<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/bnpb-lockdown-sapi.jpg" alt="CEGAH PMK: Petugas Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru menyuntikkan vaksin pada sapi di peternakan Rumbai Timur, Kamis (30/6). (RIAU POS)" width="100%">
<figcaption>CEGAH PMK: Petugas Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru menyuntikkan vaksin pada sapi di peternakan Rumbai Timur, Kamis (30/6). (RIAU POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Regulasi teknis yang mengatur pemberian kompensasi dan bantuan dalam keadaan tertentu darurat penyakit mulut dan kuku (PMK) sudah terbit. Untuk sementara, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 150 miliar untuk 15 ribu hewan ternak. Dalam waktu dekat, anggaran kompensasi tersebut bakal dicairkan.  Ketentuan teknis soal kompensasi itu tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian 518/KPTS/PK 300/M/7/2022 tertanggal 7 Juli 2022. Dalam peraturan tersebut, ditetapkan sejumlah kriteria penerima kompensasi. Ketentuan utamanya adalah kompensasi diberikan kepada peternak atau kelompok peternak yang memenuhi persyaratan administrasi.  Pemerintah membatasi pemberian kompensasi hanya untuk hewan ternak yang dimusnahkan atau pendepopulasian. Hewan ternak yang menjadi sasaran pendepopulasian harus dilaporkan ke dinas terkait di kabupaten/kota serta didata di iSIKHNAS.  Ketentuan lainnya, hewan ternak yang mendapatkan kompensasi adalah hewan sehat yang diduga berpotensi menularkan dan menyebarkan PMK. Kemudian, pemberian kompensasi ini dibatasi di wilayah atau kawasan pulau yang merupakan zona hijau saja.  Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun mengatakan, pemerintah sudah menetapkan besaran kompensasi Rp 10 juta per ekor untuk sapi dan kerbau. Kemudian untuk kambing, domba, dan babi dipatok Rp 1,5 juta per ekor. ”Anggarannya di pusat. Kalau sudah ada klaim dari daerah, kami selesaikan,” ujarnya.

Kompensasi Hewan PMK Bakal Cair: Sapi Rp 10 Juta, Kambing Rp 1,5 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Sapi-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Petugas saat menyuntikan vitamin pada seekor sapi kandang sapi di kawasan, Rangkapan Jaya, Depok, Jawa Barat, Jumat (20/05/20222). Penyemprotan dilakukan UPTD Rumah Potong Hewan Depok sebagai upaya pencegahan menyebarnya penyakit mulut dan kuku (PMK) pa" width="100%">
<figcaption>Petugas saat menyuntikan vitamin pada seekor sapi kandang sapi di kawasan, Rangkapan Jaya, Depok, Jawa Barat, Jumat (20/05/20222). Penyemprotan dilakukan UPTD Rumah Potong Hewan Depok sebagai upaya pencegahan menyebarnya penyakit mulut dan kuku (PMK) pa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pertanian (Kementan) membantah kabar menutup-nutupi kemunculan kasus penyakit mulut dan kuku (PMK). Khususnya, dugaan kasus PMK yang sejatinya muncul di tanah air pada 2015. Kabar itu sebelumnya diungkap oleh Ombudsman pada Kamis (14/7) lalu.  Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani Kementan Wisnu Wasisa Putra di Jakarta kemarin (15/7) menyatakan bahwa sebelum merebaknya kasus pada 2022, Indonesia masih tercatat sebagai negara bebas PMK tanpa vaksinasi. Status itu diakui oleh Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan (World Organisation for Animal Health/OIE).  Wisnu mengatakan, sejak merebaknya virus PMK, Badan Karantina Pertanian (BKP) telah menjaga 957 pintu yang berisiko menjadi akses masuk dan keluarnya hama penyakit hewan dan tanaman.  "Pemeriksaan dilakukan secara klinis, fisik, dan dokumen kesehatan lainnya. Selain itu, juga dilakukan pengamatan selama masa karantina 15 hari," ujar Wisnu.

Kementan Bantah PMK Ada sebelum 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Hewan-Kurban-Salma-Toyibi-5.jpg" alt="Pekerja memberi makan hewan kurban yang dijual di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu (6/7/2022). Menurut pedagang penjualan hewan kurban tidak terpengaruh dengan adanya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) meskipun pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan" width="100%">
<figcaption>Pekerja memberi makan hewan kurban yang dijual di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu (6/7/2022). Menurut pedagang penjualan hewan kurban tidak terpengaruh dengan adanya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) meskipun pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan</figcaption>
</figure>Satu Hewan Positif, Satu Kawanan Harus Dikarantina 14 Hari  JawaPos.com – Tren penularan penyakit mulut dan kuku (PMK) pada ternak masih tinggi. Karena itu, lalu lintas angkutan ternak terus dibatasi.  Hewan dari pulau yang masuk kategori merah dilarang masuk ke pulau lainnya.  Kepala Pusat Karantina Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) Wisnu Wasisa Putra mengatakan, pemerintah menetapkan zonasi pulau warna merah dan hijau terkait kasus PMK. Zona hijau adalah pulau yang belum ada kasus PMK-nya. Sedangkan zona merah adalah pulau yang 70 persen provinsi di dalamnya terkonfirmasi kasus PMK.  ”Saat ini kita tahu ada pulau yang lebih dari 70 persen provinsinya PMK, yaitu Pulau Jawa, Sumatera, dan Lombok,” kata Wisnu kemarin (6/7). Dia menjelaskan, hewan ternak dari pulau hijau bisa dilalulintaskan ke pulau zona hijau dan zona merah. Sedangkan hewan ternak dari zona merah tidak boleh dikirim ke pulau zona hijau dan zona merah.  