<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/03/gus-ipul-affan-2140349063.jpg" alt="Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mendatangi kediaman keluarga almarhum Affan Kurniawan di Kelurahan Dukuh Atas, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/9) untuk menyampaikan belasungkawa." width="100%">
<figcaption>Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mendatangi kediaman keluarga almarhum Affan Kurniawan di Kelurahan Dukuh Atas, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/9) untuk menyampaikan belasungkawa.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengunjungi rumah orang tua almarhum Affan Kurniawan, pengemudi ojek online (ojol) yang menjadi korban meninggal dalam insiden unjuk rasa, pada Rabu petang (3/9). Selain menyampaikan duka cita, turut diserahkan santunan kematian dari Kementerian Sosial (Kemensos). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/016525195/ketua-umum-pssi-erick-thohir-yakin-pemain-lafc-adrian-wibowo-tidak-perlu-dinaturalisasi">Ketua Umum PSSI Erick Thohir Yakin Pemain LAFC Adrian Wibowo Tidak Perlu Dinaturalisasi </a>&nbsp; Pemerintah melalui Kemensos memberikan santunan sebesar Rp 15 juta untuk keluarga almarhum. Selain itu, ada pula paket sembako yang disampaikan sebagai bentuk kepedulian. ''Kami datang untuk menyampaikan belasungkawa secara langsung kepada keluarga almarhum dan menyerahkan santunan sesuai program yang ada di Kementerian Sosial,&rdquo; tuturnya usai takziah. Kemudian, dalam perbincangan dengan orangtua almarhum, terungkap bahwa keluarga Affan saat ini masih tinggal di kontrakan dengan kondisi ekonomi terbatas. Ayah almarhum bekerja sebagai pengemudi ojek online dan ibunya sebagai asisten rumah tangga.&nbsp; Merespons hal tersebut, ia langsung menawarkan program pemberdayaan yang ada di Kemensos untuk mendukung kemandirian ekonomi keluarga. Dia menyatakan kesiapan pihaknya untuk memberikan pelatihan dan pendampingan. &ldquo;Jika berkenan, nanti akan dilakukan asesmen untuk menentukan jenis usaha yang cocok,&rdquo; sambungnya.&nbsp; Selain keluarga Affan, Kemensos juga menyiapkan santunan serupa kepada korban lainnya. Total terdapat tujuh korban meninggal dunia dan enam korban luka berat yang saat ini dalam proses asesmen oleh tim Kemensos. Menteri yang akrab disapa Gus Ipul itu menyatakan, bahwa pemerintah terus memberikan perhatian serius kepada para korban aksi unjuk rasa. Tidak hanya korban yang ada di Jakarta tapi juga di berbagai daerah. ''Untuk yang luka-luka juga akan mendapatkan bantuan pengobatan dari Kementerian Sosial, setelah asesmen selesai dilakukan,&rdquo; pungkasnya. Sebagai informasi, santunan ini merupakan bagian dari program perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada keluarga korban yang terdampak musibah. Baik itu musibah bencana alam maupun peristiwa sosial seperti unjuk rasa. (*)

Menteri Sosial mengunjungi keluarga almarhum Affan dan menyerahkan santunan kematian serta menawarkan program pemberdayaan.

Kunjungi Keluarga Almarhum Affan Kurniawan, Gus Ipul Serahkan Santunan Kematian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/28/UKYHLVTKNmNvTI75JJ7o9Ndnle2lJwapd8jHKDJS-3630815650.jpg" alt="Kemensos menyerahkan santunan kematian kepada ahli waris korban penyerangan KKB di Papua Pegunungan. (Dok. Kemensos)" width="100%">
<figcaption>Kemensos menyerahkan santunan kematian kepada ahli waris korban penyerangan KKB di Papua Pegunungan. (Dok. Kemensos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan pada 10 Januari 2025 dan di Distrik Anggruk, Yahukimo, Papua Pegunungan pada 21 Maret 2025 mengakibatkan tiga orang meninggal dunia. Sebagai bentuk tanggung jawab, negara melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menyerahkan santunan pemerintah kepada para ahli waris.&nbsp; Pada tahap awal, Kemensos menyerahkan santunan kepada dua ahli waris korban penyerangan KKB di Kabupaten Yalimo. Dua korban tersebut diketahui berasal dari Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Santunan diberikan pada Sabtu, 22 Maret 2025, di kantor Wali kota Palopo, Sulawesi Selatan.&nbsp; &ldquo;Santunan sebesar Rp15 juta sudah diserahkan ke keluarga masing-masing,&rdquo; ujar Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non-Alam Kemensos Adrianus Alla dalam keterangan resminya, Kamis (27/3). Sementara, pada penyerangan KKB di Distrik Anggruk terdapat 1 korban meninggal dunia asal Flores Timur. Korban meninggal diketahui sebagai seorang guru bernama Rosalia Rerek Sogen. Ia dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian setelah mendapatkan sejumlah luka pada tubuh korban. Adrianus mengatakan, saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan dinas sosial untuk menyiapkan surat pernyataan ahli waris yang berhak menerima santunan. Selanjutnya, Kemensos akan menindaklanjuti pemberian santunan sebesar Rp15 juta. &ldquo;Penyerahan santunan tersebut akan diberikan setelah libur Idul Fitri 2025. Kemensos akan langsung berkunjung ke rumah ahli waris korban,&rdquo; ungkapnya.&nbsp; Dalam aksinya yang terakhir, KKB diketahui melakukan penyerangan terhadap guru dan tenaga kesehatan dengan menggunakan senjata tajam. Setidaknya, delapan guru menjadi korban atas penganiayaan yang dilakukan KKB di Distrik Anggruk.&nbsp; Para korban kemudian dievakuasi menuju RS Efata, sampai akhirnya dibawa ke Dekai, Kabupaten Yahukimo dan dikirim ke Jayapura. Sementara jenazah Rosalia diterbangkan menuju Lewolata untuk dimakamkan di kampung halamannya.

