<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/31/WARNA-1363362894.jpg" alt="Groundbreaking Perumahan Proyek Warna Fine Living yang berkonsep modern-resort di Tangserang Selatan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Groundbreaking Perumahan Proyek Warna Fine Living yang berkonsep modern-resort di Tangserang Selatan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Tingginya minat terhadap hunian tapak di wilayah Selatan Jakarta mendorong Perumda Pembangunan Sarana Jaya meluncurkan Proyek Warna Fine Living yang berkonsep modern-resort dengan desain yang compact, serta lokasi yang strategis. Direktur Utama Sarana Jaya, Andira Reoputra menyatakan Warna Fine Living merupakan proyek prestisius yang akan memberikan nilai tambah signifikan bagi kawasan Ciputat. &ldquo;Kami sangat bangga meluncurkan proyek ini. Warna Fine Living adalah bukti nyata komitmen kami untuk menyediakan hunian exclusive di selatan jakarta yang tidak hanya nyaman tetapi juga memiliki nilai investasi tinggi,&rdquo; ujar Andira disela Groundbreaking pengembangan perumahan yang turut dihadiri Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agus Setyono, Kamis (31/10). Warna Fine Living berlokasi strategis di Jl. Ir H. Juanda, Cempaka Putih, Ciputat, dengan akses mudah menuju pusat bisnis dan berbagai fasilitas umum. Tidak hanya strategis dari sisi lokasi, Warna Fine Living juga memiliki akses transportasi terintegrasi, termasuk jalur Transjakarta, stasiun MRT Lebak Bulus berjarak 3 km dari lokasi hunian, serta kemudahan akses menuju pintu gerbang tol, yang menjadi daya tarik tersendiri untuk menunjang mobilitas penghuni menuju Jakarta dan wilayah sekitarnya. Dengan total lahan seluas kurang lebih 1 hektare, proyek ini akan dikembangkan dalam beberapa fase, dengan fase pertama mencakup pembangunan 53 unit rumah tapak dan 10 unit SOHO (Small Office Home Office) di atas lahan 8.655 m&sup2;. Andira juga menyampaikan bahwa setelah dilaksanakannya Groundbreaking ini, Warna Fine Living ditargetkan akan melakukan open house pada awal tahun 2025. Sejalan dengan hal tersebut, kegiatan pemasaran dan penjualan hunian sudah dimulai pada hari ini, yang mana menjadi concern Sarana Jaya selaku pengembang, untuk dapat mencapai target. General Manager Proyek Warna Fine Living, Ivan Junanda menjelaskan bahwa Proyek ini menawarkan beberapa tipe hunian luxury bernama Violet Homes, yakni Amethyst dan Iris, serta unit SOHO. Melalui proyek ini, Sarana Jaya berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Proyek ini diharapkan dapat menjadi katalisator bagi pengembangan kawasan sekitarnya dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian berkualitas dan berkelas di lokasi strategis.

Tidak hanya strategis dari sisi lokasi, Warna Fine Living juga memiliki akses transportasi terintegrasi.

Gelar Groundbreaking Warna Fine Living, Sarana Jaya Bangun Hunian Tapak Eksklusif di Selatan Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/10/IMG-20241010-WA0043-553155885.jpg" alt="Ratusan pedagang Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat menggelar aksi protes kenaikan biaya sewa, Kamis (10/10). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ratusan pedagang Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat menggelar aksi protes kenaikan biaya sewa, Kamis (10/10). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perumda Sarana Jaya akhirnya mengkaji kembali besaran kenaikan sewa kios (service charge) pedagang di Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Seperti diketahui, pengelola menaikkan biaya sewa yang semula Rp 560 ribu menjadi Rp 1,4 juta per bulan. Staf Pengembangan Bisnis dan Pemasaran Perumda Sarana Jaya Donni Setiawan menyatakan, pihaknya akan melakukan kajian selama satu minggu ke depan. Pihaknya juga akan mengundang perwakilan pedagang untuk diskusi terkait besaran harga. "Sedang dikaji tim manajemen di sana. Kita punya kajian, kita punya pengeluaran, beban operasional. Kita pada waktunya nanti, akan mengundang perwakilan Bapak Ibu untuk kita itu diskusi," ujar Donni saat menemui pedagang yang menggelar aksi di JPM Tanah Abang, Kamis (10/10). Donni berharap nantinya akan terdapat titik temu antara Sarana Jaya dengan para pedagang. Pihaknya akan mengupayakan semaksimal mungkin. "Harapan kita bersama ada kebijakan yang baik untuk kita semua. Tapi untuk diputuskan sekarang, harus ada proses," ucap Donni. Menanggapi hal tersebut, Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Tanah Abang Jimmy Rory menyatakan akan tetap menolak jika Sarana Jaya kekeh menaikkan harga sewa Rp 1,4 juta. "Kalau sampai service charge itu tetap 1,4 saya tegaskan di sini mohon dengan hormat Pak Donni. Bukan saya tidak hormat dengan Pak Donni, kami semua tolak, Tidak!," tegas Jimmy. Jimmy juga mengancam akan menggelar aksi lebih besar lagi. Ia juga meminta pengelola untuk tidak lagi melakukan penekanan dan penyegelan kepada pedagang. "Kalau sampai dengan satu minggu ternyata hasil kajiannya itu tetap 1,4 jangan salahkan kami, kami akan turun lebih besar lagi," tutur Jimmy. "Sampaikan kepada Sarana Jaya kalau sampai seminggu dikaji, ternyata turunnya cuma Rp 100 ribu kami tolak," tambah Jimmy.

