Sidak ke Kantor Pelayanan Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Saber-Pungli-Jawa-Barat.jpg" alt="Satgas Saber Pungli Jawa Barat. Satgas Saber Pungli Jawa Barat/Antara" width="100%">
<figcaption>Satgas Saber Pungli Jawa Barat. Satgas Saber Pungli Jawa Barat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Jawa Barat merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memberhentikan sementara Kepala SMKN 5 Bandung. Rekomendasi itu atas dugaan pungli di sekolah tersebut.  Kabid Data dan Informasi Saber Pungli Jawa Barat Yudi Ahadiat mengatakan, hal itu perlu untuk memudahkan pemeriksaan terhadap kepala sekolah yang berinisial DN tersebut.  ”Jadi, Saber Pungli telah melakukan gelar perkara terkait dengan hasil pemeriksaan di SMKN 5 Bandung,” kata Yudi seperti dilansir dari Antara di Bandung, Rabu (29/6).  Selain soal pemberhentian sementara, menurut Yudi, pihaknya melimpahkan gelar perkara itu ke Inspektorat Jawa Barat. Yakni terkait kasus dugaan pungli di sekolah itu.  ”Dilimpahkan ke Inspektorat Jawa Barat untuk pemeriksaan pengelolaan keuangan secara komprehensif,” tutur Yudi.  Pada saat operasi tangkap tangan, Tim Saber Pungli menjelaskan, telah mengamankan lima orang. yakni DN selaku kepala sekolah, wakil kepala sekolah berinisial EB, TTG, dan AT selaku pegawai kontrak, serta TS selaku operator.  Terkait dengan gelar perkara, Yudi menyatakan, baru merekomendasikan sanksi pemberhentian sementara bagi DN. Sedangkan empat orang lainnya masih bisa beraktivitas seperti biasa.  ”Dari hasil pemeriksaan, mungkin ada dikenai sanksi permanen bila memang terbukti,” papar Yudi.  Sebelumnya, Tim Saber Pungli Jawa Barat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (22/6) di SMKN 5 Bandung. OTT tersebut berawal dari adanya orang tua siswa yang melaporkan dugaan pungli di sekolah itu pada masa penerimaan peserta didik baru (PPDB). Setelah mendatangi lokasi, Tim Saber Pungli menemukan uang lebih dari Rp 40 juta. Uang itu diduga berasal dari titipan orang tua siswa untuk sumbangan bangunan dan sumbangan kegiatan pramuka.

Saber Pungli Rekomendasikan Kepala SMKN 5 Bandung Dicopot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Saber-Pungli-Jawa-Barat.jpg" alt="Satgas Saber Pungli Jawa Barat. Satgas Saber Pungli Jawa Barat/Antara" width="100%">
<figcaption>Satgas Saber Pungli Jawa Barat. Satgas Saber Pungli Jawa Barat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Jawa Barat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala SMKN 5 Bandung. Yakni terkait dengan dugaan pungli saat penerimaan peserta didik baru (PPDB).  Humas Satgas Saber Pungli Jawa Barat Yudi Ahadiat mengatakan, OTT tersebut setelah adanya pengaduan dari orang tua siswa. Tim lalu bergerak melakukan inspeksi mendadak ke sekolah tersebut.  ”Bermula dari pengaduan masyarakat dari orang tua murid yang merasa keberatan terkait dengan adanya uang titipan, uang pramuka. Padahal, kan pramukanya masih lama, 20 Juli,” kata Yudi seperti dilansir dari Antara di Bandung, Kamis (23/6).  Tim saber pungli mengamankan Kepala SMKN 5 Bandung berinisial DN, wakil kepala sekolah berinisial EB, TTG, dan AT, selaku pegawai kontrak, dan TS selaku operator. Mereka, kata Yudi Ahadiat, tergabung dalam panitia PPDB.  ”Dari tangan sejumlah panitia PPDB itu, uang yang ditemukan Rp 40.750.000,” terang Yudi Ahadiat.  Dia menyebutkan, uang itu berasal dari uang titipan atau uang sumbangan Rp 23.700.000 dan uang pramuka Rp 17.250.000,00. Padahal, hal tersebut tidak diperbolehkan untuk diterapkan kepada para siswa baru.  ”Nah, Rp 40 juta itu dari 44 orang tua siswa kalau tidak salah. Namun, belum semuanya bayar,” tutur Yudi.  Menurut dia, modus yang diduga dilakukan para panitia PPDB yang diamankan itu, yakni buat pengumuman kepada orang tua siswa terkait uang sumbangan untuk bangunan sekolah yang perlu dibayarkan. Adapun sumbangan itu Rp 3 juta per siswa, sedangkan untuk uang pramuka sebesar Rp 550 ribu/siswa.  ”Hasil pendalaman dari kasus ini akan dibawa ke gelar perkara,” papar Yudi Ahadiat.

