<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/19/antarafoto-aksi-lawan-pelecehan-seksual-3823409148.jpg" alt="Ilustrasi mahasiswa orasi lawan pelecehan seksual. (Maulana Surya/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi mahasiswa orasi lawan pelecehan seksual. (Maulana Surya/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) Universitas Hasanuddin (Unhas) jatuhkan saksi terhadap salah seorang dosen Fakultas Ilmu Budaya Unhas berinisial FS. Sebab, dia terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswi. &rdquo;Sanksi kami berikan berat, saat proses pemeriksaan langsung dinonaktifkan dari jabatan akademik yang diberikan dan diberhentikan sementara melaksanakan tugas Tridarma mulai semester ini, ditambah dua semester depan,&rdquo; kata Ketua Satgas PPKS Unhas Prof Farida Patittingi seperti dilansir dari Antara di Makassar. Farida menegaskan, komitmen tegas terhadap pemberantasan kekerasan seksual di lingkungan kampus telah dijatuhkan kepada yang bersangkutan dengan memberhentikannya selama tiga semester. &rdquo;Jadi secara keseluruhan, haknya sebagai dosen diberhentikan sementara hingga satu tahun setengah,&rdquo; ujar Farida Patittingi. Pelaku yang menjabat Ketua Gugus Penjamin Mutu dan Peningkatan Reputasi pada Fakultas Ilmu Budaya Unhas juga diberhentikan secara tetap. Keputusan itu merupakan wujud nyata dari komitmen universitas dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. &rdquo;Unhas secara tegas tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran yang mencederai martabat universitas, termasuk kekerasan seksual. Langkah ini penting untuk memberikan efek jera sekaligus melindungi seluruh sivitas akademika,&rdquo; ucap Farida Patittingi. Proses investigasi, kata dia, telah dilakukan secara menyeluruh mulai dari pengumpulan bukti, pendalaman keterangan dari pihak-pihak terkait, dan pemberian ruang bagi korban untuk menyampaikan kronologi kejadian secara aman. Langkah tersebut diambil untuk memastikan bahwa suara korban menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan. Setelah adanya laporan, pihak universitas segera merespons dengan investigasi secara mendalam. &rdquo;Pemberian sanksi ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi seluruh sivitas akademika untuk senantiasa menjaga integritas, profesionalitas, dan etika dalam menjalankan tugas,&rdquo; ucap Farida Patittingi. Unhas menegaskan komitmen ini tidak hanya untuk menyelesaikan kasus yang ada, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam membangun budaya kampus yang bebas dari kekerasan seksual. Korban telah mendapatkan pendampingan psikologi dari Unhas Makassar untuk mendapatkan layanan pemulihan kondisi traumatiknya. Korban sudah menjalani layanan psikologi selama dua kali untuk memulihkan rasa trauma. Sebelumnya, salah oknum dosen Unhas inisial FS diduga melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswi angkatan 2021 pada 25 September 2024 di ruangan saat melakukan bimbingan terkait rencana penelitian skripsi. Usai mendapatkan perlakuan tersebut, korban lalu mengadukan kejadian dialaminya ke Satgas PPKS Unhas. Atas aduan tersebut dilakukan sidang, hanya saja korban disebut berhalusinasi bahkan memberi keterangan palsu. Alhasil, dari rekaman CCTV ditemukan cukup bukti sehingga bersangkutan dinyatakan bersalah.

Satgas PPKS Unhas jatuhkan saksi terhadap salah seorang dosen Fakultas Ilmu Budaya Unhas karena lakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswi

Unhas Non Aktifkan Dosen Fakultas Ilmu Budaya Diduga Pelecehan Seksual Mahasiswi saat Bimbingan Skripsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/unesa-2-1593563877.png" alt="DUKUNGAN BAGI KORBAN: Instagram BEM FBS Unesa mengunggah gambar #westandwithdhebby. Tautan itu adalah wujud dukungan bagi DSP yang diduga mengalami pelecehan seksual." width="100%">
<figcaption>DUKUNGAN BAGI KORBAN: Instagram BEM FBS Unesa mengunggah gambar #westandwithdhebby. Tautan itu adalah wujud dukungan bagi DSP yang diduga mengalami pelecehan seksual.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Komisi etik dan Satgas PPKS Unesa menggelar sidang etik atas kasus dugaan pelecehan seksual yang dialami DSP, mahasiswa jurusan bahasa Jerman, kemarin (16/11). Sidang yang digelar di lantai 10 ruang senat akademik Unesa itu menghasilkan rekomendasi sanksi bagi pelaku. Namun, penetapan sanksi menunggu SK rektor. Pada pukul 12.00, sidang etik dimulai. Sidang tertutup itu diikuti enam orang dari unsur komisi etik dan Satgas PPKS. Pada pukul 13.20, sidang tersebut rampung. Sekretaris Satgas PPKS Unesa Imam Pasu Purba menjelaskan, dalam sidang tersebut, komisi etik memaparkan hasil temuannya. Dimulai dari kronologi kejadian hingga kesimpulan adanya bukti kekerasan seksual. Tahapan selanjutnya, peserta sidang membahas rekomendasi sanksi sesuai Permendikbudristek No 30/2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Menurut Imam, saat persidangan berlangsung, tidak ada silang pendapat dari masing-masing anggota. Hanya, komisi etik lebih menggali kronologi kasus dan sanksi. &rdquo;Kesimpulan hasil rekomendasi sanksi dari Satgas PPKS disetujui oleh komisi etik,&rdquo; ucapnya. Namun, Imam belum bersedia memaparkan rekomendasi sanksi dari Satgas PPKS. Dia masih menunggu SK rektor mengenai sanksi yang akan diberlakukan. &rdquo;Ditunggu saja ya, Mas,&rdquo; ucapnya. Lebih lanjut, Imam mengatakan, Satgas PPKS akan menggelar pertemuan secara terpisah dengan korban dan pelaku. Tentunya melibatkan orang tua dari dua mahasiswa itu. &rdquo;Kami juga masih mendampingi proses penyembuhan korban,&rdquo; ungkapnya. Merujuk pada sumber literatur Permendikbudristek No 30/2021 di Pasal 14, ada tiga sanksi yang dikenakan bagi pelaku kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Yakni, sanksi administrasi ringan, sedang, hingga berat. Sanksi administrasi ringan berupa teguran lisan hingga permohonan maaf secara tertulis. Sanksi administrasi sedang bentuknya pemberhentian sementara hingga pengurangan hak sebagai mahasiswa. Sedangkan, sanksi administrasi berat wujudnya pemberhentian mahasiswa. Sementara itu, salah seorang teman dekat korban, WAM, menyatakan bahwa hingga kemarin DSP masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pihaknya belum bisa memastikan sampai kapan DSP dirawat. &rdquo;Masih belum boleh pulang,&rdquo; paparnya. WAM belum mendapatkan penjelasan mengenai hasil sidang etik yang digelar kemarin. Saat ini dia masih berfokus pada penanganan kesehatan DSP. &rdquo;Belum bisa merespons apa-apa, masih menunggu informasi dari Satgas PPKS,&rdquo; jelasnya.&nbsp;(ata/c6/aph)

Komisi etik dan Satgas PPKS Unesa menggelar sidang etik atas kasus dugaan pelecehan seksual yang dialami DSP, mahasiswa jurusan bahasa.

