<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG20220726121229.jpg" alt="Penjualan daging sapi di Pasar Wonokromo Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Penjualan daging sapi di Pasar Wonokromo Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Angka kasus aktif dari hewan terjangkit penyakit mulut dan kuku (PMK) terus menurun. Meskipun demikian, upaya pencegahan dan pengendalian terus dilakukan. Salah satunya dengan memperkuat aturan lalu lintas hewan rentan PMK dan produk hewan.  Pada 16 September, Satgas Penanganan PMK telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengendalian Lalu Lintas Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku, dan Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku Berbasis Kewilayahan.  Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan PMK Wiku Adisasmito mengungkapkan, surat edaran itu telah disesuaikan berdasar situasi dan kondisi wabah terkini. Hal itu agar masyarakat dapat melalulintaskan hewan dan produk hewan yang aman dari PMK.  Ada sejumlah syarat yang harus dimiliki hewan. Apa saja? <ol> 	<li>Harus Sudah Vaksin</li> </ol> Secara umum, lalu lintas hewan rentan PMK dilaksanakan dengan ketentuan seperti telah menerima vaksinasi minimal 1 dosis atau menunjukkan hasil uji laboratorium negatif PMK. <ol start="2"> 	<li>Harus Kantongi Surat Kesehatan Hewan</li> </ol> Para peternak dan pelaku lalu lintas hewan melampirkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan/atau Surat Veteriner (SV) dan surat riwayat kesehatan hewan, serta menerapkan tindakan pengamanan biosecurity. <ol start="3"> 	<li>Melewati Uji Spesimen</li> </ol> Untuk memfasilitasi salah satu ketentuan tersebut, yaitu pengujian spesimen lalu lintas hewan rentan PMK. Saat ini, terdapat 3 mobile laboratorium tambahan dari total keseluruhan 47 laboratorium yang dapat meningkatkan perluasan dan percepatan testing.  Aturan Pada Produk Daging Segar  Wiku menjelaskan, pada produk segar dilaksanakan ketentuan seperti menunjukkan surat keterangan hasil pemeriksaan antemortem dan postmortem oleh dokter hewan, evaluasi kelayakan kemasan, serta penerapan tindakan pengamanan biosecurity ketat pada alat transportasi, barang, petugas, dan peternak, sebelum keberangkatan, saat perjalanan, dan sampai tujuan.  Sementara itu, pada produk olahan hanya dievaluasi kelayakan kemasan dan juga menerapkan tindakan pengamanan biosecurity.  Secara rinci, lalu lintas hewan rentan PMK, produk segar, dan produk olahan, diatur di tingkat kabupaten/kota. Terdapat ketentuan seperti dilarang melalulintaskan hewan rentan PMK dari zona merah menuju zona merah, hijau, kuning, dan putih.  Kemudian dari zona kuning menuju zona hijau dan putih, serta dari zona putih menuju zona hijau. Selain itu, disyaratkan melakukan karantina mandiri selama 14 hari di instalasi karantina hewan oleh pejabat karantina berwenang.  ”Mohon kepada para pejabat otoritas veteriner (POV) yang berkaitan dengan karantina untuk terus memonitor dan mengevaluasi lalu lintas hewan rentan PMK dan produk hewan. Pastikan bahwa hewan dan produk hewan yang dilalulintaskan memenuhi ketentuan yang sudah diatur dalam Surat Edaran tersebut,” kata Wiku.  Terkait lalu lintas produk segar seperti daging segar, jeroan, susu segar, diperlukan perlakuan yang merujuk pada standar operasional dari kementerian pertanian. Itu agar dapat dilalulintaskan dari zona hijau ke seluruh zona kabupaten/kota, kemudian dari zona putih ke putih, kuning, dan merah, serta dari zona kuning ke zona kuning dan zona merah, dan yang terakhir dari zona merah ke merah.  Kemudian untuk mendukung kebutuhan dalam negeri, produk segar yang berasal dari luar negeri (eks impor) dapat dilalulintaskan dengan syarat mendapatkan persetujuan masuk dari kementerian pertanian dan berasal dari negara bebas PMK. Sedangkan pada produk olahan dapat dilalulintaskan dari dan ke seluruh zona kabupaten atau kota.  Hal itu berlaku juga pada produk olahan yang berasal dari eks impor dengan ketentuan telah mendapatkan persetujuan masuk wilayah Indonesia dari kementerian pertanian.

