<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/TIMBANG1.jpg" alt="Ilustrasi petugas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor operasional (UPPKB) Jembatan Timbang Ajibarang, Kabupaten Banyumas tengah melakukan peneriksaan muatan truk. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petugas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor operasional (UPPKB) Jembatan Timbang Ajibarang, Kabupaten Banyumas tengah melakukan peneriksaan muatan truk. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jembatan timbang (JT) yang kerap dikeluhkan karena disinyalir menjadi sarang pungli bakal dihilangkan. Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi menilai jembatan timbang sudah tidak efektif, dan akan menggantinya dengan weight in motion. Dudy menerangkan bahwa pihaknya memang tengah mempertimbangkan untuk menutup jembatan timbang. Hal itu karena jembatan timbang dianggap sebagai sarang pungutan liar alias pungli. Jembatan timbang juga sudah tidak lagi efektif dijadikan penyaring truk-truk obesitas alias over dimension over load (ODOL). "Kalau kami dari Kementerian Perhubungan, sudah saya sampaikan ke Pak Dirjen Darat. Langkah paling ekstrem apabila memang pungli itu, dari kami, ya jembatan timbang kita tutup," urainya kepada wartawan, Senin (18/8). Penutupan jembatan timbang sangat memungkinkan sebab saat ini Kemenhub sudah menggunakan teknologi Weight in Motion (WIM) untuk menimbang kendaraan. Penggunaan WIM untuk menimbang kendaraan atau truk bisa ditempatkan di jalan-jalan tol lewat kerja sama dengan Jasa Marga. "Kehadiran WIM juga menutup celah pungli yang selama ini selalu ada di jembatan timbang dan merugikan pelaku industri logistik," urainya. Dengan adanya teknologi Weight In Motion, lanjutnya, interaksi antara sopir dengan petugas menjadi hilang. "Sehingga kita menutup kemungkinan terjadinya pungli itu dari sisi pemeriksaan kendaraan, khususnya pemeriksaan berkaitan dengan berat kendaraan," tutur Dudy. Sementara, Peneliti Senior INSTRAN (Inisiatif Strategis Transportasi) Felix Iryantomo mengatakan, benar tidaknya tuduhan bahwa jembatan timbang menjadi sarang pungli yang paling paham adalah petugas JT dan pengemudi angkutan barang yang sering melintas dan masuk ke JT. "Saya ingat kurun waktu 40 tahun silam tepatnya tahun 1985, di mana pada waktu itu masa orde baru, Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib), Laksamana Sudomo, memerintahkan penutupan semua JT yang dioperasikan di seluruh Indonesia," ujarnya. Menurut dia, jika Menhub akan membubarkan JT dengan dalih sebagai sarang pungli, maka perlu dipertanyakan apakah selama ini sudah ada oknum petugas yang ditangkap karena melakukan pungli. "Apabila ada, apakah kepada mereka sudah dijatuhi sanksi? Hal ini sangat perlu diungkapkan agar pernyataan Menhub benar-benar didasarkan pada fakta, dan tidak justru menjadi bumerang oleh petugas di lapangan," jelasnya. Tak hanya itu, ada baiknya jika Menhub mengagendakan untuk melaksanakan perjalanan keliling Indonesia menggunakan moda jalan. Sehingga Menhub bisa betul-betul paham kondisi angkutan jalan yang merupakan urat nadi logistik dan perekonomian Indonesia. "Sangat mungkin dari perjalanan-perjalanan tersebut bisa diperoleh data atau gambaran nyata yang selama ini belum diketahui oleh Menhub," imbuhnya.&nbsp;

Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi akan menutup jembatan timbang yang dianggap sarang pungli, diganti dengan teknologi Weight in Motion.

