<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/kampus-unand.jpg" alt="Kampus Universitas Andalas (Unand) Padang. (Instagram Unand)" width="100%">
<figcaption>Kampus Universitas Andalas (Unand) Padang. (Instagram Unand)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus dugaan pelecehan seksual kembali menimpa lingkungan Universitas Andalas (Unand) Padang, Sumatera Barat (Sumbar). Kali ini terduga pelaku adalah oknum pasangan mahasiswa dari Fakultas Kedokteran (FK). Perbuatan para pelaku semmpat viral di media sosial (medsos).  Atas ramainya dugaan kasus tersebut, pihak Unand langsung membuat tindakan tegas. Mahasiswa terduga pelaku dinonaktifkan dari kegiatan perkuliahan.  “Benar ada laporan yang masuk ke Satgas PPKS Unand pada tanggal 23 Desember 2022 dari pelapor yang merupakan salah satu dari 12 korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh 2 orang terlapor,” ujar Kepala Kantor Humas Protokoler dan Layanan Informasi Publik Unand Ernita Arif seperti yang dikutip dari Padang Ekspres (Jawa Pos Group), Senin (27/2).  Atas dugaan kasus tersebut, Ernita Arif menegaskan bahwa Satuan Tugas PPKS Unand sudah melakukan tindakan tegas, yaitu menonaktifkan mahasiswa itu dalam kegiatan akademik.  Tindakan tegas dari Satgas PPKS Unand itu, kata Ernita, berdasar Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.  Dia menegaskan, segala bentuk perbuatan pelecehan, pelanggaran, hukum, norma, etika, dan moral harus dihilangkan dari kehidupan dunia kampus. Pihak kampus pun ikut bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan serta membangun akhlak dan karakter anak bangsa.  "Jika terjadi tindakan tercela yang dilakukan warga kampus, maka sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, kampus akan bertindak dengan serius dan objektif," sambung Ernita.  Sementara itu, Ditreskrimum Polda Sumbar mengusut dugaan kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan pasangan mahasiswa Unand. Saat ini dugaan kasus pelecehan seksual itu sudah naik ke tahap penyidikan.  “Polda Sumbar akan mengusut dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan sejoli mahasiswa tersebut,” kata Dirreskrimsus Kombes Andry Kurniawan.  Lebih jauh Kombes Andry Kurniawan mengatakan, data yang didapatkan, jumlah korban dalam kasus dugaan pelecehan seksual itu mencapai delapan orang. “Total korban delapan orang untuk sementara,” ujar Andry.  "Semoga dalam waktu dekat sudah kami dapatkan hasilnya. Penyidik sudah berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Cyber Crime Bareskrim Polri,” jelasnya.  Dalam tahap penyidikan, polisi akan memenuhi alat bukti, selanjutnya segera dilakukan gelar perkara.  Sebagaimana diketahui, kasus dugaan pelecehan seksual di Unand mencuat ke publik dan viral di media sosial, setelah informasi itu di-posting di akun twitter @andalasfess.  Postingan di akun @andalasfess tersebut menampilkan foto kedua terduga pelaku dengan menuliskan nama lengkap dan umur mereka. Tidak hanya itu, dalam postingan tersebut juga dituliskan kronologi dugaan kasus pelecehan seksual itu.  Beberapa bulan lalu kasus pelecehan seksual juga terjadi di Unand. Pelakunya adalah oknum dosen dari Fakultas Ilmu Budaya (FIB) dan korbannya sejumlah mahasiswi. Kasus itu juga mendapat sorotan publik. Bahkan pelaku sudah dinonaktifkan sebagai pendidik. Kini proses status dosen dan PNS diproses di Kemendikbudristek.  &nbsp;

