<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/26/saratri-2205371077.png" alt="SARATRI WILONOYUDHO" width="100%">
<figcaption>SARATRI WILONOYUDHO</figcaption>
</figure> KECELAKAAN&nbsp;yang disebabkan rem blong truk tronton, seperti di Bawen, Semarang (23/9), sudah puluhan kali terjadi. Dan membawa korban puluhan orang meninggal dunia. Fenomena truk tronton raksasa yang berjalan bagai siput di jalan raya kita adalah fenomena yang kompleks. Selain fenomena ekonomi, ini ada keserakahan, korupsi, sekaligus kebudayaan kita dalam berlalu lintas. Pengusaha ingin efisien dengan menggunakan tronton besar dengan sekali muat untuk mengangkut barang-barang mereka. Kelakuan itu sesungguhnya wajar dalam dunia bisnis yang mengutamakan, dengan modal sekecil-kecilnya, mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Fenomena menjadi tidak wajar jika mengabaikan keselamatan yang lain. Truk tronton raksasa berjalan bagai siput di jalanan kita yang sempit, berkelok, naik turun, yang di sisi lain juga dipenuhi para pengguna jalan yang lain. Ledakan pemilikan kendaraan bermotor, terutama motor roda dua, sudah terjadi. Dengan uang muka Rp 400 ribu, orang sudah bisa membawa pulang sepeda motor baru. Bandingkan dengan tahun 1970-an atau bahkan 1980-an. Gerakan pelan bagai siput, bahkan berderet-deret di jalanan ramai namun sempit, dengan membawa barang puluhan ton, tentu menjengkelkan banyak pengendara yang lain. Jika sudah berhasil menyalip satu di antara mereka setelah mengikuti dengan sabar di belakangnya beberapa puluh menit, bertemu lagi dengan tronton lain di depannya. Ini bagai perlombaan kancil lari dengan puluhan siput. Di jalan tol demikian juga, meski ada aturan kecepatan antara 30&ndash;100 km per jam, tronton yang berjalan di bawah kecepatan 30 km per jam tidak diancam untuk ditilang, sebaliknya mobil pribadi yang berjalan di atas 100 km per jam. Singkatnya, di samping ikut menggerakkan ekonomi, truk tronton juga merugikan pihak lain yang juga notabene ingin bergerak cepat leluasa untuk kepentingan ekonomi yang lain. Pengusaha yang menggunakan tronton untung besar, dengan tidak memberikan kompensasi kepada pihak lain yang dirugikan gara-gara harus antre di belakangnya di jalanan vital yang sempit. Fenomena truk tronton maut juga akibat ledakan penduduk luar biasa di Pulau Jawa, pulau dengan luas hanya 8 persen dari luas Indonesia. Namun menampung hampir 60 persen jumlah penduduk Indonesia. Karena itu, dapat dipahami jika roda ekonomi banyak berputar di Jawa dan terutama di kota-kota besar. Untuk itulah, tronton hadir sebagai jawaban sebagai salah satu penggerak roda perekonomian. Fenomena tronton maut juga merupakan fenomena buruknya sarana-prasarana jalan kita berikut sistem pergerakan lalu lintas yang lain. Mutu konstruksi jalan kita sangat jelek, mudah retak, mudah berlubang, mudah bergelombang, sehingga setiap saat harus diperbaiki. Selesai ruas tertentu, ganti ruas yang lainnya hingga memacetkan pergerakan lalu lintas berbulan-bulan. Jadilah jalan menjadi proyek abadi. Di sisi lain, kebudayaan berlalu lintas juga sangat buruk. Saling menyalip di markah yang tidak terputus menjadi pemandangan keseharian. Para sopir angkutan umum, termasuk tronton, apakah benar diuji serius dalam mendapatkan SIM? Jika ya, sampai seberapa jauh materi sisi kesehatan dan psikologis ujian SIM bagi sopir tersebut juga diperhatikan? Benarkah para sopir tronton mendapatkan bayaran yang wajar? Jika bayaran mereka tidak memadai, dapatkah dijamin sehat jiwa raga mereka? Bayaran yang tidak memadai juga akan berpengaruh terhadap kesehatan dan kondisi psikologisnya, selain mudah mengantuk ketika mengemudi. Masalah lain adalah tentang kondisi kendaraan tronton. Benarkah truk tronton setiap kali membayar pajak, dicek serius kondisi mesin dan remnya? Adakah korupsi dalam menentukan laik tidaknya tronton? Masih adakah korupsi di jembatan timbang ketika truk tronton mengangkut barang melanggar undang-undang? Cek fisik kendaraan apakah juga dilakukan pemilik setiap saat? Apakah para pemilik tronton juga ikut bertanggung jawab jika ada kecelakaan, apakah hanya sopir yang menanggung akibatnya? Adakah efek jera bagi para pengusaha, pemilik tronton, sopir, dan petugas yang korupsi (istilahnya menerima mel)? Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013019713/menaker-pengawas-ketenagakerjaan-miliki-peran-penting-dalam-penegakan-hukum-ketenagakerjaan">Menaker: Pengawas Ketenagakerjaan, Miliki Peran Penting Dalam Penegakan Hukum Ketenagakerjaan</a> Dari sketsa singkat tersebut tampak fenomena rem blong truk tronton yang menggasak puluhan kendaraan yang lain merupakan fenomena yang amat kompleks. Dengan demikian, pembenahannya juga tidak boleh parsial. Jadi, urusan (keselamatan) transportasi adalah menyangkut bagaimana mengubah &rdquo;budaya&rdquo; bangsa secara komprehensif. Ada adagium yang mengatakan, &rdquo;Jika ingin melihat budaya sebuah bangsa, lihatlah cara bangsa tersebut berlalu lintas.&rdquo; Sistem transportasi dipengaruhi setidaknya oleh empat faktor. Yakni sistem kegiatan, sistem jaringan transportasi, sistem pergerakan lalu lintas, dan sistem kelembagaan (yang mencakup sistem budaya masyarakat dan pelayanan birokrasi). Dunia transportasi mestinya adalah dunia kedisiplinan, tenggang rasa, unjuk kerja (performance) keahlian berkendara, kecerdasan dalam memahami pihak lain, dan sebagainya. Tentu saja hal tersebut juga harus ditunjang oleh keandalan sarana jalan, rambu-rambu lalu lintas, serta penegakan hukum berlalu lintas yang baik. Pengoperasian kendaraan umum seperti bus, travel, kapal laut, feri, apalagi pesawat terbang jelas memerlukan kecanggihan dan profesionalisme. Demikian pula pembuatan konstruksi dan geometri jalan, pelabuhan, dan bandara beserta perangkat lunaknya yang lain. Manajemen komprehensif adalah manajemen yang menyangkut berbagai dimensi sosiokultural-ekonomi tersebut. Dengan kata lain, pembudayaan manajemen modern juga inheren memacu mutu pelakunya agar lebih profesional. Demikian pula halnya jika berbicara soal manajemen transportasi. Manajemen ini juga menyangkut mutu dan profesionalitas pelakunya sekaligus watak budayanya.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;SARATRI WILONOYUDHO,&nbsp;Anggota Dewan Riset Daerah Jawa Tengah,mengajar di Universitas Negeri Semarang (Unnes)

Kecelakaan yang disebabkan rem blong truk tronton, seperti di Bawen, Semarang (23/9), sudah puluhan kali terjadi. Ini fenomena kompleks.

