<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/20190727-maik-klbpssi-01-1.jpg" alt="&nbsp;Ilustrasi PSSI. Michael Siahaan/Antara" width="100%">
<figcaption>&nbsp;Ilustrasi PSSI. Michael Siahaan/Antara</figcaption>
</figure>Mabes Polri Sebut Satgas Antimafia Bola Masih Aktif  JawaPos.com – Gelanggang sepak bola tanah air kembali gaduh dengan skandal pengaturan skor (match fixing). Kali ini terjadi di kompetisi Liga 3 zona Jawa Timur (Jatim). Di pertandingan grup B, Gresik Putra Paranane FA mendapat tawaran untuk mengalah ketika melawan NZR Sumbersari dan Persema Malang.  Hingga tadi malam (17/11), PSSI terus mengumpulkan bukti terkait beberapa kasus yang terjadi di Liga 3 zona Jatim.  Selain dugaan pengaturan skor, ada perilaku buruk pemain yang menjadi catatan serius.  Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menyatakan, pihaknya meminta laporan dari Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Jatim. ”Ketua umum PSSI (Mochamad Iriawan, Red) sudah meminta ke Komdis PSSI untuk segera berkoordinasi dengan Asprov Jatim. Karena Liga 3 provinsi masih di bawah tanggung jawab asprov,” katanya kepada Jawa Pos kemarin.  Dugaan pengaturan skor tersebut diungkap Zha Eka Wulandari, pengelola Gresik Putra Paranane FA. Dia mengaku ditawari sejumlah uang agar timnya mengalah dalam dua pertandingan grup B Liga 3 zona Jatim. Yakni ketika bertemu NZR Sumbersari (12/11) dan Persema Malang (15/11).  Dari dua pertandingan itu, ada dua orang berbeda yang menawarinya. Yang pertama mengaku bernama Yopie. Seorang lagi bernama Anshori. Dari Yopie, Zha mengaku mendapat tawaran uang Rp 70 juta hingga Rp 100 juta untuk mengalah kepada NZR Sumbersari.  Sementara itu, sebelum berkomunikasi dengan Anshori, Zha menyatakan dihubungi Bambang Suryo (BS), seseorang yang pernah menjadi whistleblower mafia sepak bola tanah air. ”(Tanggal) 14 November BS sempat menelepon saya, minta ketemu, tapi saya tidak mau. Sampai akhirnya ada nomor tidak dikenal itu mengaku bernama Anshori,” jelasnya.  Anshori menawarinya sejumlah uang jika Gresik Putra mengalah ketika melawan Persema. Juga mengajak bertemu untuk berbicara soal penawaran tersebut. Zha berpikir panjang. Dia juga berkonsultasi ke Asprov PSSI Jatim. ”Saya disuruh datang, catat nomornya, dan tanya apa maunya,” ungkap dia.  Zha kemudian bertemu Anshori. Masalahnya, di pertemuan itu ada sosok BS. Juga ada mantan kitman salah satu klub Liga 3. ”Saya kaget. Saya ditawari di situ, tetap saya menolak,” terangnya. Zha menyatakan sudah memberikan semua bukti kepada Asprov PSSI Jatim. Termasuk rekaman-rekaman dan foto yang menunjukkan keterlibatan BS dalam pengaturan skor timnya. ”Apa yang saya katakan semuanya itu fakta,” tegasnya.  Secara terpisah, BS yang dihubungi Jawa Pos mengaku tidak tahu bahwa namanya dikaitkan dengan pengaturan skor Gresik Putra Paranane FA. Dia menegaskan sudah resign dari dunia mafia bola. Namun, dia tidak menampik telah menghubungi Zha. Juga sempat bertemu. ”Tapi, saya hanya membantu mengungkap siapa yang mengatur skor di timnya Zha. Wong Zha itu seperti adik saya sendiri,” paparnya.  BS juga tidak menampik hadir ketika pertemuan mantan kitman Persema dengan pemain Gresik Putra Paranane FA HPS dan kitman DGR pada 14 November. Sehari sebelum pertandingan melawan Persema. Dia bertemu di sebuah kafe di Malang pada malam hari.  Menurut BS, pertemuan itu digelar bukan untuk mengatur skor. Dia hanya ingin ”menguji” pemain Gresik Putra. ”Apakah dia mau disuap apa tidak. Saya pura-pura tawari Rp 20 juta, ternyata tidak mau. Berarti pemain ini bersih dan baik,” katanya.  BS menegaskan akan bertanggung jawab jika memang ada bukti dirinya terlibat. Dia siap menanggung risiko jika Zha bisa membuktikan dirinya ikut mengatur skor di laga Gresik Putra melawan Persema. ”Pemain dapat uang tidak? Tidak ada. Wong saya hanya ngetes mereka. Kelaran gawe nyampuri urusane uwong, Mas (Kurang kerjaan mencampuri urusan orang, Mas, Red),” ujarnya.  Sebaliknya, BS siap membantu Asprov PSSI Jatim untuk membersihkan Liga 3 dari praktik pengaturan skor. Dia ingin ikut membersihkan sepak bola Indonesia. ”Almarhum, orang yang sudah saya anggap sebagai abang, Andi Darussalam berpesan sebelum beliau pergi. Agar saya ungkap semua praktik judi bola di Indonesia. Bantu PSSI agar sepak bola Indonesia bersih,” bebernya.  