<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/11/GSRxWBoZOZV07SntmRfVkv5YLlHzWZuWogg5OUm6-2575726645.jpg" alt="Proses evakuasi jenazah santri yang terseret arus di Pantai Balekambang, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. (Basarnas Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Proses evakuasi jenazah santri yang terseret arus di Pantai Balekambang, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. (Basarnas Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Tiga santri laki-laki asal Pondok Pesantren Amanatul Ummah yang dilaporkan hilang sejak Rabu (9/4) sore akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh tim SAR gabungan, Jumat (11/4). Ketiganya terseret arus laut saat bermain air di kawasan aluran atau palung laut Pantai Balekambang, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Ketiga korban adalah Yasser Arafat I (15), M Luthfi Munawar (15), dan M Fahmi Sirrillah (15). Saat kejadian, mereka sedang bermain air bersama teman-temannya saat ombak tiba-tiba datang dan menyeret lima orang sekaligus. Dua di antaranya berhasil diselamatkan oleh seorang wisatawan asing dibantu pemandu wisata lokal.&nbsp;Sementara tiga lainnya terbawa arus dan dilaporkan hilang. Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya Nanang Sigit mengatakan, ketiganya ditemukan secara bertahap pada Jumat (11/4). "Yasser ditemukan pukul 07.38 WIB, disusul Luthfi pada 08.47 WIB, dan terakhir Fahmi ditemukan pukul 14.48 WIB," ungkap Nanang. Dua korban pertama ditemukan sekitar 1 mil laut dari titik awal mereka terseret, sedangkan jasad Fahmi ditemukan lebih jauh, sekitar 2 mil laut dari lokasi kejadian. Setelah berhasil dievakuasi, ketiga jenazah langsung dibawa ke RS Saiful Anwar Malang untuk penanganan lebih lanjut. Dalam operasi pencarian yang berlangsung selama dua hari, tim SAR gabungan mengerahkan enam Search and Rescue Unit (SRU), terdiri dari tiga SRU laut dan tiga SRU darat. Penyisiran laut dilakukan di area seluas hampir 8 mil laut, sementara SRU darat menyisir sepanjang Pantai Wonogoro, Pantai Sugu, dan Pantai Baruna. Selain itu, informasi kejadian juga disebarluaskan ke nelayan sekitar untuk memperluas jangkauan pencarian.&nbsp;"Tujuannya agar jika nelayan melihat tanda-tanda keberadaan korban, mereka bisa segera melapor ke tim SAR," jelas Nanang. Nanang juga menyampaikan apresiasi atas kerja sama semua unsur yang terlibat, mulai dari Unit Siaga SAR Malang Raya, Satpolairud, TNI AL, BPBD, relawan, hingga masyarakat nelayan. &ldquo;Sinergi semua unsur SAR dan potensi yang terlibat menjadi kunci keberhasilan dalam misi penyelamatan ini,&rdquo; tuturnya.

Tiga santri asal Pondok Pesantren Amanatul Ummah ditemukan meninggal dunia setelah terseret arus laut di Pantai Balekambang.

