<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Cacar-Monyet-Tes-iStock.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menanggapi status darurat cacar monyet yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Ikatan Dokter Indonesia (IDI) membentuk satgas khusus monkeypox atau cacar monyet di Indonesia. Satgas tersebut terdiri dari ahli profesi spesialis.  Ketua Satgas Monkeypox Hanny Nilasari mengatakan, Satgas Monkeypox melibatkan 5 organisasi profesi kedokteran, yang terdiri dari Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam (Papdi), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit Indonesia (Perdoski), Perhimpunan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik Indonesia (Pamki), serta Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinis dan Kedokteran Laboratorium Indonesia (PDS Patklin). Semua ditugaskan untuk mendeteksi pasien dengajln gejala cacar monyet.  "Kami memberikan rekomendasi yang telah disusun Satgas Monkeypox dan juga PB IDI bagi pemerintah Indonesia serta tenaga kesehatan," katanya dalam konferensi pers, Selasa (2/8).  Rekomendasi Bagi Pemerintah  IDI meminta pemerintah memperluas dan memperketat skrining pada pintu masuk pelabuhan, bandara, dan pos lintas batas darat negara (PLBDN) dengan melakukan pengawasan terhadap pelaku perjalanan melalui pengamatan suhu, pengamatan tanda dan gejala. Pada pelaku pejalanan dengan kondisi demam, sebaiknya dilakukan pemeriksaan langsung oleh dokter yang bertugas pada pelabuhan, bandara, ataupun PLBDN tersebut.  Pemerintah diminta meningkatkan kemampuan laboratorium jejaring dalam diagnostik molekular spesimen pasien yang dicurigai menderita Monkeypox sesuai rekomendasi WHO. Kemudian pemerintah juga diminta meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait epidemi, gejala, cara penularan, dan langkah pencegahan pribadi dan masyarakat.  Pemerintah didorong meningkatkan kemampuan dalam identifikasi kontak erat pada pasien suspek dan probable monkeypox. Dan juga agar memberi informasi terkini kepada masyarakat mengenai situasi Monkeypox secara berkala dan transparan untuk mencegah terjadinya kepanikan akibat kesimpangsiuran berita.  Rekomendasi Bagi Nakes  Nakes diminta segera melaporkan ke dinas kesehatan setempat apabila terdapat kasus sesuai dengan kriteria suspek atau probable monkeypox. Nakes juga diminta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan klinis dalam pendekatan diagnosis serta tatalaksana monkeypox untuk meningkatkan kewaspadaan pada pasien dengan gejala klinis sesuai dengan monkeypox dan mencegah komplikasi.  Nakes harus melakukan edukasi terhadap masyarakat mengenai tanda gejala, penularan, dan pencegahan infeksi Monkeypox. Nakes harus mendukung dilakukannya contact tracing apabila ada kasus dengan konfirmasi monkeypox untuk menurunkan risiko penyebaran infeksi monkeypox.  Nakes diminta menggunakan alat pelindung diri (APD) lengkap ketika menangani pasien dengan kecurigaan Monkeypox, seperti mengenakan masker, serta membersihkan benda dan permukaan yang telah disentuh pasien.

