<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/27/8d5c92f7-515a-49d4-aa1f-842363e9ea60-2203084883.jpg" alt="Bendahara Umum Partai Golkar Sari Yuliati dilantik menjadi Wakil Ketua DPR RI menggantikan Adies Kadir, dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1). (Youtube)" width="100%">
<figcaption>Bendahara Umum Partai Golkar Sari Yuliati dilantik menjadi Wakil Ketua DPR RI menggantikan Adies Kadir, dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1). (Youtube)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sari Yuliati, resmi ditetapkan sebagai Wakil Ketua DPR RI menggantikan Adies Kadir, yang telah disahkan sebagai calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) usulan DPR RI. Penetapan Sari Yuliati dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1). Dengan pengangkatan tersebut, Sari kini menempati salah satu posisi strategis di pimpinan parlemen. Sosok Sari Yuliati Sari Yuliati merupakan politikus Partai Golkar yang telah menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019&ndash;2024 dan kembali terpilih untuk periode 2024&ndash;2029. Ia mewakili daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) II, yang meliputi Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, serta Kota Mataram. Dari sisi pendidikan, Sari menyelesaikan sarjana Teknik Sipil di Universitas Trisakti. Ia kemudian melanjutkan studi magister Teknik Sipil di Universitas Indonesia pada 2001. Tak berhenti di bidang teknik, Sari juga menempuh pendidikan sarjana Ilmu Hukum di Universitas Kristen Indonesia (UKI) pada 2020. Ia melanjutkan pendidikan Doktor Ilmu Hukum di Universitas Padjadjaran, Bandung. Sebelum dilantik sebagai Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati menjabat Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Di internal Partai Golkar, ia dipercaya menduduki posisi Bendahara Umum. &nbsp;

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sari Yuliati, resmi ditetapkan sebagai Wakil Ketua DPR RI menggantikan Adies Kadir, yang jadi Hakim MK

Profil Sari Yuliati, Bendahara Umum Partai Golkar yang Kini Menjabat Wakil Ketua DPR RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/27/8d5c92f7-515a-49d4-aa1f-842363e9ea60-2203084883.jpg" alt="Bendahara Umum Partai Golkar Sari Yuliati dilantik menjadi Wakil Ketua DPR RI menggantikan Adies Kadir, dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1). (Youtube)" width="100%">
<figcaption>Bendahara Umum Partai Golkar Sari Yuliati dilantik menjadi Wakil Ketua DPR RI menggantikan Adies Kadir, dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1). (Youtube)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sari Yuliati, resmi dilantik menjadi Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan. Sari menggantikan posisi Adies Kadir yang telah ditetapkan sebagai calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) usulan DPR RI. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-12 Masa Sidang III Tahun 2025&ndash;2026 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1). Dalam rapat tersebut, DPR terlebih dahulu menyetujui Adies Kadir sebagai anggota MK usulan lembaga legislatif. Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menyampaikan pimpinan DPR telah menerima surat resmi dari DPP Partai Golkar terkait pergantian antar waktu (PAW) pimpinan DPR RI dari fraksi Golkar. &ldquo;Sidang dewan yang terhormat, dengan telah disetujuinya saudara Adies Kadir sebagai calon Hakim Konstitusi usulan lembaga DPR, dapat kami informasikan bahwa pimpinan dewan telah menerima surat dari DPP Partai Golkar Nomor: B/934/DPP/GOLKAR/2026 tanggal 26 Januari 2026, perihal pergantian antar waktu Pimpinan DPR RI dari Partai Golkar sisa masa jabatan 2024&ndash;2029,&rdquo; kata Saan dalam rapat paripurna. Saan kemudian menanyakan persetujuan forum terhadap penetapan Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR RI. &ldquo;Sehubungan dengan hal tersebut, kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, terhadap Saudari Sari Yuliati dapat ditetapkan sebagai Wakil Ketua DPR RI, apakah bisa disetujui?&rdquo; tanya Saan. Seluruh anggota DPR yang hadir serentak menyatakan persetujuan. "Setuju," jawab para anggota dewan. Dengan demikian, Sari Yuliati resmi dilantik sebagai Wakil Ketua DPR RI menggantikan Adies Kadir dalam rapat paripurna tersebut. Pelantikan itu ditandai dengan sumpah jabatan yang dipimpin Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto. &nbsp; Sebagaimana diketahui, Sari Yuliati merupakan politikus Partai Golkar yang menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019&ndash;2024 dan kembali terpilih untuk periode 2024&ndash;2029. Ia mewakili Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat II, yang meliputi Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, serta Kota Mataram. Sebelum dilantik sebagai Wakil Ketua DPR RI menggantikan Adies Kadir, Sari bertugas di Komisi III DPR RI dan menduduki posisi Wakil Ketua Komisi yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan. Di internal partai, Sari Yuliati juga memegang posisi strategis sebagai Bendahara Umum DPP Partai Golkar, yang memperkuat posisinya di jajaran elite partai.