Kasus PMK Turun, Ini Syarat Hewan Sehat Serta Dagingnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/bnpb-lockdown-sapi.jpg" alt="CEGAH PMK: Petugas Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru menyuntikkan vaksin pada sapi di peternakan Rumbai Timur, Kamis (30/6). (RIAU POS)" width="100%">
<figcaption>CEGAH PMK: Petugas Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru menyuntikkan vaksin pada sapi di peternakan Rumbai Timur, Kamis (30/6). (RIAU POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (Satgas PMK), Letjen Suharyanto memberikan 7 arahan untuk mendorong percepatan penanganan wabah PMK di Provinsi Jogjakarta.  "Kalau masa Covid-19 ada Jogo Tonggo, sekarang wabah PMK ada Jogo Ternak, bagus harus ditingkatkan sehingga bisa saling jaga dan bisa menekan angka tertular," ujar Suharyanto.  Tujuh arahan tersebut antara lain melaksanakan biosecurity yang ketat dari mulai lingkup terkecil (kandang) hingga antar pulau. Kedua, menjaga perlintasan darat, laut, dan udara dengan menerapkan biosecurity ketat dan perlintasan darat antar provinsi utamanya dalam menjaga Jawa Timur sebagai lumbung ternak nasional.  Selanjutnya, melakukan pengobatan bagi ternak-ternak yang sakit dan bisa disembuhkan serta memberikan vitamin bagi hewan sehat untuk meningkatkan imunitas, termasuk di Kota Jogjakarta. Keempat, melakukan percepatan vaksinasi untuk melindungi ternak sehat, terutama di Kabupaten Gunung Kidul.  Kemudian, melakukan pemotongan bersyarat bagi ternak yang tidak dapat disembuhkan untuk meminimalkan penyebaran virus terutama bagi daerah yang kasusnya masih/sudah sedikit terutama Kabupaten Kulonprogo (389 ekor). Membentuk Satgas PMK di Kota Jogjakarta sebagai langkah pencegahan meskipun belum ditemukan kasus PMK dan penyelesaian SK POV untuk mempercepat penanganan PMK.  Terakhir, melibatkan komponen pentahelix yakni Pemda, TNI-Polri, akademisi, masyarakat, media dan dunia usaha untuk bersatu padu menangani PMK hingga DIJ menjadi zero cases kasus PMK.  Sampai dengan 25 Juli 2022 Pukul 23:59 WIB sebanyak 10.932 ekor ternak di Jogjakarta mengalami sakit. Sebanyak 3.467 hewan sembuh, 197 mati dan telah di potong bersyarat sebanyak 161 ekor. sehingga sisa kasus PMK sebanyak 7.107 ekor ternak.  Sementara itu, wabah PMK di Provinsi Jawa Tengah telah terindentifikasi sebanyak 54.086 kasus dengan 26.714 ekor sembuh, 494 ekor mati dan 947 ekor dipotong bersyarat. Sehingga sisa kasus PMK di wilayah Jawa Tengah sebanyak 25.931 ekor ternak.

7 Arahan Ketua Satgas Untuk Penanganan Wabah PMK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/bnpb-lockdown-sapi.jpg" alt="CEGAH PMK: Petugas Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru menyuntikkan vaksin pada sapi di peternakan Rumbai Timur, Kamis (30/6). (RIAU POS)" width="100%">
<figcaption>CEGAH PMK: Petugas Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru menyuntikkan vaksin pada sapi di peternakan Rumbai Timur, Kamis (30/6). (RIAU POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (Satgas PMK) melaporkan bahwa 513.059 ekor sapi telah menjalani vaksinasi PMK hingga Minggu (17/7).  Berdasarkan data Satgas PMK yang dikutip di Jakarta, Minggu, diketahui bahwa penyakit mulut dan kuku telah menyerang hewan ternak di 263 kabupaten/kota dari 22 provinsi di Indonesia dengan mayoritas menyerang sapi.  Hingga hari ini, terdapat total 388.592 hewan ternak yang telah terjangkit penyakit itu yang terdiri dari 154.751 ekor telah sembuh, 227.241 ekor belum sembuh, 2.610 ekor mati dan 3.990 ekor dipotong dengan syarat tertentu.  Rincian hewan ternak yang sakit adalah 375.467 sapi, 9.099 kerbau, 1.271 domba, 2.708 kambing dan 47 babi. Sementara hewan ternak yang telah dinyatakan sembuh sebanyak 147.933 sapi, 4.621 kerbau, 594 domba dan 1.603 kambing.  Hewan yang masih belum sembuh tercatat ada 221.089 sapi, 4.398 kerbau, 662 domba, 1.045 kambing dan 47 babi.  Hewan ternak yang dinyatakan mati akibat PMK di seluruh Indonesia terdiri dari 2.533 sapi, 61 kerbau, delapan domba dan delapan kambing.  PMK muncul pertama kali di Jawa Timur yang dikonfirmasi pada tanggal 5 Mei 2022.  Satgas mengingatkan bahwa terdapat sejumlah cara yang perlu dilakukan untuk mencegah PMK pada hewan ternak sapi, kerbau, domba, kambing, rusa dan babi antara lain dengan membatasi gerakan hewan, pengawasan lalu lintas dan pelaksanaan surveilans.  Selain itu, melarang masuknya ternak dari daerah lain, karantina ketat, manajemen pemeliharaan yang baik, meningkatkan sanitasi, mendisinfeksi kandang dan sekitarnya secara berkala.

