<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/10/sarjana-nganggur-3916471450.jpg" alt="Ketua Majelis Wali Amanah (MWA) Prof. Ainun Naim (tengah) di kampus Universitas Terbuka (UT) Tangerang Selatan (9/7). (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Majelis Wali Amanah (MWA) Prof. Ainun Naim (tengah) di kampus Universitas Terbuka (UT) Tangerang Selatan (9/7). (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Fenomena banyaknya sarjana yang menganggur jadi perhatian publik. Termasuk bagi Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Terbuka (UT) Prof. Ainun Naim. Dia menekankan bahwa kampus harus berlomba-lomba meningkatkan kualitas. Kampus tidak bisa hanya berpatokan pada kuantitas atau jumlah mahasiswanya saja.&nbsp; Keterangan tersebut disampaikan Ainun usai rapat penetapan hasil pemilihan rektor Universitas Terbuka periode 2025-2030 di Tangerang Selatan, Banten pada Kamis (9/7) sore. Forum MWA memutuskan Prof. Ali Muktiyanto sebagai rektor yang bakal menggantikan Mohamad Yunus.&nbsp; Lebih lanjut Ainun mengatakan untuk masuk dunia kerja tantangannya semakin kuat. Dia mengapresiasi para calon rektor UT yang dalam penyampaian visi dan misinya menekankan kampus yang lebih berdampak. Dengan demikian mereka lebih mengutamakan aspek kualitas.&nbsp; "Apa gunanya lulusan jika tidak berkiprah. Kita punya fokus lebih besar aspek kualitas," katanya. Selain itu Ainun juga mengatakan pentingnya pengembangan kurikulum. Supaya kurikulum yang dihadirkan untuk mahasiswa lebih relevan dengan kondisi dunia kerja sekarang.&nbsp; Diberitakan sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan data yang cukup mengejutkan. Yaitu sebanyak satu juta lebih pengangguran di Indonesia memiliki ijazah Sarjana (S1). Merespon data tersebut, lulusan perguruan tinggi diminta tidak bertumpu pada lowongan jadi aparatur sipil negara (ASN) saja. Tetapi juga bisa menciptakan usaha, sesuai dengan bakat dan minatnya.&nbsp; Masukan tersebut disampaikan Rektor Universitas Terbuka (UT) Mohamad Yunus di sela seminar wisuda di Tangerang Selatan, Banten pada Senin (7/7). Dia mengatakan banyaknya lulusan sarjana yang nganggur itu terkait banyak faktor. Termasuk dinamika kebijakan pemerintah dan kondisi di masyarakat.&nbsp; Dia mencontohkan dengan segala kebijakan yang dibuat, iklim usaha di Taiwan sekarang lebih bagus. Dampaknya sejumlah perusahaan multinasional yang ada di Indonesia, pindah ke sana. Kondisi itu menambah banyak jumlah pengangguran. Akibatnya mahasiswa yang baru lulus kuliah, berebut lapangan kerja dengan masyarakat yang baru kehilangan pekerjaan.&nbsp; "Yang kedua, kita sebagai individu tidak boleh terpaku dengan satu target. Misalnya targetnya lulus kuliah jadi PNS," kata dia. Yunus mengatakan kuota PNS setiap tahunnya tidak banyak. Jauh lebih besar angkatan kerja atau pencari kerja. Buktinya setiap kali dibuka pendaftaran PNS atau ASN baru, pelamarnya selalu membludak.&nbsp; Begitupun dengan lapangan kerja yang disiapkan oleh perusahaan swasta maupun BUMN. Jumlahnya sangat terbatas. Jauh lebih sedikit daripada angkatan kerja. Maka Yunus menegaskan bagi para mahasiswa bercita-cita untuk jadi pegawai itu tidak dilarang.&nbsp; Namun dalam menjalani kehidupan, harus siap dengan situasi terburuk. Termasuk tidak lolos jadi abdi negara maupun bekerja di lembaga swasta. Maka cara yang bisa ditempuh adalah membuka usaha sendiri. Tentu penghasilan yang didapat tidak langsung besar. "Tetapi bisa membuka lapangan pekerjaan, kalau sudah besar usahanya," katanya.

Ketua MWA Universitas Terbuka, Prof. Ainun Naim, menekankan pentingnya kualitas pendidikan di tengah tingginya angka pengangguran sarjana.