Seperti diketahui, pengelola menaikkan biaya sewa yang semula Rp 560 ribu menjadi Rp 1,4 juta per bulan.

Usai Didemo Para Pedagang JPM Tanah Abang, Sarana Jaya Kaji Kembali Harga Sewa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/26/sarana-jaya-4120615331.jpg" alt="Kantor Perumda Sarana Jaya. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kantor Perumda Sarana Jaya. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Program pembangunan tiga juta rumah setiap tahun pemerintah Prabowo-Gibran direspons positif pelaku usaha, khususnya yang terkait dengan properti. Maklum, sektor properti memiliki dampak ikutan terhadap 185 industri ikutan sehingga berpotensi besar menggerakan perekonomian. Salah satunya, peluang ini ditangkap Perumda Pembangunan Sarana Jaya yang terus berinovasi dengan melakukan diversifikasi guna meningkatkan kinerjanya. Perusahaan yang sahamnya dimiliki Pemda DKI Jakarta ini melakukan diversifikasi usaha dengan mengembangkan produk cat dengan brand Warna Jaya Paint. "Kebutuhan cat masih sangat tinggi, terlebih pemerintah baru mendatang telah menginisiasi program pembangunan 3 juta rumah yang pasti butuh produk cat berkualitas," ujar Dirut Pembangunan Sarana Jaya, Andira Reoputra saat launching Warna Jaya Paint di Jakarta, Rabu (26/9). Menurutnya, ekspansi perushaaan ke produk industri properti sangat tepat, khususnya dengan rencana pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan mendorong pembangunan rumah guna menekan backlog peruhana. "Ini momentum yang pas, kami siapkan produk khusus untuk rumah bersubsidi dengan merek Beauty. Kita optimistis karena dengan posisi Sarana Jaya sebagai BUMD juga lebih memudahkan kami menangkap pasar di Jakarta. Bahkan, beberapa BUMD DKI lainnya sudah memesan untuk menggunakan Warna Jaya Paint" ujarnya. Menurutnya, Warna Jaya Paint hadir dengan teknologi Silver Ion Anti Bacterial, yang memberikan perlindungan maksimal terhadap bakteri dan jamur, menjadikannya solusi ideal untuk berbagai jenis bangunan, baik hunian maupun komersial. Dia berkeyakinan produk cat Warna Jaya Paint dapat bersaing dengan merek cat lainnya yang sudah lebih dulu hadir di semua segmen produk termasuk untuk rumah bersubsidi. Produk ini ditawarkan dalam tiga kategori: Luxury, Premiere, dan Beauty, untuk memberikan pilihan yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran berbagai segmen pelanggan, mulai dari proyek besar hingga renovasi rumah. Andira berharap produk ini dapat dijual tidak hanya di Jakarta, tetapi di seluruh Indonesia. "Rumah subsidi kan banyak dijual di daerah. Itu pasar kita, jadi kita akan perluas pemasaran ke pelosok dengan harga bersaing," katanya. Dia mengungkapkan, untuk tahap awal kapasitas produksi ditarget 500 ton dan akan terus ditingkatkan. "Kapasitas produksi akan terus ditingkatkan," pungkas Andira. &nbsp; &nbsp;

Kebutuhan cat masih sangat tinggi, terlebih pemerintah baru mendatang telah menginisiasi program pembangunan 3 juta rumah.

