<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/18/JKT-1-Kaesang-Beri-Klarifikasi-ke-KPK-FED-8JPG-467533613.jpg" alt="Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep berjalan usai memberikan klarifikasi terkait jet pribadi di Gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (17/9/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep berjalan usai memberikan klarifikasi terkait jet pribadi di Gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (17/9/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polemik menumpangi jet pribadi oleh Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), jadi pembahasan di kalangan DPR. Anggota Komisi III DPR Santoso membahas soal kedatangan Kaesang Pangarep ke gedung KPK pekan lalu. Ketika itu Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut datang untuk mengklarifikasi polemik private jet atau jet pribadi. "Kehadiran mas Kaesang ke KPK atas inisiatif sendiri adalah suatu hal yang positif. Keberanian yang bersangkutan datang suatu tanda bahwa permasalahan tentang private jet yang digunakan oleh Mas Kaesang dan istri ke AS bukan merupakan gratifikasi," kata Santoso kepada wartawan, Senin (23/9). "Penggunaan jet pribadi itu belum dapat dikatakan sebagai gratifikasi, karena Mas Kaesang bukan pejabat negara meskipun status beliau adalah anak presiden dan ketua umum partai politik," sambung Anggota Fraksi Demokrat itu. Oleh sebab itu, Santoso pun meminta publik tak mempersoalkan lagi soal jet pribadi yang digunakan Kaesang. "Saatnya publik menilai bukan hanya pada persoalan penggunaan jet pribadi itu, tapi menilai positif pula kehadiran Mas Kaesang ke KPK atas inisiatifnya sendiri. Dalam rangka mengklarifikasi dasar serta alasan menggunakan jet pribadi itu," ucap dia. Santoso menilai kehadiran Ketua Umum PSI itu ke KPK sebagai bentuk sikap gentle Kaesang dalam menyelesaikan polemik jet pribadi. "Inisiatif mas Kaesang hadir ke KPK merupakan suatu sikap gentle untuk menjelaskan kepada KPK agar tidak timbul persepsi publik apakah itu masuk unsur gratifikasi atau bukan," imbuh Santoso.

Polemik menumpangi jet pribadi oleh Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), jadi pembahasan di kalangan DPR.

Komisi III DPR Minta Publik Lihat Sisi Positif Kedatangan Kaesang ke KPK, Bukan soal Jet Pribadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/15/Santoso-Komisi-III-DPR-2778388552.jpg" alt="Anggota Komisi III DPR Santoso mendukung langkah Jaksa Agung yang langsung mencopot oknum bawahannya yang nakal." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi III DPR Santoso mendukung langkah Jaksa Agung yang langsung mencopot oknum bawahannya yang nakal.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Santoso, mempertanyakan motivasi judicial review (JR) kewenangan Kejaksaan mengusut perkara korupsi?. Ia khawatir uji materi ini pesanan dari orang-orang yang terindikasi korupsi. "Itu haknya, biarkan saja. Cuma, jika terkait pemberantasan korupsi dilakukan judicial review ini juga menurut saya motivasi yang bersangkutan apa, apakah ini pesanan dari para pelaku yang terindikasi korupsi," kata Santoso, Rabu (7/6). Dipapakar Santoso, JR memang hak warga negara. Baik gugatan terhadap UU yang dinilai&nbsp; melanggar hak konstitusional seorang warga maupun komunitas. Temasuk JR terhadap UU Kejaksaan.&nbsp; "Apakah penggugat menilai Kejagung dalam UU Kejaksaan melampaui kewenangan dan khawatir ada abuse of power," kata Santoso. Saat ini, menurut Santoso, semua aparat penegak hukum, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian, berkomitmen&nbsp; melakukan pemberantasan korupsi. Dengan begitu, seharusnya lembaga yang bisa menyelidiki korupsi dikuatkan, bukan malah dikurangi, sehigga tidak ada&nbsp; tindak korupsi yang lolos. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01705272/wewenang-jaksa-usut-korupsi-digugat-cba-presiden-harus-bersikap">Wewenang Jaksa Usut Korupsi Digugat, CBA: Presiden Harus Bersikap</a>&nbsp; "Saat ini dengan tiga aparat penegak hukum saja masih ada kasus-kasus korupsi yang lolos," kata Santoso. Karena itu, dengan tiga lembaga yang bisa menyelidiki perkara korupsi, maka semakin banyak yang mengawasi.&nbsp; "Kan begitu, jadi banyak penjaganya, yang sekarang saja ada tiga masih banyak yang menyimpang, apalagi jika itu dikurangi," kata Santoso. Santoso meyakini, Mahkamah Konstitusi (MK) akan lebih pro terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.&nbsp; "Termasuk, pencegahan yang sekarang dimiliki kewenangan itu oleh kejaksaan," ujar Santoso. Sebelumnya, sejumlah advokat menggugat UU Kejaksaan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka meminta kewenangan Kejaksaan untuk menyelidiki dan menyidik kasus korupsi dihapus. Menyatakan Pasal 30 (1) huruf d Kejaksaan bertentangan Pasal 28D (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Juga kewenangan jaksa Pasal 39, Pasal 44 ayat 4 dan ayat 5 sepanjang frase 'atau kejaksaan' di UU Tipikor.