Kepala SMKN 5 Bandung Kena OTT Saber Pungli, Diduga Pungli PPDB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/20220517-Sekjen-Saber-Pungli-Pusat-Irjen-Pol-Agung-Makbul.jpg" alt="Sekretaris Satuan Tugas Saber Pungli Pusat Republik Indonesia Irjen Pol Agung Makbul. Teuku Dedi Iskandar/Antara" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Satuan Tugas Saber Pungli Pusat Republik Indonesia Irjen Pol Agung Makbul. Teuku Dedi Iskandar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Satuan Tugas Saber Pungli Pusat menyatakan, hingga Mei, tercatat 323 bupati/wali kota di Indonesia telah ditangkap dan ditahan terkait dengan tindak pidana korupsi. Terakhir seminggu lalu, Bupati Bogor Ade Yasin.  ”Total kepala daerah yang tersandung masalah korupsi menjadi 323 orang,” kata Sekretaris Satuan Tugas Saber Pungli Pusat Irjen Pol Agung Makbul seperti dilansir dari Antara, Selasa (17/5) malam.  Agung Makbul menyatakan, pemerintah dan satgas pungli gencar melakukan penegakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Namun sampai saat ini, masih saja ada kepala daerah yang tersandung kasus hukum akibat tindak pidana korupsi.  ”Tindak pidana korupsi dan pungutan liar merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara,” ucap Agung Makbul.  Guna mencegah adanya kepala daerah atau penyelenggara pemerintahan di Tanah Air dari praktik korupsi dan pungutan liar, Satgas Saber Pungli Pusat saat ini, terus berupaya melakukan berbagai edukasi dan sosialisasi. Yakni tentang Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Saber Pungli.  ”Saber pungli itu pengendali dan penanggung jawabnya Menkopolhukam. Saya hadir ke Aceh Barat untuk memberikan edukasi dan sosialisasi di Aceh Barat,” tutur Agung Makbul.  Sosialisasi yang dilakukan tersebut untuk menuju zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) di Kabupaten Aceh Barat. Agung Makbul mengharapkan, dengan sosialisasi tersebut, pelayan publik di daerah itu akan menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku.

Satgas Pungli Sebut 323 Bupati/Wali Kota Ditangkap akibat Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG_20220117_130419.jpg" alt="Satgas Saber Pungli Jawa Barat. Satgas Saber Pungli Jawa Barat/Antara" width="100%">
<figcaption>Satgas Saber Pungli Jawa Barat. Satgas Saber Pungli Jawa Barat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Jawa Barat menemukan dugaan pungli di lingkungan pendidikan. Pungli tersebut diduga melibatkan dua pimpinan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 22 Bandung.  Kepala Bidang Data dan Informasi Saber Pungli Jawa Barat Yudi Ahadiat mengatakan, kedua pimpinan sekolah itu diduga merupakan kepala sekolah berinisial H dan wakil kepala sekolah bidang humas berinisial ER. Keduanya diduga memungut biaya kepada siswa pindahan.  ”Kita ke sekolah, melakukan pemeriksaan. Setelah pemeriksaan terbukti ada pungutan yang dilakukan ER atas sepengetahuan dan diketahui kepala sekolahnya berinisial H,” kata Yudi seperti dilansir dari Antara di Bandung, Senin (17/1).  Menurut dia, dugaan pungli tersebut berawal dari pengaduan orang tua murid yang ingin memindahkan anaknya dari luar kota untuk bersekolah di Kota Bandung. Berangkat dari pengaduan tersebut, Tim Saber Pungli langsung melakukan penelusuran ke sekolah yang diadukan tersebut.  Dari pemeriksaan awal, kata Yudi, ditemukan uang sebesar Rp 30 juta yang diduga dari pungli. Dia menduga aksi pungli sekolah itu bukan hanya menimpa satu siswa saja.  Menurut Yudi, kedua oknum pimpinan sekolah tersebut diduga bekerja sama untuk melakukan aksi pungli kepada siswa atau orang tuanya. ”Apa pun alasannya kami tidak terima, mau untuk sekolah, masjid, kita tak terima, jadi bukan untuk pembenaran,” ucap Yudi.  Dari sejumlah pemeriksaan dan barang bukti yang didapat, Yudi menambahkan, Saber Pungli Jabar segera melakukan gelar perkara untuk menentukan status kasus tersebut. ”Tak ada satu pasal pun yang mengharuskan bayar administrasi, tidak ada. Jika ada terjadi (pungli) yang bersangkutan akan dilakukan sanksi sesuai dengan amanat dari Pergub (Peraturan Gubernur),” tutur Yudi.