Dinilai Kerap jadi Sarang Pungli, Menhub Dudy Purwagandhi akan Tutup Fasilitas Jembatan Timbang, Diganti Weight in Motion

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG_20220428_103057_711_800x570.jpg" alt="Kabid Humas Polda Sulsel Kombespol Komang Suartana. Muh Hasanuddin/Antara" width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Sulsel Kombespol Komang Suartana. Muh Hasanuddin/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan tidak menemukan adanya pungutan liar di Kepolisian Resor Luwu, seperti coretan sarang pungli dan korupsi yang ditulis di dinding Unit Lantas Polres itu oleh anggota Aipda HR.  Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Selatan Komisaris Besar Polisi Komang Suartana mengatakan, sejak adanya coretan di dinding Mapolres Luwu bertulis sarang pungli dan sarang korupsi yang viral di media sosial, petugas Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) langsung melakukan penyelidikan.  ”Hasil penyelidikan dan pemeriksaan Propam itu tidak terbukti. Sementara untuk anggota Aipda HR yang melakukan pencoretan masih dalam pengawasan tim dokter di RSKD Dadi Makassar,” ujar Komang Suartana seperti dilansir dari Antara.  Komang Suartana menjelaskan, unggahan Aipda HR di media sosial facebook soal dugaan pungli pembuatan surat izin mengemudi (SIM) oleh anggota Satlantas Polres Luwu tidak terbukti. Dari hasil pemeriksaan, segala biaya pembuatan SIM di Satuan Lalu Lintas Polres Luwu telah sesuai dengan harga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).  ”Apa yang dituduhkan dalam unggahan itu tidak terbukti, semua berjalan sesuai dengan aturan,” papar Komang Suartana.  Sebelumnya, Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Polisi Nana Sudjana membesuk anggota Polres Luwu Aipda HR di Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Dadi Makassar karena aksi vandalismenya di Mapolres Luwu. Insiden pencoretan di dinding Unit Lalu Lintas dan Satuan Reskrim dengan tulisan sarang pungli serta sarang korupsi itu membuat heboh satu kantor dan media sosial.  Kapolda mengaku telah mendapatkan laporan dari kapolres jika Aipda HR mengalami gangguan kejiwaan selama setahun belakangan.  ”Berdasar penelusuran rekam jejaknya, memang ini beberapa kali sering teriak-teriak gitu. Saat apel dan saat dalam masjid, kadang suka teriak-teriak seperti ada gangguan kejiwaan,” terang Nana.  ”Aipda HR telah dirawat dengan baik oleh tim dokter dan akan terus memantau perkembangan dari hasil observasi tersebut. Belum ada hasil observasi karena menurut dokter perlu waktu untuk melihat hasil observasi, tidak seperti penyakit medis lainnya,” ucap dia.

Propam Polda Sulsel Tak Temukan Unsur Pungli di Polres Luwu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/seminggu_4.jpg" alt="CORETAN SI AIPDA: Aipda HR mencoret sejumlah ruangan kantor Polres Luwu dengan tulisan Sarang Korupsi, Sarang Pungli. Kapolres Luwu AKBP Arisandi menyebut anggotanya itu mengalami gangguan mental atau depresi. (FAJAR)" width="100%">
<figcaption>CORETAN SI AIPDA: Aipda HR mencoret sejumlah ruangan kantor Polres Luwu dengan tulisan Sarang Korupsi, Sarang Pungli. Kapolres Luwu AKBP Arisandi menyebut anggotanya itu mengalami gangguan mental atau depresi. (FAJAR)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolda Sulsel Irjen Nana Sudjana langsung bergerak usai mendapatkan perintah dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang memintah mengusut munculnya tulisan ‘Sarang Pungli’ di Polres Luwu, Sulawesi Selatan.  Kapolda Sulsel Nana Sudjana mengunjungi Aipda HR di Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Dadi, Makassar, Senin (17/10/2022) malam tadi. Aipda HR yang merupakan pelaku yang menuliskan ‘sarang pungli’ di Mapolres Luwu diketahui berada di RS Dadi Makassar untuk mengetahui lebih lanjut kondisinya.  Polisi juga memastikan oknum polisi berinisial Aipda HR menderita gangguan jiwa dan dari penelusuran rekam jejak, Aipda HR ini setiap apel terlihat seperti ada gangguan kejiwaan atau depresi. “Ya betul tadi malam Kapolda Sulsel datang melihat kondisi Aipda H,” kata Kabid Humas Polda, seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group), Selasa (18/10).  Kabid Humas Polda Sulsel juga menjelaskan bahwa oknum Aipda HR ini memang kelihatan, sehat namun akan terus dilakukan observasi secara medis berkelanjutan. Sehari sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merespons terkait munculnya tulisan ‘Sarang Pungli’ di Mapolres Luwu, Sulawesi Selatan.  Diketahui, tulisan ‘Sarang Pungli‘ di Gedung Mapolres Luwu ditulis oleh oknum anggota Polri, yakni Aipda HR. Pihak Polres Luwu menyebut bahwa Aipda HR mengalami gangguan mental.  Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, munculnya coretan ‘Sarang Pungli’ du Mapolres Luwu perlu didalami sebagai komitmen Polri menyerap aspirasi masyarakat. Bahkan, Listyo sudah memerintahkan Kadiv Propam Polri melakukan pendalaman tentang munculnya tulisan ‘Sarang Pungli’ di Mapolres Luwu.  “Ada masukan dari personel Polri dan masyarakat akan hal tersebut. Oleh sebab itu, saya sudah instruksikan kepada Kadiv Propam dan jajarannya untuk mendalami munculnya tulisan tersebut,” jelasnya.  Selain itu, Kapolri juga sudah memerintahkan Kapolda Sulsel untuk melakukan hal yang sama, yakni mendalami munculnya tulisan ‘sarang pungli’ di Mapolres Luwu. “Kapolda juga sudah saya minta untuk bergerak langsung mengusut hal tersebut,” katanya,