Satgas PMK Sebut 513 Ribu Sapi Telah Divaksinasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/batasi-LALU-LINTAS-JEROAN.jpg" alt="CEGAH WABAH: Petugas dinas ketahanan pangan dan peternakan memvaksin sapi di kandang peternak Pamoyanan Farm, Kota Bogor, Jawa Barat. (RADAR BOGOR)" width="100%">
<figcaption>CEGAH WABAH: Petugas dinas ketahanan pangan dan peternakan memvaksin sapi di kandang peternak Pamoyanan Farm, Kota Bogor, Jawa Barat. (RADAR BOGOR)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pembatasan lalu lintas hewan ternak untuk mencegah penularan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) kini semakin detail. Tak lagi sebatas hewan hidup, tetapi juga produk olahan beku dan segar, daging segar, jeroan, hingga buntut dan lainnya.  Penambahan ragam jenis produk yang dibatasi lalu lintasnya itu tertuang dalam adendum atau penambahan poin Surat Edaran Satgas PMK 3/2022. Di antaranya, ketentuan pengendalian lalu lintas hewan dan produk hewan rentan PMK ke kabupaten atau kota di pulau yang sama. Jenis produk turunan yang dicantumkan dalam adendum itu cukup banyak.  Mulai produk olahan beku atau segar meliputi karkas, daging segar, jeroan, kepala, buntut, hingga kaki. Kemudian, susu segar, embrio produksi dan ovum produksi setelah wabah PMK, wol, kulit mentah, bulu, rambut hewan, tulang, tanduk, kuku, serta gigi dan taring yang belum memenuhi persyaratan teknis perlakuan menonaktifkan virus PMK.  Ketentuan tambahan lainnya adalah hewan positif PMK di zona hijau wajib dimusnahkan, lalu dikubur. Hewan positif PMK di zona kuning wajib dipotong bersyarat di rumah pemotongan hewan (RPH). Lalu, khusus bagian kepala, jeroan, kulit, dan kaki wajib dikubur. Hewan positif PMK di zona merah wajib diisolasi dengan pertimbangan pemotongan bersyarat di RPH.  Untuk daerah tertentu, juga diberlakukan aturan khusus. Di antaranya, hewan dan produknya yang rentan PMK tidak diperkenankan masuk atau keluar dari Provinsi Bali. Ketentuan itu dikecualikan bagi hewan dari luar negeri dengan dokumen administrasi lengkap.  Juru Bicara Satgas Penanganan PMK Wiku Adisasmito menuturkan, pada prinsipnya kesehatan hewan dalam penanganan PMK adalah tanggung jawab seluruh masyarakat. ’’Peternak, distributor, petugas RPH, pedagang, sampai dengan ke konsumen,’’ katanya kemarin (10/7).  Dia berharap dengan kerja sama yang baik semua pihak, masyarakat dapat melawan virus penyebab PMK sehingga tidak berdampak besar terhadap kesehatan hewan. Kemudian, mampu menjaga sektor perekonomian nasional tetap terkendali.  Sementara itu, pemotongan hewan kurban oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) masih menggunakan skema online. ’’Ini tahun ketiga program kurban online Baznas,’’ kata Pemimpin Baznas Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Saidah Sakwan dalam Semarak Kurban Online Baznas kemarin.  Tahun ini mereka menargetkan hewan kurban sebanyak 8.016 ekor. Sesuai namanya, skema kurban online menekan potensi pertemuan fisik antara pekurban dan hewan kurbannya. Pekurban cukup membayar uang hewan kurban secara online. Kemudian, hewan kurban dipotong di RPH atau balai ternak mitra binaan mereka.  Saidah menuturkan, skema tersebut bisa mengurangi lalu lintas hewan ternak. Untuk pendistribusiannya, ada yang menggunakan model daging segar. Ada juga yang berupa daging kaleng olahan rendang siap makan.

