<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/07/KLHK-2-2326996525.jpg" alt="Konferensi pers penetapan tersangka TS (51), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang periode 2021-Juni 2024, sebagai tersangka, Jumat (6/12)/(Foto: Dimas Choirul Jawapos.com)" width="100%">
<figcaption>Konferensi pers penetapan tersangka TS (51), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang periode 2021-Juni 2024, sebagai tersangka, Jumat (6/12)/(Foto: Dimas Choirul Jawapos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penyidik Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup (LH) menetapkan TS (51), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang periode 2021-Juni 2024, sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana "Tidak Melaksanakan Kewajiban Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah" terkait Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Rawa Kucing, Kota Tangerang , Jumat (6/12). TS disangkakan melanggar Pasal 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dengan ancaman hukuman penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp1 Miliar. Dirjen Penegakan Hukum LHK, Rasio Ridho Sani menyatakan selain telah memenuhi unsur pidana dalam Pasal 114 UU 32 tahun 2009, pihaknya memerintahkan kepada penyidik Gakkum LHK untuk mendalami dugaan pelanggaran lainnya yaitu pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. "Apabila dalam pendalaman ditemukan pelanggaran terkait dengan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan sesuai dengan Pasal 98 ayat (1) UUPLH tersangka diancam hukuman penjara 10 tahun penjara dan denda Rp10 miliar rupiah," kata Rasio dalam konferensi pers, Jumat. Direktur Penegakan Pidana Yazid Nurhuda, mengatakan bahwa penanganan terhadap TPA Rawa Kucing dilakukan menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Hasil verfikasi lapangan menemukan berbagai pelanggaran. Diantaranya, adanya air lindi sampah yang langsung terbuang ke media lingkungan, saluran drainase telah tertutup sampah dan bercampur dengan limpasan air lindi, terdapat dumping sampah di lokasi baru secara terbuka karena area landfill yang tersedia telah melebihi kapasitas, tidak memiliki persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah, tidak melaksanakan kewajiban pengendalian pencemaran air, dan beberapa pelanggaran lainnya. Sebagai tindaklanjut pelanggaran dalam pengelolaan sampah tersebut diterbitkan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Nomor SK. 1537/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/2/2022 pada 24 Februari 2022 yang ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang sebagai penanggung jawab pengelolaan TPA Sampah Rawa Kucing. Pengawas KLHK telah beberapa kali pengawasan terhadap kepatuhan atas sanksi tersebut, pengawasan pertama tanggal 16 Juni 2022. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa kewajiban dalam sanksi administratif tidak sepenuhnya dipenuhi. Terhadap hasil pengawasan pertama, Menteri LHK mengeluarkan Surat Peringatan Nomor S.2153/PPSALHK/PSA/GKM.0/11/2023 pada 17 November 2023. Kemudian dilakukan kembali pengawasan tanggal 7 Juni 2024, dimana hasil pengawasan tidak menunjukkan komitmen penanggung jawab pengelola TPA. "Atas ketidaktaatan pemenuhan kewajiban sanksi administrasi tersebut, Penyidik Gakkum LH kemudian melakukan langkah penegakan hukum pidana melalui tahapan pengumpulan bahan dan keterangan, bukti, pemeriksaan saksi, pengambilan sampel dan analisis laboratorium, serta permintaan keterangan ahli," kata Yazid. Hasil analisis terhadap sampel air lindi yang telah diambil, menunjukkan tingginya parameter pencemaran, seperti (Total Dissolved Solids), BOD (Biological Oxygen Demand), COD (Chemical Oxygen Demand), dan Total Nitrogen, yang melebihi baku mutu. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa pengelolaan TPA Rawa Kucing tidak sesuai dengan kaidah tata kelola lingkungan hidup. "Setelah alat bukti terpenuhi, penyidik Gakkum LH menaikkan ke tingkat penyidikan," tambah Yazid Nurhuda. TPA Rawa Kucing dengan luas area mencapai 34,88 hektar merupakan tempat pengolahan akhir sampah utama di Kota Tangerang dan dikelola oleh Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah DLH Kota Tangerang, UPT TPA Rawa Kucing bertanggung jawab atas pengelolaan sampah di lokasi tersebut. Selain kasus TPA Rawa Kucing, saat ini Gakkum LH sedang melakukan kegiatan penegakan hukum terhadap beberapa TPA lainnya, seperti penyegelan pada 3 (tiga) TPA dan pengenaan sanksi administratif paksaan pemerintah pada 2 (dua) TPA. Penyegelan dilakukan pada TPA Sarbagita Suwung di Bali, TPA Burangkeng di Kabupaten Bekasi, dan TPA Sarimukti di Provinsi Jawa Barat. Untuk pengenaan paksaan pemerintah diberikan terhadap TPA Cahaya Kencana dan TPA Basirih, yang keduanya berlokasi di Kalimantan Selatan. Penindakan terhadap TPA ilegal juga telah dilakukan dalam beberapa kasus. Untuk kasus yang telah berkekuatan hukum tetap (incraht), yaitu TPA ilegal di Desa Buwek Raya, Bekasi, terpidana Anton (60 tahun) dijatuhi hukuman pidana 6 tahun penjara dan denda sebesar Rp 3 miliar. Sementara itu, dalam kasus TPA ilegal di Kota Tangerang, terdakwa Muhammad Subur (61 tahun) dan Ahmad Gojali (56 tahun) masing-masing divonis 1 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar. Pada kasus TPA Limo di Depok, yang diduga mencemari lingkungan hidup melalui pembakaran sampah secara terbuka (open burning) dan longsor, penyidik Gakkum LHK telah menahan tersangka J (58 tahun). Penahanan dilakukan di Rutan Kelas I Jakarta Pusat sebagai tindak lanjut dari penyegelan dan penghentian aktivitas di TPA ilegal tersebut. Selain itu, pengumpulan bahan keterangan sedang dilakukan untuk kasus TPA ilegal di Yogyakarta. Sedangkan, pemasangan papan larangan kegiatan juga telah dilakukan di tiga lokasi TPA ilegal lainnya, yaitu di Babelan (Bekasi), Klapanunggal (Bogor), dan Riau. Pengelolaan sampah menjadi salah satu isu mendesak dan penting saat ini. Sebanyak 54,44% TPA yang beroperasi masih menggunakan sistem pembuangan terbuka (open dumping), sementara capaian kinerja pengelolaan sampah belum maksimal, yaitu hanya mencapai 63,60%. Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurrofiq, menerbitkan 306 surat terkait pembenahan TPA. Surat ini ditujukan kepada lima gubemur, yaitu Gubernur Bali, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Aceh. Selain itu, surat tersebut juga disampaikan kepada 266 bupati dan 35 wali kota di provinsi-provinsi tersebut. Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa pembenahan TPA harus sesuai dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UUPS). Penanganan TP&Alpha; sampah harus memperhatikan ketentuan Pasal 29 ayat (1) yang melarang penanganan sampah dengan sistem pembuangan terbuka di TPA. Selain itu, pemerintah daerah. Rasio menambahkan, hukuman terhadap pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sangat berat. Pihaknya meminta agar kasus ini menjadi pembelajaran bagi para penanggung jawab pengelolaan TPA lainnya. Sebab, saat ini masih banyak TPA dikelola tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. "Kami mengingatkan kepada penanggung jawab pengelolaan TPA untuk segera memperbaiki dan meningkatkan kinerja pengelolaan TPA yang menjadi tanggung jawabnya, baik terkait dengan pengelolaan air lindi, pembakaran sampah secara terbuka, termasuk mencegah terjadi kebakaran sebagaimana yang terjadi di beberapa TPA pada tahun 2023, termasuk kebakaran di TPA Rawa Kucing. Sekali lagi akan kami tindak tegas," pungkas Rasio.

