<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/1656246549387.jpg" alt="ilustrasi kasus pemerkosaan anak. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>ilustrasi kasus pemerkosaan anak. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sudah jatuh ditimpa tangga. Sang anak kini mengalami depresi akibat menjadi korban persetubuhan. Di sisi lain, keluarga mendapat sanksi sosial karena disinyalir anak mereka yang berinisial RI bermasalah. Demikian diungkapkan keluarga korban kepada jajaran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPT DP3A) Sulteng. Kini UPT DP3A Sulteng memberikan pendampingan untuk remaja 16 tahun asal Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah (Sulteng). Pendampingannya untuk pemulihan kesehatan hingga pendampingan hukum. Salma, pendamping hukum korban, menyampaikan bahwa saat ini pihaknya masih fokus menangani kondisi psikis korban. RI sedang diisolasi. Siapa pun tidak bisa bertemu. &rdquo;Kami juga tidak bisa bertemu korban tanpa izin rumah sakit. Saat ini yang utama adalah pemulihan kesehatan korban dulu,&rdquo; katanya seperti dilansir Radar Sulteng kemarin (1/6). Dia menerangkan, kasus tersebut membuat korban merasa depresi. Begitu juga keluarganya. Apalagi, lanjut Salma, polisi mengatakan bahwa kasus yang dialami korban bukan termasuk pemerkosaan, melainkan persetubuhan anak di bawah umur. "Ini memperburuk situasi bagi mereka (keluarga korban, Red),&rdquo; ujarnya. Pihaknya tidak memberikan informasi apa pun kepada korban maupun keluarganya terkait penanganan kasus tersebut. Tujuannya, korban tidak makin terguncang. "Tetapi, mungkin karena keluarga buka-buka handphone dan mendapatkan berita soal pernyataan polisi itu, kami juga tidak bisa mengontrolnya,&rdquo; ungkapnya. Sebagaimana diberitakan, kasus tersebut terungkap setelah ibu korban melapor ke polisi pada Januari 2023. RI mengaku diperkosa 11 orang. Pelakunya melibatkan berbagai profesi. Mulai kepala desa, guru, sampai perwira polisi. Pemerkosaan terjadi dalam kurun waktu 10 bulan, mulai April 2022 sampai Januari 2023. Hasil penelusuran polisi lantas menyimpulkan bahwa kasus tersebut bukan pemerkosaan. Hal itu disampaikan Kapolda Sulteng Irjen Pol Agus Nugroho saat konferensi pers pada 31 Mei 2023. Menurut dia, tidak ada unsur pemaksaan maupun ancaman kepada korban. Korban bersedia melayani pelaku karena diiming-imingi materi. Yang benar, menurut dia, kasusnya adalah persetubuhan anak di bawah umur. "Tindak pidana ini juga dilakukan sendiri-sendiri, di tempat berbeda, dan tidak bersamaan," terangnya. Salma melanjutkan, pertemuan terakhir UPT DP3A dan keluarga korban terjadi pada 30 Mei 2023. Saat itu, ayah korban mengaku tetap berpijak pada keterangan anaknya yang mengaku diperkosa. Namun, lingkungan sekitar keluarga korban justru menilai sebaliknya. Mereka menganggap RI yang bermasalah. Karena itu, keluarga RI kini merasa menerima sanksi sosial dari lingkungan sekitar. "Awalnya keluarga tidak tahu saat berobat ke Palu. Namun, dengan adanya pemberitaan tentang pernyataan polisi, akhirnya masyarakat menilai anaknya yang bermasalah,&rdquo; kata Salma. RI kini dirawat di RSUD Undata, Kota Palu. Dia harus menjalani operasi pada rahimnya yang terinfeksi. Meski demikian, Salma mengatakan, pihaknya terkendala komunikasi dengan korban. Sebab, korban masih merasa depresi. Karena itu, penyusunan kronologi kejadian belum tuntas. "Kalau korban tiba-tiba merasa bad mood, dia menolak memberikan keterangan,&rdquo; terangnya. (idr/mia/c7/oni)

Pihaknya tidak memberikan informasi apa pun kepada korban maupun keluarganya terkait penanganan kasus tersebut.

