<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/03/belgia2-509282595.jpg" alt="Bendera Belgia. (Facebook)" width="100%">
<figcaption>Bendera Belgia. (Facebook)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Belgia mengumumkan paket 12 sanksi tegas terhadap Israel sebagai bagian dari sikap politik luar negerinya menyikapi perang di Gaza. Keputusan ini diambil bersamaan dengan rencana Belgia mengakui Palestina sebagai negara dalam Sidang Umum PBB akhir bulan ini. Menteri Luar Negeri Belgia, Maxime Prevot, menegaskan langkah tersebut bertujuan memberi tekanan nyata kepada pemerintah Israel agar menghentikan pelanggaran hukum internasional. "Ini bukan tindakan terhadap rakyat Israel, melainkan upaya agar pemerintah mereka mematuhi hukum kemanusiaan dan menciptakan perubahan di lapangan," ujar Prevot melalui cuitan di X pribadinya. Dari pernyataan resmi Prevot, sanksi yang disiapkan Belgia meliputi: 1. Larangan impor produk dari permukiman ilegal Israel di Tepi Barat. 2. Peninjauan kembali kontrak pengadaan publik dengan perusahaan-perusahaan Israel. 3. Pembatasan kerja sama ekonomi dengan entitas yang terlibat dalam aktivitas permukiman. 4. Pengetatan izin masuk bagi individu yang terlibat dalam pelanggaran hukum internasional. 5. Deklarasi persona non grata untuk pimpinan Hamas di Belgia. 6. Deklarasi persona non grata terhadap dua menteri garis keras Israel, diduga Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich. 7. Larangan masuk bagi sejumlah pemukim Israel yang dituding melakukan kekerasan terhadap warga Palestina. 8. Pengawasan ketat transaksi keuangan dengan entitas Israel yang berhubungan dengan permukiman. 9. Pembekuan aset tertentu milik individu yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. 10. Pembatasan kerja sama akademik dan riset dengan lembaga Israel yang terkait langsung dengan kebijakan permukiman. 11. Tekanan diplomatik di forum Uni Eropa agar negara anggota lain mengambil langkah serupa. 12. Kampanye internasional untuk memperkuat isolasi terhadap pihak-pihak Israel yang dianggap melanggar hukum internasional. Selain sanksi ekonomi dan diplomatik, Belgia juga menyoroti peran tokoh-tokoh politik Israel yang dianggap menghasut kekerasan.&nbsp;Meski tidak menyebut nama, dua menteri yang masuk daftar persona non grata diyakini adalah Ben-Gvir dan Smotrich, tokoh sayap kanan yang sebelumnya juga dikenai sanksi oleh Inggris, Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Norwegia. Prevot menekankan bahwa paket sanksi ini adalah bagian dari kewajiban moral dan hukum internasional Belgia, terutama dalam mencegah risiko genosida. Ia menyebut, tindakan tegas diperlukan karena tragedi kemanusiaan di Gaza telah menewaskan puluhan ribu warga sipil dan menciptakan kelaparan massal. Langkah Belgia ini menambah isolasi diplomatik yang dihadapi Israel. Dengan adanya larangan impor produk permukiman dan pembatasan kerja sama publik, tekanan ekonomi dapat meningkat, sementara keputusan persona non grata menyasar langsung ke elite politik Israel yang paling kontroversial. Jika negara-negara Eropa lain mengikuti langkah serupa, maka Israel berpotensi menghadapi salah satu isolasi internasional terbesar dalam sejarah modernnya.

Belgia mengumumkan 12 sanksi terhadap Israel sebagai respons atas perang di Gaza, termasuk larangan impor dan pembatasan kerja sama.