Sementara itu, Ketua Asprov PSSI Jatim Ahmad Riyadh menerangkan bahwa pihaknya sudah mendapat semua bukti. Pihaknya tidak pandang bulu dalam menghukum pelaku pengaturan skor. ”Kami juga berencana membawa masalah ini ke polisi. Kami akan melaporkan semua pelakunya ke polisi,” tandasnya.  Dugaan pengaturan skor liga musim ini tidak hanya terjadi di Liga 3. Sebelumnya klub Liga 2 Perserang memecat pemain yang diduga terlibat pengaturan skor. Perserang sudah melapor ke PSSI pada 28 Oktober lalu.  Di sisi lain, PSSI melakukan sosialisasi kerja sama dengan Polri yang melibatkan seluruh polda di tanah air plus seluruh asprov PSSI di Pusat Pengendalian Sistem (Pusdalsis) Mabes Polri kemarin. Sosialisasi itu terkait dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Antara PSSI dan Polri Nomor 12/PSSI/VII-2021 dan Nomor PKS/27/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021 tentang Penerbitan Rekomendasi dan/atau Pemberian Izin Bantuan Pengamanan, Penegakan Hukum, Kesehatan, dan Hubungan Luar Negeri dalam Kegiatan PSSI.  Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan menyatakan, perjanjian kerja sama itu yang pertama dalam sejarah PSSI. ”Ini bukan karena saya mantan polisi. Tetapi, saya ingin mengembalikan sepak bola ke hal-hal yang benar,” ujarnya.  Mantan Kapolda Metro Jaya tersebut menjelaskan bahwa perjanjian itu tak lepas dari arahan Presiden Joko Widodo. Kepadanya, presiden memberikan arahan terkait tiga hal: timnas Indonesia harus berprestasi, kompetisi harus menarik dan enak ditonton, serta industri bisa maju. ”Industri ini bisa berjalan jika ada trust (kepercayaan). Lihat saja sekarang banyak klub Liga 2 yang dibeli oleh pesohor. Ini menandakan adanya kepercayaan,” bebernya.  Industri yang baik, kata Iriawan, salah satunya menciptakan kompetisi yang sehat. Karena itu, pihaknya menyatakan bakal tegas terkait pengaturan skor dan kedisiplinan pemain.  Sementara itu, Asisten Kapolri Bidang Operasi (Asops) Irjen Imam Sugianto mengatakan, pihaknya mengetahui berita pengaturan skor. Isu tersebut, tutur dia, tidak baik dan bisa menimbulkan kerawanan serta gangguan. Karena pada akhirnya akan menimbulkan keresahan pada kamtibnas. ”Itu sebabnya, harus ada koordinasi antara PSSI, Mabes Polri, dan polda,” katanya.  Terkait Satgas Antimafia Bola, Imam menyatakan bahwa satuan itu masih ada. Bahkan, satgas sering hadir dalam beberapa pertandingan, baik di Liga 1 maupun Liga 2. ”Tugas Satgas Antimafia Bola itu adalah pencegahan. Tugasnya ini di kewilayahan. Tolong dipahami betul oleh seluruh polda di tanah air dan SOP-nya ditajamkan. Jangan sampai kemudian di wilayah tidak tahu soal Satgas Antimafia Bola ini,” tuturnya.

PSSI Jatim Laporkan ke Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/1-Satgas-Antimafia-Bola.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com-”Drama apa lagi ini. Kami sudah lelah.” Bisa jadi, itulah yang ada di benak pencinta sepak bola nasional. Wajar, publik terus dipertontonkan dengan karut-marut tata kelola dan kompetisi sepak bola tanah air. Kita semua mendambakan solusi, tapi justru malah frustrasi.  Andaikan drama di sepak bola Indonesia ini dibikin sinetron, maka yakinlah akan lebih panjang ketimbang Tukang Bubur Naik Haji. Bahkan, saat tokoh utamanya berganti, tak lagi si tukang bubur, sinetronnya masih ada. Sama seperti PSSI, ketua berganti, formula dramanya masih sama.  Keputusan wasit yang kontroversial, skandal pengaturan skor atau pertandingan, prestasi timnas yang tak kunjung membaik, masih menjadi topik utama pembahasan. Maka, pantas publik bertanya, terus apa solusinya?  Bisa jadi, ada banyak orang yang mampu menjabarkan solusi dari segala kemelut itu. Problemnya, adakah solusi itu dijalankan. Percayalah, ada sekian orang yang mampu memperbaiki kondisi ini, tapi berapa banyak yang mau melakukannya?  Mampu dan mau adalah hal yang berbeda. Pengampu federasi banyak yang punya pengalaman mengelola organisasi sepak bola, baik dari level klub atau asosiasi provinsi. Banyak pula anak muda profesional yang berada di tim kerja federasi.  Belum lagi, kini semakin banyak anak muda belajar manajemen olahraga hingga bisnis olahraga di perguruan tinggi luar negeri. Banyak pula yang lulusan kursus pengelolaan organisasi sepak bola. Jadi, saya yakin, kita tidak kekurangan orang yang mampu.  Herannya, dengan kemampuan seperti itu, kok bisa ada yang mengusulkan solusi meminimalisir pengaturan skor atau pertandingan dengan rompi. Iya, dua petugas memakai rompi Satgas Antimafia Bola dan berdiri di tepi lapangan. Solusi yang luar biasa brilian.  