Legislator Demokrat Santoso meyakini, Mahkamah Konstitusi (MK) akan lebih pro terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Wewenang Jaksa Digugat ke MK, Komisi III DPR: Itu Pesanan dari Koruptor? 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image_6483441-14.jpg" alt="Ilustrasi KPK. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memangggil Anggota DPR RI Santoso dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur tahun 2018-2019, Kamis (6/4). Santoso bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi saat masih menjabat Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Santoso, KPK juga memanggil General Manajer Badan KSO Sarana Utiliyas Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Tomy Suhartanto; mantan pegawai kontrak Perumda Sarana Jaya, Gerry Prastia dan Direktur Utama Perumda Sarana Jaya Agus Himawan Widiyanto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Pemeriksaan dilakukan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Kuningan, Jakarta Selatan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Kamis (6/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/01461756/viral-soal-ida-dayak-paboi-dorong-monitoring-dan-evaluasi-pengobatan-alternatif">Viral Soal Ida Dayak, PABOI Dorong Monitoring dan Evaluasi Pengobatan Alternatif</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara KPK berlatar belakang jaksa itu tidak menjelaskan terkait&nbsp; pemeriksaan terhadap keempat saksi dimaksud. Diduga, setiap saksi yang dipanggil diduga kuat mengetahui kasus ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemanggilan pemeriksaan ini bukan yang pertama bagi Santoso. Sebelumnya, Kamis (23/2), Santoso diperiksa dan didalami penyidik soal pembahasan anggaran pengadaan tanah di Pulo Gebang, Jakarta Timur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, KPK sedang mengusut kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Jakarta. Kali ini, KPK mengusut kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Kelurahan&nbsp;Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, oleh Perumda Sarana Jaya tahun 2018-2019.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengusutan dugaan korupsi pengadaan tanah di daerah Cakung tersebut sudah masuk dalam proses penyidikan. KPK juga sudah menetapkan sejumlah tersangka dengan proses penyidikan tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Perkara ini diduga pengembangan kasus dari pengadaan tanah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur. Kasus ini telah menjerat Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya,&nbsp;Yoory Corneles Pinontoan;&nbsp;Diretur PT. Adonara Propertindo, Tommy Adrian; Wakil Direktur PT. Adonara Propertindo, Anja Runtunewe; Direktur PT. Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudy Hartono Iskandar. Serta korporasi PT. Adonara Propetindo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perbuatan Yoory&nbsp;berdampak pada memperkaya dirinya dan sejumlah pihak yakni Anja Runtunewe, Rudy Hartono Iskandar dan korporasi PT. Adonara Propetindo sebesar Rp 152 miliar.&nbsp;Pengadaan tanah tersebut di peruntukan pada program rumah DP Rp 0 yang dicanangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yoory pun telah divonis&nbsp;6 tahun dan 6 bulan atau 6,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Yorry terbukti bersalah dalam perkara korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yoory terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

KPK kembali memangggil Anggota DPR RI Santoso dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang.