Darurat Cacar Monyet, IDI Bentuk Satgas Khusus, Berisi 5 Spesialis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/pemerintah_belum-butuh-satgas.jpg" alt="STERILISASI: Seorang petugas menyemprotkan disinfektan di ruang kelas SDN Gondangdia 01 Jakarta kemarin (9/5). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>STERILISASI: Seorang petugas menyemprotkan disinfektan di ruang kelas SDN Gondangdia 01 Jakarta kemarin (9/5). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>Untuk Pencegahan, Anak Harus Dibiasakan Rajin Mencuci Tangan  JawaPos.com – Kasus hepatitis akut misterius menjadi momok saat anak mulai masuk sekolah. Sebab, penyakit yang belum diketahui penyebabnya tersebut banyak diderita oleh anak. Kewaspadaan untuk menghadapi serangan penyakit itu pun terus digaungkan.  Kendati demikian, risiko untuk menjadi wabah besar dinilai masih jauh.  Menurut Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Masdalina Pane, risiko meluasnya penyakit yang belum diketahui etiologinya tersebut masih tak terlihat. Selain itu, persebarannya masih sporadis, kecuali di Inggris. Di sebelas negara Eropa lainnya, meski ada letupan-letupan (outbreak) kecil, tidak menyebar dengan cepat. ”Seperti biasa, waspada boleh, tapi jangan panik,” tuturnya.  Karena itu, Masdalina menilai belum dibutuhkan satuan tugas (satgas) khusus untuk menghadapi ancaman penyakit ini. Disinggung soal upaya prevensi, Masdalina belum memberikan imbauan-imbauan khusus. Pasalnya, hingga kini belum diketahui penyebab pasti dari hepatitis akut misterius ini. Sehingga prevensinya pun dinilai belum bisa akurat. ”Kita tunggu hasil PE (penyelidikan epidemiologi, Red) dulu saja ya. Kalau sudah didapatkan hasilnya, baru akan keluar kebijakan kesehatan masyarakat yang harus dilakukan,” paparnya.  Namun, orang tua bisa mengantisipasi dengan memperhatikan kondisi anak saat sakit. Terutama anak berusia di bawah 16 tahun. Bila anak menderita diare, mual, muntah, dan lemas, segera bawa ke rumah sakit. ”Jangan nunggu kuning yang menandakan infeksi di hati cukup besar,” tegasnya.  Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kemarin melaporkan sejumlah perkembangan di bidang kesehatan kepada Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna. Salah satunya terkait dengan hepatitis akut misterius. Budi menjelaskan bahwa jajarannya telah melakukan penelitian serta berkoordinasi dengan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat (AS) dan Inggris.  Dalam diskusi tersebut disimpulkan, penyebab penyakit hepatitis akut belum dapat dipastikan. ”Kemungkinan besar adalah adenovirus 41, tapi ada juga banyak kasus yang tidak ada adenovirus 41 ini,” katanya.  Budi menegaskan, saat ini Indonesia tengah melakukan penelitian bersama Inggris dan AS. Untuk mencegah bertambahnya kasus hepatitis akut, dia mendorong masyarakat rajin mencuci tangan. Sebab, penularan virus tersebut berasal dari asupan makanan lewat mulut. Selain itu, apabila muncul gejala lain seperti demam, Budi menganjurkan untuk segera dilakukan pemeriksaan serum glutamic pyruvic transaminase (SGPT) dan serum glutamic oxaloacetic transaminase (SGOT) di rumah sakit. ”Kalau sudah naik agak tinggi, sebaiknya di-refer ke fasilitas kesehatan terdekat,” imbuhnya.  Pada kesempatan lain, Juru Bicara Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyatakan, pemerintah belum membentuk satgas khusus untuk mengatasi hepatitis akut ini. ”Dengan jumlah perkembangan kasus sekarang, belum diperlukan kebijakan khusus terkait PTM (pembelajaran tatap muka, Red),” ujarnya.  Menurut Nadia, sejauh ini dinas kesehatan akan melakukan verifikasi secara berjenjang. Rumah Sakit Sulianti Saroso Jakarta ditunjuk untuk meneliti sampel yang diambil dari pasien. ”Menjaga kehigienisan dan sanitasi personal itu penting,” ingat Nadia.  