Satu Juta Sarjana Nganggur, Ketua MWA UT Minta Kampus Utamakan Kualitas, Apa Gunanya Lulusan Banyak tapi Tidak Berkiprah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/06/pengangguran_jawapos-2945670398.jpg" alt="ILUSTRASI: Pengangguran. (Sumber foto: Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Pengangguran. (Sumber foto: Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, mengungkapkan keprihatinannya atas tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi. Hal itu &nbsp;disampaikan menanggapi data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat sebanyak 1,01 juta pengangguran di Indonesia per Februari 2025 berasal dari jenjang pendidikan sarjana. &ldquo;Lebih dari 1 juta sarjana menganggur? Ini ironi besar di tengah bonus demografi yang katanya menjadi peluang untuk Indonesia Emas,&rdquo; kata Nurhadi kepada wartawan, Minggu (6/7). Nurhadi menyesalkan alokasi anggaran triliunan rupiah untuk pendidikan tinggi yang tak berbanding lurus dengan keterserapan tenaga kerja. Pemerintah justru gagal memastikan lulusan perguruan tinggi memiliki kecakapan sesuai kebutuhan dunia kerja. "Kita sedang menghadapi situasi absurd. Negara mengeluarkan triliunan rupiah untuk pendidikan tinggi, tapi hasilnya justru &lsquo;parkir&rsquo; jadi pengangguran," tegasnya. Ia juga menyoroti fenomena gaji sarjana yang tak jauh berbeda dengan lulusan SMA sebagai bentuk ketidakadilan. Menurutnya, hal tersebut bukan efisiensi, melainkan bentuk perampasan atas hak dan martabat kaum intelektual. &ldquo;Kalau lulusan S1 dipaksa kerja dengan upah setara lulusan SMA, itu bukan efisiensi, itu perampasan martabat intelektual!&rdquo; tegas Nurhadi. Nurhadi mengingatkan, negara wajib hadir menjamin hak-hak dasar warga, termasuk sarana hidup layak di luar kota besar. Ia menekankan, kekurangan fasilitas dasar di daerah juga membuat lulusan enggan kembali ke kampung halaman. "Kalau daerah tak manusiawi buat hidup, jangan salahkan anak muda yang enggan tinggal di sana. Pemerintah jangan cuma nyuruh pindah ke desa, tapi fasilitas hidup di desa tidak dapat menjangkau kebutuhan mereka,&rdquo; jelasnya. Ia menyebut, saat ini Indonesia sedang berada di situasi panen sarjana tapi ladangnya kosong. Ia menyesalkan tindakan Pemerintah yang gagal mengantisipasi kebutuhan kerja bagi angkatan muda berpendidikan tinggi. &ldquo;Kita ini sedang panen sarjana tapi ladangnya kosong! Seharusnya Pemerintah sudah mempersiapkan sejak jauh hari demi memberdayakan SDM-SDM muda Tanah Air,&rdquo; ujar politisi dari Fraksi NasDem tersebut. Karena itu, Nurhadi mendorong reformasi sistem ketenagakerjaan dan pendidikan vokasional yang relevan dengan kebutuhan industri masa depan. Ia mengingatkan, jika dibiarkan, pengangguran sarjana bisa menjadi ancaman sosial. "Kami tak akan diam melihat angka 1 juta sarjana menganggur. Ini bukan sekadar masalah ekonomi, ini bom sosial, ini bentuk pengabaian terhadap generasi emas bangsa," pungkasnya. Adapun, dalam laporan BPS yang dipaparkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun INDEF 2025 (2/7), jumlah total pengangguran nasional mencapai 7,28 juta orang. Dari angka tersebut, lulusan SD-SMP menyumbang 2,42 juta pengangguran, disusul SMA 2,04 juta, SMK 1,63 juta, sarjana 1,01 juta, dan diploma sebanyak 177,39 ribu.

Legislator mengungkapkan keprihatinan atas tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi.