Terseret Arus Saat Wisata, Tiga Santri Ditemukan Tewas di Pantai Balekambang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/28/B612_20240928_090856_750-879128318-1110517586.jpeg" alt="ILUSTRASI: Para santri beraktivitas di halaman pondok pesantren yang diduga tempat peristiwa kasus ustad lempar kayu ke anak didiknya. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Para santri beraktivitas di halaman pondok pesantren yang diduga tempat peristiwa kasus ustad lempar kayu ke anak didiknya. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Seorang santri yang masih di bawah umur harus kehilangan nyawa akibat kekerasan di Pondok Pesantren daerah Blitar, Jawa Timur. Anak malang itu, meninggal dunia karena diduga setelah dilempar&nbsp;kayu berpaku oleh ustadnya. Plt Kasi Pendidikan Madrasah (Pendma) Kemenag Kabupaten Blitar Syaikhul Munib mengatakan segera meminta keterangan pihak ponpes terkait setelah mendapatkan laporan kejadian memprihatinkan itu. Diketahui, peristiwa nahas tersebut terjadi sekitar pukul 06.00 WIB pada Minggu (15/9) lalu. Kejadian ini terjadi di lingkungan salah satu ponpes dan di luar jam sekolah. Saat itu, santri berinisial K bersama temannya diminta untuk mandi dan salat Duha, tapi korban tidak menghiraukan arahan ustadnya. &ldquo;Hal ini yang diduga membuat si pengajar terpancing emosi. Kemudian, ustad itu melempar kayu ke arah santri dan tidak sengaja mengenai bagian kepala anak didiknya itu. Tak disangka, ternyata pada kayu itu tertancap paku yang diduga mengenai kepala belakang korban,&rdquo; ujar Munib, yang ditemui di kantornya Jumat (27/9). Saat itu, korban yang masih duduk di bangku kelas 8 MTs ini langsung tidak sadarkan diri, dan pihak ponpes langsung membawanya ke RSUD Srengat. Namun, pihak pondok merasa pelayanan di rumah sakit tersebut kurang memadai sehingga korban dilarikan ke Rumah Sakit Kabupaten Kediri (RSKK) untuk mendapatkan perawatan intensif. Sayangnya, perawatan di RSKK justru tidak banyak membantu penanganan luka korban. Korban sempat dirawat selama dua hari, hingga meninggal dunia pada Selasa (17/9). Kini, kepolisian sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus ini dan pihak ponpes bersedia kooperatif. &ldquo;Tindakan ustad atau pengajar melempar kayu kepada santri itu tidak dibenarkan. Kami harap kejadian ini tidak terjadi lagi. Kami terus berkomunikasi dengan pihak ponpes untuk penanganan yang terbaik, karena peristiwa ini menghilangkan nyawa anak-anak,&rdquo; ungkapnya dikutip Blitar Kawentar (Jawa Pos Group). Munib mengaku peristiwa ini dapat dijadikan pelajaran untuk ponpes atau lembaga pendidikan yang lain agar tidak memakai kekerasan dalam melakukan pengajaran di dalam maupun luar kelas. Bahkan, pihaknya juga kaget mendengar kabar ini sehingga langsung berkomunikasi dengan pengawas pendidikan di Kecamatan Ponggok. Jumat (27/9), Kemenag menjadwalkan pertemuan dengan pihak yayasan ponpes untuk langkah pencegahan dan tindak lanjut kasus ini. Menurut dia, kekerasan dalam pendidikan tidak sesuai prinsip dari Kemenag. Selain itu, Kemenag akan lebih intensif melakukan pembinaan kepada lembaga pendidikan sehingga tercipta pendidikan ramah anak. &ldquo;Ponpes ini masih baru 2 tahun beroperasi. Bahkan, izin operasionalnya masih berproses di Kemenag pusat. Namun, sepengetahuan kami, lembaganya berkembang bagus. Sayangnya, kami prihatin dengan kejadian ini,&rdquo; tutur Munib. Saat ini pihak Kepolisian&nbsp;sedang&nbsp;menindaklanjuti kejadian tersebut dengan memeriksa beberapa saksi. Baik dari pihak terduga pelaku, ponpes, maupun korban. Sementara itu, Kasi Humas Polres Blitar Kota Iptu Samsul Anwar mengatakan, korban sempat dibawa ke RSKK untuk dilakukan tindakan medis. Namun, pihak rumah sakit tidak berani melakukan operasi karena kepala korban terjadi pendarahan hebat. Jika dipaksakan dilakukan operasi sangat kecil kemungkinan untuk berhasil. Akhirnya, pihak rumah sakit tidak berani mengambil risiko dan korban meninggal dunia. Polisi telah melakukan penyelidikan dengan menerbitkan surat perintah. Pihak ustad, guru madrasah, pemilik ponpes, hingga pihak rumah sakit juga sudah diperiksa. Namun, kini Polres Blitar Kota masih menunggu pihak korban. &ldquo;Kami sudah berusaha untuk memanggil keluarga korban. Namun tidak kunjung menghadiri undangan kami. Korban hanya tinggal dengan neneknya, karena bapak dan ibunya bekerja di luar negeri dan tidak bisa dihubungi,&rdquo; pungkasnya.