Itu dilakukan juga ketika anak mulai masuk sekolah. Antisipasi tak hanya datang dari pemerintah. Nadia berharap masyarakat juga sadar untuk melakukan pencegahan. ”Hepatitis ini sebenarnya penyakit lama yang menular juga lewat makanan,” ungkapnya.  Unit Kerja Koordinasi Infeksi Tropik Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dr Nina Dwi Putri SpA(K) memberikan saran bagi orang tua untuk menghindari penyakit infeksi pada anak. Yang harus dilakukan pertama ialah pastikan status vaksinasinya. Pada anak, terdapat vaksinasi rutin yang harus diberikan. ”Vaksinasi merupakan cara paling aman untuk melindungi anak dari penyakit infeksi,” tuturnya.  Nina juga menyarankan agar anak berada di rumah saat sakit. Itu bertujuan untuk menghindari persebaran penyakit. Selain itu, pemulihan pada si sakit diharapkan akan lebih cepat dengan beristirahat di rumah. Nina juga tidak menganjurkan membawa anak ke tempat yang terlalu ramai.  ”Salah satu cara sederhana namun penting untuk mencegah persebaran infeksi adalah mencuci tangan,” katanya. Karena itu, orang tua bisa mengajarkan cuci tangan yang benar kepada anak. Selain itu, kebersihan lingkungan perlu digiatkan. ”Jangan panik. Apa pun infeksinya, yang penting selalu melakukan pencegahan,” imbuhnya.  Jatim-Jateng Nol Kasus  Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim memastikan, hingga kemarin belum ada kejadian hepatitis akut. Berdasar hasil pemeriksaan terakhir, seluruh kasus berkategori syndrome jaundice atau penyakit kuning. Penentuan kasus hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya kini dilakukan terpusat oleh Kemenkes. Itu sesuai surat yang dikeluarkan Dirjen P2P Kemenkes Nomor PM.03.02/C/2537/2022 pada 7 Mei 2022.  Surat berisi satu paragraf itu mengimbau agar kasus hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya tersebut diumumkan satu pintu oleh Kementerian Kesehatan. ”Upaya ini bertujuan agar tak terjadi kepanikan di masyarakat,’’ ucap Kepala Dinkes Jatim Erwin Astha Triyono kemarin. Sebab, untuk menentukan kepastian hepatitis akut dibutuhkan uji dan verifikasi lebih lanjut. Termasuk kasus bocah meninggal di Tulungagung pekan lalu yang kini sedang diteliti oleh pemerintah pusat.  Sejak Januari hingga kemarin, Jatim mencatat ada 115 kejadian penyakit kuning. Dari data itu, 114 sudah diklarifikasi oleh tim sistem kewaspadaan dini dan respons (SKDR). Satu kasus lagi, yakni di wilayah Tulungagung, saat ini masih menunggu penelusuran lebih lanjut.  Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Jatim Hendro Soelistijono mengatakan, rumah sakit di Jatim akan memperketat proses skrining. Utamanya terkait kasus temuan syndrome jaundice. ”Proses pemeriksaan laboratorium akan diperketat,’’ katanya. Jika temuannya mengarah pada hepatitis umum, akan langsung diberikan penanganan dan obat. Jika gejalanya memiliki kesamaan namun hasil laboratorium belum diketahui, akan dilaporkan ke dinkes daerah dan Jatim.  Sementara itu, Jawa Tengah juga nol kasus hepatitis akut misterius. ”Semoga jangan sampai ada di Jateng ya,” ujar Kepala Dinkes Jateng Yunita Dyah Suminar kepada Jawa Pos Radar Semarang. Pihaknya telah memberikan peringatan waspada dan mengedukasi masyarakat. Termasuk melakukan sosialisasi ke seluruh fasilitas kesehatan. Khususnya bagi pasien anak agar segera dikenali gejala dan tanda-tandanya sebagai bentuk kewaspadaan.  Edukasi dan sosialisasi juga dilakukan baik kepada masyarakat maupun institusi pemerintah. Melalui surat edaran kepada seluruh pemerintah kabupaten atau kota. Juga memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pencegahan. ”Pokoknya harus segera melapor bila menemukan kasus yang diduga atau suspect hepatitis akut ini,” imbuh Yunita.