Miris 1 Juta Lulusan Sarjana Nganggur, Legislator: Ironi di Tengah Narasi Bonus Demografi

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/16/mendes-pdt-yandri-susanto-menhut-raja-juli-2071928503.jpg" alt="Mendes PDT Yandri Susanto dan Menhut Raja Juli Antoni. (Humas Kemendes PDT)" width="100%">
<figcaption>Mendes PDT Yandri Susanto dan Menhut Raja Juli Antoni. (Humas Kemendes PDT)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes-PDT) Yandri Susanto menegaskan bawa Koperasi Desa Merah Putih adalah milik pemerintah. Keberadaannya bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Mulai dari pensiunan sampai sarjana yang masih nganggur.&nbsp; &ldquo;Koperasi merah putih jadi ini bukan milik orang &nbsp;per orang tapi milik pemerintah. Jadi program Bapak Presiden sangat mulia, mesti kita kawal betul," kata Yandri saat bertemu Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni di Jakarta pada Selasa (15/4). Dalam pertemuan itu Yandri menyambut baik gagasan Raja untuk transformasi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) menjadi koperasi.&nbsp; Dia mengatakan adanya 15 ribu KUPS yang bakal berubah jadi koperasi merupakan hal yang luar biasa. Dia menilai dengan adanya kerja sama dan kolaborasi antara Kemenhut dan Kemendes-PDT nantinya dapat mempercepat program-program pemerintah. Salah satu program Presiden Prabowo yang dikebut sekarang adalah pendirian Koperasi Desa Merah Putih. Prabowo menargetkan koperasi ini berdiri di setiap desa maupun kelurahan. Dengan total berjumlah sekitar 80 ribu unit.&nbsp; Politikus PAN itu mengatakan, kolaborasi lintas kementerian bisa mempercepat program pemerintah,&nbsp;termasuk program pendirian Koperasi Desa Merah Putih.&nbsp; Yandri menjelaskan bahwa keberadaan Koperasi Desa Merah Putih juga bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Sebelumnya dalam agenda Kick-off &amp; Sosialisasi Inpres 9/2025 secara virtual Yandri mengatakan Koperasi Desa Merah Putih mengutamakan merekrut tenaga kerja dari desa setempat. Termasuk sarjana yang sedang mencari kerja atau menganggur.&nbsp; Yandri mengatakan sarjana di perkotaan yang sedang mencari kerja, bisa pulang kampung bergabung dengan Koperasi Desa Merah Putih. Selain itu para pensiunan yang sesuai bidangnya, juga bisa ikut direkrut mengelola Koperasi Desa Merah Putih. "Mungkin di desa itu ada pensiunan bank, atau pensiunan tenaga profesional lain. Itu bisa juga menjadi sumber utama SDM untuk mengawal dan menjalankan Koperasi Merah Putih ini," tuturnya.&nbsp; Sementara itu, Menhut Raja Juli membenarkan bahwa pemerintah akan membuat 80 ribuan koperasi desa yang bernama Koperasi Desa Merah Putih. Di sisi lain, Kemenhut saat ini mempunyai 15 ribu unit KUPS yang dapat ditransformasikan menjadi koperasi. Kelompok tersebut menjalankan usahanya dengan memanfaatkan program perhutanan sosial.&nbsp; Raja menyebut, di dalam 8 juta hektare Perhutanan Sosial di dalamnya telah terbentuk 15 ribu KUPS yang telah berkembang. Bahkan sudah melakukan ekspor. Menurutnya, guna mendukung program Presiden Prabowo Subianto nantinya KUPS ini dapat ditransformasikan menjadi koperasi.&nbsp; &ldquo;Kami sudah mengelompokkan mana KUPS yang sudah platinum, gold dan BLU berdasarkan jenis usaha dan juga berapa banyak mengenerate penghasilan. Saya berpikir kemarin dengan Pak Sekjen (Kemenhut) berdiskusi, 15 ribu mungkin KUPS ini bisa kita transfosmasi jadi koperasi," tuturnya.&nbsp; Raja menilai selain mendukung program Presiden Prabowo, upaya itu juga nantinya bisa menambah lapangan pekerjaan dan menambah pendapatan negara. Selain itu, para petani juga dapat ditingkatkan keterampilan dan pengetahuannya. &ldquo;Saya kira itu bisa mengambil porsi, dengan kelompok yang sudah ada asetnya," katanya. Upaya lainnya adalah mendorong permodalan dan peningkatan skill SDM-nya. (wan)&nbsp;

Menteri Desa Yandri Susanto menegaskan Koperasi Desa Merah Putih milik pemerintah siap tampung tenaga kerja sarjana nganggur.