Pada tingkat lebih kecil lagi ada provinsi merah, yaitu provinsi yang 50 persen kabupaten/kota di dalamnya terkonfirmasi kasus PMK. Kemudian provinsi hijau yang sama sekali belum ada kasus PMK. Wisnu menjelaskan, pengawasan lalu lintas pergerakan hewan ternak di lapangan diawasi secara berjenjang. Mulai oleh Satgas Penanganan PMK level provinsi sampai di tingkat kabupaten, kota, dan kecamatan. Selain itu, dilakukan pengawasan oleh petugas karantina. Di setiap titik masuk di bandara dan pelabuhan dilakukan disinfeksi terhadap ternak dan alat angkutnya.  ”Lalu lintas hewan diawali karantina 14 hari di titik pintu keluar,” katanya. Setelah mengantongi dokumen-dokumen persyaratan kesehatan, hewan yang sudah dikarantina selama 14 hari itu bisa dikirim ke daerah tujuan.  Ahli virologi dari Universitas Udayana I Gusti Ngurah Mahardika mengungkapkan, dalam kondisi persebaran yang cukup parah saat ini, langkah ideal adalah melakukan pembatasan berupa standstill order. ”Jadi, ternak diam di kandang. Tidak boleh melakukan perjalanan keluar. Pembatasan tidak hanya dari satu provinsi ke provinsi lainnya. Aturan karantina hewan seperti itu,” paparnya kepada Jawa Pos kemarin.  Sebelumnya, Satgas Penanganan PMK Nasional menetapkan bahwa hewan ternak rawan PMK masih bisa melakukan perjalanan jarak jauh, bahkan antarwilayah, dengan persyaratan ketat. Yakni karantina 14 hari dengan pengawasan otoritas veteriner setempat.  Selain standstill order, yang dibutuhkan adalah testing dan tracing yang memadai. Mahardika mengungkapkan bahwa tracing dan testing pada hewan memiliki prinsip yang agak berbeda dengan tracing pada virus yang menyebar di antara manusia. ”Kalau kita testing hewan, misalnya dalam satu flock (kawanan, Red), cukup dites salah satu. Kalau dinyatakan positif, satu flock tersebut harus dikarantina. Beda dengan Covid-19 yang setiap orang mesti dites satu per satu,” jelasnya.  Persebaran PMK ini, terang Mahardika, juga didukung kontak dengan manusia. Sehingga karantina tidak cukup hanya pada hewan. Virus PMK diketahui juga bisa menular kepada manusia meskipun rata-rata tanpa gejala. Sehingga tanpa standstill order, kata Mahardika, bahkan manusia pun bisa menularkan virus kepada hewan-hewan lain yang dia kunjungi.  Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menambahkan, pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama Satgas Penanganan PMK serta rombongan DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) pada Selasa (5/7). Dalam pertemuan itu, beberapa masukan disampaikan. Termasuk perlunya bansos dan relaksasi kredit bagi peternak yang terdampak PMK.  Susiwijono menjelaskan, satgas sudah menerbitkan beberapa surat edaran (SE) dan inmendagri serta mendorong percepatan vaksinasi. ”Untuk dampak ekonomi, khususnya guna meringankan beban kredit para peternak yang melalui KUR (kredit usaha rakyat), saat ini sedang dibahas bagaimana program yang paling tepat untuk melakukan semacam relaksasi melalui restrukturisasi KUR untuk para peternak terdampak,” jelasnya kemarin.  Susiwijono sangat mengapresiasi berbagai informasi lapangan, masukan, dan usulan dari DPRD Jatim. Menurut dia, hal itu penting untuk perumusan kebijakan selanjutnya. ”Saat ini satgas sedang mengejar penyelesaian berbagai regulasi, mekanisme, pembiayaan, dan penanganan dampak ekonomi PMK,” ungkapnya.  Hingga 4 Juli 2022, wilayah Indonesia yang terdampak PMK tercatat mencapai 21 provinsi 231 kabupaten/kota dengan kondisi 317.889 ekor ternak sakit, 106.925 ekor sembuh, 3.489 ekor potong bersyarat, dan 2.016 ekor mati. Terkait vaksinasi, terdapat 285.307 ekor ternak yang sudah divaksin di 19 provinsi 212 kabupaten/kota dengan perincian 281.031 ekor sapi, 2.289 ekor kerbau, 1.843 ekor kambing, 142 ekor domba, dan 2 ekor babi.  Di Jatim sendiri, tercatat seluruh kabupaten/kota (38) sudah terdampak PMK. Terdiri atas 547 kecamatan yang terdampak. Adapun jumlah kasus yang sakit sebanyak 125.633 ekor, sembuh 24.568 ekor, potong bersyarat 930 ekor, dan mati 752 ekor. Vaksinasi yang digencarkan telah dilakukan pada 134.855 ekor ternak, di antaranya terhadap 134.721 ekor sapi, 1 ekor kerbau, dan 133 ekor kambing.  Koordinator Tim Pakar Satgas Penanganan PMK Prof Wiku Adisasmito menyampaikan, penanganan PMK memang paling efektif melalui vaksinasi. Namun, peternak juga bisa melakukan cara terbaik untuk mengatasi persebaran kasus PMK. ”Yakni dengan sistem sanitasi yang baik dan peningkatan kondisi kesehatan ternak,” tuturnya.  Wiku menjelaskan, untuk menyiapkan panduan dasar penanganan PMK, satgas telah mengeluarkan tiga SE. Yakni SE Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Daerah, SE 2/2022 tentang Protokol Kesehatan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku, serta SE 3/2022 tentang Pengendalian Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku Berbasis Kewilayahan.  Sekretaris Satgas Penanganan PMK Elen Setiadi juga menyampaikan bahwa instansinya telah menerbitkan Inmendagri Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penanganan PMK di daerah. Inmendagri itu memberikan instruksi kepada para gubernur/bupati/wali kota yang daerahnya terpapar PMK untuk menentukan zonasi pengendalian lalu lintas hewan; membentuk satgas PMK di daerah; menentukan status situasi dan sebaran PMK; serta mengendalikan dan menanggulangi PMK bersama TNI/Polri, kejaksaan, BPKP, dan semua pihak terkait.

