<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/WhatsApp-Image-2020-09-29-at-10.30.50.jpeg" alt="Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div> &nbsp; JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding mengusulkan agar Surat Izin Mengemudi (SIM) berlaku seumur hidup. Menurut dia, perpanjangan SIM hanya menambah beban masyarakat. Di tengah kondisi yang sulit ini, dia meminta Korps Lalu Lintas (Korlantas) mengkaji kembali aturan SIM. Tidak hanya itu, dia juga menyinggung soal STNK dan TNKB.&nbsp; Usulan tersebut disampaikan oleh Sudding dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III dengan Korlantas Polri pada Rabu (4/12). RDP itu disiarkan secara langsung. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015391169/dijuluki-si-penular-rezeki-3-shio-yang-keberuntungannya-menyebar-luas-mengubah-nasib-orang-lain">Dijuluki Si 'Penular Rezeki': 3 Shio yang Keberuntungannya Menyebar Luas, Mengubah Nasib Orang Lain!</a> Secara terbuka, Sudding meminta agar SIM, STNK, dan TNKB cukup dibuat sekali seumur hidup. Sehingga tidak terus menerus menjadi beban bagi masyarakat. &rdquo;Saya pernah usulkan agar perpanjangan SIM, STNK, TNKB ini, cukup sekali saja seumur hidup, seperti KTP. Supaya tidak membebani masyarakat, karena ini kan hanya untuk kepentingan vendor, ini selembar SIM ukurannya tidak seberapa, STNK juga tidak seberapa. Tapi, biaya luar biasa dan itu dibebankan kepada masyarakat,&rdquo; terang dia.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015391158/10-ciri-kepribadian-pria-yang-benar-benar-setia-kepada-pasangannya-dan-tidak-suka-selingkuh-menurut-psikologi">10 Ciri Kepribadian Pria yang Benar-benar Setia Kepada Pasangannya dan Tidak Suka Selingkuh, Menurut Psikologi</a> Menurut Sudding, sebelumnya dia sudah pernah menyoroti hal itu. Karena itu, dia kembali mengusulkan hal yang sama. &rdquo;Dan saya minta dalam forum ini agar dikaji ulang, perpanjangan SIM, STNK, TNKB&nbsp; cukup sekali. Supaya meringankan beban masyarakat sama kayak dengan KTP, KTP kan berlaku seumur hidup. SIM juga harus begitu berlaku seumur hidup,&rdquo; terang dia.&nbsp; Soa kemungkinan terjadinya pelanggaran oleh pemilik SIM, Sudding menyatakan bahwa jika tiga kali melanggar, SIM langsung dicabut. &rdquo;Cukup dibolongin saja, tiga kali dibolongin sudah tidak perlu lagi (pemilik SIM ke berkendara). Sekian tahun baru bisa mendapatkan SIM lagi,&rdquo; kata dia. &rdquo;Jadi, jangan ada perpanjangan supaya meringankan beban masyarakat yang dalam kondisi yang sangat susah saat ini,&rdquo; tambahnya.&nbsp; </div>

Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding mengusulkan agar Surat Izin Mengemudi (SIM) berlaku seumur hidup.