Dugaan Pelecehan Seksual di Unesa: Satgas PPKS Rekomendasi Sanksi, Pemberlakuan bagi Pelaku Menunggu SK Rektor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/unesa-2-1593563877.png" alt="DUKUNGAN BAGI KORBAN: Instagram BEM FBS Unesa mengunggah gambar #westandwithdhebby. Tautan itu adalah wujud dukungan bagi DSP yang diduga mengalami pelecehan seksual." width="100%">
<figcaption>DUKUNGAN BAGI KORBAN: Instagram BEM FBS Unesa mengunggah gambar #westandwithdhebby. Tautan itu adalah wujud dukungan bagi DSP yang diduga mengalami pelecehan seksual.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kasus&nbsp;dugaan pelecehan seksual yang dialami DSP kini ditangani Satgas PPKS Unesa. Rencananya, hari ini (16/11) pukul 13.00 komisi etik menyelenggarakan sidang untuk menentukan sanksi bagi pelakunya. Sekretaris Satgas PPKS Unesa Iman Pasu Purbo menjelaskan, setelah mendapat laporan dari korban, pihaknya langsung mendalami informasi tersebut. &rdquo;Korban sudah tiga kali dipanggil. Pelaku juga sudah dipanggil tiga kali,&rdquo; paparnya. Selain mendalami keterangan dari korban dan pelaku, pihaknya mendengar keterangan dari dosen pengampu mata kuliah, saksi, serta teman korban dan pelaku. &rdquo;Ketika datang, korban selalu ditemani satu hingga tiga temannya,&rdquo; jelasnya. Setelah kejadian itu, Unesa mengeluarkan kebijakan bagi korban. Misalnya, melindungi hak belajar korban. Caranya, memberikan pilihan bimbingan skripsi secara daring dengan dosen hingga mengikuti perkuliahan secara online. Lebih lanjut, Iman juga menawarkan pendampingan psikolog. Namun, korban lebih memilih untuk didampingi psikologi pribadinya. Secara berkala, satgas juga berkomunikasi intens dengan korban. Iman menyatakan, pendalaman informasi kejadian telah dilakukan sesuai dengan SOP dan komprehensif. &rdquo;SOP kami maksimal. Dilakukan pendalaman informasi selama tiga bulan,&rdquo; jelas Iman. Iman menyebut telah memberikan kesimpulan hasil pemeriksaan dan rekomendasi sanksi kepada rektor. Selanjutnya, rektor meminta komisi etik untuk melaksanakan sidang pada hari ini (16/11). Sidang itu diadakan untuk menetapkan sanksi atas kejadian tersebut. &rdquo;Kami tegas terkait dengan sanksi yang adil dan proporsional,&rdquo; ungkapnya. Dia menuturkan, satgas sangat berfokus dalam penanganan tindak kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Saat ini pihaknya juga menyelesaikan kasus secara paralel.&nbsp;(ata/c14/aph)

Kasus dugaan pelecehan seksual yang dialami DSP kini ditangani Satgas PPKS Unesa. Hari ini, sanksi bagi pelaku pelecehan seksual diputuskan.

Satgas PPKS Unesa Tentukan Sanksi bagi Pelaku Pelecehan Seksual Hari Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Ketua-Satgas-PPKS-Unand-antara.jpg" alt="Ketua Satgas PPKS Unand Rika Susanti. (ANTARA/Miko Elfisha)" width="100%">
<figcaption>Ketua Satgas PPKS Unand Rika Susanti. (ANTARA/Miko Elfisha)</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Andalas (Satgas PPKS Unand), Padang, Sumatera Barat, menyebut dua orang mahasiswa Fakultas Kedokteran Unand terduga pelaku pelecehan seksual terhadap temannya telah diperiksa dan mengakui perbuatannya.  "Satgas PPKS Unand telah memeriksa terduga pelaku dan korban. Pelaku telah mengakui perbuatannya," kata Ketua Satgas PPKS Unand Rika Susanti di Padang, Minggu.  Menurutnya laporan terjadinya pelecehan seksual tersebut masuk ke Satgas PPKS Unand dari salah seorang korban pada 23 Desember 2022. Satgas segera menanggapi laporan tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.  Kemudian Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.  "Kami telah melakukan pemeriksaan terhadap terlapor, korban, saksi-saksi yang terdiri dari 12 orang korban dan empat orang saksi serta dua orang terlapor serta telah didapatkan bukti bukti tindakan kekerasan seksual," ujarnya.  Kedua terlapor telah mengakui perbuatannya. Satgas PPKS juga telah melakukan pemeriksaan psikologi terhadap kedua terlapor. "Satgas kemudian mengajukan surat penonaktifan kedua terlapor ke pimpinan universitas," katanya.  Ia mengatakan saat ini Satgas PPKS Unand sedang merumuskan rekomendasi terhadap kasus tersebut. Ia memastikan rekomendasi itu mengusung semangat untuk memberantas segala bentuk perbuatan pelecehan, pelanggaran, hukum, norma, etika, dan moral dari kehidupan dunia kampus.  Menurutnya, kampus ikut bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan serta membangun akhlak dan karakter anak bangsa. Sehingga apabila terjadi tindakan tercela yang dilakukan warga kampus maka sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. (*)

