<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Guru-HW-Pemerkosa.jpg" alt="PEMERKOSA 21 SANTRIWATI: Herry Wirawan, guru pesantren abal-abal. (Instagram ndorobei.official)" width="100%">
<figcaption>PEMERKOSA 21 SANTRIWATI: Herry Wirawan, guru pesantren abal-abal. (Instagram ndorobei.official)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perbuatan Herry Wirawan kepada sejumlah santri perempuan, dengan melakukan pemerkosaan, ternyata diketahui sang istri. Namun sang istri tak berdaya, atas perilaku suaminya tersebut. Hal ini terungkap dalam sidang lanjutan kasus asusila Herry Wirawan, di Pengadilan Negeri Bandung, Kamis 30 Desember 2021. Kajati Jabar Asep Nana Mulyana yang bertindak sebagai JPU (jaksa penuntut umum), menjelaskan kesaksian sang istri Herry perihal perilaku bejadnya. “Istrinya Terdakwa mengetahui perbuatan itu, ya mengetahui. Termasuk yang melahirkan seorang anak dari para santriwati yang diperkosa Herry Wirawan,” papar Kajati Jabar usai sidang di Pengadilan Negeri Bandung, Kamis (30/12). Kajati menambahkan, bahwa istri Herry punya rasa curiga. “Jadi begini namanya perasaan seorang perempuan curiga ada perasaan yang tidak enak ketika ditanya ke pelaku. Ia menjawab itu urusan saya kamu diam saja, seperti itu,” terang seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group), Jumat (31/12). Kajati juga menjelaskan, bahwa ada ancaman psikis ke istrinya. “Istrinya sebagai Ibu ngurus rumah ngurus anak-anak selesai, lalu ada ancaman psikis. Jadi kenapa kejahatan ini saya sebut serius,” terangnya. Kajati lalu menceritakan bahwa si pelaku ini termasuk melakukan tindakan Asusila nya ke sepupunya sendiri. “Tindakan asusila Herry Wirawan ke sepupunya sendiri dilakukan saat istri pelaku hamil besar. Sehingga ada dampak psikologis bagi istri tersebut luar biasa,” jelas Kajati Jabar.

Istri Mengetahui Herry Wirawan Perkosa Santriwati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Guru-HW-Pemerkosa.jpg" alt="PEMERKOSA 21 SANTRIWATI: Herry Wirawan, guru pesantren abal-abal. (Instagram ndorobei.official)" width="100%">
<figcaption>PEMERKOSA 21 SANTRIWATI: Herry Wirawan, guru pesantren abal-abal. (Instagram ndorobei.official)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat Asep N Mulyana mengatakan bahwa istri dari terdakwa kasus asusila belasan santriwati Herry Wirawan diduga dicuci otak hingga rela mengasuh bayi dari para korban.  "Karena kondisi otaknya yang dibekukan tadi, sehingga dia (istrinya) pun nurut, termasuk disuruh pelaku untuk mengurus anak-anak yang sebetulnya dilahirkan dari perbuatan (asusila) pelaku," kata Asep, di Pengadilan Negeri Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (30/12), dikutip dari Antara.  Menurutnya, Herry selalu menyampaikan narasi kepada istrinya, bahwa tugasnya hanyalah mengurus rumah dan mengurus anak-anak. Hal tersebut juga disertai dengan ancaman-ancaman secara psikologis kepada istrinya.  "Ada namanya perasaan seorang perempuan itu curiga, dan tidak enak di hatinya, tapi ketika bertanya kepada pelaku (Herry), pelaku menjawab 'itu urusan saya'," kata Asep.  Setelah mengetahui sejumlah fakta tersebut, Asep menyebut aksi Herry itu merupakan kejahatan yang luar biasa. Sehingga, ia memastikan penanganannya pun akan dilakukan secara serius.  "Jadi kalau teman-teman menganggap mengapa terungkap sekarang, mengapa istrinya tidak mau melapor, ini jadi kondisinya seperti itu," katanya pula.  Herry didakwa telah melakukan tindakan asusila kepada 13 orang santriwati. Aksi tidak terpujinya itu menyebabkan para korban mengalami kehamilan hingga melahirkan.  Herry didakwa melakukan aksi tersebut pada rentang waktu 2016 hingga 2021. Dia disebut melakukan aksi tersebut di sejumlah tempat mulai dari pondok pesantren hingga penginapan seperti hotel dan apartemen.

