<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/PTM-SURABAYAA.jpg" alt="EVALUASI PTM: Siswa dan siswi SDN Kaliasin 1, Surabaya, mengikuti mata pelajaran yang disampaikan guru pada sesi kedua pembelajaran tatap muka 100 persen, Kamis (13/1). (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>EVALUASI PTM: Siswa dan siswi SDN Kaliasin 1, Surabaya, mengikuti mata pelajaran yang disampaikan guru pada sesi kedua pembelajaran tatap muka 100 persen, Kamis (13/1). (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaksanaan PTM 100 persen sudah berlangsung lima hari. Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya terus melakukan evaluasi. Khususnya terkait dengan protokol kesehatan (prokes) demi mencegah timbulnya klaster Covid-19 di sekolah.  Wakil Sekretaris Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya Ridwan Mubarun menyampaikan, pihaknya mencatat temuan soal prokes. Salah satunya, saat kepulangan sesi pertama dan jam masuk sesi kedua. Menurut dia, durasinya terlalu mepet. Akibatnya, kerumunan di halaman sekolah sangat mungkin terjadi.  ”Di momen inilah terjadi crowded. Siswa numpuk di situ,” kata Ridwan Kamis (13/1).  Rekomendasinya, jelas dia, adalah memberikan masa transisi selama sejam. Artinya, durasi siswa pulang sesi pertama dengan kedatangan siswa yang masuk sif kedua harus berjarak satu jam. Jadi, ada kelonggaran. ”Saat ini kan durasinya terlalu deket 30 menit,” ujarnya.  Waktu jeda selama sejam itu sudah disampaikan Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya. Rekomendasi tersebut disampaikan langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) Kota Surabaya Yusuf Masruh. ”Kami sudah ngomong ke Kadispendik supaya transisi satu jam,” kata sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Surabaya tersebut.  Selebihnya, sambung dia, prokes sudah dipatuhi dengan baik. Siswa belajar di ruang kelas dengan jarak aman 1 meter. Selain itu, guru dan siswa selalu memakai masker selama kegiatan belajar-mengajar. ”Cakupan vaksinasi juga sudah baik,” ungkapnya.  Pemkot Surabaya berupaya keras agar PTM kuota penuh berjalan aman dan lancar. Selain mematuhi prokes, dinas kesehatan (dinkes) aktif mencegah dan mencari kemungkinan timbulnya kasus baru di sekolah. Salah satunya, rutin menyelenggarakan swab test bagi pelajar untuk mencegah persebaran Covid-19.  Swab test rutin dilakukan selama dua pekan sekali. Uji usap itu diadakan secara acak oleh puskesmas di daerah setempat. Sebab, tidak dapat dimungkiri bahwa masih ada ketakutan dari masyarakat terhadap virus varian baru jenis B.1.1.529 atau Omicron di tengah pelaksanaan PTM 100 persen.

Cegah Kerumunan, Perpanjang Jeda Jam Pulang dan Masuk Siswa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/image-1.png" alt="ilustrasi penganiayaan anak. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>ilustrasi penganiayaan anak. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–PA, 27, sosok pria dalam video viral yang menertawakan pengunjung bermasker di Pakuwon Mall, diangkat menjadi duta protokol kesehatan. PA ditahbiskan oleh Satgas Penanganan Covid-19 Surabaya.  Kepala Satpol PP Kota Surabaya Eddy Christijanto menjelaskan, setelah menjadi duta, PA bertugas untuk menyosialisasikan mengenai pentingnya prokes kepada masyarakat.  ”Yang bersangkutan mengaku siap untuk menjadi Duta Protokol Kesehatan Covid-19,” tutur Eddy pada Rabu (5/5).  Kesediaan tersebut dinyatakan ketika pelaku menjalani sanksi untuk kerja sosial di Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Surabaya, selama 1x24 jam pada Selasa (4/5). ”Kemauan itu dia sampaikan sendiri kemarin (4/5) saat menjalani sanksi di Liponsos,” ujar Eddy.  Eddy menilai, PA menjalankan hukuman di Liponsos dengan kooperatif. Itu terlihat ketika PA memandikan dan memberi makan penghuni Liponsos. ”Yang bersangkutan kooperatif,” kata Eddy.  Eddy mengungkapkan, saat ini, PA juga sudah percaya bahaya Covid-19. Berbeda dengan sebelumnya yang tidak percaya Covid-19.  ”Dia sudah mendapatkan penjelasan dari tenaga medis, mengenai hal tersebut. PA tidak percaya korona. Ditanya apakah kamu menunggu anak istrimu kena? Baru dia sadar. Jangan-jangan Pak. Dia baru sadar,” terang Eddy.  Meski sudah menjadi duta prokes, PA tetap mendapat sanksi serupa bila berulah kembali. Hukumannya tetap sama dan diakumulasikan. ”Kalau masih berulah lagi, tentu hukuman/sanksi akan diakumulasikan dan kami rakorkan dengan Tim Satgas Covid-19,” ujar Eddy.  Sebab, pelanggaran yang dilakukan PA tergolong berat. ”Karena mengajak atau memengaruhi masyarakat untuk tidak pakai masker di masa pandemi. Ada unsur ajakan, provokatif, terhadap masyarakat yang sudah patuh,” pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=lPH6uib-b1U