Zona Merah, Pemerintah Kunci Ternak di Jawa, Sumatera, dan Lombok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/1656844780488.jpg" alt="Ilustrasi ternak sapi. Alfian Rizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ternak sapi. Alfian Rizal/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Hingga kemarin, Jawa Timur (Jatim) masih menjadi provinsi dengan kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) terbanyak. Status darurat PMK juga belum dicabut. Karena itu, Pemprov Jatim terus melakukan berbagai langkah untuk menekan persebaran penyakit tersebut.  Kemarin, misalnya, pemprov membuka posko lalu lintas ternak. Posko yang ditempatkan di sembilan wilayah perbatasan itu bertujuan untuk menghalau persebaran PMK. Posko beroperasi selama 10 hari ke depan.  Manajer Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Jatim Dino Andalananto mengatakan, petugas posko merupakan personel gabungan dari lima instansi pemda yang bekerja sama dengan TNI-Polri.  ”Posko berada di area perbatasan yang sering dipakai untuk lalu lintas ternak antardaerah,” paparnya kemarin.  Posko sudah didirikan di Padangan, Bojonegoro; Jenu, Tuban; Sarangan, Magetan; Mantingan, Ngawi; exit toll Ngawi; Biting, Ponorogo; perbatasan Wonogiri–Pacitan; Pelabuhan ASDP Banyuwangi; dan RPH Surabaya. Mayoritas perbatasan jalur darat, kecuali di Banyuwangi.  Setiap kendaraan yang menuju atau keluar Jatim akan diperiksa. Ternak yang diangkut juga akan disemprot disinfektan. Pembawa ternak diminta putar balik. Tidak boleh masuk atau keluar dari Jatim. Posko juga dilengkapi area karantina. Jika ditemukan ternak yang sakit, dilakukan perawatan di lokasi tersebut. ”Petugas kesehatan di posko akan mengecek kondisi hewan tersebut. Untuk memastikan kesehatannya,” jelasnya.  Dia menegaskan, posko itu hanya berfungsi untuk mengontrol lalu lintas ternak keluar masuk Jatim. Sementara itu, lalu lintas ternak antarwilayah di Jatim tetap diperbolehkan selama mengantongi surat keterangan kesehatan hewan (SKKH).  Kompensasi  Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pernah menyampaikan bahwa peternak yang sapinya dimusnahkan akibat PMK akan mendapat kompensasi Rp 10 juta per ekor. Namun, hingga kemarin, janji tersebut belum terealisasi.  Sekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Robi Agustiar mengungkapkan, sampai kemarin, belum ada pencairan kompensasi hewan ternak yang dijanjikan Airlangga tersebut. Dia menduga pemerintah masih menyusun teknis regulasinya. ”Kami berharap ikut dilibatkan dalam pembahasan teknisnya,” katanya kemarin (5/7).  Roby menyatakan, penyaluran kompensasi tersebut sebaiknya jangan lama-lama. Tujuannya, mudah dilakukan pembuktian bahwa hewan ternak yang mati akibat PMK. Dia memperkirakan, saat ini wabah PMK sudah berjalan sekitar tiga bulan.  Pada prinsipnya, Robi mengatakan, peternak menyambut baik kompensasi tersebut. Peternak berharap nanti pencairan uang kompensasi itu tidak rumit. Tidak perlu menggunakan aplikasi ini dan itu layaknya membeli minyak goreng atau BBM bersubsidi.  Peternak juga berharap nominal uang kompensasi tidak disamaratakan Rp 10 juta per ekor. ”Karena sapi yang mati itu ada indukan dewasa, indukan jantan, atau betina. Ada juga pedet (anakan sapi),” tuturnya. Untuk tiap kategori atau kelompok tersebut, sebaiknya nominal santunan dibedakan.  Robi mencontohkan, untuk indukan sapi perah, harganya Rp 16 juta sampai Rp 25 juta per ekor. Jika mendapatkan kompensasi Rp 10 juta per ekor, tentu kerugian peternak masih cukup dalam. Dia menuturkan, ada sapi terinfeksi PMK yang dipotong paksa. Untuk kasus itu, ada daging yang masih sempat dijual. Tetapi, harganya rendah. Kisaran Rp 2,5 juta sampai Rp 3 juta per ekor.  Dia juga berharap uang kompensasi itu tidak hanya diberikan ke hewan ternak yang mati akibat PMK. Tetapi juga untuk hewan ternak, khususnya sapi, yang disembelih paksa akibat PMK. Peternak juga berharap vaksinasi PMK terus ditingkatkan.