Apakah efektif? Ya ampun, jelas tidak efektif lah. Keputusan kontroversial masih sering terlihat di lapangan. Masih ada wasit atau asisten wasit yang ”bermain-main” dengan kuasanya di lapangan. Mafia bola masih leluasa beraksi.  Skandal Perserang Serang di Liga 2 hanya penanda bahwa mafia bola masih ada. Sungguh disayangkan karena hanya pemain yang dihukum Komdis PSSI atas kasus itu. Bagaimana dengan orang yang ”mengatur” pertandingan tersebut?  Memang, lebih mudah mengerahkan dua orang memakai rompi di setiap pertandingan, ketimbang memakai alat yang tepat. Rompi juga alat. Tapi, bukankah lebih efektif melakukan pengawasan dengan Genius Sport, perusahaan penyedia layanan data pertandingan.  Saat kemelut mafia bola terjadi pada akhir 2018, PSSI bersedia memberikan data dari Genius Sport kepada Satgas Antimafia Bola. Fakta itu bisa dilihat dalam berita di jawapos.com berjudul <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola/sepak-bola-indonesia/06/01/2019/pssi-akan-berikan-data-genius-sport-jika-diminta-satgas/">PSSI Akan Berikan Data Genius Sport jika Diminta Satgas</a>.  Saat itu, Ratu Tisha yang masih berstatus sekjen PSSI menyatakan bahwa ada dua pertandingan berstatus ”red flag”. Meski sampai kini, publik juga tidak pernah tahu mana pertandingan yang dimaksud. Dan bagaimana status hukum dari dua pertandingan itu.  Genius Sport sebagai penyedia data pertandingan menggunakan rekomendasi ”yellow flag” yang artinya perlu diinvestigasi dan ”red flag” yang artinya wajib diinvestigasi. PSSI saat itu bekerjasama dengan Genius Sport, artinya mereka tahu data pertandingan yang ”aneh”.  Entah sekarang, apakah masih bekerjasama dengan Genius Sport atau tidak. Tapi, sama seperti rompi, hasil analisa dari Genius Sport juga alat. Penentu keputusan diinvestigasi atau tidak, adalah manusia-manusia yang berwenang, dalam hal ini petinggi federasi.  Masih tentang alat. Karena kontroversi keputusan wasit yang tak henti-hentinya dari satu pertandingan ke pertandingan lain musim ini, PSSI dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) punya solusi. Musim depan, rencananya Liga 1 akan memakai VAR (video assistant referee).  Sebagai pencinta bola, tentu saja itu solusi yang layak diapresiasi. Apalagi, itu bukan langkah yang mudah dan murah. Selain butuh perangkat seperti video, kamera, alat komunikasi, juga butuh wasit yang berkualifikasi khusus.  Harga untuk satu set VAR diperkirakan sekitar Rp 84 miliar. Bukan hanya alat, melainkan juga sepaket dengan pelatihan untuk mengoperasikan alat tersebut. Karena hanya satu set, maka rencana awalnya akan dipakai bergantian.  Jangan dibandingkan dengan di liga-liga elite Eropa di mana ada ruangan khusus untuk VAR. Rencananya di Indonesia akan berbeda. VAR akan ditempatkan dalam truk kontainer agar memudahkan untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain apabila pertandingan selesai.  Terkait VAR, saya ingat apa yang disampaikan mantan wasit nasional Purwanto. Kepada KumparanBola, dia menyatakan, ada kajian sebelum teknologi dipakai.  ”Di Eropa sendiri ada prosesnya. Mereka memang sempat pakai dua wasit pembantu (di tepi gawang), terus pake goal line technology, terus baru mereka pakai VAR," ujar Purwanto.  Ya, problem kita, selalu menginginkan solusi instan. Padahal, VAR itu hanyalah alat. Kuncinya tetap pada manusia-manusia yang mengoperasikan alat tersebut. Tak beda dengan rompi. Yang terpenting adalah manusia-manusia yang berada di balik rompi tersebut. (*)  *Ilhamzada adalah kolumnis dan penulis buku Pesta, Bola, dan Cerveja

Seperti Rompi Satgas Antimafia Bola, Teknologi VAR Hanyalah Alat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/IMG_20200831_212438.jpg" alt="PT LIB Manajer Persebaya" width="100%">
<figcaption>PT LIB Manajer Persebaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Medical workshop virtual Liga 1 selesai terselenggara kemarin (16/9). Acara yang sejatinya dibuat secara tatap muka dan berlangsung tiga hari pada 14–16 September itu ditekan jadi sehari saja secara virtual.  Karena acara tiga hari dijadikan sehari, otomatis waktu pembahasan cukup lama. Dari rundown yang diberikan PT LIB kepada peserta, acara dimulai pukul 09.30 dan selesai pukul 18.00.  Selain perwakilan dari LIB, acara tersebut menghadirkan tim medis dari PSSI yang menyusun panduan protokol kesehatan di sepak bola Indonesia plus Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Bernardus Wisnu Widjaja.  