Fenomena Truk Tronton Maut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/SARATRI-WILONOYUDHO.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>PENOLAKAN sebagian dosen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dalam pemberian jabatan profesor kehormatan kepada seseorang di luar dunia akademik dapat dipahami. Barangkali, penolakan itu didasari berbagai pengalaman di perguruan tinggi lain yang gemar ”obral” pemberian gelar dan jabatan, baik itu doktor honoris causa maupun profesor kehormatan.  Pengalaman itu adalah dugaan adanya kepentingan pribadi atau sekelompok kecil pejabat kampus yang berharap, dengan memberikan jabatan atau gelar kepada seseorang yang berpengaruh, mereka (bukan kampusnya) akan mendapat keuntungan. Minimal hubungan baik dalam hal di luar akademik ataupun perlindungan tertentu.  Dengan kata lain, penentuan siapa yang akan diberi gelar dan jabatan itu tanpa melibatkan staf akademik yang lainnya dengan tata cara dan prosedur yang sangat ketat. Seperti halnya usul kenaikan jabatan profesor oleh para dosen yang sejak ”bayi” sudah bergelar doktor dan melaksanakan tridarma perguruan tinggi. Yakni pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.  Sebagai gambaran, seseorang yang sejak awal sudah berniat menjadi dosen, untuk mencapai jabatan profesor, umumnya dilalui dengan proses yang sangat panjang. Bahkan berliku, berdarah-darah, karena harus mengumpulkan 850 kum dalam kegiatan pelaksanaan tridarma secara rutin, bergelar doktor, dan menulis di jurnal internasional bereputasi. Banyak di antara mereka yang stres, sampai jatuh sakit, bahkan ada yang nekat mencari jalan kurang terpuji.  Profesor Kehormatan  Kembali pada masalah profesor kehormatan. Menurut Permendikbudristek Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan, Pasal 1 ayat 1 dan 2, disebutkan, jabatan akademik adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri. Profesor kehormatan adalah jenjang jabatan akademik profesor pada perguruan tinggi yang diberikan sebagai penghargaan kepada setiap orang dari kalangan nonakademik yang memiliki kompetensi luar biasa.  Pada pasal 3 disebutkan: setiap orang yang diangkat menjadi profesor kehormatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus memenuhi sejumlah kriteria. Di antaranya memiliki kualifikasi akademik paling rendah doktor, doktor terapan atau kompetensi yang setara dengan jenjang 9 (sembilan) pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; memiliki kompetensi luar biasa dan/atau prestasi eksplisit dan/atau pengetahuan tacit luar biasa; memiliki pengalaman yang relevan dengan prestasi luar biasa yang mendapat pengakuan nasional dan/atau internasional; dan berusia paling tinggi 67 (enam puluh tujuh) tahun.  Jadi, terlepas pro-kontra, ada aturan untuk memberikan jabatan profesor kehormatan, hanya masalahnya soal transparansi dan objektivitas yang ketat. Persoalan lain di antaranya sebagai berikut.  Pertama, mereka umumnya menulis jabatan di depan namanya Prof Dr, yang berarti seakan sepertinya mereka profesor yang diraih secara reguler. Mestinya ditulis sesuai peraturan, yakni Prof HC (Universitas X) ... nama yang bersangkutan. Kedua, umumnya mereka yang diberi jabatan profesor kehormatan tidak lagi aktif secara kontinu untuk melaksanakan tridarma perguruan tinggi (mengajar, meneliti, dan mengabdi) ke perguruan tinggi yang memberinya. Apalagi, mereka berkontribusi ke pengembangan iptek.  Kapten Peradaban  Profesor semestinya adalah kapten peradaban. Mereka seharusnya menjadi ”lokomotif” yang menuntun sivitas akademika menuju ke arah perguruan tinggi yang mampu membudayakan nilai hidup, pandangan hidup, keterampilan hidup, dan sebagainya melalui serangkaian kerja besar ilmiah seperti kontemplasi pemikiran untuk melahirkan buku dan teori baru atau penelitian ilmiah lainnya.  Mestinya ia sudah ”sublim” ilmu pengetahuannya, kearifannya, moralitasnya, dan memiliki kewibawaan dan kehormatan yang luar biasa. Karena itu, kalau seorang profesor meninggal, akan disemayamkan dahulu di kampus setempat. Itu berarti sebuah kehormatan yang luar biasa.  Karena sudah sublim mencapai puncak ”ekstase” dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, ia akan suntuk menghasilkan karya-karya ilmiah untuk memecahkan masalah yang membelit masyarakat di sekitarnya. Syukur buat bangsa dan negara serta umat manusia pada umumnya.  Jelas bahwa jabatan profesor adalah titik awal untuk berkarya, dan bukan ”tujuan”. Sebab, jika jabatan profesor hanya sebagai ”tujuan”, ia diibaratkan akan seperti sebatang ”pohon pisang” saja, yakni ”sekali berbuah setelah itu mati”. Mestinya ia laksana sumur yang semakin banyak ditimba, semakin agung airnya. Karena itu, di luar negeri ada rasa malu jika seorang profesor sudah tidak berkarya lagi di almamaternya. Sebutan ”publish or perish” menggambarkan kesetiaan seorang profesor di luar negeri atas komitmen ilmiahnya sekaligus komitmen terhadap kejujuran nuraninya.  Kalaupun seorang profesor menjabat rektor, fokus yang dilakukan adalah memimpin universitas dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu tugas-tugas administratif? Umumnya para rektor menyerahkannya kepada ”vice president for university development”.  Berbeda dengan di negeri ini jika seorang profesor menjabat struktural di perguruan tinggi, lembaga/instansi, hampir dapat ditebak, 70 persen waktunya akan habis untuk urusan administratif. Seperti menghadiri peresmian, wisuda, tanda tangan, mengurusi proyek universitas, mondar-mandir ke luar daerah atau luar negeri untuk membuat MoU.  Bagi mantan Rektor UGM (alm) Prof Teuku Jacob, jabatan profesor bukan ”batu loncatan” untuk menjadi pejabat yang berarti membayangkan kekayaan. Di dunia militer, sehebat apa pun ilmu kemiliteran seorang sipil, tidak akan diberi pangkat dan atau jabatan ”jenderal HC”. Padahal, profesor setara dengan jenderal bintang tiga atau bintang empat. Jadi, di dunia militer malah konsisten, objektif, tegas, dan lebih ”ilmiah” daripada di dunia sipil akademik. (*)  <hr />  *) SARATRI WILONOYUDHO, Profesor Ilmu Kependudukan dan Lingkungan Perkotaan

Profesor, Kaptennya Peradaban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/SARATRI-WILONOYUDHO.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>BANJIR yang melanda Semarang dan pantai utara (pantura) Jawa Tengah, serta di kota-kota besar lainnya, menunjukkan sudah sedemikian parahnya kerusakan alam. Pulau Jawa memang telah menjadi pulau kota. Mulai megapolitan Jabodetabek, Bandung Raya, Kedungsepur, Joglosemar, sampai Gerbangkertosusila hingga Malang Raya.  Dengan penduduk lebih dari 150 juta jiwa atau hampir 60 persen dari jumlah penduduk Indonesia, Pulau Jawa memang sudah kelebihan beban. Ditambah daya dukung lingkungan yang sudah rusak parah, bencana <a href="https://jawapos.com/tag/banjir/">banjir</a> dan bencana lainnya adalah konsekuensi logis yang harus dialami pulau ini.  Ibarat penyakit, banjir besar yang terjadi setiap tahun di musim hujan ini adalah penyakit komplikasi. Selama ini obat yang ditawarkan hanya seperti pereda panas tanpa menyembuhkan akar penyakitnya. Obat penawar tadi hanya pompanisasi dan normalisasi sungai sekadarnya. Padahal, ini penyakit komplikasi.  Komplikasi banjir disebabkan banyak faktor. Mulai penurunan muka air tanah, perubahan dan alih fungsi lahan, sungai yang tidak normal, drainase yang tidak mencukupi volumenya untuk menampung air, kerusakan lingkungan di pantura Jawa Tengah, dan sebagainya.  Sederhana saja, air memiliki jalannya sendiri jika mengalir dari atas atau dari air hujan. Yakni meresap ke dalam tanah dan mengalir lewat aliran sungai dan drainase menuju terminal akhir di laut. Jika jalan air terganggu, pasti ia akan menggenang di suatu tempat untuk menunggu meresap pelan-pelan. Namun, karena volume drainase dan sungai serta resapan tidak mencukupi, agak lama menggenangnya. Jika volume menggenang banyak dan lama, terjadilah bencana banjir.  