Pemprov Jatim Dirikan Posko PMK, Cegat Ternak di Daerah Perbatasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/1655456160069.jpg" alt="Ternak sapi diperiksa petugas. Alfian Rizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ternak sapi diperiksa petugas. Alfian Rizal/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Ketua Satgas Nasional Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Hewan Letjen TNI Suharyanto melarang pergerakan ternak keluar dari Provinsi Jawa Timur. Kebijakan itu diberlakukan mengingat kondisi di Jatim yang berstatus daerah merah persebaran kasus PMK terbanyak.  Tercatat 38 kabupaten/kota terkena penyakit itu.  ”Demikian juga tidak boleh ada pergerakan masuk (Jawa Timur) ke kabupaten, kota, atau kecamatan yang masih hijau,” jelas Suharyanto di sela kunjungan ke Jatim kemarin (27/6).  Mantan panglima Kodam V/Brawijaya itu menilai, perlu ada pembatasan di tingkat mikro agar zona terinfeksi segera terisolasi dan zona aman tetap steril. Dalam rakor penanganan PMK yang digelar di Jatim, Suharyanto menekankan pentingnya pendataan hewan ternak secara cepat dan tepat dalam beberapa hari ke depan.  Data tersebut akan digunakan sebagai dasar pemenuhan dosis vaksinasi yang diberikan pada hewan ternak. Dia menemukan fakta di lapangan bahwa masih banyak peternakan skala besar yang belum melaporkan data hewan ternaknya, baik yang sehat, sudah divaksin, maupun yang terjangkit PMK. Selain itu, dia meminta pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan dokter hewan dan otoritas veteriner di setiap wilayah terdampak.  Terkait dengan vaksinasi, 800 ribu dosis vaksin telah tersedia. Sebagai tahap awal, Provinsi Jawa Timur mendapat alokasi 350 ribu dosis. Vaksin tersebut diprioritaskan bagi peternak dengan skala kecil atau yang dikelola secara pribadi. ”Sementara itu, peternakan skala besar dapat mendatangkan vaksin secara mandiri jika diperlukan,” tambah Suharyanto.  Kemudian, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, satgas akan melakukan kuntara tingkat mikro apabila 50 persen kecamatan dari suatu provinsi terinfeksi PMK atau masuk zona merah. Artinya, tidak ada mobilitas hewan ternak antardesa, kecamatan, sampai provinsi di zona tersebut untuk mengurangi potensi penularan.  ”Apabila kebutuhan di satu daerah tidak terpenuhi, tidak perlu mobilitas hewan ternak antardaerah. Hal ini menguatkan pelaksanaan lockdown,” jelasnya.  Tentang virus itu, dosen Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB Denny Widaya Lukman mengatakan, PMK pada daging dari pemotongan hewan hanya berada dalam sumsum tulang serta limfoglandula (kelenjar pertahanan). ”Karena itu, hewan yang dipotong di daerah wabah, tertular, dan terduga, tulang dan limfoglandula sangat dianjurkan diambil atau dilepaskan dari daging,” katanya.  Denny menyatakan, perlakuan tersebut ditekankan agar tidak terjadi transmisi virus ke tempat lain. Misalnya, dari lokasi pemotongan ke tempat penjualan daging atau tempat lainnya. Dia menuturkan, bagian kepala, tulang, buntut, jeroan, dan bagian bawah kaki sekitar kuku sapi di daerah wabah harus direbus. ”Tujuannya, menginaktivasi virus PMK agar tidak mencemari lingkungan dan mencegah penularan lebih lanjut,” tuturnya.  Dari Lumajang dilaporkan, peternak meminta pemerintah memberikan kompensasi untuk sapi yang mati. Kompensasi tersebut bisa berupa uang atau sapi baru. Hal itu dibutuhkan demi mencukupi kebutuhan mendesak. Misalnya, yang disampaikan Khoiril Anwar, 30. Warga Desa Bades, Pasirian, Lumajang, itu kemarin kehilangan seekor sapi setelah terserang penyakit mulut dan kuku (PMK).  ”Niatnya anakan sapi ini saya besarkan dan dijual untuk rencana bikin usaha sayur,” paparnya mengisahkan kematian sapi bunting tujuh bulan itu. Apalagi, saat ini petani di daerah itu mengalami gagal panen. Banyak hasil panen yang dimakan tikus. Baik padi, cabai, maupun kacang.  Hal serupa disampaikan Ketua Kelompok Tani Tulus Karya Desa Bades Suprapto. Selama PMK merebak di Lumajang, sudah ada tiga anak sapi dan satu betina yang mati.  Bukan hanya itu, dia menyesalkan soal tidak ditanggungnya klaim asuransi untuk sapi yang sakit PMK. Di antara 37 sapi kelompok tani, 27 ekor sudah ikut asuransi ternak. Tapi, saat ada sapi yang parah, klaim tidak ditanggung.

Pemerintah Berlakukan Lockdown Ternak di Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/kini_bingung.jpg" alt="TINGGAL SEEKOR: Ahmad Soim memberi makan sapinya yang sembuh dari PMK di Desa Besuk, Kabupaten Probolinggo, kemarin. (EDI SUSILO/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TINGGAL SEEKOR: Ahmad Soim memberi makan sapinya yang sembuh dari PMK di Desa Besuk, Kabupaten Probolinggo, kemarin. (EDI SUSILO/JAWA POS)</figcaption>
