<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/PSBB-Surabaya-3.jpg" alt="Sejumlah petugas melakukan pemeriksaan identitas, suhu tubuh, dan keterangan surat kerja kepada penumpang mobil saat memasuki Surabaya di Posko PSBB City Of Tommorow, Senin (11/5). (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah petugas melakukan pemeriksaan identitas, suhu tubuh, dan keterangan surat kerja kepada penumpang mobil saat memasuki Surabaya di Posko PSBB City Of Tommorow, Senin (11/5). (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengeluarkan Pergub Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dalam aturan tersebut sudah dijelaskan rincian sanksi bagi pelanggar. Mulai dari teguran tertulis, denda administratif, hingga kerja sosial.  Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, sanksi yang tertuang dalam pergub tersebut merupakan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Kepolisian habya sebatas memberikan pendampingan saat sanksi dikeluarkan.  "Sanksi yang mengeluarkan Satpol PP. Polisi cuma mendampingi," kata Yusri saat dihubungi, Rabu (13/5).  Kendati demikian, Yusri menyebut, polisi tetap bisa memberikan sanksi pidana kepada pelanggar PSBB. Dengan catatan ketika pelanggar diberi sanksi oleh Satpol PP malah melawan kepada petugas.  "Dalam Pergub itu ada aturan misalnya sudah dikasih sanksi sama Satpol PP dia (pelanggar) mengamuk misalnya, nggak terima (diberi sanksi), baru polisi punya kewenangan, dikasih dia Pasal 93 melawan petugas," jelasnya.  Namun, penindakan pidana merupakan alternatif terakhir. Tindakan persuasif menjadi prioritas yang diberikan petugas kepada warga. "Jadi kalau dia melawan petugas, tidak mengindahkan apa yang disampaikan petugas, dengan kasar melawan, baru kita bisa kenakan UU nomor 6 tahun 2018," imbuhnya.

Selain Denda dari Pemprov, Pelanggar PSBB Juga Bisa Dipidana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/PSX_20200428_205247.jpg" alt="Pembatasan-Sejumlah aparat gabungan dari Dishub Kabupaten Sidoarjo dan TNI-Polri melakukan pemeriksaan identitas saat PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) hari pertama di perbatasan Surabaya menuju Sidoarjo di depan Terminal Purabaya, kemarin petang, S" width="100%">
<figcaption>Pembatasan-Sejumlah aparat gabungan dari Dishub Kabupaten Sidoarjo dan TNI-Polri melakukan pemeriksaan identitas saat PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) hari pertama di perbatasan Surabaya menuju Sidoarjo di depan Terminal Purabaya, kemarin petang, S</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Jangan lagi menganggap enteng pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Sebab, Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sepakat menerapkan sanksi pidana bagi pelanggar aturan PSBB.  Satuan reskrim setiap polres telah menyimpan data para pelanggar pidana tersebut. Nah, jika mereka kembali berulah, sanksi pidana bakal diterapkan. ”Aturan tegas ini berlaku setelah kami lakukan evaluasi bersama,” kata Luki kemarin.  Kapolrestabes Surabaya Kombespol Sandi Nugroho menambahkan, sanksi pidana tersebut sudah menjadi bahasan bersama dengan gugus tugas Covid-19. Mulai tingkat gugus tugas provinsi sampai ke kota. Namun, penerapannya tidak serta-merta. Warga yang baru pertama melakukan pelanggaran masih diberi kesempatan untuk tidak mengulanginya. Mereka hanya diperiksa, lalu mengisi identitas diri hingga menulis surat pernyataan.  Namun, apabila aturan dilanggar untuk yang kedua, terang Sandi, polisi akan bertindak sesuai UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. ”Minimal dua kali saja melanggar, maka kami kenakan pasal 93 UU Karantina,” terangnya. Dalam UU tersebut, pelanggar bisa dikenai sanksi maksimal denda Rp 100 juta atau penjara selama setahun.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/melanggar-psbb.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> PANTAU LAPANGAN: Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berkunjung ke Mapolrestabes Surabaya untuk memantau warga yang terjaring razia Minggu (3/5) dini hari. (PEMPROV JATIM FOR JAWA POS)  Pada bagian lain, memasuki hari kelima pelaksanaan PSBB di Surabaya Raya, tim patroli gabungan mengamankan 171 orang yang masih melakukan aktivitas di luar rumah saat jam malam. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memantau langsung masyarakat yang terjaring razia polisi itu pada Minggu (3/5) pukul 01.00. Warga yang terjaring langsung diwajibkan mengikuti rapid test di Mapolrestabes Surabaya.  Sementara itu, jumlah pelanggar aturan PSBB di Sidoarjo terus turun. Sabtu malam (2/5), polisi mengamankan 65 orang di Mapolresta Sidoarjo. Mereka kedapatan keluyuran melewati jam malam. Ada yang dicegat di pos polantas Waru. Ada pula yang diciduk saat asyik ngopi di warung. Kapolresta Sidoarjo Kombespol Sumardji memperingatkan pemilik warung maupun pengunjungnya agar tidak mengulangi pelanggaran tersebut.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=BQt8X2XOK7w  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=BrZgEOLmwYA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=HUlrl5a3Tjc