Tangani Hepatitis Akut Misterius, Pemerintah Belum Butuh Satgas Khusus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Screenshot_2022-03-21-11-34-12-55_c1ebbaff44ba152fb7f7c2e1f7129fd1.jpg" alt="Anggota satgasus Harun Al-Rasyid (kanan) bersama Ketua Satgas Hotman Tumbuan. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Anggota satgasus Harun Al-Rasyid (kanan) bersama Ketua Satgas Hotman Tumbuan. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kelangkaan <a href="https://www.jawapos.com/tag/minyak-goreng/">minyak goreng</a> dan beberapa bahan pokok mendapat perhatian khusus dari <a href="https://www.jawapos.com/tag/satgas-khusus/">Satgas Khusus</a> Pencegahan Korupsi Mabes Polri. Senin (21/3), tim satgas mendatangi Polda Jatim untuk melakukan koordinasi dan pencegahan dugaan korupsi.  Ketua Tim Satgasus Pencegahan Korupsi Mabes Polri Hotman Tambunan mengatakan, sedang mencari penyebab kelangkaan dan tingginya harga bahan pokok. Kondisi itu terjadi menjelang Ramadan yang diperkirakan tiba minggu depan.  ”Kami nggak ingin kelangkaan dan kemahalan ini karena korupsi. Korupsi menambah biaya, cost, suap, misal distribusi nggak lancar karena ada faktor suap,” kata Hotman usai bertemu Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Alfinta di Mapolda Jatim.  Untuk itu, pihaknya berkoordinasi dan bersinergi dengan Tim Satgas Pangan Jawa Timur yang dikomandoi <a href="https://www.jawapos.com/tag/polda-jatim/">Polda Jatim</a>. Pihaknya akan menguatkan upaya pencegahan kelangkaan dan kenaikan harga dari segi antikorupsi.  ”Sudah ada satgas pangan kami kuatkan dari segi antikorupsi. Jadi, nanti kita lihat dari aspek pangan dan antikorupsinya. Nanti solusi yang diberikan ke Pak Kapolri itu jadi komprehensif, baik dari dinas perdagangannya dan juga dari aspek antikorupsinya,” papar Hotman.  Ditanya apakah ada kemungkinan tindak pidana korupsi dari kelangkaan minyak goreng, Hotman mengaku akan berkoordinasi dengan banyak pihak untuk melihat kemungkinan itu. ”Kita lihat lagi. Saat ini belum ada indikasi tapi kemungkinan itu bisa saja,” papar Hotman.  Sementara itu, Harun Al-Rasyid, anggota Satgasus menyebut, diminta turun langsung ke berbagai provinsi di Indonesia untuk melihat kondisi bahan pokok. Dengan demikian, kelangkaan dan juga tingginya harga bahan pokok diupayakan tidak terjadi.  Mereka juga diminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Purnomo untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di pasaran. ”Kami hari ini (21/3), datang untuk amanat atau perintah dari kapolri dalam upaya membantu mengamankan kebutuhan sembako ditambah pupuk,” kata Harun yang dikenal sebagai mantan Raja OTT dan penyelidik <a href="https://www.jawapos.com/tag/kpk/">KPK</a>.  Satgas juga diminta untuk melakukan analisis mengapa terjadi kelangkaan minyak goreng dan bahan pokok lain di pasaran. Hasil analisis itu akan menjadi bahan pemerintah untuk melakukan evaluasi.  ”Kami coba analisis terkait persoalan kelangkaan ini untuk kemudian nanti bersama-sama tim dari pusat, satgas pangan di kepolisian mencari jalan keluar. Setidakya, kita identifikasi dulu masalah yang terjadi nanti kemudian kita telaah analisis mulai dari hulu hingga hilir,” ucap Harun.

Minyak Goreng Langka, Satgas Khusus Mabes Polri Datangi Polda Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/pinjaman-online.jpg" alt="JANGAN LANGSUNG TERIMA: Seorang warga mengakses aplikasi perusahaan pinjaman online. Sebelum menjadi nasabah, warga harus mengecek perusahaan itu terdaftar atau tidak di OJK. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>JANGAN LANGSUNG TERIMA: Seorang warga mengakses aplikasi perusahaan pinjaman online. Sebelum menjadi nasabah, warga harus mengecek perusahaan itu terdaftar atau tidak di OJK. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meminta kepada jajarannya untuk menindak tegas penyelenggara financial technology peer to peer lending (fintech P2P lending) atau yang biasa dikenal pinjaman online (pinjol) ilegal. Pasalnya, modus kejahatan tersebut dianggap merugikan warga.  ”Kejahatan pinjol ilegal sangat merugikan masyarakat sehingga diperlukan langkah penanganan khusus,” kata Sigit dalam keterangan tertulis, Rabu (13/10).  Instruksi itu merupakan tindak lanjut dari perintah langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Apabila tidak ditangani secara tegas, dikhawatirkan banyak warga menjadi korban.  ”Lakukan upaya pemberantasan dengan strategi pre-emtif, preventif, maupun represif,” jelas Sigit.  Tindakan represif disebut Kapolri dengan cara membuat satgas khusus untuk menangani kasus itu. Instruksi tersebut juga berlaku untuk jajaranya di seluruh Indonesia.  ”Represif, lakukan penegakan hukum dengan membentuk satgas penanganan pinjol ilegal dengan berkoordinasi dengan stakeholder terkait,” imbuh Sigit.  Lebih jauh Sigit juga meminta jajaranya untuk membuat posko pengaduan terkait hal itu. Dia juga meminta jajaranya untuk aktif melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini.  ”Buat posko penerimaan laporan dan pengaduan dan lakukan koordinasi serta asistensi dalam setiap penanganan perkara,” tutur Sigit.