Korban Persetubuhan Anak Dianggap Bermasalah, Keluarga Mengaku Terima Sanksi Sosial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Screenshot_20221128-140011_Gallery.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mempersilakan masyarakat untuk memberikan sanksi sosial kepada kendaraan berpelat nomor dinas seperti RF yang sengaja melanggar aturan lalu lintas.  "Silakan masyarakat untuk bisa memberikan sanksi sosial, terhadap mereka, jika melakukan pelanggaran itu," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman di Jakarta, Kamis (15/12).  Meski demikian, kata Latif, sanksi sosial tersebut juga tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Namun, Latif belum merinci apa contoh sanksi sosial yang dimaksud.  Latif juga menegaskan bahwa kendaraan dengan pelat RF tidak kebal hukum serta punya hak dan kewajiban yang sama dengan penggunaan jalan lainnya.  "Hak dan kewajiban mereka di jalan sama, tidak ada bedanya," ujarnya.  Dia juga memastikan pihak kepolisian akan melakukan penindakan terhadap kendaraan pelat dinas yang melakukan pelanggaran lalu lintas.  "Pengguna RF ini bukan untuk bebas melakukan pelanggaran, tidak. Mereka kami tindak, kami tilang waktu itu, saat ini kami lakukan peneguran," kata Latif.  Lebih lanjut Latif mengatakan bahwa pelat RF hanya berfungsi menunjukkan bahwa kendaraan tersebut adalah kendaraan dinas.  "Nopol (nomor polisi) khusus digunakan, karena dia mempunyai nopol mobil dinas," kata Latif.  Adapun untuk jenis pelanggaran yang paling banyak dilakukan oleh pengguna plat dinas tersebut adalah menggunakan bahu jalan di jalan tol.  Terkait hal itu Latif pun kembali mengingatkan bahwa bahu jalan hanya boleh digunakan dalam situasi darurat.  "Untuk RF yang sudah kita data, jenis pelanggaran paling banyak adalah khususnya menggunakan bahu jalan. Kami menghimbau betul, bahu jalan itu digunakan betul-betul untuk emergency (darurat)," katanya.

Polda Metro Persilakan Publik Beri Sanksi Sosial bagi Pelat Nomor RF

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG_20221027_125438-1.jpg" alt="Anggota Satlantas Polres Bogor memberikan sanksi sosial kepada pelanggar lalu lintas di Cibinong, Kabupaten Bogor. Humas Pemkab Bogor/Antara" width="100%">
<figcaption>Anggota Satlantas Polres Bogor memberikan sanksi sosial kepada pelanggar lalu lintas di Cibinong, Kabupaten Bogor. Humas Pemkab Bogor/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Resor Bogor kini menerapkan pemberian sanksi sosial kepada setiap pelanggar lalu lintas. Itu sebagai pengganti tindakan bukti pelanggaran (tilang) manual, sebagaimana instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.  ”Ini sesuai arahan Bapak Kapolri tentang tidak boleh tilang manual. Kami dari Polres Bogor juga menyampaikan bahwa kami tidak ada lagi tilang manual,” kata Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Bogor AKP Dicky Anggi Pranata seperti dilansir dari Antara di Cibinong, Bogor, Kamis (27/10).  Menurut dia, sanksi sosial yang telah diterapkan Satlantas Polres Bogor salah satunya berupa pendekatan religi. Yakni dengan menghadirkan tokoh agama di hadapan para pelanggar lalu lintas.  Seperti yang diterapkan di sekitar Pos Polisi Simpang Pemda. Para pelanggar lalu lintas di jalur tersebut dikumpulkan di Pos Polisi untuk kemudian menerima siraman rohani dari tokoh agama, hingga diminta membaca ayat Alquran.  ”Pengemudi yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran lalu lintas kasat mata, kami berikan teguran dan sanksi membaca Alquran, serta kegiatan sosial lain tanpa kami lakukan penilangan,” tutur Dicky.  Dia menyebutkan, kegiatan tersebut bertujuan untuk mengingatkan masyarakat mengenai pentingnya kesadaran hukum berlalu lintas. Pasalnya, penyebab utama kecelakaan adalah adanya pelanggaran lalu lintas.  ”Alhamdulillah selama kegiatan berlangsung, berjalan aman dan kondusif, para pelanggar menerima sanksi yang diberikan serta berjanji tidak mengulangi kembali pelanggaran lalu lintas,” ujar Dicky.  Adapun penilangan tetap dilakukan Satlantas Polres Bogor namun dengan sistem tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE).