Melanggar PSBB Lebih dari Sekali, Sanksi Pidana Diterapkan Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/sanksi-psbb-surabaya.jpg" alt="Petugas gabungan sedang melakukan pemeriksaan di pos cek poin PSBB exit tol sidoarjo kemarin (2/5). Petugas melakukan pemeriksaan dan tak segan menyuruh pengemudi untuk putar balik jika memang tidak memiliki kepentingan memasuki kota sidoarjo. FOTO: Alfia" width="100%">
<figcaption>Petugas gabungan sedang melakukan pemeriksaan di pos cek poin PSBB exit tol sidoarjo kemarin (2/5). Petugas melakukan pemeriksaan dan tak segan menyuruh pengemudi untuk putar balik jika memang tidak memiliki kepentingan memasuki kota sidoarjo. FOTO: Alfia</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Perjalanan Rudi dari Lamongan terhenti di exit toll Sidoarjo kemarin (2/5). Dia tidak bisa masuk ke Kota Delta. Polisi memintanya putar balik.  Pengendara Toyota Innova hitam itu sempat berdebat dengan Kapolsek Kota Sidoarjo Kompol Supiyan. Menanyakan apa kesalahannya. ”Bapak tidak bisa menunjukkan surat tugas,” ucap Supiyan.  Rudi berdalih lupa membawa surat tugas. Dia masih berharap diizinkan melintas. Namun, polisi tetap berpegang pada keputusannya. ”Tujuan Bapak di Sidoarjo tidak jelas. Jadi, kami minta segera putar balik,” tegasnya.  Rudi bukan satu-satunya pengendara yang dipaksa putar balik. Sikap tegas kepolisian tersebut menyusul dilewatinya masa sosialisasi penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik atau Surabaya Raya.  Supiyan menjelaskan, lebih dari 15 kendaraan bernopol luar kota diminta putar balik. Mereka tidak bisa menunjukkan surat tugas serta tujuan selama di Sidoarjo. ”Sesuai aturan PSBB, kendaraan luar kota harus memiliki kelengkapan dokumen,” ucapnya.  Penindakan juga dilakukan di checkpoint Pos Polisi Waru. Sejumlah pengendara roda empat bernopol luar kota dihentikan. Mereka diminta menunjukkan surat tugas. Polisi juga mengecek jumlah penumpang yang diangkut. Yang melanggar diminta putar balik. Bahkan, ada yang mendapatkan surat teguran. Bentuknya mirip surat tilang. Isinya menerangkan pelanggaran serta ada pernyataan tidak mengulangi perbuatan melanggar aturan PSBB.  Kapolresta Sidoarjo Kombespol Sumardji menyatakan, penegakan aturan PSBB mulai berjalan. Polisi memelototi pengendara roda empat dan roda dua. ”Tidak ada toleransi lagi. Pelanggar kami tindak,” tandasnya.  Kepala Dishub Provinsi Jatim Nyono mengatakan, sesuai hasil evaluasi Jumat (1/5) lalu, pemeriksaan kendaraan bakal diperketat. Jika sebelumnya pengendara yang mendapat teguran tetap bisa melintas, selanjutnya mereka akan diminta putar balik. Termasuk bagi kendaraan dengan pelat nomor L dan W. Misalnya jika berboncengan dengan kendaraan roda dua, tapi tidak dalam satu alamat KTP. Petugas juga akan memeriksa suhu badan pengendara.  