Sikap Tegas Belgia atas Genosida di Gaza, Siapkan 12 Sanksi untuk Israel, dari Larangan Impor hingga Persona Non Grata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/21/photo-1625440153141-1ae4c27ff33b-1295067680.jpeg" alt="Bendera Uni Eropa (Alexandre Lallemand/Unsplash)" width="100%">
<figcaption>Bendera Uni Eropa (Alexandre Lallemand/Unsplash)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Uni Eropa telah sepakat mencabut sanksi ekonomi yang diberlakukan terhadap Suriah untuk membantu negara ini pulih dari perang dan jatuhnya rezim Bashar al-Assad. Kaja Kallas, Perwakilan Tinggi untuk Urusan Luar Negeri di Uni Eropa, menulis di akun X resminya bahwa keputusan ini disetujui oleh menteri-menteri luar negeri EU pada Selasa (20/5). "Kami ingin membantu warga Suriah untuk membangun Suriah baru yang inklusif dan damai. UE telah berdiri bersama Suriah dalam 14 tahun terakhir &ndash; dan akan terus melakukan demikian," tulisnya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/016014973/trump-bertemu-ahmed-al-sharaa-desak-suriah-normalisasi-hubungan-dengan-israel">Trump Bertemu Ahmed Al-Sharaa, Desak Suriah Normalisasi Hubungan dengan Israel</a> Keputusan ini diambil setelah Amerika Serikat (AS) mencabut segala sanksi Suriah dan Presiden Trump bertemu dengan Presiden Suriah yang baru, Ahmed al-Sharaa, pada minggu lalu. Akan tetapi dilansir dari The Guardian, EU menyangkal jika keputusan sebagai respon terhadap kebijakan AS.&nbsp; Ketika berbicara dengan para wartawan, Kallas menyampaikan bahwa "kita tidak punya pilihan, kita memberi mereka kemungkinan untuk menstabilkan negaranya atau kita tidak melakukannya." Menurut petinggi Uni Eropa ini, kegagalan mencabut sanksi Suriah dapat membuat negara ini berakhir sama dengan Afganistan yang ekonominya runtuh ketika Taliban kembali berkuasa pada tahun 2021. Menurut pernyataan dari siaran pers resmi, ketika runtuhnya rezim Assad, UE telah mengambil pendekatan bertahap untuk mendukung transisi dan pemulihan ekonomi di Suriah. Pada bulan Februari, UE telah menangguhkan beberapa sanksi ekonominya terhadap Suriah.&nbsp; Hanya saja menurut laporan The Guardian, beberapa negara anggota menilai bahwa upaya tersebut masih belum cukup untuk menstabilkan ekonomi negara tersebut. Namun pada saat yang sama, para petinggi Uni Eropa juga masih khawatir dengan meningkatnya kekerasan, terutama antara petugas keamanan Suriah dan kelompok loyalis rezim Assad.&nbsp; Pada bulan Maret, bentrokan keduanya telah mengakibatkan setidaknya 1000 orang tewas yang 745 diantaranya adalah penduduk sipil. Oleh karena itu, UE menyatakan bahwa akan terus memantau perkembangan dan akuntabilitas terkait pecahnya kekerasan. Organisasi regional Eropa ini juga akan bekerja sama dengan pemerintah transisi untuk melindungi hak asasi manusia seluruh rakyat Suriah. Uni Eropa juga masih akan mempertahankan sanksi yang berkaitan dengan rezim Assad untuk menjaga akuntabilitas dan juga sanksi berdasarkan alasan keamanan, termasuk senjata dan teknologi. "Uni Eropa tetap berkomitmen dan bermaksud mengambil peran utama dalam pemulihan awal dan rekonstruksi Suriah di masa mendatang sejalan dengan perkembangan di lapangan," tutup siaran pers resmi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/016009382/pbb-sambut-baik-keputusan-trump-hapus-sanksi-ekonomi-suriah">PBB Sambut Baik Keputusan Trump Hapus Sanksi Ekonomi Suriah</a>

Uni Eropa telah sepakat mencabut sanksi ekonomi yang diberlakukan terhadap Suriah untuk membantu negara ini pulih dari perang.