Milik Pemerintah, Koperasi Desa Merah Putih Tampung Tenaga Kerja dari Pensiunan Hingga Sarjana Nganggur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dpr-dukung-pengurangan-jumlah-sks-untuk-jenjang-s1_m_.jpg" alt="Ilustrasi mahasiswa. DPR mendukung rencana pemerintah mengurangi jumlah sks untuk jenjang S1" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi mahasiswa. DPR mendukung rencana pemerintah mengurangi jumlah sks untuk jenjang S1</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengurangan satuan kredit semester (SKS) untuk jenjang S1 yang semula 144 SKS menjadi hanya 120 SKS dinilai sebagai rencana yang baik. Itu lantaran para mahasiswa harus mempersiapkan diri dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mengatakan, saat ini perlu diadakan evaluasi terhadap konten dan jenis mata kuliah secara menyeluruh. Harus dipisahkan pula, mata kuliah yang masih dan sudah tak lagi relevan seiring dengan perkembangan zaman. &ldquo;Sekarang mestinya yang perlu dievaluasi adalah konten dan jenis kuliah yang relevan dengan kebutuhan aktual: pekerjaan, era industri 4.0 maupun dinamika global sehingga sarjana siap menghadapi tuntutan dunia kerja maupun menciptakan dunia kerja baru,&rdquo; ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (4/11). Menurutnya, dengan demikian pemerintah baru bisa menentukan terkait jumlah SKS maupun waktu kuliah yang layak bagi para mahasiswa. &ldquo;Kalau ini sudah didiskusikan matang kelayakannya, baru kita efisienkan waktu kuliah atau pun SKS-nya. Tentu 140 maupun 120 harus ada konsideran dan rasionalisasi yang pas dan akurat,&rdquo; tutur dia. Terkait pendidikan tinggi, bukan hanya jumlah SKS dan alokasi waktu yang harus dievaluasi. Sebab, sejak dahulu kedua hal tersebut selalu menjadi polemik. &ldquo;Dulu pernah juga pada sebelum tahun 1987, S1 160 SKS, terus dirasa membuat mahasiswa sibuk kuliah tanpa ada ruang berorganisasi maupun aktualisasi diri lewat kegiatan lain dengan istilah mahasiswa bergaya &lsquo;ternak&rsquo; jumud dan tidak kreatif, serta tak sanggup atasi masalah kontemporer,&rdquo; kata Politikus PKS itu. &ldquo;Memang ini era sebagai jawaban atas kebijakan otoriter Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK), karena era 70-an mahasiswa dianggap terlalu bebas, sehingga banyak yang menjadi MA (mahasiswa abadi) sebelum mereka lulus karena keasikan jadi aktivis mahasiswa,&rdquo; lanjut dia. Namun, beban mahasiswa semakin berkurang. Calon sarjana harus melakukan penelitian sebagai skripsi atau tugas akhir (TA) sebagai syarat kelulusan. &ldquo;Tahun '87 dan selanjutnya itu bagi mahasiswa yang sudah menyelesaikan 150 SKS, maka bisa dinyatakan lulus S1 asal sudah menyelesaikan TA maupun skripsi dan KKN,&rdquo; pungkasnya.