</figure>Di Kabupaten dengan Kasus PMK Terbanyak, Satu Per Satu Tabungan Hidup Itu Musnah  Minimnya sosialisasi tentang penanganan sapi yang kena penyakit mulut dan kuku membuat para peternak mencoba beragam formula: dari kunir, air kelapa, larutan penyegar, sampai formalin. ”Kalau ada ganti berapa pun untuk sapi yang mati, kami mau,” kata salah seorang peternak di Kabupaten Probolinggo.  EDI SUSILO, Kabupaten Probolinggo  ---  SAPINYA yang kedua mati Sabtu (25/6) lalu akibat penyakit mulut dan kuku (PMK). Tenaga dan semangat Ahmad Soim pun seolah ikut lenyap bersamanya. Jarum jam telah sampai angka 09.00 kemarin (26/6) pagi, dia masih terpekur di sofa rumahnya.  ”Biasanya jam segini ke sawah nyari rumput. Tapi, sekarang nggak lagi, wong sapinya tinggal satu,” kata warga Desa Besuk, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, itu.  PMK menyerang Desa Besuk dalam dua bulan terakhir. Merenggut satu per satu sapi ternak warga.  Padahal, sapi bagi warga Besuk adalah tabungan hidup. Dipergunakan untuk berbagai kebutuhan mendesak dan butuh biaya besar.  Entah membeli pupuk, selamatan, maupun ketika keluarga menggelar acara pernikahan. Sapi menjadi solusi mengatasi cekaknya dana yang dipunyai para petani.  Dan, Soim kini merasakan itu. Dua sapi berjenis limosin dan simental yang mati miliknya jika dijual bisa laku Rp 45 juta. Rencananya, tabungan itu dipergunakan untuk berobat sang ibu yang terkena gangguan penglihatan.  Juga persiapan bersalin sang istri yang kini mengandung delapan bulan. ”Waktu lahir anak pertama, operasi Caesar. Saya jaga-jaga kalau anak kedua ini juga diminta operasi,” papar lelaki 29 tahun itu ketika ditemui Jawa Pos di rumahnya kemarin.  Tapi, harapan itu pupus ketika sapi jantan miliknya mati Sabtu lalu. Kini Soim dan ayahnya, Amir, hanya punya seekor sapi. Yang juga baru saja sembuh dari PMK. Sapi itu dibeli dua bulan lalu dari hasil pinjaman bank.  Kini pinjaman bank Rp 17,5 juta itulah yang membuat pikirannya tambah kalut. Jatuh tempo pembayaran kurang empat bulan lagi. Dan, keluarganya tak punya uang untuk menebus pinjaman yang jaminannya sertifikat tanah itu.  ”Kalau mentok tak punya uang, terpaksa motor saya jual,” keluhnya.  Jawa Timur (Jatim) adalah provinsi dengan jumlah kasus PMK terbanyak. Data dari Posko Terpadu PMK pada Hewan Pemprov Jatim menunjukkan, jumlah PMK terus bertambah. Per Sabtu (25/6) total sudah ada 114.205 sapi yang terpapar.  Dari jumlah tersebut, per 26 Juni, Kabupaten Probolinggo menempati urutan pertama dengan 11.407 kasus. Dan, Bantaran merupakan satu di antara tiga kecamatan paling parah terpapar PMK.  Per Selasa (21/6) pekan lalu, terdapat total populasi 21.533 sapi potong di kecamatan tersebut. Sebanyak 1.414 di antaranya terpapar virus.  Sebelum sapinya mati lemas, Soim mengaku berbagai upaya telah ditempuh agar bisa sembuh. Mulai jamu kunir dan asam sampai berbagai macam obat yang dia sendiri sebenarnya tak yakin mujarabnya.  ”Kunir selama tiga sapi saya sakit sudah habis setengah kuintal,” paparnya.  Belum lagi larutan penyegar hingga formalin untuk mengobati liur di mulut dan kuku sapi yang mengelupas. Memang selama diobati beragam cara itu, sapinya sempat membaik. Tapi, selang beberapa hari, kondisinya kembali drop dan akhirnya mati di kandang.  ”Ini yang sampai sekarang saya dan teman-teman pemilik sapi bingungkan,” ucapnya.  Mereka tidak tahu secara pasti kapan sapi bisa dinyatakan sembuh dari PMK. Banyak peternak di desanya yang merasa virus bisa menyerang lagi setelah sapi sakit dan sembuh.  Sosialisasi pemerintah mengenai solusi dan penanganan sapi itulah yang kini diperlukan Soim dan para peternak lain. Termasuk pengobatan paten bagi sapi yang sakit agar tidak lagi memakai formula coba-coba. Selain menghabiskan biaya, kondisi sapi bisa makin parah.  Dia berharap nestapa peternak itu mendapat perhatian dari pemerintah. Termasuk jika ada wacana kompensasi untuk sapi yang dimusnahkan akibat wabah ini. ”Kalau ada ganti berapa pun, kami mau. Paling tidak bisa menutupi kebutuhan dan membayar utang,” harapnya.  Sebab, yang merugi sebenarnya bukan hanya mereka yang kehilangan sapi. Banyak tetangga Soim yang harus melepas ternak dengan harga murah karena khawatir keburu mati.  Di antaranya, Sutik. Dia harus melepas sapi jantannya dengan harga Rp 11,5 juta. Padahal, dia membeli sapi tersebut seharga Rp 21,5 juta. Rugi besar. ”Tapi, daripada mati, mending tak jual. Karena sudah sakit juga,” ucapnya.  Devi Rosalinda, petani lain asal Desa Gunung Tugel, Bantaran, Kabupaten Probolinggo, juga telah kehilangan dua sapi. Satu sapi betina yang bunting delapan bulan dan satu sapi anakan yang baru berusia empat hari.  Beruntung, kemarin sapi yang tinggal seekor miliknya sembuh. Kaki sapi yang luka telah kering. Sudah doyan memamah rumput dan kelobot jagung pula.  Di desanya, Devi menyebut semua peternak kini menunggu uluran pemerintah. Khususnya soal penanganan dan obat yang harus diberikan.  ”Sosialisasi di desa ini setahu saya belum ada, Pak. Mantri baru datang setelah sapi saya mati. Lainnya, sapi yang sakit baru disuntik,” katanya.  Ma’ruf, peternak lain dari Desa Gunung Tugel, juga merasakan dampak PMK yang menyerang tujuh sapi milik keluarganya. Beruntung, tidak ada yang mati meski sakit selama tiga pekan.  Tapi, bukan berarti kecemasannya telah pergi. Pengalaman sejumlah koleganya sesama peternak, ternak yang dianggap sembuh ternyata bisa drop lagi. Apalagi, seekor ternaknya juga masih sakit. ”Kakinya bengkak dan luka,” katanya.