Satgas PPKS Unand: Pelaku Pelecehan Seksual Akui Perbuatannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/perkosa-turis-2-polisi-prancis-divonis-7-tahun-penjara_m_.jpg" alt="Dua petugas polisi dinyatakan bersalah karena memperkosa seorang perempuan Kanada di markas besar kepolisian Paris pada 2014" width="100%">
<figcaption>Dua petugas polisi dinyatakan bersalah karena memperkosa seorang perempuan Kanada di markas besar kepolisian Paris pada 2014</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rektor Universitas Andalas (Unand) Yuliandri menyiapkan langkah hukum terhadap perbuatan cabul oknum dosen berinisial KC. Langkahnya, melaporkan terduga pelaku kekerasan seksual terhadap mahasiswi Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Unand, Padang, itu ke kepolisian.  "Kami bersama tim hukum sedang mempelajari langkah-langkah lanjutan atas perbuatan oknum itu. Apakah pihak terkait bisa atau tidak melaporkan terduga pelaku ke polisi terkait perbuatan kekerasan seksual itu," ujar Yuliandri kepada JawaPos.com, Jumat (23/12).  Menurut Yuliandri,perbuatan KC selain berdampak buruk terhadap delapan mahasiswi, juga berimbas pada nama baik Unand. Secara institusi, Unand terganggu atas perbuatan KC yang kini sudah dinonaktifkan sebagai dosen.  "Semoga dengan hasil kajian tim kami menghasilkan rekomendasi yang menyatakan pihak Unand bisa melaporkan KC ke polisi," sambung guru besar hukum Unand tersebut.  Di pihak lain, Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Unand telah melakukan pendampingan dan pemulihan terhadap korban. Hasilnya, dari delapan mahasiswa itu, satu di antaranya diduga mengalami tindak kekerasan seksual tingkat berat. Sedangkan tujuan lainnya mengalami tindakan kekerasan kategori ringan dan sedang.  "Kalau tindakan terduga pelaku di level ringan dan sedang, maka sanksinya dapat diberikan oleh pimpinan Unand. Jika, kategori berat sanksi untuk terduga pelaku dari Irjen Kemendikbudristek," sebut Yuliandri.  Yuliandri menegaskan bahwa Satgas PPKS sangat merahasiakan identitas korban kekerasan seksual dari KC. Dia juga mengimbau para mahasiswa maupun elemen yang terdapat di Unand untuk tidak ragu melapor jika mengalami tindakan kekerasan seksual. Baik kekerasan seksual antara mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, atau dosen dengan dosen. "Satgas PPKS bakal menindak dan menjaga kerahasiaan identitas korban," tandasnya.  Di tempat lain, Dirjen Diktiristek Nizam mengatakan bahwa Irjen Kemendikbudristek telah memberikan pendampingan kepada Satgas PPKS Unand. "Irjen telah mendampingi Satgas PPKS Unand," ujar Nizam kepada JawaPos.com, Jumat (23/12).