Pria yang Cemooh Pengunjung Bermasker di Mal Jadi Duta Prokes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/ASESMEN-PERKANTORAN-SWASTA-3.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gebrakan yang dilakukan kantor swasta di Kota Surabaya, Jawa Timur ini patut diapresiasi. Untuk menekan penularan angka Covid-19, dua kantor ini menerapkan sanksi denda Rp250 ribu bagi karyawan yang melanggar protokol kesehatan (prokes), yaitu tidak memakai masker.  Menanggapi hal ini, Juru Bicara Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya Febriadhitya Prajatara mengatakan, pihaknya mengapresiasi kebijakan Kantor Graha Bukopin Jalan Panglima Sudirman dan Kantor Sinar Mas Land Plaza Jalan Pemuda, Surabaya yang menerapkan sanksi tegas bagi pelanggar prokes.  "Jadi, mereka membuat peraturan sendiri, dan itu saya kira sangat bagus," katanyadi Suarabaya. Kamis (28/1) dikutip dari ANTARA.  Menurut dia, pihaknya terus melakukan asesmen atau penilaian risiko penularan Cvid-19 di berbagai perkantoran, baik perkantoran pemerintahan maupun swasta.  Asesmen ini untuk melihat langsung pelaksanaan prokes sesuai dengan Perwali Nomor 67 Tahun 2020 dan menerapkan aturan dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).  Febriadhitya mengatakan, total hingga saat ini sudah ada 135 perkantoran baik swasta maupun pemerintah yang sudah dilakukan asesmen oleh Satgas COVID-19 Surabaya. Terakhir asesmen dilakukan di Kantor Graha Bukopin dan Sinar Mas Land Plaza pada Rabu (27/1).  "Secara keseluruhan protokol kesehatannya sudah bagus," ujar Febriadhitya yang juga sebagai Kabag Humas Pemkot Surabaya.  Ia menjelaskan ada beberapa poin dalam asesmen, yakni mulai ketersediaan cairan pembersih tangan, tempat cuci tangan, satgas mandiri, sirkulasi udara, penataan tempat duduk, hingga kapasitas pegawai yang bekerja di rumah atau work from home (WFH) 75 persen, pegawai bekerja di kantor atau work from office (WFO) 25 persen sesuai dengan aturan PPKM dan beberapa aturan lainnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/27/01/2021/menkes-harapkan-prokes-lebih-dipatuhi-untuk-tekan-penyebaran-covid-19/">Menkes Harapkan Prokes Lebih Dipatuhi untuk Tekan Penyebaran Covid-19</a>  "Bahkan, saat itu kami tidak hanya sekadar melihat-lihat saja, tapi juga memberikan pemahaman kepada satgas perkantoran itu dalam melakukan pengaturan kapasitas ruangan. Jadi, ruangannya itu diukur berapa meter persegi, kemudian baru bisa ditentukan dalam satu ruangan itu harus diisi oleh berapa orang, kami beri pengetahuan itu juga," katanya.  Febri juga memastikan bahwa pada saat asesmen itu, pihaknya juga sudah memberikan beberapa masukan, termasuk masukan untuk memberikan tempelan di setiap ruangan.  Artinya, ketika sudah dilakukan pengukuran kapasitas ruangan dan sudah diketahui berapa kapasitas maksimal ruangan tersebut, lalu kapasitas ruangan tersebut dituangkan dalam sebuah kertas dan ditempelkan di ruangan itu.  "Sehingga diharapkan ketika melihat tempelan itu, orang sudah bisa menaati," ujarnya.  Febri juga menjelaskan bahwa setelah kantor tersebut dilakukan asesmen, maka nantinya akan diberikan surat rekomendasi oleh Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya. Terutama terkait dengan beberapa protokol kesehatan yang mungkin harus diperbaiki dan disempurnakan.  "Nanti teman-teman satgas yang akan memberi rekomendasi ini," katanya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/mYKFavIm1PI

Karyawan Dua Kantor Ini Akan Didenda Rp 250 Ribu Jika Tak Pakai Masker