Garap Potensi Pembangunan 3 Juta Rumah, Sarana Jaya Ekspansi ke Industri Pendukung Properti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/12/sarana-2796793153.jpg" alt="Penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) antara Perumda Pembangunan Sarana Jaya (Sarana Jaya) dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) antara Perumda Pembangunan Sarana Jaya (Sarana Jaya) dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perumda Pembangunan Sarana Jaya (Sarana Jaya) menjalin Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta. Penandatanganan MoU ini meliputi pendaftaran tanah, asistensi pengadaan tanah, serta asistensi pencegahan dan penanganan permasalahan tanah. Kolaborasi ini merupakan langkah strategis dalam upaya perbaikan proses bisnis Sarana Jaya dan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Andira Reoputra, Direktur Utama Sarana Jaya menyatakan, kerjasama yang dilakukan merupakan langkah penting bagi Sarana Jaya dalam memastikan semua proses pertanahan yang kami lakukan sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku. "Kami sangat mengapresiasi dukungan dari BPN DKI Jakarta yang selama ini telah banyak membantu kami. Melalui MoU ini, kami berkomitmen untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam setiap langkah, kata Andira di Jakarta. Menurutnya, dengan adanya asistensi dari BPN DKI Jakarta, pihaknya berharap dapat mengurangi hambatan birokrasi dan dapat mempercepat penyelesaian berbagai permasalahan pertanahan sebagai upaya membangun Jakarta dan penugasan Sarana Jaya terkait penyediaan hunian terjangkau. "Sarana Jaya telah melakukan sertifikasi ISO 55001:2014 guna mengamankan aset dan memastikan keberhasilan bisnis," imbuhnya. Acara penandatanganan yang berlangsung di Raka Meeting Room, Pullman Hotel, Thamrin ini dihadiri oleh Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta, Dewan Pengawas Sarana Jaya, Dewan Direksi Sarana Jaya dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta beserta jajaran manajemen dari kedua belah pihak. Asistensi pengadaan tanah adalah salah satu fokus utama dalam MoU ini. Hal ini mencakup pemberian panduan teknis dan legal dari BPN kepada Sarana Jaya dalam proses akuisisi lahan yang dibutuhkan untuk berbagai proyek pembangunan. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Alen Saputra menyambut baik kerjasama yang dilakukan Sarana Jaya. "Dengan sinergi ini, kami berharap dapat membantu Sarana Jaya dalam mencapai target-target pengembangan mereka serta memberikan dampak positif bagi pembangunan di Jakarta," ucap Alen. Dia menegaskan bahwa BPN DKI Jakarta siap memberikan dukungan penuh dalam bentuk tenaga ahli, konsultasi, dan layanan teknis lainnya untuk memastikan setiap proyek yang dijalankan Sarana Jaya dapat berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono, mengapresiasi giat kerjasama ini, &ldquo;Kami mengapresiasi upaya Perumda Sarana Jaya dalam mengamankan bisnis land-banking di DKI Jakarta dan berharap aset yang dikelola dapat terjaga serta meningkatkan revenue perusahaan,&rdquo; katanya. &nbsp;

Penandatanganan MoU meliputi pendaftaran tanah, asistensi pengadaan tanah, serta asistensi pencegahan dan penanganan permasalahan tanah.