Nyono menuturkan, tindakan tegas dilakukan agar PSBB cukup dilakukan sekali saja. Artinya, tidak ada perpanjangan. Masyarakat diminta bekerja sama.  Di Gresik, aparat gabungan TNI, Polri, satpol PP, dinas perhubungan, dan dinas kesehatan terus bekerja di 17 checkpoint wilayah perbatasan. Selain itu, mereka intensif melakukan patroli malam untuk menyisir tempat-tempat usaha atau warung yang masih buka pada jam malam, mulai pukul 21.00 hingga 04.00.  Kepala Satpol PP Pemkab Gresik Abu Hasan menyatakan, pihaknya sudah memberikan teguran kepada puluhan warkop yang masih buka. Di tempat itu petugas menempelkan stiker yang bertulisan imbauan untuk tidak makan di tempat, tetapi dibawa pulang. ”Kami meminta untuk mematuhi PSBB yang di antaranya mengatur jam malam,” ungkapnya saat melakukan patroli gabungan di wilayah Gresik kota pada Jumat malam.  Mobilitas kendaraan yang keluar masuk Gresik pada masa pemberlakuan PSBB hari kelima kemarin terbilang masih tinggi. Menurut data Satlantas Polres Gresik, ada 4.671 kendaraan yang melintas di 15 checkpoint dalam rentang waktu pukul 06.00 hingga 09.30. Tercatat, 147 orang mendapat sanksi teguran. ”Jumlah pelanggarnya sedikit. Mayoritas tidak menggunakan masker. Ada juga ojek online yang masih mengangkut orang,” kata Kasatlantas Polres Gresik AKP Erika Purwana Putra.  Polsek jajaran bersama TNI juga intensif mengawal pemberlakuan PSBB. Kemarin para petugas memberikan sanksi kepada warga yang bandel dengan tetap berkerumun atau nongkrong. Misalnya terhadap sekelompok pemuda di Jalan Amak Khasim, Sidorukun, saat jam malam. Mereka disanksi push-up. ”Masih ada yang tidak disiplin. Karena tiga hari pertama sudah diimbau, kami mulai memberikan sanksi sebagai efek jera,” kata Kapolsek Gresik Kota AKP Inggit Prasetyanto.  Di lokasi lain, puluhan remaja yang berkerumun di Pantai Ngimboh, Ujungpangkah, menjelang buka puasa kemarin juga diberi sanksi. Lantaran tidak mengindahkan imbauan physical distancing maupun PSBB, mereka langsung diangkut polisi. ”Para pemuda itu ngeyel dengan berkerumun dan tidak bermasker di pantai. Akhirnya dibawa ke mapolsek untuk mendapat pembinaan sebagai pembelajaran,” kata Kapolsek Ujungpangkah AKP Sujito.  Sabtu malam (2/5), tim gabungan Polres Gresik, Kodim 0817/Gresik, satpol PP, dan dinas kesehatan, juga menggelar patroli jam malam. ’’Yang masih bandel di-thermo gun. Bila melebihi 37 derajat Celsius, akan dibawa ke polres. Selanjutnya, dilakukan rapid test. Diberi surat teguran dan pernyataan secara tertulis. Apabila positif, langsung ke tempat isolasi di RS rujukan Covid-19,’’ kata Kapolres Gresik AKBP Kusworo Wibowo.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=afqpCNyHbmg  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=A1NZ5K9giOM  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=xn7lMzSZIj8  &nbsp;