Upaya Baru Menekan Penularan Wabah PMK, Batasi Lalu Lintas Jeroan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/SAPI1.jpg" alt="Pemprov Jateng langsung didistribusikan vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK) ke 35 kabupaten/kota. Setelah sebelumnya menerima 1.500 dosis vaksin PMK, Jateng kembali mendapatkan alokasi sebanyak 75.500 dosis." width="100%">
<figcaption>Pemprov Jateng langsung didistribusikan vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK) ke 35 kabupaten/kota. Setelah sebelumnya menerima 1.500 dosis vaksin PMK, Jateng kembali mendapatkan alokasi sebanyak 75.500 dosis.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satgas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) melakukan penambahan pasal dalam Surat Edaran (SE) Satgas PMK Nomor 3 Tahun 2022. Hal tersebut untuk memastikan bahwa lalu lintas hewan ternak dan produknya aman dari virus PMK dan menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha ternak dan produk turunannya.  Kebijakan ini diambil karena Satgas Penanganan PMK berupaya untuk menekan penyebaran virus antar daerah. Kebijakan dilakukan tidak hanya untuk pengendalian lalu lintas hewan beserta produknya tetapi juga penanganan hewan terpapar dan berpotensi terpapar.  Juru Bicara Satgas Penanganan PMK Wiku Adisasmito mengatakan, pengendalian ini dijelaskan dalam addendum atau penambahan poin pada SE Satgas PMK Nomor 3 Tahun 2022 yang dirilis sebelumnya. Satgas menambahkan penjabaran produk-produk ternak yang kini diatur, pintu masuk lalu lintas dan pengawasannya, serta prosedur cara penanganan hewan terpapar PMK sesuai zonasi warna.  "Pada prinsipnya, kesehatan hewan dalam penanganan PMK adalah tanggung jawab seluruh masyarakat, peternak, distributor, petugas RPH, pedagang, sampai dengan ke konsumen,” kata Wiku dalam keterangan tertulis, Senin (11/7).  Ia berharap masyarakat dapat melawan virus penyebab PMK sehingga tidak berdampak besar terhadap kesehatan hewan. Warga juga diminta menjaga sektor perekonomian nasional tetap terkendali, salah satunya dengan mengikuti anjuran yang telah dibuat oleh pemerintah.  Berikut ini poin-poin penyesuaian dan penambahan pada SE Satgas Penanganan PMK Nomor 3 Tahun 2022:  1. Lingkup Pengaturan (1) Penambahan ruang lingkup pengaturan dalam SE 3/2022 pada Pengendalian lalu lintas hewan dan produk hewan rentan PMK antar Kab/Kota di pulau yang sama.  (2) Penambahan jenis produk hewan yang diatur lalu lintasnya mencakup produk olahan, beku maupun segar, yang meliputi karkas, daging segar, jeroan, kepala, buntut, kaki, susu segar, semen produksi setelah wabah PMK, embrio produksi setelah wabah PMK, ovum produksi setelah wabah PMK, wool, kulit mentah, _bristle_, rambut hewan, tulang, tanduk, kuku, dan gigi/taring yang belum memenuhi persyaratan teknis dan/atau perlakuan yang menonaktifkan virus PMK.  2. Penambahan Ketentuan Penanganan Hewan Terdeteksi PMK  Penanganan Per Zonasi kabupaten/kota terhadap hewan positif PMK  Zona Hijau : Hewan positif wajib dimusnahkan lalu dikubur. Zona Kuning : Hewan positif wajib dipotong bersyarat di Rumah Pemotongan Hewan (RPH). Khusus bagian kepala, jeroan, kulit, dan kaki wajib dikubur. Zona Merah : Hewan positif wajib diisolasi dengan pertimbangan kondisi hewan dan/atau pemotongan bersyarat di RPH. Khusus bagian kepala, jeroan, kulit, dan kaki wajib dikubur.  Adapun tata cara pemotongan bersyarat tersebut diatas berpedoman pada SE Satgas Penanganan PMK mengenai Protokol Kesehatan Pengendalian PMK  3. Penambahan Ketentuan Mengenai Produk ex-import, Pintu Masuk (Entry Point) dan Pintu Keluar (Exit Point)  (1) Kementerian Pertanian menetapkan pintu keluar - masuk lalu lintas hewan dan produk hewan dapat melalui seluruh bandara, pelabuhan laut dan sungai, kantor pos, Pos Lintas Batas Negara (PLBN).  (2) Satgas Penanganan PMK Tingkat Kecamatan di seluruh Indonesia membentuk pos pemeriksaan lalu lintas hewan rentan PMK untuk melakukan pemeriksaan.  (3) Produk hewan yang rentan PMK berasal dari luar negeri diperkenankan untuk dilalulintaskan ke seluruh zona/daerah, setelah dikenakan tindakan karantina produk hewan dan perlakuan dekontaminasi.  4. Pengendalian Lalu Lintas Hewan Rentan PMK  I. Aturan Khusus Lalu Lintas Pada Beberapa Daerah (1) Lalu lintas hewan dan produk hewan rentan PMK tidak diperkenankan masuk atau keluar dari dan ke Provinsi Bali. Kecuali berasal dari luar negeri dengan dokumen administratif lengkap, diantara dokumen karantina produk hewan dan telah dilakukan dekontaminasi.  (2) Hewan dan produk hewan rentan PMK tidak diperkenankan masuk ke Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan, dan tidak diperkenankan keluar dari Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah.  