<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/27/lonely-gir-27-1-4-1766661186.jpg" alt="Kesepian sebagai salah faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual." width="100%">
<figcaption>Kesepian sebagai salah faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual.</figcaption>
</figure> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":11g" class="ii gt"> <div id=":11h" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">JawaPos.com - Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah meminta Kemdikbudristek lebih selektif memilih buku untuk pendidikan. Sebab, masih ada buku pendidikan yang dianggap mengandung unsur kekerasan seksual.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mendesak agar buku 'Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra' ditarik dari peredaran karena merekomendasikan buku-buku sastra yang sebagian isinya mengandung kekerasan fisik dan seksual serta perilaku hubungan menyimpang yang tidak sesuai dengan norma agama dan kesusilaan," kata Wakil Ketua Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah H.R Alpha Amirrachman dalam keterangan tertulis, Kamis (30/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alpha mengatakan, buku semacam ini kontra-produktif dengan penguatan pendidikan karakter yang sedang digalakan. Buku-buku sastra yang direkomendasikan ini berpotensi memberikan pemahaman yang keliru bagi anak-anak bangsa terutama dalam ranah etika dan perilaku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Buku semacam ini juga tidak sesuai dengan UU Nomor 44 Tahun 2008 yang melarang menyebarkan pornografi termasuk perilaku yang menyimpang dalam bentuk apapun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Beberapa contoh frasa dan kalimat yang tidak pantas di antaranya, 'tetapi lelaki itu menarik tubuhku. Kemudian, bersamaan dengan gerak mengayun ke bawah yang indah, sebuah XXXXXX bergelora hinggap di XXXXX. aku tidak melawan, bahkan XXXXX kami terurai saat ia berbisik perlahan'. 'Rambutnya dijambak. Lehernya dibetot, dipelintir, dan diinjak. XXXXXXX ditebas'," imbuh Alpha.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/014703893/soal-polemik-sastra-masuk-kurikulum-kepala-bskap-anindito-aditomo-beri-sejumlah-jawaban">Soal Polemik Sastra Masuk Kurikulum, Kepala BSKAP Anindito Aditomo Beri Sejumlah Jawaban</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Buku ini juga memuat kisah seorang anak perempuan yang terganggu kejiwaannya dieksploitasi secara seksual oleh seorang dewasa. Adanya penekanan dalam buku tidak menjamin buku ini tidak dibaca oleh anak-anak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Siswa pada fase usia yang memiliki rasa keingintahuan yang besar untuk mengeksplorasinya lebih jauh terutama hal-hal yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan dan agama," jelas Alpha.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu buku pedoman dan buku-buku sastra yang direkomendasikan ini juga dapat menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat. Dampaknya bisa buruk untuk proses belajar mengajar siswa.</div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Buku-buku sastra yang direkomendasikan ini berpotensi memberikan pemahaman yang keliru bagi anak-anak bangsa terutama dalam ranah etika.