Kapolri Sebut Pinjol Sangat Merugikan Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/com1.jpg" alt="Suasana kendaraan di tol saat arus balik pada H+4 Lebaran 2019 ruas tol. PT Jasa Marga (Persero) Tbk mempercepat pemberlakukan sistem satu arah (One Way) menuju Jakarta. RAKA DENNY/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Suasana kendaraan di tol saat arus balik pada H+4 Lebaran 2019 ruas tol. PT Jasa Marga (Persero) Tbk mempercepat pemberlakukan sistem satu arah (One Way) menuju Jakarta. RAKA DENNY/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi arus balik libur Lebaran yang diprediksi terjadi pada H+3 dan H+7 Lebaran atau sekitar tanggal 16 dan 20 Mei 2021. Langkah yang disiapkan seperti meningkatkan random testing kepada pengguna angkutan jalan kendaraan pribadi dan kendaraan umum baik di jalan tol, jalan arteri, hingga ke jalan-jalan terkecil di pemukiman penduduk. Serta membentuk Satgas Khusus di provinsi Lampung.  Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menekankan antisipasi ini dilakukan karena adanya peningkatan eskalasi kasus positif di hampir seluruh provinsi di Pulau Sumatera. Kondisinya saat ini pada Mei 2021, kontribusi kasus nasional dari Pulau Jawa turun 11,06 persen. Sebaliknya, di Pulau Sumatera kenaikan 27,22 persen. Pada angka kematian, Pulau Jawa menurun 16,07 persen dan sebaliknya Pulau Sumatera naik menjadi 17,18 persen.  Sebagai tindak lanjut, Ketuas Satgas Penanganan COVID-19 telah mengeluarkan surat No. 46/05 Tahun 2021 tentang Antisipasi Perjalanan Masyarakat Pada Arus Balik Idul Fitri 2021.  "Di dalam surat ini pemerintah daerah khususnya provinsi di Pulau Sumatera wajib teliti dan cermat memeriksa dokumen pelaku perjalanan dalam masa arus balik," ujar Wiku dalam keterangannya, Jumat (14/5).  Sesuai surat edaran No. 13 Tahun 2021, surat bebas COVID-19 dokumen tersebut meliputi hasil tes PCR, swab antigen atau GeNose. Dengan masa berlaku selama 3 x 24 jam dalam masa peniadaan mudik 6 - 17 Mei 2021.  Sedangkan dalam masa pengetatan pasca Lebaran yakni pada 18-24 Mei 2021, surat bebas Covid-19 berlaku 1 x 24 jam untuk seluruh metode testing. Serta pelaku perjalanan diwajibkan membawa surat ijin perjalanan sesuai yang disyaratkan.  "Maka, siapapun pelaku perjalanan yang tidak sehat dan tidak mampu menunjukkan dokumen perjalanan dan surat ijin perjalanan, siapapun itu wajib tanpa terkecuali harus putar balik dan tidak boleh melanjutkan perjalanan," lanjutnya.  Untuk memastikan skrining yang maksimal, maka diterapkan random testing test antigen di titik-titik yang ditentukan. Dan satgas daerah Provinsi Lampung ditunjuk membentuk satgas khusus yang diketuai Kapolda dan Danrem setempat. Satgas khusus ini akan memeriksa seluruh dokumen dan berhak melarang pelaku perjalanan untuk menyeberang ke Pulau Jawa apabila tidak memenuhi syarat.  "Ingat, kebijakan tambahan ini bentuk pencegahan. Pemerintah daerah memiliki andil besar menyaring pelaku perjalanan agar proses skriningnya efektif. Dan juga memastikan setiap pelaku perjalanan dalam keadaan sehat," ungkapnya.  Di tempat yang sama, Dirjen Perhubungan Darat (Kementerian Perhubungan) Budi Setiadi menambahkan upaya antisipasi arus balik, akan dilakukan testing kendaraan pribadi yang masuk ke Jakarta dari arah Lampung. Pemeriksaan dilakukan di Pelabuhan Bakauheni dan diusulkan pada beberapa rest area sebelum masuk Pelabuhan Bakauheni.  "Ini sejalan dengan Surat Edaran Satgas Covid-19 dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 13, semua masyarakat yang akan kembali ke Jakarta akan dilakukan pengetesan menggunakan rapid test antigen. Kalau selama ini, menggunakan GeNose dan rapid test berbayar," lanjutnya.  