Kemensos menyerahkan santunan kematian kepada ahli waris korban penyerangan KKB di Papua Pegunungan.

Ahli Waris Korban Penyerangan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua Pegunungan Terima Santunan Kematian dari Kemensos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/29/Santunan-petugas-TPS-3119999505.jpg" alt="KPU Kabupaten Bangka Barat menyerahkan santuanan kepada keluarga almarhum Suwandi, anggota KPPS Desa Belolaut yang meninggal dunia beberapa hari lalu. (Antara)" width="100%">
<figcaption>KPU Kabupaten Bangka Barat menyerahkan santuanan kepada keluarga almarhum Suwandi, anggota KPPS Desa Belolaut yang meninggal dunia beberapa hari lalu. (Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;-&nbsp;Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menegaskan komitmennya dalam memberikan santunan kepada para petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang mengalami gangguan kesehatan hingga meninggal dunia selama Pemilu 2024. Langkah ini tak hanya merupakan kewajiban, tetapi juga merupakan wujud dalam menghargai pengorbanan yang telah diberikan oleh petugas TPS selama Pemilu 2024 berlangsung. Dilansir dari ANTARA pada Kamis (29/2), Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, menyatakan bahwa "sebanyak 20 orang petugas yang meninggal telah diberikan santunan, selebihnya masih dalam proses (per 23 Februari 2024)." Pernyataan ini menunjukkan keseriusan KPU dalam memastikan bahwa seluruh petugas TPS yang terkena dampak dapat menerima santunan sesuai haknya. Berdasarkan data KPU per 23 Februari 2024, mengungkapkan bahwa sebanyak 14.364 petugas TPS mengalami sakit, sedangkan 90 orang meninggal dunia. Angka ini terdiri dari anggota KPPS dan anggota ketertiban TPS. Adapun santunan yang diberikan oleh KPU mencakup dua jenis, yaitu santunan kematian dan santunan akibat kecelakaan kerja. Santunan kematian mencapai Rp 36 juta, ditambah dengan bantuan biaya pemakaman sebesar Rp 10 juta. Sementara itu, santunan akibat kecelakaan kerja diberikan dengan besaran maksimal Rp 8,25 juta untuk luka atau sakit sedang, Rp 16,5 juta untuk luka atau sakit berat, dan Rp 30,8 juta untuk cacat permanen. Berdasarkan Peraturan KPU No. 59 Tahun 2023, jumlah santunan tersebut belum termasuk klaim atau santunan dari BPJS. Proses pemberian santunan melibatkan beberapa tahapan, termasuk pengumpulan dokumen administrasi dan verifikasi calon penerima santunan. Pertama, korban/keluarga/ahli waris mengumpulkan dokumen administrasi pengajuan santunan ke KPU kota/kabupaten. Langkah selanjutnya yakni, KPU melakukan pendataan, identifikasi dan verifikasi calon penerima santunan. Apabila memenuhi kriteria, santunan akan dibayarkan melalui rekening bank atau secara tunai kepada penerima santunan atau ahli waris. Beberapa tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa santunan diberikan kepada mereka yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Adapun syarat pemberian santunan juga telah ditetapkan, seperti memiliki bukti penunjukan sebagai petugas pemilu, meninggal atau mengalami kecelakaan saat menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu, serta memeiliki surat keterangan sakit atau surat kematian. Semua ini dilakukan dengan tujuan agar santunan benar-benar sampai kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Langkah KPU dalam memberikan santunan kepada para petugas TPS Pemilu 2024 tidak hanya sekadar kewajiban, melainkan juga tindakan nyata untuk menghargai pengorbanan para pahlawan demokrasi. Semoga santunan ini dapat memberikan bantuan yang signifikan bagi mereka yang terkena dampak, serta menjadi pengingat akan pentingnya menghargai peran mereka dalam menjaga integritas proses demokrasi negara.