Uni Eropa Cabut Sanksi Ekonomi terhadap Suriah untuk Percepat Pemulihan Pasca Perang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/14/Trump-in-Riyadh-2-865795861.jpeg" alt="Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dengan Putra Mahkota Saudi, Mohammed bin Salman, di Riyadh pada Selasa (13/5). (Dok. Reuters/Brian Snyder)" width="100%">
<figcaption>Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dengan Putra Mahkota Saudi, Mohammed bin Salman, di Riyadh pada Selasa (13/5). (Dok. Reuters/Brian Snyder)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;-&nbsp;Presiden Amerika Serikat, Donald Trump,&nbsp;mengumumkan rencana besar untuk mencabut seluruh sanksi ekonomi yang dikenakan terhadap Suriah. Pengumuman ini disampaikan saat Trump menghadiri forum investasi di Riyadh, Arab Saudi pada Selasa (13/5) dan&nbsp;sebagai bentuk respons atas permintaan Putra Mahkota Saudi, Mohammed bin Salman. Dilansir dari&nbsp;Reuters,&nbsp;Trump menyatakan bahwa pencabutan sanksi bertujuan untuk memberi kesempatan baru bagi Suriah dalam membangun kembali negara mereka. "Ini saatnya mereka bersinar. Kami akan mencopot semuanya," ujar Trump dalam pidatonya&nbsp;di Riyadh, Arab Saudi. Keputusan mengejutkan ini datang menjelang pertemuan yang dijadwalkan antara Trump dengan Presiden Suriah yang baru, Ahmed al-Sharaa, yang kini berkuasa setelah tergulingnya Bashar al-Assad. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/016009157/kunjungi-timur-tengah-donald-trump-berhasil-tarik-investasi-senilai-600-miliar-dollar-dari-arab-saudi"> Kunjungi Timur Tengah, Donald Trump Berhasil Tarik Investasi Senilai 600 Miliar Dollar dari Arab Saudi </a> Ahmed al-Sharaa&nbsp;merupakan&nbsp;mantan komandan kelompok militan al Qaeda, yang sebelumnya dikenal sebagai pemimpin Front Nusra dan telah memutus hubungan dengan organisasi teroris sejak 2016. Ia bahkan pernah menjalani hukuman penjara selama lima tahun di bawah pengawasan AS ketika berperang di Irak. Meskipun keputusan Trump menuai sorotan tajam, termasuk dari Israel yang masih mencurigai afiliasi Sharaa dengan kelompok ekstremis, pemerintahan Trump menegaskan bahwa pencabutan sanksi ini sejalan dengan upaya membuka jalan baru dalam hubungan diplomatik. Menteri Luar Negeri AS,&nbsp;Marco Rubio,&nbsp;dijadwalkan&nbsp;untuk&nbsp;bertemu dengan mitranya dari Suriah dalam waktu dekat sebagai bagian dari normalisasi hubungan bilateral. Sebelumnya, sanksi-sanksi ekonomi terhadap Suriah telah diberlakukan sejak era Bashar al-Assad, dan secara efektif memutus negara dari sistem keuangan internasional. Hal itu menyebabkan minimnya investasi dan memperlambat proses rekonstruksi pascaperang. Pencabutan sanksi oleh AS pun disambut positif oleh pemerintah Suriah. Dalam pernyataannya&nbsp;kepada&nbsp;Reuters, Menteri Luar Negeri Suriah,&nbsp;Asaad al-Shibani, menuturkan bahwa langkah&nbsp;ini sebagai titik balik penting bagi rakyat Suriah. Shibani juga menegaskan&nbsp;mengenai&nbsp;kesiapan Damaskus untuk membangun hubungan baru dengan Washington yang didasarkan pada rasa saling menghormati dan kepentingan bersama. Ia&nbsp;bahkan menyatakan bahwa Trump berpotensi mencetak 'kesepakatan perdamaian bersejarah' di wilayah itu. Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga menyambut baik. Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, menyatakan bahwa pelonggaran sanksi&nbsp;ini&nbsp;sangat penting untuk mendukung upaya rekonstruksi dan pemulihan Suriah dari konflik berkepanjangan. Meski begitu, belum ada kejelasan apakah langkah AS akan disusul dengan upaya untuk mencabut sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap kelompok terafiliasi al Qaeda, seperti Hayat Tahrir al-Sham (HTS), yang secara resmi telah dibubarkan pada Januari lalu. Dengan langkah&nbsp;yang dilakukan&nbsp;ini, Trump membuka babak baru dalam kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah. Tidak hanya itu, Trump juga&nbsp;mempertaruhkan reputasi globalnya dengan menggandeng pemimpin kontroversial seperti Ahmed al-Sharaa&nbsp;dalam upaya menciptakan stabilitas di wilayah yang selama ini dilanda konflik berkepanjangan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/haji/015963391/presiden-prabowo-ingin-buat-kampung-indonesia-di-arab-saudi-lokasinya-di-dekat-masjidil-haram">Presiden Prabowo Ingin Buat Kampung Indonesia di Arab Saudi, Lokasinya di Dekat Masjidil Haram</a>

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan rencana besar untuk mencabut seluruh sanksi ekonomi yang dikenakan terhadap Suriah.

