<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/12/e5712afd-61b7-48f1-8f39-25819c2f7449-3644948276.jpg" alt="Kehadiran suporter tandang di laga PSIM Yogyakarta vs Persebaya Surabaya berbuah sanksi denda. (PSIM)" width="100%">
<figcaption>Kehadiran suporter tandang di laga PSIM Yogyakarta vs Persebaya Surabaya berbuah sanksi denda. (PSIM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Persebaya Surabaya didenda Rp 25 juta akibat kehadiran suporter tandang di kandang PSIM Yogyakarta. Sanksi itu diputuskan Komite Disiplin PSSI usai menggelar sidang untuk tanggal 21, 22, 23, 27, dan 28 Januari 2026. Denda tersebut berkaitan dengan pertandingan pekan ke-18 Super League 2025/2026 antara PSIM Yogyakarta melawan Persebaya Surabaya. Laga itu berlangsung pada 25 Januari 2026 dan menjadi sorotan karena adanya suporter tim tamu di tribun stadion. Dalam regulasi kompetisi, kehadiran suporter tim tamu masih menjadi isu sensitif di sejumlah pertandingan. Situasi itulah yang kemudian menyeret Persebaya Surabaya ke meja sidang Komdis PSSI. Hasil sidang resmi dirilis melalui laman PSSI dan mencantumkan detail pelanggaran yang dilakukan. Persebaya Surabaya dinilai melanggar aturan karena adanya suporter klub tamu yang hadir saat laga berlangsung. &ldquo;Klub Persebaya Surabaya * Nama Kompetisi: BRI Super League 2025/2026 * Pertandingan: PSIM Yogyakarta vs Persebaya Surabaya * Tanggal Kejadian: 25 Januari 2026 * Jenis Pelanggaran: adanya suporter Persebaya Surabaya sebagai suporter klub tamu yang hadir dalam pertandingan * Keputusan: denda Rp. 25.000.000,-.&rdquo; dikutip dari laman resmi PSSI. Keputusan tersebut menambah daftar panjang denda yang harus dibayar Green Force sepanjang musim ini. Sebelum sanksi terbaru dijatuhkan, total denda Persebaya Surabaya sudah mencapai Rp 455 juta. Dengan tambahan Rp 25 juta, akumulasi denda Persebaya Surabaya kini tembus Rp 480 juta. Angka itu tentu menjadi perhatian serius manajemen di tengah upaya menjaga stabilitas tim. Kehadiran suporter tandang di markas PSIM Yogyakarta memang memantik diskusi di kalangan suporter dan pengamat. Di satu sisi, dukungan langsung dianggap sebagai bentuk loyalitas tanpa batas kepada tim kebanggaan dan merawat persaudaraan antar suporter. Namun di sisi lain, regulasi kompetisi tetap harus dipatuhi demi keamanan dan ketertiban pertandingan. Komdis PSSI pun mengambil langkah tegas untuk menegakkan aturan yang berlaku. Musim 2025/2026 sendiri berjalan dengan tensi tinggi di papan klasemen. Setiap pertandingan memiliki arti penting, baik untuk perebutan posisi atas maupun menghindari tekanan di papan bawah. Di tengah situasi tersebut, Persebaya Surabaya tak punya banyak waktu meratapi sanksi yang dijatuhkan. Fokus kini sepenuhnya diarahkan pada persiapan menghadapi Bhayangkara FC di pekan ke-21 Super League 2025/2026. Laga kontra Bhayangkara FC diprediksi berlangsung ketat dan sarat gengsi. Tambahan tiga poin menjadi target mutlak demi menjaga asa bersaing di jalur yang diincar musim ini. Denda Rp 25 juta mungkin terlihat kecil dibanding total akumulasi Rp 480 juta. Persebaya Surabaya kini dihadapkan pada dua tantangan sekaligus, yakni pembenahan internal dan konsistensi performa di lapangan. Stabilitas tim menjadi kunci agar isu di luar teknis tidak mengganggu konsentrasi pemain. Komdis PSSI telah mengetuk palu dan keputusan bersifat final sesuai mekanisme yang berlaku. Persebaya Surabaya pun harus menerima konsekuensi tersebut sambil menata langkah ke depan. Kasus kehadiran suporter tandang di markas PSIM Yogyakarta menjadi pelajaran penting bagi semua pihak. Karena belum ada solusi terbaik untuk suporter tandang usai tragedi Kanjuruhan. Kini sorotan beralih ke bagaimana respons Persebaya Surabaya di laga selanjutnya. Publik menanti apakah Green Force mampu menjawab tantangan di lapangan sekaligus meredam polemik di luar pertandingan. Deretan denda Persebaya Surabaya telah tercatat dalam arsip musim ini. Tugas berikutnya jelas, tim terus menjadikan momen ini sebagai bahan bakar menembus papan atas Super League 2025/2026.