Ada Unsur Kekerasan Seksual, Muhammadiyah Minta Buku Panduan Penggunaan Sastra Ditarik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/06/pasted-image-0-46-1356368121.jpg" alt="Sekolah tingkat SD dan SMP di Jepara tak memiliki kepala sekolah, izin yang panjang jadi kendala pengisian jabatan/ sumber: Radar Kudus" width="100%">
<figcaption>Sekolah tingkat SD dan SMP di Jepara tak memiliki kepala sekolah, izin yang panjang jadi kendala pengisian jabatan/ sumber: Radar Kudus</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) baru-baru ini membuat langkah inovatif dengan memasukkan sastra ke dalam Kurikulum Merdeka. Langkah ini&nbsp;diharapkan dapat meningkatkan literasi, memperkaya pengetahuan budaya, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa di Indonesia. Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek, Anindito Aditomo mengatakan, Sastra Masuk Kurikulum menyediakan daftar karya sastra Indonesia yang bisa digunakan di mata pelajaran dan pendidikan karakter. Mulai SD sampai SMA dan SMK. "Karya sastra menjadi bahan ajar yang berharga karena bisa mengundang pembaca untuk menghayati dunia batin tokoh-tokoh yang merasakan dan memahami sesuatu dengan caranya masing-masing," Kata Anindito dikutip dari akun Instagramnya @ninoaditomo, Rabu (29/5). Karya sastra juga mengupas isu kompleks dan menyajikan perdebatan moral yang mendorong pembaca keluar dari pemikiran hitam-putih dan memikirkan ulang opini serta prasangka yang mungkin tak disadari sebelumnya. Tentu saja tidaklah cukup hanya meminta murid membaca karya sastra. Murid perlu berdiskusi dan berdebat tentang beragam tafsir terhadap sebuah karya. Mereka perlu dipandu mengubah tafsir yang mereka pilih ke wahana yang berbeda: dari prosa ke puisi atau sebaliknya; dari teks menjadi gambar, drama, atau film; dan dari fiksi menjadi kritik sastra atau karya ilmiah. Dengan kata lain pembelajaran sastra tidak terbatas pada menghafal buku dan siapa penulisnya, berasal dari aliran atau periode apa, dan sebagainya. Tetapi lebih jauh menggali nilai-nilai yang ada dalam sebuah karya sastra. Bahkan memberi kesempatan untuk mengembangkan dengan kreativitasnya masing-masing. Dia mencontohkan penerapannya sudah ditampilkan saat peluncuran oleh SDN Banyuripan yang membuat pentas wayang dari adaptasi buku 'Mata dan Rahasia Pulau Gapi' yang ditulis Okky Madasari. SMP Sekolah Alam Bogor menampilkan musikalisasi puisi 'Hatiku Selembar Daun' yang ditulis Sapardi Djoko Damono. Sementara SMA Kolese Gonzaga Jakarta yang membuat monolog dari novel 'Laut Bercerita' karya Leila S. Chudori. "Bagi sebagian guru, pemanfaatan karya sastra dalam pembelajaran mungkin hal baru. Karena itu kami menyusun modul-modul ajar yang bisa menjadi inspirasi atau diadaptasi oleh guru," tambahnya. Anindito menambahkan jika ada pihak yang punya contoh praktik dan modul yang bisa digunakan guru lain dipersilahkan untuk dikirim. Ini bisa melengkapi modul yang ada di Platform Merdeka Mengajar. Beragam Tanggapan Publik Peluncuran Sastra Masuk Kurikulum dibarengi dengan Buku Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra, hal tersebut ditanggapi beragam oleh publik. Buku yang disusun dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ini mencakup 177 judul buku fiksi. Daftar ini direkomendasikan para kurator yang terdiri dari para akademisi, sastrawan terkenal dan para pendidik. Dari jumlah itu 43 karya untuk SD sederajat, 29 judul untuk jenjang SMP, dan 105 untuk SMA/SMK/MA. Anindito juga mengakui sejak diluncurkan Sastra Masuk Kurikulum mendapat banyak tanggapan positif dan masukan kritis. Ini menggembirakan karena menunjukkan antusiasme dan kepedulian berbagai pihak. "Semua masukan sedang kami olah sebagai bahan perbaikan. Ada beberapa pertanyaan dan masukan yang ingin saya tanggapi," katanya, dalam keterangan tertulis, Rabu. Pertama soal tujuan program. Menurutnya, Sastra Masuk Kurikulum adalah program pendukung Kurikulum Merdeka. Ini bukan kanonisasi sastra, melainkan upaya