Adapun santunan yang diberikan oleh KPU mencakup dua jenis, yaitu santunan kematian dan santunan akibat kecelakaan kerja.

KPU Beri Santunan Bagi Para Petugas TPS Pemilu 2024, Menghargai Pengorbanan Para Pahlawan Demokrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/BPJS-PLUMPANG.jpg" alt="Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyerahkan langsung manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan senilai Rp 48 juta kepada ahli waris dari almarhum Suheri." width="100%">
<figcaption>Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyerahkan langsung manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan senilai Rp 48 juta kepada ahli waris dari almarhum Suheri.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - BPJS Ketenagakerjaan membayarkan manfaat kepada peserta yang menjadi korban terbakarnya Tangki Bahan Bakar Minyak (TBBM) di Plumpang Jakarta Utara yang terjadi pekan lalu.  M Suheri, peserta BPJS Ketenagakerjaan yang sehari-hari bekerja sebagai karyawan toko bahan bangunan tersebut meninggal dunia saat sedang berusaha mengevakuasi anggota keluarganya yang turut menjadi korban. Meski sempat dinyatakan hilang, akhirnya Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri telah berhasil mengidentifikasi korban pada selasa (7/3). Berdasarkan informasi tersebut Tim Layanan Cepat Tanggap (LCT) langsung melakukan konfirmasi dan diketahui korban masih aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.  Sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyerahkan langsung manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan senilai Rp 48 juta kepada ahli waris dari almarhum Suheri. Anggoro menyebutkan hal ini menjadi bukti negara hadir untuk memastikan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.  “Pertama-tama saya atas nama pribadi dan manajemen menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada ibu Ria atas berpulangnya almarhum bapak Suheri yang menjadi salah satu korban insiden kebakaran Depo Pertamina Plumpang. Hari ini saya bersama Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara Bapak Abdul Khalit menyerahkan Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun yang merupakan hak ahli waris peserta. Tentu saja ini tidak bisa menggantikan almarhum, tapi bisa sedikit meringankan dalam keadaan musibah seperti ini,”terang Anggoro.  Dalam kesempatan tersebut Anggoro mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Jakarta Utara yang telah mendorong seluruh badan usaha di wilayahnya termasuk Toko Liberty Jaya untuk mendaftarkan seluruh karyawannya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.  “Terima kasih kepada Pak Sekretaris Kota yang turut mendorong seluruh badan usaha di lingkungan Kota Jakarta Utara, sehingga mereka mendaftarkan para pekerjanya. Memang baru terasa manfaatnya jika terjadi risiko, maka dari itu sama-sama kita dorong, karena ini kewajiban kita bersama. Negara sudah menyiapkan perlindungan jaminan sosial untuk seluruh warga negaranya yang bekerja dan kewajiban kita untuk mendaftarkan para karyawan kita,”imbuh Anggoro.  Sementara itu Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara Abdul Khalit mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemulihan bagi masyarakat dan lingkungan yang terdampak insiden tersebut.  “Alhamdulillah untuk korban ini kita telah bersinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan, di mana korban merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan dari Toko Liberty Jaya. Memang kita menginisiasi semua badan usaha yang ada di Jakarta Utara untuk semuanya diikutkan jadi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan. Tentu ini menjadi pengalaman yang sangat berarti bagi kami bersama-sama dengan badan usaha untuk kita pastikan semua pekerja itu menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,”ujarnya.  Ria Putri Amelia, istri dari almarhum Suheri tak kuasa menahan tangis saat menerima manfaat yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan.  “Saya terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan sudah peduli dengan keluarga saya, sama suami, saya sama anak saya. Saya juga terima kasih kepada PT Liberty Jaya. Saya minta maaf atas nama suami saya jika ada kesalahan,”ucap Ria.  Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh tim LCT, dari keseluruhan korban insiden tersebut, 7 diantaranya merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan di mana 1 orang telah dipulangkan, 5 orang masih menjalani perawatan dan 1 orang dinyatakan meninggal dunia.  “Minggu lalu kami mengunjungi salah satu peserta yang tengah menjalani perawatan. Kami ingin memastikan bahwa peserta tersebut mendapatkan pelayanan yang terbaik sehingga dapat segera pulih. Kami akan menanggung seluruh perawatan tanpa batas biaya, apabila saat kejadian peserta sedang bekerja atau perjalanan dari maupun menuju tempat kerja,”imbuh Anggoro.  Anggoro kembali menegaskan pentingnya seluruh pekerja baik formal (Penerima Upah) maupun informal (Bukan Penerima Upah) untuk memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, sebab hal tersebut menjadi hak konstitusi bagi para pekerja. Selain itu musibah seperti yang dialami oleh korban dapat terjadi kepada siapa saja, kapan dan di mana saja. Cara untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan cukup mudah, bagi pekerja BPU dapat melakukan pendaftaran melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO).  "Jadi mudah-mudahan ikhtiar kita bersama ini mendapatkan ridho dari Allah, serta kita doakan almarhum bapak Suheri mendapatkan ampunan dari Allah dan ibu Ria diberikan kekuatan dan ketabahan,"tutup Anggoro.

