<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/22/20240422090913_IMG_9961JPG-2894749441.jpg" alt="Ketua MK Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi lainmya saat memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung, MK, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Ketua MK Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi lainmya saat memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung, MK, Jakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materiil yang diajukan Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) terhadap Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). Putusan ini menegaskan bahwa wartawan tidak dapat serta-merta dijerat sanksi pidana maupun perdata atas karya jurnalistik yang dijalankan secara sah dan profesional. Ketua MK Suhartoyo menyatakan, frasa &ldquo;perlindungan hukum&rdquo; dalam Pasal 8 UU Pers bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Pasal tersebut harus dimaknai bahwa penerapan sanksi pidana dan/atau perdata terhadap wartawan hanya dapat dilakukan setelah mekanisme hak jawab, hak koreksi, serta penilaian dugaan pelanggaran kode etik jurnalistik melalui Dewan Pers tidak mencapai kesepakatan sebagai bagian dari prinsip restorative justice. &ldquo;Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian,&rdquo; kata Suhartoyo saat membacakan amar Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025 dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Senin (19/1). Hakim Konstitusi Guntur Hamzah dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan, Pasal 8 UU Pers merupakan norma esensial yang mencerminkan komitmen negara hukum demokratis dalam menjamin kebebasan pers sebagai pilar utama kedaulatan rakyat. Menurutnya, perlindungan hukum bagi wartawan tidak boleh dimaknai secara sempit atau sekadar administratif. &ldquo;Produk jurnalistik adalah bagian dari implementasi hak konstitusional warga negara, khususnya kebebasan menyatakan pendapat serta hak memperoleh dan menyebarluaskan informasi kepada publik,&rdquo; tegas Guntur. Ia menegaskan, perlindungan hukum harus melekat pada seluruh tahapan kerja jurnalistik, mulai dari pencarian dan pengumpulan fakta, pengolahan serta verifikasi informasi, hingga penyajian dan penyebarluasan berita kepada masyarakat. Sepanjang seluruh proses tersebut dilakukan secara sah, profesional, dan sesuai kode etik jurnalistik, wartawan tidak boleh dengan mudah diposisikan sebagai subjek hukum yang langsung dikenai sanksi pidana atau perdata. &ldquo;Pasal 8 UU Pers berfungsi sebagai norma pengaman agar profesi wartawan tidak terhambat oleh rasa takut akan kriminalisasi, gugatan yang bersifat membungkam (strategic lawsuit against public participation), maupun tindakan kekerasan dan intimidasi,&rdquo; ujarnya. Guntur juga menekankan, sengketa pers yang bersumber dari karya jurnalistik harus terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam UU Pers dengan melibatkan Dewan Pers. Sanksi pidana dan perdata hanya dapat digunakan secara terbatas dan eksepsional apabila mekanisme tersebut tidak atau belum dijalankan. Menurut MK, Pasal 8 UU Pers selama ini bersifat deklaratif dan belum memberikan kepastian perlindungan hukum yang konkret bagi wartawan. Tanpa pemaknaan konstitusional, norma tersebut berpotensi membuka ruang kriminalisasi terhadap wartawan tanpa melalui mekanisme penyelesaian sengketa pers. &nbsp; Meski demikian, putusan ini tidak diambil secara bulat. Tiga hakim konstitusi, yakni Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Arsul Sani, menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion terhadap putusan tersebut.

MK putuskan wartawan tak bisa dijerat sanksi pidana atau perdata dalam menjalankan profesi. Putusan ini lindungi kebebasan pers.