Herry Wirawan Cuci Otak Istrinya Hingga Mau Urus Bayi Para Santriwati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Guru-HW-Pemerkosa.jpg" alt="PEMERKOSA 21 SANTRIWATI: Herry Wirawan, guru pesantren abal-abal. (Instagram ndorobei.official)" width="100%">
<figcaption>PEMERKOSA 21 SANTRIWATI: Herry Wirawan, guru pesantren abal-abal. (Instagram ndorobei.official)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seorang pemilik pondok pesantren di kawasan Bandung, Jawa Barat, Herry Wirawan memperkosa santrinya sebanyak 21 orang. Bahkan delapan orang santri telah melahirkan anak dari Herry Wirawan.  Anggota DPR Komisi III DPR RI Eva Yuliana meminta Polri mengusut kasus kekerasan seksual terhadap santriwati di Kota Bandung hingga tuntas. Proses penegakan hukum dalam perkara ini mesti menimbulkan efek jera bagi pelaku dan memberi rasa adil terhadap para korban.  "Sebagai alumnus santri, saya mengutuk tindak kekerasan seksual oleh pelaku kepada santri. Pelaku tidak berhak menyandang status guru atau ustaz karena telah melakukan tindakan tercela dan melawan hukum," ujar Eva kepada wartawan, Rabu (15/12).  Menurut Eva, kekerasan seksual tersebut telah mencemarkan nama baik pondok pesantren yang telah banyak berjasa terhadap perjalanan bangsa. Termasuk pula dalam membentuk tatanan masyarakat agamis serta patriotik terhadap bangsa dan negara.  Karena itu, legislator Partai Nasdem ini meminta kepada kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan bekerja sama memberikan keadilan kepada para korban. Tidak kalah penting, seluruh aparat penegak hukum mesti memberikan efek jera kepada pelaku, sehingga menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak untuk menjauhi perbuatan serupa.  "Pelaku harus diberikan hukuman maksimal dan dibuat jera karena perbuatan pelaku tidak hanya menciderai hidup anak-anak penerus bangsa, namun juga telah melukai kepercayaan masyarakat kepada pendidik atau guru. Pelaku melakukan tindakan melanggar nilai agama, hukum dan moral, terlebih mengatas namakan bagian dari pengasuh pesantren," katanya.  Eva juga mengingatkan kepada pihak berwenang untuk menjaga transparansi seluruh proses penanganan kasus ini. Nama baik serta integritas penegak hukum dipertaruhkan dalam penanganan perkara tersebut.  "Saya harap kasus ini bisa diselesaikan dengan putusan yang bisa mencerminkan rasa keadilan bagi masyaraka," ungkapnya.  Eva juga meminta agar pelaku dihukum kebiri kimia. Hal ini karena pelaku telah merusak masa depan 21 santriwati tersebut. Sehingga hukuman yang didapatkan bukan hanya pidana saja.  "Selain pelaku dihukum pidana penjara maksimal juga bisa dilakukan kibiri kimia," tuturnya.  Diketahui, seorang pemilik pondok pesantren, Herry Wirawan, nekat melakukan aksi pemerkosaan kepada 21 santrinya.  Dari 21 santri yang telah diperkosa tersebut sebanyak delapan orang telah melahirkan. Anak yang dilahirkannya itu berpura-pura sebagai anak yatim dan digunakan untuk meminta-minta sumbangan.  Kini Herry Wirawan telah ditahan di Rutan Kebon Waru Bandung, Jawa Barat guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Anggota DPR Minta Pelaku Pemerkosaan 21 Santriwati Dikebiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/HIDAYAT-NUR.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. Hidayat Nur Wahid, MA mendesak agar Herry Wiryawan, guru pesantren pemerkosa 21 santriwati di bawah umur di Bandung, Jawa Barat, diberi hukuman berat. Sesuai ancaman hukuman maksimal pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.  “Ini adalah kejahatan yang terkutuk, melanggar hukum negara dan agama. Karena itu sudah selayaknya pelaku dihukum dengan pemberatan. Apakah dengan hukum kebiri, atau hukuman pidana seumur hidup, bahkan hukuman pidana mati,” ujarnya.  HNW sapaan akrab Hidayat Nur Wahid mengatakan, dasar hukum untuk menjatuhkan hukuman dengan pemberatan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Selain mengatur hukuman kebiri, aturan tersebut juga memuat hukuman pidana seumur hidup dan hukuman mati bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.  Lebih lanjut, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menunjuk Pasal 81 UU yang mengesahkan Perpu Kebiri tersebut. Ketentuan itu berbunyi, “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, ganggungan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan / atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”  Sedangkan Pasal 76D berbunyi, "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”  “Salah satu syarat untuk menjatuhkan hukuman maksimal sudah terpenuhi, karena korbannya adalah anak-anak di bawah umur yang diduga lebih dari satu, yakni ada 12 malah ada yang menyebutkan 21 santriwati,” tukasnya.  Instrumen hukum pelaku kejahatan seksual terhadap anak sudah cukup memadai, sehingga tinggal keberanian nurani aparat penegak hukum untuk menegakannya seadil-adilnya.  “Kejahatan dan kekerasan seksual di dunia Pendidikan terus terjadi, dan korbannya adalah para perempuan. Sebelum Bandung, sudah ramai jadi perhatian publik soal kekerasan seksual terhadap Mahasiswi Unsri, juga kejahatan dan kekerasan seksual pada Mahasiswi Unibraw. Agar timbulkan efek jera, dan maksimalkan perlindungan bagi Perempuan (Mahasiswi maupun Santriwati), pemberatan hukum ini perlu menjadi pertimbangan polisi, jaksa dan hakim yang akan mengadili dan memutus perkara yang sangat biadab dan menjadi perhatian publik ini,” ujarnya.