Peserta BPJS Ketenagakerjaan Ini Dapat Santunan Rp 48 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/santunan.jpg" alt="Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko bersama Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin menyerahkan santunan senilai total Rp342 juta kepada ahli waris dari almarhum Sandjaja yang merupakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di li" width="100%">
<figcaption>Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko bersama Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin menyerahkan santunan senilai total Rp342 juta kepada ahli waris dari almarhum Sandjaja yang merupakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di li</figcaption>
</figure>JawaPos.com - BPJS Ketenagakerjaan memberikan santunan senilai total Rp 342 juta kepada ahli waris dari almarhum Sandjaja yang merupakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di lingkungan KSP. Santunan diberikan langsung Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko bersama Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin kepada ahli waris yang berhak menerima.  Almarhum yang bertugas sebagai tenaga keamanan tersebut telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sejak tahun 2021, sehingga istri dan anaknya berhak mendapatkan manfaat berupa santunan kematian karena kecelakaan kerja dan beasiswa pendidikan mulai jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.  Moeldoko mengatakan bahwa BPJS Ketenagakerjaan merupakan sebuah solusi terbaik dalam memberikan perlindungan dari risiko kecelakaan kerja sehingga dapat meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Pihaknya juga mengimbau kepada seluruh jajaran personel kantor staf presiden untuk wajib mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan karena dengan iuran yang terjangkau, manfaat yang didapatkan sangat besar.  “Seperti almarhum ini alhamdulillah bisa meninggalkan sesuatu untuk anak dan istrinya. Berikutnya saya terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan yang telah merespon hal ini,” terang Moeldoko.  Dalam kesempatan yang sama Zainudin juga mengapresiasi keseriusan KSP dalam menjamin perlindungan dan kesejahteraan seluruh pekerjanya. Selain itu BPJS Ketenagakerjaan dan KSP yang tergabung dalam tim Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian terus berkolaborasi melakukan pengawasan terhadap 19 Kementerian, 5 lembaga, 34 gubernur dan 514 bupati/walikota dalam menjalankan perintah presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.  Pihaknya menambahkan bahwa salah satu fokus utama BPJS Ketenagakerjaan adalah peningkatan kepesertaan di sektor non ASN. Hingga saat jumlahnya telah mencapai 4 juta peserta yang terdiri dari pekerja honorer di tingkat Pusat, Provinsi, hingga ke RT RW dan aparat desa.  “Ini merupakan salah satu bukti hadirnya negara dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja. Kami atas nama keluarga besar BPJS Ketenagakerjaan juga turut menyampaikan duka yang mendalam atas berpulangnya salah satu PPNPN di KSP atas nama bapak Sandjaja. Siapapun pasti tidak ingin kehilangan orang yang dicintainya, namun dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, almarhum telah memberikan jaminan bagi keluarganya untuk tetap hidup layak dan anaknya dapat terus melanjutkan pendidikan,”terang Zainudin.  Lebih lanjut Zainudin menjelaskan bahwa dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, para PPNPN bisa mendapatkan beragam manfaat program perlindungan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).  Di akhir keterangannya Moeldoko juga mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat melindungi para petugas pemilu yang juga berisiko mengalami kecelakaan kerja. Pihaknya melihat pada penyelenggaraan pemilu tahun lalu banyak petugas yang meninggal dunia saat mengawal jalannya pesta demokrasi tersebut.  Merespon hal tersebut Zainudin akan segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Pihaknya juga berharap pemerintah segera menetapkan bahwa seluruh petugas pemilu wajib dilindungi BPJS Ketenagakerjaan.  “Kami siap menjalin kolaborasi dengan seluruh Kementerian maupun lembaga lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh pekerja Indonesia. Karen dengan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan, pekerja dapat lebih fokus dalam bekerja karena terbebas dari rasa cemas sehingga berujung pada produktivitas yang terus meningkat dan cita-cita universal coverage jaminan sosial dapat segera terwujud,” tutup Zainudin.