Usulkan SIM-STNK Berlaku Seumur Hidup, Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding: Supaya Tidak Membebani Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Pimpinan-Komisi-III-DPR-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Pimpinan Komisi III saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kapolri Jenderal Sigit Sulistyo Jakarta, Rabu (24/8/2022). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Pimpinan Komisi III saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kapolri Jenderal Sigit Sulistyo Jakarta, Rabu (24/8/2022). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding mempertanyakan dugaan peristiwa pelecehan yang dialami istri Irjen Pol Ferdy Sambo, Putri Candrawathi di Magelang, Jawa Tengah. Suding menanyakan tentang hal itu saat rapat dengar (RDP) Komisi III DPR dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8).  Dia menyebut, penyebab pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat terjadi di Magelang. Ferdy merasa harga dirinya sebagai seorang suami dari Putri Candrawathi dilecehkan.  "Setelah harkat dan martabat, harga dirinya sebagai seorang suami dilecehkan sedemikian rupa. Pada titik ini saya ingin mengkonfirmasi benar atau tidak tentang kronologi ini?,"  tanya Sudding.  Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, dirinya mendapat informasi dari berbagai sumber terkait motif dugaan pembunuhan yang dilakukan Ferdy Sambo kepada Brigadir J. Menurut Sudding, pada 2 Juli 2022 rombongan Putri bersama Brigadir J, Bripka Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf dan seorang asisten rumah tangga bernama Susi pergi ke Magelang. Mereka bertujuan untuk melihat anak dari Putri dan Ferdy Sambo yang sedang sekolah di Magelang. "Mereka tinggal di salah satu rumah di Magelang, rumah kecil lantai dua dan segala aktivitas di rumah itu bisa dilihat, sangat mudah untuk dilihat," ungkap Suding.  Singkat cerita, kata Sudding, pada 4 Juli 2022 terdapat kejadian. Putri Candrawathi sedang tidur di sofa ruang tamu, saat itu Brigadir J ingin memindahkan Putri ke kamarnya. "Melihat kejadian itu, Kuat membentak Brigadir J agar tidak melakukan itu dan tidak menyentuh Putri, lalu kemudian mengurungkan niatnya (Brigadir J)," ucap Suding.  Ferdy Sambo pada 6 Juli 2022 menyusul Putri yang telah lebih dulu pergi ke Magelang. Kedatangan Ferdy Sambo untuk merayakan momentum hari ulang tahun pernikahan. "Bergabunglah mereka di sana, di Magelang. Besok paginya, Ferdy Sambo pulang ke Jakarta, tanggal 7 Juli 2022 pagi," beber Sudding.  Pemantik pembunuhan ini terjadi pada pukul 17.30 WIB. Sudding menyebut, Brigadir J kepergok keluar kamar Putri Candrawathi yang berada di lantai 2.  "Saat itu Brigadir J masuk ke dalam kamar Putri di lantai 2, dan keluar dari kamar dilihat oleh Kuat, mengendap-endap lalu kemudian ditegur. Kenapa masuk ke kamar Ibu (Putri)? Kemudian lari," ungkap Sudding.  Dia menambahkan, Kuat dan Susi saat itu mendengar Putri sedang menangis di dalam kamar. Keduanya menanyakan apa yang dialami Putri. Lantas, Kuat menyarankan agar Putri memberitahu peristiwa yang membuat dia menangis kepada Ferdy Sambo.  "Malam harinya jam 11 malam, Putri melaporkan apa yang dialami pada sore hari itu ke Sambo lewat telepon. Putri menelepon Ferdy Sambo sambil menangis, mengatakan bahwa dia diperlakukan seperti itu oleh Brigadir J, ditanya lebih lanjut, di Jakarta nanti saya jelaskan," tutur Sudding seraya menjelaskan informasi yang diterimanya itu.  Setelah peristiwa itu, Putri bersama para ajudan pulang ke Jakarta pada 8 Juli 2022, tiba di rumah Seguling pada sore hari. Pada saat itu, Ferdy Sambo langsung menanyakan kepada Putri dan ajudan lainnya tentang peristiwa yang dialami istrinya, sehingga muncul kemarahan Ferdy Sambo yang memuncak.  "Tiba di rumah Saguling, apa yang dialami tanggal 7 itu diceritakan. Ferdy Sambo marah, hilang akal sehatnya. Diajak mereka ke Duren Tiga, di Duren Tiga terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh Richard dan juga oleh Sambo," cetus Sudding.  Mendengar pernyataan Sudding, Kapolri Jenderal Listyo Sigit tidak menampik informasi tersebut. Listyo mengakui ada banyak hal yang sesuai, sebagaimana diceritakan Suding. "Dari yang disampaikan beliau memang ada banyak hal yang sesuai," ujar Listyo.  Meski demikian, cerita serupa baru didapatkan Listyo hanya dari Ferdy Sambo saja. Karena itu, Polri akan memeriksa Putri terkait motif pembunuhan terhadap Brigadir J. "Namun mohon izin terkait motif ini, kami sementara sudah mendapatkan keterangan dari saudara Ferdy Sambo. Namun kami juga ingin memastikan sekali lagi untuk memeriksa ibu Putri, sehingga nanti yang kami dapat, apalagi posisi beliau sebagai tersangka apakah berubah atau tidak. Dengan demikian kami bisa mendapatkan satu kebulatan terkait masalah motif," tegas Listyo. (*)  &nbsp;  &nbsp;