KPK Kembali Panggil Anggota DPR Santoso Terkait Dugaan Korupsi Tanah Pulogebang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Santoso-DPR.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Anggota DPR RI Santoso dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur tahun 2018-2019. Santoso dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait jabatannya yang merupakan Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019.  Selain Santoso, KPK juga memanggil Anggota DPRD DKI Jakarta 2014-2019 Cinta Mega. Tim penyidik KPK juga turut memanggil pihak wiraswasta Donald Saquarella.  "Pemeriksaan dilakukan di kantor KPK, Jl. Kuningan Persada Kav-4, Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (23/2).  Meski demikian, belum diketahui materi pemeriksaan terhadap ketiga pihak yang dipanggil KPK itu. Namun, tim penyidik KPK belakangan ini sudah menggeledah sejumlah ruangan di kantor DPRD DKI Jakarta.  Bahkan, salah satu ruangan yang digeledah merupakan ruang kerja Cinta Mega yang juga saat ini menjabat sebagai Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024. Cinta Mega merupakan politikus PDI Perjuangan, yang menjabat Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta.  Sebagaimana diketahui, KPK sedang mengusut kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Jakarta. Kali ini, KPK mengusut kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Kelurahan Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, oleh Perumda Sarana Jaya tahun 2018-2019.  Pengusutan dugaan korupsi pengadaan tanah di daerah Cakung tersebut sudah masuk dalam proses penyidikan. KPK juga sudah menetapkan sejumlah tersangka dengan proses penyidikan tersebut.  Perkara ini diduga pengembangan kasus dari pengadaan tanah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur. Kasus ini telah menjerat Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan; Diretur PT. Adonara Propertindo, Tommy Adrian; Wakil Direktur PT. Adonara Propertindo, Anja Runtunewe; Direktur PT. Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudy Hartono Iskandar. Serta korporasi PT. Adonara Propetindo.  Perbuatan Yoory berdampak pada memperkaya dirinya dan sejumlah pihak yakni Anja Runtunewe, Rudy Hartono Iskandar dan korporasi PT. Adonara Propetindo sebesar Rp 152 miliar. Pengadaan tanah tersebut di peruntukan pada program rumah DP Rp 0 yang dicanangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.  Yoory pun telah divonis 6 tahun dan 6 bulan atau 6,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Yorry terbukti bersalah dalam perkara korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur.  Yoory terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Terkait Korupsi Pengadaan Tanah, KPK Panggil Anggota DPR RI Santoso