DPR Dukung Pengurangan Jumlah SKS untuk Jenjang S1

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/32-ribu-penganggur-di-malang-didominasi-lulusan-sarjana_m_.jpg" alt="Disnaker gelar job fair sebagai upaya pengurangan jumlah pengangguran." width="100%">
<figcaption>Disnaker gelar job fair sebagai upaya pengurangan jumlah pengangguran.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Jumlah angka pengangguran di Kota Malang terbilang tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, setidaknya ada 32 ribu orang yang menganggur. Ironisnya, penganggur didominasi oleh lulusan sarjana.&nbsp; BPS juga mencatat, jumlah angkatan kerja di Kota Malang mencapai 443.035 jiwa. Sedangkan jumlah warga yang bekerja sebanyak 411.042 orang.&nbsp; Sementara itu, jika dilihat dari sisi latar belakang pendidikan, dari puluhan ribu warga yang menjadi pengangguran tersebut, mayoritas merupakan warga lulusan akademi maupun perguruan tinggi dengan persentase 33,68 persen.&nbsp; Melihat hal itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Malang menggelar job fair untuk mengurangi jumlah pengangguran. Salah satunya seperti yang terlihat di Gedung Skodam Brawijaya, mulai tanggal 14-16 November ini.&nbsp; Dalam bursa kerja tersebut, pihaknya menyediakan 62 perusahaan dengan total 4000 lowongan kerja. Kasi Perluasan Kerja dan Penempatan Kerja Disnaker Kota Malang Eri Hardo Pranowo mengatakan, dengan adanya job fair ini pihaknya berharap agar bisa dimanfaatkan oleh para penganggur. "Pelamar ditargetkan bisa mencapai 30 persen," ujarnya.&nbsp; Dia menambahkan, animo masyarakat untuk melamar bisa meningkat. Sehingga bisa mengurangi angka pengangguran. "Kota Malang sebagai kota pendidikan menyumbang angka pengangguran cukup tinggi," kata dia. Berdasarkan catatan Disnaker Kota Malang, setidaknya ada 5.725 orang yang menganggur.&nbsp;Namun, Eri menyampaikan, dari hari pertama gelaran job fair, pelamar memang terbilang sedikit. Bahkan, bisa dibilang lebih sedikit dibanding gelaran job fair pada Juli lalu. "Tahun ini agak sepi. Kegiatannya agak mepet, promosi juga kurang," jelasnya.&nbsp; Meskipun begitu, pihaknya tetap optimis bisa meraup banyak pelamar selama tiga hari ini. Nantinya, pelamar akan ditempatkan di sejumlah kota. Selain Kota Malang, juga di Jakarta, Mojokerto, Surabaya, dan Pasuruan. &nbsp;

32 Ribu Penganggur di Malang Didominasi Lulusan Sarjana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ada-jutaan-sarjana-nganggur-di-indonesia-solusinya-buang-ke-desa_m_216456.jpeg" alt="Tahun ini tercatat sudah ada 66 ribu sarjana yang berstatus pengangguran. Sebelumnya sudah ada jutaan." width="100%">
<figcaption>Tahun ini tercatat sudah ada 66 ribu sarjana yang berstatus pengangguran. Sebelumnya sudah ada jutaan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tahun ini diperkirakan akan ada penambahan pengangguran terdidik baru sekitar 66 ribu. Angka itu diprediksi terus bertambah, karena 2017 jumlah pengangguran lulusan diploma dan sarjana di Indonesia, mencapai 1 juta jiwa. Data tersebut diungkapkan oleh Dekan Fakultas Fisipol UGM Erwan Agust Purwanto. Karena itu dirinya menegaskan, agar ada terobosan untuk menekan bertambahnya pengangguran terdidik itu. "Salah satunya seperti mendidik mereka untuk menjadi calon wirausahawan baru," katanya. Dia juga mengatakan saat ini Global Entrepreneurship Index (GEI) Indonesia berada di urutan ke 97 dari 136 negara. Indonesia berada di bawah Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Salah satu penyebab rendahnya GEI Indonesia adalah kecilnya persentase jumlah wirausaha. "Pemicunya adalah rendahnya keterampilan dan etos kewirausahaan," jelasnya. Menurut Erwan, lingkungan perguran tinggi juga harus ikut berkontribusi menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Caranya, bisa seperti yang dilakukan oleh Fisipol UGM, yakni dengan mengembangkan kewirausahaan sosial melalui program Akademi Kewirausahaan Masyarakat (AKM). "Melalui program AKM itu para sarjana yang belum terserap dunia kerja diberi kesempatan untuk menekui kewirausahaan sosial. Kewirausahaan yang berbasis pedesaan," jelasnya. Pada tahap awal, program AKM akan fokus pada program cloning berbagai bentuk wirausaha berbasis pedesaan yang berhasil. Menurut dia potensi berwirausaha berbasis pedesaan sangat besar. Sebab saat ini komuditas unggul di puluhan ribu desa belum terkelola dengan baik. Melalui keilmuannya, para sarjana peserta program AKM nantinya diterjunkan ke desa-desa. Mereka bertugas menularkan pengetahuan, keterampilan, serta jejaringnya yang dibutuhkan untuk mengembangan wirausaha berbasis desa. "Sarjana pendamping ini akan bekerja bersama mengembangkan kewirausahaan yang sesuai dengan kebutuhan lokal," tutur dia.

Ada Jutaan Sarjana Nganggur di Indonesia, Solusinya Buang ke Desa