PBB Sambut Baik Keputusan Trump Hapus Sanksi Ekonomi Suriah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/24/2023-12-24_033146-1-1350905303.jpg" alt="Presiden Joe Biden kembali ke Gedung Putih di Washington, DC, setelah perjalanan ke Milwaukee, Wisconsin menggembar-gemborkan program ekonominya dan agenda Investasi di Amerika. (Abcnews)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joe Biden kembali ke Gedung Putih di Washington, DC, setelah perjalanan ke Milwaukee, Wisconsin menggembar-gemborkan program ekonominya dan agenda Investasi di Amerika. (Abcnews)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pada Jumat (22/12), Presiden Joe Biden menandatangani perintah eksekutif yang memberikan wewenang kepada Amerika Serikat untuk memberlakukan sanksi lebih lanjut terhadap Rusia. Sanksi ini akan ditujukan kepada lembaga-lembaga keuangan yang secara tidak langsung mendukung pembangunan persenjataan perang Rusia. Seorang pejabat senior pemerintah dalam percakapan telepon dengan wartawan, menjelaskan bahwa perintah eksekutif baru ini memberikan alat kepada AS untuk menindak lembaga-lembaga keuangan yang tidak mengambil langkah untuk menghentikan perusahaan mereka dari mengirimkan barang-barang ke kompleks industri militer Rusia atau untuk keluar dari bisnis dengan Rusia. Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan, menyatakan bahwa sanksi terbaru ini "akan menyatakan dengan jelas kepada lembaga keuangan asing bahwa mendukung transaksi yang signifikan dengan pangkalan industri militer Rusia akan membawa risiko sanksi bagi mereka." Saat ini, langkah-langkah tersebut "telah secara drastis mengurangi kemampuan Rusia untuk mengganti peralatan, material, dan teknologi yang diperlukan untuk mendorong agresinya." "Mereka berhasil mengurangi ketahanan keuangan Rusia, mendorong Rusia untuk mencari pasokan melalui rezim nakal, dan membuat keputusan sulit terkait alokasi sumber daya untuk keperluan militer. Yang lebih penting, tindakan kami dirancang secara cermat untuk meminimalkan dampak negatif pada ekonomi global,"&nbsp;tambahnya, dilaporkan dari&nbsp;ABC News, Minggu (24/12). Perintah yang dikeluarkan pada Jumat (22/12), merupakan salah satu pendekatan dari berbagai upaya Amerika untuk melemahkan Rusia dalam menghadapi agresinya terhadap Ukraina. Tujuannya adalah untuk menanggulangi taktik penghindaran yang memungkinkan Rusia tetap memiliki akses ke lembaga keuangan melalui jalur yang tidak langsung, seperti lembaga keuangan kecil, dan membeli sumber daya yang diperlukan untuk keperluan perang. Sanksi terhadap Rusia terus menjadi permainan catur, dan perintah eksekutif ini merupakan langkah terbaru untuk menahan Rusia dalam taktik tersebut. "Perintah eksekutif ini memberikan kami alat bedah yang memungkinkan pengejaran lembaga keuangan yang terlibat dalam transaksi yang mendukung kemajuan kompleks industri militer Rusia," ungkap seorang pejabat senior pemerintah dalam percakapan telepon dengan wartawan. Pejabat pemerintahan lain memberikan contoh beberapa langkah "sekunder" dalam proses sanksi yang menjadi fokus AS, seperti dalam kasus berlian Rusia. Meskipun AS sebelumnya telah melarang impor berlian langsung dari Rusia, perintah eksekutif terbaru pada hari Jumat juga melibatkan pelarangan pengiriman berlian dari Rusia ke negara lain untuk diproses, dan kemudian masuk ke AS. Kedua pejabat tersebut menegaskan bahwa perintah eksekutif tersebut hanya merupakan salah satu instrumen untuk melemahkan Rusia, yang juga melibatkan bantuan militer dan kemanusiaan untuk Ukraina. Mereka secara konsisten meminta Kongres untuk menyetujui paket bantuan tambahan yang diminta oleh Gedung Putih. Sanksi dan kontrol ekspor awal yang diterapkan oleh AS telah memberikan dampak yang signifikan pada Rusia, kata pejabat pertama. Namun, Kremlin telah berhasil membangun "pengaturan dan fasilitator" melalui perusahaan-perusahaan kecil. Pendapat