Seorang santri yang masih di bawah umur harus kehilangan nyawa akibat kekerasan di Pondok Pesantren daerah Blitar, Jawa Timur.

Diduga Dilempar Kayu Berpaku oleh Ustadnya karena Tak Salat Duha, Santri MTs di Blitar Meninggal Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/27/Illegal-571295451.jpg" alt="Ilustrasi ilegal. (Pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ilegal. (Pixabay)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Mohammad As'adul Anam, menyampaikan bahwa pondok pesantren di mana BM (14), santri yang menjadi korban penganiayaan rekannya, berada tidak memiliki izin sebagai pondok pesantren. Dikutip dari ANTARA, Selasa (27/2), di Kediri, ia mengatakan bahwa penyelidikan telah dilakukan terkait dengan kejadian penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya seorang santri. Diketahui bahwa Pondok Pesantren Tartilul Qur'an (PPTQ) Al Hanifiyyah di Dusun Kemayan, Desa Kranding, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, tidak memiliki izin. "Keberadaan pondok pesantren tersebut belum memiliki izin operasional pesantren," katanya. Dia menegaskan bahwa tempat kejadian tersebut terletak di Pondok Al Hanifiyyah, bukan Pondok Al Ishlahiyyah sebagaimana dirumorkan, dan bahwa korban belajar di MTs Sunan Kalijogo di Pondok Al Islahiyyah. "Tempat kejadian itu ada di Pondok Al Hanifiyyah, bukan Pondok Al Ishlahiyyah. Tapi, korban belajar di MTs Sunan Kalijogo di Pondok Al Islahiyyah," katanya. Keberadaan pondok pesantren tersebut belum memiliki izin operasional. Dia mengungkapkan bahwa operasional pesantren dimulai pada 2014 dan hingga saat ini, pesantren itu diisi oleh 74 santri putri dan 19 santri putra, yang semuanya adalah pelajar. Mohammad As'adul Anam juga menyatakan bela sungkawa kepada keluarga korban atas kejadian tersebut, menyayangkan kekerasan yang terjadi di Pondok Pesantren Al Hanifiyyah Mayan Mojo. "Kami menyayangkan kekerasan di Pondok Pesantren Al Hanifiyyah Mayan Mojo, dan turut bela sungkawa pada keluarga korban atas kejadian tersebut," kata dia. Dia menjelaskan bahwa salah satu dari para pelaku adalah saudara dari korban, yaitu AF (16) yang berasal dari Denpasar, Bali. Saat ini, keempat pelaku, yaitu MN (18) dari Sidoarjo, MA (18) dari Kabupaten Nganjuk, dan AK (17) dari Surabaya, telah ditahan oleh Polres Kediri Kota.

Pondok Pesantren Tartilul Qur'an (PPTQ) Al Hanifiyyah di Dusun Kemayan, Desa Kranding, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, tidak memiliki izin

Terungkap! Pondok Pesantren Tempat Santri Tewas di Mojo Kediri Belum Memiliki Izin Operasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/11/kapolres-tmg-294886441.jpg" alt="Kapolres Temanggung AKBP Ary Sudrajat." width="100%">
<figcaption>Kapolres Temanggung AKBP Ary Sudrajat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Resor Temanggung selidiki&nbsp;kasus dugaan pengeroyokan terhadap salah satu santri pondok pesantren di wilayah Pringsurat.&nbsp;Kejadian itu mengakibatkan korban meninggal dunia. &rdquo;Kami masih mendalami, motifnya seperti apa. Mohon bersabar karena ini masih dalam tahap proses penyelidikan awal,&rdquo; kata Kapolres Temanggung AKBP Ary Sudrajat seperti dilansir dari Antara, Senin (11/9). Seorang santri yang meninggal dunia tersebut berinisial M, 15, warga Kabupaten Semarang. Kasus pengeroyokan itu diduga terjadi di ponpes di wilayah Pringsurat, Kabupaten Temanggung, pada Minggu (10/9). Setelah kejadian, korban dibawa menuju salah satu klinik di daerah Grabag, Kabupaten Magelang. Namun, nyawanya tidak tertolong. &rdquo;Kronologi keterangan awal, terjadi pengeroyokan terhadap seseorang di salah satu tempat. Anak ini (korban) dikeroyok teman-temannya. Untuk perkembangannya, akan kami sampaikan lebih lanjut karena masih mengumpulkan keterangan dari beberapa saksi,&rdquo; terang Ary Sudrajat. Secara terpisah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Fatchur Rochman menyayangkan kejadian penganiayaan di salah satu pondok pesantren hingga mengakibatkan santri meninggal dunia. Kemenag menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan kasus itu kepada Polres Temanggung. &rdquo;Terkait tugas kami di Kemenag dalam hal ini di seksi pondok pesantren, sudah sering kali melakukan pembinaan. Kami mengadakan pembinaan kepada seluruh pondok pesantren di Kabupaten Temanggung,&rdquo; tutur Fatchur Rochman.