PersebayaSurabaya kembali mendapatkan sanksi dari Komisi Disiplin PSSI, kali ini giliran sowan ke kandang PSIM.

Total Tembus 480 Juta! Persebaya Surabaya Didenda Lagi Rp 25 Juta Akibat Suporter Tandang di Markas PSIM Yogyakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/06/Reva-Adi-Utama-berpotensi-mendapatkan-sanksi-tambahan-karena-tidak-segera-pergi-ke-ruang-ganti-setelah-mendapatkan-kartu-merah-di-laga-Persebaya-Surabaya-vs-Bhayangkara-FC-3426026753.jpg" alt="BERPOTENSI SANKSI: Reva Adi Utama berpotensi mendapatkan sanksi tambahan karena tidak segera pergi ke ruang ganti setelah mendapatkan kartu merah di laga Persebaya Surabaya vs Bhayangkara FC." width="100%">
<figcaption>BERPOTENSI SANKSI: Reva Adi Utama berpotensi mendapatkan sanksi tambahan karena tidak segera pergi ke ruang ganti setelah mendapatkan kartu merah di laga Persebaya Surabaya vs Bhayangkara FC.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pertandingan sengit antara Persebaya Surabaya dan Bhayangkara FC, Minggu (4/2) sore, tidak hanya menyajikan aksi di lapangan, tetapi juga insiden kontroversial yang melibatkan pemain Persebaya Reva Adi Utama. Komentar Radja Nainggolan, yang tidak bisa menyembunyikan keheranannya terhadap sikap Reva Adi Utama yang menolak segera meninggalkan lapangan setelah mendapatkan kartu merah, mengundang pertanyaan seputar disiplin dan aturan yang harus diikuti oleh setiap pemain. Menurut Law 12 - Fouls and Misconduct dalam aturan permainan FIFA, setiap pemain yang mendapatkan kartu merah diwajibkan meninggalkan lapangan secepat mungkin. Dalam hal ini, wasit bertanggung jawab untuk memastikan pemain keluar dari lapangan, dan wasit keempat membantu mengawal pemain menuju terowongan dan selanjutnya ke ruang ganti. &ldquo;A player, substitute or substituted player who has been sent off must leave the vicinity of the field of play and the technical area,&rdquo; tulis aturan FIFA. Namun, kejadian pada pertandingan antara Persebaya Surabaya dan Bhayangkara FC memunculkan pertanyaan serius terkait kurang patuhnya Reva Adi Utama terhadap aturan tersebut. Setelah menerima kartu merah, Reva Adi Utama tidak segera meninggalkan lapangan dan justru memilih untuk duduk di bangku pemain Persebaya Surabaya. Hal ini menciptakan ketidakjelasan apakah pemain tersebut dapat kembali berpartisipasi dalam pertandingan atau tidak. Dalam situasi seperti ini, aturan FIFA sangat tegas. Seorang pemain yang mendapat kartu merah harus meninggalkan lapangan sepenuhnya dan tidak diperbolehkan untuk mengambil bagian lebih lanjut dalam permainan atau duduk di bangku cadangan, jika disediakan. Reva Adi Utama sepertinya melanggar aturan ini dengan jelas, dan hal ini menimbulkan keraguan apakah dia akan dihukum lebih lanjut. Mengenai masalah ini, Radja Nainggolan menyampaikan, &ldquo;Sejak Anda mendapat kartu merah dan (apakah bisa) kembali ke lapangan? Saya belum pernah melihat situasi ini.