<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="ltr">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/05/Screen-Shot-2025-11-05-at-135920-324572861.png" alt="Anggota DPR nonaktif Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Nafa Urbach, Eko Patrio, dan Adies Kadir saat menghadiri sidang putusan MKD DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/11).(Ist)." width="100%">
<figcaption>Anggota DPR nonaktif Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Nafa Urbach, Eko Patrio, dan Adies Kadir saat menghadiri sidang putusan MKD DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/11).(Ist).</figcaption>
</figure> <div dir="ltr">JawaPos.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI telah menyatakan Ahmad Sahroni melakukan pelanggaran kode etik. Keputusan ini dibuat dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan. Sahroni pun dijatuhi sanksi penonaktifan selama 6 bulan.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Menanggapi hasil sidang ini, Sahroni menyatakan menghormatinya. Dia pun akan menjalankan sesuai ketentuan.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">&ldquo;Keputusan sudah diputus oleh MKD, dan saya terima secara lapang dada. Saya ambil hikmahnya dari apa yang sudah terjadi. Dan ke depan, saya akan belajar untuk lebih baik lagi,&rdquo; ujar Sahroni, Rabu (5/11).</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/016793530/kpk-beberkan-kronologi-ott-gubernur-riau-abdul-wahid-sempat-kabur-hingga-amankan-uang-rp-16-miliar-dalam-bentuk-valas">KPK Beberkan Kronologi OTT Gubernur Riau Abdul Wahid, Sempat Kabur hingga Amankan Uang Rp 1,6 Miliar dalam Bentuk Valas</a></div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Sahroni menegaskan komitmennya untuk berbenah dan memperkuat integritasnya sebagai wakil rakyat. Dia akan menjadikan momentum ini sebagai pembelajaran dalam menjalankan tugas selanjutnya.&nbsp;</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Sebelumnya, MKD DPR RI memutuskan Anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad&nbsp;Sahroni, terbukti melanggar kode etik. Atas pelanggaran tersebut, MKD menjatuhkan sanksi nonaktif selama enam bulan terhadap Sahroni.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Putusan itu dibacakan dalam sidang etik yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (5/11). Sidang tersebut juga dihadiri empat anggota DPR nonaktif lainnya yang turut menjadi teradu, yakni Uya Kuya, Nafa Urbach, Eko Patrio, dan Adies Kadir.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">&ldquo;Memutuskan, Teradu Ahmad Sahroni terbukti melanggar kode etik dan dijatuhi sanksi nonaktif selama enam bulan terhitung sejak putusan ini dibacakan,&rdquo; kata Wakil Ketua MKD, Adang Darojatun, saat membacakan putusan.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Selama dinonaktifkan, MKD memerintahkan agar Ahmad Sahroni tidak mendapatkan hak keuangan atau gaji sebagai anggota dewan.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">"Menyatakan teradu masa penonaktifan tidak mendapatkan hak keuangan," tegasnya.</div>

Ahmad Sahroni menyatakan menghormatinya. Dia pun akan menjalankan sesuai ketentuan dan berbenah diri.