Sanksi PSBB di Surabaya Raya Mulai Berlaku, Berkerumun Dihukum Push-up

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/PSX_20200428_205432.jpg" alt="Suasana kepadatan kendaraan pada hari pertama PSBB Surabaya Raya di perbatasan Sidoarjo menuju Surabaya, Jumat (28/4/2020). (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suasana kepadatan kendaraan pada hari pertama PSBB Surabaya Raya di perbatasan Sidoarjo menuju Surabaya, Jumat (28/4/2020). (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Surabaya Raya sudah berlangsung lima hari. Namun, masih ada warga yang melanggar aturan. Karena itu, mulai hari ini, petugas tidak lagi memberikan imbauan atau sosialisasi. Aksi persuasif diakhiri. Sebagai gantinya, teguran dan penindakan akan dilakukan secara represif.  Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono menegaskan, penerapan PSBB kini masuk tahap teguran dan penindakan. Ada beberapa poin yang akan diterapkan. Salah satunya adalah tindakan represif. ’’Bagi yang berboncengan, kami minta diturunkan di tempat,’’ katanya.  Heru meminta masyarakat bisa memahami aturan yang sedang berlangsung. Sebab, tujuan PSBB adalah mencegah persebaran virus korona. ’’Semua untuk kebaikan dan kesehatan bersama,’’ ucapnya.  Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Trunoyudo mengatakan, pelaksanaan PSBB memunculkan beberapa poin di lapangan. Antara lain, masyarakat mulai menerapkan sistem pengamanan mandiri. Warga melakukan pemeriksaan secara swadaya. Pendatang diskrining untuk memastikan kampung mereka aman.  Setiap daerah menerapkan sistem pembatasan berlapis. Terutama pada malam hari. Misalnya, depan Stasiun Waru arah Sidoarjo. Jalur tersebut ditutup. Kendaraan diarahkan ke Wadung Asri. Kendaraan yang lolos checkpoint itu akan bertemu di titik jalan lingkar timur. Namun, jalur tersebut juga ditutup. Kendaraan diarahkan keluar di wilayah Candi.  Dia membenarkan masih ada yang belum sepenuhnya menaati aturan PSBB. Tim di lapangan menyiapkan bukti pelanggaran (tilang) PSBB. Pada lembaran bukti tersebut, tercantum jenis pelanggarannya.  Sementara itu, pelanggaran PSBB juga masih banyak ditemui di Sidoarjo. Karena itu, hari ini Polresta Sidoarjo mulai memberlakukan sanksi sesuai regulasi. Dari pengamatan di checkpoint Pos Polisi Waru, sejumlah pengguna jalan memang masih membandel. Banyak pengendara motor yang memboncengkan penumpang. Sesuai aturan PSBB, kendaraan roda dua dilarang memboncengkan penumpang. Kecuali satu keluarga.  Salah satunya, Hendra Bagas. Dia memboncengkan temannya, Irfan. Saat melintas di checkpoint, warga Surabaya itu diminta petugas putar balik. ’’Kata Pak Polisi tidak satu keluarga. Tidak boleh melintas,’’ katanya. Nasib serupa dialami Agus Hermawan yang kemarin hendak ke Buduran. Pria 40 tahun itu tidak diperbolehkan masuk ke Sidoarjo. ’’Karena berboncengan,’’ ucapnya.  Kapolresta Sidoarjo Kombespol Sumardji mengatakan, pemeriksaan di checkpoint memang diperketat. Pengendara motor yang berboncengan dipelototi. ’’Kalau tidak satu KTP atau satu KK, pasti kami minta putar balik,’’ tegasnya.  Sanksi itu juga dikenakan kepada pengendara yang tidak memakai masker. Jika sebelumnya polisi memberikan masker, kini tidak ada lagi toleransi. ’’Pakai masker atau putar balik,’’ ucap mantan Kasubdit Regident Polda Metro Jaya itu.  Polisi juga memberikan sanksi bagi tempat usaha yang melanggar aturan. Mulai warung makan, warkop, hingga kafe. Sesuai aturan, tempat makan hanya diperbolehkan melayani pesanan bungkus atau take away.  Sumardji menuturkan, tempat usaha yang melanggar bakal diberi peringatan. ’’Kalau tetap bandel, akan ada sanksi pencabutan izin tempat usaha,’’ ucap polisi asal Nganjuk itu.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=MUMR7Sf2mac  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=vOKBHdbG4sA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=9haQ6jkf5U0