&rdquo; Komentar ini mencerminkan kebingungan banyak pihak terkait tindakan Reva Adi Utama yang dianggap tidak lazim. Dalam kebanyakan pertandingan, pemain yang mendapat kartu merah biasanya langsung menuju ruang ganti sebagai bentuk ketaatan terhadap aturan dan sebagai pertanda pengakuan atas kesalahan yang telah dilakukan. Namun, Reva Adi Utama sepertinya tidak mengindahkan hal ini dan memilih jalur yang kontroversial. Penolakan Reva Adi Utama untuk segera meninggalkan lapangan bukan hanya pelanggaran terhadap aturan permainan, tetapi juga dapat dianggap sebagai sikap yang tidak sportif. Sikap ini dapat merusak integritas pertandingan dan menimbulkan ketidakpuasan dari berbagai pihak, termasuk penggemar dan pengamat sepak bola. Menurut Law 12, dalam pertandingan, pemain yang mendapat kartu merah harus meninggalkan area tersebut sepenuhnya. Ini mencakup tidak diperbolehkannya pemain berada di pinggir lapangan atau duduk di bangku cadangan. Aturan ini dibuat untuk menjaga disiplin dan menegaskan bahwa setiap pemain harus menghormati keputusan wasit. Reva Adi Utama seolah-olah tidak mematuhi aturan ini, dan hal ini bisa berakibat serius. FIFA dan otoritas sepak bola setempat mungkin akan meninjau insiden ini dan mempertimbangkan tindakan disiplin lebih lanjut terhadap Reva Adi Utama. Sanksi yang mungkin diberikan termasuk larangan bermain untuk beberapa pertandingan atau denda yang signifikan. Pentingnya menegakkan aturan dan disiplin dalam dunia sepak bola tidak bisa diremehkan. Aturan permainan seperti yang diatur oleh FIFA bertujuan untuk menjaga fair play dan keamanan para pemain. Melanggar aturan ini dapat merugikan tidak hanya pemain yang bersangkutan, tetapi juga citra tim dan sepak bola sebagai olahraga yang adil dan bersih. Pihak Persebaya Surabaya dan Reva Adi Utama sendiri harus segera memberikan klarifikasi terkait insiden ini. Apakah tindakan Reva Adi Utama merupakan keputusan pribadi atau instruksi dari pelatih atau manajemen tim, perlu diketahui untuk menghindari spekulasi yang dapat merugikan semua pihak. Sebagai pencinta sepak bola, kita harus mengingat bahwa fair play dan aturan permainan adalah pondasi dari olahraga ini. Kontroversi seperti ini harus dihadapi dengan kepala dingin dan mengedepankan keadilan. Semua pihak yang terlibat, baik pemain, klub, maupun otoritas sepak bola, memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas dan citra positif dari olahraga yang begitu dicintai ini.

Insiden kontroversial melibatkan pemain Persebaya Reva Adi Utama karena tak segera menuju ruang ganti pemain usai mendapatkan kartu merah.