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/2_1.jpg" alt="Petugas melakukan tes usap antigen kepada pengendara yang di Jakarta–Cikampek. Fakhri Hermansyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas melakukan tes usap antigen kepada pengendara yang di Jakarta–Cikampek. Fakhri Hermansyah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wali Kota Blitar Santoso mengaku sulit membayangkan bahwa mantan Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar terlibat kasus perampokan yang menimpa dirinya saat di rumah dinas, dikutip dari ANTARA.  "Saya tidak bisa sampaikan, karena memang itu kondisi yang sulit saya bayangkan. Tidak pernah terbayangkan," katanya di Blitar, Jawa Timur, Sabtu (28/1).  Ia pun tetap menghormati proses hukum yang berlangsung. Dirinya bahkan tetap menghormati Samanhudi Anwar, sebab dahulu pernah bersama-sama memimpin Kota Blitar.  Bahkan, dirinya juga mendoakan agar Samanhudi Anwar diberikan kesadaran sehingga bisa kembali ke jalan yang benar.  "Saya tetap hargai beliau. Ketika beliau jadi Wali Kota, saya jadi Wakil Wali Kota. Ketika di DPRD, saya di sekwan (sekretaris DPRD). Makanya kita berdoa, mudah-mudahan Allah berikan kesadaran sehingga bisa kembali ke jalan yang benar," tuturnya.  Ia juga mengucapkan terimakasih banyak atas kerja keras kepolisian baik dari Polda Jatim dan jajarannya termasuk Polres Blitar Kota. Sedikit demi sedikit peristiwa yang menimpanya secara pribadi bisa terungkap.  "Saya perlu menyampaikan rasa terimakasih tak terhingga khususnya kepada Kapolda Jatim beserta jajarannya termasuk Kapolres Blitar Kota dan seluruh jajaran yang kerja keras. Peristiwa yang menimpa saya pribadi sedikit demi sedikit terkuak," ucap dia.  Dirinya juga berharap dengan sudah terkuak nya kasus perampokan di rumah dinas itu, masyarakat di kota ini menjadi lebih kondusif.  "Harapan saya masyarakat Kota Blitar semakin tenang. Yang penting kami tetap menjaga bagaimana kondusivitas Kota Blitar, lebih-lebih menjelang pelaksanaan pemilu legislatif, pilkada, dan pemilu presiden. Saya berharap situasi dan kondisi di Kota Blitar tetap aman dan kondusif karena peristiwa yang menimpa saya pribadi sudah ditangani oleh pihak-pihak profesional," imbuh dia.  Ia pun berharap polisi juga berhasil menangkap dua pelaku lainnya yang hingga kini masih menjadi buron.  "Kami juga masih tetap bersabar. Dua pelaku masih dalam pengejaran. Identitas-nya sudah diketahui, tapi butuh waktu karena kelihaian-nya dalam menghilangkan jejak. Kita berdoa bersama mudah-mudahan dengan terkuak gamblang, masyarakat bisa menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasa," ujar dia.  Santoso mengatakan dirinya mengetahui kabar terkait penangkapan mantan Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar dari media. Ia juga tetap berpikir positif.  Ia pun mengaku belum pernah bertemu setelah Samanhudi Anwar keluar dari lapas. Ia divonis lima tahun penjara setelah terbukti sah menerima suap Rp1,5 miliar terkait ijon proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama.  "Jadi, karena kesibukan, saya belum (bertemu). Tapi saya tetap berpikir positif, beliau mantan atasan saya tetap kita hormati," tambah Santoso.  Kasus pencurian dengan kekerasan terjadi di rumah dinas Wali Kota Blitar, Senin, 12 Januari 2022. Tiga orang anggota Satpol PP Kota Blitar disekap pelaku. Selain itu, Wali Kota Blitar Santoso dan istri tidak luput dari aksi penyekapan itu.  Dalam kasus tersebut, pelaku membawa kabur uang tunai ratusan juta serta perhiasan milik istri Wali Kota Blitar.

Wali Kota Blitar Tak Percaya Tindakan Samanhudi Anwar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/OJK3.jpg" alt="Ilustrasi kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR Santoso menyoroti kerugian dalam kasus Indosurya yang mencapai Rp 106 triliun. Karenanya, ia meminta Kejaksaan Agung turut memeriksa pejabat Kementerian Koperasi-UKM dan Otoritas Jaksa Keuangan (OJK), yang mengizinkan model koperasi simpan pinjam (KSP) Indosurya beroperasi.  "Dalam perjalanan operasionalnya sebelum terbongkar modus pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Indosurya, kenapa Kementerian Koperasi-UKM dan OJK tidak menutup segera operasional Indosurya agar kerugian masyarakat dapat diminimalisir," kata Santoso kepada media.  Menurutnya, dugaan pencucian uang yang dilakukan KSP Indosurya tidak mungkin tak diketahui oleh pihak-pihak terkait. Ia berharap tidak ada pembiaran sampai Indosurya melakukan kejahatan pencucian uang tersebut.  "Saya harap Kejaksaan Agung menelusuri jika ada pihak/institusi yang terkait bermain melindungi kejahatan ini untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada asap kalau tidak ada api," ujarnya.  Ia juga berharap pihak Kementerian Koperasi-UKM dan OJK, termasuk lembaga terkait lebih ketat lagi dalam memberikan izin kepada badan usaha swasta (koperasi) yang usahanya berupa penyimpanan dana atau investasi dari dana masyarakat.  Politikus Partai Demokrat itu minta OJK dan lembaga terkait tidak gampang memberi izin, apalagi lemah dalam pengawasan yang menjadi otoritasnya mengawasi lembaga-lembaga keuangan nonbank.  "Saya khawatir lemahnya pengawasan ini apakah karena adanya transaksi under table (di bawah meja) antara perusahaan itu dengan pihak lembaga yang mengawasi usaha keuangan nonbank. Jika ada agar ditindak bukan hanya oleh Kejagung tapi juga oleh institusi terkait supaya tidak ada lagi modus seperti itu karena dampaknya sangat merugikan rakyat," tuturnya.