Polres Temanggung selidiki kasus dugaan pengeroyokan terhadap salah satu santri pondok pesantren di wilayah Pringsurat, seorang santri tewas

Polres Temanggung Selidiki Kasus Pengeroyokan Santri hingga Meninggal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/08/WhatsApp-Image-2023-06-07-at-190444-1221875070.jpg" alt="Suasana sidang putusan kasus santri aniaya santri hingga tewas di Pengadilan Negeri Ponorogo, Rabu (7/6)." width="100%">
<figcaption>Suasana sidang putusan kasus santri aniaya santri hingga tewas di Pengadilan Negeri Ponorogo, Rabu (7/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pengadilan Negeri Kabupaten Ponorogo menjatuhkan hukuman kurungan selama delapan dan empat tahun penjara kepada dua terdakwa penganiaya santri di Pondok Modern Darussalam Gontor. kejadian itu menyebabkan korban, Albar Mahdi, 17, meninggal dunia pada 22 Februari. Sidang putusan yang dipimpin hakim senior Ari Qurniawan itu berlangsung terbuka untuk umum. Keluarga terdakwa MFA, 18; dan IH, 16; mengikuti persidangan hingga majelis hakim selesai membacakan amar putusan pada Rabu (7/6). &rdquo;Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa MFA dengan pidana penjara selama delapan tahun untuk MFA dan lima tahun kepada IH,&rdquo; kata Hakim Ari membacakan amar putusan seperti dilansir dari Antara. Vonis itu, terutama untuk terdakwa MFA, lebih rendah dibanding tuntutan jaksa. MFA sebelumnya dituntut 12 tahun penjara. Sedangkan IH dituntut lima tahun penjara. Namun vonis itu tak serta-merta diterima jaksa penuntut umum. Salah satu anggota tim JPU Bagas Prasetya menyatakan, penggunaan hak untuk berpikir dahulu terkait vonis MFA. Namun untuk terdakwa IH, pihaknya tidak berencana melakukan upaya perlawanan hukum. &rdquo;Kami masih akan pikir-pikir dulu, nanti kita laporkan dulu ke pimpinan bagaimana nanti, masih ada tujuh hari untuk kami pikir-pikir,&rdquo; ujar Bagas. Dikonfirmasi terpisah, kuasa hukum MFA, Zul Efendi Manurung mengatakan, pihaknya menghormati segala keputusan yang dibacakan majelis hakim. Pihaknya akan berkoordinasi dengan keluarga dan terdakwa apakah akan melakukan banding terhadap putusan tersebut. &rdquo;Fakta-fakta di persidangan memang ada kekerasan di situ menyebabkan kekerasan meninggal dan keluarga memaafkan juga dan tidak ada niat sama sekali dari klien kami untuk melakukan perbuatan tersebut,&rdquo; ujar Zul Efendi Manurung. Yatma, kuasa hukum terdakwa IH, mengapresiasi vonis majelis hakim. Majelis hakim sudah objektif dalam memberikan vonis tersebut. Pihaknya menerima putusan tersebut dan tidak akan melakukan banding. &rdquo;Vonis kita terima empat tahun, saya kira jaksa dan hakim objektif dalam vonis pada klien kami,&rdquo; kata Yatma. &nbsp;