Banyak hal yang dibahas terkait protokol kesehatan. Tentu yang paling penting adalah keselamatan tim selama menjalani kompetisi. Hal yang selama ini ditanyakan banyak peserta itu dijelaskan secara detail oleh LIB dan tim medis dari PSSI.  Salah satunya adalah apa yang harus dilakukan ketika ada salah seorang pemain, ofisial, atau pelatih yang terkena korona selama menjalani kompetisi. Dalam penjelasannya kemarin, LIB meminta tiap klub menyiapkan sarana untuk karantina.  Nantinya, orang yang terindikasi korona akan dikarantina dengan dua opsi waktu. Yakni, 10 hari dan 14 hari. Jika dalam kurun waktu tersebut hasil swab test menunjukkan negatif, pemain, pelatih, ataupun ofisial diperkenankan untuk langsung kembali ke dalam klub.  Direktur Operasional LIB Akhmad Hadian Lukita mengaku puas dengan hasil dari medical workshop kemarin. Walau digelar secara virtual, dia yakin klub-klub akan bisa menjalankan protokol kesehatan dengan sangat baik selama kompetisi. ’’Harus ditanyakan lagi kepada klub-klub ya. Kalau dari penjelasan tadi, saya pribadi sudah paham,’’ tuturnya.  Nah, selain adanya prosedur untuk pihak yang terkena korona, LIB sendiri memberikan syarat kepada klub sebelum memulai kompetisi. Yakni, kembali mengadakan swab test untuk para pemain. Jadwal swab test harus mulai dikirimkan kepada LIB pada 17 September.  Dari sinilah, LIB mulai tahap pemantauan latihan klub. Artinya, klub-klub sudah harus mulai menerapkan protokol kesehatan yang sudah dijabarkan dalam medical workshop setelah melakukan swab test mandiri kepada pemainnya.  ’’LIB akan kembali melakukan swab test secara masal pada H-3 hingga H-2 sebelum pertandingan,’’ ujarnya.  Satu hal yang belum pernah dijabarkan, Lukita menyebut driver bus yang akan antar-jemput pemain selama latihan hingga pertandingan juga wajib melakukan swab test. Hal ini dimaksudkan agar perjalanan darat yang akan ditempuh pemain selama lanjutan Liga 1 dimulai benar-benar harus steril dari virus korona.  ’’Boleh diganti-ganti sopirnya. Yang jelas, siapa pun nanti yang ikut di dalam bus rombongan tim wajib melakukan PCR terlebih dulu,’’ tuturnya.  Sebagai langkah antisipasi, klub-klub juga diminta benar-benar mengawasi kondisi skuadnya. Jika memang ada pemain yang demam, batuk, hingga gejala korona lainnya, harus langsung dilakukan rapid test. ’’Kami sendiri akan melakukan swab test rutin tiap dua pekan sekali,’’ katanya.  Direktur Operasional LIB Sudjarno berharap apa yang dijabarkan dalam medical workshop diimplementasikan dengan baik. Terutama kepada tim medis di setiap klub.  ’’Tugas yang akan dibebankan kepada tim medis dua sampai tiga kali lebih berat dibandingkan biasanya. Dibutuhkan ketelitian, kedisiplinan, dan komitmen yang tinggi bagi seluruh petugas medis di klub dan penyelenggaraan pertandingan,’’ tegasnya.

Rencana Tiga Hari, Medical Workshop Jelang Liga 1 Dijadikan Sehari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/wawancara-LIB-nek-perlu-ambil-wajahe-tok-ae.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> JawaPos.com – Kurang dari tiga pekan lanjutan Liga 1 musim 2020 akan dimulai. Tapi, sejauh ini, regulasi yang akan mengatur seluruh pertandingan masih buram. Amandemen regulasi Liga 1 yang pernah dibahas dalam manager meeting belum juga dikeluarkan PSSI.  Plt Sekjen PSSI Yunus Nusi menyatakan, pihaknya bukannya memperlambat pengeluaran regulasi. Alasan kenapa regulasi tidak segera dirilis adalah adanya berbagai saran dari klub seiring persiapan yang dilakukan.  ’’Kami sudah diskusikan dari meeting ke meeting. Ternyata, dalam perjalanannya, ada kasus-kasus. Misalnya pemain asing tidak bisa masuk ke Indonesia. Karena itu, ada beberapa perubahan lagi,’’ katanya.  Namun, saat ini regulasi sudah selesai disusun. Dia berharap ke depan tidak ada masalah baru yang ditemui. Artinya, tidak ada lagi saran dari klub untuk mengubah regulasi. ’’Agar segera disampaikan ke klub,’’ ungkapnya. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola/sepak-bola-indonesia/12/09/2020/selama-tak-dibatalkan-pssi-atau-satgas-liga-1-tetap-jalan/">Selama Tak Dibatalkan PSSI atau Satgas, Liga 1 Tetap Jalan</a></li> </ul> Pria asli Gorontalo itu menjelaskan, jika regulasi sudah diberikan kepada LIB, PSSI sudah menyelesaikan tugasnya. ’’LIB nanti yang akan menyampaikan ke klub. Kami sudah berikan hari ini (kemarin),’’ ungkapnya.  Amandemen regulasi Liga 1, jika tidak ada perubahan lagi seperti yang disampaikan terakhir pada manager meeting, berisi tujuh poin. Yang pertama penghapusan degradasi.  