Lalu, untuk arus balik yang datang dari arah Jawa Tengah dan Jawa Barat akan masuk ke Jakarta, terdapat beberapa titik testing. Yakni di sekitar Karawang tepatnya di Jembatan Timbang Balonggandu, Pos Tegal Bubuk Susulan dari arah Palimanan ke Jatibarang serta yang datang dari Indramayu ke arah Jatibarang.  "Dengan demikian, nanti pengguna sepeda motor yang masuk Jabodetabek dengan menggunakan jalan nasional, akan kena pada 3 titik yang saya sampaikan tadi," sebut Wiku..  Sedangkan untuk kendaraan pribadi di jalan tol juga dilakukan testing pada 21 titik yang terbagi di 13 rest area dan 5 di gerbang utama pintu tol mulai dari pintu tol Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Termasuk juga yang datang dari arah Merak pada 2 titik yakni di rest area.

Langkah Cegah Covid-19 saat Arus Balik, Satgas Khusus di Lampung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/LILI-SIREGAR-KPK-Ali.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tetap melakukan upaya maksimal dalam pencarian para tersangka yang hingga kini berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO), dengan membentuk tim satuan tugas (satgas) khusus. Terdapat tujuh tersangka korupsi yang masuk daftar buronan KPK, termasuk mantan Caleg PDI Perjuangan Harun Masiku.  "Kita di pimpinan juga telah menginisiasi dan meminta kepada Pak Deputi (Deputi Penindakan KPK Karyoto) mencoba untuk membuat sebuah satu satgas yang memang fokus melakukan pencarian kepada orang-orang DPO," kata Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (20/1).  Lili menyampaikan, satgas tersebut dibentuk khusus untuk fokus mencari buronan, tanpa disibukkan dengan kegiatan penyidikan maupun penyelidikan sehari-hari.  "Agar cepat efektif dengan membentuk sebuah tim satgas sendiri yang khusus mencari orang-orang yang memang masuk DPO," tegas Lili.  Sementara itu, Deputi Penindakan KPK Karyoto mengungkapkan, selama ini satgas yang bertugas mencari para buronan adalah satgas yang menangani kasus terkait buronan tersebut. Menurutnya, dengan dibentuk satgas khusus dilakukan untuk memaksimalkan upaya pencarian.  "Ini untuk efektivitas waktu dan pencarian, KPK akan membentuk satgas khusus," ucap Karyoto.  Polisi jenderal bintang dua ini menyatakan, susunan dan anggota satgas saat ini masih dalam pembahasan. Dia membeberkan, anggota satgas akan melibatkan tim monitoring, IT dan surveillance.  "Tidak bisa hanya penyidiknya sendiri atau penyelidiknya sendiri, tentu harus terintegrasi antara tim supporting, pencari dan pengolah data," pungkas Karyoto.  Adapun tujuh tersangka yang hingga saat ini masih diburu KPK antara lain:  1. Harun Masuku, tersangka kasus dugaan suap pengurusan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR periode 2019-2024.  2. Kirana Kotama, tersangka kasus dugaan suap terkait Penunjukan Ashanti Sales Inc sebagai agen eksklusif PT PAL Indonesia (Persero) dalam pengadaan kapal SSV untuk Pemerintah Filipina Tahun 2014 sampai 2017.  3. Sjamsul Nursalim, tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap oblibor Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).  4. Itjih Nursalim, tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap oblibor Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).  5. Izil Azhar, tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait pembangunan proyek Dermaga Sabang tahun 2006-2011.  6. Surya Darmadi, tersangka kasus dugaan suap terkait pengajuan revisi alib fungsi hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan tahun 2014.  7. Samin Tan, tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/F9rC1xwVao8

Buru Harun Masiku, KPK Bentuk Satgas Khusus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/satgas-TMMD-1.jpg" alt="Prajurit TNI bersiap mengangkut logistik menuju lokasi TMMD di Kampung Epem, Kabupaten Mappi, Papua. Pendam Cenderawasih/Antara" width="100%">