II. Perubahan aturan lalu lintas antar pulau: Pengendalian lalu lintas hewan dan produk hewan rentan PMK dilakukan oleh Satgas Penanganan PMK Provinsi, Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi, Pejabat Karantina Hewan dan bekerjasama dengan Satgas Penanganan PMK tingkat Kecamtatan pada lokasi pintu masuk dan pintu keluar.  (1) Diperkenankan lalu lintas dari Pulau Zona Hijau menuju Pulau Zona Merah, dan/atau Pulau Zona Hijau dengan tindakan Pengamanan Biosekuriti ketat (desinfeksi dan dekontaminasi), memiliki dokumen Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)/Sertifikat Veteriner (SV) untuk hewan dan produk hewan, dokumen hasil uji laboratorium menggunakan metoda ELISA dan/atau RT-PCR dengan hasil negatif untuk hewan, dan dikenakan tindakan karantina.  (2) Dilarangnya lalu lintas dari Pulau Zona Merah menuju Pulau Zona Hijau, atau Pulau Zona Merah, kecuali jika hewan berasal dari peternakan dengan penerapan Tindak Pengamanan Biosekuriti ketat dibawah pengawasan dokter hewan, serta untuk tujuan pemotongan langsung ke rumah potong hewan. Disertai bukti surat keterangan sehat (SKKH/SV), melalui proses karantina, telah dinyatakan negatif PMK secara laboratorium, dan dibawah pengawasan biosekuriti ketat dibawah pengawasan dokter hewan.  (3) Produk Hewan Rentan PMK telah memiliki surat keterangan berasal dari ternak sehat, telah melalui proses karantina, dan dibawah pengawasan biosekuriti ketat dibawah pengawasan dokter hewan.  III. Perubahan aturan lalu lintas antar kabupaten/kota di di Pulau yang sama: (1) Diperkenankannya lalu lintas dari beberapa daerah ini dengan syarat telah dinyatakan sehat dengan bukti dokumen pendukung (Surat Keterangan Kesehatan Hewan - SKKH/SV) dan telah melalui penanganan biosecurity ketat (desinfeksi dan dekontaminasi). Adapun pengaturannya yaitu:  Kabupaten/Kota Zona Hijau menuju Kabupaten/Kota Zona Hijau atau Kabupaten/Kota Zona Kuning. Kabupaten/Kota Zona Hijau menuju Kabupaten/Kota Zona Merah Kabupaten/Kota Zona Kuning menuju Kabupaten/Kota Zona Kuning Kabupaten/Kota Zona Kuning menuju Kabupaten/Kota Zona Merah Kabupaten/Kota Zona Merah menuju Kabupaten/Kota Zona Merah  (2) Tidak diperkenankan lalu lintas dari Kabupaten/Kota Zona Kuning menuju Kabupaten/kota Zona Hijau, dan dari Kabupaten/Kota Zona Merah menuju Kabupaten/kota Zona Hijau, dan Kabupaten/Kota Zona Kuning.  IV. Penegasan pengendalian lalu lintas antar pulau di dalam provinsi yang sama yaitu: (1) Diperkenankan lalu lintas dari Pulau Zona Hijau di Provinsi Zona Hijau menuju seluruh zona.  (2) Diperkenankan lalu lintas dari Pulau Zona Hijau di Provinsi Zona Merah menuju seluruh zona Pulau dengan tindakan pengamanan biosecurity ketat.  (3) Diperkenankan lalu lintas dari Pulau Zona Merah di Provinsi Zona Merah menuju Pulau Zona Merah dengan syarat SKKH/SV dari Uji Klinis atau Uji Lab, Desinfeksi, dekontaminasi, dan biosecurity ketat terhadap alat transportasi, barang, petugas, dan peternak dibawah pengawasan dokter hewan.  (4) Dilarang lalu lintas dari dari Pulau Zona Merah di Provinsi Zona Merah menuju Pulau Zona Hijau.  (5) Pengaturan tambahan menyebutkan, lalu lintas antar kabupaten/kota yaitu dari kabupaten/kota di Pulau Zona Hijau menuju kabupaten/kota di Pulau Zona Merah dan/atau kabupaten/kota di Pulau Zona Hijau, wajib mendapatkan pengawalan dari Satgas Penanganan PMK tingkat Kabupaten/kota.  Tambahan ketentuan pengendalian lalu lintas hewan rentan PMK dan produk hewan rentan PMK sebagaimana berikut:  (1) Dilarang masuk dan keluar dari dan ke Provinsi Bali kecuali terhadap olahan produk hewan rentan PMK berupa susu bubuk, es krim, susu fermentasi, keju, butter, whey, pickled, bakso, sosis, kornet, dendeng, kerupuk kulit, kulit jadi, olahan tanduk/tulang/kuku/taring/wool, bristle, rambut hewan, dan bahan pakan hewan asal luar negeri kecuali telah menerapkan pengamanan biosecurity , desinfeksi dan dekontaminasi terhadap alat transportasi, barang dan petugas. Selain itu telah dilakukan evaluasi kelayakan kemasan saat di pintu masuk oleh petugas yang berwenang dan berasal dari hewan ternak yang sehat dengan bukti SKKH/SV.  (2) Dilarang masuk ke Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan kecuali terhadap olahan produk hewan rentan PMK berupa susu bubuk, es krim, susu fermentasi, keju, butter, whey, pickled_, bakso, sosis, kornet, dendeng, kerupuk kulit, kulit jadi, olahan tanduk/tulang/kuku/taring/wool, bristle, rambut hewan, dan bahan pakan hewan asal luar negeri kecuali telah menerapkan pengamanan biosecurity, desinfeksi dan dekontaminasi terhadap alat transportasi, barang dan petugas. Selain itu telah dilakukan evaluasi kelayakan kemasan saat di pintu masuk oleh petugas yang berwenang dan berasal dari hewan ternak yang sehat dengan bukti SKKH/SV.