para ahli bervariasi mengenai sejauh mana sanksi tersebut benar-benar berdampak kuat pada Rusia. "Kami telah memberlakukan sanksi terhadap beberapa perusahaan yang kami identifikasi, namun pada akhirnya, titik kritis bagi perusahaan-perusahaan ini dan kemampuan Rusia untuk terus menghindari sanksi kami adalah sistem keuangan, karena pada akhirnya, mereka harus melakukan transaksi keuangan untuk memindahkan barang dari yurisdiksi pihak ketiga ke Rusia,"&nbsp;ungkap seorang pejabat. Meskipun pejabat tersebut menyatakan bahwa kemungkinan kecil bank-bank AS terkena dampak langsung dari perintah eksekutif tersebut, tetapi dampaknya dapat dirasakan oleh beberapa mitra mereka. "Jadi, salah satu tujuan kami dalam menerbitkan perintah eksekutif ini adalah untuk memberi peringatan kepada bank-bank di Eropa dan Amerika Serikat yang memiliki hubungan dengan bank-bank di seluruh dunia dan yurisdiksi lain tentang pentingnya mengambil langkah-langkah untuk mencegah penggunaan sistem mereka untuk memindahkan barang ke Rusia yang mendukung kompleks industri militer,"&nbsp;sambung pejabat tersebut. Menurut Sullivan, sanksi baru ini merupakan alat yang efektif untuk menyampaikan pesan yang jelas:&nbsp;"Kami menyampaikan pesan yang tegas bahwa siapa pun yang mendukung upaya perang Rusia yang melanggar hukum berisiko kehilangan akses ke sistem keuangan AS."

Presiden Biden tandatangani perintah sanksi ekonomi terhadap Rusia, fokus pada lembaga keuangan yang mendukung persenjataan.

Rusia Kembali Jadi Sasaran Sanksi AS Setelah Biden Menandatangani Perintah Eksekutif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/semikonduktor.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tiongkok dikabarkan mengalami penurunan tajam terkait impor semikonduktornya dalam dua bulan pertama tahun 2023. Menurut data yang diterbitkan oleh Departemen Bea Cukai Tiongkok, impor chip negara tersebut turun sebesar 27 persen pada bulan Januari dan Februari 2023.  Tidak mengherankan jika impor telah menurun. Hal tersebut mengingat Tiongkok mengalami penurunan impor semikonduktor sebesar 15 persen tahun lalu, penurunan pertama sebesar ini dalam dua dekade.  Menurut data yang diterbitkan oleh Administrasi Umum Bea Cukai, dilansir via SCMP, Tiongkok mengimpor 67,6 miliar Sirkuit Terpadu (IC) dalam dua bulan terakhir. Angka tersebut 26,5 persen lebih rendah dari impor periode yang sama tahun sebelumnya.  Total nilai impor juga turun dari USD 68,8 miliar menjadi USD 47,8 miliar, yang merupakan penurunan sebesar 30,5 persen. Meskipun harga chip global turun, Tiongkok tidak dapat mengambil keuntungan dari harga yang kompetitif karena menghadapi pembatasan perdagangan yang besar dari Amerika Serikat (AS).  Tahun lalu AS melarang penjualan chip canggih yang digunakan untuk kecerdasan buatan dan komputasi awan ke Tiongkok. Pemerintahan Joe Biden tidak hanya melarang penjualan chip tetapi juga penjualan teknologi semikonduktor, peralatan manufaktur, dan personel.  AS tidak hanya melarang perusahaannya mengekspor semikonduktor dan teknologi terkait ke Tiongkok. Lebih dari itu, AS juga mengikat sekutu seperti Jepang, Belanda, Taiwan, dan Korea Selatan untuk menghentikan perusahaan mereka mengekspor semikonduktor ke Tiongkok.  Sanksi dan pembatasan telah membatasi pilihan impor Tiongkok karena perusahaan semikonduktor besar seperti Nvidia, ASML, Tokyo Electronics, dan lebih banyak lagi sekarang dilarang menjual teknologi dan produk canggih mereka ke Tiongkok. Lebih buruk lagi, Washington sekarang berencana untuk membatasi penggunaan semikonduktor yang diproduksi di Tiongkok oleh perusahaan asing yang menggunakan teknologi AS.  Ini berarti perusahaan seperti Samsung dan SK Hynix yang unit fabrikasinya di Tiongkok mungkin tidak diizinkan untuk memproduksi dan menjual chip buatan China.  