Kini Bingung Cari Dana untuk Berobat Ibu dan Kelahiran Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/JKT_PENJUAL-HEWAN-KURBAN_MIFTAHULHAYAT-15.jpg" alt="MERAWAT TERNAK: Pekerja tengah memberikan pakan pada sapi di Mal Hewan Kurban H Doni, Depok, kemarin (24/6). (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>MERAWAT TERNAK: Pekerja tengah memberikan pakan pada sapi di Mal Hewan Kurban H Doni, Depok, kemarin (24/6). (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dengan pengeras suara di tangan, di tengah keramaian pasar, mereka mengingatkan agar memilih jeroan yang sudah direbus. Bahwa daging sapi aman dikonsumsi di tengah merebaknya penyakit mulut dan kuku (PMK) asal dimasak dengan benar.  Mereka yang berada di Pasar Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, itu juga diingatkan agar membeli jeroan yang sudah direbus. Serta tidak membuang langsung kemasan daging sebelum direndam dulu dengan detergen, pemutih pakaian, atau cuka dapur agar virus tak mencemari lingkungan.  Menurut Medik Veteriner Muda Diperta Kabupaten Probolinggo drh Nikolas Nuryulianto, itu salah satu cara pihaknya untuk menepis berbagai kabar yang meresahkan para penjual daging.  Dengan cara demikian, Niko mengharapkan masyarakat kembali mau membeli dan mengonsumsi daging sapi dan olahannya. ”Supaya konsumen di pasar tradisional mengetahui cara pengolahan daging setelah dibeli di pasar agar tidak memperluas penularan virus PMK,” katanya kepada Jawa Pos Radar Bromo.  Laporan Dinas Pertanian Jawa Timur per 23 Juni, Kabupaten Probolinggo menjadi daerah dengan jumlah kasus positif PMK tertinggi. Jawa Timur per kemarin (24/6) merupakan provinsi dengan jumlah kasus tertinggi.  Dari Bantul, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bantul Joko Waluyo mengatakan, kemarin 210 ekor ternak dinyatakan sembuh, ternak dipotong paksa 19 ekor, dan ternak yang mati 6 ekor. Disinggung tentang keamanan daging hewan ternak yang dipotong paksa, mantan Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan itu menyebut masih aman untuk dikonsumsi. Sebab, PMK bukan penyakit zoonosis atau penyakit hewan yang bisa menular ke manusia.  ”Namun untuk keamanan, bagian hewan seperti kepala, jeroan, dan kaki sebaiknya dibuang dan tidak dikonsumsi,’’ imbuhnya kepada Jawa Pos Radar Jogja.  Di Kendal, Jawa Tengah, Bupati Dico M. Ganinduto mengatakan, pasar hewan masih tutup sampai batas waktu yang belum ditentukan. Langkah tersebut merupakan antisipasi persebaran PMK. ”Hewan ternak yang terpapar PMK ringan masih aman dikonsumsi. Tetapi, bagian tertentu seperti kuku, kepala, dan saluran pencernaan tidak boleh dikonsumsi,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Edukasi Warga Membeli dan Konsumsi Daging, Biar Pedagang Tidak Resah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/JKT_PENJUAL-HEWAN-KURBAN_MIFTAHULHAYAT-10.jpg" alt="Petugas tengah melakukan perawatan sapi di Mal Hewan Kurban H. Doni, Depok, Jumat (24/6/2022). Hewan kurban yang akan diperjual belikan sudah lolos tes kesehatan sehingga aman bagi pelanggan yang ingin berkurban. FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Petugas tengah melakukan perawatan sapi di Mal Hewan Kurban H. Doni, Depok, Jumat (24/6/2022). Hewan kurban yang akan diperjual belikan sudah lolos tes kesehatan sehingga aman bagi pelanggan yang ingin berkurban. FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah Kabupaten Ponorogo meminta pemerintah pusat segera mengeluarkan petunjuk teknis terkait kebijakan mengganti rugi sapi yang telah dimusnahkan dengan biaya Rp 10 juta. Perlu regulasi yang mengatur kriteria sapi yang dimusnahkan.  Sebab, di Ponorogo hanya ada kriteria sapi mati dan dipotong bersyarat (dijual murah kepada jagal). Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko memandang perlu diskresi secepatnya untuk mengantisipasi tumpang tindih tindak lanjut kebijakan pusat itu di daerah.  Dia mendesak kriteria sapi yang dimusnahkan mencakup kasus sapi yang mati dan dipotong bersyarat. Sehingga ganti rugi dapat diberikan untuk dua kriteria kasus itu di Ponorogo. ”Intinya, kami minta yang mati juga diganti karena kerugian mendera rakyat kami. Sapi harga Rp 25 juta kemudian mati, sementara modalnya pinjam perbankan," bebernya kepada Jawa Pos Radar Madiun.  Informasi dari Kementerian Pertanian (Kementan) menyebutkan, ada lima gejala klinis hewan yang terserang PMK. Di antaranya, lepuh pada gusi atau lidah. Lalu, mengeluarkan air liur berlebih atau hipersalivasi. Juga luka pada kuku sampai kukunya terlepas.  Dokter hewan sekaligus Kepala Lembaga Pemberdayaan Peternak Mustahik (LPPM) Baznas Ajat Sudrajat mengatakan, ada sejumlah cara sederhana untuk memastikan hewan yang sehat. ”Pertama, hewan itu lincah dan banyak bergerak,’’ katanya kepada Jawa Pos kemarin (24/6).  Ciri berikutnya, hewan ternak yang sehat memiliki bulu yang bersih dan mengilap. Ajat menambahkan, hewan kurban atau ternak yang sehat juga memiliki nafsu makan yang bagus.  