PN Kabupaten Ponorogo jatuhkan hukuman kurungan selama 8 dan 4 tahun penjara kepada dua terdakwa penganiaya santri di Pondok Modern Gontor

Aniaya Santri Gontor hingga Tewas, Dua Terdakwa Divonis 8 dan 4 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG-20220921-WA0020.jpg" alt="Para pemimpin PWNU Jatim membentuk Pos Koordinasi untuk mencegah kekerasan. PWNU for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Para pemimpin PWNU Jatim membentuk Pos Koordinasi untuk mencegah kekerasan. PWNU for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur mengajak kalangan pesantren meningkatkan sistem pengawasan dan penegakan kedisiplinan santri. Harapannya, tak ada lagi kasus kekerasan di lingkungan pesantren.  Sebelumnya, AM, 17, santri Pondok Pesantren Gontor Ponorogo menjadi korban pemukulan senior. AM meninggal dunia akibat kekerasan.  Salah satu yang dilakukan dengan membentuk Pos Koordinasi di 40 pesantren yang melibatkan pihak terkait. Dengan posko itu, diharapkan pesantren bisa terbantu dalam melakukan pengawasan, antisipasi, pencegahan, dan penanganan cepat dan terarah.  Melalui program itu, diharapkan memberi tambahan jaminan bagi wali santri akan keberadaan putra-putrinya di pesantren. Pondok pesantren dikenal sebagai lembaga pendidikan yang selama ini terbukti memberikan layanan pengajaran, pendidikan ilmu dan akhlak, hingga memberi motivasi kehidupan.  ”Launching Posko Pesantren Ramah Anak akan dilakukan PWNU Jawa Timur dalam waktu dekat,” ujar Sekretaris PWNU Jawa Timur Akh. Muzakki, Rabu (21/9).  Kasus kekerasan di pondok pesantren merupakan peristiwa yang menyedihkan dan mengundang rasa prihatin. Bukan hanya bagi masyarakat pendidikan, juga bagi kalangan pengasuh pondok pesantren.  KH Abdussalam Shohib, pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Maarif Denanyar Jombang, menyatakan prihatin. Pihaknya pun mendukung upaya-upaya konkret agar masalah kekerasan dan perundungan anak tidak terjadi di pondok pesantren.  ”Kita semua tentu prihatin, peristiwa itu merupakan semacam peringatan kepada semuanya, terlebih kepada NU yang banyak pesantrennya,” tutur Abdussalam Shohib, cucu generasi pendiri NU KH Bisri Syansuri.  Disadarinya, bagi para ulama pesantren, kini pengasuh pondok pesantren memerlukan suatu cara yang sungguh-sungguh bisa diandalkan untuk mengelola santri yang tinggal di pesantren. Semua bisa membayangkan pondok pesantren yang jumlah santrinya sampai belasan ribu, membutuhkan perhatian serius.  ”Bisa dibayangkan bagaimana mengelola dan mengawasi sekian banyak santri, ini tentu bukan hal yang mudah. Tentu, pesantren telah membuat skema, manajemen dan lain sebagainya,” tutur Abdussalam Shohib.  ”Kekerasan dalam bentuk apapun dan di manapun tidak dibenarkan. Norma agama dan peraturan perundang-undangan jelas melarangnya,” tambah dia.  Nahdlatul Ulama (NU) dikenal memiliki jumlah pesantren terbanyak dibanding ormas islam lainnya. Menurut data Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) atau Asosiasi Pondok Pesantren di bawah naungan (NU), di Jawa Timur, terdapat lebih dari 6 ribu pondok pesantren, yang dikelola dari generasi ke generasi.  ”Memang, wujud pembelajaran di pondok pesantren saat ini telah mengalami banyak perubahan. Pada masa lalu hanya mengajarkan mengenai kitab kuning, sekarang juga mengadopsi kurikulum madrasah,” papar Abdussalam Shohib.  Untuk itu, dia berjanji posko akan segera dilaksanakan. Harapannya, tidak ada kekerasan dan korban jiwa di ponpes.