Pemerintah kota bisa membuat simulasi. Ada data curah hujan, data volume drainase dan sungai, data alih fungsi lahan, data kerusakan lingkungan di pantura, data penurunan muka air tanah, dan sebagainya. Dengan simulasi sederhana pakai komputer dan foto udara dari drone saja, dapat dibandingkan kondisi lima atau sepuluh tahun yang lalu.  Dari simulasi ini, akan ditemukan sebab utamanya. Ibarat dokter, simulasi ini adalah diagnosis yang menggunakan data akurat dan valid. Jika diagnosisnya tepat, obat yang ditawarkan juga akan tepat. Komplikasi tersebut adalah akibat kita sadar atau tidak ”bunuh diri” bersama dengan beramai-ramai merusak lingkungan.  Mulai pembuangan sampah rumah tangga di sungai, alih fungsi lahan yang tidak terkontrol, pengeboran air tanah, perubahan mangrove di pantai menjadi tambak dan area bisnis lain, dan sebagainya. Orang membuang sampah, misalnya, hanya merasa berbuat kecil karena hanya satu tas plastik. Namun, dia lupa bahwa yang berpikir demikian ribuan orang pada saat yang sama. Akibatnya, sungai seperti asbak raksasa.  Demikian pula pengeboran air tanah dalam, alih fungsi lahan, pembabatan hutan, pengeprasan bukit, dan sebagainya, semuanya dilakukan bersama-sama. Sebenarnya Tuhan telah menyediakan jalan air yang tumpah dari bagian atas kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Malang, dan sebagainya. Namun, pada umumnya, sungai-sungai di kota-kota besar tersebut kini dangkal, menciut, dan penuh dengan sampah.  Di negara-negara maju sungai dijaga kebersihannya. Juga, saluran air sangat lebar sehingga bisa dijadikan arena syuting film kejar-kejaran antara penjahat dan aparat keamanan. Di saluran air besar dan lebar tersebut juga bisa diletakkan berbagai kabel (telepon) atau pipa air minum dan sebagainya.  Hal yang tidak kalah pentingnya, pemerintah kota harus dapat menyediakan minimal 30 persen ruang terbuka. Diidentifikasi pula keberadaan situ atau waduk yang ada untuk direvitalisasi lagi. Selain untuk penampungan air, juga dapat digunakan sebagai arena wisata (termasuk wisata di sungai) yang hasilnya juga dapat dijadikan biaya perbaikan atau perawatan situ/sungai.  Penegakan hukum juga harus tegas dan ”kejam” bagi para pelanggar tata ruang. Semarang sudah kehilangan setidaknya tujuh kampung kota karena didesak oleh mal dan pusat bisnis lainnya. Pusat-pusat bisnis ini, selain mengurangi area resapan, juga umumnya menyedot air tanah dalam dan nyaris tanpa dilengkapi drainase yang memadai. Demikian pula kompleks-kompleks pembangunan perumahan.  Berbagai bangunan yang berdiri tidak pada peruntukannya harus ditindak tegas, seperti halnya penghancuran puluhan vila liar di Puncak, Jawa Barat. Di sisi lain, pelanggaran tata ruang juga dilakukan rakyat kecil. Para lurah dan para camat semestinya pihak yang paling tahu untuk kali pertama jika, misalnya, di sungai atau bantaran rel didirikan bangunan. Kalau pengawasan itu dilakukan terus-menerus, tidak akan terjadi penumpukan ratusan bangunan liar di tempat-tempat berbahaya seperti bantaran sungai dan pinggiran rel kereta api atau daerah di sekitar waduk/situ.  Kalau melihat dana yang harus dikeluarkan akibat banjir saat ini, yang konon mencapai puluhan miliar atau bahkan triliunan rupiah, tentunya tidak ada alasan untuk mengatakan tidak ada dana untuk mengatasi hal-hal yang saya sampaikan di atas. Artinya, suka tidak suka, uang triliunan rupiah harus dikeluarkan jika banjir tiba.  Pertanyaannya, tidakkah kini bisa dibalik, lebih baik, sebelum banjir datang, pemerintah kota mengeluarkan uang untuk melaksanakan (setidaknya) program-program tersebut? Dengan gaji tinggi, tentu komitmen akan tumbuh, dan dengan sanksi yang tegas, akan diperoleh kinerja maksimal. Sudah saatnya, sadar atau tidak, banjir merupakan manifestasi ”bunuh diri” ekologis bersama. Alam kita rusak bersama sehingga air tidak menemukan jalannya yang semestinya, yakni sungai, peresapan, dan lautan. (*)  <hr />  *) , Anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana Jawa Tengah, mengajar mata kuliah rekayasa lingkungan dan tata kota

Banjir, Manifestasi Bunuh Diri Ekologis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/saratri-wilonoyudho.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>MESTINYA pemerintah kita harus berterima kasih kepada rakyatnya yang sangat-sangat mengerti akan ’’kesulitan” dan kekurangan yang dialami pemerintahnya. Mereka rela diperlakukan apa saja, asalkan tidak diganggu penghidupannya. Rakyat tidak pernah berdemo besar-besaran manakala minyak goreng langka dan kini harganya mahal.  Para penjual gorengan tidak tersinggung ketika dikatakan oleh pejabat, kerjaan ibu-ibu kok hanya antre minyak goreng, kenapa makanan tidak direbus atau dikukus saja. Para penjual ya tidak lantas merebus atau mengukus bakwan dan mendoan jualannya.  Kini BBM pertamax naik drastis, juga tidak ada demo, karena pertalite tidak dinaikkan. Doanya, semoga pertalite tidak lantas langka di SPBU dan kemudian pelan menghilang seperti premium.  Nanti Lebaran, juga hampir dipastikan, para pemudik, misalnya, akan tetap rela mengorbankan nyawa. Bagi mereka yang naik kendaraan pribadi sekalipun, juga tidak lebih baik nasibnya. Di sepanjang pantai utara yang selama ini menjadi urat nadi penting, jalannya masih sempit dan banyak lubang menganga hingga bikin kemacetan dan kecelakaan. Jalan pantura menjadi ’’proyek abadi” yang dapat menghidupi para oknum birokrat sehingga tak kunjung selesai diperbaiki sepanjang tahun.  Mereka adalah rakyat Indonesia yang perkasa, yang tahu akan kesulitan pemerintahnya. Rakyat Indonesia adalah sosok pejuang yang tiada bandingnya di dunia. Mereka sangat paham bahwa pemerintahnya sedang kesulitan sehingga tidak mampu menyediakan sarana angkutan massal yang merakyat, murah, aman, tepat waktu, dan nyaman.  Rakyat juga tidak mau rumit-rumit berhitung matematis, mengapa sih pemerintah begitu gampangnya membangun jalan layang dan jalan tol yang mahal biayanya, tapi tidak mampu menyediakan angkutan massal yang murah meriah?  Banyak ke(tidak)bijakan selama ini menjadi aneh dan para warga sudah ”nrimo ing pandum” (kata orang Jawa). Seorang pejabat yang berakal budi atau berakhlak mulia akan merasa jatuh harga dirinya (dignity) jika tidak melayani rakyat. Dia tidak hanya bicara tentang supremasi hukum. Istilah supremasi hukum itu sebenarnya tidak cukup jika menginginkan pemimpin yang bermartabat tersebut.  Sederhana saja logikanya. Sebab, jika hanya supremasi hukum yang jadi landasan, maka kalau sang pejabat menjumpai sebagian rakyatnya kelaparan misalnya, dia tidak akan dihukum negara jika tidak mengalokasikan dana khusus untuk memberi makan rakyatnya tersebut. Namun, jika kita bicara supremasi akhlak, tindakan tidak memberi makan kepada orang kelaparan tersebut sudah termasuk pelanggaran ’’HAM”, bahkan dosa besar yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan.  Karena itu, menarik berbicara tentang zaman kalabendu seperti sekarang, sebagaimana ditulis dalam Negarakertagama yang dituturkan Goenawan Mohamad. Dalam kitab itu, raja Kertanegara, raja Singasari terakhir pada abad XIII, merasa hidup dalam zaman Kaliyuga, sebuah masa terakhir kehidupan bumi dalam kosmologi Hindu. Pada zaman itu, terjadi keguncangan tata nilai, kekalutan, kebingungan, dan bencana.  Adalah R Ng Ronggowarsito yang menulis bait-bait dalam Kalatidha: ”Mangkya darajating praja. Kawuryan wus sunya-ruri. Rurah pangrehing ukara. Karana tanpa palupi.....” Singkatnya, negara sedang chaos karena tanpa keteladanan dari sang pemimpin. Para calon pemimpin jangan hanya mengejar harta dan kedudukan hingga menimbulkan bencana dan bentrokan sebagaimana diperlihatkan dari berbagai pilkada atau korupsi di negeri ini.  Di tengah-tengah kesulitan hidup, di tengah-tengah zaman kalabendu, serta kegersangan spiritualitas dan seterusnya, banyak artis dan orang kaya (yang stres) sibuk mencari guru atau perkumpulan-perkumpulan spiritual. Semua kemodernan dalam arti sistem sosial memberikan petunjuk ke arah mana dunia bergerak. Orang banyak mendesakkan diri, menggantikan kenyamanan alamiah dengan yang buatan manusia. Di sinilah ketenteraman hidup dipertaruhkan.  