Direktur Utama PT LIB Akhmad Hadian Lukita kemarin (11/9) menuturkan, regulasi tersebut merupakan tanggapan dari lanjutan kompetisi yang berjalan di tengah pandemi korona. ’’Ini juga merupakan tanggapan dari kesulitan klub dalam melakukan persiapan,’’ ujarnya.  Nah, terkait kualitas kompetisi yang kemungkinan menurun, Lukita membantah. Sebelum melakukan perubahan regulasi tersebut, LIB sebenarnya sudah melakukan riset ke beberapa klub. ’’Klub itu bukan hanya ingin main, tapi juga ingin tampil baik dan menghibur,’’ ucapnya.  Lukita mengakui memang ada ancaman tiap pertandingan diatur mafia bola. Ada ketakutan perjudian bermain di Liga 1. Untuk mengantisipasi hal itu, pihaknya sudah bekerja sama dengan Satgas Antimafia Bola. ’’Kami sudah pikirkan rencananya bagaimana Satgas Antimafia Bola bisa selalu hadir di tiap pertandingan,’’ tuturnya.  Poin kedua adalah penambahan pergantian pemain menjadi lima pemain di setiap pertandingan. Poin selanjutnya adalah kewajiban mendaftarkan pemain U-20 dalam susunan daftar pemain di setiap pertandingan.  Lukita menjelaskan, dua poin tersebut lahir untuk mengantisipasi risiko cedera para pemain di tengah berlangsungnya kompetisi saat pandemi korona dan dengan jadwal yang padat.  Selain itu, adanya regulasi mewajibkan memasukkan pemain U-20 dalam daftar susunan pemain tak lain adalah untuk persiapan Piala Dunia tahun depan. Diharapkan, ada pemain-pemain baru yang bisa dipantau pelatih timnas U-19 Shin Tae-yong.  Poin keempat dan kelima adalah mengenai protokol kesehatan serta standar venue untuk melaksanakan pertandingan di masa pandemi. Poin keenam mengenai kewajiban klub melepas pemain ke timnas jika dibutuhkan. Poin terakhir adalah soal jendela transfer yang hanya diperbolehkan mendaftarkan pemain baru tidak dari sesama klub Liga 1.  Poin terakhir ini yang dikatakan Lukita jadi penyebab sedikit lamanya proses finalisasi regulasi dari PSSI. Pihaknya dan PSSI masih mengkaji mengenai adanya proses rekrutmen pemain baru.  Terutama pemain asing untuk klub-klub Liga 1. Hal tersebut tidak terlepas dari banyaknya klub yang kehilangan pemain asing ketika proses renegosiasi berjalan. ’’Semua tergantung keputusan dari PSSI. Apa pun itu, LIB siap menjalankannya jika memang dibutuhkan dibuka jendela transfer untuk pemain baru,’’ ucapnya.

Khawatir Perjudian dan Pengaturan Pertandingan, PT LIB Libatkan Satgas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Ilustrasi-Mafia-Bola-Kokoh-Praba.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Komisioner Komisi Kepolisian Indonesia (Kompolnas) Andrea Poeloengan mengatakan, idealnya Satgas Antimafia Bola Polri dilengkapi dengan peralatan berteknologi canggih agar lebih efektif dalam menjalankan tugasnya.  ”Saya harap pemerintah memberikan dukungan anggaran. Peralatan canggih itu termasuk alat untuk investigasi berbasis sains,” ujar Andrea kepada Antara di Jakarta (28/2).  Menurut Andrea, selain meningkatkan kemampuan, keberadaan peralatan tersebut dapat menambah profesionalisme kerja Satgas Antimafia Bola. Dengan dukungan dari pemerintah, satuan tugas yang dibentuk sejak akhir tahun 2018 itu akan mampu mendeteksi dengan cepat tindakan-tindakan kriminal yang terjadi di lapangan hijau.  Sebab, seiring berkembangnya zaman, modus kegiatan kriminal juga semakin seragam dan sering menggunakan teknologi mutakhir. Selain itu, terkait tugas Satgas, Andrea juga menekankan pentingnya setiap kasus diproses secara transparan.  “Penyidik juga harus sering berkoordinasi dengan jaksa. Jaksa pun demikian, jika penyidikan telah lengkap, diharapkan bisa menindaklanjuti hasilnya dengan baik,” tutur Andrea.  Satgas Antimafia Bola Polri dibentuk pertama kali pada Desember 2018 menyusul maraknya kasus pengaturan skor maupun pertandingan di lingkungan sepak bola Tanah Air. Satuan ini dipimpin oleh Brigjen Pol. Hendro Pandowo.  Karena masih banyak kasus yang belum diselesaikan, Polri merasa perlu untuk memperpanjang tugas satgas tersebut. Agustus 2019 menjadi saat lahirnya Satgas Antimafia Bola jilid kedua dan pada tahun 2020, satgas ini masuk periode tugas ketiga. Tugas mereka pun diperluas.  Selain mengawasi laga dari para mafia, Satgas Antimafia Bola juga akan memantau proses seleksi tim nasional U-20 Indonesia yang akan berlaga di Piala Dunia U-20 2021. Selanjutnya, mereka juga dilibatkan dalam pendampingan tim nasional Indonesia yang berlaga di luar negeri.