PSBB di Surabaya Raya Mulai Terapkan Sanksi Hari Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/PSX_20200412_231302.jpg" alt="Petugas memberikan sosialisasi kepada pengendara jelang penerapan PSBB Kota Depok, Jawa Barat, Minggu (12/4/2020). Menteri Kesehatan menyetujui menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Kota Depok yang akan mulai diterapkan pada Rabu (" width="100%">
<figcaption>Petugas memberikan sosialisasi kepada pengendara jelang penerapan PSBB Kota Depok, Jawa Barat, Minggu (12/4/2020). Menteri Kesehatan menyetujui menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Kota Depok yang akan mulai diterapkan pada Rabu (</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hari pertama pemberian sanksi kepada pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta masih diwarnai banyak pelanggaran. Pelanggaran masih ditemukan baik itu dari pengendara roda dua maupun roda empat.  "Total sebanyak 3.474 pelanggaran (pada hari pertama penindakan)," kata Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo saat dikonfirmasi, Selasa (14/4).  Sambodo merinci, pelanggaran terbanyak adalah tidak menggunakan masker yakni 2.304 pelanggar. Sedangkan 787 pelanggaran lainnya berupa melebih 50 persen penumpang dari kapasitas muat kendaraan. Dan 383 pelanggaran pengendara roda dua berboncengan tidak satu alamat.  Seluruh pelanggar diberikan sanksi berupa surat pernyataan. Mereka diminta mengisi blanko teguran yang menyatakan mereka tidak akan mengulangi pelanggaran lagi selama PSBB diterapkan.  Sebelumnya, Polda Metro Jaya memberikan langkah tegas kepada pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), terutama di jalan raya. Polisi mulai hari ini akan memberikan sanksi kepada pengendara nakal.  Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, aturan ini akan menyasar pengendara yang tak memakai masker saat bepergian, maupun yang muatannya melebihi 50 persen dari kapasitas kursi yang ada. Namun, sanksi ini akan diprioritaskan berupa teguran.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=5K-FnGJvVzk  https://www.youtube.com/watch?v=lF9BEjHQ5Fk  https://www.youtube.com/watch?v=xH8n7FMgk_A

Hari Pertama Sanksi PSBB, Polisi Temukan 3.474 Pelanggar

sanksi psbb

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sanksi psbb

Berita Terkini

Selain Denda dari Pemprov, Pelanggar PSBB Juga Bisa Dipidana

Melanggar PSBB Lebih dari Sekali, Sanksi Pidana Diterapkan Polisi

Sanksi PSBB di Surabaya Raya Mulai Berlaku, Berkerumun Dihukum Push-up

PSBB di Surabaya Raya Mulai Terapkan Sanksi Hari Ini

Hari Pertama Sanksi PSBB, Polisi Temukan 3.474 Pelanggar

Download Aplikasi JawaPos.com