Anggota Komisi III DPR: Sambo Hilang Akal Sehat, Lalu Bunuh Brigadir J

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/protes-di-paripurna-tak-cukup-mkd-tunggu-laporan-resmi-fraksi-pks_m_130973.jpeg" alt="Wakil Ketua MKD Sarifuddin Sudding" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MKD Sarifuddin Sudding</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polri mengeluarkan telegram selama pandemi virus Korona atau Covid-19 ini. Salah satu poin isinya adalah acaman pidana bagi orang-orang yang menghina presiden dan pejabat pemerintahan.  Menanggapi itu Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding mengeluhkan adanya telegram tersebut. Pasalnya kritikan yang diberikan masyarakat adalah hal yang biasa bagi pemerintahan ini.  "Ingat aparat penegak hukum tidak boleh membungkam suara kritis rakyat dengan aturan due process of law," ujar Sudding saat dihubungi, Senin (6/4).  Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, dalam era demokrasi ini sangatlah wajar jika pemerintahan ini mendapatkan kritikan. Sehingga hal ini bukanlah hal yang aneh.  "Bahwa presiden adalah pejabat negara dan pemerintahan, tentunya dalam demokrasi ini segara kebijakan dan tidakannya akan selalu mendapatkan kritikan," tegasnya.  Diketahui, Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo menandatangi Surat Telegram ST/1100/IV/HUK.7.1./2020, Sabtu (4/4). Surat tersebut berisi penanganan dan pedoman pelaksanaan tugas kepolisian yang berikatan dengan kejahatan di dunia siber selama pandemi virus Korona (Covid-19).  Beberapa tindak kejahatan yang menjadi fokus ialah penghinaan kepada penguasa dalam hal ini presiden dan pejabat pemerintahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 207 KUHP.  Pasal tersebut berbunyi, "Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah"  Selain itu, Polri juga akan fokus pada penyebaran berita bohong (hoaks) terkait covid-19 dan kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran pandemi tersebut.  Hal tersebut diatur dalam Pasal 14 dan atau 15 Undang-undang No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dalam Pasal 14, setiap orang yang menyiarkan berita bohong dapat dipidana penjara 10 tahun.  Sementara dalam Pasal 15, penyebar berita yang tidak pasti atau berlebihan atau tidak lengkap dapat dipidana penjara dua tahun.  Kejahatan lain yang disebut dalam surat itu yakni praktik penipuan penjualan daring alat kesehatan seperti masker, alat pelindung diri (APD), antiseptik, obat-obatan, dan disinfektan. Pasal yang dapat dijerat kepada pelaku adalah Pasal 45A Ayat (1) jo Pasal 28 Ayat (1) UU ITE.  "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)," tulis pasal tersebut.  Terkahir, kejahatan terhadap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan karantina kesehatan seperti yang termaktub dalam Pasal 93 UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Para pelanggar dapat dipindana penjara paling lama satu tahun dan atau denda paling banyak Rp 100 juta.

Polisi Tangkapi Penghina Penguasa, DPR: Jangan Bungkam Suara Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/yassona-semprot-lurah-dan-camat-yang-tidak-tahu-soal-prosedur-e-ktp_m_219944.jpeg" alt="Menteri Yassona Laoly saat ditemui di Kota Medan, Selasa (12/6)." width="100%">
<figcaption>Menteri Yassona Laoly saat ditemui di Kota Medan, Selasa (12/6).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ronny Sompie dan Menkumham Yasonna H Laoly, berbeda pendapat soal keberadaan Politikus PDIP Harun Masiku. Menurut Ronny, Harun sudah berada di Indonesia sejak 7 Januari 2020. Sebelumnya Yasonna H Laoly menyebut Harun masih berada di Singapura.  Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding mengeluhkan tidak adanya koordinasi di Kemenkumham. Institusi sebesar kenterian seharusnya tidak ada ‎yang berbeda dalam memberikan keterangan kepada publik.  "Satu institusi apalagi pemerintah di satu sisi Menkumham tidak mampu untuk melakukan koordinasi yang tepat dengan jajaran di bawahnya menyangkut keberadaan seseorang," ujar Sudding di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/1).  Oleh sebab itu Sudding menduga ada hal yang ditutupi oleh Menkumham Yasonna H Laoly mengenai keberadaan Harun Masiku. "Apakah dalam rangka untuk menutup-nutupi keberadaan yang bersangkutan (Harun Masiku)," imbuh Sudding.  Menurut politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut adanya dugaan ditutupi tersebut kare‎na terdapat pernyataan yang berbeda antara Ronny Sompie dan Yasonna H Laoly. "Sehingga tanpa ada koordinasi terlebih dahulu sebagai pejabat tertinggi dalam satu instansi memberikan suatu statement ke publik tanpa me-recheck terlebih dahulu kebenaran informasi yang disampaikan," sebut Sudding.  Oleh sebab itu menjadi pertanyaan tiba-tiba Harun Masiku dikatakan sudah ada di Jakarta. Hal ini yang perlu ditelusuri adanya perbedaan pernyataan antara Yasonna dengan Ronny Sompie.  "Nah, tentu kalau yang bersangkutan sudah ada di Indonesia ini menjadi pertanyaan kita semua," katanya.  Sebelumnya, Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Ronny Sompie mengatakan Harun Masiku telah berada di Indonesia sejak Selasa (7/1) lalu. Harun yang merupakan buronan KPK itu melintas masuk ke Jakarta melalui Bandara Soekarno Hatta menggunakan pesawat Batik Air.  “Saya telah memerintahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Bandara Soeta dan Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Keimigrasan Ditjen Imigrasi untuk melakukan pendalaman terhadap adanya delay time dalam pemrosesan data perlintasan di Terminal 2 F Bandara Soeta, ketika Harun Masiku melintas masuk,” kata Ronny Sompie.