PWNU Jatim Dirikan Posko Anti Kekerasan Santri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/polisi_sita_1.jpg" alt="DALAM PENYELIDIKAN: Polisi datang ke Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, kemarin untuk mengadakan prarekonstruksi kasus tewasnya santri asal Palembang. (JAWA POS RADAR PONOROGO)" width="100%">
<figcaption>DALAM PENYELIDIKAN: Polisi datang ke Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, kemarin untuk mengadakan prarekonstruksi kasus tewasnya santri asal Palembang. (JAWA POS RADAR PONOROGO)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kasus kematian AM, 17, santri Pondok Modern Darussalam Gontor akibat penganiayaan kakak kelas korban sudah ditangani aparat penegak hukum. Pihak pondok sempat menutupi kasus itu. Alasannya, wali santri sudah menandatangani surat pernyataan saat masuk menjadi santri.  Dalam surat perjanjian itu, tertulis bahwa apabila terjadi sesuatu di Ponpes Gontor, orang tua calon santri tidak diperbolehkan untuk melibatkan pihak luar. Namun, menurut pakar hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga Brahma Astagiri, surat perjanjian itu tidak sah.  ”Meski surat perjanjian itu bermeterai dan ditandatangani, namun apabila terjadi sesuatu tetap harus melapor kepada polisi. Menurut pasal 1320 Burgerlijk Wetboek, perjanjian tidak boleh memuat hal yang bertentangan dengan undang-undang dan juga hak-hak konstitusi masyarakat,” kata Brahma, Senin (19/9).  Dia menjelaskan, polisi kemudian melakukan penyelidikan apakah telah terjadi tindak pidana atau tidak. Setelah penyelidikan, apabila polisi yakin ada tindak pidana, akan ditingkatkan menjadi penyidikan.  ”Perjanjian tidak boleh membatasi hak orang tua korban untuk melaporkan kematian anaknya kepada aparat yang berwenang,” ucap Brahma Astagiri.  Dalam kasus yang mengakibatkan hilangnya nyawa seperti itu, lanjut dia, sulit untuk dilakukan restorative justice. Restorative justice adalah salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana dengan mempertemukan korban dan pelaku untuk menyelesaikan permasalahan bersama.  ”Di sini kan korban sudah meninggal. Orang tua korban hanya bertindak sebagai pihak ketiga,” papar Brahma.  Menurut Brahma, restorative justice memiliki beberapa syarat materiil yang harus terpenuhi. Seperti, kasusnya tidak menimbulkan keresahan dan penolakan dari masyarakat.  ”Kasus penganiayaan tersebut jelas menyebabkan keributan di masyarakat,” ujar Brahma Astagiri.  Selain itu menurut dia, restorative justice juga harus tidak berdampak konflik sosial, adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum, serta memiliki prinsip pembatas.  ”Salah satu pelakunya ada yang sudah berusia 18 tahun. Kalau kedua pelaku sama-sama di bawah umur, masih ada chance untuk dilakukan restorative justice. Tetapi, kita harus melihat juga apakah kesalahan pelaku termasuk kesalahan fatal atau tidak. Kalau kesalahan ringan masih dimungkinkan restorative justice,” tutur Brahma.  Brahma menegaskan, esensi dari restorative justice adalah hasil akhirnya harus memperbaiki kondisi korban dan pelaku. Untuk kasus-kasus ringan seperti pencurian dan perkelahian bisa diselesaikan secara internal. Namun, untuk kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebaiknya melibatkan pihak kepolisian agar bisa diinvestigasi lebih lanjut.  ”Kalau sampai kasusnya ditutup-tutupi itu bisa termasuk menghambat penyidikan dan penyelidikan,” terang Brahma Astagiri.  Brahma berharap agar kasus itu dijadikan pelajaran bagi pondok-pondok pesantren supaya memahami hukum dengan baik sehingga kasus-kasus seperti itu tidak terulang kembali. ”Budaya kekerasan seperti ini harus dihentikan demi kebaikan bersama,” ujar Brahma Astagiri.