Yang mengalami stres ternyata tidak hanya kaum miskin, tapi juga para bos kaya raya dan para artis tersebut. Kisah zaman dahulu, seorang bos Hyundai Korea yang terjun dari lantai atas sebuah hotel hingga tewas menunjukkan hal itu. Demikian pula ramainya pengajian di hotel berbintang lima dengan mengundang dai-dai terkenal dan seterusnya menunjukkan kegelisahan sebagian kaum kaya untuk ’’lari” atau ’’escape” ke dunia spiritual.  Kini tantangan baru juga tidak ringan karena jahiliah modern kian membutakan mata. Masyarakat dunia sekarang ini adalah korban yang sempurna dari berhala kapitalisme dan pada satu sisi lagi, umat beragama di Indonesia diguyur racun, epidemi kebodohan berpikir, kedangkalan mata pandang, kekerdilan mental, kesempitan jiwa, mata kuda materialisme, yang secara keseluruhan melahirkan watak-watak primitivisme dan ketidak-beradaban, demikian kata Cak Nun.  Karena itu, ketika Lebaran nanti, para pejabat penting umumnya menyelenggarakan ”open house”, yakni ”mengundang” rakyat datang ke rumah dinasnya untuk bermaaf-maafan. Sadar atau tidak, acara semacam itu menunjukkan bahwa secara psikologis, sang pejabat merasa dalam posisi super dan seolah pula, dia merasa tidak memiliki kesalahan kepada rakyat atau kepada yang dia pimpin. Padahal semestinya, sang pejabatlah yang harus turun ke bawah untuk meminta maaf kepada rakyat atau bawahannya. Logikanya, dia yang diamanahi melayani rakyat, dialah yang lebih banyak berbuat kesalahan karena posisi rakyat adalah dilayani.  Hal yang kelihatannya sederhana itu, jika tidak dihayati secara benar oleh pejabat, akan melahirkan penyalahgunaan kekuasaan. Sesungguhnya halalbihalal hanyalah metode untuk silaturahmi setelah setahun sebelumnya berusaha maksimal untuk berbuat kebaikan. Bagi pejabat, kebaikan itu harus lebih banyak wujudnya karena selain diamanahi, dia dibayar dengan gaji dan fasilitas amat mahal. (*)  <hr />  *) SARATRI WILONOYUDHO, Anggota Dewan Riset Daerah dan Ketua Koalisi Kependudukan Jateng

Ketangguhan Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/saratri-wilonoyudho.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>BENCANA letusan gunung berapi seperti Semeru dan sebagainya merupakan hal yang ”wajar” karena itu merupakan hukum alam yang tidak dapat ditolak. Yang harus dilakukan pemerintah adalah bersama rakyat yang berada di daerah rawan bencana untuk selalu mengembangkan mitigasi bencana bersama yang berbasis teknologi dan kearifan lokal.  Negeri ini berada dalam wilayah cincin api. Pulau-pulau yang membentang di Indonesia terbentuk dari kekuatan tektonik dan vulkanik yang mendorong daratan. Sering kali menyebabkan letusan atau magma dan abu. Di sinilah mitigasi dan manajemen bencana diperlukan. Sebab, gunung berapi yang sambung-menyambung sejak dari Pulau Sumatera hingga Nusa Tenggara juga membawa berkah kesuburan.  Karena terbiasa menghadapi bencana, nenek moyang kita sejak dulu sebetulnya memiliki kearifan lokal dan ilmu ”titen”, kapan bencana akan terjadi dan bagaimana cara menyelamatkan. Persoalannya, ilmu titen tersebut kini makin tergerus karena umumnya manusia zaman teknologi modern ini semakin jauh dari alam. Bahkan, banyak ritual untuk merawat alam dicap ”bidah” dan sebagainya, tanpa menyimak lebih jauh apa makna dari simbol-simbol ritual tersebut.  Ini berbeda dengan Jepang. Meski menguasai teknologi modern, Jepang tetap mampu mendisiplinkan warganya dalam menghadapi bencana berbasis budaya yang arif. Di Jepang sistem peringatan dini telah melembaga di setiap jengkal tanah dan di setiap dada anggota masyarakat.  Negeri Matahari Terbit tersebut sadar bahwa bencana harus serius ditangani. Sebab, akibat bencana itu sangat melemahkan hasil-hasil investasi pembangunan dalam jangka waktu yang sangat pendek. Dan menjadi hambatan besar dalam pembangunan berkelanjutan serta pengurangan kemiskinan.  Kemiskinan baru tercipta karena sejak tahun 2010 hingga kini kerugian rata-rata ekonomi global akibat bencana adalah sekitar USD 110 miliar. Tsunami Aceh juga menambah jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan menjadi 30 sampai 50 persen. Bencana pada umumnya akan menghilangkan aset dan kesempatan berusaha, merusak sarana pendidikan dan kesehatan, serta menggerogoti tabungan warga.  Karena demikian besar dampak ekonomi ini, sebenarnya investasi untuk melakukan mitigasi jauh lebih murah ketimbang dampak yang dihasilkan. Sebagai contoh, setiap USD 1 yang diinvestasikan untuk pengurangan risiko bencana dapat mengurangi USD 4–7 dari dampak suatu bencana.  Pengalaman bencana di Ethiopia dan Honduras menunjukkan bahwa jaring pengaman sosial yang dibiayai dari dana publik sangat mendukung keluarga miskin selama dan pascabencana guna pemulihan penghidupannya. Program pengaman sosial tersebut mampu menyediakan pangan dasar, membantu mengalihkan upaya-upaya dan strategi-strategi untuk pertahanan hidup, seperti untuk mencegah penjualan aset-aset produktif guna bertahan hidup. Dengan jaring pengaman sosial juga dapat diarahkan berbagai kegiatan yang bisa memberikan penghasilan yang dapat membantu membangun aset serta meningkatkan pendapatan (Carter et al, 2004).  Atas dasar itulah ketahanan komunitas dan budaya pencegahan bencana, termasuk strategi prabencana, terus dijadikan investasi yang besar dan digalakkan dari berbagai tingkat individu dengan dukungan kedisiplinan masyarakat yang kuat serta keseriusan pemerintah yang luar biasa. Kata kunci penanganan bencana adalah: 1). Tata kelola (kelembagaan, kerangka kerja legal, dan kebijakan); 2). Identifikasi risiko, pengkajian, monitoring, dan peringatan dini; 3). Pengelolaan pengetahuan dan pendidikan; 4). Pengurangan faktor-faktor risiko yang mendasar serta kesiapsiagaan untuk respons dan pemulihan yang efektif.  Pelajaran bagi Kita  Sebaliknya, dalam beberapa kasus, penanganan bencana di berbagai wilayah di negeri ini selalu berdendang dengan lagu lama: bantuan telat, tidak tepat sasaran, sulit menyediakan tempat pengungsian, masalah MCK di barak pengungsi, ternak yang telantar, dan berbagai masalah lainnya. Artinya, program pengurangan risiko bencana (PRB) belum diarusutamakan dalam program pembangunan nasional maupun pembangunan daerah.  Penyusunan program pembangunan berikut alokasi dana tidak hanya ditujukan untuk kondisi normal. Setiap kepala daerah mestinya memiliki ketajaman yang lebih terkait dengan kondisi alam di wilayahnya. Daerah-daerah langganan bencana seperti di pinggir pantai, di daerah gempa, di daerah gunung berapi yang aktif, dan sebagainya mestinya memasukkan unsur-unsur PRB ke dalam program pembangunan di daerahnya.  Selain memiliki dana cadangan untuk PRB, daerah-daerah rawan bencana harus mulai sadar membangun fasilitas fisik jika nanti terjadi bencana. Demikian pula daerah-daerah rawan bencana, juga mesti memiliki strategi dan skenario jika terjadi bencana dengan setiap saat melakukan latihan tanggap darurat maupun pencegahan bencana untuk menekan risiko seminimal mungkin.  Kerja sama antarwilayah, dengan para pemangku kepentingan seperti tim SAR, forum PRB, lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi, TNI, Polri, dan berbagai tim relawan lainnya, harus senantiasa dilakukan. Mereka mesti siap setiap saat karena berada di daerah rawan bencana yang dapat terjadi kapan saja.  Tim PRB di tingkat kabupaten atau kota sudah harus memiliki sistem informasi dan pengumpulan data yang valid agar tidak terjadi tumpang-tindih bantuan ataupun kekurangan dana bantuan hanya karena tidak memiliki data yang lengkap. Para pengungsi harus diyakinkan sejak lama bahwa hewan piaraannya juga dijamin oleh negara. Tujuannya, mereka fokus tenang dan tenteram di tempat pengungsian.  Tim-tim kesehatan maupun pemulihan psikologis juga tidak kalah pentingnya. Mereka juga harus terlatih sejak dini untuk menangani kesehatan para pengungsi dan terutama masalah trauma psikis yang berdampak terhadap kejiwaan mereka. Terutama anak-anak di bawah umur. Di sinilah pentingnya mempersiapkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. (*)  <hr />  *) PROF SARATRI WILONOYUDHO, Anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana Jawa Tengah, anggota Dewan Riset Daerah Jawa Tengah