‎Anggota Komisi III DPR Duga Yasonna Tutupi Keberadaan Harun Masiku

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/herry-lontung-siregar.jpg" alt="Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura kubu Oesman Sapta Odang (OSO), Herry Lontung Siregar. (Gunawan Wibisono/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura kubu Oesman Sapta Odang (OSO), Herry Lontung Siregar. (Gunawan Wibisono/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan Partai Hanura pimpinan Daryatmo dan Sarifuddin Sudding. Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura kubu Oesman Sapta Odang (OSO), Herry Lontung Siregar mengatakan, putusan MA ini mengukuhkan kepengurusan Hanura yang sah adalah pimpinan OSO.  "Kalau mereka tidak mengerti ini, maka kami akan tuntut. Dengan adanya keputusan inkrah ini, (harapannya) mereka bisa menerima," ujar Herry Lontung di Kantor Partai Hanura, kawasan MH Thamrin, Jakarta, Senin (5/8).  Adapun surat penolakan MA atas permohonan Partai Hanura pimpinan Daryatmo dan Sarifuddin Sudding ini tertuang dalam amar putusan bernomor 194K/TUN/2019 yang menyatakan dua poin utama.  Ketua DPP Partai Hanura, Benny Rhamdani mengatakan, poin pertama adalah menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi yang diwakili oleh Daryatmo dan Sudding. Poin kedua, menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tinggkat kasasi sejumlah Rp 500 ribu.  "Jadi, putusan yang dikeluarkan oleh MA ini bersifat final dan mengikat," katanya.  Oleh sebab itu, Benny menegaskan kubu Daryatmo dan Sarifuddin Sudding tidak boleh menggunakan atau mengatasnamakan Partai Hanura dalam hal apapun. Kalau itu, dilakukan maka kubu OSO akan mengambil tindakan tegas membawa kasus ini ke jalur hukum.  "Maka kepemimpinan OSO dan Herry Lontung Siregar akan mengambil tindakan tegas dan menyeret melalui jalur hukum baik perdata maupun pidana," ungkapnya.  Selanjutnya Benny mengatakan, Partai Hanura mengimbau kepada seluruh jajaran pengurus di seluruh tingkatan mulai dari DPD, DPC, PAC, ranting, dan anak ranting tetap menjaga soliditas.  "Sehingga bisa tetap melaksanakan kerja-kerja politik organisasi demi suksesnya agenda besar dan cita-cita Partai Hanura," pungkasnya.  Sampai saat ini, JawaPos.com sudah meminta konfirmasi kubu Daryatmo dan Sudding, namun belum ada respons. Setidaknya ada enam elite Hanura kubu Daryatmo dan Sudding yang dihubungi namun belum merespons, baik lewat sambungan telpon ataupun pesan WhatsApp.