TS disangkakan melanggar Pasal 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Mantan Kepala Dinas LH Kota Tangerang Ditetapkan Tersangka Dugaan Pidana Kasus Pengelolaan Sampah di TPA Rawa Kucing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/musdiq-dinas-pendapatan.jpg" alt="Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya Musdiq Ali Suhudi. Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya Musdiq Ali Suhudi. Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Surabaya menghapus sanksi administratif terhadap bunga pajak daerah. Kebijakan itu menyambut peringatan Hari Pahlawan 10 November.  Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya Musdiq Ali Suhudi mengatakan, penghapusan bunga pajak daerah tersebut dimulai 10 Oktober-30 November. ”Program ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat pada masa pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19,” kata Musdiq Ali Suhudi seperti dilansir dari Antara.  Selain itu, Musdiq menerangkan jenis, pajak yang termasuk dalam penghapusan sanksi administratif, antara lain pajak hotel, restoran, pajak penerangan jalan (PPJ), parkir, reklame, tempat hiburan, dan pajak air tanah. ”Penghapusan sanksi administratif kali ini, terhadap bunga pajak daerah tahun 2011 sampai dengan November 2022. Sedangkan dendanya, secara sistem akan dihapus,” terang Musdiq.  Musdiq menambahkan, besaran penghapusan sanksi administratif terhadap bunga pajak daerah ditetapkan sesuai periode pembayaran. Pada Oktober 2022 diberi penghapusan sanksi administratif sebesar 100 persen. Sedangkan periode pembayaran pada November, diberikan penghapusan sanksi administratif sebesar 50 persen.  ”Pembayaran dapat dilakukan di semua bank,” papar Musdiq Ali Suhudi.  Dia mengimbau kepada seluruh masyarakat yang mempunyai tunggakan pajak agar segera melakukan pembayaran. ”Penghapusan sanksi ini guna mendorong wajib pajak yang selama ini keberatan bayar karena kondisi ekonomi sejak pandemi. Kami harap masyarakat bisa berkurang bebannya, sehingga bisa segera membayar utang dan tunggakannya,” ujar Musdiq Ali Suhudi.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menambahkan, penghapusan sanksi pajak bunga daerah itu rutin dilakukan pemkot, sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 99 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Terhadap Bunga Pajak Daerah kepada Masyarakat Dalam Rangka Hari Pahlawan.  ”Setiap peringatan hari besar tertentu, kami ada peraturan di perwali tentang pengurangan atau penghapusan pajak. Tujuannya, agar masyarakat aktif membayar pajak, baik itu PBB dan sebagainya,” kata Eri.

Pemkot Surabaya Hapus Sanksi Administratif Bunga Pajak Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/SUBSIDI-MINYAK-GORENG-DI-CABUT-FEDRIK-TARIGAN-5.jpg" alt="Pedagang mengemas Minyak goreng Curah yang akan di perjualbelikan di Pasar Senen, Jakarta, Senin (31/5/2022). secara resmi Kementerian Perindustrian (Kemenperin) cabut program subsidi minyak goreng curah. meski sudah tidak ada subsidi, bukan berarti subsi" width="100%">
<figcaption>Pedagang mengemas Minyak goreng Curah yang akan di perjualbelikan di Pasar Senen, Jakarta, Senin (31/5/2022). secara resmi Kementerian Perindustrian (Kemenperin) cabut program subsidi minyak goreng curah. meski sudah tidak ada subsidi, bukan berarti subsi</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan, memastikan tidak ragu untuk menghukum setiap pedagang yang ditemukan sengaja memonopoli pasar minyak goreng curah yang memberatkan masyarakat.  Kepala Dinas Perdagangan Kota Palembang Raimon Lauri di Palembang mengatakan, hukuman tersebut berupa hukuman administratif seperti pencabutan izin usaha hingga hukuman pidana. Pemberian hukuman tersebut dilakukan Pemerintah Kota Palembang bekerja sama dengan tim satuan tugas minyak goreng daerah setempat, yang secara ketat mengawasi produksi, distribusi, hingga ke penjualan.  ”Kami tidak ragu menindak para oknum yang sengaja memonopoli di luar kewajaran hingga mempengaruhi harga jual. Penindakan ini dilakukan baik secara administratif maupun hukum,” kata Raimon Lauri seperti dilansir dari Antara.  Menurut dia, Pemerintah Kota Palembang mewajibkan para pedagang menjual minyak goreng curah Rp 14 ribu per liter atau setara Rp 15.500 per kilogram di pasar. Harga tersebut sesuai harga eceran tertinggi yang ketetapan dari pemerintah pusat setelah pencabutan subsidi minyak goreng beberapa hari lalu.  ”Sejak ada pengumuman itu harga jual minyak goreng curah tersebut sudah berlaku di Palembang,” tutur Raimon Lauri.  Dia memastikan, berdasar hasil pengecekan menemukan kondisi saat ini pasokan minyak goreng jenis curah dari distributor di Palembang dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga dengan kondisi tersebut dipastikan sangat kecil kemungkinan kembali terjadi kelangkaan minyak goreng di pasaran seperti beberapa waktu lalu.  ”Pasokan minyak goreng cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tercatat mencapai 1,4 juta liter per bulan, dengan harga yang tentunya terjangkau,” terang Raimon Lauri.

Pemkot Palembang Beri Sanksi Pedagang yang Monopoli Minyak Goreng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/rapat-evaluasi-sakip-dari-dgn-kemenpan-rb-12.jpg" alt="Bupati Jember saat mengikuti evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) secara daring bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Kamis (10/9). Diskominfo Jember/Antara" width="100%">
<figcaption>Bupati Jember saat mengikuti evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) secara daring bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Kamis (10/9). Diskominfo Jember/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bupati Jember Faida akhirnya menanggapi sanksi administratif yang diberikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepadanya karena keterlambatan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) APBD Jember 2020.  ”Saya sudah membaca melalui media sosial karena baru datang dari Malang. Kemungkinan surat itu sampai di Jember, saya sudah berangkat keluar kota,” kata Faida seperti dilansir dari Antara di Pendapa Wahyawibawagraha Jember, Kamis (10/9).  Faida memahami terkait dengan sanksi tersebut, yakni tidak digaji selama 6 bulan sesuai dengan Surat Gubernur Nomor 700/1713/060/2020 tentang Penjatuhan Sanksi Administratif kepada Bupati Jember.  ”Bupati itu jabatan politik. Jadi ada risiko politik pada tahun politik. Saya paham akan risiko tersebut dan sebagai pemimpin saya ambil risiko itu karena yang terpenting APBD 2020 bisa dijalankan meskipun tidak ada Peraturan Daerah (Perda) APBD,” tutur Faida.  Dia mengatakan, Kabupaten Jember menggunakan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) APBD Jember karena sudah ada aturannya. Sehingga, tidak ada seorang pun yang boleh menyandera APBD Jember karena sejatinya yang disandera adalah hak-hak rakyat.  ”Bagi saya yang terpenting APBD digunakan untuk rakyat Jember. Menurut saya dengan tidak membahas APBD dan KUA-PPAS, dewan menyandera hak-hak rakyat,” terang Faida.  Dia menilai soal keterlambatan pembahasan APBD Jember pada tahun anggaran 2020 terjadi karena banyaknya agenda yang dibatalkan DPRD sehingga bukan hanya kesalahan dari pihak eksekutif.  Sebelumnya, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menjatuhkan sanksi administratif kepada Bupati Jember Faida berupa tidak dibayarkannya hak-hak keuangan selama 6 bulan. Faida tidak boleh menerima hak-hak keuangan, meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan lain, honorarium, biaya penunjang operasional, dan hak-hak keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebab, dia dinilai bersalah terkait dengan keterlambatan penyusunan APBD Jember 2020.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=5vrae6mlcjc