Hukuman Yang Pantas untuk Herry Wiryawan, HNW: Kebiri Atau Mati!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kenal-di-aplikasi-hago-korban-diajak-ketemuan-lalu-diperkosa_m_.jpg" alt="Ilustrasi: korban pemerkosaan. (Kokoh Praba/Dok. Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: korban pemerkosaan. (Kokoh Praba/Dok. Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Nahar menilai terdakwa kasus pemerkosaan terhadap 12 santriwati dapat diancam tambahan hukuman kebiri sesuai Pasal 81 ayat 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016.  "Kami mendukung proses peradilan yang sedang berlangsung serta mendorong penerapan hukuman yang tegas dan maksimum terhadap terdakwa yang telah melakukan perbuatan sangat keji terhadap anak yang ingin mendapatkan pendidikan terbaiknya," kata Nahar melalui siaran pers, Jakarta, Jumat (10/12) dikutip dari Antara.  Guru pesantren di Cibiru, Kota Bandung tersebut melakukan pemerkosaan terhadap 12 santriwati selama lima tahun sejak 2016 – 2021. Bahkan empat santriwati melahirkan delapan anak.  Dalam persidangan yang sedang berlangsung, terdakwa disangkakan melanggar Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Jo Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pelaku terancam hukuman lebih dari 5 tahun.  Nahar menginformasikan saat ini korban telah mendapat pendampingan dari Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang dikoordinasikan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Jawa Barat.  "Perhatian khusus diberikan untuk pendampingan psikososial agar anak korban pulih dan dapat kembali ke masyarakat," kata Nahar.  Nahar meminta semua pihak termasuk media berhati-hati dalam menyampaikan informasi serta tidak memberi stigma kepada korban. Menurut dia, korban berhak mendapatkan perlindungan identitas diri atau privasi demi menghindari dampak-dampak buruk lainnya.  Nahar mengatakan, kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan berasrama sangat sering terjadi.  Kemen PPPA pun mengharapkan adanya langkah pencegahan yang serius dari semua pihak, baik dari pengelola lembaga pendidikan maupun melibatkan pengawasan orangtua dan pihak-pihak lainnya.  Pihaknya mendorong agar setiap lembaga pendidikan dan pengasuhan, termasuk pesantren harus memiliki dan menerapkan standar pengasuhan bagi anak yang berada di bawah tanggung jawabnya.  "Kami juga mengharapkan orang tua turut mengawasi anaknya yang ditempatkan di lembaga pengasuhan atau pendidikan dan membangun komunikasi yang intens dengan anak sebagai bagian dari tanggung jawab pengasuhan yang tidak boleh dilepaskan begitu saja kepada lembaga tersebut," ujar Nahar.  Nahar mengatakan lembaga pengasuhan atau pesantren wajib memberikan orientasi kepada peserta didik untuk melindungi dirinya dari segala bentuk tindak kekerasan dan memiliki akses untuk melaporkan segala bentuk perlakuan yang diterima.