Polres Bogor Ganti Tilang Manual dengan Sanksi Sosial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/SANKSI-SOSIAL.jpg" alt="SIAP-SIAP: Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi mengatakan,kebijakan ini wujud sanksi sosial. Sebagai upaya menyadarkan para pelanggar aturan KTR. Tentunya diawali dengan teguran lisan terlebih dahulu. (DWI AGUS/RADAR JOGJA)" width="100%">
<figcaption>SIAP-SIAP: Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi mengatakan,kebijakan ini wujud sanksi sosial. Sebagai upaya menyadarkan para pelanggar aturan KTR. Tentunya diawali dengan teguran lisan terlebih dahulu. (DWI AGUS/RADAR JOGJA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Kota Jogja memberlakukan sanksi sosial bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran di kawasan tanpa rokok (KTR).  Bagi pengunjung Malioboro siap-siap wajahnya terpampang apabila melanggar aturan merokok. Diketahui bahwa Malioboro saat ini masuk dalam kawasan tanpa rokok (KTR).  Sayangnya kebijakan yang tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2017 ini tak sepenuhnya dipatuhi.  Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi mengatakan,kebijakan ini wujud sanksi sosial. Sebagai upaya menyadarkan para pelanggar aturan KTR. Tentunya diawali dengan teguran lisan terlebih dahulu.  “Ini wujud sanksi sosial yang kami berikan kepada warga yang masih nekat merokok di kawasan Malioboro. Ditegur lisan lalu tertulis dan difoto lalu dipublikasikan massal,” jelasnya ditemui saat sosialisasi KTR di Hotel Abadi seperti dikutip Radar Jogja, Kamis (25/3).  Heroe menambahkan, dalam Perda Nomor 2 Tahun 2017 tercantum beberapa wilayah terlarang. Khusus kawasan Malioboro meliputi Taman Parkir Abu Bakar Ali, utara Malioboro Mall, utara Ramayana Mall dan lantai III Pasar Beringharjo. Kebijakan ini sendiri berlaku tegas mulai 12 November 2020.  Sayangnya seiring waktu berjalan belum semua pengunjung Malioboro patuh. Terbukti masih adanya laporan dari pengunjung Malioboro. Belum lagi teguran yang diberikan oleh Satpol PP maupun Jogoboro.  “Masih sering ditemui, ya kemarin-kemarin masih mengedepankan persuasif. Kami minta rokoknya dimatikan. Wujud sosialisasi Perda juga,” tambahnya.  Disatu sisi ketegasan Perda KTR sangatlah kuat. Terbukti dengan adanya ancaman sanksi denda bagi pelanggar. Tertuliskan bahwa warga yang kedapatan merokok di wilayah KTR didenda maksimal Rp 7,5 juta.  Walau begitu Heroe memastikan sanksi denda belum berlaku. Prioritas utama tetap sanksi dalam bentuk teguran lisan dan tulisan. Ditambah lagi saat ini masih dalam kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).  “Denda sanksi memang belum kami terapkan. Karena memang kondisi sosial yang secara ekonomi belum begitu memungkinkan untuk denda. Apalagi kondisi pandemi sekarang,” ujarnya.  Terlepas dari sanksi sosial dan denda, Heroe meminta warga patuh atas aturan yang ada. KTR lanjutnya untuk menjaga lingkungan dan kesehatan bersama. Tak hanya bagi para perokok tapi juga warga yang tidak merokok.  Dia juga meminta warga menyalahartikan Perda KTR. Bahwa Pemkot Jogja melarang warganya merokok. Peraturan ini, lanjutnya, mengajak para perokok lebih tertib. Dalam artian tidak merokok di sembarang tempat.  “Tetap boleh merokok tapi pada kawasan tertentu. Perda KTR mengatur dimana orang boleh merokok dan tidak boleh merokok,” katanya. Berlakunya KTR sendiri sempat menjadi polemik. Bukan terkait larangan tapi jenis benda yang dianggap rokok. Salah satunya adalah penggunaan rokok elektrik atau Vape.  Kepala Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat Satpol PP Kota Jogja Suwarna menuturkan, masih mengkaji penggunaan rokok elektrik. Perda KTR sendiri memiliki definisi tentang rokok. Berupa produk tembakau atau jenis tanaman lain yang dikonsumsi dengan cara dibakar, dihisap, dihirup atau melalui cara lainnya.  Berdasarkan Perda tersebut juga tercantum wujud dan jenis rokok. Mulai dari kretek, rokok putih, cerutu atau dalam bentuk lain yang bersifat padat atau cair. Hasil produksi dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica atau sintesisnya. Kandungannya meliputi nikotin, tar, bahan adiktif dan bahan karsinogen lainnya.  “Kalau mencermati, maka Vape bisa dianggap memenuhi dari definisi rokok di ketentuan umum perda. Tapi memang perlu dikaji lagi. Kalau tidak maka kemudian tidak masuk sasaran penegakan Perda KTR,” ujarnya