Disanksi Etik Oleh MKD, Sahroni Nyatakan Menerima dan Akan Berbenah Diri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/1659076299609.jpg" alt="Ilustrasi KPU. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPU. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan akan menelusuri laporan dugaan tindak pidana korupsi terkait penggunaan jet pribadi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang disebut menelan biaya hingga Rp 90 miliar.&nbsp; Laporan itu menjadi sorotan publik setelah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi etik peringatan keras terhadap Ketua hingga Komisioner KPU RI. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, pihaknya akan mencermati secara mendalam hasil putusan DKPP yang dapat menjadi bahan tambahan dalam proses telaah laporan masyarakat.&nbsp; &ldquo;Kami tentu nanti akan mempelajari putusan dari DKPP tersebut, fakta-fakta yang terungkap seperti apa, dan itu tentunya akan menjadi pengayaan bagi kami di KPK dalam menindaklanjuti laporan aduan masyarakat tersebut,&rdquo; kata Budi kepada wartawan, Selasa (28/10). Budi menjelaskan, laporan terkait dugaan penggunaan jet pribadi tersebut saat ini masih berada pada tahap verifikasi awal di bagian pengaduan masyarakat KPK. Karena itu, pihaknya belum dapat membeberkan detail perkembangan kasus maupun materi aduan yang dilaporkan.&nbsp; &ldquo;Namun karena memang ini tahapannya masih di pengaduan masyarakat, kami belum bisa menyampaikan secara detil materi maupun progressing-nya atau perkembangannya dari tindak lanjut atas laporan aduan tersebut,&rdquo; ujarnya. Ia menegaskan, KPK tetap berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penanganan laporan masyarakat. Meski begitu, penyampaian perkembangan laporan tetap dilakukan secara tertutup untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan pelapor.&nbsp; &ldquo;Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas KPK, maka atas setiap laporan aduan masyarakat, KPK pasti selalu sampaikan update perkembangannya kepada pihak pelapor, dan itu sifatnya tertutup atau rahasia,&rdquo; jelas Budi. Lebih lanjut, Budi menekankan prinsip kerahasiaan tersebut penting untuk melindungi identitas pelapor dan memastikan proses penanganan laporan berjalan objektif tanpa tekanan eksternal.&nbsp; &ldquo;Nah ini juga sekalian bertujuan untuk menjaga kerahasiaan identitas pihak pelapor, sekaligus menjaga kerahasiaan materi pelaporan,&rdquo; pungkasnya. Sebelumnya, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terhadap Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin beserta empat anggotanya, yakni Idham Holik, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, dan August Mellaz. <h2>DKPP: KPU Menyalahgunakan Pengadaan Jet Pribadi&nbsp;</h2> Sanksi itu diberikan setelah mereka terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Putusan ini dibacakan dalam sidang pembacaan putusan tujuh perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Selasa (21/10). Dalam pertimbangannya, DKPP menilai para teradu telah menyalahgunakan pengadaan jet pribadi dalam tahapan Pemilu 2024. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pengadaan jet pribadi tersebut dirancang untuk memantau dan memastikan distribusi logistik Pemilu di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Namun, berdasarkan bukti rute dan daftar penumpang (passenger list), DKPP menemukan ketidaksesuaian antara tujuan penggunaan dan pelaksanaan di lapangan. &ldquo;Pada faktanya, berdasarkan bukti rute jet pribadi dan passenger list sebanyak 59 kali perjalanan, tidak ditemukan satu pun rute perjalanan dengan tujuan distribusi logistik," ucap Anggota Majelis DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi. DKPP menyebut, penggunaan jet pribadi itu disalahgunakan tidak sebagaimana tujuan awal penyewaannya. "Tetapi justru digunakan untuk kegiatan monitoring gudang logistik, menghadiri bimbingan teknis KPPS, kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan pasca pemilu serentak, penyerahan santunan untuk petugas badan adhoc, dan monitoring kesiapan serta pelaksanaan PSU di Kuala Lumpur,&rdquo; jelasnya. DKPP juga mencatat, anggaran yang digunakan untuk sewa jet pribadi tersebut mencapai Rp 90 miliar. Dana itu disebut bersumber dari anggaran Sekretariat Jenderal KPU RI Tahun Anggaran 2024. Menurut DKPP, penggunaan anggaran dalam jumlah besar tanpa pertimbangan efisiensi dan akuntabilitas telah mencederai prinsip penyelenggaraan pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas.&nbsp; "Terungkap dalam sidang pemeriksaan, bahwa pagu anggaran pengadaan sewa dukungan kendaraan distribusi logistik untuk kegiatan monitoring dan evaluasi logistik Pemilu 2024, dengan kode RUP469 dan seterusnya, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp 90 miliar. Pelaksanaan kontrak anggaran tersebut berlangsung pada Januari hingga Februari 2024," pungkas Sandi.

KPK menelusuri dugaan korupsi KPU terkait penggunaan jet pribadi yang menelan biaya Rp 90 miliar, setelah DKPP menjatuhkan sanksi etik.