<figcaption>Prajurit TNI bersiap mengangkut logistik menuju lokasi TMMD di Kampung Epem, Kabupaten Mappi, Papua. Pendam Cenderawasih/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak 30 prajurit TNI anggota satuan tugas (satgas) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-107 Kodim 1707/Merauke, diberangkatkan menuju Kampung Epem, Distrik Citak Mitak, Kabupaten Mappi, Papua. Mereka mendistribusikan kebutuhan bahan bangunan untuk pembangunan 20 unit rumah dari Pelabuhan Senggo.  Dandim 1707/Merauke Letkol Inf Eka Ganta Chandra mengatakan, sudah ada 21 orang anggota Satgas TMMD ke-107 yang berada di lokasi sasaran pembangunan. Sebanyak 30 orang anggota Satgas TMMD Ke-107 yang diberangkatkan tersebut dipimpin Komandan SSK Satgas TMMD ke-107 Kodim 1707/Merauke Lettu Inf Antonius Kalambia.  ”Untuk pemberangkatan bahan bangunan menggunakan Kapal KM Haris Jaya Setia sedangkan pemberangkatan anggota menggunakan tiga buah perahu belang menuju Kampung Epem,” ungkap Ganta sepeti dilansir dari Antara pada Rabu (11/3).  Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Cpl Eko Daryanto mengharapkan, pelaksanaan TMMD di Kampung Epem, Distrik Citak Mitak, Kabupaten Mappi, dapat berjalan lancar hingga selesai sesuai dengan jadwal. Program TMMD yang digelar TNI Angkatan Darat itu untuk mensejahterakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan keseharian.  Program TMMD ke-107 Kodim 17-7/Merauke dipusatkan di Kabupaten Mappi akan melaksanakan kegiatan fisik membangun 20 unit rumah layak sehat untuk warga kampung Epem. ”Selain itu, para parajurit ini akan melaksanakan kegiatan non fisik berupa penyuluhan kesehatan, bakti sosial, olahraga, dan komunikasi sosial,” terang Eko.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=KsBxapOUw4o  https://www.youtube.com/watch?v=nWpbGaLBEbk  https://www.youtube.com/watch?v=QBjnUBbcM3I

Puluhan Prajurit Satgas TMMD Diberangkatkan ke Kampung Epem

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemprov-sumsel-bentuk-satgas-khusus-untuk-tanggulangi-kemiskinan_m_.jpg" alt="Gubernur Sumsel Herman Deru (kemeja abu-abu)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumsel Herman Deru (kemeja abu-abu).</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kemiskinan di Sumsel masih cukup memprihatinkan. Terbukti, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel, angka kemiskinan mencapai 12 persen atau sekitar satu juta jiwa penduduk. Oleh sebab itu, Gubernur Sumsel, Herman Deru membentuk satgas khusus untuk menanggulangi kemiskinan. "Satgas ini untuk percepatan dalam menanggulangi kemiskinan di Sumsel," jelas Herman, Minggu (20/1). Dia menambahkan, satgas itu akan mencari tahu apa saja yang menjadi kesalahan dan kekurangan, sehingga dana yang dikucurkan pun tepat sasaran. Selain itu, dengan mengetahui kesalahan dan kekurangan, maka dapat diperbaiki dengan baik. "Kami targetkan setiap tahunnya itu kemiskinan berkurang satu persen," ujarnya Dana yang akan dikucurkan dalam mengentaskan kemiskinan di Sumsel mencapai Rp 779 miliar. Dana itu diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu program untuk mengentaskan kemiskinan yaitu perbaikan infrastruktur. Selain itu, program lainnya adalah membuka kesempatan bagi daerah untuk mengelola potensi yang ada seperti pertanian dan pariwisata. "Kami harap dengan upaya ini mampu menurunkan angka kemiskinan bahkan lebih kecil dibandingkan angka nasional," tutupnya. Seperti diketahui, berdasarkan data BPS, tiga daerah yang masuk kategori merah atau kantong kemiskinan paling tinggi di Sumsel yaitu, Ogan Komering Ilir (OKI), Lahat, dan Musi Banyuasin (Muba). Sedangkan, yang sudah berada dalam kondisi biru atau baik, yaitu OKU, OKU Selatan, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Prabumulih dan Pagaralam.