Kompolnas: Satgas Antimafia Bola Idealnya Butuh Peralatan Canggih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/satgas-antimafia-bola-hendro-pandowo.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kasus pengaturan skor di pertandingan Perses Sumedang kontra Persikasi Bekasi akhirnya tuntas. Satgas Antimafia Bola berhasil menangkap dua pelaku DPO (daftar pencarian orang) yang buron sejak akhir tahun lalu. Keduanya berinisial HN dan KH. Mereka ditangkap di dua tempat berbeda.  HN yang merupakan anggota Exco Asprov PSSI Jawa Barat ditangkap pada 18 Februari kemarin di sebuah kamar kos daerah Menteng Atas. Sementara itu, KH ditangkap di daerah Kemang sehari setelahnya. Keduanya merupakan otak penting dari kasus pengaturan skor yang dilakukan manajemen Persikasi untuk lolos ke Liga 2.  KH adalah penerima uang dari manajemen Persikasi. Total, uang yang diterima untuk memenangi laga melawan Perses adalah Rp 65 juta. Lalu, dia memberikan dana tersebut kepada tersangka Bayu yang sudah ditangkap sebelumnya senilai Rp 25 juta untuk dibagi-bagikan ke perangkat pertandingan yang bertugas. Di antaranya, kepada wasit Liga 1 Dodi Setia Permana yang sudah ditangkap pada November tahun lalu. Nilai uang yang diberikan kepada wasit Rp 8 juta. Dodi sendiri akan mengatur wasit-wasit yang bisa disuap.  KH merupakan PNS di Bekasi. Dia juga menjabat dewan pengawas Persikasi. ’’KH juga merupakan otak yang mentransfer uang kepada HN, Exco Asprov PSSI Jawa Barat, untuk menentukan wasit-wasit yang ditugaskan sesuai dengan pilihan dari wasit Dodi Setia Purnama,’’ kata Ketua Satgas Antimafia Bola Brigjen Hendro Pandowo kemarin (26/2) di Polda Metro Jaya.  Hendro menuturkan, hasil akhir pada pertandingan Liga 3 pada 6 November tahun lalu memang dimenangkan Persikasi. Satgas juga sudah menangkap enam tersangka. Jadi, total dari kasus pengaturan skor klub Persikasi adalah 8 tersangka. ’’Dua tersangka yang baru ditangkap ini segera kami lengkapi berkasnya untuk dikirim ke kejaksaan di Sumedang agar dilakukan proses persidangan,’’ paparnya.  Dengan menyelesaikan kasus tersebut, salah satu PR Satgas Antimafia Bola jilid III untuk sudah berkurang. Tinggal menyelesaikan kasus Vigit Waluyo yang berkasnya masih dilengkapi.

Satgas Tangkap Dua DPO, Selanjutnya Bereskan Kasus Vigit Waluyo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/satgas-antimafia-bola-incar-petinggi-lain-di-pssi_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Mafia bola. Satgas Antimafia Bola masih mengincar petinggi PSSI lainnya" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Mafia bola. Satgas Antimafia Bola masih mengincar petinggi PSSI lainnya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus dugaan pengaturan skor laga antara Persikasi Bekasi melawan Perses Sumedang telah diungkap habis. Satgas Antimafia Bola Jilid 3 telah berhasil menangkap dua orang DPO kasus tersebut.  Kasatgas Antimafia Bola Brigjen Pol Hendro Pandowo mengatakan, penanganan kasus ini merupakan tindak lanjut dari hasil pengungkapan satgas sebelumnya pada 6 November 2019 lalu. Saat itu petugas berhasil mengamankan 6 orang tersangka. Terdiri dari managemen Persikasi, EXCO PSSI Jawa Barat hingga pihak wasit pertandingan.  "Saat itu Persikasi Bekasi mau kesebelasannya menang hingga bergerak dari liga 3 ke 2. dari manajemen club bekasi berkoordinasi dengan EXCO melakukan pengaturan skor dan betul dimenangkan Persikasi Bekasi dengan skor 3-2," ungkap Hendro di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (26/2).  Setelah melakukan pengembangan kasus, ada dua orang tersangka lain berinisial HN dan KH yang berstatus DPO. Keduanya berhasil ditangkap ditangkap baru-baru ini di daerah Menteng dan Bekasi.  "Saya kasih daedline sebelum habis bulan Februari sudah ketangkap. Alhamdulillah tersangka HN Asprop PSSI Jabar kita tangkap dan KH salah satu pegawai negeri di Kabupaten Bekasi kita amankan. Sehingga tunggakan perkara di jilid 2 sudah tuntas," jelas Hendro.  Dia menerangkan, kedua tersangka tersebut diduga terlibat kasus pengaturan skor ini berupa penerimaan uang senilai Rp 2-4 juta. HN diketahui berperan sebagai memilih perangkat wasit dalam pertandingan itu.  "Jabatannya Asprop di EXCO Jabar dia yang atur siapa wasit utama, wasit pembantu sehingga apa keinginan Persikasi Bekasi menang dan tercapai dengan berikan uang akhirnya skor 3-2," tegas Hendro.  Sementara itu, menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menyebut KH berperan sebagai perantara pemberi uang ke oknum di EXCO PSSI. "Hasil pendalaman dia terima sekitar Rp 60 juta itu perannya masing-masing," pungkas Yusri.