MA Tolak Kasasi Kubu Sudding, Hanura Sah Milik OSO

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gugatan-sudding-diterima-hanura-tetap-jadi-partai-peserta-pemilu-2019_m_225199.jpg" alt="Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) (kemeja putih), bersama Wiranto dan petinggi partai." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) (kemeja putih), bersama Wiranto dan petinggi partai.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memutuskan, menerima gugatan tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020 yang diajukan oleh kubu Daryatmo-Sarifuddin Sudding. Dengan demikian, struktur kepengurusan Partai Hanura yakni Ketua Umum Oesman Sapta Odang (OSO) dan Sekretaris Jenderal Sarifuddin Sudding. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Hanura kubu OSO, Dodi Abdul Kadir mengatakan, putusan PTUN tersebut hanya mengembalikan kepengurusan yang lama. Putusan PTUN tidak membatalkan hasil verifikasi KPU sebagai peserta Pemilu 2019. "Tidak ada keputusan apapun yang mengubah, membatalkan, keputusan KPU tentang verifikasi. Ini final Hanura sebagai peserta pemilu," ujar Dodi saat jumpa pers di Jalan Karang Asem, Jakarta, Rabu (4/7). Putusan PTUN juga tidak membatalkan SK kepengurusan Hanura yang sudah ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly. Sehingga menurut dia, kepengurusan Partai Hanura di bawah kepemimpinan OSO&lrm; dan Sekretaris Jenderal Herry Lotung Siregar masih sah. "Jadi, tidak ada yang membatalkan SK dari Kemenkumham," katanya. Dodi menambahkan, permohonan SK yang diajukan oleh kubu Sudding sudah jelas-jelas tidak ditanggapi oleh Menkumham Yasonna H Loly. Dengan demikian apabila kubu Sudding mengatasnamakan Hanura maka adalah ilegal. "Karena Menkumham tidak mengesahkan surat yang dimohonkan oleh Daryatmo dan Sudding," pungkasnya.&lrm; Sebagaimana diketahui, Majelis Hakim telah memutuskan perkara Gugatan Perselisihan Pattai Politik No. 24/G/2018/PTUN-JKT, Tertanggal 26 Juni 2018. Dalam perkara tersebut, Daryatmo dan Sarifuddin Sudding sebagai penggugat melawan Menteri Hukum dan HAM sebagai tergugat dan DPP Partai Hanura sebagai tergugat intervensi II. Dalam amar putusan, disebutkan, menyatakan batal surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020. Selain itu, majelis hakim mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020.