Bupati Jember Faida Tanggapi Sanksi Administratif Gubernur Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/pt-rum-pastikan-pengolahan-limbah-sudah-sesuai-aturan-kementerian-lh_m_.jpg" alt="PENGOLAHAN LIMBAH: Petinggi PT RUM bersama sejumlah wartawan melakukan pengecekan di instalasi pengolahan limbah, Kamis (28/3)." width="100%">
<figcaption>PENGOLAHAN LIMBAH: Petinggi PT RUM bersama sejumlah wartawan melakukan pengecekan di instalasi pengolahan limbah, Kamis (28/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Rayon Utama Makmur (RUM) masih menjalani<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/27/03/2019/kpk-beberkan-ada-pihak-yang-berniat-mengkondisikan-kasus-suap-taufik" target="_blank"> sanksi administratif</a> yang dijatuhkan oleh Pemkab Sukoharjo. Sanksi tersebut&nbsp;sudah dijatuhkan sejak 23 Februari 2018 dan akan berlaku sampai Agustus 2019 ini. Selama menjalani sanksi administratif tersebut, PT RUM mengklaim terus melakukan perbaikan dalam <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/27/03/2019/tpst-ditutup-sampah-di-kota-jogja-menggunung" target="_blank">pengolahan limbah</a>. Bahkan, hasil akhir air yang dibuang hasil pengolahan limbah di PT RUM sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan secara baku oleh<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/27/03/2019/tpst-ditutup-sampah-di-kota-jogja-menggunung" target="_blank"> Kementerian Lingkungan</a> Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK).&nbsp; "Kami menangani dan menyikapi limbah dengan sangat serius, tidak berhenti pada slogan saja. Dan untuk pengolahan limbah cair, kami sudah menggunakan teknologi paling terkini. Dan hasilnya sudah memenuhi persyaratan baku dari Kemen LHK," urai Manajer Humas PT RUM Bintoro Dibyoseputro kepada <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/27/03/2019/tpst-ditutup-sampah-di-kota-jogja-menggunung" target="_blank">JawaPos.com</a>, Kamis (28/3).&nbsp; Bintoro menambahkan, selama ini pabrik pembuat serat rayon itu menghasilkan tiga jenis limbah. Yakni limbah cair, padat dan udara. Ketiga jenis limbah itu sudah mulai dikelola <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/27/03/2019/tpst-ditutup-sampah-di-kota-jogja-menggunung" target="_blank">menggunakan teknologi terkini.</a> Dan untuk limbah cair, Bintoro mengklaim, sudah tidak lagi menimbulkan keluhan masyarakat.&nbsp; Dia berharap, kemajuan dalam <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/27/03/2019/tpst-ditutup-sampah-di-kota-jogja-menggunung" target="_blank">pengolahan limbah cair</a> ini bisa diikuti dengan pengolahan limbah udara atau gas. "Sekarang PT RUM mempunyai alat wet scrubber, dan gas yang dihasilkan masih satu kilogram masih jauh di bawah ambang batas yang diperbolehkan yakni 30 kilogram," ucapnya.&nbsp; Bintoro juga menyampaikan, dalam waktu dekat ini, PT RUM juga akan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/27/03/2019/tpst-ditutup-sampah-di-kota-jogja-menggunung" target="_blank">melakukan daur ulang</a> atau recovery H2SO4. Dengan proses daur ulang ini, diharapkan sulfur yang selama ini menjadi penyebab utama gangguan udara bisa didaur ulang. "Dan tidak lagi mengganggu, setelah direcovery bisa menjadi bahan H2SO," ucapnya.&nbsp; Tetapi, untuk recovery tersebut membutuhkan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/27/03/2019/tpst-ditutup-sampah-di-kota-jogja-menggunung" target="_blank">waktu yang tidak sebentar</a>. Bahkan Bintoro menyampaikan, butuh waktu minimal 24 bulan untuk benar-benar bisa menghilangkan bau tersebut.

PT RUM Pastikan Pengolahan Limbah Sudah Sesuai Aturan Kementerian LH