Satgas Tangkap 2 DPO Kasus Pengaturan Skor Laga Persikasi vs Perses

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/satgas-kemenpora.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Adanya Satgas Antimafia Bola jilid III mendapat sambutan baik dari berbagai pihak. Salah satunya Kemenpora. Kemarin pagi (18/2) Sesmenpora Gatot S. Dewa Broto mendatangi Polda Metro Jaya untuk bertemu langsung dengan Kasatgas Antimafia Bola Jilid III Brigjen Hendro Pandowo.  Banyak hal yang dibahas. Salah satunya tentang pengalaman Gatot ketika membentuk Tim-9 saat PSSI dibekukan pemerintah. Saat itu, Tim-9 dibentuk bukan hanya karena PSSI dibekukan, tetapi juga karena ada dugaan pengaturan skor di sepak bola Indonesia. ’’Kami tegaskan ke beliau kalau pengaturan skor harus dicermati dengan baik,’’ ucapnya.  Cermati dengan baik yang dimaksud adalah soal modus. Gatot menilai, adanya Tim-9 hingga Satgas Antimafia Bola jilid I, II, hingga III membuat mafia bola berpikir keras untuk bisa lolos dari jerat hukum. Ruang lingkup untuk beraksi memang kecil. Tapi, bukan berarti langkah mafia bola lantas hilang dari sepak bola Indonesia. ’’Kami juga menyebut beberapa nama yang perlu diwaspadai,’’ paparnya.  Siapa saja namanya? Gatot enggan menjelaskan secara detail. Yang pasti, nama-nama yang diberikan kepada Satgas Antimafia Bola jilid III merupakan runner yang selama ini jadi kaki tangan para bandar judi. ’’Ada seseorang dan owner-owner klub. Ada beberapa nama tertentu,’’ ucapnya.  Selain itu, pria asal Jogjakarta tersebut memberikan beberapa contoh terkait pemberantasan pengaturan skor di Eropa. Ilmu itu didapatnya ketika melakukan studi banding ketika PSSI dibekukan pemerintah dan FIFA. ’’Saat itu apa yang saya dapat adalah adanya sinergitas antara pemerintah, federasi, dan klub. Di La Liga itu ada sinergitas. Karena itu, kecil kemungkinan adanya pengaturan skor,’’ terangnya.  Salah satu langkah konkret yang bisa dilakukan dari studi banding itu adalah adanya keberanian kepolisian di Spanyol melakukan penangkapan langsung terhadap mafia bola. Penangkapan tersebut bisa melalui laporan dari masyarakat hingga langkah kepolisian mencium potensi adanya pengaturan skor. ’’Misal di laga El Clasico itu diperkirakan ada potensi dugaan pengaturan skor tinggi, bisa dicium dari laporan masyarakat. Polisi bisa langsung bergerak. Kalau sesudah itu dilepas usai dimintai keterangan lain cerita ya, makanya saya sudah minta polisi jangan ragu-ragu lagi sekarang,’’ tegasnya.  Ada permintaan khusus Gatot kepada Satgas Antimafia Bola jilid III. Salah satunya adalah adanya edukasi kepada publik dan klub peserta. Edukasi agar para pelaku sepak bola Indonesia ini tidak masuk dalam lubang mafia bola di kemudian hari. ’’Saat ini Indonesia belum aman pengaturan skor. Ini harus jadi perhatian serius dari satgas,’’ harapnya.  Sementara itu, Brigjen Hendro Pandowo mengungkapkan, selain masukan beberapa hal soal mafia bola di Indonesia, pihaknya berdiskusi terkait pengawasan terhadap rekrutmen pemain untuk Piala Dunia U-20. Sebab, notice dari Menpora Zainudin Amali sendiri berharap Indonesia tidak hanya sukses jadi penyelenggara, melainkan juga peserta. ’’Beliau juga sudah memberikan masukan sehingga tidak terlepas dari kelancaran sejak awal rekrutmen,’’ terangnya.  Untuk PR (pekerjaan rumah) satgas sendiri, sejauh ini pihaknya masih memburu dua DPO atas kasus pengaturan skor di Liga 3. Yakni, antara Perses Sumedang melawan Persikasi Bekasi. ’’Identitasnya SG dan HR. Perannya ada yang menyerahkan uang, ada yang menerima uang, ada yang mengatur wasit. Itu bukti adanya kolaborasi dari beberapa pihak sehingga terjadi pengaturan skor,’’ ucapnya.  Untuk Vigit Waluyo? Hendro menambahkan, saat ini pihaknya masih melengkapi berkas. Masih menunggu keterangan dari OJK terkait aliran dana. ’’Jika itu sudah, kami segera lengkapi dan menyerahkan ke kejaksaan,’’ ungkapnya.