Rektor Unand Siapkan Langkah Mempolisikan Oknum Dosen Cabul

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Screenshot_2022-02-04-14-03-33-99_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12-2.jpg" alt="Tangkapan layer pernyataan akun Instagram @dear_unesacatcaller yang mendapat somasi. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layer pernyataan akun Instagram @dear_unesacatcaller yang mendapat somasi. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Negeri Surabaya (Unesa) memberikan somasi kepada pemilik akun Instagram @dear_unesacatcallers. Akun tersebut sebelumnya memposting kasus kekerasan seksual yang dilakukan oknum dosen pada mahasiswa.  Ketua Satgas PPKS Mutimmatul Faida mengonfirmasi somasi yang diberikan tersebut. Hal itu dilakukan untuk memberi peringatan pada pemilik akun.  ”Somasi benar adanya. Satgas memberikan peringatan kepada akun tersebut,” kata Faida ketika dihubungi pada Jumat (4/2).  Faida menegaskan, peringatan itu dimaksudkan supaya pemilik akun lebih berhati-hati dalam membuat konten. ”Kami berharap mereka berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan,” harap Faida.  Menurut Faida, pernyataan akun itu berimplikasi pada persepsi dan pemahaman publik tentang penanganan KS (kekerasan seksual) di Unesa. ”Jangan sampai pemahaman parsial menjadi tuduhan kepada kami bahwa lembaga bermain-main pada isu KS,” ucap Faida.  Somasi yang diberikan akan dicabut bila akun tersebut melakukan 2 hal. ”Somasi dicabut bila akun memberikan permohonan maaf dan take down postingan,” tegas Faida.  Selain peringatan, Faida menyebut Satgas PPKS Unesa pernah mengundang pemilik akun untuk dialog tentang fenomena kekerasan seksual di kampus. Pemilik akun tidak datang pada acara itu.  ”Namun, rupanya mereka belum menyambut baik undangan kami,” ujar Faida.  Sebelumnya, akun @dear_unesacatcallers mengatakan, pihak kampus memberi somasi pada pihaknya.  ”Kemarin (29-1-2022) kami mendapat somasi kedua (ke-2) dari akun Instagram resmi partner perjuangan kami, satgas PPKS Unesa (@satgasppks_unesa). Satgas menyampaikan, kami harus meminta maaf atas tuduhan pencemaran nama baik terhadap Unesa dan Rektor Unesa pada postingan kami sebelumnya yang sempat kami hapus,” tulis akun @dear_unesacatcallers.  Di postingan berikutnya, akun itu menuliskan bahwa somasi diberikan untuk kedua kalinya pada mereka. ”Padahal, pada postingan yang dipermasalahkan, kami hanya menanyakan terkait perkembangan kasus, karena berita yang kami terima melalui media berbeda dengan yang ada pada postingan IG akun resmi Unesa,” tulisnya.

Unesa Somasi Akun Instagram yang Viralkan Kasus Kekerasan Seksual

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/image-1-2.jpg" alt="Ilustrasi cacar monyet. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi cacar monyet. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Investigasi yang dilakukan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) untuk mengusut dugaan pelecehan seksual dosen kepada mahasiswa berakhir, Selasa (18/1).  Berdasar investigasi yang dilakukan selama 7 hari itu, pelaku H terbukti melakukan pelecehan seksual. Unesa menetapkan sanksi berupa penonaktifan selama 1 tahun dan penundaan kenaikan pangkat dan jabatan selama 2 tahun.  ”Untuk terduga pelaku H, secara resmi ada 3. Penyintas lain masih dalam proses investigasi kami. Keputusan penonaktifan didasarkan pada Keputusan Rektor Nomor 304/UN38/HK/KP/2016 tentang Kode Etik Dosen Universitas Negeri Surabaya,” kata Humas Unesa Vinda Maya Setianingrum, Selasa (18/1).  Investigasi itu dilakukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) dengan mengadakan serangkaian investigasi selama 7 hari. Satgas memanggil terduga pelaku dan mengumpulkan data dari penyintas.  ”Terkait sanksi yang diberikan merupakan hasil rapat antara Senat Komisi Etik, pimpinan, dan satgas pada Selasa (18/1),” terang Vinda.  Vinda menyebut, penanganan kasus kekerasan seksual di kampus telah dilakukan berdasar dua sumber. Yakni laporan dan temuan.  ”Oleh karena itu kami mendorong jika terjadi kasus serupa silakan melaporkan melalui hotline resmi yang tersedia,” papar Vinda.  Ditanya apakah korban akan melaporkan kasus itu ke Polrestabes Surabaya, Vinda menyebut, belum ada. Namun, dia berjanji memberikan pendampingan.  ”Sejauh ini belum ada rencana melapor ke kepolisian, tetapi jika mereka ingin melapor, Unesa siap melakukan pendampingan,” ujar Vinda.  Bila ada kasus serupa, lanjut Vinda, pihaknya telah menyiapkan layanan psikologi dan advokasi hukum yang dapat dimanfaatkan untuk pendampingan korban. ”Ini semua sifatnya opsional, tentunya Tim PPKS Unesa juga akan menawarkan penggunaan layanan ini untuk penyintas,” terang Vinda.  Mengenai terduga pelaku kasus pelecehan seksual lain, saat ini Tim Satgas PPKS Unesa sedang dalam proses melakukan investigasi dengan mengumpulkan laporan yang masuk melalui Hotline Satgas PPKS Unesa. Selai itu, melakukan pemanggilan dan investigasi serupa kepada terduga pelaku.  Ke depan, sesuai dengan amanat Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, Tim Satgas PPKS akan melakukan penanganan kekerasan seksual saat ini dan selanjutnya akan fokus melakukan program pencegahan kekerasan.  ”Unesa melihat kasus ini sebagai momentum perbaikan kesiapan lembaga dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Ke depan, Satgas PPKS akan menyelenggarakan berbagai program pencegahan kekerasan seksual termasuk melakukan sosialisasi yang masif pada civitas akademika,” kata Vinda.