Kapolri Perintahkan Usut ‘Sarang Pungli’ di Polres Luwu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/seminggu_4.jpg" alt="CORETAN SI AIPDA: Aipda HR mencoret sejumlah ruangan kantor Polres Luwu dengan tulisan Sarang Korupsi, Sarang Pungli. Kapolres Luwu AKBP Arisandi menyebut anggotanya itu mengalami gangguan mental atau depresi. (FAJAR)" width="100%">
<figcaption>CORETAN SI AIPDA: Aipda HR mencoret sejumlah ruangan kantor Polres Luwu dengan tulisan Sarang Korupsi, Sarang Pungli. Kapolres Luwu AKBP Arisandi menyebut anggotanya itu mengalami gangguan mental atau depresi. (FAJAR)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus-kasus yang melibatkan personel kepolisian terus bermunculan. Di Mapolres Luwu, Sulawesi Selatan, divisi propam kini memeriksa Aipda HR. Mantan Kanit Tipikor itu nekat mencoret-coret dinding mapolres dengan menggunakan cat semprot (pilox) warna merah dan hitam.  Isinya bernada kritikan tajam. Dia menulis "SARANG PUNGLI" dan "SARANG KORUPTOR" di dinding ruangan satlantas, satnarkoba, serta beberapa ruangan lain.  Khusus di mobil patroli polisi, dia coreti dengan tulisan "RAJA PUNGLI". Semuanya menggunakan huruf kapital.  ”Kapolri harus turun melakukan investigasi ke Polres Luwu dan polres lainnya di Sulsel. Banyak pemotongan anggaran DIPA, belum lagi pungutan liar di reskrim dan pengurusan SIM," kata Aipda HR kepada wartawan Sabtu lalu, seperti dilansir harian FAJAR.  Kapolres Luwu AKBP Arisandi mengatakan, Aipda HR memang anggotanya yang masih aktif. Namun, dia menyebut anak buahnya itu mengalami gangguan mental atau depresi. Arisandi menerangkan, pada 21 September 2022, pihaknya berkirim surat kepada direktur RSUD Batara Guru Belopa tentang permintaan rekam medis Aipda HR. Lalu, pada 27 September 2022, Polres Luwu menerima surat hasil rekam medis dari dokter ahli jiwa bernama dr Alviah Haeruddin. "HR didiagnosis mengidap psikosis akut," jelasnya.  Aipda HR pernah dirawat di RSU Batara Guru Belopa selama kurang lebih satu minggu. Dia juga pernah dirawat secara intensif selama dua bulan, mulai Maret hingga April 2021. "Saat ini yang bersangkutan akan diobservasi kembali terkait perkembangan kondisi kejiwaannya di salah satu rumah sakit di Makassar," jelas Kapolres. Dia menambahkan, dinding yang dicoret-coret Aipda HR telah dibersihkan dan dicat kembali demi kenyamanan masyarakat.  Pada bagian lain, Direktur RSUD Batara Guru Belopa dr Daud Mustakim membenarkan surat keterangan dari dokter jiwa yang dikeluarkan instansinya. "Memang anggota polisi tersebut pernah ditangani dokter jiwa di rumah sakit," kata Daud kepada FAJAR. Namun, dia mengaku tidak tahu berapa lama Aipda HR dirawat.  Dirut Rumah Sakit Khusus (RSK) Dadi Sulsel dr Arman Bausat juga membenarkan bahwa Aipda HR pernah dirawat di RSK Dadi. Namun, dia belum mendapatkan informasi detail terkait diagnosisnya. Arman menjelaskan, Aipda HR bukan satu-satunya polisi yang dirawat. Ada satu orang polisi lagi yang mengalami depresi seperti Aipda HR. Sayangnya, dia belum tahu nama polisi tersebut. ”Dua orang itu dari Luwu Timur. Dikira yang satu pengantarnya, ternyata dua-duanya dirawat," ungkapnya.