Saber Pungli Temukan Dugaan Pungli Pimpinan SMAN 22 Bandung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/IMG_20200616_161255_860-1.jpg" alt="Ketua Satgas Saber Pungli Jawa Barat Kombespol Syahri Gunawan. Humas Pemkot Bandung/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Satgas Saber Pungli Jawa Barat Kombespol Syahri Gunawan. Humas Pemkot Bandung/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Satgas Saber Pungli Jawa Barat menindaklanjuti kasus surat rekomendasi dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) HM Dadang Supriatna untuk siswa agar diterima di SMKN 4 Kota Bandung. Surat rekomendasi itu beredar di kalangan guru dan penggiat pendidikan.  Ketua Satgas Saber Pungli Jawa Barat Kombespol Syahri Gunawan mengatakan, pihaknya masih menelusuri keabsahan surat rekomendasi dari DPRD Jawa Barat yang diduga digunakan untuk meloloskan calon siswa saat proses penerimaan peserta didik baru (PPDB). ‎”Sejauh ini belum ditemukan fakta seperti itu ya, sedang dikaji penegak hukum,” kata Syahri seperti dilansir dari Antara di Balai Kota Bandung.  Surat tersebut lengkap dengan kop DPRD Jabar dan nama jelas anggota DPRD yang ditandatangani pada 10 Juni 2020 oleh yang bersangkutan akan tetapi nama, ID akun, dan asal sekolah siswa ditutup dengan coretan penebal tulisan stabilo.  Sementara itu, Sekretaris II Saber Pungli Jabar A. Rusman mengatakan, surat rekomendasi seperti itu tidak dibenarkan pada proses PPDB. DPRD Jawa Barat sudah sepakat akan hal tersebut.  ”Sekarang sepakat Komisi V DPRD dengan Saber Pungli bersinergi. Kami bareng. Tidak ada satu pun rekomendasi untuk penerimaan itu,” kata Rusman.  Dia pun tidak memungkiri bahwa proses PPDB memang rawan terjadinya pungutan liar (pungli). Proses PPDB termasuk dalam 30 jenis kegiatan yang selalu dipantau karena rawan terjadi pungli. ”Penelitian kita, ada 30 jenis pungutan liar berpotensi pungli di pendidikan. Salah satunya PPDB,” ujar Rusman.  Sebelumnya, anggota DPRD Jabar H.M. Dadang Supriatna yang mengeluarkan surat rekomendasi untuk siswa agar diterima di SMKN 4 Kota Bandung dalam PPDB 2020 meminta maaf kepada semua pihak. Dia mengatakan, sama sekali tidak bermaksud untuk menyalahgunakan wewenang sebagai anggota DPRD Jawa Barat dengan membuat surat rekomendasi tersebut.  ”Menindaklanjuti informasi yang beredar terkait surat rekomendasi siswa berkop DPRD Jabar, saya Dadang Supriatna, anggota Komisi V DPRD Jabar, menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak atas kealpaan yang saya buat,” kata Dadang Supriatna pada Jumat (12/6).  Dia meminta Dinas Pendidikan Jabar maupun pihak sekolah mengabaikan surat rekomendasi yang dibuatnya itu karena sejak awal tidak bermaksud mengintervensi penerimaan siswa pada PPDB yang sedang berjalan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=rwULmw_pzUg  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=9EjLrldtB5A  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=3z1cFRo1a5A