Malioboro Jadi Kawasan Bebas Rokok, Foto Terpampang Bila Dilanggar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/IMG20200707134720-1.jpg" alt="Kepala UPTD Liponsos Keputih Sugianto memberikan arahan bagi pelanggar protokol Covid-19 sebelum bertugas memberi makanan kepada ODGJ di Liponsos Keputih pada Selasa (7/7). Rafika Rachma Maulidini Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kepala UPTD Liponsos Keputih Sugianto memberikan arahan bagi pelanggar protokol Covid-19 sebelum bertugas memberi makanan kepada ODGJ di Liponsos Keputih pada Selasa (7/7). Rafika Rachma Maulidini Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Selama pandemi Covid 19, UPTD Liponsos Keputih rutin kedatangan tamu. Sebab, tiap hari lembaga yang berada persis di samping TPU Keputih itu kedatangan pelanggar protokol Covid-19 yang enggan mengenakan masker. Mereka diharuskan memberi makan ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa yang tinggal di sana.  ”Sejak awal peraturan ini diterbitkan, tiap hari Liponsos Keputih menerima 10–35 pelanggar. Mereka terbagi pada jam makan pagi, siang, dan malam,” ujar Kepala UPTD Liponsos Keputih Sugianto.  Memasuki new normal pada Juli, angka pelanggar mulai menurun. ”Sekarang sehari cuma 10–24 orang yang masuk dan melayani ODGJ. Bulan ini turun sebanyak 70 persen,” ungkap Sugianto.  Sistem sanksi sosial yang diberikan pun tidak sekadar masuk ke barak dan memberikan makan. Namun ODGJ diminta berbaris di luar barak dengan masing-masing berjarak 1,5–1 meter. ”Pelanggar juga diwaibkan untuk menjaga jarak. Kalau sudah berbaris, barulah pelanggar dipersilakan memberi makan ODGJ,” ujar Sugianto.  Menurut Sugianto, sanksi sosial yang diterapkan harusnya bisa mengurangi jumlah pelanggar di Surabaya. Meskipun mengapresiasi warga yang mulai patuh dengan anjuran pemerintah, Liponsos menyiapkan hukuman baru bagi pelanggar. ”Mulai besok (8/7), pelanggar diwajibkan untuk membersihkan saluran air dan lantai dalam barak Liponsos Keputih,” ujar Sugianto.  Menurut dia, hal ini bertujuan untuk membuat masyarakat lebih memperhatikan kesehatan diri sekaligus menurunkan jumlah penderita Covid- 19 di Surabaya. ”Kalau sebelumnya nggak mau tahu sama peraturan pemerintah, sanksi sosial ini harusnya bisa kasih efek jera,” tutur Sugianto.  Namun, Sugianto tetap menjaga jarak antara pelanggar protokol dengan ODGJ. ”Di Liponsos Keputih ada lebih dari 1.000 ODGJ. Artinya harus benar-benar dijaga jangan sampai ada yang kena Covid-19 dari orang luar Liponsos,” tutur Sugianto.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=5gAOtre8hV0  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=oG127OxtQ6Y  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=6xFtXGz8724