Soal Surat Perjanjian, Pakar Sebut Tak Boleh Halangi Hak Konstitusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG-20220914-WA0034_2-1.jpg" alt="Tim Inafis Polres Ponorogo melakukan rekonstruksi penganiayaan santri Albar Mahdi hingga tewas di ruang Ankuperkap, Ponpes Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, Rabu (14/9). Humas Polres Ponorogo/Antara" width="100%">
<figcaption>Tim Inafis Polres Ponorogo melakukan rekonstruksi penganiayaan santri Albar Mahdi hingga tewas di ruang Ankuperkap, Ponpes Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, Rabu (14/9). Humas Polres Ponorogo/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Resor Ponorogo menggelar rekonstruksi kasus dugaan penganiayaan di Pondok Modern Darussalam Gontor yang mengakibatkan salah satu santri bernama Albar Mahdi, 17, asal Palembang, meninggal dunia.  Reka ulang kejadian penganiayaan itu dilakukan di Ruang Ankuperkap (Andalan koordinator urusan perlengkapan) lantai 3 Gedung 17 Agustus Pondok Gontor 1 dan di Rumah Sakit Yasyfin yang juga ada di lingkungan pondok tersebut.  ”Rekonstruksi ini merupakan lanjutan dari prarekonstruksi yang sudah dilaksanakan pekan kemarin,” kata Kepala Polres Ponorogo Ajun Komisaris Besar Polisi Catur Cahyono seperti dilansir dari Antara.  Dalam rekonstruksi itu, polisi juga menghadirkan tim jaksa penuntut umum. Hal itu dilakukan untuk melengkapi berkas pemeriksaan yang bisa digunakan JPU dalam menyusun surat dakwaan terhadap para tersangka sebelum maju ke persidangan. ”Runtutan kejadian di TKP, ada sekitar 50 adegan diperagakan pada saat rekonstruksi. Ini yang jelas prosesnya biar terang kasusnya,” lanjut Kapolres Catur Cahyono.  Catur menambahkan, selama proses rekonstruksi pihak Ponpes Darussalam Gontor juga terbuka dan kooperatif. Tidak ada halangan selama proses rekonstruksi berlangsung.  ”Sampai sekarang berjalan dengan baik, pondok terbuka dan kooperatif. Kemudian untuk tersangka dan saksi juga dihadirkan,” terang Catur Cahyono.  Sebelumnya, polisi telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan santri di Pondok Gontor Ponorogo yang terjadi pada 22 Agustus. Keduanya yang saat kejadian masih berstatus santri senior di Pondok Gontor, masing-masing berinisial MFA dan satu tersangka IH yang usianya masih di bawah umur.  Dalam keterangan di hadapan penyidik, kedua tersangka mengakui telah melakukan tindak kekerasan terhadap korban. Yakni dengan memukul tubuh korban menggunakan tongkat kayu serta menendang bagian dadanya hingga tersungkur pingsan.  Korban AM sempat dibawa ke Rumah Sakit Yasyfin di lingkungan Pondok Gontor untuk mendapatkan perawatan medis, namun nyawanya tidak tertolong.