Ketangguhan Masyarakat Menghadapi Bencana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/saratri-wilonoyudho.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>MESKI karena hujan lebat yang terjadi, banjir bandang di Kota Batu juga menyisakan banyak pertanyaan. Mengapa kota yang berada di ketinggian rata-rata 862 meter di atas permukaan laut tersebut bisa terlanda banjir? Karena itu, ada pekerjaan rumah yang harus diperhatikan. Adakah yang salah dalam tata ruang di sekitarnya? Mengingat kota tersebut merupakan tujuan wisata yang banyak berubah tata guna lahannya, dari lahan hijau hutan menjadi daerah yang terbangun.  Hasil penelitian Nurrizqi dan Suyono (2012), dalam kurun waktu empat tahun penggunaan lahan di Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas hulu mengalami penurunan luas hutan sebesar 6 persen dan sawah sebesar 6 persen dari 2003 hingga 2007. Peningkatan secara signifikan pada luas lahan adalah permukiman sebesar 9 persen dari 29,18 kilometer persegi menjadi 31,81 km² dan perkebunan sebesar 7 persen dari 13,80 km² menjadi 14,82 km².  Wirosoedarmo dkk (2015) menemukan luas perubahan penggunaan lahan Kota Batu pada 2008–2015 sebesar 2.080,94 hektare (ha). Perubahan itu meliputi luas permukiman bertambah 135,29 ha, luas pariwisata bertambah 10,17 ha, dan luas tegalan bertambah 565,18 ha. Sedangkan luas hutan berkurang 748,06 ha, hutan kota berkurang 1,40 ha, dan luas sawah berkurang 291,01 ha. Sementara luas kawasan industri tidak mengalami perubahan. Demikian pula hasil penelitian Yudichandra dkk (2019), hasil identifikasi penggunaan lahan dan tutupan lahan menunjukkan bahwa luas hutan berkurang hingga 5 persen dan lahan terbangun meningkat hingga 5,2 persen dari tahun 2006 hingga 2018.  Dari hasil penelitian-penelitian tersebut jelas bahwa sebenarnya bencana alam seperti banjir bisa terdeteksi dan diantisipasi. Karena banjir diduga akibat rusaknya tata guna lahan. Sejumlah kawasan lindung kita banyak yang sudah berubah peruntukannya, misalnya menjadi lokasi wisata dan aktivitas bisnis lainnya.  Pemerintah (daerah) semestinya rajin melakukan survei rutin dengan cara pemotretan dari udara, pemetaan dari darat, survei verbal, lisan dengan mengidentifikasi kegiatan-kegiatan sosial-ekonomi masyarakat. Jika data fisik seperti kelandaian, kecuraman, tekstur tanah, curah hujan, dan seterusnya tersebut dapat digabungkan dengan data sosial-ekonomi, akan didapatkan kualitas lahan dan dapat melakukan klasifikasi tata guna lahan yang dikehendaki. Dari titik itulah dapat diketahui seberapa parah DAS sudah kritis atau tata guna lahan sudah tidak sesuai dengan daya dukung lingkungan dan daya tampung sosial.  Mitigasi  Pembangunan daerah harus dilengkapi dengan mitigasi. Ada empat hal penting dalam mitigasi bencana. a) Tersedia informasi dan peta kawasan rawan bencana untuk tiap jenis bencana. b) Sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana karena bermukim di daerah rawan bencana. c) Mengetahui apa yang perlu dilakukan dan dihindari serta mengetahui cara penyelamatan diri jika bencana timbul. d) Pengaturan dan penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi ancaman bencana. Kelemahan utama dalam penanganan manajemen bencana adalah banyak kabupaten/kota yang tidak melakukan penelitian secara intensif; membuat peta rawan bencana yang akurat, rencana jangka pendek dan jangka panjang untuk merehabilitasi lahan-lahan kritis, serta pemberdayaan masyarakat.  Mestinya pemerintah daerah memiliki rencana tindakan yang jelas untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Misalnya merehabilitasi lahan-lahan kritis dan merumuskan arahan pemanfaatan DAS, apakah untuk daerah lindung, fungsi penyangga, maupun fungsi budi daya. Yang lebih penting lagi adalah adanya penyuluhan yang kontinu kepada masyarakat di sekitar sungai dan penegakan hukum bagi yang berani melanggar.  Rencana Pembangunan  Rencana pembangunan daerah jangan hanya merupakan seonggok kertas untuk sekadar memenuhi syarat administratif. Namun harus dilengkapi data tentang lingkungan yang valid dan up-to-date. Pemerintah daerah juga harus secara kontinu memperbarui peta-peta rawan bencana dan peta-peta penggunaan lahan.  Inventarisasi potensi lahan yang bersifat umum atau kualitatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi kemungkinan pengembangan wilayah yang berwawasan lingkungan merupakan langkah awal yang perlu didesain dan dibuat prosedur maupun format-formatnya. Analisis cost-benefit harus tajam yang didasarkan atas analisis terpadu. Dari data ini dimungkinkan untuk menetapkan daerah-daerah terbangun yang tetap memperhatikan kondisi alam, keserasian lingkungan, maupun manfaat sosial ekonomi. Tidak saja dalam jangka pendek, namun juga dalam jangka panjang.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas hidup manusia. Caranya (a) memanfaatkan sumber daya hayati yang tidak melebihi kemampuan regenerasinya dan/atau memanfaatkan sumber daya nonhayati yang tidak melebihi laju inovasi substitusinya. (b) memanfaatkan sumber daya alam saat ini dengan tidak mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang. (c) memanfaatkan sumber daya yang belum diketahui dampaknya secara hati-hati dan didukung penelitian ilmiah yang memadai.  Pentingnya mengintegrasikan antara kebijakan, rencana, dan program (KRP) pembangunan dan faktor lingkungan adalah adanya fakta bahwa dalam dua dekade terakhir kerusakan sumber daya alam berlangsung dalam kecepatan yang tinggi. Kemampuan untuk mencegah dan mengendalikan degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup itu ternyata ketinggalan jauh.  Beberapa faktor penyebabnya adalah faktor demografis, yakni pertumbuhan penduduk yang tinggi, menurunnya etika sosial, keserakahan ekonomi, mengendurnya praktik-praktik budaya luhur di masa lalu, hingga faktor politik. Ekonomi biaya tinggi dalam berbagai pilkada bisa diduga memaksa para kepala daerah untuk mencari sumber daya ekonomi dan mengeksploitasi alam, sadar atau tidak. (*)  <hr />  *) SARATRI WILONOYUDHO, Profesor ilmu kependudukan dan lingkungan, dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang, anggota Dewan Riset Daerah Jawa Tengah

Banjir Kota Batu, Berdamai dengan Alam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/saratri-wilonoyudho.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>DI tengah pandemi yang menyusahkan banyak orang, bahkan ribuan lainnya meninggal dunia, pemerintah masih juga sempat ikut mengubah statuta Universitas Indonesia untuk ”mengizinkan” rektornya merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN. Padahal, berkali-kali viral, presiden RI menyatakan bahwa rangkap jabatan tidak diperbolehkan. Menjabat di satu tempat saja belum tentu optimal kerjanya, apalagi merangkap.  Namun, ucapan dan peraturan itu kini tidak ditaati, dan karenanya muncul meme ”kalau orang salah parkir, bukan didenda, namun rambunya yang diganti atau dipindah”. Di sinilah pentingnya keteladanan dan etika birokrasi. Wajar cita-cita birokrasi ideal yang dikemukakan Max Weber jauh panggang dari api. Kata Weber, birokrasi itu idealnya rasional, apolitis, netral, dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat.  Perubahan alamiah perilaku birokrasi secara umum tidak dapat berlangsung mulus karena dua hal. Pertama, kukuhnya kekuasaan politik dan kepentingan politik selalu harus dilayani oleh birokrasi. Akibatnya, birokrasi tidak melakukan perubahan mendasar dalam melayani rakyat dan dalam melaksanakan pembangunan. Kedua, lemahnya kapasitas birokrasi untuk membaca ”tanda-tanda zaman” bahwa saat ini rakyat harus mendapatkan tempat yang utama sebagai subjek pembangunan. Dari titik itulah reformasi birokrasi menjadi tuntutan lain (Fahmi, 1996).  Sejak Max Weber memperkenalkan konsep birokrasi, para ahli lain juga setuju bahwa birokrasi merupakan bagian tak terpisahkan dari modernisasi. Berbagai studi dari Gouldner, Blau, Etzioni, Riggs, Montgomery, dan lain-lain menunjukkan bahwa birokrasi yang rasional dan efektif merupakan sarana yang sangat dibutuhkan dalam administrasi masyarakat modern.  