Gugatan Sudding Diterima, Hanura Tetap jadi Partai Peserta Pemilu 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hanura-kubu-oso-nilai-majelis-hakim-ptun-buat-keputusan-janggal_m_225027.jpeg" alt="Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) (kemeja putih), bersama Wiranto dan petinggi partai." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) (kemeja putih), bersama Wiranto dan petinggi partai.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Hukum DPP Hanura Petrus Selestinus menilai ada yang janggal dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta soal gugatan kubu Daryatmo-Sarifuddin Sudding. Sebagaimana diketahui, PTUN Jakarta mengabulkan gugatan Daryatmo-Sudding atas SK Menkumham tentang Restrukturisasi, Revitalisasi dan Reposisi Kepengurusan DPP Partai Hanura. "Kami menilai ada beberapa kejanggalan dalam Putusan PTUN Jakarta tersebut," ujar Petrus dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Rabu (4/7).&lrm; Menurut Petrus, dalam pertimbangan hukum, majelis hakim mengatakan pihaknya tidak berhak menentukan keabsahan kepengurusan partai politik. Menurut Majelis, keabsahan kepengurusan parpol ditentukan oleh mahkamah partai dan/atau peradilan umum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Partai Politik (Parpol). "Namun, anehnya, di amar putusan majelis hakim PTUN, justru mengabulkan gugatan penggugat. Itu artinya, Majelis Hakim PTUN ikut menentukan keabsahan kepengurusan parpol yang sebenarnya menjadi wewenang mahkamah partai politik menurut UU Parpol," katanya. Kejanggalan lain, kata Petrus, Majelis Hakim PTUN menempatkan Keputusan Hanura melakukan restrukturisasi, revitalisasi dan reposisi terhadap posisi Sarifuddin Sudding sebagai Sekjen, sebagai produk dari Keputusan Forum Tertinggi Pengambilan Keputusan Partai Politik (FTPKPP) Hanura. Padahal, menurut Petrus, restrukturisasi, revitalisasi dan reposisi hanyalah perubahan pengurus pada tataran sekjen yang menurut AD, ART dan PO cukup dilakukan dengan rapat pleno atau oleh ketua umum berdasarkan mandat rapimnas. "Jadi sekali lagi SK Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi bukanlah produk yang mengubah hal-hal pokok sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 2 ayat (4) UU Parpol, seperti mengubah AD-ART, mengganti ketua umum, mengganti asas partai dan lainnya yang harus dilakukan melalui Munas/Munaslub sebagai FTPKPP," jelas dia. Dia juga mengatakan, dengan melakukan restrukturisasi, revitalisasi dan reposisi, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) tidak melakukan perubahan kepengurusan. OSO hanya mengubah personalia pengurus secara orang perorang di dalam partai saja. Perubahan tersebut hanya sifatnya insidentil, bukan perubahan mendasar yang harus diputuskan lewat forum tertinggi partai atau munas. "Dan kalau ada penolakan dari sekurang-kurangnya 2/3 peserta Munas/Munaslub barulah Menkumham terkendala untuk memberikan pengesahan dan menunggu penyelesaian di Mahkamah Partai," ungkapnya. Petrus juga kecewa lantaran SK yang digugat merupakan SK yang bersifat deklaratif absolut. Pasalnya, perubahan pengurus partai politik di tingkat pusat dilakukan pada jabatan Sekjen yang menurut AD/ART Partai Hanura hanya cukup dengan Rapat Pleno DPP atau di Hanura cukup dilakukan oleh ketua umum berdasarkan mandat rapimnas. Dengan demikian, cukup didaftarkan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri. "Perubahan tersebut tidak memerlukan verifikasi sebagaimana dalam pengesahan kepengurusan hasil FTPKPP karena menyangkut apakah ada penolakan dari 2/3 peserta FTPKPP, Akta Notaris dan lain-lain," katabyat. "Majelis hakim tidak bisa membedakan antara pergantian pengurus berdasarkan Keputusan Parpol yang bersumber dari FTPKPP dan mana yang merupakan Keputusan Parpol bersumber dari keputusan parpol yang bersifat insidentil melalui rapat pleno atau mandat ketua umum," tuturnya.&lrm; Namun demikian meskipun PTUN Jakarta mengabulkan gugatan Daryatmo-Sudding, Petrus menilai kepengurusan di bawah pimpinan OSO dan Herry Lontung Siregar tetap sah. Pasalnya, Menkumham dan DPP Hanura telah mengajukan banding atas putusan PTUN tersebut. Sehingga konsekuensinya Menkum HAM RI dan KPU RI harus terikat kepada status belum adanya kekuatan hukum tetap dari putusan PTUN Jakarta dengan segala akibat hukumnya. "Nah, dengan adanya banding dari Menkumham dan DPP Hanura atas putusan PTUN, maka kepengurusan yang sah dan bisa mewakili DPP Partai Hanura ke dalam dan ke luar adalah DPP Hanura kepengurusan OSO-Herry," ungkap dia. Konsekuensinya, kata dia, yang berhak mewakili Partai Hanura di Pileg dan Pilpres 2019 adalah DPP Hanura kepengurusan OSO-Herry. Oleh karena itu, dia mengimbau agar KPU RI dan Menkumham harus patuh pada posisi hukum Partai Hanura karena adanya banding dimaksud. "Begitu pula kader-kader Hanura yang ingin menjadi caleg segera mendaftar di DPP Hanura kepengurusan OSO-Herry," kata dia. Sebagaimana diketahui, Majelis Hakim telah memutuskan perkara Gugatan Perselisihan Partai Politik No. 24/G/2018/PTUN-JKT, tertanggal 26 Juni 2018. Dalam perkara tersebut, Daryatmo dan Sarifuddin Sudding sebagai pengugat melawan Menteri Hukum dan HAM sebagai tergugat dan DPP Partai Hanura sebagai tergugat intervensi II. Dalam amar putusan, disebutkan, menyatakan batal surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bhakti 2015-2020. Selain itu, majelis hakim mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bhakti 2015-2020.