KPK Telusuri Dugaan Korupsi Pemakaian Jet Pribadi KPU Berbiaya Rp 90 Miliar di Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/02/Ilustrasi-Jurnalis_copy_800x575-3901281875.jpg" alt="Ilustrasi jurnalis. (ANTARA/HO-Google)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jurnalis. (ANTARA/HO-Google)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Polwan Polda Bali, Aipda Ni Luh Putu Eka Purnawyanti, dijatuhi sanksi etik dan administratif oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP) setelah terbukti melakukan intimidasi terhadap jurnalis. Sidang kode etik itu telah digelar pada Jumat (11/7). Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Ariasandy membenarkan bahwa sidang etik terhadap Aipda Eka telah dilaksanakan. Aipda Eka dijatuhkan sanksi berupa sanksi demosi serta mutasi tugas ke wilayah hukum Polres Bangli. Aipda Eka merupakan kekasih dari I Nyoman Sariana alias Dede (45), yang dikenal sebagai wartawan abal-abal. Berdasarkan hasil sidang, Aipda Eka dinyatakan melanggar kode etik profesi Polri dalam kapasitasnya sebagai Baur Litpers Subbidpaminal Bidpropam Polda Bali. "Berdasarkan bukti dan keterangan saksi, termasuk dari wartawan Radar Bali, Aipda Eka terbukti melakukan perbuatan tercela yang mencederai nilai-nilai etika profesi kepolisian," kata sumber internal, dikutip dari Radar Bali (Jawa Pos Group), Sabtu (13/7). KKEP menjatuhkan dua jenis sanksi. Untuk sanksi etika, Aipda Eka diwajibkan menyampaikan permintaan maaf secara lisan di hadapan sidang serta tertulis kepada Pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan.&nbsp; Selain itu, Aipda Eka juga harus mengikuti pembinaan rohani, mental, dan pengetahuan profesi selama satu bulan penuh. Sanksi administratif dijatuhkan dalam bentuk mutasi bersifat demosi selama satu tahun dari jabatan semula. Berdasarkan informasi, Aipda Eka akan dipindah tugaskan ke wilayah Bangli. Putusan ini menegaskan bahwa mekanisme penegakan kode etik di tubuh Polri tetap berjalan sebagai bagian dari komitmen menjaga integritas dan profesionalisme institusi. &ldquo;Dalam sidang tersebut, Aipda Eka menyatakan menerima putusan yang dijatuhkan terhadap dirinya,&rdquo; tegasnya. Selain itu, Aipda Eka juga dilaporkan dugaan Tindak Pidana Pelanggaran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Laporan tersebut dilayangkan oleh Andre Sulla jurnalis Jawa Pos Radar Bali, bersama kuasa hukum Solidaritas Jurnalis Bali (SJB), I Made &ldquo;Ariel&rdquo; Suardana, SH., MH., Yulius Benyamin Seran, SH., Ariante, SH., dan Cokorda, SH., ke Sektor Pelayanan kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Bali, &nbsp;Jumat (11/7). Pengacara "Ariel" secara resmi menyampaikan, berdasarkan Nomor Registrasi dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPDL)/ 1309/ VII/ 2025/ SPKT/ Polda Bali, Aipda Eka dan kekasih bernama I Nyoman Sariana, alias Dede, 45, telah dilaporkan terkait Dugaan Tindak Pidana Menghambat atau Menghalangi Pelaksanaan Mencari, Memperoleh dan Menyebarluaskan Gagasan dan Informasi, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. &ldquo;Bak jatuh tertimpa tangga. Setelah kena demosi karena pelanggaran etik, hari ini kami laporkan Aipda Eka dalam dugaan pelanggaran pidana Undang-Undang Pers, khususnya Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,&rdquo; ucap Cokorda di Polda Bali, Jumat (11/7). Peristiwa yang menjadi dasar laporan ini disebut terjadi secara berkesinambungan sejak Mei 2025 hingga puncaknya 1 Juli 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Bhayangkara ke-79. Saat itu, Andre disebut tidak bisa menjalankan tugas jurnalistik secara bebas karena diduga dihalang-halangi saat melakukan peliputan. Sebelumnya juga ada serangan di media sosial yang sudah dilaporkan melalui laporan resmi di SPKT Polda Bali. Itu berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor: STPL/1279/VII/2025/SPKT/Polda Bali, &nbsp;Senin (7/7/2025) sekitar pukul 17.30 WITA. "Ini menyusul beredarnya potongan video di platform Media Sosial (Medsos) dari beberapa akun, yang dinilai mencemarkan nama baik Andre," pungkasnya.