Namun sayang, studi dari Sjoberg, Brymer, Taube, Hunt, dan lain-lain menunjukkan bahwa organisasi birokrasi sering melalaikan kewajibannya untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat miskin (Effendi, 1986). Bahkan, studi tersebut menemukan bahwa birokrasi justru mempertahankan ketimpangan. Birokrasi cenderung menghindari masyarakat miskin dan memilih kelompok elite dan kaya untuk menunjang ”keberhasilan” organisasinya.  Tulisan ini tidak akan mengulas khusus soal itu, namun sekadar mengingatkan bahwa tugas utama perguruan tinggi, termasuk UI, adalah mengembangkan dan mengajarkan keterampilan hidup, ilmu pengetahuan, serta mengembangkan nilai-nilai dan pandangan hidup kepada mahasiswanya.  Tugas perguruan tinggi juga mengembangkan budaya keterbukaan, kejujuran, dan berorientasi kepada pencapaian prestasi akademik menjadi kewajibannya. Dengan kata lain, pengembangan kebudayaan akademik harus berorientasi kepada kebebasan akademik yang tidak bertentangan dengan nilai kemartabatan manusia. Idealisme ini dapat tercapai jika kukuh dalam memegang prinsip ”otonomi universitas”, yakni tidak mudah terseret pada kepentingan pribadi maupun kepentingan politik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemartabatan manusia. <h3>Peran Profesor</h3> Kemajuan dunia pendidikan tinggi kita akan sangat ditentukan oleh kinerja para profesor melalui serangkaian kerja besar ilmiah. Seperti kontemplasi pemikiran untuk melahirkan buku dan teori baru atau penelitian ilmiah lainnya, dengan bekal pengetahuannya, kearifannya, moralitasnya, dan memiliki kewibawaan dan kehormatan yang luar biasa. Karenanya, kalau seorang profesor meninggal, akan disemayamkan dahulu di kampus setempat. Ini berarti sebuah kehormatan yang luar biasa.  Jabatan profesor adalah titik awal untuk berkarya dan bukan ”tujuan”. Ia diibaratkan akan seperti sebatang pohon pisang, yakni sekali berbuah, setelah itu mati. Mestinya ia laksana sebuah sumur yang semakin banyak ditimba, semakin agung airnya. Karenanya, di luar negeri ada rasa malu jika seorang profesor sudah tidak berkarya lagi. Sebutan publish or perish menggambarkan kesetiaan seorang profesor di luar negeri atas komitmen ilmiahnya sekaligus komitmen terhadap kejujuran nuraninya.  Ketika Prof Henry Kissinger tidak lagi mengajar di Harvard karena menjadi menteri luar negeri Amerika Serikat, jabatan profesor ia tanggalkan. Jabatan profesor di negara-negara yang maju akan didayagunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Kalaupun seorang profesor menjabat sebagai rektor, fokus yang dilakukan adalah memimpin universitas dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu, tugas-tugas administratif? Umumnya para rektor menyerahkannya kepada vice president for university development.  Jika seorang profesor menjabat struktural di perguruan tinggi, lembaga/instansi, hampir dapat ditebak, 70 persen waktunya akan habis untuk urusan administratif. Almarhum Prof Teuku Jacob pernah berujar bahwa dirinya sangat lega ketika berakhir masa tugasnya sebagai rektor UGM. Baginya, setelah tidak lagi menjabat, berarti keasyikan ilmiahnya akan terasah lagi.  Bagi Prof Teuku Jacob, jabatan profesor bukan ”batu loncatan” menjadi pejabat untuk mendapatkan fasilitas. Namun, baginya sebutan profesor membebani nuraninya untuk meneruskan keasyikannya mengembangkan iptek. Karenanya, di negara-negara maju, sebagian besar waktu para profesor disumbangkan sangat suntuk untuk meneliti dan berpikir.  Dengan kata lain, di negara-negara maju, kalau seseorang memiliki jabatan profesor, hampir dapat dipastikan ia adalah ilmuwan yang ”kampiun”. Ia sosok yang sangat ”haus” iptek. Bahkan, saking hausnya, banyak profesor di AS dan Australia yang suntuk meneliti di Indonesia secara ”khusyuk”.  Baca Juga: <a class="d-block" title="Pemkot Surabaya Realokasi Lagi Rp 300 Miliar untuk Penanganan Covid-19" href="https://www.jawapos.com/surabaya/23/07/2021/pemkot-surabaya-realokasi-lagi-rp-300-miliar-untuk-penanganan-covid-19/">Pemkot Surabaya Realokasi Lagi Rp 300 Miliar untuk Penanganan Covid-19</a>  Sebut saja para profesor seperti William Liddle dari Ohio State University, Richard Robison, Clifford Geertz, Herbert Feith, Sidney Jones, Terrence Hull, Gavin Jones, dan lain-lain. Bahkan, seorang antropolog wanita asal AS (saya lupa namanya) konon kawin dengan kepala suku di Lembah Baliem, Papua, ”hanya” agar dirinya lebih mudah meneliti perilaku sosial suku tersebut.  Serpihan contoh itu sekadar menggambarkan betapa hausnya para profesor akan ilmu pengetahuan. Baginya, ada kepuasan batin yang tiada tara ketika berhasil menganalisis berbagai fenomena sosial dan alam untuk dijadikan alat memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.  <hr />  *) SARATRI WILONOYUDHO, Ketua Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan serta anggota Dewan Riset Daerah Jawa Tengah

Etika Akademik dan Birokrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/saratri-wilonoyudho.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>PETA jalan pendidikan sedang disusun. Meski terlambat, ini lebih baik daripada tidak membuat sama sekali. Peta jalan pendidikan ke depan harus bisa mengantisipasi perkembangan zaman yang kadang tidak terduga seperti kasus Covid ini. Jika dahulu, misalnya, kurikulum di sekolah-sekolah kita berbasis penalaran kritis bagi para siswa, tentu dengan sistem belajar mandiri seperti sekarang ini bukanlah satu masalah.  Di era limpahan informasi seperti sekarang ini, tugas sekolah yang sangat penting menurut saya adalah mendidik dan melatih anak-anak berpikir kritis. Jika ini terwujud, anak-anak akan lebih mudah mengolah limpahan informasi di internet sebagai sumber belajar. Di era ’90-an, apalagi ’70-an, para siswa harus memiliki buku ajar, buku latihan soal, buku teks, buku prakarya, dan sebagainya agar mereka dapat belajar, berlatih, dan menyerap ilmu pengetahuan. Namun, di zaman meluapnya informasi ini, semua buku pelajaran, termasuk ilmu pengetahuan, akan mudah didapat di internet.  Jika tidak terlatih berpikir kritis, anak-anak tidak dapat memilih, memilah, dan mengolahnya menjadi pengetahuan. Sebaliknya, jika sudah terbiasa berpikir kritis, anak-anak kita akan lebih mudah melahapnya. Guru hanya berfungsi sebagai fasilitator dan motivator.  Hakikat pendidikan seperti ini sudah lama dikemukakan para pakar. Langeveld dengan teori pedagogik teoretis sistematis mengatakan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan orang dewasa terhadap perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya. Tujuannya agar anak cukup cakap dalam melaksanakan tugas hidupnya sendiri, tidak dengan bantuan orang lain.  John Dewey dengan teori pragmatisme dan dinamis mengatakan bahwa pendidikan adalah pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. Menurutnya, hidup itu adalah suatu proses yang selalu berubah. Maka, pendidikan berarti membantu pertumbuhan batin tanpa dibatasi usia.  Dengan kata lain, pendidikan adalah suatu usaha manusia untuk membantu pertumbuhan dalam proses hidup tersebut dengan membentuk kecakapan fundamental atau kecakapan dasar yang mencakup aspek intelektual dan emosional yang berguna atau bermanfaat bagi manusia, terutama bagi dirinya sendiri dan alam sekitar.  Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter) dan pikiran (intelek, tumbuh anak). Tidak boleh dipisah-pisah supaya kita memajukan kesempurnaan hidup, kehidupan, dan penghidupan anak-anak yang kita didik, selaras dengan dunianya, demikian kata Ki Hadjar Dewantara.  Dalam UU No 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.  Berpikir Kritis  Kembali ke topik awal, dari pandemi ini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran agar berpikir kritis atau berbasis penalaran tingkat tinggi semestinya masuk peta jalan pendidikan.  