BPJS Ketenagakerjaan Santuni Ahli Waris Pegawai di Lingkungan KSP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/OK-BPJS-08.jpg" alt="Direktur Pelayanan BPJAMSOSTEK Roswita Nilakurnia (batik) menyerahkan langsung santunan manfaat kepada ahli waris pekerja yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja saat sedang menjalani Work From Home (WFH) dengan total Rp 4,4 miliar." width="100%">
<figcaption>Direktur Pelayanan BPJAMSOSTEK Roswita Nilakurnia (batik) menyerahkan langsung santunan manfaat kepada ahli waris pekerja yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja saat sedang menjalani Work From Home (WFH) dengan total Rp 4,4 miliar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) kembali membayarkan santunan kepada ahli waris dari seorang pekerja yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja saat sedang menjalani Work From Home (WFH).  Pria yang bekerja sebagai General Manager di PT Sumber Alfaria Trijaya tersebut merupakan peserta aktif BPJAMSOSTEK sejak tahun 1993. Ahli waris berhak atas manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan dengan nilai total mencapai Rp 4,4 miliar. Manfaat yang diterima terdiri dari santunan kematian karena kecelakaan kerja sebesar 48 kali upah yang dilaporkan, biaya pemakaman, santunan berkala selama 24 bulan yang dibayarkan secara lumpsum, serta beasiswa bagi dua orang anak maksimal sebesar Rp 174 juta. Selain itu secara otomatis, saldo Jaminan Hari Tua (JHT) yang dimiliki oleh peserta juga turut dibayarkan, serta manfaat Jaminan Pensiun (JP) juga diberikan secara berkala setiap bulan.  Direktur Pelayanan BPJAMSOSTEK Roswita Nilakurnia yang menyerahkan langsung santunan kepada ahli waris korban menyatakan bahwa sebesar apapun manfaat yang diberikan, tidak dapat menggantikan kehadiran orang yang dicintai. Namun Roswita yakin santunan tersebut mampu meringankan beban keluarga yang ditinggalkan dan bermanfaat untuk meneruskan kehidupan mereka.  “Atas nama pribadi dan manajemen BPJAMSOSTEK, saya mengucapkan duka yang mendalam atas meninggalnya Bapak Sonny Sofianto. Sejak pandemi covid-19 melanda Indonesia, BPJAMSOSTEK memperluas ruang lingkup perlindungan, sehingga pekerja yang menjalami WFH juga masih mendapatkan perlindungan. Ini merupakan bukti tanggung jawab negara dalam memastikan perlindungan dan kesejahtaraan pekerja beserta keluarga,” terang Roswita.  Peningkatan Kualitas Layanan Dalam kesempatan tersebut Roswita memberikan tanggapan atas hasil investigasi yang dilakukan Ombudsman. Saat ini BPJAMSOSTEK masih mempelajari dan menghargai hal tersebut yang bertujuan untuk peningkatan kualitas layanan kepada peserta. Lebih jauh, Roswita menjelaskan bahwa sejak awal tahun 2021 BPJAMSOSTEK telah melakukan simplifikasi prosedur dan persyaratan klaim JHT sehingga mendorong rata-rata success rate klaim JHT dari 55,05% di bulan Januari 2021 menjadi 95,01% di bulan Desember 2021. Hal tersebut terus meningkat sehingga pada semester pertama tahun 2022 success rate mencapai 99,51%, dengan kata lain hampir seluruh klaim yang diajukan oleh peserta dapat dibayarkan.  Dalam upaya meningkatkan kemudahan dan kecepatan proses klaim, BPJAMSOSTEK telah meluncurkan aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), dimana aplikasi tersebut mampu memangkas waktu pencairan klaim JHT dari yang awalnya rata-rata 10-15 hari menjadi hanya 10-15 menit. Selain itu proses klaim tentu menjadi lebih mudah karena dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja.  Terkait dengan perluasan kepesertaan, BPJAMSOSTEK menargetkan 70 juta peserta aktif pada tahun 2026. Beragam strategi telah dijalankan, di antaranya melakukan intensive collaboration dengan Kementerian/Lembaga, memberikan kemudahan peserta dengan memperluas kanal daftar &amp; bayar iuran, serta terus menggenjot promosi, sosialisasi, dan edukasi.  “Dengan beragam manfaat dan kemudahan layanan, diharapkan mampu tercipta customer experience terbaik sehingga bisa berkontribusi dalam mewujudkan universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia,” tutup Roswita.

BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Manfaat Santunan Hingga Rp 4,4 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/OK-BPJS.jpg" alt="Fatikah bersyukur dengan adanya Program JKN karena berkali-kali mengalami sakit, semuanya dapat teratasi karena menjadi peserta aktif JKN." width="100%">
<figcaption>Fatikah bersyukur dengan adanya Program JKN karena berkali-kali mengalami sakit, semuanya dapat teratasi karena menjadi peserta aktif JKN.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin kembali melanjutkan kunjungan kerjanya ke beberapa wilayah di Indonesia. Setelah sebelumnya bertandang ke Kendari, Surabaya dan Pangkalpinang, kali ini Ma'ruf Amin mendatangi Kota Jambi untuk menyerahkan manfaat Program BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) kepada 10 pekerja atau ahli warisnya, dengan total santunan mencapai Rp 1,8 miliar.  Dalam kegiatan yang digelar di Halaman Rumah Dinas Gubernur tersebut, Ma'ruf Amin didampingi oleh Gubernur Jambi Al Haris dan Deputi Direktur BPJAMSOSTEK Wilayah Sumbagsel Eko Purnomo. Sebelumnya di Pangkalpinang Ma'ruf Amin bersama Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo juga menyerahkan manfaat serupa senilai Rp2,8 miliar.  Manfaat yang diserahkan tersebut terdiri dari santunan kematian akibat kecelakaan kerja (JKK), manfaat Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) serta beasiswa. Selain itu BPJAMSOSTEK juga memberikan santunan dan alat bantu (orthese) kepada pekerja yang mengalami kecacatan akibat kecelakaan kerja. Menurut data dari BPJAMSOSTEK, total pembayaran manfaat kepada peserta dari seluruh program selama bulan Mei 2021 hingga Mei 2022 di Provinsi Jambi senilai Rp617 miliar dengan jumlah kasus lebih dari 46 ribu.  Dalam keterangannya Anggoro turut mengapresiasi dukungan pemerintah terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang menyuluruh bagi pekerja di Indonesia, salah satunya melalui Instruksi Presiden (Inpres) nomor 2 tahun 2021.  “Kami mengucapkan terima kasih kepada bapak Ma’ruf Amin yang telah secara simbolis menyerahkan manfaat program BPJAMSOSTEK kepada para peserta maupun ahliwarisnya yang mengalami risiko kecelakaan kerja dan kematian. Bahkan ada juga salah seorang peserta yang mengalami cacat karena kecelakaan kerja dan mendapatkan bantuan orthese. Kehadiran bapak Ma’ruf Amin di Pangkalpinang dan Jambi ini menjadi bukti Negara hadir dalam upaya memastikan perlindungan serta kesejahteraan para pekerja dan keluarganya,” terang Anggoro.  Anggoro menambahkan bahwa sesuai dengan instruksi Bapak Presiden melalui Inpres tersebut BPJAMSOSTEK telah bersinergi dengan seluruh Kementarian dan Lembaga untuk mengoptimalisasikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan guna mempercepat tercapainya universal coverage. Sebagai informasi jumlah tenaga kerja yang terlindungi BPJAMSOSTEK di Provinsi Jambi per Mei 2022 masih berada pada kisaran 21,43%. Oleh karena itu Anggoro mengimbau seluruh pekerja dan pemberi kerja untuk memastikan dirinya atau pekerjanya terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK, agar aman dari risiko kecelakaan kerja dan sosial ekonomi lainnya.  Seperti yang diketahui BPJAMSOSTEK merupakan institusi mendapatkan amanah dari undang- undang untuk menyelenggarakan 5 program demi kesejahteraan pekerja dan keluarganya, yaitu program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan yang terbaru Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).  “Ayo pastikan diri kita terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan, agar terhindar dari risiko kecelakaan kerja yang dapat terjadi kapan dan di mana saja.  Dengan demikian kita dapat aman dalam bekerja sehingga produktivitas kita terus terjaga dan keluarga di rumah juga terjamin kesejahtaraannya,”pungkas Anggoro.