Cegah Penyebaran PMK, Satgas Tambah Aturan Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/bnpb-lockdown-sapi.jpg" alt="CEGAH PMK: Petugas Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru menyuntikkan vaksin pada sapi di peternakan Rumbai Timur, Kamis (30/6). (RIAU POS)" width="100%">
<figcaption>CEGAH PMK: Petugas Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru menyuntikkan vaksin pada sapi di peternakan Rumbai Timur, Kamis (30/6). (RIAU POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Satgas Nasional Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengeluarkan serangkaian surat edaran (SE). Isinya tentang protokol kesehatan dan petunjuk teknis penanganan wabah PMK.  SE tersebut merupakan tindak lanjut penetapan status keadaan tertentu darurat PMK pada Jumat, 1 Juli 2022. Ada tiga SE yang dikeluarkan. Masing-masing SE Nomor 1, 2, dan 3 Tahun 2022.  SE Nomor 1 mengatur tentang pembentukan satgas penanganan PMK di daerah, mulai provinsi, kab/kota, kecamatan, desa/kelurahan, hingga tingkat RT dan RW. Kemudian, SE Nomor 2 mengatur protokol kesehatan pengendalian PMK.  Sedangkan SE terakhir memberikan petunjuk teknis soal pengaturan lalu lintas dan produk hewan rentan PMK berbasis kewilayahan.  ”Nanti juga dikeluarkan inmendagri (instruksi menteri dalam negeri, Red),” kata Jubir Satgas Wiku Adisasmito kepada Jawa Pos kemarin (3/7).  SE Nomor 1 akan memberikan panduan bagi pemda, terutama gubernur, bupati, dan wali kota, tentang struktur satgas PMK di wilayah masing-masing. Dalam SE tersebut ditetapkan bahwa ketua satgas daerah wajib membentuk struktur satgas hingga tingkat RT/RW dengan unsur lengkap pentahelix meliputi pemerintah, TNI-Polri, swasta, akademisi/pakar/asosiasi, kemudian unsur masyarakat dan media.  Tugas satgas PMK daerah itu mirip dengan satgas Covid-19. Yakni, mendata kondisi hewan ternak secara lengkap. Bukan hanya hewan ternak, melainkan juga hewan liar berkuku genap. Satgas diamanahi melakukan skrining, testing, dan tracing terhadap satwa-satwa tersebut. Juga, membatasi pergerakan hewan maupun manusia yang dicurigai telah memiliki kontak dengan hewan maupun benda yang rawan terjangkit virus PMK.  Sementara itu, protokol hewan meliputi pembatasan pergerakan ternak. Daerah yang ditetapkan merah atau kuning wajib melakukan karantina wilayah dengan durasi dan pengawasan yang ditetapkan petugas veteriner setempat. Sedangkan hewan rentan PMK yang ada di zona hijau bisa dikembalikan ke peternakan.  Proses skrining di wilayah kategori hijau itu menggunakan metode RT-PCR. Sedangkan di daerah kuning dan merah boleh menggunakan RT-PCR, rapid test antigen, serta ELISA NSP.  SE Nomor 2 juga mengatur secara detail spesifikasi teknis tempat karantina hewan bagi peternak yang memiliki hewan terjangkit PMK. Disebutkan pula bahwa hewan rentan PMK boleh dipotong dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dokter hewan setempat. Pada kondisi hewan yang tidak memungkinkan untuk dipotong, hewan tersebut wajib dimusnahkan setelah dilakukan dekontaminasi dan disinfeksi.  Dalam hal perpindahan hewan ternak, sebelum melakukan perjalanan antarpulau, wajib dikarantina di fasilitas karantina terpusat atau karantina milik peternak dengan pengawasan dokter veteriner setempat. Jika terbukti positif, hewan terjangkit PMK di daerah kuning dan merah wajib dipotong dengan syarat-syarat tertentu. Sementara itu, yang berasal dari zona hijau wajib dimusnahkan.  Ahli wirologi dari Universitas Udayana I Gusti Ngurah Kade Mahardika menyebutkan bahwa pembentukan satgas dan penetapan status darurat tersebut sudah sangat terlambat. Virus PMK sudah menyebar luas. Mahardika mengatakan bahwa PMK dilaporkan sejak medio April 2022. ”Sekarang sudah awal Juli, jadi sudah terlambat,” jelasnya.  Mahardika menambahkan, pemerintah tidak memenuhi prinsip utama pengendalian wabah, yakni 3E. Meliputi early detection atau deteksi dini, early response atau respons dini, serta early action atau aksi dini. Menurut Mahardika, andai pemerintah mendeklarasikan keadaan darurat sejak kasus dilaporkan otoritas veteriner, persebaran PMK tidak akan seluas sekarang.  Pada saat dilaporkan, seharusnya pada saat itu juga dikeluarkan perintah standstill alias mengunci hewan-hewan di kandang. Dengan begitu, tidak ada pergerakan hewan dari satu kandang ke kandang lainnya.  Dengan keterlambatan tersebut, Mahardika mengatakan, butuh waktu setidaknya dua tahun hingga persebaran kasus bisa dikendalikan. Bahkan butuh lima tahun sampai kondisi peternakan normal kembali seperti sebelum persebaran PMK. Dia menambahkan, satu-satunya harapan saat ini adalah proses vaksinasi.  