Sarana Jaya dan Kanwil BPN DKI Jakarta Teken Nota Kesepahaman Layanan Pertanahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/03/WhatsApp-Image-2024-07-03-at-164730-3891609064.jpeg" alt="Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan Universitas Brawijaya menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan Universitas Brawijaya menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan Universitas Brawijaya hari ini, Rabu (3/7) telah menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Acara seremonial berlangsung di Gedung Sarana Jaya, Jl. Budi Kemuliaan I No.1, dihadiri oleh Direktur Utama Sarana Jaya, Andira Reoputra, dan Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Widodo, s.Si., Msi., Ph. D. Med. Sc. Kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk mengembangkan kualitas, kapabilitas dan integritas SDM di Sarana Jaya, sejalan dengan visi perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. "Kolaborasi dengan Universitas Brawijaya ini adalah bukti nyata komitmen kami untuk memperkuat SDM. Akses ke pendidikan berkualitas dan program-program penelitian akan meningkatkan kompetensi tim kami," kata Andira Reoputra dalam sambutannya. Prof. Widodo menyatakan bahwa Universitas Brawijaya (Unibraw) sangat antusias dengan kerja sama ini. "Sinergi antara dunia akademik dan industri adalah kunci untuk mencetak SDM yang unggul dan siap menghadapi tantangan masa depan. Kami berharap kerja sama ini dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat luas," ujarnya. MoU ini menyoroti beberapa fokus utama yaitu pendidikan dalam hal penyediaan program pendidikan formal dan non-formal bagi karyawan Sarana Jaya, termasuk program magister, doktoral, pelatihan profesional, dan sertifikasi. Dimana nantinya karyawan Sarana Jaya dapat mengakses pendidikan formal maupun non-formal. Juga di bidang penelitian contohnya penelitian bersama yang bertujuan untuk memberikan kontribusi signifikan dalam bidang ilmu pengetahuan dan industri perusahaan. Selain itu dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, nantinya dapat dilakukan pelibatan karyawan dan mahasiswa dalam program-program pengabdian masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan lingkungan. Berbagai program pelatihan dan pengembangan yang ada seluruhnya dirancang guna meningkatkan kemampuan dan kompetensi SDM Sarana Jaya demi kemajuan bisnis perusahaan. Acara MoU ini juga turut dihadiri oleh Dirjen Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Iwan Suprijanto. "Kami menyampaikan apresiasi tertinggi atas kegiatan ini, kedepannya kami berharap jalinan kemitraan dalam pemberdayaan SDM di lintas sektor dalam tingkat nasional dapat terus berjalan sehingga pembangunan nasional khususnya di bidang properti dapat terus berjalan secara berkelanjutan," ujar Iwan dalam sambutannya. Iwan yang juga merupakan Ketua Ikatan Alumni Fakultas Teknik Universitas Brawijaya ini, berharap BUMD bisa dapat berperan lebih luas dalam pembangunan dan pengelolaan dalam pelaksanaan proyek strategis nasional termasuk di bidang perumahan. Sarana Jaya optimistis dukungan dari Universitas Brawijaya melalui pendidikan, penelitian, dan pengembangan SDM yang komprehensif akan membantu perusahaan mencapai visinya sebagai pemimpin dalam pembangunan infrastruktur. Sejak menjabat Direktur Utama Sarana Jaya pada Agustus 2023, Andira Reoputra langsung bergerak cepat melakukan pembenahan struktural di Sarana Jaya, salah satunya dengan meningkatkan kapabilitas SDM yang dimiliki perusahaan. Kontinuitas penerapan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan juga dilakukan demi menciptakan iklim perusahaan yang beretika, akuntabel, transparan dan berkelanjutan. "Kami terus konsisten dalam melakukan pembenahan di Sarana Jaya, dan dengan adanya sinergi dan penjalinan kerja sama dengan mitra-mitra yang kredibel seperti sekarang ini, diharapkan membantu Sarana Jaya regaining citra baiknya kembali,&rdquo; tutur Andira. Ditegaskan, dirinya tidak hanya berfokus pada pembenahan proses bisnis saja, namun pengembangan SDM dirasa amat penting bagi keberlanjutan perusahaan ke depan. "Kami percaya, SDM merupakan aset perusahaan yang paling penting. SDM yang unggul dan berintegritas tinggi akan menjadikan Sarana Jaya kembali menjadi pengembang yang terkemuka di Jakarta dan nasional,&rdquo; tutup Andira.&nbsp;

Perumda Sarana Jaya dan Universitas Brawijaya menandatangani Nota Kesepahaman yang bertujuan meningkatkan sumber daya manusia.