Dosen Unesa Terduga Pelaku Pelecehan kepada 3 Mahasiswi Dinonaktifkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/WhatsApp-Image-2021-12-13-at-20.23.41.jpg" alt="Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikbudristek Chatarina Muliana didampingi jajaran rektorat Universitas Sriwijaya. M. Riezko Bima Elko P./Antara" width="100%">
<figcaption>Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikbudristek Chatarina Muliana didampingi jajaran rektorat Universitas Sriwijaya. M. Riezko Bima Elko P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menginstruksikan agar seluruh perguruan tinggi memiliki Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Arahan itu juga tertuang dalam Permendikbudristek 30 Tahun 2021 tentang PPKS.  Nadiem sendiri menargetkan bahwa pada tahun ini, seluruh kampus di Indonesia sudah memiliki Satgas PPKS. Tidak boleh ada satupun kampus di Indonesia yang tidak aktif dalam PPKS.  Berbeda dengan Nadiem, Irjen Kemendikbudristek, Chatarina Muliana Girsang ragu dengan target Mas Menteri itu. Sebab, menurutnya dapat mencapai angka 50 persen kampus memiliki Satgas PPKS saja sudah bagus.  "Belum (tahun ini semua kampus punya Satgas PPKS). Karena pembentukkannya harus dengan pantia. Kalau saya, setahun saja 50 persen Perguruan Tinggi Negeri kita sudah bisa membentuk sudah alhamdulillah. Karena memang ada pembentukan langkah panitia dan pelatihan," tuturnya di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (12/1).  Meskipun begitu, bukan berarti jika kampus yang belum membuat satgas tak bisa menyelesaikan kekerasan seksual yang muncul. Untuk itu, pihaknya akan menurunkan tim khusus agar kekerasan seksual bisa tertangani.  "Karena belum ada satgas maka pembentukannya dengan tim adhoc. Kami melakukan pendampingan bahwa penanganannya sesuai dengan aturan dan berpihak pada korban," jelas dia.  Tim adhoc, kata dia juga akan berperan membantu kampus dalam membentuk tim Satgas PPKS. Yang jelas kasus kekerasan seksual harus diselesaikan dengan cepat. "Sebelum satgas itu dibentuk, begitu ada kasus harus dibentuk satgas adhoc itu yang paling penting. Sehingga tidak menunggu dulu secara formalitas," tutur Chatarina. (*)