MK Putuskan Wartawan Tak Bisa Dijerat Sanksi Pidana atau Perdata dalam Menjalankan Profesi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/15/KvvtAYQtp0GucxZXVk8DiMdJCrP0MVegMK2RKDvq-3019111739.jpg" alt="Sejumlah kendaraan berat terjaring dalam operasi gabungan penegakan hukum uji emisi kendaraan bermotor di Jl. TB Simatupang, Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (15/4).&nbsp;(Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah kendaraan berat terjaring dalam operasi gabungan penegakan hukum uji emisi kendaraan bermotor di Jl. TB Simatupang, Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (15/4).&nbsp;(Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Ditlantas Polda Metro Jaya menggelar operasi gabungan penegakan hukum uji emisi kendaraan bermotor di Jl. TB Simatupang, Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (15/4).&nbsp; Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto menuturkan, sebanyak 14 dari 28 kendaraan yang di uji tidak lulus uji emisi. &ldquo;Pada operasi hari ini di Jakarta Timur, sebanyak 28 kendaraan jenis kendaraan N dan O kami uji emisi. Dari jumlah tersebut, 14 kendaraan dinyatakan lulus dan 14 kendaraan tidak lulus,&rdquo; ujar Asep. Ia menjelaskan, operasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Selain itu juga menjadi langkah antisipatif menjelang musim kemarau yang diprediksi menurunkan kualitas udara. &ldquo;Oleh karena itu, kami menggelar operasi gabungan bersama Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Polda Metro Jaya, dengan tujuan menegakkan aturan dan meningkatkan kualitas udara di Jakarta,&rdquo; terangnya. Ia menegaskan bahwa sektor transportasi menjadi salah satu penyumbang terbesar pencemaran udara Jakarta. Oleh karena itu, uji emisi menjadi langkah penting untuk mengontrol emisi dari kendaraan bermotor, khususnya kendaraan berbahan bakar solar atau diesel. &ldquo;Melalui operasi ini, kami menargetkan kendaraan jenis kendaraan N dan O seperti truk, trailer dan kendaraan berbahan bakar diesel atau solar, karena jenis memiliki potensi pencemaran yang lebih tinggi dibandingkan kendaraan pribadi," jelasnya. Sementara itu, Kepala Bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP DKI Jakarta Tamo Sijabat menjelaskan, tiap kendaraan berat yang lewat langsung diberhentikan oleh petugas Kepolisian dan Dishub, kemudian diuji emisinya oleh tim DLH. Jika lolos, kendaraan boleh melanjutkan perjalanan. Tapi jika tidak lulus, Dishub akan menahan Bukti Uji KIR dan PPNS Satpol PP akan membuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tempat. Setelah proses tersebut, kata Tamo, kendaraan yang tidak lulus akan diajukan ke sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. &nbsp;&ldquo;Sidang Yustisi ini dijadwalkan berlangsung pada minggu kedua bulan Mei 2025. Sanksi yang dikenakan sesuai dengan Perda No. 2 Tahun 2005, yakni ancaman pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda maksimal Rp 50 juta,&rdquo; tegasnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Ditlantas Polda Metro Jaya menggelar operasi gabungan penegakan hukum uji emisi kendaraan bermotor.