Tingkatkan SDM, Sarana Jaya dan Universitas Brawijaya Jalin Kerjasama Strategis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/23/WhatsApp-Image-2024-06-23-at-180457-1245209527.jpeg" alt="Pemprov DKI memberikan penghargaan kepada sejumlah instansi terbaik, termasuk kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pemprov DKI memberikan penghargaan kepada sejumlah instansi terbaik, termasuk kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Jakarta ke-497 tahun pada 22 Juni 2024, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyelenggarakan beragam kegiatan. Salah satunya adalah pemberian penghargaan kepada sejumlah instansi terbaik, termasuk kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Pemberian penghargaan berlangsung di Silang Monas, Jakarta Pusat. Penghargaan diberikan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Rudi Margono. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejati DKI Jakarta dinilai berhasil dalam memberikan jasa pelayanan hukum kepada Pemprov DKI Jakarta selama periode tahun 2023 sampai Mei 2024. Salah satu kinerjanya adalah keberhasilan Datun Kejati DKI dalam memberikan pendampingan penyelesaian pengembalian aset milik Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Andira Reoputra mengatakan sebuah penghormatan bagi Sarana Jaya atas kinerja pelayanan Jaksa Pengacara Negara (JPN) di bawah koordinasi dari Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati DKI Jakarta Badrut Tamam, sehingga saat ini kepemilikan maupun pengelolaan Hotel Novotel Cikini di Jakarta Pusat sepenuhnya berada di tangan Perumda Sarana Jaya. &ldquo;Penghargaan ini menjadi bukti nyata kinerja luar biasa dari Kejati DKI Jakarta khususnya bidang perdata dan tata usaha negara dalam melakukan penegakan hukum dan layanan hukum kepada Pemprov DKI Jakarta termasuk BUMD (BadanUsaha Milik Daerah) Provinsi DKI Jakarta,&rdquo; ujar Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Andira Reoputra di Jakarta, Sabtu (22/6). Dia menambahkan, peran JPN dalam memberikan layanan hukum selama ini dirasakan tidak hanya fokus dan tegas pada aspek hukum semata, tetapi juga melihat adanya sisi humanis. Pendekatan ini sejalan dengan misi Sarana Jaya untuk terus tumbuh dan berkembang sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dan berintegritas. &ldquo;Suatu penghormatan bagi Perumda Sarana Jaya untuk mengucapkan selamat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Bapak Rudi Margono atas penghargaan sebagai instansi yang telah memberikan layanan hukum terbaik bagi Pemprov DKI Jakarta,&rdquo; ujar Andira Reoputra. Menurutnya, Perumda Sarana Jaya sangat menghargai peran penting Kejati DKI Jakarta dalam mendampingi Sarana Jaya untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum (mitigasi resiko) dan menjalankan tata kelola perusahaan yang baik, khususnya dalam upaya penyelesaian pengembalian aset milik Sarana Jaya yakni Hotel Novotel Cikini. Sementara itu, Asdatun Kejati DKI Jakarta, Badrut Tamam menegaskan bahwa dukungan layanan hukum yang kuat dan berlandaskan pada prinsip tata kelola yang baik adalah kunci perbaikan bagi keberlanjutan kegiatan bisnis dan operasional perusahaan baik milik daerah maupun milik negara. &ldquo;Terkhusus bagi Perumda Sarana Jaya, sehingga sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG),&rdquo; ujarnya yang hadir mendampingi Kepala Kejati DKI Jakarta. Ke depan, ungkap Andira Reoputra, Perumda Sarana Jaya berharap dapat terus menjalin sinergi yang positif dengan semua pihak termasuk Kejati DKI Jakarta untuk mewujudkan semangat Sukses Jakarta untuk Indonesia.

Pemprov DKI memberikan penghargaan kepada sejumlah instansi terbaik, termasuk kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.