Aipda Ni Luh Putu Eka Purnawyanti dijatuhi sanksi etik dan demosi setelah terbukti mengintimidasi jurnalis di Bali.

Intimidasi Jurnalis Radar Bali yang Sedang Liputan, Anggota Propam Polda Bali Aipda Eka Dijatuhi Sanksi Etik hingga Demosi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/WhatsApp-Image-2022-12-21-at-21.15.501.jpg" alt="Ketua Harian Kompolnas Irjen (Purn) Benny Mamoto. Laily Rahmawaty/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Harian Kompolnas Irjen (Purn) Benny Mamoto. Laily Rahmawaty/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta pelaku duel polisi di SPN Polda Riau ditindak tegas dan dijatuhi sanksi etik dan pidana. Seorang polisi bernama Ruslan yang bertugas di SPN Polda Riau, tewas setelah ditikam rekannya sesama polisi, usai perkelahian pada Selasa (20/12).  ”Kepala pelaku perlu diberikan sanksi yang tegas dan berat, etik maupun pidana,” kata Ketua Harian Kompolnas Irjen (Purn) Benny Mamoto seperti dilansir dari Antara, Rabu (21/12).  Menurut Benny, pihaknya telah mendapatkan informasi serta laporan terkait insiden tersebut. Dia menyayangkan terjadinya kasus yang dapat merusak citra Polri.  Benny juga mengatakan kasus tersebut telah ditindaklanjuti dan diusut Polda Riau. Menurut dia, Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal membentuk tim untuk mengusut serta mengungkap latar belakang kejadian.  ”Saya mendengar bahwa Kapolda membentuk tim untuk mengusut kasus tersebut dan mengungkap latar belakang atau akar masalahnya,” ucap Benny.  Sebelumnya, Aiptu Ruslan selaku Banit Provos SPN Polda Riau ditikam rekan kerjanya Bripka WF setelah keduanya sempat terlibat cekcok. Pertikaian bermula saat korban menegur pelaku lantaran tidak mengikuti apel pembagian tugas. Saat itu pelaku menolak mengikuti apel dengan alasan sedang bertugas.  Mendengar jawaban tersebut, korban kemudian menyuruh pelaku untuk push up, namun ditolak pelaku. Keduanya sempat cekcok dan adu mulut sebelum akhirnya dilerai anggota polisi di sekitar lokasi.  Ternyata, kejadian tersebut tidak selesai, pukul 19.15 WIB, Bripka WF datang ke SPN dengan orang tuanya dengan niat menjumpai Wakil Kepala SPN Polda Riau guna melaporkan perkelahian tersebut. Saat itu, Wakil Kepala SPN minta agar persoalan tersebut diselesaikan esok hari karena masih disibukkan dengan persiapan pelantikan. Merasa tidak puas dengan jawaban tersebut, Bripka WF berniat menemui Kepala SPN Polda Riau.  Setelah menjumpai, Bripka WF kemudian keluar tanpa pamit dan menuju ke penjagaan bertemu dengan Aiptu Ruslan, sehingga kembali terjadi perkelahian. Tidak hanya sekadar cekcok, dada kiri Aiptu Ruslan menancap sebilah sangkur milik Bripka WF yang membuatnya tewas.