membantu guru memanfaatkan sastra dalam pembelajaran. Karena itu salah satu kriteria utama yang digunakan tim kurator adalah kecocokan sebagai bahan ajar kurikulum. "Tentu akan ada karya-karya yang dipandang adiluhung, namun tidak masuk dalam daftar. Meski begitu, daftar karya ini akan terus kita perbarui secara berkala. Silakan kirim usulan kepada Pusat Perbukuan Kemendikbudristek," katanya. Yang kedua, terkait masuknya karya kurator dalam daftar rekomendasi. Anindito menyebutkan yang perlu diketahui adalah proses kurasi dilakukan secara terpisah antara jenjang SD, SMP, dan SMA - dengan tim kurator yang berbeda. Tim kurator SMA bisa mengusulkan karya dari kurator SD atau SMP, dan sebaliknya. Tapi tidak ada kurator yang mengusulkan dan menilai karyanya sendiri. Yang ketiga tentang panduan pembelajaran. Anindito mengaku sudah meminta tim panduan untuk mengumpulkan semua masukan, menyunting ulang, dan jika perlu mengubah konsep panduannya. Tim ini terpisah dari kurator. "Prinsipnya, panduan ini tidak menginterpretasi atau mengkritik karya terpilih, melainkan memberi informasi yang membantu guru untuk mempertimbangkan karya tersebut dan mempunyai bayangan cara menggunakannya di kelas," tambahnya. Terakhir juga mengenai beban bagi guru dan murid. Menurut Kepala BSKAP Kemendikbudristek ini, sebagai alat bantu penerapan kurikulum, program ini tentu mengikuti prinsip Kurikulum Merdeka yang memberi fleksibilitas bagi guru. Daftar ini diibaratkan sebagai menu yang membantu guru meracik masakan yang cocok untuk muridnya. Tidak ada kewajiban murid untuk membaca semua, atau bahkan sebagian, karya yang direkomendasikan. "Jadi, tidak ada beban tambahan. Justru ini membantu penerapan Kurikulum Merdeka yang memang memberi banyak ruang bagi beragam bahan belajar - termasuk karya sastra," terangnya. Meningkatkan Literasi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim saat peluncuran Program Sastra Masuk Kurikulum&nbsp;mengatakan, masuknya sastra menjadi bagian pembelajaran sekolah menjadi sebuah jalan dalam upaya mencerdaskan bangsa. "Masuknya sastra dalam kurikulum menjadi bentuk keseriusan kami dalam menguatkan literasi dan minat baca peserta didik," kata Nadiem,&nbsp;Senin (20/5), di Jakarta. Nadiem juga menegaskan, dengan telah hadirnya sastra dalam pembelajaran di kelas, maka dorongan terhadap guru untuk memanfaatkan karya sastra sebagai fasilitas belajar pun digalakkan. Literasi merupakan keterampilan dasar yang sangat penting bagi perkembangan akademis dan profesional siswa. Programme for International Student Assessment (PISA) adalah alat ukur global yang mengevaluasi kemampuan membaca, matematika, dan sains siswa berusia 15 tahun. Penilaian dilakukan setiap tiga tahun terakhir. Skor literasi membaca PISA 2022 menunjukkan bahwa Indonesia masih berada di peringkat bawah. Indonesia sendiri masih tertahan di peringkat 10 terbawah dengan menempati peringkat 70 dari 80 negara dengan skor literasi membaca 359. Indonesia tertinggal dengan negara Asia Tenggara lain yakni Thailand di posisi 63 dengan skor 379 dan Malaysia di posisi 60 dengan skor 388, serta Brunei Darussalam di posisi 44 dengan skor 429. Bahkan menjadi skor 2022 menjadi terendah sejak Indonesia berpartisipasi dalam tes tersebut di tahun 2000. Ini menandakan adanya tantangan signifikan dalam sistem pendidikan Indonesia. Masuknya Sastra dalam kurikulum diharapkan mampu menggenjot literasi membaca tersebut.

Tentu saja tidaklah cukup hanya meminta murid membaca karya sastra. Murid perlu berdiskusi dan berdebat tentang beragam tafsir sebuah karya.

Soal Polemik Sastra Masuk Kurikulum, Kepala BSKAP Anindito Aditomo Beri Sejumlah Jawaban

Sastra Masuk Kurikulum

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Sastra Masuk Kurikulum

Berita Terkini

Ada Unsur Kekerasan Seksual, Muhammadiyah Minta Buku Panduan Penggunaan Sastra Ditarik

Soal Polemik Sastra Masuk Kurikulum, Kepala BSKAP Anindito Aditomo Beri Sejumlah Jawaban

Download Aplikasi JawaPos.com