Negeri ini jelas memerlukan pendidikan kritis dengan etos kerja. Revolusi industri di Eropa Barat terjadi berkat semangat ini. Demikian pula Jepang. Memuncaknya teori Max Weber tentang etika Protestan dan renaisans yang didasarkan pada etos ”virtu” atau ”excellence” dalam segala bidang hingga melahirkan Leonardo da Vinci, Dante, Michelangelo, Van Gogh, Shakespeare, dan sebagainya.  Demikian pula Restorasi Meiji yang dikembangkan ”kaum bushido” dan kaum Samurai, membuat jiwa para pedagang dan industrialis memiliki modal semangat, hemat, disiplin, rajin, dan seterusnya. Kehidupan modern terus dikembangkan dengan dasar peningkatan performance, kebudayaan akademis, dan asketisme intelektual, yang semuanya akan dimuarakan kepada semangat untuk inovasi dan etos kerja tinggi untuk memperoleh self-fulfillment.  Untuk menuju pembelajaran berbasis pemikiran kritis, menurut Treffinger (1980) juga Nugroho (2001), ada tiga tingkatan untuk mewujudkannya. Pertama, pelatihan yang berkaitan dengan bagaimana membangkitkan peserta didik untuk mengembangkan rasa ingin tahu, kepekaan terhadap tantangan baru, kepekaan terhadap persoalan baru, kepercayaan terhadap diri sendiri, kesediaan untuk dialog, serta keberanian untuk mengambil risiko.  Kedua, pengembangan kegiatan kognitif tingkat tinggi seperti kepiawaian dalam menganalisis masalah dari berbagai pengalaman dan persoalan yang dihadapi. Dan dalam ranah afektifnya, peserta didik memiliki rasa kesediaan untuk berdialog, berempati, terbuka, dan mampu mengembangkan imajinasinya.  Ketiga, keberanian melibatkan diri terhadap tantangan-tantangan yang nyata, kepiawaian mengidentifikasi masalah-masalah yang pelik, dan mampu mengelola hal-hal tersebut untuk mengarah kepada produk atau hasil. Semuanya akan berarti jika ada internalisasi nilai-nilai yang mereka dapatkan dari berbagai sumber belajar.  Persoalan untuk mewujudkan pembelajaran kritis tersebut cukup banyak. Di antaranya adalah penyediaan guru yang kritis dan kreatif. Kemendikbud perlu menata kurikulum lembaga penghasil guru dengan serius. Ilmu-ilmu yang (dulu) disebut ilmu pedagogik, didaktik, metodik, dan seterusnya harus ditekuni lagi oleh lembaga penghasil guru (Buchori, 1997).  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/surabaya/17/03/2021/dosen-unair-ingatkan-pemkot-surabaya-hati-hati-deposito-rp-100-juta/">Dosen Unair Ingatkan Pemkot Surabaya Hati-Hati Deposito Rp 100 Juta</a>  Ilmu pedagogik adalah ilmu bagaimana membesarkan dan mengasuh anak. Ilmu didaktik adalah ilmu tentang hal ihwal membuat persiapan mengajar. Dan ilmu metodik adalah ilmu tentang hal ihwal cara mengajarkan ilmu-ilmu tertentu seperti kesenian, menyanyi, menggambar, dan pekerjaan tangan.  Dalam menghadapi globalisasi saat ini, dunia pendidikan harus mampu mengantarkan para siswanya untuk menguasai kompleksitas pola pikir dan pola tingkah laku yang mengarah kepada hasil karya dari pendayagunaan seluruh akal budi. (*)  <hr />  *) Saratri Wilonoyudho, Pernah menjadi field consultant of Regional Educational Development and Improvement Project JICA, ketua Koalisi Kependudukan Jateng  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/YYuWw6Mf2us

Siswa dan Penalaran Kritis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/saratri-wilonoyudho.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>BANJIR besar yang terjadi di Kalimantan Selatan menyisakan perdebatan panjang. Di satu sisi, ada yang bilang penyebabnya adalah alam seperti curah hujan atau gelombang air laut yang tinggi. Di sisi lain, ada yang bilang akibat rusaknya lingkungan sebagai dampak pembabatan hutan untuk aktivitas ekonomi seperti pembukaan perkebunan dan pertambangan.  Tak perlu banyak berdebat lagi. Sebab, data untuk perdebatan tersebut sudah banyak digelar di jurnal ilmiah atau media massa. Yang jelas, dari pengetahuan umum saja, sudah tampak bahwa bencana alam (natural disaster) merupakan keluaran dari interaksi antara bahaya alam (natural hazard) dan kerentanan (vulnerability) suatu kawasan atau wilayah. Kerentanan suatu wilayah dibentuk kondisi fisik, lingkungan, sosial, ekonomi, politik, kelembagaan, dan praktik ”pembangunan” yang tidak memperhatikan prinsip keberlanjutan di wilayah tersebut.  Aneh… Kita sudah merdeka lebih dari 75 tahun, memiliki puluhan perguruan tinggi terkemuka dengan aneka jurusan, mestinya bisa mendiagnosis dan menyelesaikan problem-problem bencana alam tersebut. Negara juga telah bersusah payah membuat undang-undang tentang tata ruang, lingkungan hidup, serta memiliki jajaran birokrasi yang mengurusinya. Termasuk urusan pekerjaan umum dan pusat statistik.  Pertanyaannya, masak sih membuat tata ruang wilayah yang andal saja kesulitan hingga kini? Ini problem teknis atau hanya soal keseriusan political will?  Kalimat terakhir itu muncul mengacu pada evaluasi yang dilakukan Soedradjat (2000). Disebutkan bahwa pada 1997, telah dilakukan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten/kota. Dari 214 kabupaten yang dievaluasi, 30 persen kinerjanya buruk. Dalam arti, rencana tata ruang tidak dapat dijadikan sebagai acuan pembangunan. Lalu, 50 persen masih memerlukan perbaikan dan 20 persen dapat digunakan sebagai acuan pembangunan.  Saya tidak memiliki data sampai tahun ini, apakah tudingan Soedradjat itu masih sama kondisinya. Namun, saya berhipotesis bahwa bisa jadi kerusakan alam yang terjadi hingga melahirkan bencana akhir-akhir ini disebabkan tidak andalnya RTRW dan atau tidak seriusnya RTRW itu dijadikan acuan pembangunan serta penegakan hukum bagi yang melanggarnya.  Membuat RTRW yang andal mestinya tidaklah sulit. Negeri ini memiliki kelengkapan birokrasi guna mengumpulkan data akurat, valid, dan up-to-date tentang iklim, curah hujan, sedimentasi sungai, luas hutan, kondisi daerah aliran sungai, data kependudukan yang meliputi kepadatan, persebaran, pertumbuhan, aktivitas ekonomi, dan sebagainya.  Untuk mengolah data tersebut, mestinya bukan hal yang sulit bagi birokrasi yang telah dibayar mahal. Jika birokrasi tidak mampu, kita punya ratusan ahli dari berbagai perguruan tinggi terkemuka. Misalnya, ahli lingkungan, geografi, demografi, tata ruang, teknik sipil, arsitektur, geologi, biologi, ahli pemetaan, pengembangan wilayah, ahli sungai, ahli kehutanan, dan seterusnya.  Sekali lagi, di mana letak sulitnya bikin RTRW yang andal? Data tentang kondisi fisik, sosial, ekonomi, dan seterusnya diolah, kemudian dipetakan secara teratur. Maka, dengan mudah akan diketahui daerah mana saja yang harus dipertahankan daya dukung lingkungannya dan daerah mana yang boleh dibangun untuk aktivitas manusia. Termasuk untuk perkebunan, pertambangan, dan aktivitas ekonomi lainnya.  Membuat RTRW yang andal dimulai dari mengumpulkan informasi yang kemudian dihimpun dalam sebuah sistem informasi geografis. Survei-survei dilakukan dengan cara pemotretan dari udara, pemetaan dari darat, survei verbal, lisan dengan mengidentifikasi kegiatan-kegiatan sosial-ekonomi masyarakat.  Jika data fisik, seperti kelandaian, kecuraman, tekstur tanah, dan curah hujan dapat digabungkan dengan data sosial-ekonomi, akan didapatkan kualitas lahan dan dapat melakukan klasifikasi tata guna lahan yang dikehendaki. Caranya dengan membandingkan syarat-syarat yang dikehendaki dalam memanfaatkan lahan serta dipertimbangkan pengaruhnya bagi kelestarian lingkungan. Tentu saja penegakan hukum juga harus dikedepankan agar tidak setiap individu atau pengusaha dengan seenaknya mendirikan bangunan atau tempat usaha dengan cara mengeksploitasi alam.  Badan litbang kota dan kabupaten juga harus secara kontinu memperbarui peta-peta rawan bencana dan peta-peta penggunaan lahan. Inventarisasi potensi lahan untuk mengidentifikasi kemungkinan pengembangan wilayah yang berwawasan lingkungan merupakan langkah awal yang perlu didesain dan dibuat prosedur maupun format-formatnya.  Selanjutnya, ada rencana semidetail untuk studi feasibilitas proyek-proyek pembangunan yang bersifat kuantitatif. Analisis cost-benefit harus tajam yang didasarkan atas analisis terpadu agar dalam menetapkan suatu daerah dapat dibangun atau tidak bisa tepat. Tujuannya, daya dukung lingkungan tidak diabaikan agar manfaat sosial ekonomi bisa dirasakan dalam jangka panjang. Singkatnya, RTRW dibuat dengan manajemen informasi yang terpadu, multidisiplin, kontinu, dengan mengorganisasikan dan mengolah data agar diperoleh sistem informasi yang komprehensif.  