Layaknya manusia yang sakit, hewan saat sakit juga berkurang nafsu makannya. Apalagi hewan ternak yang terserang PMK, nafsu makannya pasti berkurang. Khususnya ketika muncul gejala sakit di bagian mulutnya.  ”Hewan ternak yang sehat bisa dilihat dari mata, telinga, hidung, anus, dan kelaminnya,’’ katanya.  Berdasar kalender Muhammadiyah, Idul Adha jatuh pada 9 Juli. Sementara itu, pemerintah belum menetapkan kapan Idul Adha.  Ajat menambahkan, hewan ternak yang sehat memiliki cuping hidung yang selalu basah dan lembap. Lebih spesifik terkait penyakit PMK, hewan yang sehat bersuhu normal 38 sampai 39,5 derajat Celsius. Selain itu, tidak pincang, tidak buta, serta telinganya tidak sobek. Hewan-hewan yang sehat seperti itu layak dan sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban.  Sementara itu, Ketua Umum DPP Komunitas Sapi Indonesia (KSI) Budiono menyebutkan bahwa salah satu permintaan asosiasi yang pernah disampaikan ke pemerintah adalah usulan insentif kepada para peternak yang hewannya sudah tertular PMK dan mati karena PMK. ”Usulan untuk menghapuskan atau seburuk-buruknya tunda bayar dalam pinjaman ke lembaga keuangan yang diajukan untuk usaha ternak, di mana ternak tersebut mati akibat wabah PMK,” ujarnya.  Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan siap bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk segera mencari solusi cepat dalam mengatasi PMK yang mewabahi ternak sapi, khususnya di Pulau Madura dan Jawa Timur. Di daerah yang mengandalkan peternakan sapi sebagai sumber perekonomian rakyat, Erick menjanjikan masalah tersebut segera diselesaikan sehingga beban masyarakat lebih ringan.  ”Saya akan bicarakan langsung dengan menteri pertanian dan bersama BUMN terkait di sektor peternakan ini. Kami akan cari solusi yang cepat dan segera bisa diterapkan untuk atasi wabah PMK,’’ ujar Erick.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/minta_sapi-750x919.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Pemkab Ponorogo Minta Sapi yang Mati Juga Dapat Kompensasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/1655968895701.jpg" alt="Ilustrasi hewan ternak sapi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi hewan ternak sapi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Para peternak mencoba berbagai cara untuk menyembuhkan sapi yang terserang penyakit mulut dan kuku (PMK). Selain memberi vaksin, ada pula yang mencoba cara tradisional. Yakni, memberikan ramuan herbal.  Di Desa Tukum, Lumajang, Jawa Timur, beberapa peternak mengklaim berhasil menyembuhkan ternaknya berkat ramuan herbal yang mereka racik sendiri. Para peternak itu menyebut ramuan herbal itu sebagai resep turunan nenek moyang.  Arif, peternak di Desa Tukum, termasuk salah seorang yang berhasil menyembuhkan ternaknya dengan menggunakan ramuan herbal. Dia kini disibukkan dengan kegiatan mengolah ramuan herbal tersebut. Bahan-bahan alami yang digunakan mulai akar, batang, hingga daun.  Namun, tidak dijelaskan jenis tanaman apa yang digunakan. Arif hanya menyatakan, bahannya mudah didapat. Yang agak lama hanya proses fermentasinya. Kurang lebih sekitar tiga pekan. Proses fermentasi itu akan menghasilkan cairan berwarna bening. Setelah ramuan herbal itu siap, lantas diminumkan atau disemprot pada bagian kaki sapi.  Arif mengatakan, semula tak banyak orang yang percaya dengan khasiat ramuan itu. Namun, ketika seorang peternak mencoba ramuan tersebut dan sapinya sembuh, barulah banyak yang percaya. Menurut Arif, lama penyembuhan tidak pasti. Bergantung kondisi hewan ternak. Ada yang sembuh hanya dalam hitungan jam, tapi ada juga yang butuh beberapa hari. ”Alhamdulillah, sekarang sudah banyak sapi yang bisa disembuhkan,” ucap Arif kepada Jawa Pos Radar Semeru.  Dari Jawa Tengah, Kabupaten Boyolali menerima 400 dosis vaksin ternak dari Kementerian Pertanian (Kementan). Jumlah tersebut sangat jauh dari angka yang diusulkan, yakni 138.569 dosis. Vaksin itu akan diprioritaskan untuk sapi perah betina di daerah perbatasan dengan zona merah. Sebelum vaksinasi, dinas peternakan dan perikanan (disnakan) akan memberikan pembekalan kepada vaksinator.  Kabid Kesehatan Hewan (Keswan) Disnakan Boyolali Afiany Rifdania mengatakan, pihaknya akan mengambil jatah vaksin tersebut ke Disnakkeswan Jateng hari ini (24/6).  Kepala Disnakan Boyolali Lusia Dyah Suciati mengungkapkan, vaksin ternak tahap pertama secara nasional mulai diterima. Namun, jumlahnya masih terbatas lantaran impor dari luar negeri. Vaksin tahap pertama sebanyak 3.010.000 dosis. Terdiri atas 3 juta dosis dari Kementan dan 10 ribu dosis bantuan dari Food and Agriculture Organization (FAO).  Vaksinasi ternak tahap pertama akan dilakukan dalam tiga kali dropping. Pertama, turun 10 ribu dari FAO. Kedua, 800 ribu dosis. Ketiga, 22 ribu dosis. Dropping vaksin berdasar pada kondisi terkini populasi sapi dan wabah PMK. Lusia memilih mengikuti tahapan dan arahan Kementan. Sebab, pemkab tidak diizinkan untuk melakukan pengadaan vaksin secara mandiri.