14 Kendaraan Berat Gagal Uji Emisi, Diseret ke Sidang Yustisi, Terancam Sanksi Pidana dan Denda Rp 50 juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/13/66_bus_1-794019742.jpg" alt="AKIBAT REM BLONG: Petugas gabungan berusaha mengevakuasi bus Putera Fajar yang mengalami kecelakaan di Ciater, Kabupaten Subang, Sabtu (11/5) tengah malam." width="100%">
<figcaption>AKIBAT REM BLONG: Petugas gabungan berusaha mengevakuasi bus Putera Fajar yang mengalami kecelakaan di Ciater, Kabupaten Subang, Sabtu (11/5) tengah malam.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kecelakaan maut bus Putera Fajar membuat Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno meradang. Dia mengancam akan memproses hukum PO bus tersebut jika terbukti tidak memiliki izin. Hendro menuturkan, PO bus tanpa izin yang nekat mengoperasikan kendaraannya bisa dikenai sanksi pidana. &rdquo;Sesuai dengan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), setiap pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan dan terdapat orang meninggal dunia dapat disanksi penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12 juta,&rdquo; tegasnya. Kemenhub menyerahkan kasus tersebut kepada kepolisian untuk segera diproses hukum. Ditjen Perhubungan Darat melalui balai pengelola transportasi darat bersama dinas perhubungan provinsi segera melakukan monitoring dan evaluasi pengujian berkala kendaraan bermotor se-Indonesia. Menurut dia, pengujian berkala juga bisa dilakukan pemda dari tingkat provinsi hingga kabupaten-kota. Bahkan, sifatnya sebenarnya wajib. &rdquo;Kami minta setiap PO bus rutin uji berkala kendaraannya. Ini sifatnya juga wajib sesuai Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor,&rdquo; terangnya. Sekretaris Jenderal DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda) Ateng Aryono menyebutkan, kejadian kecelakaan bus pariwisata di Ciater harus menjadi trigger bagi semua pihak, termasuk otoritas terkait, untuk menggalakkan pengawasan sistem keamanan armada transportasi darat. Ateng menyayangkan pengawasan yang relatif kendur. Menurut dia, banyak pengusaha angkutan yang lalai dalam perawatan atau uji berkala kendaraan. Namun, tidak ada penindakan apa pun dari petugas. &rdquo;Setelah ada kejadian seperti ini baru kelihatan apa-apa yang kurang,&rdquo; ujar Ateng saat dihubungi Jawa Pos kemarin (13/5). Di pihak lain, Sekjen Perkumpulan Perusahaan Multimoda Transport Indonesia (PPMTI) Kyatmaja Lookman ikut mempertanyakan pelaku usaha transportasi yang lalai. &rdquo;Kalau uji berkala saja tidak dilakukan, perawatan kendaraan tersebut juga perlu dipertanyakan,&rdquo; ujar Kyatmaja. Kyatmaja mengakui bahwa pengawasan bus pariwisata cukup sulit. Sebab, bus-bus tersebut tidak masuk ke terminal. &rdquo;Karena itu, biasanya baru ketahuan kalau ada kejadian. Kalau tidak, ya tetap lalu-lalang tanpa atau dengan uji berkala yang sudah expired,&rdquo; tegasnya. Pada bagian lain, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Aris Adi Leksono mengungkapkan, pihaknya sudah mendatangi para korban luka yang dirawat di RS Bhayangkara Depok dan RS Universitas Indonesia (UI). Selain memantau kondisi fisik para korban, pihaknya meminta ada pendampingan psikis bagi korban selamat. &rdquo;Saya kira anak-anak yang selamat juga mengalami trauma yang mendalam dan itu perlu dipulihkan. Tentu ini perlu melibatkan DPPKB, UPTD PPA, dan layanan sosial lainnya,&rdquo; ungkapnya kemarin. (idr/agf/mia/bry/c19/oni)

Kecelakaan maut bus Putera Fajar membuat Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno meradang. Dia mengancam akan memproses hukum.