Diketahui, perang dagang AS-Tiongkok dimulai pada 2018 ketika presiden saat itu Donald Trump memberlakukan sanksi dan tarif ekspor ke Tiongkok untuk menghentikan dugaan praktik perdagangan yang tidak adil dan pencurian kekayaan intelektual.  AS telah menambahkan raksasa teknologi Tiongkok Huawei dan ZTE ke daftar entitas terkenal. Daftar tersebut memiliki lebih dari 639 bisnis dan individu Tiongkok atau yang terkait dalam daftar hitam perdagangan. Perusahaan dalam daftar entitas dilarang menerima barang, layanan, dan teknologi asal AS.  Pembuat chip terbesar Tiongkok, SMIC, juga masuk dalam daftar entitas. Hal ini menghambat rencana ekspansi SMIC karena produksi massal di SMIC Jingcheng ditunda beberapa kuartal karena keterlambatan mendapatkan peralatan bottleneck dari perusahaan asing.  Tiongkok sendiri merupakan pasar semikonduktor terbesar di dunia dan menyumbang hampir sepertiga dari penjualan global. Industri semikonduktor memainkan peran penting dalam sektor teknologi negara dan menyumbang hampir 30 persen dari PDB.  Namun, negara ini tidak mandiri dalam bidang ini, karena sangat bergantung pada negara asing untuk teknologi dan peralatan canggih. Meskipun impor semikonduktor telah menurun pada tahun 2023, industri manufaktur lainnya telah bangkit kembali dan tumbuh dalam dua bulan terakhir setelah Tiongkok mencabut kebijakan nol-Covid pada Desember 2023.

Terdampak Sanksi AS, Industri Semikonduktor Tiongkok Babak Belur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/putin.jpg" alt="Presiden Rusia Vladimir Putin. Xinhua/Antara" width="100%">
<figcaption>Presiden Rusia Vladimir Putin. Xinhua/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis (7/7), menantang negara-negara barat untuk mengalahkan Rusia di medan perang. Dia memperingatkan, pergerakan Rusia yang berlangsung di Ukraina saat ini bisa dibilang baru saja mulai.  ”Kita dengar bahwa mereka ingin mengalahkan kita di medan pertempuran. Kita bisa bilang apa, biarkan mereka mencobanya,” kata Putin seperti dilansir dari Antara.  Putin mengeluarkan pernyataan itu ketika menyampaikan pidato di depan para pemimpin parlemen. Itu pertama kali sejak perang mulai berkobar lebih dari empat bulan lalu.  Dia memperingatkan bahwa masa depan perundingan akan meredup jika konflik berlarut-larut. ”Kita sudah sering mendengar bahwa barat ingin memerangi kita untuk membela semua warga Ukraina. Ini adalah tragedi bagi rakyat Ukraina, tapi tampaknya semua mengarah ke sana,” tutur Putin.  Rusia menuding Barat mengobarkan perang proksi dengan menggempur ekonominya dengan serentetan sanksi serta meningkatkan pasokan persenjataan canggih untuk Ukraina.  Putin mengatakan, jelas bahwa sanksi-sanksi Barat menimbulkan berbagai kesulitan. Namun, sama sekali tidak seperti yang diperkirakan para penggagas serangan ekonomi terhadap Rusia.  Kendati sesumbar bahwa Rusia baru saja melangkah, Putin masih membuka kemungkinan bagi perundingan.  ”Semua orang harus tahu bahwa pada umumnya, kita belum memulai apa pun dengan sungguh-sungguh, Pada saat yang sama, kami tidak menolak pembicaraan perdamaian,” ujar Putin.  ”Tetapi mereka yang menolaknya harus tahu bahwa semakin jauh, semakin sulit bagi mereka untuk bernegosiasi dengan kita,” tambah Putin.  Sementara itu, kepala juru runding Ukraina, Mykhailo Podolyak, pekan ini di Twitter menyebutkan syarat-syarat yang diajukan pihaknya untuk dapat melanjutkan pembicaraan.  ”Gencatan senjata. Penarikan pasukan. Kembalikan para warga negara yang diculik. Serahkan para penjahat perang. Mekanisme perbaikan kerusakan. Pengakuan atas hak kedaulatan Ukraina,” ucap Podolyak.  Sejak meluncurkan invasi ke Ukraina pada 24 Februari, pasukan Rusia telah menguasai banyak wilayah di negara itu, termasuk merebut Luhansk di Ukraina timur pada Minggu (3/7). Tetapi, pergerakan pasukan Moskow sejauh ini lebih lambat dibandingkan dengan yang diperkirakan para analis. Pasukan itu dipukul mundur saat berupaya merebut ibu kota Ukraina, Kiev, dan kota utama kedua, Kharkiv.