Sementara itu, Kementerian Pertanian (Kementan) meluncurkan gerakan disinfeksi nasional untuk mencegah penularan PMK. Program tersebut hasil kolaborasi Kementan dengan BNPB dan Palang Merah Indonesia (PMI). Mentan Syahrul Yasin Limpo mengatakan, gerakan disinfeksi itu dilakukan di 19 provinsi yang terjangkit kasus PMK.  Dia mengingatkan, penularan PMK sangat cepat. Bisa melalui hewan yang terinfeksi PMK ke hewan sehat. Dapat juga melalui virus PMK yang menempel pada alat, barang, atau manusia. Bahkan juga bisa melalui udara. ”Sehingga lalu lintas dan pemeriksaan ternak harus dilakukan secara ketat,” tuturnya.  Pada bagian lain, Pemprov Bali memutuskan untuk menutup pintu pengiriman sapi sejak Sabtu (2/7). Kebijakan lockdown itu diambil setelah 63 sapi di Bali terjangkit PMK. Lockdown tersebut berlaku untuk pengiriman ke luar Bali maupun antardaerah di Bali. Tujuannya, ternak di wilayah yang terdampak PMK tidak menyebar ke kabupaten/kota lainnya.  Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali I Wayan Sunada menjelaskan, meski baru ditemukan 63 kasus PMK, harus menjadi perhatian serius. ”Pertama di Gianyar 38 kasus, Buleleng 21 kasus, dan Karangasem 4 kasus,” jelasnya saat dikonfirmasi Bali Express kemarin.  Sunada mengatakan, sapi yang terjangkit PMK di Gianyar sudah di-stamping out (dimusnahkan). Hal itu telah sesuai dengan SOP yang berlaku. Sunada menambahkan, sampai kemarin belum ada lagi hewan ternak bergejala PMK. Karena itu, kasus PMK diperkirakan sudah bersih di Gianyar, tepatnya di Desa Medahan. ”Tapi muncul lagi di Lokapaksa Buleleng. Itu ada 21 kasus dan sudah dimusnahkan sebanyak 17 ekor, tersisa 4 ekor. Untuk di Karangasem rencananya kita juga lakukan stamping out, mungkin besok kita turun,” terangnya kemarin.  Sunada menyampaikan, pemusnahan dilakukan untuk menghilangkan sumber-sumber PMK. ”Stamping out merupakan pemotongan paksa atau kita musnahkan. Ternak positif PMK tidak boleh ke mana-mana. Kita lakukan pemotongan secepat mungkin. Ini virus dan dibawa oleh angin juga. Paling tepat stamping out, walaupun ternak sembuh, ia bisa menjadi pembawa virus, jadi harus dimusnahkan,” tegas dia.

BNPB Bentuk Satgas PMK hingga RT-RW

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/SATGAS-PMK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Antisipasi merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak menjelang Hari Raya Idul Adha terus dilakukan. Para camat bersama tiga pilar kecamatan berbondong-bondong membentuk satuan tugas (satgas). Dokter hewan dari beberapa perguruan tinggi dilibatkan untuk melakukan pengecekan.  Kemarin (27/6) tim dokter hewan dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) menggelar rapat koordinasi dengan tiga pilar di Kecamatan Pakal. Salah satu yang dibahas adalah persiapan menjelang penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada 9 Juli mendatang.  Camat Pakal Tranggono Wahyu Wibowo menyatakan, para dokter bersama timnya perlu dilibatkan. Sebab, hewan ternak yang masuk ke wilayah Surabaya harus dicek terlebih dahulu. ’’Nanti ada SKKH (surat keterangan kesehatan hewan, Red) yang diberikan kepada penjual sapi atau kambing dan peternaknya,” katanya.  Karena itu, mulai hari ini (28/6), satgas yang baru dibentuk akan langsung turun ke tiap kelurahan. Warga yang memiliki ternak sapi atau kambing diimbau agar mengurus SKKH. Sebab, surat tersebut menjadi bukti bahwa hewan yang akan dikurbankan bebas dari PMK. ’’Nanti ada rekomendasi dari DKPP (dinas ketahanan pangan dan pertanian, Red),” terangnya.  Selain itu, pedagang yang akan membuka lapak dadakan untuk menjual sapi atau kambing harus mengantongi persetujuan dari lurah dan camat. Tujuannya, memudahkan pengawasan. Sebab, camat dan lurah berkewajiban memastikan seluruh hewan ternak yang dijual oleh pedagang bebas PMK.  Di Kecamatan Tandes, satgas PMK juga dibentuk. Pembentukan satgas tidak terpusat di kecamatan. Tiap kelurahan memiliki satgas untuk memudahkan pedagang, peternak, maupun warga yang akan mengurus rekomendasi atau persetujuan.  Camat Tandes Ahmad Yardo Wifaqo menyatakan, pendataan hewan ternak sudah mulai dilakukan. Satgas PMK yang ada di kelurahan sudah turun kepada para peternak. ”Untuk pedagang dadakan belum ada. Nanti mendekati hari H pasti bermunculan,” katanya.  Mantan lurah Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, itu menyatakan bahwa antisipasi PMK dilakukan jauh hari menjelang Hari Raya Idul Adha. Sebab, ada beberapa daerah yang masih berstatus zona merah untuk wabah PMK. ”Kami bersama tiga pilar melakukan antisipasi mulai sekarang. Jadi, sudah mulai dilakukan pendataan,” jelasnya.