Diduga Tidak Punya Izin, PO Bus Putera Fajar Berpotensi Diseret Sanksi Pidana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/12/WHATAPP-BETA-213531867.jpg" alt="Ilustrasi: Platform perpesanan paling populer saat ini, WhatsApp. (HT Tech)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Platform perpesanan paling populer saat ini, WhatsApp. (HT Tech)</figcaption>
</figure> JawaPos.Com&mdash;&nbsp;Seperti yang diketahui bahwa Aplikasi WhatsApp terus memperkaya dan memperluas fitur-fitur terlebih kepada penggunanya. Salah satu fitur yang saat ini kerap sekali digunakan adalah stiker, fitur ini memungkinkan pengguna WhatsApp untuk mengubah gambar-gambar atau foto-foto pribadi menjadi stiker yang unik. Ini memberikan pengalaman kepada penggunanya untuk menciptakan stiker sesuai dengan kepribadian dan kreativitas&nbsp;yang tak terbatas. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/aplikasi/013006345/meta-perluas-fitur-whatsapp-untuk-pengguna-business-penasaran">Meta Perluas Fitur WhatsApp untuk Pengguna Business, Penasaran?</a> Tetapi, siapa sangka bahwa membuat stiker menggunakan wajah orang lain dapat beresiko terkena sanksi pidana. Melihat saat ini maraknya pengguna WhatsApp menggunakan stiker atau meme sebagai bahan candaan saat berkomunikasi lewat pesan. Dilansir melalui platform TikTok, pemilik akun dengan nama @banghafidd mengatakan soal potensi pengguna WhatsApp jika menggunakan foto orang lain dengan stiker. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/013005258/aldi-taher-kumpulkan-mantan-istri-dan-istrinya-dalam-satu-grup-whatsapp">Aldi Taher Kumpulkan Mantan Istri dan Istrinya dalam Satu Grup WhatsApp</a> &ldquo;Pelaku bisa dipidana loh. Ternyata ada loh dasar hukumnya, Pasal 32 ayat 1 UU ITE,&rdquo; ungkapnya. Pasal 32 ayat 1 pada UU ITE sendiri berisi tentang &ldquo;Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melwan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmigrasi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik&rdquo;. Tidak hanya itu, pelanggar juga bisa terkena sanksi berupa denda sebesar Rp 2 miliar dan delapan tahun penjara apabila terbukti melakukan pelanggaran. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/aplikasi/013000580/whatsapp-beta-di-ios-memperkenalkan-dukungan-asli-untuk-perangkat-ipad">WhatsApp Beta di iOS Memperkenalkan Dukungan Asli untuk Perangkat iPad</a> Hal tersebut tercantum dalam Pasal 48 ayat 1 yang bertuliskan bahwa "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)." Dalam konteks penyalahgunaan wajah orang lain untuk stiker WhatsApp atau media sosial lainnya, tindakan tersebut sudah dianggap sebagai tindakan mengakses data elektronik orang lain tanpa izin, terlebih jika gambar atau wajah seseorang digunakan tanpa adanya persetujuan. Membuat stiker WhatsApp dengan wajah orang lain tanpa persetujuan jelas melibatkan privasi dan hak individu. Oleh karena itu, penting sekali untuk selalu bijak dan berhati-hati dalam menggunakan sosial media.

Siapa sangka bahwa membuat stiker menggunakan wajah orang lain dapat beresiko terkena sanksi pidana.

Pakai Wajah Orang Lain untuk Stiker WhatsApp Bisa Kena Pidana, Berikut Penjelasannya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/WhatsApp-Image-2022-12-21-at-21.15.501.jpg" alt="Ketua Harian Kompolnas Irjen (Purn) Benny Mamoto. Laily Rahmawaty/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Harian Kompolnas Irjen (Purn) Benny Mamoto. Laily Rahmawaty/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta pelaku duel polisi di SPN Polda Riau ditindak tegas dan dijatuhi sanksi etik dan pidana. Seorang polisi bernama Ruslan yang bertugas di SPN Polda Riau, tewas setelah ditikam rekannya sesama polisi, usai perkelahian pada Selasa (20/12).  ”Kepala pelaku perlu diberikan sanksi yang tegas dan berat, etik maupun pidana,” kata Ketua Harian Kompolnas Irjen (Purn) Benny Mamoto seperti dilansir dari Antara, Rabu (21/12).  Menurut Benny, pihaknya telah mendapatkan informasi serta laporan terkait insiden tersebut. Dia menyayangkan terjadinya kasus yang dapat merusak citra Polri.  Benny juga mengatakan kasus tersebut telah ditindaklanjuti dan diusut Polda Riau. Menurut dia, Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal membentuk tim untuk mengusut serta mengungkap latar belakang kejadian.  ”Saya mendengar bahwa Kapolda membentuk tim untuk mengusut kasus tersebut dan mengungkap latar belakang atau akar masalahnya,” ucap Benny.  Sebelumnya, Aiptu Ruslan selaku Banit Provos SPN Polda Riau ditikam rekan kerjanya Bripka WF setelah keduanya sempat terlibat cekcok. Pertikaian bermula saat korban menegur pelaku lantaran tidak mengikuti apel pembagian tugas. Saat itu pelaku menolak mengikuti apel dengan alasan sedang bertugas.  Mendengar jawaban tersebut, korban kemudian menyuruh pelaku untuk push up, namun ditolak pelaku. Keduanya sempat cekcok dan adu mulut sebelum akhirnya dilerai anggota polisi di sekitar lokasi.  Ternyata, kejadian tersebut tidak selesai, pukul 19.15 WIB, Bripka WF datang ke SPN dengan orang tuanya dengan niat menjumpai Wakil Kepala SPN Polda Riau guna melaporkan perkelahian tersebut. Saat itu, Wakil Kepala SPN minta agar persoalan tersebut diselesaikan esok hari karena masih disibukkan dengan persiapan pelantikan. Merasa tidak puas dengan jawaban tersebut, Bripka WF berniat menemui Kepala SPN Polda Riau.  Setelah menjumpai, Bripka WF kemudian keluar tanpa pamit dan menuju ke penjagaan bertemu dengan Aiptu Ruslan, sehingga kembali terjadi perkelahian. Tidak hanya sekadar cekcok, dada kiri Aiptu Ruslan menancap sebilah sangkur milik Bripka WF yang membuatnya tewas.