Putin Tantang Barat untuk Coba Kalahkan Rusia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Tank-Ukraina-AFP.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Perang Rusia-Ukraina telah berdampak pada sektor ekonomi internasional. Hingga saat ini, banyak perusahaan internasional maupun negara-negara tertentu memberi sanksi kepada Rusia.  Menurut dosen Hubungan Internasional (HI) Universitas Airlangga (Unair) Citra Hennida, sanksi yang diberikan berbagai pihak kepada Rusia itu bisa berupa apapun. Di antaranya adalah larangan penerbangan, pembatasan memasuki pasar investasi, sampai pembatasan perdagangan.  ”Bagi Indonesia, kenaikan harga roti, mi, dan emas, menjadi salah satu dampak ekonomi dari serangan Rusia ke Ukraina. Dampak ekonomi penduduk Ukraina dan beberapa negara lain adalah sulitnya mendapatkan uang tunai,” tutur Citra Hennida.  Dia menjelaskan, Amerika Serikat dan Inggris melarang investor dalam negeri berinvestasi di sektor-sektor yang kemungkinan digunakan Rusia untuk membiayai perang. Aksi tersebut diikuti pula banyak korporasi global.  ”Misalnya Ikea, Disney, Shell, Ford, hingga Apple, yang membatasi atau berhenti beroperasi di Rusia,” kata Citra pada Rabu (9/3).  Alumnus Flinders University, Australia itu menyebut, Ukraina menjadi salah satu pengekspor gandum, bahan dasar mi dan roti, terbesar di Indonesia. Stok gandum tertahan di pelabuhan lantaran ketegangan di beberapa kawasan jalur distribusi.  ”Tinggal cari, kita punya komoditas ekspor apa dengan Rusia dan Ukraina. Akan langsung ketemu komoditas ekspor mana saja yang kemungkinan akan terganggu,” terang Citra Hennida.  Sementara itu, kenaikan harga barang juga beriringan dengan laju inflasi. Termasuk Indonesia, Citra menyebut uang berlebih yang dikeluarkan untuk mendapat komoditas ekspor dari Rusia atau Ukraina akan memicu inflasi.  ”Indonesia kan masih sangat tergantung impor. Apalagi, kita juga masih berusaha bangkit dari pandemi,” ujar Citra Hennida.  Kenaikan harga emas beberapa waktu lalu juga merupakan dampak dari konflik Rusia-Ukraina. Sebab, tidak ada yang mengira konflik itu akan berlangsung lama.  ”Konflik itu telah memasuki minggu kedua dan berdampak besar pada iklim investasi global. Konflik ini memicu kegelisahan karena boikot yang dilakukan berbagai negara. Akhirnya investor akan berinvestasi pada hal-hal yang pasti, seperti emas,” tutur Citra Hennida.  Emas menjadi instrumen yang menjaga nilai uang. Karena itu, tidak mengherankan jika belakangan banyak orang berburu emas hingga menaikkan harga emas secara global.  ”Di Indonesia 1 gram emas mencapai kisaran satu juta rupiah. Bahkan dalam sehari bisa naik 15.000 rupiah. Penyebabnya banyak orang mencari emas karena dianggap investasi yang lebih aman,” kata Citra.  Dampak-dampak itu, lanjut dia, merupakan bukti dari dua karakteristik sanksi ekonomi bagi Rusia. Yakni sanksi menyasar bisnis-bisnis milik oligarki. Selain itu, mengarah ke sektor dengan tingkat ketergantungan rendah pada negara pemberi sanksi.  ”Rusia memiliki sistem semi otokratik. Dukungan publik tidak berpengaruh. Yang berpengaruh pada kebijakan luar negeri adalah presiden, elite politik, dan oligarki di sana,” ujar Citra Hennida.  Dia menambahkan, terdapat beberapa langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi dampak ekonomi konflik Rusia-Ukraina. Di antaranya, pemerintah harus memperbanyak variasi suplai dan melakukan shifting pada komoditas ekspor dari dua negara tersebut.  Untuk impor gandum, Citra mencontohkan beberapa negara alternatif seperti Kanada, Amerika Serikat, Pakistan, atau Bangladesh. ”Intinya cari alternatif. Lalu, cari juga mitra lain yang butuh barang kita. Termasuk mencari alternatif atau mengganti tempat investasi FDI (foreign direct investment),” terang Citra Hennida.  ”Pemerintah, korporasi, maupun pelaku ekonomi, harus memperhatikan rantai suplai yang berkaitan dengan Rusia dan Ukraina. Segera cari alternatif pasar baru, variasi suplai dan investor baru untuk menjaga perekonomian dan investasi dalam negeri,” tambah dia.