Kemen PPPA: Terdakwa Kasus Pemerkosaan Santriwati Dapat Dihukum Kebiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kenal-di-aplikasi-hago-korban-diajak-ketemuan-lalu-diperkosa_m_.jpg" alt="Ilustrasi: korban pemerkosaan. (Kokoh Praba/Dok. Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: korban pemerkosaan. (Kokoh Praba/Dok. Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komite Solidaritas Perlindungan Perempuan dan Anak-Partai Solidaritas Indonesia (KSPPA-PSI) menyoroti proses hukum terhadap Herry Wirawan, 36, oknum guru biadab yang telah memperkosa 12 santriwati di pondok pesantren di Bandung.  Koordinator KSPPA-PSI Karen Pooroe mengaku, selama dua bulan pihaknya mengadvokasi kasus pemerkosaan yang menimpa 12 santriwati di salah satu ponpes di Bandung. KSPPA-PSI melakukan investigasi, hadir ke persidangan, dan menemui korban serta keluarganya.  "Sepertinya ada upaya menutup-nutupi kasus ini, agar tidak 'meledak' di media" kata Karen Pooroe dalam keterangan JawaPos.com, Kamis (9/12).  Maka dari itu, Karen Pooroe mengutuk tindakan biadab Herry Wirawan yang memperkosa belasan santriwati yang berusia di bawah umur.  Kasus ini mulai ramai di media setelah Karen Pooroe menulis kasus ini di akun instagram dan facebook. Kemudian viral.  Dalam proses hukum pemerkosaan yang menimpa 12 santriwati itu, KSPPA-PSI menyayangkan dakwaan jaksa yang tidak mencantumkan Peraturan Pemerintah (PP) No 70 tahun 2020 tentang hukuman kebiri kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak.  "Mestinya jaksa menuntut dengan hukuman kebiri. Hukuman ini penting untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak," lanjut Karen Pooroe.  Adapun dalam dakwannya, Jaksa mendakwa Herry Wirawan dengan Pasal 81 ayat (1), ayat (3) Jo Pasal 76D UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 65 KUHP yang hukumannya maksimal 15 tahun penjara.  Menurut KSPPA-PSI, selain kebiri kimia, hukuman itu bisa ditambah dengan pemasangan "chip" untuk mendeteksi predator seksual.  "Selain tindakan kebiri kimia, dalam PP tersebut juga diatur soal pemasangan alat pendeteksi elektronik dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Jadi, jangan hanya sebut inisial pelaku (HW) tapi tulislah Herry Wirawan."

KSPPA-PSI: Mestinya Jaksa Tuntut Si Pemerkosa dengan Hukuman Kebiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/santriwati-diperkosa-di-ruang-tamu-pelaku-ancam-korban_m_204637.jpeg" alt="Ilustrasi: Korban diperkosa di ruang tamu rumahnya oleh pelaku" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Korban diperkosa di ruang tamu rumahnya oleh pelaku</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Seorang santriwati sebut saja Kembang, 16, diduga menjadi korban pemerkosaan. Pelaku melakukan aksi bejatnya di ruang tamu rumah korban di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Polisi saat ini masih memburu pelaku yang sudah diketahui identitasnya itu. Korban diduga diperkosa oleh Nedih alias Ciput. Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat (30/3) dini hari dan dilaporkan ke Polsek Babelan pada Selasa (10/4) lalu. Kembang diduga disetubuhi pelaku ketika tertidur di ruang tamu rumahnya. Saat itu korban baru merapikan pakaian untuk dibawa ke pondok pesantren. Tiba-tiba gadis belia itu kaget ketika melihat pelaku sudah di depannya sambil menggerayangi tubuhnya. Korban kemudian dipaksa membuka seluruh pakaiannya. Aksi bejat itu pun terjadi. Di bawah ancaman, korban diminta untuk tidak menceritakan peristiwa tersebut. &ldquo;Kita masih dalami kasusnya. Buktinya sedang kita kumpulkan. Kita gelar perkara dulu. Secepatnya kita akan tangkap pelaku,&rdquo; kata Kapolsek Babelan Kompol Suriyat, Sabtu (14/4). &ldquo;Visum sudah diberikan oleh keluarga korban kemarin,&rdquo; lanjutnya dilansir Pojokjabar (Jawa Pos Group). Suriyat mengatakan, berdasarkan keterangan saksi, korban dan pelaku saling kenal. Bahkan saksi juga mengatakan pernah melihat korban dan pelaku jalan bersama. &ldquo;Dari keterang saksi mengatakan pelaku dan korban terindikasi teman dekat. Ada yang bilang pernah lihat jalan bareng,&rdquo; ujarnya. &ldquo;Insya Allah satu atau dua hari ke depan pelaku kita tangkap,&rdquo; tambahnya.

Santriwati Diperkosa di Ruang Tamu, Pelaku Ancam Korban