Kompolnas Minta Pelaku Duel Polisi di Riau Diberi Sanksi Tegas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/JKT-Penyekatan-PPKM-Darurat-Salman-Toyibi-6-1603.jpg" alt="DIHADANG PANSER: Panser dari Kodam Jaya dan Barracuda dari Brimob bersiaga di pos penyekatan pembatasan mobilitas saat PPKM darurat di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, kemarin. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>DIHADANG PANSER: Panser dari Kodam Jaya dan Barracuda dari Brimob bersiaga di pos penyekatan pembatasan mobilitas saat PPKM darurat di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, kemarin. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aparat kepolisian akan menindak tegas setiap masyarakat yang melakukan pelanggaran terkait penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3-20 Juli 2021. Mereka yang melanggar akan dikenakan sanksi administratif dan pidana.  Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat mengungkapkan, sanksi yang diberikan kepada pelanggar PPKM Darurat dibagi menjadi dua sanksi, yaitu administratif dan pidana.  Dia mengutarakan, sanksi administratif berupa kewenangan dari Satpol PP dengan mengacu pada peraturan daerah (Perda). Sedangkan, sanksi pidana menjadi ranah kepolisian.  Dia memastikan, kepolisian terlebih dahulu mengumpulkan bukti-bukti sebelum menentukkan apakah pelanggar bisa dijerat Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan atau Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.  "Dasarnya Satpol PP memberikan sanksi administratif adalah Perda. Sanksi pidana dasarnya undang-undang. Itu yang didikan pendoman kepolisian melakukan penyidiknya. Jadi pembedanya Perda dan undang-undang," kata Ade dikonfirmasi, Selasa (6/7).  Ade mengungkapkan, salah satu pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular mengatur sanksi bagi pelanggar PPKM Darurat. Dalam Pasal 14, siapa saja yang menghalang-halangi penanggulangan wabah penyakit maka bisa dipidana.  "Jadi siapapun yang menghalangi upaya penanggulangan wabah penyakit itu ada sanksi pidana," tegas Ade.  Dia memastikan, hasil penyidikan yang dilakukan aparat kepolisian dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk Satpol PP dalam mengambil langkah-langkah lanjutan. Jika terdapat unsur pidan, lanjut Ade, maka Satpol PP akan menilai apakah pencabutan izin usaha diperlukan untuk memberikan efek jera kepada pengelolah usaha yang melanggar PPKM Darurat.  "Sanksi administrasi seperti pencabutan izin dan sebagainya itu bukan kewenangan kepolisian. Silakan aparat berwenang ambil tindakan tegas dengan dasar bahwa unsur pidananya di kepolisian sudah ditetapkan," papar Ade.