Kompolnas Minta Pelaku Duel Polisi di Riau Diberi Sanksi Tegas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/NURHUDI-NASIR.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Dalam rapat paripurna, Rabu (14/9) siang Badan Kehormatan (BK) DPRD Gresik telah membacakan keputusan hasil sidang etik terhadap dua anggota dewan. Yakni, Nurhudi Didin Arianto dan M. Nasir Cholil. Sebelumnya, dua wakil rakyat dari Nasdem itu sebagai teradu dalam kasus ritual pernikahan manusia dan kambing.  Berdasarkan surat keputusan (SK) BK DPRD Gresik Nomor 1 Tahun 2022, untuk M. Nasir Cholil tidak terbukti melanggar kode etik dewan. Wakil rakyat dari Menganti itupun lolos. "Hasil dari penyelidikan BK, yang bersangkutan hanya memenuhi undangan saja. Bahasa anak sekarang kena prank," ungkap Ketua DPRD Gresik M. Abdul Qodir, seusai sidang paripurna.  Beda hal dengan Nurhudi. Hasil sidang etik BK menyatakan bahwa politisi asal dapil Balongpanggang dan Benjeng itu terbukti melanggar tata tertib (tatib) dan kode etik dewan. Karena itu, Nurhudi mendapat sanksi. Namun, ternyata sanksinya tidak berat, melainkan kategori sedang.  Sesuai pasal 31 huruf b Peraturan DPRD Gresik, sanksi sedang itu berupa pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan dewan (AKD) atau pemberhentian dari jabatan pimpinan DPRD atau pimpinan AKD. Nurhudi sendiri, sebelumnya menjabat sebagai sekretaris Komisi IV.  "Pasca keputusan BK dibacakan, beliau telah diberhentikan jabatannya di dalam AKD. Namun, statusnya sebagai anggota DPRD Gresik masih melekat,"  ujar Qodir.  Andaikan sanksi berat, sesuai tatib DPRD Gresik maka yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberhentikan sebagai anggota dewan. Qodir mengakui, bisa jadi keputusan tersebut tidak memuaskan semua pihak. Namun, BK telah bekerja sesuai dengan tupoksinya.  Disinggung Nurhudi yang sudah menjadi tersangka dan ditahan aparat penegak hukum, Qodir menjawab diplomatis. "Adapun proses yang bukan domain kami, tentu kami akan menghormati. Kami juga menunggu perkembangannya," tandasnya.  Karena Nurhudi dinyatakan tetap berstatus sebagai anggota dewan, maka dia masih berhak menerima gaji pokok setiap bulan. Nurhudi sendiri ditahan di Rutan Polres Gresik sejak 18 Juli 2022 lalu.  Sementara itu, kelengkapan berkas perkara pidana dugaan penistaan agama berupa pernikahan manusia dan kambing tersebut masih terus diteliti Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik. "Untuk mengetahui, apakah petunjuk sebelumnya sudah dipenuhi oleh penyidik atau belum," tutur Kasi Pidana Umum Kejari Gresik Ludy Himawan.

Anggota DPRD Gresik Sudah Ditahan, tapi Tetap Terima Gaji Bulanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/komnasham.jpg" alt="Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara. Heru Suyitno/Antara" width="100%">
<figcaption>Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara. Heru Suyitno/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Inspektorat Khusus Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk memeriksa dugaan pelanggaran etik setiap polisi yang terlibat dalam upaya obstruction of justice dan menjatuhi sanksi terkait kematian Brigadir J.  "Hal itu sesuai dengan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia," kata Komisioner Komnas HAM RI Beka Ulung Hapsara di Jakarta, Kamis (1/9) dikutip dari Antara.  Ia menyebutkan berdasarkan informasi yang dikantongi Komnas HAM terdapat sekitar 95 hingga 97 polisi yang sedang dalam pemeriksaan terkait kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J.  "Saya kira ini sejalan dengan apa yang direkomendasikan oleh Komnas HAM," kata Beka.  Terkait sanksi tersebut, Komnas HAM memandang ada tiga klaster. Pertama sanksi pidana dan pemecatan semua anggota polisi yang terbukti bertanggung jawab memerintahkan atas kewenangan-nya membuat skenario, mengkonsolidasikan personel kepolisian serta merusak dan menghilangkan barang bukti.  Kedua, sanksi etik berat. Kepada semua anggota polisi yang terbukti berkontribusi dan mengetahui terjadinya obstruction of justice terkait kematian Brigadir J.  Terakhir ialah sanksi ringan atau kepribadian kepada semua anggota polisi yang menjalankan perintah atasan tanpa mengetahui substansi peristiwa obstruction of justice.  Beka berpandangan mungkin ada anggota polisi yang hanya disuruh, namun tidak tahu skenario atau kejadian yang sebenarnya. Namun, personel itu juga harus diperiksa. "Tujuannya untuk melihat dan membuktikan derajat kesalahannya," ujarnya.  Sementara itu, Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Agung Budi Maryoto menyebutkan enam personel polisi yang diduga terlibat dalam obstruction of justice atau upaya penghalangan proses hukum perkara Brigadir J mulai menjalani sidang kode etik.  "Terhadap keenam tersangka obstruction of justice ini Divisi Propam segera melaksanakan sidang kode etik. Bahkan, hari ini sudah mulai pada Kompol CP," kata Irwasum Polri Komjen Polisi Agung Budi Maryoto.

