<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/18/85_bali-660338858.png" alt="SUNSET DI PULAU DEWATA: Para wisatawan menikmati suasana senja di Pantai Kuta, Badung, Minggu (17/12)." width="100%">
<figcaption>SUNSET DI PULAU DEWATA: Para wisatawan menikmati suasana senja di Pantai Kuta, Badung, Minggu (17/12).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pergerakan masyarakat pada momen libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru) diprediksi lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Otomatis, itu berdampak pada potensi perputaran uang yang juga bakal meningkat signifikan. &rdquo;Tahun lalu tambahan jumlah uang beredar sebesar 8,3 persen. Mungkin tahun ini tumbuhnya bisa 10 hingga 15 persen,&rdquo; kata Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda kemarin (18/12). Menurut Huda, faktor pendapatan akhir tahun dan libur panjang menyebabkan peredaran uang semakin banyak. Itu masih ditambah adanya momen pemilu. &rdquo;Biasanya, konsumsi rumah tangga akan meningkat, terutama untuk konsumsi ritel seperti makanan dan pakaian,&rdquo; ungkapnya. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang menyebut jumlah orang yang akan melakukan liburan Nataru tahun ini mencapai 107 juta orang. Jika diasumsikan seperti mudik Idul Fitri dengan per keluarga rata-rata mengalokasikan Rp 3 juta untuk dibelanjakan, potensi perputaran uang selama libur Nataru diperkirakan mencapai Rp 80,25 triliun. &rdquo;Jumlah ini berpotensi lebih. Namun, kita hitung yang paling moderat saja, yang paling minimal kita perkirakan perputaran mencapai Rp 80 triliun,&rdquo; ujar Sarman. Perputaran uang selama Nataru akan mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2023 mencapai di atas 5 persen lebih. &rdquo;Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 bisa bertahan di angka 5 persen,&rdquo; ulasnya. Sarman menyebut beberapa sektor yang kecipratan &rdquo;kue&rdquo; ekonomi selama Nataru. Di antaranya, pariwisata beserta turunannya seperti hotel, motel, vila, apartemen, restoran, kafe, pusat perbelanjaan atau mal, pusat hiburan dan wisata, kuliner khas daerah, pusat oleh-oleh, dan aneka produk UMKM, termasuk warung dan minimarket. Juga sektor transportasi seperti penerbangan, rental/travel, bus, dan kereta api. Sektor lain yang tidak kalah adalah logistik dan jasa pengiriman. Selain itu, ada sektor ritel food dan fashion yang akan kecipratan perputaran uang tersebut. &rdquo;Artinya, animo masyarakat yang akan melakukan liburan Nataru yang mencapai 107 juta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan daya beli masyarakat/konsumsi rumah tangga yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2023,&rdquo; urainya. (agf/mia/idr/syn/dee/wan/c6/fal)

Pergerakan masyarakat pada momen libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru) diprediksi lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Libur Natal dan Tahun Baru, Potensi Perputaran Uang Rp 80 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/09/sarman-4166432579.jpg" alt="Ketua Pelaksana Pameran AOE 2023, Sarman Simanjorang. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Pelaksana Pameran AOE 2023, Sarman Simanjorang. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Daerah yangt tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) diminta penyiapkan segala potensi yang bisa mendukung kemajuan daerahnya untuk diangkat dalam pameran Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2023. Hadir dalam acara ini, Ketua Pelaksana Pameran AOE 2023, Sarman Simanjorang yang memimpin Rapat Tehnis sebagai persiapan akhir jelang pameran Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2023. &ldquo;Momentum ini perlu mendapatkan atensi dari pemerintah daerah yang akan mengikuti pameran, karena ini menjadi penentu sukses tidaknya kegiatan AOE 2023,&rdquo; jelas Sarman di Ruang Nusantara, Indonesia Convention Exhibition (ICE BSD), Tangerang. Sarman yang juga Direktur Eksekutif Apkasi ini mengajak pemerintah daerah mempersiapkan diri sebaik mungkin, mengemas potensi-potensi yang dimiliki untuk ditawarkan ke pengunjung buyer dan investor baik dalam dan luar negeri. &ldquo;Potensi ini bisa berupa komoditi unggulan, peluang investasi hingga destinasi pariwisata yang ingin dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Saat ini daerah dituntut jeli dan kreatif memanfaatkan berbagai peluang untuk menggerakkan roda perekonomian di daerah di luar pendanaan APBD, salah satunya dengan mengundang buyer dan investor,&rdquo; imbuhnya. Dalam rangkaian rapat teknis, Apkasi juga menyuguhkan sesi Workshop Pernyusunan Proposal Investasi Daerah (Pitchdeck) sebagai pembekalan kepada seluruh peserta untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti pameran AOE 2023 yang akan digelar 20-22 Juli 2023 di ICE BSD. Febri Raharningrum dari Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) yang menjadi narasumber menekankan daerah harus lebih aware terutama dalam mengangkat peluang investasi. Febri menambahkan, LTKL menjadi salah satu mitra yang diajak oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam menyusun Sustainable Investment Guideline yang telah diluncurkan pada November 2022 silam. "Secara garis besar, potensi yang dimiliki daerah harus didorong menjadi peluang investasi yang siap ditawarkan. Peluang investasi ini harus tertuang ke dalam studi kelayakan yang kemudian tergambar dalam peta peluang investasi," imbuh Febri. Untuk itulah, lanjut Febri, pemerintah daerah harus pintar-pintar menyusun proposal potensi daerah. Seperti apa bentuk pithdeck, Febri memberikan kata kunci elemen yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah, di antaranya harus mencantumkan potensi supply, peluang pasar, profil proyek, infrastruktur, kelayakan finansial, tenaga kerja dan aksebilitas. Ia menambahkan, "Serta yang tidak kalah penting harus didukung komitmen pemerintah daerah melalui kemudahan perizinan, dukungan legal semisal Perda maupun insentif apa saja yang sekiranya bisa menarik minat investor." kemBaca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01574932/kemnaker-terus-kembangkan-sistem-informasi-pasar-kerja">Kemnaker Terus Kembangkan Sistem Informasi Pasar Kerja</a> Sementara itu Project Manager AOE 2023, Syaifuddin Ch Kai, secara khusus menginformasikan perubahan venue AOE 2023 yang sebelumnya di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC) Senayan Jakarta kemudian pindah lokasi ke ICE BSD. &ldquo;Hal ini dikarenakan JCC sedang direnovasi sebagai persiapan tempat tersebut akan digunakan sebagai venue utama pelaksanaan KTT Asean kedua di Jakarta,&rdquo; imbuhnya. Syaifuddin juga menjelaskan pameran AOE 2023 kali ini akan lebih banyak diisi kegiatan pendukung, di antaranya business matching yang akan mempertemukan pemerintah daerah dengan buyer dan investor. &ldquo;Kegiatan pameran juga akan dimeriahkan dengan pertunjukan tari dan musik daerah, fashion show wastra nusantara, serta untuk ketiga kalinya event Anugerah Jurnalistik Apkasi sebagai bentuk apresiasi Apkasi kepada para jurnalis yang telah ikut aktif menyebarkan informasi pembangunan di daerah,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Pemda diajak mempersiapkan diri dengan mengemas potensi-potensi yang dimilikinya untuk ditawarkan ke pengunjung buyer dan investor.