Kasus Indosurya, Komisi III Minta Kejagung Periksa Dua Lembaga Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/anak-buah-santoso.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sugiatno atau Kang Su, 44, narapidana terorisme asal Poso, Sulawesi Tengah, menghirup udara bebas dari LP Metro, Lampung. Sugiatno bebas setelah menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan itu selama 6 tahun.  "Sugiatno sudah menjalani hukuman selama enam tahun di Lapas Kelas IIA Metro. Selama menjalani hukuman, Sugiatno sangat dekat dengan napi lainnya dan memiliki perilaku yang baik selama menjalani tahanan," kata Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik LP Metro, Sutarjo, di Metro, Lampung, Senin.  Sutarjo menjelaskan, meski sudah bebas menjalani hukuman, Sugiatno belum mau ikrar setia kepada NKRI. "Belum mau untuk cabut baiat atau ikrar NKRI dan masih teguh pada prinsip dan keyakinannya. Meski begitu kepribadianya cukup baik selama di LP Metro," jelasnya.  Sugiatno alias SU alias Abi Irul alias Faruq alias Udin merupakan teroris jaringan Santoso asal Poso Pesisir Utara, warga Desa Kalora, Sulawesi Tengah. Ia sempat menjadi buronan pada tahun 2012, hingga akhirnya menyerahkan diri di Markas Komando Distrik Militer 1307/Poso pada Kamis 27 Juni 2013.  Bebas dari penjara, Sugiatno mengaku rindu dan ingin segera berkumpul bersama keluarga. "Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhana wa taala. Hari ini saya telah diberikan kebebasan, banyak kenangan, teman serta saudara yang saya dapatkan di Lapas Kelas IIA Metro semasa menjalani hukuman, meski berat, kini saya sudah bebas, dan akan fokus kepada keluarga saya di rumah dan langsung akan pulang," katanya.

Anak Buah Teroris Santoso Bebas, Tapi Masih Ogah Ikrar Setia ke NKRI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/arteria-dahlan-sebut-tertangkapnya-tka-ilegal-berkat-kerja-jokowi_m_209285.jpeg" alt="Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan Sabik Aji Taufan/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan Sabik Aji Taufan/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan menanggapi respons Partai Demokrat soal candaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly. Dalam rapat Komisi III DPR RI, Menkumham Yasonna H Laoly menyebut bahwa Ketua Umum Partai Demokrat (AHY) masih lama menjadi Presiden Indonesia karena masih muda.  "Jadi clear, tidak perlu dipolemikkan lagi," ujar Arteria kepada wartawan, Jumat (11/6).  Arteria yang merupakan anggota Komisi III DPR mengatakan jika masih ada yang terbawa perasaan alias baper sangat tidak pas. Sebab sejak awal Yasonna H Laoly mengungkapkan lontaran kalimat ke AHY hanyalah guyonan.  "Kalau ada yang baper, itu kan hak. Kita enggak bisa maksa, tapi pastinya nggak penting banget baper untuk urusan beginian. Apalagi dari awal sudah kita ketahui bersama dalam konteks bercanda," ungkapnya.  Arteria menuturkan, perdebatan dalam forum rapat komisi bertujuan mulia. Jika ada yang menyinggung, tidak perlu dibahas sampai sakit hati.  "Komisi III komisi Merah Putih. Kami saling hormat menghormati apalagi terhadap ketua umum partai masing-masing," ungkapnya.  Sebelumnya, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Santoso meminta kepada Menkumham Yasonna H Laoly untuk mencabut omongannya. Santoso mengatakannya setelah Yasonna menyebut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masih jauh untuk menjadi Presiden Indonesia karena usia yang masih muda.  "Saya ingin apa yang Pak Menteri sampaikan menyatakan bahwa Bos Pak Benny masih lama itu supaya dicabut. Saya sangat keberatan," ujar Santoso.  Menurut Santoso sangat tidak etis seorang menteri dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengomentari mengenai masa depan ketua umum partai lain. Santoso menegaskan, yang menentukan orang bisa menjadi kepala negara adalah masyarakat Indonesia. Bukan ditentukan oleh seorang menteri.  "Biarlah roda sejarah yang akan mencatat itu, jadi bukan Pak Yasonna," tegasnya.