Wapres Serahkan Manfaat BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja di Jambi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/santunan.jpg" alt="Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko bersama Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin menyerahkan santunan senilai total Rp342 juta kepada ahli waris dari almarhum Sandjaja yang merupakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di li" width="100%">
<figcaption>Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko bersama Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin menyerahkan santunan senilai total Rp342 juta kepada ahli waris dari almarhum Sandjaja yang merupakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di li</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin kembali menyerahkan manfaat Program BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) senilai Rp 2,8 miliar kepada 10 ahli waris keluarga peserta di Pangkalpinang yang merupakan lanjutan setelah sebelumnya dilakukan di Kendari dan Surabaya. Dalam penyerahan manfaat ini Wapres didampingi oleh Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo dan Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kepulauan Bangka Belitung, Selasa sore (13/6/2022).  Santunan yang diserahkan Ma’ruf Amin terdiri dari santunan kematian akibat kecelakaan kerja (JKK), manfaat Jaminan Kematian (JKM), manfaat Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Hari Tua (JHT) dan manfaat beasiswa pendidikan.  Menurut data dari BPJAMSOSTEK, total pembayaran manfaat kepada peserta selama bulan Mei 2021 hingga Mei 2022 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai Rp 232 miliar dengan jumlah kasus sebanyak 18 ribu lebih kasus. Sedangkan untuk bantuan beasiswa pendidikan anak pada periode yang sama sebesar Rp 953 juta untuk 257 anak.  Dalam keterangannya Anggoro Eko Cahyo menyampaikan bahwa penyerahan santunan ini merupakan bentuk hadirnya negara dalam memberikan kepastian akan jaminan sosial kepada seluruh pekerja Indonesia.  “Hari ini diserahkan santunan manfaat program BPJAMSOSTEK secara simbolis kepada 10 peserta kami di Pangkalpinang, Bapak Wapres langsung yang menyerahkannya kepada keluarga dari peserta yang meninggal dunia, termasuk di dalamnya ada bantuan beasiswa pendidikan anak,” terang Anggoro.  Dirinya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dari pemerintah daerah, serta kesadaran yang tinggi dari perusahaan atau badan usaha dalam mendaftarkan tenaga kerjanya menjadi peserta BPJAMSOSTEK.  “Hadirnya Bapak Ma’ruf Amin untuk menyerahkan santunan ini mempertegas apa yang diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo melalui instruksinya yang meminta seluruh pihak untuk mengoptimalkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja di Indonesia, yang artinya seluruh pekerja di Indonesia akan terlindungi dari risiko-risiko sosial ekonomi yang mungkin terjadi,” tegas Anggoro.  BPJAMSOSTEK merupakan institusi yang diberikan mandat oleh undang- undang untuk menyelenggarakan 5 program demi kesejahteraan pekerja dan keluarganya, yaitu program JKK, JKM, JHT, JP dan yang terbaru JKP.  Anggoro melanjutkan, profesi atau pekerja yang pihaknya fokuskan saat ini untuk segera mendapatkan perlindungan antara lain: Pegawai Non ASN, Guru dan Tenaga Kependidikan, Pekerja Transportasi, Petani &amp; Nelayan serta Pekerja Rentan. Saat ini jumlah tenaga kerja yang terlindungi BPJAMSOSTEK di Provinsi Kep Bangka Belitung per April 2022 masih berada pada kisaran 24%.  “Kami mengajak kepada seluruh pekerja dan pemberi kerja untuk memastikan dirinya terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan, karena dengan memiliki perlindungan, pekerja yang sedang bekerja hingga keluarganya yang menanti di rumah dapat menjalaninya dengan tenang, dan tentu saja akan berujung pada masyarakat Pangkalpinang, dan secara luas masyarakat Provinsi Bangka Belitung yang lebih produktif dan sejahtera,” tutup Anggoro.

Wapres Serahkan Manfaat dan Beasiswa BPJS Ketenagakerjaan Rp 2,8 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/SANTUNAN3.jpg" alt="Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Muflihun didampingi Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo menyerahkan secara simbolis santunan kematian sebesar Rp 446 juta kepada 6 keluarga peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) yang meninggal dunia di Kan" width="100%">
<figcaption>Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Muflihun didampingi Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo menyerahkan secara simbolis santunan kematian sebesar Rp 446 juta kepada 6 keluarga peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) yang meninggal dunia di Kan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Muflihun menyerahkan secara simbolis santunan kematian sebesar Rp 446 juta kepada 6 keluarga peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) yang meninggal dunia. Penyerahan tersebut disaksikan langsung oleh Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo di Kantor Cabang Pekanbaru BPJAMSOSTEK, Rabu sore (8/6).  Enam keluarga peserta yang mendapatkan santunan kematian ini masing-masing menerima sesuai hak dari program Jaminan Kematian (JKM) yaitu sebesar Rp42 juta, terdapat 1 peserta yang terdaftar di dua kantor sekaligus sehingga keluarga mendapatkan Rp84 juta dan peserta terakhir mendapatkan tambahan manfaat jaminan hari tua dan beasiswa sebesar Rp194 juta serta santunan jaminan pensiun yang diterima keluarga tiap bulannya.  Muflihun dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas santunan kematian yang diberikan oleh BPJAMSOSTEK, dirinya mendorong seluruh jajarannya untuk peduli terhadap jaminan sosial bagi pekerja di lingkungannya masing-masing.  “Pertama kita berikan apresiasi kepada BPJS Ketenagakerjaan, tadi sama-sama kita saksikan ada bantuan untuk ahli waris. tentunya harapan kita ke depan bisa menambah (jumlah peserta yang dibiayai APBD), masih ada beberapa stakeholder yang belum tersentuh, seperti nelayan, petani, semoga bisa dapat juga BPJS Ketenagakerjaannya,” jelas Muflihun.  Muflihun mengatakan akan mempelajari kemungkinan meningkatkan regulasi yang saat ini sudah ada yaitu Peraturan Walikota menjadi Peraturan Daerah (Perda), dirinya meyakini dengan sudah diatur di dalam Perda maka jumlah pekerja yang akan dilindungi akan semakin bertambah.  Menurut data yang diterima, keenam peserta ini merupakan peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Untuk mendukung penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini tetap optimal di Pekanbaru, Pemkot sudah mengalokasikan anggaran senilai Rp4 miliar.  Sementara itu, Anggoro Eko Cahyo mengatakan pihaknya akan terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan Jamsostek khususnya bagi pekerja non ASN di lingkungan pemerintahan, dan juga bagi pekerja-pekerja rentan yang juga membutuhkan bantuan dalam hal pembiayaannya.  “Tentu kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Pekanbaru, karena melalui APBD, 6 keluarga peserta yang hari ini kita serahkan santunannya dapat tertolong, memang kehilangan orang tersayang sangat berat, tapi setidaknya santunan ini ini diharapkan dapat menjadi bantalan agar mereka tetap bisa hidup layak,” ucap Anggoro.  Jumlah pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Riau hingga saat ini tercatat sebanyak 41%, hal ini menandakan masih banyak banyak pekerja yang belum terlindungi program Jamsostek.  BPJAMSOSTEK merupakan institusi yang diberikan mandat oleh undang- undang untuk menyelenggarakan 5 program demi kesejahteraan pekerja dan keluarganya, yaitu program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan yang terbaru Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).  Menutup keterangannya, Anggoro mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Muflihun yang mendukung terselenggaranya perlindungan Jamsostek di wilayah Pekanbaru, dan dirinya juga mengajak pekerja yang belum terdaftar untuk segera mendaftarkan dirinya.  “Santunan ini juga bentuk negara hadir memberikan kesejahteraan bagi semua pekerja. Karena negara mau pekerjanya sejahtera, mari kepada seluruh pekerja dan pemberi kerja untuk memastikan dirinya terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan, mari kita pastikan diri kita aman selama bekerja, juga untuk keluarga kita di rumah, menjadi tenang karena kita sudah terlindungi,” tutup Anggoro.