Komnas HAM: Sanksi Polisi yang Lakukan "Obstruction of Justice"

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/NURHUDI-NASIR.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com– Badan Kehormatan (BK) DPRD Gresik telah merampungkan seluruh tahapan persidangan dugaan pelanggaran etik dengan terlapor dua anggota dewan dari Fraksi Nasdem, Senin (1/8). Yakni, Nurhudi Didin Arianto dan Muhammad Nasir. Keduanya terseret dalam kasus ritual pernikana manusia dengan kambing pada 5 Juni 2022 lalu.  Kedua wakil rakyat tersebut tinggal menunggu keputusan pemberian sanksi yang akan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Gresik mendatang. Kepastian kapan rapat paripurna, menunggu penjadwalan dari badan musyawarah (bamus) dewan.  Senin (1/8), BK telah merampungkan verifikasi alat bukti yang sudah disampaikan pihak pelapor maupun terlapor dalam rapat sebelumnya. Mulai video, gambar, rekaman suara, hingga keterangan dari para pihak.  ’’Sudah rampung dan memenuhi syarat sehingga tugas BK sudah selesai. Seluruh hasilnya akan kami sampaikan kepada pimpinan dewan dan tim ahli,’’ kata Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Ridwan.  Selanjutnya, berkas sidang etik tersebut akan menjadi bahan pertimbangan pemberian sanksi. Sekaligus pimpinan dewan segera menjadwalkan rapat paripurna tentang penyampaian hasil sidang etik dewan. ’’Sanksi akan dibacakan dalam forum rapat tertinggi di ranah legislatif. Terbuka untuk umum,’’ tutur politikus asal Menganti itu.  Seluruh tahapan tersebut merujuk Peraturan DPRD Gresik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Beracara BK. Setidaknya terdapat lima hal yang menjadi prinsip pertimbangan sebelum pengambilan keputusan. ’’Sehingga wajar prosesnya terbilang lama. Agar semua berjalan sesuai prosedur dan proporsional,’’ jelas Mujid.  Yang pasti, keputusan yang disampaikan akan bersifat mengikat masing-masing pihak. Baik berupa sanksi ringan, sedang, maupun berat. Juga menyampaikan hal tersebut kepada pimpinan fraksi dan ketua partai yang bersangkutan. ’’Karena keputusan PAW (pergantian antarwaktu) menjadi wewenang masing-masing partai,’’ ungkap Mujid.  Terpisah, kasus yang menyeret dua anggota legislatif itu mendapat tanggapan dari DPD Nasdem Gresik. Partai yang menaunginya sebagai anggota legislatif. Hingga kini, belum ada keputusan terkait sanksi dari internal Nasdem. ’’Kami menunggu putusan dari dewan pimpinan pusat (DPP),’’ jelas Ketua DPD Partai Nasdem Gresik Saiful Anwar.  Pihaknya juga mengambil sikap asas praduga tak bersalah. Mengingat, belum ada putusan hukum tetap dan mengikat dari pengadilan. Meski, proses hukum atas peristiwa tersebut masih berjalan. ’’Kita menunggu proses itu. Jika kemudian yang bersangkutan ini bersalah, kita juga masih menunggu arahan selanjutnya dari DPP,” pungkasnya.

Kasus Penodaan Agama, Sanksi Dua Anggota DPRD Gresik Tinggal Dibacakan

sanksi etik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sanksi etik

Berita Terkini