Reva Adi Utama Berpotensi Dapat Sanksi Tambahan Setelah Kartu Merah, Dikabarkan Tetap Duduk di Bench

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/14/imagepsd-2023-12-14T131424460-1925320718.jpg" alt="Bonek menyalakan flare di akhir pertandingan usai Persebaya diimbangi Persis Solo 1-1 di Stadion GBT Surabaya, Rabu malam (13/12). (FOTO: Andy Satria/Radar Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Bonek menyalakan flare di akhir pertandingan usai Persebaya diimbangi Persis Solo 1-1 di Stadion GBT Surabaya, Rabu malam (13/12). (FOTO: Andy Satria/Radar Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Persebaya Surabaya didenda Komisi Disiplin (Komdis) PSSI sebesar Rp 220 juta. Sanksi itu menyusul insiden penyalaan flare yang dilakukan oleh Bonek saat melawan Persis Solo pada 13 Desember 2023. Pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo itu berakhir dengan skor 1-1, di mana Green Force awalnya unggul melalui gol Paulo Henrique. Namun, kekecewaan menyelimuti Bonek di babak kedua ketika Laskar Sambernyawa berhasil menyamakan kedudukan lewat aksi mantan pemain Persebaya, Sho Yamamoto. Akhir pertandingan menjadi momen pahit, di mana Bonek menyalakan flare sebagai ungkapan kekecewaan terhadap performa tim kesayangan mereka, yang telah menelan sembilan laga tanpa kemenangan. Pro-Kontra Aksi Flare Sebagian besar suporter yang berada di dalam keluarga besar Green Nord menyatakan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk protes. Bukan hanya atas kekecewaan mereka terhadap absennya kemenangan Persebaya Surabaya dalam 9 laga beruntun, namun juga karena pola komunikasi yang dirasa sangat kurang dari pihak manajemen Persebaya Surabaya. Kritik-kritik yang dilayangkan oleh Green Nord tidak ditampung dengan baik oleh manajemen, sehingga pola komunikasi tertutup tembok tebal dan tidak tersampainya pesan dengan baik. Di sisi lain, suporter Persebaya Surabaya lainnya mengkritik habis-habisan aksi Green Nord yang menyalakan flare pasca pertandingan yang berakhir seri tersebut. Mereka merasa aksi yang dilakukan terlalu berlebihan dan menyebabkan Persebaya Surabaya terkena denda Komdis PSSI sebesar 220 juta, angka yang cukup fantastis untuk pelanggaran yang baru terjadi sekali bagi Persebaya Surabaya musim ini. Dilansir dari instagram @persebayafans.27 beberapa komentar kontra dilontarkan oleh sebagian suporter. &ldquo;Kyk bocah cilik ae kalah ngamok, belajar dewasa dikit 18 tim liga 1 yang pgn juara bukan cuma persebaya egois banget,&rdquo; ujar @giovanderberlinn. &ldquo;Ben dibayar ambek sing murup2 tribun liyane anteng kok isok,&rdquo; ungkap @jinseid_19. &ldquo;Mending duwik e gae belonjo pemain seng genah. Ayo management dan suporter berbenah rek Eman Eman duwite gae wong PSSI tambah subur,&rdquo; harap @triwibis. &ldquo;Gak tau menang, penonton minim, kenek dendo wes jangkep 2023 jur jur-an!&rdquo; terang @wildanabi14. &ldquo;Kok pakai gituan segala... Persebaya sampai kena denda,&rdquo; jelas @aahmadbaiquni. Peraturan Flare di Liga Indonesia Penggunaan flare (api suar) dalam pertandingan sepak bola resmi di Indonesia merupakan pelanggaran yang dilarang sesuai dengan Pasal 52 huruf c butir i FIFA Stadium Safety and Security Regulations dan Pasal 70 ayat (1) Kode Disiplin PSSI 2023. Dalam menghadapi pelanggaran ini, sanksi denda dapat dikenakan kepada klub tuan rumah, badan yang menunjuk atau mengawasi panitia pelaksana pertandingan tertentu, klub tamu, atau kedua klub tersebut. Besaran denda akan ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terdapat sanksi yang dapat diberikan terhadap pelanggaran penggunaan suar (flare) tersebut sebagaimana diatur dalam Lampiran 1 Kode Disiplin PSSI 2023: Rp. 50 juta untuk satu kali penyalaan; Rp. 100 juta untuk dua sampai lima kali penyalaan; Rp. 200 juta untuk di atas lima kali penyalaan. Sanksi tersebut ditujukan kepada pihak yang bertanggung jawab sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Persebaya Surabaya didenda Komisi Disiplin PSSI sebesar Rp 220 juta. Sanksi itu menyusul insiden penyalaan flare yang dilakukan oleh Bonek.

Pro-Kontra Bonek, Mengapa Flare di Stadion itu Dendanya Besar? Berikut Peraturannya