Liponsos Siapkan Hukuman Baru untuk Pelanggar Protokol Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/orang-gila-di-Liponsos-Keputih-11.jpg" alt="Sejumlah orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) mengambil makanan di Lingkungan Pondok Sosual (Liponsos) Keputih Kota Surabaya. Humas Pemkot Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Sejumlah orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) mengambil makanan di Lingkungan Pondok Sosual (Liponsos) Keputih Kota Surabaya. Humas Pemkot Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pelanggar protokol kesehatan di Kota Surabaya, Jawa Timur, bakal diberi sanksi sosial. Yakni, membantu petugas memberi makan orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) di Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Keputih.  Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya Eddy Christijanto seperti dilansir dari Antara di Surabaya mengatakan, dalam Peraturan Wali kota Surabaya Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tatanan Normal Baru diatur tentang sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Salah satunya pemerintah dapat memberikan tindakan lain yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan/atau pemulihan.  ”Jadi pemerintah kota bisa memberikan sanksi pelanggaran yang dapat memberikan dampak untuk penghentian pelanggaran. Artinya kita diberikan ruang di situ untuk memberikan sanksi yang mengedukasi,” kata Eddy pada Jumat (26/6).  Eddy mengatakan. jika sebelumnya sanksi push up, menyanyi, hingga menyapu jalan telah dilakukan kepada pelanggar protokol kesehatan, ke depan sanksi sosial berupa membantu petugas Liponsos Keputih memberi makan ODGJ bakal diterapkan.  Eddy menyebut, jika nantinya masyarakat masih tetap membandel melanggar protokol kesehatan seperti tidak memakai masker, Satpol PP tak segan mengirim mereka ke Liponsos Keputih untuk diberikan sanksi sosial. ”Nanti kalau ada pelanggaran mereka dimasukkan ke Liponsos untuk memberi makan ODGJ, bisa satu jam, dua jam,” ujar Eddy.  Meski begitu, Eddy menyatakan, pihaknya akan terus getol memberikan edukasi kepada masyarakat agar disiplin menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker dan jaga jarak atau physical distancing. Hingga saat ini, sudah ada sekitar 20 orang yang telah diberikan sanksi sosial karena diketahui tidak menggunakan masker.  ”Kalau nyapu kemarin sudah ada laporan sekitar 20 orang, 16 laki-laki dan 4 perempuan. Kita giat terus, tujuan kita apa? supaya semuanya pakai masker. Padahal pakai masker itu 60 persen dapat menanggulangi terjangkitnya kena virus,” terang Eddy.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=7EOKPMZvfqE  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=hMO48-gB5WI  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=tkiyPoh5HBY