Kejati DKI Jakarta Raih Penghargaan dari Pemprov, Sarana Jaya Beri Apresiasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/23/WhatsApp-Image-2023-07-23-at-214322-250818570.jpg" alt="Sarana Jaya melaksanakan acara Corporate Secretary Gathering untuk meningkatkan pemahaman akan pentingnya kinerja unit sekretaris perusahaan di lingkungan BUMD DKI Jakarta." width="100%">
<figcaption>Sarana Jaya melaksanakan acara Corporate Secretary Gathering untuk meningkatkan pemahaman akan pentingnya kinerja unit sekretaris perusahaan di lingkungan BUMD DKI Jakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dalam rangka meningkatkan pemahaman akan pentingnya kinerja unit sekretaris perusahaan dalam hal keprotokolan dan kehumasan di lingkungan BUMD DKI Jakarta, Sarana Jaya melaksanakan acara Corporate Secretary Gathering. Acara tersebut dilakukan di Ruang Rinjani, Hotel Novotel Cikini. Acara diikuti sekretaris perusahaan beserta jajarannya dari 15 BUMD di bawah naungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Manajer Unit Sekretaris Perusahaan Yadi Robby mengapresiasi partisipasi dan kontribusi dari BUMD DKI Jakarta. Menurut Yadi Robby, acara itu agar sekretaris perusahaan mencapai keunggulan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Sekretaris Perusahaan punya peran memperkuat kolaborasi antar BUMD dalam mendukung program penugasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Yadi berharap solidaritas dan harmonisasi antar BUMD DKI Jakarta dapat tercipta untuk koordinasi dan komunikasi yang optimal. &rdquo;Saya merasa sangat bangga dan terhormat. Semoga kita dapat mempererat hubungan kolaboratif, jaringan, dan sharing best practice,&rdquo; ucap Yadi. Senada dengan itu, Kepala Bagian Protokol dari Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta Muhammad Thohari mengungkapkan, kerja sama antar BUMD DKI Jakarta perlu dijaga agar semakin erat. Profesionalisme dalam hal keprotokolan juga penting agar setiap BUMD DKI Jakarta tidak hanya unggul dalam koordinasi di lingkungan BUMD, tetapi juga dalam cakupan luas di naungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. &rdquo;Kualitas kerja unit sekretaris perusahaan menjadi hal krusial dalam mendukung efisiensi dan keberlanjutan operasional BUMD di wilayah DKI Jakarta. Tata cara dan kaidah protokol juga perlu diaplikasikan dengan baik dalam melakukan koordinasi dan meningkatkan profesionalisme Unit Sekretaris Perusahaan,&rdquo; ujar Muhammad Thohari. Risa Karmida, narasumber acara corporate secretary gathering menyebut pentingnya kehumasan untuk menjalin relasi yang baik dengan khalayak luas. Seiring dengan perkembangan teknologi dan media sosial, peran public relations makin penting dalam menghadapi tantangan komunikasi modern. &rdquo;Tidak hanya mengelola krisis atau menghasilkan pemberitaan positif, public relations BUMD DKI Jakarta juga berperan dalam merancang strategi komunikasi yang tepat, membangun relasi dengan media massa serta mengelola reputasi perusahaan,&rdquo; papar Risa. Sarana Jaya berharap semangat kebersamaan dapat terus terjalin dengan solid antar unit sekretaris perusahaan di lingkungan BUMD DKI Jakarta dalam menyampaikan ide untuk kemajuan dan keberlanjutan birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Komitmen Sukses Jakarta untuk Indonesia menjadi gaungan dan motto bersama untuk menyebarkan dampak positif dan pelayanan terbaik untuk DKI Jakarta dan Indonesia.

Sarana Jaya gelar acara Corporate Secretary Gathering untuk meningkatkan pemahaman kinerja unit sekretaris perusahaan dalam hal keprotokolan

Sarana Jaya Rangkul BUMD DKI Jakarta dalam Acara Corporate Secretary Gathering

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/23/Dharma-WanitaJPG-1311143689.jpg" alt="Dalam rangka menyambut HUT DKI Jakarta, Dharma Wanita Sarana Jaya menggelar kegiatan santunan kepada anak-anak yatim piatu." width="100%">
<figcaption>Dalam rangka menyambut HUT DKI Jakarta, Dharma Wanita Sarana Jaya menggelar kegiatan santunan kepada anak-anak yatim piatu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dharma Wanita Sarana Jaya menggelar kegiatan santunan kepada anak-anak yatim piatu. Hal itu dalam rangka peringatan ulang tahun Provinsi DKI Jakarta yang ke-496.&nbsp; Santunan dari Dharma Wanita Sarana Jaya ini diberikan kepada anak-anak yatim piatu di dua yayasan, yakni Yayasan Yatim Piatu Rasulullah SAW di Gambir, dan Taman Asuhan Aisyiyah di Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan sosial ini digelar pada Jumat, (23/6). Ketua Dharma Wanita Sarana Jaya, Raesita Kamaylia mengatakan bahwa santunan ini merupakan bentuk nyata kepedulian Dharma Wanita Sarana Jaya kepada anak-anak yatim Piatu. Selain itu, juga digelar pembagian sembako, perlengkapan sekolah, serta uang tunai kepada 150 anak yatim piatu. &ldquo;Ini merupakan bentuk nyata kepedulian kami, dan juga semangat positif untuk memberikan dorongan kepada anak-anak di sini. Saya yakin mereka adalah bibit-bibit unggul calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang,&rdquo; kata Raesita dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com. Raesita berharap, bantuan kepada anak-anak yatim piatu ini bisa memberikan dorongan kepada anak-anak yatim piatu untuk terus belajar mencapai cita-cita yang diinginkan di masa yang akan datang. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/01408036/sarana-jaya-gelontorkan-rp-125-t-untuk-bangun-rumah-dp-nol-rupiah">Sarana Jaya Gelontorkan Rp 1,25 T untuk Bangun Rumah DP Nol Rupiah</a> Acara ini dihadiri oleh Ketua Dharma Wanita Sarana Jaya, yang juga istri Direktur Utama Sarana Jaya, Raesita Kamaylia, Wakil I Dharma Wanita Sarana Jaya, Istri Direktur Pengembangan Sarana Jaya, Dian Triwahyuni, serta wakil II Dharma wanita Sarana Jaya, Istri Direktur Administrasi dan Keuangan Sarana Jaya, Noorina Prametty. Turut hadir juga Ketua Yayasan Rasulullah SAW, Rusdayanti, dan Ketua Taman Asuhan Aisyiyah, Grace. Dalam peringatan HUT Provinsi DKI Jakarta ini, Dharma Wanita Sarana Jaya hadir untuk mendukung berbagai kegiatan sosial dengan semangat Jadi Karya untuk Nusantara. Semangat positif ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pada kelompok anak-anak yatim piatu di Indonesia. Khususnya yang berada di wilayah Jakarta. Keterlibatan Dharma Wanita Sarana Jaya ini diharapkan mampu mendorong kesejahteraan warga Jakarta sekaligus menumbuhkan rasa kepedulian sosial sebagai wujud dari Sukses Jakarta Untuk Indonesia.