Di Surabaya, Tiga Pilar Kecamatan Ramai-Ramai Bentuk Satgas PMK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/RPH-Surabaya-6.jpg" alt="Hewan ternak yang suspect PMK dirawat dokter hewan. Humas Pemkot Surabaya" width="100%">
<figcaption>Hewan ternak yang suspect PMK dirawat dokter hewan. Humas Pemkot Surabaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) mulai masuk ke Kota Surabaya. Rabu (18/5), hewan ternak di dua kecamatan tercatat menjadi suspect PMK.  Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya mulai melakukan lockdown hewan ternak di Kecamatan Lakarsantri dan Sambikerep. Langkah pencegahan itu dilakukan dengan menerjunkan Satgas PMK mengawasi hewan ternak.  Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya Antiek Sugiharti mengatakan, ketika sudah ada wilayah yang dinyatakan suspect (positif PMK), yang harus dilakukan adalah penguatan monitoring lalu lintas ternak sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 403/KPTS/PK.300/M/05/2022. Artinya, akan dilakukan lockdown lalu lintas hewan ternak di tingkat wilayah kelurahan dan kecamatan.  Untuk memasifkan upaya pencegahan tersebut, pihaknya akan menerjunkan Satgas PMK dan berkoordinasi dengan lurah dan camat serta perguruan tinggi di Surabaya.  ”Jadi bukan hanya DKPP yang bergerak. Kami perlu support camat dan lurah untuk mengawasi arus keluar masuk ternak di wilayahnya dan mengantisipasi menjelang Hari Raya Idul Adha. Kami juga berkoordinasi dengan perguruan tinggi yang memiliki bidang kedokteran hewan,” kata Antiek, Kamis (19/5).  Menurut dia, untuk mengantisipasi penularan virus PMK pada hewan ternak, bukan hanya melalui sosialisasi di tingkat kelurahan dan kecamatan. Tetapi juga melalui masjid, jagal, dan peternak hewan. Sosialisasi itu dilakukan setiap hari oleh DKPP Surabaya dengan menerjunkan delapan regu ke peternak.  ”Delapan regu itu nanti melakukan identifikasi, memberikan vitamin, untuk hewan ternak yang sehat dan memberikan obat ke hewan ternak yang sakit. Virus ini aman dan tidak menular ke manusia, akan tetapi harus tetap dijaga dan waspada, karena penularan bisa terjadi melalui manusia ke hewan ternak,” ujar Antiek.  Terkait dengan kedatangan hewan ternak dari luar kota Surabaya, Antiek menegaskan, setiap hewan ternak harus dilengkapi dengan surat resmi dari veteriner daerah asal. Hal itu berlaku juga bagi pedagang hewan kurban yang akan menjual hewan ternak di Kota Pahlawan saat menjelang Hari Raya Idul Adha.  ”Harus ada surat keterangan sehat dari daerah asal. Nanti ada tim kami yang memeriksa hewan ternak dan mengeluarkan surat keterangan sehat. Kami imbau masyarakat ketika membeli hewan ternak untuk kurban dan lain sebagainya, harus teliti dan meminta surat keterangan sehat yang dikeluarkan instansi berwenang menangani PMK,” tegas Antiek.  Antiek meminta masyarakat tidak terlalu khawatir, karena virus PMK tidak menular ke manusia. Daging dan produk turunannya aman dikonsumsi manusia, asalkan diolah dengan cara yang benar. Dicuci dan direbus hingga matang.  ”Virus PMK ini bukan zoonosis. Artinya tidak menular atau menginfeksi manusia. Jadi, sebelum mengonsumsi daging dan susu hewan ternak sebaiknya diolah melalui proses memasak, agar aman dan sehat. Kami menyarankan, agar membeli daging di pasar yang mengambil dari rumah potong hewan (RPH) karena kami telah melakukan pengawasan secara ketat, supaya aman ketika dikonsumsi masyarakat,” tutur Antiek.

PMK Mulai Masuk Surabaya, Pemkot Lockdown Hewan Ternak Dua Kecamatan

Satgas PMK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Satgas PMK

Berita Terkini