Hanura Kubu OSO Nilai Majelis Hakim PTUN Buat Keputusan Janggal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/anak-buah-oso-dorong-kader-yang-dirugikan-kubu-sudding-lapor-polisi_m_220127.jpeg" alt="Ketua Umum Partai Hanura yang juga Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang saat berkunjung ke Pasar Tengah, Pontianak, Selasa (12/6)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Hanura yang juga Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang saat berkunjung ke Pasar Tengah, Pontianak, Selasa (12/6).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Hukum DPP Hanura kubu Oesman Sapta Odang (OSO) Petrus Selestinus mengingatkan para kader Partai Hanura di Indonesia agar tidak tertipu oleh manuver kubu Sarifuddin Sudding. Petrus menjelaskan, kader Hanura yang ingin mendaftar sebagai bakal calon anggota legislatif (bacaleg) baik di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, harus mendaftar di kepengurusan Hanura pimpinan OSO dan Herry Lontung Siregar. "Karena Partai Hanura yang sah dan legal sampai saat ini adalah Partai Hanura yang diketuai Oesman Sapta Odang dan Sekjen Herry Lontung Siregar. Kepengurusan ini diakui oleh Kememenkumhan dan KPU," ujar Petrus dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Rabu (13/6). Hal ini, kata Petrus, sudah merujuk dari surat resmi yang ditujukan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan KIP Aceh di seluruh Indonesia. Di dalamnya tertulis kepengurusan pimpinan OSO-Lontung merupakan kepengurusan sah dan berhak ikut Pemilu 2019. Ini juga merujuk pada surat KPU RI tertanggal 12 Juni 2018 dengan Nomor: 578/PL.01.4-SD/03/KPU/VI/2018, yang memuat perihal Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani. "Kami apresiasi langkah KPU yang terus memantau aktivitas Partai Hanura dan menemukan adanya aktivitas pendaftaran Caleg 2019 yang dilakukan oleh organ dan/atau oknum-oknum mengatasnamakan Partai Hanura yang sah," katanya.&lrm; Surat resmi KPU tersebut, kata Petrus, telah melindungi masyarakat pemegang hak pilih dan mencegah kerugian yang akan diderita oleh KPU dan Partai Hanura. Pasalnya, surat KPU tersebut telah menutup pintu rapat-rapat bagi DPD/DPW dan DPC Partai Hanura yang dibentuk secara ilegal oleh Daryatmo-Sudding. Sehingga, dengan adanya surat KPU, masyarakat tidak terjebak dalam tindakan penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu mengatasnamakan Partai Hanura. Seperti meminta uang dan syarat lain-lain dalam proses pencalegan. "Jadi, kami berterima kasih setinggi-tingginya atas sikap KPU RI yang tetap kosisten pada aspek legal demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap KPU RI dan Partai Hanura," katanya. Apalagi, kata dia, akhir-akhir ini, kubu Daryatmo-Sudding gencar menamakan diri DPP Partai Hanura dan menyelenggarakan penerimaan pendaftaran bacaleg baik di tingkat pusat maupun daerah. Petrus pun minta masyarakat agar tidak melakukan hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan organ dan oknum-oknum yang mengatasnamakan diri DPP Hanura Pimpinan Daryatmo-Sudding. "Bagi anggota masyarakat yang terlanjur melakukan hubungan hukum dengan kegiatan yang bersifat ilegal yang diselenggarakan kubu Daryatmo-Sudding, diminta agar segera manarik diri, mengurungkan niat untuk mendaftar sebagai caleg dan membatalkan hubungan yang terlanjur terjadi," katanya. Bahkan Petrus menganjurkan agar masyarakat yang dirugikan bisa melakukan tuntutan hukum terhadap Daryatmo-Sudding kepada pihak yang berwajib. Pasalnya, Daryatmo-Sudding telah melakukan kegiatan ilegal dan telah merugikan masyarakat. "Kami dorong masyarakat atau kader Hanura yang dirugikan atas kegiatan ilegal Daryatmo-Sudding untuk melakukan tuntutan hukum," pungkasnya.