Santunan ini merupakan bentuk nyata kepedulian Dharma Wanita Sarana Jaya kepada anak-anak yatim Piatu.

Sambut HUT ke-496 DKI, Dharma Wanita Sarana Jaya Santuni Yatim Piatu 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/1saksi20220905201122.jpeg" alt="Caption: Dalam rangka menertibkan kabel-kabel kusut yang ada di DKI Jakarta, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan penataan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) di 32 ruas jalan di ibu kota (Istimewa" width="100%">
<figcaption>Caption: Dalam rangka menertibkan kabel-kabel kusut yang ada di DKI Jakarta, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan penataan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) di 32 ruas jalan di ibu kota (Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Bina Marga DKI Jakarta meminta PT Jakarta Propertindo (JakPro) dan Perumda Sarana Jaya menyelesaikan proyek Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) tahun 2023 ini. Masing-masing BUMD itu harus menyelesaikan 120 km SJUT di Ibu Kota. Total yang harus dirampungkan hingga akhir tahun mencapai 240 km.  Sejauh ini, Jakpro telah menyelesaikan sekitar 25 km proyek SJUT. Untuk mengejar penyelesaian 120 km, JakPro telah menggandeng PT Teknologi Migo Indonesia.  "Kemarin JakPro sudah menggandeng namanya PT Migo untuk menjadi mitranya. Saya sampaikan untuk bulan ini segera, untuk percepatan sisa daripada 120 kilo, sedangkan dia hanya taruh 25 km lebih lah ya," ujar Kepala Dinas Bina Marga Hari Nugroho kepada wartawan, Kamis (2/2).  "Tahun ini selesai (SJUT). Saya targetkan selesai," sambungnya.  Sementara itu,  progres pekerjaan SJUT yang dilakukan Sarana Jaya, Hari mengatakan bahwa pihaknya terus memonitor dan evaluasi. Pasalnya, BUMD itu belum mengerjakan sama sekali tanggung jawab untuk melakukan SJUT.  "Sarana Jaya kita evaluasi, buat monitor dan evaluasi, sehingga nanti saya sampaikan untuk menggandeng mitra seperti JakPro," terangnya.  Ditegaskan,  jika dalam kurun waktu 3-4 bulan masih tak ada progres siginifikan, pihaknya akan mengalihkan tugas tersebut ke BUMD lain. "Kalau perkembangan tiga-empat bulan enggak ada, nanti akan masuk lagi BUMD lain," pungkasnya.  Hari memaparkan, pengerjaan SJUT di 32 ruas jalan tersebut terbagi pada 22 ruas jalan di wilayah Jakarta Selatan dan 10 ruas jalan di wilayah Jakarta Timur.  Untuk diketahui, 25 km titik SJUT yang sudah ditertibkan JakPro ada di 10 ruas jalan. Rinciannya total 20 km di Jl. Mampang Prapatan, Jl. Kapten Tendean, Jl. Senopati, Jl. Suryo, Jl. Cikajang, Jl. Wolter Monginsidi, dan Jl. Gunawarman  Sementara 5 km lainnya ada di Jl. Trunojoyo, Jl. Pattimura, dan Jl. Sultan Hasanuddin.  Sebelumnya, Dinas Bina Marga DKI Jakarta mengakui bahwa target pelaksanaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) yang dilakukan dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu PT Jakarta Propertindo (JakPro) dan PD Sarana Jaya masih belum sesuai target.  "Memang belum sesuai target. Makanya kami evaluasi nanti apakah ada pemain baru lagi atau engga, itu nanti kita evaluasi," ujar Kepala Dinas Bina Marga DKI Hari Nugraha saat dihubungi wartawan, Rabu (11/1).  &nbsp;