Pelanggar Protokol Kesehatan di Surabaya Disanksi Beri Makan ODGJ

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/IMG-20200510-WA0041_1-1.jpg" alt="Sejumlah masyarakat yang terjaring dalam operasi gabungan pelaksanaan jam malam di Sidoarjo Jawa Timur. Polresta Sidoarjo/Antara" width="100%">
<figcaption>Sejumlah masyarakat yang terjaring dalam operasi gabungan pelaksanaan jam malam di Sidoarjo Jawa Timur. Polresta Sidoarjo/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Sidoarjo memaksimalkan peran ketua rukun tetangga (RT). Para  ketua RT di wilayah masing-masing memantau pergerakan masyarakat saat pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid dua di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.  Wakil Ketua Harian Gugus Tugas Covid-19 dan Sekretaris PSBB Sidoarjo Ainur Rahman mengatakan, setiap masyarakat yang akan keluar rumah wajib memiliki surat keterangan dari RT setempat. ”Surat itu juga bisa digantikan dengan surat keterangan dari masing-masing perusahaan jika ada masyarakat yang keluar rumah dengan tujuan bekerja,” kata Ainur Rahman seperti dilansir dari Antara pada Rabu (13/5).  Sementara itu, Kepala Kepolisian Resor Kota Sidoarjo Kombespol Sumardji menyebutkan, ada beberapa peraturan baru di dalam perbup, termasuk sanksi bagi warga yang melanggar selama pelaksanaan PSBB. ”Kami memaksimalkan tugas dan keterlibatan RT, RW, sampai tingkat kelurahan, serta peran para sukarelawan, khususnya unsur tiga pilar,” kata Sumardji.  Menurut Kapolresta, aturan baru bagi warga yang keluar rumah harus membawa KTP, surat keterangan dari tempat kerja, plus surat keterangan dari RT/RW di tempat tinggalnya. Warga Sidoarjo yang bekerja di Surabaya misalnya, saat kembali ke rumah melalui pemeriksaan petugas titik pemeriksaan harus menunjukkan KTP, surat keterangan dari tempat kerja (bila ada), dan surat keterangan dari RT/RW tempat tinggal.  ”Bila tidak dilengkapi surat keterangan RT/RW, kami minta untuk putar balik,” ujar Sumardji.  Menyinggung soal sanksi, dia menegaskan, tetap ada teguran lisan dan tertulis sampai dengan pencabutan izin usaha bagi pengelola tempat usaha yang melanggar peraturan PSBB. ”Di samping itu, yang terbaru dalam pemberian sanksi di PSBB jilid dua adalah adanya sanksi sosial,” terang Sumardji.  Sanksi sosial tersebut di antaranya, pelanggar dipekerjakan di dapur umum peduli Covid-19, ikut memakamkan warga yang meninggal dunia, membersihkan tempat ibadah, tempat umum, dan beberapa bentuk sanksi sosial lain. Pemberlakuan sanksi sosial pada PSBB jilid dua ini, kata dia, dapat menggugah kesadaran masyarakat akan bahaya wabah virus korona.  ”Misalnya, di Kecamatan Waru dan Kecamatan Taman belakangan ini, yang angka kasusnya mengalami lonjakan begitu cepat akibat kesadaran masyarakatnya jauh dari harapan,” tutur Sumardji.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=i7Ji6xoY3lk  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=mhCoBuAf_vs  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=YvaUszIDkwg