Apkasi Siap Gelar Pameran AOE 2023 untuk Pacu Potensi Daerah Jadi Peluang Investasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/IMG-20201222-WA0046.jpg" alt="Presiden Jokowi bersama Wapres Ma" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi bersama Wapres Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengumuman enam menteri baru di jajaran kabinet Indonesia Maju yang disampaikan Presiden Jokowi pada Selasa sore (22/12), seakan memberi harapan besar bagi dunia usaha.  Ketua Umum DPD HIPPI Provinsi DKI Jakarta Sarman Simanjorang menuturkan, <a href="https://www.jawapos.com/tag/reshuffle-kabinet/">reshuffle</a> adalah terobosan yang sudah lama ditunggu pelaku usaha. Kondisinya sudah mendesak. Pasalnya dua kursi menteri mengalami kekosongan karena pejabat sebelumnya terjerat kasus korupsi.  "Ini penyegaran menghadapi ekonomi tahun 2021 yang kian menantang,” ujar Sarman Simanjorang, Selasa (22/12).  Menurut Sarman, dari enam wajah baru yang masuk <a href="https://www.jawapos.com/tag/kabinet-indonesia-maju/">Kabinet Indonesia Maju</a> itu, empat di antaranya berlatar profesional. Mereka diharapkan mampu menggairahkan pasar ekonomi sehingga dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional.  Sebut saja Muhammad Lutfi yang kini diamanahkan menjabat menteri perdagangan. Dia sudah berpengalaman di pemerintahan. Jabatan serupa pernah diemban sebelumnya. Dia pernah menjabat Kepala BKPM. Saat ini bertugas sebagai Dubes di Amerika. Sarat pengalaman itu diyakini Muhammad Lutfi memumpuni masuk dalam kabinet.  “Ketika menjabat Menteri Perdagangan era SBY mampu mengendalikan harga pokok pangan di saat lebaran. Diharapkan Mendag M. Luthfi dapat meningkatkan pasar ekspor, meningkatkan pemakaian produk dalam negeri, bersama kementerian pertanian mengendalikan harga pokok pangan, mengurangi ketergantungan impor dan pelayanan izin ekspor dan impor yang lebih baik serta revitalisasi pasar rakyat,” ungkapnya.  Begitu juga dengan Sandiaga Uno yang ditunjuk sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (menparekraf). Dia adalah seorang pengusaha muda sukses dan mantan Wagub DKI Jakarta. Pernah menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2019 lalu, tapi tidak terpilih.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/22/12/2020/pbnu-yakin-gus-yaqut-mampu-emban-tugas-menteri-agama/">PBNU Yakin Gus Yaqut Mampu Emban Tugas Menteri Agama</a>  Dia diharapkan mampu menyusun strategi industri pariwisata di tengah pandemi. Pasca pandemi bisa mendatangkan wisatawan mancanegara agar dapat meningkatkan devisa negara dari sektor pariwisata.  Lebih menarik lagi sosok <a href="https://www.jawapos.com/tag/budi-gunadi-sadikin/">Budi Gunadi Sadikin</a> yang ditunjuk sebagai menteri kesehatan. Dia lebih dikenal sebagai figur yang lama di dunia usaha. Pernah menjadi dirut Inalum, dirut Bank Mandiri, dan terakhir Wakil Menteri BUMN. Belakangan ini Budi juga ditugaskan untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) di tengah terpaan pandemi covid-19.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/22/12/2020/menuju-jabatan-menkes-kekayaan-budi-gunadi-sadikin-rp-161-miliar/">Menuju Jabatan Menkes, Kekayaan Budi Gunadi Sadikin Rp 161 Miliar</a>  “Vaksinasi akan dimulai tahun depan sangat strategis. Semua itu harus dipersiapkan secara cermat dan profesional dengan koordinasi lintas kementerian dan Pemerintah Daerah," tutur Sarman.  