Bina Marga Targetkan 240 km SJUT Rampung Tahun Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/DPRD-DKI-Jakarta-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Ilustrasi Gedung DPRD DKI Jakarta" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung DPRD DKI Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi B DPRD DKI Jakarta akan memanggil Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Hal ini dilakukan untuk meminta penjelasan, terkait pengembangan dugaan kasus korupsi pengadaan tanah yang sebelumnya melibatkan eks Direktur Utama Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan.  Kasus itu diketahui berkenaan dengan pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur Tahun 2019 untuk program di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yaitu DP 0 rupiah.  "Nanti di rapat kerja (ditanyakan mengenai kasus korupsi Munjul dan pengembangannya). Planningnya di Februari," ujar Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail kepada wartawan, Jumat (20/1).  Kasus korupsi pengadaan tanah di Munjul itu kembali mengemuka setelah KPK pada Selasa, (17/1) lalu menggeledah Gedung DPRD untuk mencari bukti kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang. Hal itu diduga pengembangan kasus dari yang dilakukan Yoory pada 2018-2019.  Sementara itu, Ismail mengaku belum mengetahui terkait kasus tersebut lantaran baru menjadi dewan di tahun 2019. Namun yang pasti, ia menyatakan bahwa di tahun ini, Perumda Sarana Jaya tak mendapatkan lagi Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk pengadaan tanah atas program apapun.  "Kalau Sarana Jaya kemarin yang jelas PMD-nya ditolak. Dia ada ITF, pokoknya yang ada sifatnya dengan pengadaan lahan itu semua di nol-in dulu semua," jelas anggota fraksi PKS itu  "Dia diminta untuk mengoptimalkan aset yang dia miliki dulu saat ini," tandas Ismail.  Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan barang bukti usai menggeledah kantor DPRD DKI Jakarta, pada Selasa (17/1) kemarin. Berdasarkan informasi yang dihimpun, salah satu yang digeledah ruang kerja Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dan anggota DPRD Mohamad Taufik.  “Setidaknya ada enam ruangan yang dilakukan penggeledahan di antaranya ruang kerja di lantai 10, 8, 6, 4, 2 dan staf komisi C DPRD DKI Jakarta,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (18/1).  Ali menyampaikan, tim penyidik menemukan bukti berupa dokumen dan bukti elektronik yang berkaitan dengan persetujuan penyertaan modal pengadaan tanah di Pulo Gebang, Jakarta Timur.  “Dari penggeledahan ini tim penyidik menemukan berbagai dokumen dan alat bukti elektronik yang di antaranya diduga terkait proses pembahasan dan persetujuan penyertaan modal pada Perumda Sarana Jaya di DPRD DKI Jakarta yang kemudian dipergunakan untuk pengadaan tanah di Pulo Gebang Jakarta,” ucap Ali.  Sebagaimana diketahui, KPK sedang mengusut kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Jakarta. Kali ini, KPK mengusut kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, oleh Perumda Sarana Jaya tahun 2018-2019.  Pengusutan dugaan korupsi pengadaan tanah di daerah Cakung tersebut sudah masuk dalam proses penyidikan. KPK juga sudah menetapkan sejumlah tersangka dengan proses penyidikan tersebut.  Perkara ini diduga pengembangan kasus dari pengadaan tanah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur. Kasus ini telah menjerat Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan; Diretur PT. Adonara Propertindo, Tommy Adrian; Wakil Direktur PT. Adonara Propertindo, Anja Runtunewe; Direktur PT. Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudy Hartono Iskandar. Serta korporasi PT. Adonara Propetindo.

Korupsi Pengadaan Tanah, DPRD DKI Akan Panggil Perumda Sarana Jaya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Sarana Jaya

Berita Terkini