Polres Ponorogo Gelar Rekonstruksi Kasus Penganiayaan Santri Gontor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/polisi_sita_1.jpg" alt="DALAM PENYELIDIKAN: Polisi datang ke Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, kemarin untuk mengadakan prarekonstruksi kasus tewasnya santri asal Palembang. (JAWA POS RADAR PONOROGO)" width="100%">
<figcaption>DALAM PENYELIDIKAN: Polisi datang ke Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, kemarin untuk mengadakan prarekonstruksi kasus tewasnya santri asal Palembang. (JAWA POS RADAR PONOROGO)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sumatera Selatan memberikan pendampingan psikologis kepada orang tua AM, 17, santri Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor Ponorogo, Jawa Timur. AM meninggal karena penganiayaan seniornya.  ”Pendampingan diberikan untuk menguatkan orang tua, khususnya ibu AM, sehingga bisa tegar menghadapi peristiwa ini,” kata Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas PPPA Sumsel Aminah seperti dilansir dari Antara usai mengunjungi rumah orang tua AM di Jalan Mayor Zen, Kecamatan Kalidoni, Palembang, Rabu (14/9).  Menurut dia, sebagian besar kondisi psikologis orang tua terguncang setelah kehilangan anak, khususnya dengan cara kekerasan. Oleh karena itu, orang tua korban AM berhak mendapa pendampingan tersebut. Pendampingan psikologis yang diberikan Dinas PPPA Sumsel menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi orang tua AM.  ”Mungkin kami agak terlambat, namun pada prinsipnya kami turut prihatin atas kasus ini dan terus berupaya memberikan yang terbaik membantu pihak keluarga,” jelas Aminah.  Dalam kesempatan tersebut pihaknya juga memberikan bantuan berupa paket sembako sebagai bentuk kasih sayang kepada orang tua AM. Aminah berharap seluruh instansi pendidikan berupaya mencegah penganiayaan dan tindak kekerasan sedini mungkin, seperti yang dialami almarhum AM.  ”Ke depan, dunia pendidikan kita harus bebas tanpa tindakan penganiayaan apa pun,” ucap Aminah.  Sementara itu, Siti Soimah, ibu AM, menyampaikan rasa terima kasih atas kepedulian Dinas PPPA dan pihak lain terhadap kondisi keluarganya pasca peristiwa yang menyebabkan putranya meninggal dunia.  ”Saya kemarin juga sudah dihubungi Ibu Menteri PPPA menyampaikan belasungkawa. Dukungan ini menguatkan, kami berterima kasih atas perhatiannya,” kata Siti Soimah.  Sementara itu, ayah AM, Rusdi, juga menyampaikan rasa terima kasih atas keseriusan Polres Ponorogo, Jawa Timur, yang sudah menetapkan dua orang tersangka atas kasus dugaan penganiayaan terhadap putranya. Kedua tersangka itu adalah kakak kelas AM di Ponpes Modern Darussalam Gontor Ponorogo.  ”Saya apresiasi penuh jajaran Polres Ponorogo berhasil menangkap pelaku dan menetapkan sebagai tersangka. Saya serahkan sepenuhnya pada proses hukum yang berlaku sesuai perbuatan mereka ke putra saya,” ujar Rusdi.  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;

Dinas PPPA Sumsel Beri Pendampingan Psikologis Orang Tua Santri Gontor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/image-4-4.png" alt="Ilustrasi kekerasan. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kekerasan. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tewasnya AM, 17, pada Senin (22/8) di tangan kedua seniornya sendiri, MFA, 18, dan IH, 17, mengagetkan publik. Peristiwa itu menguak fakta baru tentang adanya praktik kekerasan antara senior dan junior di lingkungan pondok pesantren.  AM merupakan santri dari Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor. Korban yang pada saat itu menjadi ketua acara Perkajum (Perkemahan Kamis Jumat) terlibat cekcok dengan kedua tersangka karena dianggap kurang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas.  Menanggapi peristiwa tersebut, Annisa salah seorang alumnus Pondok Pesantren Tebuireng Jombang turut berduka atas peristiwa yang menimpa AM. ”Aku sangat menyayangkan peristiwa seperti itu terjadi di lingkungan pondok pesantren,” kata Annisa.  Annisa mengatakan, senioritas pasti ada di mana-mana, tidak hanya di lingkungan pondok saja. Namun, hal tersebut juga bergantung pada bagaimana pondok menyikapi hal tersebut.  ”Kalau di pondokku, biasanya kalau ada kesalahan hukumannya mengaji Alquran 1 juz. Biasanya kalau pelanggaran lebih parah diberi surat peringatan dan apabila masih melakukan kesalahan akan dikeluarkan. Nggak ada pukul-pukul,” jelas Annisa.  Dengan kejadian itu, Annisa berharap masyarakat tidak memberikan stigma negatif pada pondok pesantren. Menurut dia, setiap pondok pesantren pasti berbeda-beda dan memiliki peraturan masing-masing.  ”Nggak semua pondok pesantren begitu. Buktinya aku 6 tahun mondok juga aman-aman saja,” ucap Annisa.

Soal Kasus Ponpes Gontor, Masyarakat Diminta Tak Beri Stigma Negatif

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#santri tewas

Berita Terkini