Wahyu Sakti Trenggono yang ditugaskan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan publik dalam penataan potensi kelautan dalam negeri. Beberapa waktu lalu banyak yang menuding kebijakan pemerintah merugian nelayan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/22/12/2020/jokowi-reshuffle-kabinet-risma-jadi-mensos-sandiaga-uno-menparekraf/">Jokowi Reshuffle Kabinet: Risma Jadi Mensos, Sandiaga Uno Menparekraf</a>  “Sektor Kelautan dan Perikanan harus dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk berkontribusi dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi tahun depan,” ungkap Sarman.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=0PUT9JJyvik

Harapan Dunia Usaha terhadap 6 Menteri Baru di Kabinet Indonesia Maju

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/PHOTO-2020-08-06-12-07-35.jpg" alt="Potret album yang berisi lagu Resesi. Eros Djarot menciptakan lagu Resesi sebagai alarm atau peringatan kepada pemerintah akan bahaya resesi. Sebab bisa saja menimpa Indonesia saat itu. (Twitter @AdibHidayat)" width="100%">
<figcaption>Potret album yang berisi lagu Resesi. Eros Djarot menciptakan lagu Resesi sebagai alarm atau peringatan kepada pemerintah akan bahaya resesi. Sebab bisa saja menimpa Indonesia saat itu. (Twitter @AdibHidayat)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia diperkirakan masuk jurang resesi. Jika kontraksi ekonomi kuartal-II berlanjut pada kuartal-III, maka kondisi ini akan mengkonfirmasi terjadinya resesi.  Meski begitu, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang melihat, resesi yang terjadi tak akan separah kondisi krisis ekonomi 1998. "Kami melihat fundamental ekonomi masih kuat, kondisi perbankan kita masih kuat. Berbeda dari krisis tahun 1998 atau 2008 di mana industri keuangan kita sudah hancur," kata Sarman dikutip dari Antara, Senin (28/9).  Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta tersebut menegaskan bahwa para pengusaha sejatinya tidak khawatir dengan dampak resesi. Pengusaha lebih mencemaskan pandemi Covid-19 itu yang belum diketahui kapan berakhirnya.  Semakin lama pandemi berlangsung, makin lama pula pemulihan ekonomi. Pengusaha tidak lagi mampu bertahan sehingga timbul masalah sosial bahkan depresi ekonomi.  Sarman mengakui, resesi ekonomi di tengah pandemi Covid-19 tentu tidak bisa dihindari. Itu mengingat sejumlah negara maju bahkan telah lebih dahulu mengalaminya.  Dalam kondisi tersebut, pengusaha tidak punya pilihan selain mengambil langkah bertahan. Caranya antara lain melakukan efisiensi biaya operasional, termasuk sumber daya manusia yang mengakibatkan pengurangan karyawan.  "Efisiensi, kemudian mengurangi berbagai pengeluaran-pengeluaran yang mungkin tadinya ada dalam jangka menengah-panjang, akan direvisi. Tidak tertutup kemungkinan akan terjadi pengurangan karyawan," kata dia.  Sarman menambahkan bahwa pengusaha mendorong agar pemerintah melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional mempercepat ketersediaan vaksin, menambah kemampuan testing spesimen, hingga menambah kesediaan tempat tidur di rumah sakit dan ruang isolasi. Sebagai informasi, ekonomi kuartal-III diramalkan terkontraksi 1,1 hingga 2,9 persen.