Kemenpora Berikan Daftar Nama Kaki Tangan Bandar Judi Bola ke Satgas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/mengawasi.jpg" alt="TUGAS KHUSUS: Brigjen Hendro Pandowo (kiri) dan Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono di Polda Metro Jaya, Selasa (11/2) MIFTAHULHAYAT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>TUGAS KHUSUS: Brigjen Hendro Pandowo (kiri) dan Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono di Polda Metro Jaya, Selasa (11/2) MIFTAHULHAYAT/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satgas Antimafia Bola Jilid 3 masih terus memaksimalkan upaya preventif mencegah adanya pengaturan skor di sepak bola Indonesia. Pengawasan saat ini mengarah kepada bandar-bandar judi online.  Kepala Satgas Antimafia Bola Jilid 3 Brigjen Pol Hendro Pandowo menyampaikan pengawasan ini dilakukan karena bandar judi diindikasi kerap terlibat dalam upaya pengaturan skor.  "Pengaturan skor itu tidak terlepas dari bandar judi, itu sedang kami dalami terkait dengan peran mereka untuk mengatur skor sepak bola di Indonesia," ujar Hendro di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (18/2).  Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) pun mendukung upaya Satgas Antimafia Bola mengawasi bandar judi. "Itu kami dapat masukan dari pak Sekretaris Menpora tadi (soal judi bola)," jelas Hendro.  Sementara itu, Sekretaris Menpora Gatot Dewa Broto mengaku telah masuk tim 9 Kemenpora yang bertugas mengusut pengaturan skor. "Satgas diharapkan dapat mengungkap persekongkolan antara bandar judi dengan dunia sepak bola di Indonesia. Perlu diketahui perputaran judi di Liga 1 sebesar USD 10 juta per perandingan," tandas Gatot.  Sebelumnya, Satuan Tugas Antimafia Bola Jilid III per Senin (3/2) sudah mulai bertugas untuk menjaga sportivitas dunia persepakbolaan Indonesia selama enam bulan ke depan. Hal ini sesuai perintah Kapolri Jendral Idham Azis kepada jajarannya.  Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus menjelaskan Satgas Antimafia Bola Jilid III kembali bertugas mengawal dunia sepakbola Indonesia dari para mafia. “Satgas Mafia Bola Jilid III akan kembali berjalan selama enam bulan dengan diketuai oleh Brigadir Jenderal Hendro Pandowo,” kata Yusri Yunus di Polda Metro Jaya, Senin (3/2).

Satgas Antimafia Bola Bidik Bandar Judi Online

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/mengawasi.jpg" alt="TUGAS KHUSUS: Brigjen Hendro Pandowo (kiri) dan Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono di Polda Metro Jaya, Selasa (11/2) MIFTAHULHAYAT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>TUGAS KHUSUS: Brigjen Hendro Pandowo (kiri) dan Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono di Polda Metro Jaya, Selasa (11/2) MIFTAHULHAYAT/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sudah 11 hari ini Satgas Antimafia Bola jilid III resmi bekerja. Tetap di bawah komando Brigjen Hendro Pandowo, selain membereskan pekerjaan rumah dari satgas jilid I dan II, ada tambahan tugas khusus: ikut mengawasi proses seleksi timnas Indonesia U-19 yang dipersiapkan untuk Piala Dunia U-20 tahun depan.  Berikut petikan wawancara dengan Hendro di sela jumpa pers Satgas Antimafia Bola jilid III di Polda Metro Jaya, Jakarta, kemarin.  Seperti apa persisnya tugas mengawasi seleksi timnas untuk persiapan Piala Dunia U-20 itu?  Jadi begini, saat itu ada perintah dari Pak Kapolri kepada saya, berdasar permintaan Menpora (menteri pemuda dan olahraga). Akhirnya kami berkoordinasi langsung dengan ketua umum PSSI mengenai masalah itu. Koordinasi tersebut membicarakan bagaimana bentuknya, bentuk pengawasannya.  Mulai kapan pengawasan itu dilakukan?  Ini kan sudah berlangsung seleksinya, tapi kami belum masuk karena akan bertemu dengan PSSI dulu ya. Sekali lagi kami tidak ingin ikut campur soal seleksi, hanya memonitor dan mengawasi, agar terbentuk pemain yang andal dan kompetensinya terlihat. Bukan titipan ataupun pemain suap.  Rekrutmen timnas proyeksi Piala Dunia U-20 itu seperti apa sampai perlu diawasi?  Tentunya kami sendiri belum tahu ya, kami menunggu penjelasan dari PSSI dulu. Kami tetap akan membuka pintu laporan apa pun tentang rekrutmen itu.  Apa lagi yang akan dilakukan Satgas Antimafia Bola jilid III?  Saat ini kami fokus menyelesaikan kasus pada Satgas Antimafia Bola jilid I dan II, yaitu melengkapi berkas tersangka VW (Vigit Waluyo), sudah P-19 saat ini. Lalu, kami juga masih memburu dua orang yang masuk DPO (daftar pencarian orang) pertandingan Liga 3 tahun lalu, yakni antara Perses Sumedang melawan Persikasi Bekasi. Salah satunya, mantan anggota Exco (Executive Committee) Asprov PSSI Jawa Barat.  Liga 1 akan kickoff akhir bulan ini, bagaimana persiapan Satgas Antimafia Bola jilid III?  Kami sudah siapkan satgas wilayah di 11 polda. Kenapa hanya 11, sedangkan klub di Liga 1 ada 18? Sebab, 18 klub itu berada di 11 wilayah. Misalnya saja, di Jawa Timur ada 5 klub Liga 1. Semua personel satgas saat ini akan membentuk satgas di wilayahnya, lalu mengawasi, berkoordinasi, dan bekerja sama dengan panpel, baik sebelum pertandingan maupun sesudah pertandingan, agar tidak ada pengaturan skor.  Untuk Liga 2 dan Liga 3?  Di wilayah satgas yang dibentuk itu kan ada beberapa pertandingan Liga 2 dan Liga 3 juga, kami akan memonitor tentunya. Nanti kan ada call center sehingga masyarakat bisa membantu mengawasi. Beberapa hasil ungkapan di satgas jilid I dan II kan juga berasal dari call center.

Satgas Antimafia Bola Awasi Seleksi Timnas, Melengkapi Berkas Vigit

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#satgas antimafia bola

Berita Terkini