Maksimalkan Peran Ketua RT saat PSBB Tahap II Kabupaten Sidoarjo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ketika-polisi-tak-bisa-jerat-vanessa-angle-sanksi-ini-lebih-berat_m_.jpg" alt="Polisi tidak bisa berbuat banyak terhadap Vanessa Angel dan penyewa jasanya yang terjerat kasus prostitusi online" width="100%">
<figcaption>Polisi tidak bisa berbuat banyak terhadap Vanessa Angel dan penyewa jasanya yang terjerat kasus prostitusi online</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polisi tidak bisa berbuat banyak terhadap Vanessa Angel dan penyewa jasanya yang terjerat kasus prostitusi online. Sebab tidak ada dasar hukum yang bisa menjerat keduanya. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, sejauh ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengatur pasal yang menjerat mucikari dalam kasus prostitusi. "Saat ini kami tidak bisa menjerat PSK-nya maupun yang gunakan jasa PSK. Yang bisa dijerat hanya mucikari sebagai penyedia jasa, yang siapkan tempat dan orang," ujarnya di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (7/1). Untuk itu, menurutnya, tidak menutup kemungkinan pihaknya melakukan kajian yuridis dan komperehensif yang melibatkan pakar hukum pidana dan sosiolog untuk memikirkan dasar hukum menjerat pelaku prostitusi. Akan tetapi, tetap memperhatikan urgensinya. "Apakah peristiwa ini masuk kategori extraordinary crime atau merusak sendi moralitas bangsa Indonesia, kita serahkan kepada pakar hukum pidana, pakar sosiologi, untuk melihat secara komperehensif fenomena ini. Kalau pakar masyarakat sepakat bisa beri masukan ke Kemenkum HAM," jelasnya. Saat ini, DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang nyatanya tengah membenahi KUHP. Sebagian aturan tentang prostitusi pun sedang difinalisasi. "Kalau RUU KUHP segera disahkan, kedua pihak kena, yang menyediakan jasa kena, pengguna dan penjual jasa kena. Kami masih menunggu rancangan undang-undang KUHP yang baru," sebut mantan wakapolda Kalimantan Tengah itu. Lebih lanjut, kendatipun saat ini sulit menjerat PSK dengan hukum, menurut Dedi ada sanksi berat yang menanti Vanessa. "Sanksi sosial jauh lebih berat dibanding hukum," tegas jenderal bintang satu itu.

Ketika Polisi Tak Bisa Jerat Vanessa Angel, Sanksi Ini Lebih Berat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sanksi-sosial-pelaku-match-fixing-adalah-dikucilkan_m_.jpg" alt="Hidayat, mantan anggota Exco PSSI, yang disebut-sebut terlibat dalam dugaan pengaturan skor di sepak bola Indonesia" width="100%">
<figcaption>Hidayat, mantan anggota Exco PSSI, yang disebut-sebut terlibat dalam dugaan pengaturan skor di sepak bola Indonesia</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Pelaku pengaturan pertandingan di sepak bola Indonesia sangat sulit untuk diseret ke ranah hukum pidana. Mereka, para pelaku pengaturan pertandingan di Indonesia, hanya akan mendapat sanksi sosial berupa dikucilkan. Dugaan pengaturan pertandingan kembali menyeruak di Indonesia. Kasus ini bermula dari kicauan manajer Madura FC Januar Herwanto. Januar menyeret anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Hidayat. Hidayat sudah mengundurkan diri pada Senin (3/12) kemarin. Bagaimana agar sepak bola Indonesia benar-benar bersih dari pengaturan pertandingan, alias match fixing ini? Mungkinkah masalah ini diselesaikan sesuai dengan hukum pidana yang ada di Indonesia? Menurut Wakil Komisi Disiplin (Komdis) Asprov PSSI Jawa Timur (Jatim) Makin Rahmat, hal itu sulit untuk terjadi. &ldquo;Menurut saya sulit. Karena faktor pembuktian dan memenuhi unsur suap. Kecuali bila tertangkap tangan,&rdquo; ujar Makin kepada JawaPos.com. &ldquo;Faktor lainnya, apa mungkin yang menyuap dan penerima suap mengakui hal itu. Jadi, tidak cukup pada pembuktian dugaan pidana. Rule of the game serta statuta harus menjadi bagian tidak terpisahkan,&rdquo; imbuhnya. Sementara itu, menurut Sekretaris Umum (Sekum) Asprov PSSI Jatim Amir Burhannudin, saksi yang diterima oleh pelaku pengaturan pertandingan masih berupa sanksi sosial. Mereka akan dikucilkan di sepak bola Indonesia. &ldquo;Ada efek jera. Setidaknya mereka sudah terasing oleh komunitas di persepakbolaan Indonesia. Mereka pasti dikucilkan. Menurut saya bebannya sudah sangat luar biasa,&rdquo; terang mantan Wakil ketua Komite Adhoc Reformasi PSSI Provinsi itu.

Sanksi Sosial Pelaku Match Fixing Adalah Dikucilkan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sanksi sosial

Berita Terkini