Satgas Saber Pungli Telusuri Surat Rekomendasi PPDB dari DPRD Jabar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/lurah-diduga-pungli-urus-sertifikat-minta-rp-3-juta-padahal-gratis_m_.jpg" alt="Ilustrasi: uang pungli." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: uang pungli.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyaluran bansos untuk masyarakat terdampak pandemi virus korona turut dipelototi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Pemerintah tidak ingin ada yang main anggaran bansos di tengah bencana nonalam tersebut.  Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD menegaskan, pengawasan oleh satgas menyusul beredarnya informasi tentang anggaran bansos yang dipotong. Dia juga meminta masyarakat tidak takut melapor apabila menemukan dugaan pungutan dalam distribusi bansos. ”Bila ada penyelewengan, silakan mengadu ke Satgas Saber Pungli,” katanya.  Satgas Saber Pungli akan bergerak cepat menindaklanjuti setiap laporan yang masuk. Baik pungli yang terjadi di level daerah maupun pusat. Baik yang diduga dilakukan dinas, pemerintah daerah, maupun kementerian. ”Jangan segan-segan untuk mengadukannya,” kata Mahfud. Aduan juga bisa disampaikan lewat telepon, SMS, atau e-mail.  Mahfud sudah menyelaraskan tugas Satgas Saber Pungli di pusat dan daerah. Pelaksana Satgas Saber Pungli Komjen Pol Moechgiyarto segera menyempurnakan struktur satgas hingga ke tingkat daerah. Tidak hanya itu, untuk memperkuat satgas, Mahfud memasukkan kelompok ahli. Di antaranya, Suparman Marzuki, Rhenald Kasali, Imam Prasojo, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsyari.  Feri menuturkan, satgas berusaha melaksanakan tugas secara efektif. Termasuk bekerja sama dengan KPK. ”KPK tetap harus lebih maksimal pada saat bencana,” tegasnya. Sebab, kata dia, satgas terbatas pada ruang lingkup pungli, sedangkan KPK lebih luas. ”Dari hulu hingga hilir korupsi,” imbuhnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=-JE8v_mu1sw  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=6ocUb-iR1xQ  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=xtHcZv934pY

Satgas Saber Pungli Awasi Penyaluran Bansos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/satgas-saber-pungli-ditata-ulang_m_.jpg" alt="Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo" width="100%">
<figcaption>Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) kembali dihidupkan. Saat ini sedang ada restrukturisasi anggota. Targetnya, tahun ini satgas bisa bekerja lebih moncer dari tahun lalu yang telah menyelesaikan 2.000 kasus pungli. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menuturkan, telah diadakan rapat pembentukan ulang Satgas Saber Pungli di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Saat ini pembahasan mengenai jumlah anggota satgas hampir mencapai 90 persen. "Anggotanya ada dari intelijen, penindakan, pencegahan, hingga humasnya," tuturnya. Salah satu target yang dikejar adalah menghentikan pungli di sektor pelayanan. Sekaligus memberikan edukasi untuk mendorong pungli hilang di kementerian hingga pemerintah daerah. "Ya, kalau masih bandel, tindakan hukum dilakukan," paparnya. Pada 2018 satgas tersebut telah menyelesaikan 2.000 kasus dari 14.000 pengaduan masyarakat. "Pengaduan itu ada yang layak (ditindaklanjuti, Red) dan tidak," terangnya. Dia menjelaskan, pekan depan kembali digelar rapat untuk konsolidasi. Jika Menko Polhukam sudah menyetujui komposisi anggota satgas, barulah langkah berikutnya akan ditentukan. "Bagaimana dan apa yang pertama dilakukan," jelasnya. Selama ini Satgas Saber Pungli telah melakukan berbagai operasi tangkap tangan. Salah satu yang terbesar adalah pungli yang terjadi di berbagai pelabuhan di Indonesia. Pungli itu dinilai membuat biaya di pelabuhan naik drastis.&nbsp;

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#satgas saber pungli

Berita Terkini