Anak Buah OSO Dorong Kader yang Dirugikan Kubu Sudding Lapor Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/selain-gaet-fahri-hamzah-golkar-juga-lamar-sarifuddin-sudding_m_186664.jpeg" alt="Ketua DPR Bambang Soesatyo" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Bambang Soesatyo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Golongan Karya (Golkar) rupanya terus membuka peluang bagi para tokoh potensial untuk bergabung. Setelah gagal melamar Fahri Hamzah, partai belogo beringin tersebut tertarik meminang mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Hanura, Sariffudin Sudding. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPR Bambang Soesatyo saat diwawancarai terkait pinangannya pada Fahri Hamzah. Menurutnya, selama ini pinangan partai Golkar bukan hanya kepada koleganya di lembaga legislator, melainkan kepada figur potensial lainnya. "Ke Sudding pun saya tawarkan kalau memang dia sudah enggak di Hanura, Golkar terbuka, pokoknya siapa saja yang mau di Golkar saya tawarkan," kata Bamsoet di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (6/2). Bamsoet berpendapat, Partai Golkar merupakan partai yang terbuka apabila terdapat sosok yang memang berniat ingin bergabung dengan partai besutan Soeharto tersebut. Bahkan, kata Bamsoet, Golkar tidak memiliki kriteria khusus bagi siapapun yang ingin bergabung dengan partainya. Namun, hanya ada satu syarat penting, yakni tidak melanggar PDLT alias prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela. "Di Golkar tidak ada kriteria. Siapapun boleh masuk dan boleh keluar. Yang penting tidak merusak PDLT," pungkasnya. Sekadar informasi, setelah sempat mengalami konflik internal yang berkepanjangan, akhirnya partai Hanura menyatakan telah melakukan proses Islah. Adapun proses perdamaian itu dipimpin langsung oleh Dewan Pembina Partai Hanura, Wiranto. Atas dasar itu, saat ini tongkat kepemimpinan pun dikembalikan kepada Oesman Sapta Oedang (OSO) lantaran telah memiliki Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan HAM. Namun, OSO pun memutuskan telah mengganti kursi sekjen yang semula diduduki oleh Sarifuddin Sudding menjadi Herry Lontung Siregar. Keputusan ini dinilai telah menciderai proses islah yang telah di ikrarkan dua belah pihak. Sampai saat ini, Sudding pun tidak terlihat pada acara-acara partai Hanura. Bahkan, pada verifikasi faktual yang dilaksanakan KPU, nama Sudding tidak ada dalam daftar kepengurusan partai Hanura yang disahkan oleh KPU.

Selain Gaet Fahri Hamzah, Golkar Juga Lamar Sarifuddin Sudding

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/lapor-ke-bamsoet-hanura-kubu-sudding-minta-ketua-dpr-abaikan-oso_m_183097.jpeg" alt="Kader Partai Hanura versi Sarifuddin Sudding" width="100%">
<figcaption>Kader Partai Hanura versi Sarifuddin Sudding</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dua kubu yang terbelah di Partai Hanura masih terus saling serang dalam dalam manuver politiknya. Kali ini dari kubu Sarifuddin Sudding merapat ke Ketua DPR Bambang Soesatyo. Mereka meminta pimpinan DPR tidak mengakomodir kepentingan Partai Hanurai versi Oesman Sapta Odang (OSO). Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura kubu Sarifuddin Sudding, Dadang Rusdiana mengungkapkan, bahwa pihakya dan sejumlah kader Partai Hanura versi Sudding melapor ke Ketua DPR bahwa pihaknyalah yang resmi. Mereka meminta pimpinan DPR, terutama Bambang Soesatyo (Bamsoet) tidak perlu menanggapi segala urusan kedewanan dari OSO. "Barusan koordinasi dengan pimpinan DPR, kami adalah pengurus yang resmi," ujar Dadang Rusdiana usai melakukan pertemuan dengan Bamspoet di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/1). Anggota Komisi X DPR itu mengklaim Bambang Soesatyo sangat merespons pihaknya dengan baik. Apalagi sudah saling kenal dengan para pengurus partai yang ada di DPR ini. "Pimpinan DPR tentu sangat respons sekali," katanya. Lebih jauh Dadang mengatakan, saat ini OSO telah dipecat dari Ketua umum Partai Hanura. Pemecatan itu berlangsung dalam Munaslub beberapa waktu lalu. Dalil itulah yang digunakan pihak Sudding untuk mengabaikan semua kepentingan politik Partai Hanura versi OSO. "Kami ingin bersihkan partai dari praktik culas," tuturnya. Selanjutnya, kata Dadang, pihaknya akan melaporkan OSO ke Bareskrim Polri atas dugaan penggelapan uang partai senilai Rp 200 miliar ke rekening pribadinya. "Sehingga aparat penegak hukum bisa menegakan hukum, jadi praktik yang dilakukan Pak OSO kami laporkan resmi ini," pungkasnya.

Lapor ke Bamsoet, Hanura Kubu Sudding Minta Ketua DPR Abaikan OSO

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sarifuddin sudding

Berita Terkini