Unand Nonaktifkan Pasangan Mahasiswa Terduga Pelaku Pelecehan Seksual

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/kampus-unand.jpg" alt="Kampus Universitas Andalas (Unand) Padang. (Instagram Unand)" width="100%">
<figcaption>Kampus Universitas Andalas (Unand) Padang. (Instagram Unand)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Universitas Andalas (Unand) berusaha memberikan perlindungan dan dukungan moral terhadap korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum berinisial KC. Dari delapan mahasiswi Fakultas Ilmu Budaya (FIB) yang menjadi korban pelecehan seksual, hanya satu orang yang terpaksa memilih cuti kuliah. Sisanya tetap ke kampus mengikuti perkuliahan.  Ketua Satgas Pencegahan dan Penanganangan Kekerasan Seksual (PPKS) Unand Rika Susanti menuturkan, pihaknya berusaha memberikan pendampingan kepada korban kekerasan seksual. Mereka dipantau terus oleh tim Satgas PPKS untuk dipulihkan mentalnya.  "Tim satgas ini ada dari unsur psikolog. Unsur ini membantu untuk memberikan suporting sistem kepada korban," ujar Rika Susanti kepada JawaPos.com, Minggu (25/12).  Atas pendampingan itu, kata Rika, diketahui tujuh dari delapan korban kekerasan seksual di FIB Unand masih tetap mengikuti perkuliahan di kampus. "Mereka tetap kuliah seperti biasa. Identitasnya terjaga. Pihak fakultas terus memantau secara langsung," ujar Rika.  Dosen yang merupakan dokter forensik itu menambahkan, dari hasil investigasi dan pendampingan Satgas PPKS menyatakan beberapa korban tergolong mengalami kekerasan seksual kategori ringan dan sedang. Satu orang mengalmai kategori berat. "Korban itu pelecehan ini mereka masih kuliah. Hanya satu orang yang cuti karena sangat trauma," sambungnya.  Sementara itu, pemeriksaan Satgas PPKS telah menghasilkan sejumlah keputusan dan rekomendasi kepada universitas. Di antaranya, perbuatan KC masuk kategori administratif berat. Artinya KC harus diberhentikan sebagai dosen.  Hingga kini KC sudah mendapat sanksi dari universitas. Dia sudah dinonaktifkan sebagai dosen sejak dua bulan terakhir. Dia tidak lagi mengampu mata kuliah yang selama ini menjadi tanggung jawabnya. "Rekomendasi satgas secara keseluruhan akan kami serahkan Senin (26/12)," ujar Rika. Sedangkan status PNS yang disandang KC, nasibnya diputuskan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbudristek.  Perbuatan KC mengundang reaksi dari ikatan keluarga almuni (IKA) FIB Unand. Ketua IKA FIB Unand Hidayat mendesak Unand untuk bertindak tegas terhadap pelaku kekerasan seksual. Perbuatan KC sangat amoral.  "Perbuatannya tidak dapat dimaafkan. Sebagai pendidik, dia harus memberikan contoh. Bukan merusak mahasiswinya," ujar Hidayat.  Anggota DPRD Sumbar itu mengkonsolidasikan seluruh alumni FIB untuk memberikan pendampingan kepada korban. "Perbuatan pelaku sudah mencoreng almamater. Kami desak Unand memberikan sanksi tegas," tandas Hidayat.

Satgas PPKS Unand: Korban Pelecehan Oknum Dosen Masih Kuliah, 1 Cuti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/ruu-kekerasan-seksual-tidak-kunjung-tuntas_m_.jpg" alt="Ilustrasi RUU Kekerasan Seksual." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi RUU Kekerasan Seksual.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satgas Pencegahan dan Penanganangan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Andalas (Unand) merekomendasikan pemberhentian KC sebagai dosen. KC merupakan terduga pelaku kekerasan seksual terhadap delapan mahasiswi di Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Unand.  Pemberhentian sebagai dosen adalah salah satu di antara beberapa rekomendasi dari Satgas PPKS. Rekomendasi itu rencananya disampaikan kepada Rektor Unand Yuliandri pada Senin (26/12).  "Rekomendasi ini baru besok kami sampaikan ke Rektor. Nanti pak rektor yang memutuskan sanksi apa yang diberikan," ujar Ketua Satgas PPKS Unand Rika Susanti kepada JawaPos.com, Minggu (25/12).  Rika Susanti menekankan, Satgas hanya bisa merekomendasikan copot KC sebagai dosen di Unand. Sementara untuk statusnya sebagai pegawai negeri sipil (PNS) akan diputusan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbudristek.  Rika Susanti menceritakan beberapa bentuk upaya pendalaman dan penyelidikan atas kasus dugaan kekerasan seksual yang dialami delapan mahasiswi Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Unand. Selain meminta keterangan dan mendampingi korban, Satgas pun meminta keterangan dari KC sebagai terlapor.  Hasilnya, para korban mengalami kekerasan seksual kategori ringan, seddang, dan berat. Bentuknya, kekerasan seksual dalam bentuk verbal, tindakan melecehkan atau merendahkan kehormatan mahasiswi, dan memaksa satu korban untuk berbuat terlarang. "Hasil keterangan korban itu yang membuat kesimpulan bahwa korban ini melakukan pelanggaran administrasi berat. Konkretnya harus diberhentikan dari dosen," sambung Rika.  Rika yang juga dokter forensik itu melanjutkan, untuk KC, selama dalam pemeriksaan meski sempat berkelit dengan laporan yang dialamatkan kepadanya, akhirnya dia mengakui perbuatannya.  Sementara untuk rekomendasi mempidanakan KC, Satgas PPKS Unand belum bisa memastikan. Sebab, untuk melaporkaan pihak terlapor harus korban. Apalagi korban tidak lagi di bawah umur. Laporan ke polisi oleh korban sebetulnya dapat diwakilkan oleh keluarga. "Tetapi korban dan keluarga memilih belum mau melaporkan ke polisi dengan beragam pertimbangan. Kami dari satgas menghormati keputusan itu," ujarnya.  Sebelumnya, Rektor Unand Yuliandri mengaku sedang menyiapkan langkah hukum terhadap KC. Upaya itu sedang dikaji tim hukum Unand. Pasalnya, secara institusi menjadi korban atas perbuatan oknum dosen yang selama ini bertugas di FIB.  "Kami tunggu hasil kajian hukum, jika bisa maka terlaporkan kami adukan ke polisi," ujar Yuliandri kepada JawaPos.com.  KC semenjak dinonaktifkan sebagai dosen relatif tidak lagi datang ke kampus. Sambungan teleponnya sulit dihubungi. Bahkan hingga berita ini ditayangkan JawaPos.com berusaha mengkonfirmasi KC, ponselnya tetapi tidak aktif.

Rekomendasi Satgas PPKS, Berhentikan KC dari Dosen Unand