<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/polisi_tangkap.jpg" alt="PENANGANAN KASUS: Wakapolres Brebes Kompol Arwansa (dua dari kanan) dalam konferensi pers di Mapolres Brebes kemarin (18/1). (RADAR BREBES)" width="100%">
<figcaption>PENANGANAN KASUS: Wakapolres Brebes Kompol Arwansa (dua dari kanan) dalam konferensi pers di Mapolres Brebes kemarin (18/1). (RADAR BREBES)</figcaption>
</figure><h3>Sempat Dimediasi LSM dengan Tiap Pelaku Serahkan ”Kompensasi” Rp 10 Juta</h3> JawaPos.com – Satreskrim Polres Brebes, Jawa Tengah, akhirnya menangkap enam terduga pelaku rudapaksa dengan korban masih di bawah umur.  Sebelumnya kasus itu berusaha ”dibungkam” lewat upaya mediasi antara keluarga korban dan pelaku yang difasilitasi sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM).  Seperti dilaporkan Radar Tegal, satu dari enam pelaku tersebut masih di bawah umur. Mereka sudah ditahan dan diamankan di Mapolres Brebes kemarin (18/1). ”Keenamnya berhasil kami amankan di kediaman masing-masing,” ucap Wakapolres Brebes Kompol Arwansa dalam konferensi pers di Mapolres Brebes.  Arwansa menjelaskan, kejadian itu terungkap setelah pihaknya menerima laporan dari masyarakat sesudah kasus tersebut ramai menjadi sorotan di berbagai platform. ”Mereka telah menjalani pemeriksaan penyidik,” katanya.  Rudapaksa itu terjadi pada akhir Desember tahun lalu di sebuah rumah kosong di wilayah Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes. Sebelum dirudapaksa keenam terduga pelaku, korban dicekoki miras oplosan.  Setelah kejadian, sebuah LSM berusaha memediasi keluarga korban dan pelaku dengan tujuan kasus tersebut tidak dilaporkan ke pihak berwajib. Dicapai kesepakatan, tiap pelaku menyerahkan Rp 10 juta sebagai semacam ”kompensasi”.  Itu pun, berdasar penelusuran Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA), keluarga korban hanya menerima Rp 32 juta. Muara mediasi tersebut berwujud sebuah surat kesepakatan.  Begitu mendengar kasus itu, Satgas PPA yang di dalamnya termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3KB) Brebes mendatangi rumah korban. Tujuannya agar bersedia melapor.  Namun sayang, lantaran sudah menandatangani surat kesepakatan, keluarga korban enggan menerima pendampingan. ”Korban ini masih di bawah umur, baru 15 tahun. Dia diperkosa oleh enam pelaku yang merupakan tetangganya sendiri,” kata Sekretaris DP3KB Brebes Rini Pujiastuti (16/1).  AW, kepala desa tempat korban dan para pelaku bermukim, membenarkan adanya kejadian tersebut. Dia menyebutkan, saat LSM tadi menanyakan kasus pemerkosaan di desanya, dirinya belum tahu karena tidak ada laporan dari warganya.  ”Awalnya ada beberapa orang LSM BPPI mendatangi saya terus dan bicara soal kasus ini. Akhirnya kedua belah pihak datang ke rumah saya dan membuat surat kesepakatan. Sebelum ada kesepakatan, saya sudah bilang kalau mau dibawa ke jalur hukum ya kami persilakan,” ungkap AW kepada Radar Tegal.  Pelaku terancam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E atau Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002. Yang mengatur tentang perlindungan anak dengan ancaman maksimal 15 tahun dan denda Rp 20.000.000.

Polisi Tangkap 6 Terduga Pelaku Rudapaksa Anak di Brebes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/KAPOLRES-GRESIK-PPA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com– Jajaran Polres Gresik resmi membentuk Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA). Tujuannya, merespons fenomena kekerasan dan pelecehan yang meningkat di beberapa daerah.  ’’Diperlukan respons cepat untuk mengantisipasi hal itu,’’ jelas Kapolres Gresik AKBP Mochamad Nur Azis, Senin(29/8).  Launching dan penyematan rompi anggota satgas pun dilakukan di Mapolres Gresik. Selain penindakan, satgas juga akan berfokus ke pencegahan dan trauma healing pada korban. Azis menjelaskan, pihaknya membentuk Satgas PPA yang melibatkan berbagai pihak.  Mulai tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga lembaga pendidikan. Termasuk menggandeng Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Gresik. ’’Dengan menggalakkan upaya pencegahan melalui sosialisasi dan pembinaan,’’ ujar alumnus Akpol 2002 itu.  Satgas PPA juga akan berfokus pada penindakan dengan melakukan koordinasi antarlembaga penegak hukum. Hingga pendampingan trauma healing bagi para korban melalui Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKBPPPA) Gresik. ’’Wujud inovasi kami melalui kerja sama berbagai pihak,’’ papar Azis.  Mantan Kapolres Ponorogo itu menyampaikan, ada 11 kasus yang melibatkan perempuan dan anak selama 2022. Kasus tersebut didominasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). ’’Dalam hal ini, perempuan dan anak menjadi korban,’’ ungkapnya.  Upaya itu pun diapresiasi Ketua Tim Penggerak PKK (TP PKK) Kabupaten Gresik Nurul Haromain Ali Akhmad Yani. Dia berharap masyarakat memiliki kesamaan persepsi tentang kekerasan yang rawan terjadi. Bahwasanya tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik. ’’Tetapi juga kekerasan psikis yang memiliki dampak traumatik berkepanjangan,’’ tuturnya.