Resesi Akibat Covid-19 Diyakini Tak Separah Krisis 1998 dan 2008

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Sarman-Simanjorang.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah melalui Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita memulai serangkaian langkah untuk melobi Tiongkok untuk mendongkrak ekspor. Mendag yang langsung pergi ke Tiongkok menawarkan komoditas minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO), buah-buahan dan sarang burung walet. Langkah Mendag itu pun mendapat apresiasi dari kalangan asosiasi pengusaha.  Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, langkah Mendag Enggartiasto, sangat penting. "Kita sangat mendukung upaya yang dilakukan Menteri Perdagangan membuka pangsa pasar ekspor ke Tiongkok, sebab negara tirai bambu itu memiliki populasi mencapai 1.2 miliar, pangsa pasar yang punya prospek besar pula," kata Sarman kepada wartawan, Jumat (19/7).  Sarman menilai, strategi pendekatan B to B (bisnis dengan bisnis) dan G to G (pemerintah dengan pemerintah) harus dilakukan, karena Tiongkok juga memiliki kebijakan yang membatasi impor. Selama ini, lanjutnya, Indonesia merasa bahwa transaksi perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok tidak seimbang. Artinya jauh lebih besar impor barang dari China daripada ekspor komoditi kita.  "Sudah saatnya kita lebih proaktif mencari peluang baru di Tiongkok dengan produk-produk yang mereka sangat butuhkan dari Indonesia," kata Sarman.  Di kesempatan lain, Ketua Dewan Pertimbangan sosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan langkah Mendag sudah tepat dengan melobi Tiongkok langsung. Menurutnya, Perdana Menteri Tiongkok pernah berjanji akan membeli CPO lebih banyak dari Indonesia. "Positif sekali karena menagih janji. Sekarang mungkin menteri kita datang menagih," kata Sofjan.  Namun, Sofjan melihat kendala dalam kelapa sawit. Menurutnya, dari manufacturing harga yang ditawarkan Indonesia lebih mahal. "Susahnya kita tidak masukin dan Tiongkok itu dalam situasi pembelian dalam streat war, dia minta produk pertanian yang tidak bisa kita produksi. Tetapi kalau jumlah tanya menteri perdagangan saja. Pokoknya pemerintah jualan terus lah, biar produk-produk kita bisa dibeli," katanya.  Kemudian untuk sarang burung walet, kata dia, Indonesia semakin baik dalam kualitas dan mutu. Namun, saat ini tinggal mempercepat masalah intern agar ekspor sarang burung walet segera ada peningkatan. "Biasanya sarang burung walet itu Indonesia biasanya ekspor melalui Malaysia. Sangkar burung dari sini kita bisa ekspor langsung. Dulu ada kendala. Urusan kita tidak memberikan kualitas yang baik. Tetapi dulu sudah diselesaikan oleh menteri perdagangan," katanya.  "Sekarang mungkin ditagih lagi juga karena kebutuhan mereka akan burung walet banyak sekali. China banyak impor," imbuhnya.  Dia pun optimis pemerintah bisa mendapat USD 1 miliar dalam satu tahun dengan menggejot ekspor tiga komoditas tersebut.  Sedangkan pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus juga menilai keberangkatan Mendag untuk melobi langsung Tiongkok memang diperlukan. Namun demikian, ia berharap secara konsisten wakil-wakil Indonesia, baik duta besar, maupun atase-atase perdagangan secara konsisten melakukan mata-mata pasar.  Heri juga mengatakan, demi memperbaiki neraca perdagangan dengan Tiongkok, bisa saja Indonesia lebih selektif terhadap impor. "Kita bisa kecilin impor, secara bijaksana atau tidak serampangan. Produk-produk yang sebenarnya bisa kita bikin dan lebih efisien maka tidak perlu kita impor dari China," jelasnya.