Pemprov Sumsel Bentuk Satgas Khusus untuk Tanggulangi Kemiskinan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kawal-surat-suara-nh-aziz-terjunkan-85-ribu-satgassus_m_222687.jpeg" alt="Nurdin Halid saat memberikan keterangan terkait Satgassus yang dikerahkan, di Makassar, Senin (25/6)." width="100%">
<figcaption>Nurdin Halid saat memberikan keterangan terkait Satgassus yang dikerahkan, di Makassar, Senin (25/6).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon gubernur dan calon wakil gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) nomor urut 1, Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-Aziz) mengerahkan Satuan Petugas Khusus (Satgassus) untuk mengawal jalannya pemungutan suara pada 27 Juni mendatang. Tak tanggung-tanggung, tim ini beranggotakan 85 ribu orang di 24 kabupaten/kota. Nurdin Halid mengungkapkan, tim Satgassus bekerja sejak H-3 hingga H+2 pemungutan suara. Tim ini fokus untuk menelusuri dan mencari tahu peluang kecurangan terkait Pilkada di tengah masyarakat. "Satgassus hadir untuk membantu rakyat menyalurkan hak pilihnya sesuai nurani. Mereka mengantisipasi politik uang, kampanye hitam, intimidasi, dan kecurangan lain terkait pemungutan suara," kata NH di kediamanannya Jalan Mapala, Makassar, Senin (25/6). NH mengatakan, Satgassus dikerahkan sesuai kebutuhan di setiap daerah. Untuk di kota Makassar, jumlahnya berkisar 6 ribu orang. Begitu juga di Gowa dan Takalar. Jumlah ini belum termasuk saksi di dalam dan luar TPS. "Satgas untuk setiap TPS bervariasi. Ada yang sepuluh orang, enam, lima, atau empat. Sesuai tingkat kerawanan di daerah masing-masing," ujar NH. Tim NH-Aziz mewaspadai segala bentuk kecurangan. Upaya kecurangan tersebut diduga dilakukan sekelompok orang yang ingin menghalalkan segala cara untuk menang. Nurdin mengungkapkan, praktek kotor antara lain berupa politik uang, kampanye negatif, upaya kekerasan, dan intimidasi. Bagi NH-Aziz, yang patut jadi perhatian khusus adalah politik uang dengan berbagai motifnya. "Tim NH-Aziz memberlakukan pengawasan TPS 24 jam. Akan kami tangkap tangan jika ada upaya politik uang di masyarakat," kata dia. NH berharap masyarakat Sulsel berpikir cerdas dan bertindak arif dalam menuju hari akhir ke pemungutan suara. Berpikir cerdas, yakni program dan figur pasangan calon yang utama untuk menegaskan pilihan di TPS. "Bertindak arif, agar pemilih tidak menjadi pengemis sesaat atau menganjurkan sahabat, kerabat, dan keluarga menjual suaranya untuk kepentingan sehari. Dan mengorbankan kepentingan jangka panjang untuk Sulsel baru," pungkasnya.

Kawal Surat Suara, NH-Aziz Terjunkan 85 Ribu Satgassus

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#satgas khusus

Berita Terkini