Nekat Coreti Mapolres, Aipda HR Dituding Depresi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/polisi-obrak-abrik-sarang-pungli-portal-jalan_m_104960.jpeg" alt="Ilistrasi" width="100%">
<figcaption>Ilistrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepolisian Sektor (Polsek) Kotawaringin Lama akhirnya membongkar portal di sepanjang ruas jalan Pangkalan Bun &ndash; Kotawaringin Lama, Selasa (24/1). Tindakan aparat merupakan respons terhadap keluhan masyarakat yang dipungut bayaran setiap melintasi portal tersebut. Informasinya, melewati setiap portal dipatok sebesar Rp 10 ribu untuk mobil dan Rp 5 ribu sepeda motor. Di sepanjang ruas yang rusak itu ada sekitar 19&ndash;22 portal. Karena itu, total biaya yang harus dikeluarkan sekitar Rp 200 ribu lebih untuk mobil dan Rp 100 ribu lebih untuk sepeda motor. Pungutan itu dinilai sebagai pungli. &rdquo;Jadi, kami hari ini turun ke lapangan untuk menertibkan portal, karena ini sudah dikeluhkan banyak orang,&rdquo; kata Kapolsek Kolam Iptu Lanjun SR Sianturi. Dia menuturkan, pembongkaran dilaksanakan selama dua hari, mulai 23&ndash;24 Januari. &rdquo;Jumlah portal yang dibongkar sekitar 20," ujarnya. Pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak dalam penertiban portal tersebut. Termasuk dengan tokoh masyarakat Kolam, karena dirinya juga baru menjabat sebagai Kapolsek. &rdquo;Saya kan baru menjabat di Kolam dan saya sudah lakukan diskusi dengan tokoh masyarakat Kolam, mengatasi adanya portal tersebut," ujarnya. Menurutnya, jika dilihat kondisi jalan yang rusak akibat masih tahap pembangunan, keberadaan portal itu sangat membantu. Apalagi saat musim penghujan, karena mereka membuat titian, sehingga bisa dilewati pengguna jalan. Hanya saja, hal itu bermasalah karena portal yang semakin menjamur. Dia menegaskan, apabila ada yang kembali memasang portal dan memungut bayaran, masyarakat bisa mengadukan hal itu ke Polsek Kolam. Pihaknya sudah mengimbau agar masyarakat tidak lagi memasang portal dan meminta uang. Apabila ketahuan, akan ditindak tegas. Dia meminta pemasang portal untuk tidak melepaskan kayu yang dipasangnya di jalan itu, meskipun mereka membeli kayu tersebut. Pasalnya, pemasang portal sudah mendapatkan uangnya ganti rugi pembelian kayu dengan menarik bayaran selama ini. &rdquo;Jadi, alasan mereka meminta uang itu karena mereka beli kayu sendiri. Ya, siapa yang mau rela begitu saja? Tapi, kami rasa uang mereka sudah kembali, karena sejak November dan Desember mereka sudah memasang portal,&rdquo; kata Lanjut. (rin/ign/fab/JPG)

Polisi Obrak-abrik Sarang Pungli Portal Jalan

sarang pungli

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sarang pungli

Berita Terkini

Dinilai Kerap jadi Sarang Pungli, Menhub Dudy Purwagandhi akan Tutup Fasilitas Jembatan Timbang, Diganti Weight in Motion

Propam Polda Sulsel Tak Temukan Unsur Pungli di Polres Luwu

Kapolri Perintahkan Usut ‘Sarang Pungli’ di Polres Luwu

Nekat Coreti Mapolres, Aipda HR Dituding Depresi

Polisi Obrak-abrik Sarang Pungli Portal Jalan

Download Aplikasi JawaPos.com