Pelanggar PPKM Darurat Bisa Dijerat Sanksi Administratif dan Pidana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Polpem-razia-jam-malam-saat-PPKM-Darurat-alfian-rizal_3.jpg" alt="TINDAK TEGAS: Walikota Surabaya Eri Cahyadi bersama dengan Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Isir menindak sekelompok pemuda yang sedang menegak miras di warung pada hari pertama pemberlakuan PPKM darurat Sabtu malam (3/7). FOTO: Alfian Rizal/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>TINDAK TEGAS: Walikota Surabaya Eri Cahyadi bersama dengan Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Isir menindak sekelompok pemuda yang sedang menegak miras di warung pada hari pertama pemberlakuan PPKM darurat Sabtu malam (3/7). FOTO: Alfian Rizal/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Darurat yang berlaku mulai 3 Juli hingga 20 Juli mendatang harus dilaksanakan secara efektif. Pakar hukum Agus Surono mengatakan, pengenaan hukuman pidana bagi para pelanggarnya bukan sesuatu hal yang berlebihan.  Menurutnya, Kebijakan Pemerintah terkait pemberlakuan PPKM Mikro secara nasional dan PPKM Mikro Darurat untuk wilayah Jawa dan Bali ini sesuai dengan kewajiban negara untuk melindungi seluruh warga negaranya sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yang merupakan salah satu konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara selain konsensus lainnya, yaitu Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.  “Semua itu sering kita sebut sebagai empat konsensus dasar berbangsa dan bernegara, yang harus dipedomani oleh segenap komponen bangsa tanpa kecuali,” ujarnya dalam keterangannya, Senin (5/7).  Agus mengapresiasi pemerintah dalam pelaksanaan PPKM Darurat tersebut yang dikakukan dengan cepat dan tegas. Namun, Ia juga mewanti-wanti terkait adanya hubungan kausalitas atau sebab-akibat antara HAM dengan kesehatan yang satu sama lain saling memengaruhi.  “Seringkali akibat dari pelanggaran HAM adalah gangguan terhadap kesehatan, demikian pula sebaliknya, pelanggaran terhadap hak atas kesehatan juga merupakan pelanggaran terhadap HAM,” ungkapnya.  Ia meminta kepada gubernur, bupati atau wali kota yang tidak melaksanakan ketentuan yang ditegaskan dalam Inmendagri dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dua kali berturut-turut, hingga pemberhentian sementara sebagaimana diatur Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  “Sementara bagi mereka yang melanggar kewajiban negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negaranya dalam penanganan pandemi Covid-19 ini, bisa diberikan sanksi pidana sebagaimana tertuang dalam berbagai undang-undang antara lain, dalam KUHP, UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, serta UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit menular,” tuturnya.  Agus menjabarkan, dalam ketentuan KUHP terdapat beberapa pasal yang memberikan dasar hukum untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi mereka yang menghalangi proses penanggulangan pandemi Covid-19.  Pertama, KUHP Pasal 212 KUHP yang berbunyi diancam karena melawan pejabat dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Selain itu juga Pasal 218 yang berbunyi diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.  Kedua, lanjutnya, UU No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular. Pasal 14 (1) Sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000. (2) Karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah diancam pidana kerungan selama-lamanya 6 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000.  Ketiga, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pasal 93 Setiap orang yang tidak mematuhi kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000.  Dengan demikian, Agus mengimbau seluruh warga negara agar mendukung dan mematuhi pelaksanaan PPKM Mikro Darurat yang digelar pemerintah.  “Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang memenuhi tanggung jawabnya, dan tentunya rakyat yang baik pun adalah rakyat yang bisa mematuhi dan memenuhi tanggung jawabnya, terutama tanggung jawab social di lingkungan masyarakat,” pungkasnya.

Ini Sanksi Pidana Bagi Pelanggar PPKM Darurat

sanksi pidana

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sanksi pidana

Berita Terkini