Pemerintah dan Peternak Gencarkan Vaksinasi hingga Ramuan Herbal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/ganti-sapi-pmk.jpg" alt="TAMBAH ASUPAN: Seorang peternak memberi makan sapi yang terjangkit PMK dengan ramuan herbal di Desa Tukum, Lumajang. (JAWA POS RADAR SEMARANG)" width="100%">
<figcaption>TAMBAH ASUPAN: Seorang peternak memberi makan sapi yang terjangkit PMK dengan ramuan herbal di Desa Tukum, Lumajang. (JAWA POS RADAR SEMARANG)</figcaption>
</figure>Jika Dimusnahkan Paksa oleh Pemerintah  JawaPos.com – Penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak sudah mewabah di 19 provinsi. Masalah tersebut dibahas dalam rapat terbatas (ratas) kabinet yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin (23/6). Ada beberapa hal yang dihasilkan.  Antara lain, penanganan akan dilakukan dengan konsep seperti penanganan Covid-19.  Seusai ratas, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan melarang pergerakan hewan hidup, terutama sapi. Ketentuan itu berlaku khusus pada wilayah yang terdampak PMK. Namun, berbeda dengan penanganan Covid-19, larangan mobilitas hanya pada level kecamatan. ”Kita sebut dengan daerah merah,” ujarnya.  Pembagian zona juga mirip saat PPKM Covid-19. Ada zona merah, kuning, dan hijau. Pada daerah merah, pembatasan pergerakan hewan lebih ketat. Hingga kini terdapat 1.765 kecamatan yang masuk zona merah.  Pemerintah juga akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan PMK. Satgas tersebut akan dipimpin Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto. Kolaborasi juga dilakukan dengan kementerian dan lembaga terkait.  Untuk mengurangi potensi penularan, pemerintah menyediakan vaksin PMK. Itu ditujukan untuk hewan yang sehat. Total vaksin PMK yang disediakan pemerintah 29 juta dosis. ”Seluruhnya akan dibiayai dengan dana dari KPCPEN (Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Red),” ungkap Airlangga.  Ketua umum Partai Golkar itu menerangkan, Presiden Jokowi turut memberikan arahan untuk terus mempersiapkan obat-obatan, vaksinator, dan mekanisme keluar masuk peternakan. Pengawasan secara biohazard melalui disinfektan juga perlu terus dilakukan. Selain itu, atas hewan yang dimusnahkan paksa, disiapkan ganti rugi oleh pemerintah. ”Sekitar Rp 10 juta per sapi,” ucap Airlangga.  Pada kesempatan yang sama, Kepala BNPB Suharyanto menyatakan akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Selain itu, dia akan turun langsung ke lapangan untuk mengatasi permasalahan tersebut. ”Setelah ini akan dilaksanakan rapat-rapat koordinasi dan turun ke daerah. Khususnya daerah-daerah yang merah,” katanya.  Ratas itu juga membahas persiapan menjelang Idul Adha. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan, pihaknya akan melakukan pengaturan hewan kurban dalam situasi merebaknya PMK. Hal tersebut menjadi perhatian karena kebutuhan hewan ternak pada saat Idul Adha akan meningkat.  Kemenag juga akan terus berkoordinasi dengan ormas-ormas Islam untuk menyosialisasikan ketentuan hewan kurban di masa PMK. Yaqut menyebutkan, hal utama yang harus dipahami, hukum kurban adalah sunah muakad atau sunah yang dianjurkan. ”Artinya, jika dalam kondisi tertentu kurban ini tidak bisa dilaksanakan, kita tidak boleh memaksakan,” tuturnya.  Yaqut berjanji mencarikan alternatif yang lain jika kurban tidak bisa dilaksanakan. Dia menekankan, aturan kurban akan mengacu ketentuan yang dibuat pemerintah, khususnya Satgas Penanganan PMK.  PMK di Jatim dan Jateng  Kasus PMK pada sapi di Jawa Timur (Jatim) terus menggila. Hingga Rabu (22/6) kasus PMK secara akumulatif tembus 103 ribu. Karena itu, vaksinasi pada hewan ternak terus digencarkan. Sapi siap potong dan sehat akan diprioritaskan mendapatkan vitamin.  Hingga kemarin (23/6) sebanyak 84.941 ekor sapi dalam kondisi sakit. Bertambah 5.180 kasus dalam sehari. Sementara itu, 571 ekor sapi mati akibat PMK dan 17 ribu dinyatakan sembuh dari PMK.  Sekretaris Dinas Peternakan (Disnak) Jatim Aftabuddin mengatakan, Jatim telah mengusulkan 1,5 juta dosis vaksin PMK ke kementerian. Saat ini vaksin datang secara bertahap. ”Sementara untuk tahap pertama ini masih 360 ribu dosis,” ucapnya kemarin.  Aftabuddin menjelaskan, saat ini seluruh obat untuk sapi masih di-cover langsung oleh pemerintah pusat melalui APBN.  Di Jateng, hanya dalam waktu kurang dari dua pekan, kasus PMK bertambah sebanyak 12.894 suspek. Pada 8 Juni lalu, terduga PMK sebanyak 10.593 ekor. Lalu, kemarin bertambah 23.487 ekor. Meski begitu, Pemprov Jateng menyatakan stok hewan kurban tetap aman.  Berdasar data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Jateng, terdapat surplus 26.620 ekor untuk kebutuhan kurban Idul Adha mendatang. Potensi ketersediaan hewan kurban mencapai 399.302 ekor, sedangkan kebutuhan kurban 372.682 ekor.  Kepala Disnakkeswan Jateng Agus Wariyanto kepada Jawa Pos Radar Semarang menyebutkan, dari 23.487 ekor yang mengalami gejala, sebanyak 300 ternak dinyatakan positif PMK melalui uji medis. Sebanyak 20.254 ekor ternak mendapatkan pengobatan. Dari prosedur itu, 4.949 ekor dinyatakan membaik, sisa kasus 18.163 ekor, dipotong 259 ekor, dan mati 116 ekor. Pihaknya terus mengupayakan penyembuhan ternak yang terindikasi PMK di sejumlah daerah itu.  Terkait penutupan sejumlah pasar hewan, Agus menyebut hal itu menjadi kewenangan pemkab-pemkot. Dia menggarisbawahi, penutupan pasar hewan menjadi upaya mencegah persebaran transmisi PMK. Namun, hal itu harus diikuti dengan penjagaan lalu lintas hewan ternak.  Sementara itu, Pasar Hewan Kranggan, Temanggung, dibuka lagi setelah tutup selama dua minggu. Kemarin pedagang dan pembeli ternak memadati pasar tersebut. Dokter hewan yang bertugas, drh Antik Choiriyah, menuturkan bahwa pihaknya memeriksa hewan ternak yang masuk pasar. Hewan yang sakit tidak boleh masuk. ’’Kendaraan yang masuk juga disemprot (disinfektan). Sejauh ini kondisi ternak yang masuk sehat-sehat karena di tingkat pedagang domba, ada paguyuban. Mereka saling mengingatkan sesama pedagang,” tuturnya. Di Pasar Kranggan tidak ada domba dan kambing yang terpapar.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sapi PMK

Berita Terkini