Baca Juga: <a class="d-block" title="Menerka Wajah Gizi Indonesia Akibat Pandemi Covid-19" href="https://www.jawapos.com/opini/26/01/2021/menerka-wajah-gizi-indonesia-akibat-pandemi-covid-19/">Menerka Wajah Gizi Indonesia Akibat Pandemi Covid-19</a>  Jika RTRW yang andal sudah jadi, tahap selanjutnya adalah pedoman perencanaan dan dasar pelaksanaan pembangunan wilayah. Dengan kata lain, rencana tata ruang merupakan suatu bentuk kesepakatan publik dan mengikat sebagai suatu kontrak sosial atau suatu bentuk keputusan kolektif yang dihasilkan dari proses politik dan kemudian menjadi kebijakan publik yang harus ditaati seluruh pelaku pembangunan.  Singkat cerita, sesungguhnya bencana dapat dihindari atau diminimalkan dampaknya jika setiap daerah punya RTRW yang andal dan penegakan hukum berjalan dengan baik. Dalam menghadapi bencana, sistem informasi, sistem komunikasi darurat, isyarat adanya bencana, serta komunikasi untuk mengumpulkan informasi sangat diperlukan agar tidak simpang siur. (*)  <hr />  *) Saratri Wilonoyudho, Guru Besar Ilmu Kependudukan dan Lingkungan  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=zJkI0DnyWUU

Menyusun RTRW, Apa sih Sulitnya?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/66693_85831_Nas-opini-1-Sasatri-Wilonoyudo.jpg" alt="Saratri Wilonoyudho" width="100%">
<figcaption>Saratri Wilonoyudho</figcaption>
</figure>SOAL etika, karakter, dan dunia sains, Erich Fromm pernah berujar, &rsquo;&rsquo;...Dengan penelitian ilmiah, manusia menemukan ilmu pengetahuan yang dapat digunakan untuk hidup dan menguasai alam. Manusia begitu sukses. Namun, karena terlalu suntuk memperhatikan materi dan teknik konsumsi lainnya, manusia kehilangan hubungan dengan diri sendiri dan kehidupan.&rsquo;&rsquo; Proyek mekanisasi manusia lahir justru karena kesuntukan dan pendewaan kepada dunia sains serta teknologi yang ternyata di ujungnya tidak diabdikan bagi kemaslahatan umat. Gandhi pernah berujar, bumi menyediakan pangan yang cukup bagi manusia, namun tidak bagi keserakahan. Di tengah riuh rendahnya &rsquo;&rsquo;revolusi mental&rsquo;&rsquo;, muncul pula ide tentang pendidikan karakter (yang sampai saat ini tidak jelas konsepnya), khususnya pendidikan antikorupsi. Pencetus ide itu, tampaknya, lupa bahwa rusaknya bangsa yang digerogoti para koruptor ini tidak hanya disebabkan kesalahan sistem pendidikannya, tapi sistem hukum dan pemerintahannya. Orang juga harus ingat, para koruptor pada zaman Orde Baru dan zaman kini merupakan produk pendidikan tahun 50-an sampai 70-an yang relatif masih menikmati &rsquo;&rsquo;murninya&rsquo;&rsquo; sistem pendidikan. Di kala itu, bersekolah di SD dan sekolah menengah sungguh menyenangkan karena tidak ada beban tugas PR yang menumpuk serta keteladanan para guru yang memang rata-rata berdedikasi karena cita-cita mereka sejak awal memang menjadi guru. Sebagian besar koruptor sekarang lahir pada 1950-an dan 1960-an, yang kala itu jelas mendapatkan pelajaran budi pekerti, penataran P4, pendidikan agama, bahkan sampai ke kursus-kursus jabatan tingkat tinggi di Jakarta dan sebagainya. Dengan demikian, mereka secara teoretis amat paham bahwa korupsi itu dosa dan menyengsarakan bangsa. Dari titik ini, tampak nyata bahwa rusaknya para koruptor tidak berasal dari sistem pendidikan, namun kini mereka masuk dalam sistem negara yang tidak memiliki sistem hukum yang jelas. Para penegak hukum justru menjadi biang keladi pusat korupsi karena melayani para oknum penguasaha jahat, birokrat jahat, dan para koruptor. Para penegak hukum hanya galak kepada pencuri ayam, copet, atau penjahat kelas teri. Lihatlah perintah tembak di tempat bagi para penjahat di ibu kota, sedangkan tidak ada perintah tembak di tempat bagi para koruptor yang sudah jelas melakukan korupsi. Demikian pula, maling ayam dikatakan &rsquo;&rsquo;penjahat&rsquo;&rsquo;, sedangkan koruptor hanya disebut &rsquo;&rsquo;nakal&rsquo;&rsquo;, maka muncullah istilah seperti jaksa nakal, hakim nakal, polisi nakal, dan pengusaha nakal. Sketsa singkat ini hanya ingin menunjukkan bahwa kurikulum pendidikan antikorupsi atau pendidikan karakter sehebat apa pun tidak akan berdaya jika para alumnusnya masuk dalam sistem yang rusak seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, seperti apakah wujud pendidikan karakter atau pendidikan antikorupsi? Cukupkah dengan sistem hafalan seperti penataran P4 dulu? Pendidikan hafalan tentang agama? Ini adalah pertanyaan krusial yang harus dijawab. Demikian pula jika pendidikan karakter atau pendidikan antikorupsi harus diimbangi dengan keteladanan, pertanyaannya kini, siapa yang harus diteladani? Harus diakui, dunia pendidikan juga tidak steril dari kebohongan. Kasus katrol nilai, KKN dalam penerimaan siswa baru, markup pembangunan gedung, penyelewengan dana BOS, penyelewengan beasiswa, kasus pemalsuan angka kredit kenaikan pangkat, sertifikasi, dan sebagainya menunjukkan bahwa keteladan juga sulit didapat di dunia pendidikan sekalipun. Singkatnya, wujud pendidikan karakter sangat sulit diungkapkan dan dilaksanakan di dunia pendidikan. Kalau perkembangan zaman terus dituruti, anak didik pasti akan kewalahan menerima berbagai mata pelajaran baru yang kini sudah begitu menyesaki ruang kelas sehingga mereka stres karena kelebihan beban. Hal yang tidak disadari pemerintah, persoalan bangsa tidak didiagnosis penyakitnya dan dicari akar masalahnya lebih dahulu, namun langsung menyodorkan &rsquo;&rsquo;obat&rsquo;&rsquo; seperti pendidikan karakter ini. Anak-anak kita yang lulus &rsquo;&rsquo;cum laude&rsquo;&rsquo; pendidikan karakter bangsa, misalnya, ketika dewasa dan terjun dalam kancah politik atau kenegaraan, pasti mereka akan larut dalam lautan kejahatan korupsi tersebut karena sistem yang ada tidak memungkinkan mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang baik. Dengan kata lain, pendidikan karakter bangsa, pendidikan antikorupsi, pendidikan budi pekerti, atau apa pun namanya hanya akan efektif jika dibarengi pula dengan revolusi perubahan karakter bangsa. Dalam kaitan ini, para pejabat negara, para pemimpin bangsa, dan para tokoh masyarakat harus bekerja keras merombak tatanan negara yang sudah dirusak ini sampai ke akar-akarnya. Pendidikan karakter bangsa yang berhasil di negara-negara maju jelas melalui proses yang panjang dan evolutif. Sebaliknya, bangsa ini sejak zaman kerajaan dahulu, zaman kolonial, hingga sekarang berada dalam kubangan sistem yang korup karena tidak mampu menerjemahkan nilai-nilai luhur yang sudah disusun para bapak bangsa pada permulaan kemerdekaan ini. Dunia pendidikan juga sudah berada dalam lingkaran setan karena sadar atau tidak hanya berorientasi pada target kelulusan dengan nilai tinggi, tanpa bisa mendialektikkan dengan kebudayaan bangsa maupun karakter bangsa yang terbentuk sejak dahulu kala. Anak-anak kita hanya digenjot dalam pencapaian kecerdasan kognitif. Bahkan, pendidikan watak yang dikembangkan terjebak dalam formalitas seperti ini. Sialnya, di luar sana, dalam panggung perpolitikan maupun birokrasi negara, tidak ada yang dapat dicontoh oleh anak-anak kita hingga menghasilkan generasi yang ambivalen. Mereka kaget karena di sekolah diajari tentang kebaikan, sedangkan dunia realitas mengajari kebohongan. Nah, para guru kini menghadapi sistem yang sedemikian rumit. Sehebat apa pun mutu sang guru, mereka akan menghadapi kesulitan yang berat untuk &rsquo;&rsquo;membenahi&rsquo;&rsquo; sikap mental atau karakater anak bangsa lewat kurikulum apa pun. Apalagi jika sang guru juga tidak bermutu akibat tidak adanya cetak biru atau peta jalan bagi pendidikan para calon guru maupun sistem pendidikan kita, terutama di tingkat dasar dan menengah. (*) &nbsp; *) Profesor di Universitas Negeri Semarang, Field Consultant of Regional Educational Development and Improvement Project JICA

Guru dan Pendidikan Karakter