Politikus PDIP Minta Demokrat Tak Perlu Baper Soal Candaan Menkumham

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/20210306_142943.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keluarga salah satu terduga teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Poso yang tewas akibat kontak tembak dengan aparat kepolisian pada Senin (1/3) berencana memindahkan jasad Irul ke kampung halaman. Namun, tak diizinkan.  Kakek Irul, Subanrio, mengemukakan hal itu saat bersama keluarga berziarah ke makam teroris MIT yang ada di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (6/3). Keluarga yang berziarah di lokasi Pekuburan umum, Kelurahan Poboya, Kota Palu adalah istri, ibu, kakek, paman, dan bibi dari Irul.  Saat tiba di lokasi, keluarga juga mendapatkan pengawalan ketat dari pihak kepolisian yang bersenjata lengkap.  Pihak keluarga sebelumnya berencana memindahkan dan memakamkan jasad Irul di kampung halamannya di Desa Kalora, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Namun, hal tersebut tidak dizinkan.  "Belum dikasih izin sama kita, jadi untuk sementara ini kita berziarah dulu," ucap Subanrio.  Peristiwa yang menewaskan Irul didengar oleh pihak keluarga pada Selasa (2/3), melalui sejumlah media. "Kita dengar dari media-media waktu sehari setelah kejadian," ungkapnya.  Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Pol Didik Supranoto, yang dikonfirmasi melalui sambungan telepon menjelaskan bahwa persoalan pemindahan makam tidak ada sangkut pautnya dengan pihak kepolisian, melainkan urusan Pemerintah Daerah.  "Saya nggak tahu, itu kan bukan urusan pihak kepolisian lagi, kalau sudah dimakamkan itu urusan Pemerintah Daerah," ujarnya.  Irul, terduga teroris MIT Poso merupakan anak pertama dari empat bersaudara pasangan suami-istri Sugiatno dan Nurki. Dia merupakan warga asli Desa Kalora, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.  Pada 2019 lalu, dia menjadi menantu dari mantan pimpinan MIT Poso, Santoso, setelah mempersunting anak Santoso, Wardah. Irul tewas bersama satu terduga teroris MIT lainnya, yakni Samir Alias Alfin, warga Provinsi Banten. Keduanya tertembak oleh tim gabungan TNI/Polri yang tergabung dalam Satuan tugas (Satgas) Madago Raya, pada Senin (1/3).

Makam Terduga Teroris Menantu Santoso di Palu Tak Diizinkan Dipindah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/73914_93232_KAPOLRI-TITO-KARNAVIAN_Miftah_Jawa-Pos-1.jpg" alt="Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Operasi Tinombala 2016 yang digelar aparat Polri dan TNI di Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk memburu teroris jaringan Mujahiddin Indonesia Timur (MIT) berhasil menewaskan pemipin kelompok tersebut, yakni Santoso alias Abu Wardah. Kendati demikian, sejak operasi ini digelar pada 10 Januari 2016, sebanyak 16.159 personel aparat TNI/Polri yang dikerahkan telah berhasil mengungkap 24 orang. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, selama operasi Tinombala berlangsung sebanyak 24 orang anggota kelompok Santoso berhasil diungkap. Diketahui,&nbsp; 14 di antaranya men&lrm;inggal dunia, termasuk mastermind atau pimpinan kelompok, yakni Santoso. &quot;Alhamdulilah, tokoh utama Santoso tertangkap. Kami juga sita barang bukti 17 senjata api dan 11 bom,&quot; tegas Tito, Kamis (29/12). Mantan Kepala Densus 88 itu menambahkan, saat ini sisa kelompok Santoso ada 9-10 orang yang kini dipimpin oleh Ali Kalora. &quot;Terakhir dua minggu lalu terjadi kontak tembak, dan satu anggota TNI gugur. Kami tidak kendor dan tetap mengejar sisa anak buah Santoso,&quot; ujarnya. (elf/JPG)

Operasi Tinombala 2016 Berhasil Tewaskan Santoso, MIT Terus Dikepung

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#santoso

Berita Terkini