Kadin DKI Dukung Mendag Lobi Tiongkok Cabut Pembatasan Impor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sarman-ajak-pengusaha-tak-ajukan-penangguhan-ump_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Kadin DKI ajak pengusaha tak ajukan penangguhan UMP" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Kadin DKI ajak pengusaha tak ajukan penangguhan UMP</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta melalui Plh Gubernur DKI Jakarta Saefullah telah menetapkan UMP 2019 sebesar Rp 3.940.973 atau naik sebesar 8,03 persen. Nilai tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan usulan dari pengusaha yakni Rp Rp 3.830.436. Namun nyatanya Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang menerima putusan tersebut. Bahkan ia mengkalim kenaikan UMP sebesar 8,03 persen ini sesuai dengan kemampuan dunia usaha. Menurutnya, nilai tersebut dihitung dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,15 persen dan inflasi nasional sebesar 2,88 persen dikalikan dengan UMP tahun berjalan 2018 sebesar Rp 3.648.035. Artinya UMP DKI tahun 2019 akan naik sebesar Rp 292.938. Ia juga mengajak para pengusaha untuk mejalankan kebijakan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan nilai UMP tersebut. Para pengusaha diajak untuk tidak mengajukan penangguhan UMP kepada Pemprov DKI Jakarta. "Kami sangat mengharapkan agar UMP 2019 yang telah ditetapkan dapat dijalankan dan dilaksanakan oleh seluruh pelaku usaha di wilayah DKI Jakarta. Kami juga berharap tidak ada perusahaan yang mengajukan penangguhan," tegas Sarman. Sarman menyadari, kondisi ekonomi saat ini dan pelemahan nilai rupiah membuat beban pengusaha semakin bertambah. Namun dia optimis kondisi tersebut bersifat sementara. Diharapkan ke depan ekonomi semakin membaik seiring membaiknya kondisi perekonomian global. "Jika ada permasalahan yang menyangkut upah sejogyanya dapat diselesaikan secara bipartit dan mengacu pada Permenaker No.1 Tahun 2017 tentang struktur dan skala upah," jelasnya. Mewakili pelaku usaha, Sarman meminta agar suasana selama kampanye Pilpres dan Pileg serentak 2019 berjalan kondusif, aman, nyaman. Sehingga tidak mengganggu aktivitas perekonomian dan investor tidak ragu untuk masuk menanamkan modalnya di Indonesia. "Ini menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga proses demokrasi berjalan secara normal dan mengedepankan ide dan gagasan serta visi dan misi yang mampu menjawab tantangan dan permasalahan perekonomian kita ke depan," ucapnya.

Sarman Ajak Pengusaha Tak Ajukan Penangguhan UMP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tiket-asian-games-mahal-sandi-lobi-sarman-simanjorang_m_224954.jpeg" alt="Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno." width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Perhelatan Asian Games 2018 tinggal menghitung hari, namun ada yang menggelisahkan masyarakat Indonesia. Pasalnya diketahui harga tiket opening dan beberapa venue tergolong terbilang mahal. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengaku kaget ketika mengetahui harga tiket yang tidak ramah dikantong warga tersebut. Dirinya berjanji akan tetap melobi INASGOC, untuk mempertanyakan harga tiket yang menurutnya tidak wajar. Sandi pun membocorkan, perundingan terkait harga tiket akan digelar Jumat pekan ini bersama dengan Direktur Ticketing INASGOC, Sarman Simanjorang. Sebab, jika tidak dilobi Sandi takut Asian Games akan sepi penonton. "Jadi saya akan ada diskusi dengan pak Sarman untuk memastikan jangan sampai tiket yang dibanderol cukup tinggi, Nanti malah&nbsp;venue&nbsp;pertandingan&nbsp;sepi," ujar Sandiaga di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (3/7). Dalam pertemuan itu Sandiaga mengatakan akan memonitor juga perkembangan persiapan Asian Games 2018. Dia berharap harga tiket bisa terjangkau, apalagi Pemprov DKI Jakarta sudah mendiskon pajak penjualan tiket dari 15 persen menjadi 7,5 persen. "Kita inginnya kan Asian Games sukses. Tapi kalau sudah menjadi keputusan ya mau bagaimana kan ini Inasgoc. Saya tinggal mencari jalan supaya tetap terjangkau buat warga Jakarta," pungkasnya. Untuk diketahui, tiket final cabang olahraga renang mencapai Rp300 ribu. Lalu tiket beberapa cabang olahraga lainnya dilego ratusan ribu.&nbsp; Kemudian, untuk konser upacara pembukaan, harga tiket berkisar Rp 750 ribu hingga Rp 5 juta. Sementara konser upacara penutupan berkisar Rp 400 ribu hingga Rp 2 juta. Harga tiket beberapa cabang olahraga Asian Games untuk beberapa cabang olahraga dapat dilihat melalui situs&nbsp;www.asiangames2018.id/tickets. Kabar baiknya, ada beberapa olahraga tidak dikenakan tiket atau gratis seperti panahan, tinju, pencak silat, taekwondo, dan angkat besi.

Tiket Asian Games Mahal, Sandi Lobi Sarman Simanjorang