Wali Kota Pekanbaru Serahkan Santunan BPJS Ketenagakerjaan Rp 446 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/One-Way-Tol-Cipali-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Sejumlah kendaraan melaju di jalan Tol Cikopo-Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, Jumat (6/5/2022). Polisi memberlakukan rekayasa lalu lintas one way arus balik Lebaran 2022 bagi kendaraan dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta mulai dari Tol Palimanan kilomet" width="100%">
<figcaption>Sejumlah kendaraan melaju di jalan Tol Cikopo-Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, Jumat (6/5/2022). Polisi memberlakukan rekayasa lalu lintas one way arus balik Lebaran 2022 bagi kendaraan dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta mulai dari Tol Palimanan kilomet</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jasa Raharja telah menyerahkan santunan sebesar Rp 44,13 miliar pada korban kecelakaan sepanjang mudik lebaran 2022. Sementara santunan untuk korban meninggal mencapai Rp 43,59 miliar. Santunan yang diberikan baik untuk korban kecelakaan maupun meninggal mengalami penurunan dibanding yang dibayarkan pada 2019.  Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono mengatakan santunan bagi para korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia, telah diserahkan kepada ahli waris yang sah. Sementara bagi korban luka-luka yang masih dirawat di Rumah Sakit, Jasa Raharja telah menerbitkan surat jaminan melalui integrasi online dengan Rumah Sakit.  Rivan mengungkapkan penerapan Operasi Ketupat 2022 dan Pengamanan Arus Mudik (PAM) Lebaran 1443 H tahun 2022, yang berlangsung dari tanggal 28 April sampai dengan 9 Mei 2022, terbukti efektif dimana arus mudik dan balik tahun ini cenderung lancar dan aman.  “Turunnya jumlah kecelakaan lalu lintas pada periode Ops. Ketupat 2022 merupakan keberhasilan kerjasama semua pihak seperti Polri, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN dan terutama para pengguna jalan yang turut membantu melalui kedisiplinan dan kepatuhan mereka sehingga tercipta keamanan dan kenyamanan semua pihak dalam arus mudik dan balik lebaran 2022 ini,” kata Rivan dalam keterangannya, Selasa (24/5).  Pulau Jawa masih menjadi wilayah yang terbesar terjadi kecelakaan, beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat tercatat sebagai daerah dengan penyerahan dana santunan meninggal dunia terbesar selama periode Operasi Ketupat Lebaran 2022.  Kecepatan penyerahan santunan korban meninggal dunia kurang dari 24 jam ini lebih cepat dari tahun 2019. Hal itu merupakan dampak positif kecepatan proses pembayaran sejak berkas lengkap yaitu 15 menit.  “Untuk korban luka-luka yang masih dirawat di RS kami terbitkan surat jaminan melalui sistim pelayanan online yang terintegrasi dengan Rumah Sakit sehingga biaya rawatan dijamin Jasa Raharja s.d maksimal Rp 20 Juta,” jelas Rivan.

Jasa Raharja Santuni Korban Mudik Lebaran 2022, Totalnya Rp 87,72 M

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#santunan kematian

Berita Terkini