Kekerasan Perempuan dan Anak, Kapolres Gresik: Perlu Respons Cepat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/bupati-muhdlor.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kasus kekerasan pada anak dan perempuan yang terus terjadi di Sidoarjo membuat pemkab bertindak cepat. Bekerja sama dengan Polresta Sidoarjo, mereka membentuk Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sidoarjo kemarin (15/8). Sejak Januari hingga saat ini, tercatat ada 92 kasus kekerasan dengan korban perempuan dan anak.  Satgas tersebut diresmikan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sidoarjo di Pendapa Delta Wibawa. Anggotanya berasal dari dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana (P3AKB); dinas sosial, UPTD PPA, dinas kesehatan, RSUD Sidoarjo, balai pemasyarakatan, Pengadilan Agama Sidoarjo, Pengadilan Negeri Sidoarjo, Kejaksaan Negeri Sidoarjo, dan Polresta Sidoarjo.  Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor mengatakan, pembentukan satgas tersebut menjadi bukti keseriusan dalam upaya pencegahan maupun penanganan kekerasan. Muhdlor menilai, selama ini banyak korban yang enggan melapor. Baik karena takut, tidak tahu, merasa tidak aman, maupun alasan lainnya. Karena itu, dia ingin satgas proaktif. Bisa dengan langsung turun ke bawah.  Pihaknya juga sudah menyiapkan nomor yang bisa dihubungi warga yang akan melapor. Timnya akan bergerak langsung menanggapi. Agar jangkauan lebih luas, dia meminta camat juga membentuk satgas di tingkat kecamatan, bekerja sama dengan koramil maupun polsek. Camat juga harus mengumpulkan kepala desa agar ada satgas di tiap desa.  Kepala Dinas P3AKB Ainun Amalia mengatakan, satgas tersebut semakin melengkapi UPT PPA. Ainun menjelaskan, sesuai kajian bersama akademisi UIN Sunan Ampel, faktor pertama yang paling memengaruhi kekerasan adalah ekonomi. Faktor kedua, pengaruh konten buruk gadget. Karena itu, sosialisasi penting untuk mengedukasi terkait adanya konten yang kurang baik.  Ainun menilai, pembentukan satgas PPA sangat tepat karena tahun lalu saja ada 142 kasus. Sedangkan sejak Januari sampai saat ini, sudah ada 92 kasus. Di antaranya, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual, bullying, dan kekerasan fisik pada anak.  Dia menambahkan, fasilitas pendampingan sudah lengkap. Sudah ada rumah aman untuk rehabilitasi dan selter. SDM pun sudah lengkap. ’’Mungkin butuh tambahan tenaga psikolog. Saat ini hanya ada dua psikolog,’’ jelasnya.  Kasatreskrim Polresta Sidoarjo AKP Oscar Stefanus Setja menyebutkan, pihaknya berkomitmen menangani. ’’Tidak ada pelaku kekerasan anak yang kami panggil, semuanya kami tangkap. Apalagi, sudah ada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,’’ ujarnya.  Terkait kasus terbaru di Kecamatan Taman, yakni laporan bahwa ada bapak kandung yang diduga mencabuli anaknya yang berusia 5 tahun, dia menyebut saat ini masih proses penyelidikan. ’’Kami proses karena masih beberapa hari lalu, sesegera mungkin,’’ tandasnya.

Sidoarjo Bentuk Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak

Satgas PPA

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Satgas PPA

Berita Terkini

Polisi Tangkap 6 Terduga Pelaku Rudapaksa Anak di Brebes

Kekerasan Perempuan dan Anak, Kapolres Gresik: Perlu Respons Cepat

Sidoarjo Bentuk Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak

Download Aplikasi JawaPos.com