Irjen Kemendikbudristek Ragukan Satgas PPKS Terbentuk Tahun Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG20220110163901.jpg" alt="Humas Unesa Vinda Maya bersama Ketua Satgas PPKS Mutimmatul Faida. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Humas Unesa Vinda Maya bersama Ketua Satgas PPKS Mutimmatul Faida. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Korban pelecehan seksual dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa) pernah melaporkan kejadian yang menimpanya pada 2020. Namun, karena masih mengumpulkan bukti dan mengerjakan skripsi, kejadian itu baru diproses pada Januari 2022.  Humas Unesa Vinda Maya mengatakan, kejadian pelecehan seksual menimpa salah seorang korban pada 2020.  ”Sebelumnya pernah melapor. Kejadiannya 2020, memang korban melapor ke jurusan pada 2020. Tapi ada proses yang harus dilalui, proses pengumpulan bukti,” kata Vinda ketika press conference, Senin (10/1).  Ketika melapor, lanjut dia, korban sedang melaksanakan skripsi. Kemudian korban memilih untuk menunggu sampai selesai skripsi baru memberi bukti.  ”Pemberian bukti itu ditunggu kampus. Ternyata masih belum lengkap. Jadi ketika ini muncul, terduga (pelaku) dipanggil,” tutur Vinda Maya.  Vinda menyebut, meski bukti chat baru terkumpul sekarang, bukan berarti kasus itu tidak diproses. Sebab kampus memiliki proses yang harus dilakukan ketika ada laporan pelecehan seksual.  ”Kampus ketika ada laporan, ada proses dan kode etik dosen. Sehingga ketika ada pelanggaran norma dan etik, ada teguran kepegawaian dan berproses, lalu hari ini (10/1) baru menemui media bukan berarti baru diproses tapi kami butuh bukti yang mendampingi,” papar Vinda Maya.  Bukti-bukti yang harus dikumpulkan korban di antaranya adalah chat dan video call. Setelah bukti terkumpul, kemudian terduga pelaku mengikuti proses wawancara dengan beberapa terduga pelaku.  ”Saat wawancara dan tanya jawab, (terduga pelaku) di antaranya mengakui bahwa memang video call (tanpa baju atasan) kepada korban,” ujar Vinda.  Artinya, terdapat beberapa terduga pelaku dan korban. Hanya saja, Vinda belum bisa menyebut jumlah pastinya. ”Saat ini kami masih investigasi. Mohon waktu,” tutur Vinda Maya.  Sementar itu, Mutimmatul Faida, ketua satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau satgas PPKS Unesa mengapresiasi dan berterima kasih pada penyintas yang sudah menyuarakan kasus itu. Unesa akan memberikan pendampingan psikologis dan hukum serta melindungi dan menutup identitas.  ”Atas dugaan pelecehan seksual dari oknum dosen jurusan hukum, kami bersama tim satgas PPKS sedang mengusut kasus tersebut. Kami juga sudah memanggil terduga pelaku dan penyintas,” ujar Mutimmatul Faida.  Dia berjanji dalam penanganan kasus ini, Unesa menjunjung keadilan dan pro kepada korban.  Dia menyebut, Satgas PPKS telah terbentuk sejak Oktober 2021. Namun, embrio pencegahan dan penanganan sudah ada sejak pusat studi gender dan anak mendeklarasikan anti kekerasan anak dan perempuan.  ”Ini sebagai permohonan bagi sivitas akademika untuk melek isu dan peduli juga supaya tidak ada yang jadi pelaku dan korban. Baru terbentuk usai Permendikbud No 31 Tahun 2021 yang mewajibkan tiap kampus punya satgas dan ini baru terbentuk,” beber Mutimmatul Faida.

Korban Pelecehan Seksual Unesa Pernah Melapor tapi Kurang Bukti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Nadiem-Makarim-Raka.jpg" alt="Nadiem Makarim di Istana Negara, Senin (21/10). (Raka Denny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Nadiem Makarim di Istana Negara, Senin (21/10). (Raka Denny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim meminta agar seluruh perguruan tinggi membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Arahan ini juga tertuang dalam Permendikbudristek 30 tahun 2021 tentang PPKS.  Dirinya pun menargetkan untuk tahun ini, seluruh kampus di Indonesia sudah memiliki Satgas PPKS. Semua kampus di Indonesia wajib memiliki Satgas PPKS guna mencegah, menangani dan melindungi korban pelaku kekerasan seksual.  "Target selanjutnya, tahun ini semua perguruan tinggi di Indonesia memiliki satgas penanganan dan pencegahan kekerasan seksual," ujar dia dalam webinar Survei Opini Publik Nasional SMRC, Senin (10/1).  Ia juga mengaku bahwa sudah mendengar banyak kampus yang bergerak untuk membangun Satgas PPKS di kampus, di mana Kemendikbudristek yang melakukan pengesahan pada tim tersebut.  "Tapi pada dasarnya, kami ingin peraturan ini diimplementasikan kolaboratif, tidak hanya di kampus, tapi masyarakat umum. Bersama-sama kita memerangi kekerasan seksual," imbuh Nadiem.  Mendikbudristek mengakui butuh peran seluruh pihak agar Permendikbudristek ini berjalan dengan baik. Bahkan, pihaknya juga melakukan kunjungan untuk mendapat perspektif lain soal hal tersebut.  "Sampai hari ini kami terus menerima masukan sebagai bahan pertimbangan kami ke depan bagaimana peraturan ini mendorong pendidikan yang merdeka dari kekerasan seksual," tandas dia.

Nadiem Harap Tahun Ini Seluruh Kampus Punya Satgas PPKS

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Satgas PPKS

Berita Terkini