Harga Emas dan Tepung Naik di Indonesia karena Perang Rusia-Ukraina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kena-imbas-sanksi-as-skuad-iran-minta-pertolongan-fifa_m_220071.jpeg" alt="Timnas Iran tidak akan menggunakan sepatu baru di Piala Dunia 2018." width="100%">
<figcaption>Timnas Iran tidak akan menggunakan sepatu baru di Piala Dunia 2018.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Timnas Iran menghadapi cobaan menjelang lakoni pertandingan di Piala Dunia 2018. Mereka mendapat 'teror' tidak langsung, sebagai akibat dari krisis politik yang dihadapi pemerintah Iran dengan Amerika Serikat. Pasukan Singa Persia dipastikan tidak akan mendapat suplai baru dari produsen alat-alat olahraga ternama, Nike, di Piala Dunia 2018. Hal ini merupakan dampak dari sanksi ekonomi yang diperintahkan Presiden AS, Donald Trump, terhadap Iran. "Sanksi yang diberikan Amerika Serikat punya arti, sebagai sebuah perusahan Amerika Serikat, Nike tidak bisa mensuplai sepatu kepada para pemain Timnas Iran saat ini," pernyatan resmi Nike seperti dilansir ESPN. Tentu saja putusan sepihak ini membuat kubu Timnas Iran merasa kecewa. Di saat butuh dukungan untuk melakoni laga-laga penting di Piala Dunia, Nike selaku sponsor apparel justru pergi meninggalkan mereka. Ini mau tidak mau bakal sedikit mengganggu fokus para pemain. "Para pemain sudah terbiasa menggunakan peralatan olahraga (produk Nike), dan bukan hal yang baik mengubah (kebiasaan) mereka hanya satu pekan sebelum menjalani pertandingan-pertandingan penting," tukas pelatih Iran, Carlos Queiroz di BBC. Eks pelatih Real Madrid itu menambahkan,"Kami hanyalah manajer dan pemain, dan seharusnya tidak menjadi bagian dari hal yang tengah terjadi. Kami akan meminta pertolongan FIFA untuk mencari solusi dari masalah ini." Pencabutan kerja sama dengan Nike ini bukan masalah pertama yang dihadapi Iran menjelang berlaga di <a href="https://www.jawapos.com/piala-dunia/sisi-lain/13/06/2018/piala-dunia-2018-bakal-dibikin-bising-oleh-sepasang-sendok" target="_blank">Piala Dunia 2018</a>. Sebelumnya asosiasi sepak bola Iran sudah membekukan hubungan mereka dengan Yunani. Ini merupakan imbas dari meningkatnya tensi antara Yunani dengan Turki. Sebelumnya, laga pemanasan melawan Kosovo pun dibatalkan akibat urusan yang tak ada kaitannya dengan <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola/sepak-bola-dunia/12/06/2018/ini-yang-diinginkan-zinedine-zidane-usai-meninggalkan-real-madrid" target="_blank">sepak bola</a>.

Kena Imbas Sanksi AS, Skuad Iran Minta Pertolongan FIFA

sanksi ekonomi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sanksi ekonomi

Berita Terkini