Sari Yuliati resmi jadi Wakil Ketua DPR RI ganti Adies Kadir. Pelantikan di DPR RI ini perkuat posisi Golkar dalam ekonomi dan keuangan.

Bendum Golkar Sari Yuliati Resmi jadi Wakil Ketua DPR RI Gantikan Adies Kadir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Sari-Yuliati-DPR-Antara.jpg" alt="Anggota Komisi III DPR RI Sari Yuliati. ANTARA/Nur Imansyah" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi III DPR RI Sari Yuliati. ANTARA/Nur Imansyah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI Sari Yuliati menilai pernikahan adik Presiden Jokowi, Idayati dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman tidak akan mengganggu independensi MK.  "Saya mengirimkan doa untuk Bapak Anwar Usman dan calon istri Ibu Idayati agar diberikan kelancaran dalam prosesi pernikahan," ujar Sari Yuliati dalam keterangan tertulis diterima wartawan di Mataram, Rabu (23/3).  Sari menyampaikan bahwa pernikahan ini urusan cinta, urusan hati dan sangat privat sehingga tidak perlu dikaitkan dengan politik. "Pernikahan ini kan ibadah, urusan cinta itu urusan hati dan sangat privat. Jadi tidak perlu dikaitkan dengan urusan politik. MK kan lembaga negara dan mempunyai sistem kuat dalam mekanisme kerjanya," ucapnya.  Sari menambahkan bahwa masyarakat mestinya tidak perlu khawatir terkait independensi MK. "Masyarakat tidak perlu khawatir independensi MK terganggu karena pernikahan Ketua MK dengan adik Presiden Jokowi. MK bersifat independen, baik secara struktural maupun fungsional berdasarkan ketentuan Undang-Undang, Hakim MK berjumlah 9 orang dan semua keputusan keluar berdasarkan musyawarah mufakat sehingga perkara yang diputuskan pasti objektif," tuturnya.  Diketahui, lamaran resmi Ketua MK Anwar Usman telah diterima keluarga yang diwakili Jokowi sebagai kakak laki-laki dari Idayati pada 12 Maret 2022. Sedangkan resepsi pernikahan tersebut direncanakan akan digelar pada 26 Mei 2022 di Solo, dilanjutkan acara pada 28 Mei 2022 di Sumbawa, yang merupakan daerah asal Anwar Usman. (*)

Politisi Golkar: Adik Jokowi-Ketua MK Nikah Tak Ganggu Independensi

Sari Yuliati

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Sari Yuliati

Berita Terkini

Profil Sari Yuliati, Bendahara Umum Partai Golkar yang Kini Menjabat Wakil Ketua DPR RI

Bendum Golkar Sari Yuliati Resmi jadi Wakil Ketua DPR RI Gantikan Adies Kadir

Politisi Golkar: Adik Jokowi-Ketua MK Nikah Tak Ganggu Independensi

Download Aplikasi JawaPos.com