<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/15/Cuplikan-layar-2023-09-15-123915-3039297768.png" alt="Ilustrasi aplikasi samsat digital./tangkapan layar website samsatdigital.id" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aplikasi samsat digital./tangkapan layar website samsatdigital.id</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pembayaran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) umumnya dibayarkan melalui samsat secara langsung. Namun saat ini Bayar STNK bisa dilakukan secara online melalui aplikasi samsat digital untuk mempermudah masyarakat. Pembayaran STNK melalui samsat digital harus melalui aplikasi dengan cara registrasi terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran. Pertama adalah mengisi data pribadi seperti Nomor Induk Kependudukan atau NIK yang ada di Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP). Lalu mengisi alamat e-mail, nomor ponsel, memasukkan kata sandi lalu ulangi mengisi kata sandi. Selanjutnya mempersiapkan fisik e-KTP agar dapat di foto dan diunggah sebagai syarat pendaftaran, pastikan KTP tidak buram atau tidak jelas. Berikutnya biometric wajah melakukan swafoto, lalu memasukan OTP yang dikirimkan lewat SMS, jika sudah berhasil maka melakukan verifikasi ulang melalui link yang dikirimkan melalu email. Untuk proses pembayaran, klik notifikasi pembayaran selanjutnya klik generate kode bayar dan pilih bank yang ingin dipilih. Klik lanjutkan dan ada panduan untuk pembayaran melalui ATM, maupun internet banking, setelah itu bayar dan selesai.***

Berikut ini merupakan cara mudah melakukan pembayaran STNK melalui aplikasi samsat digital, tak perlu datang ke kantor lagi

Bayar STNK Melalui Aplikasi Samsat Digital, Ini Cara Registrasi Sebelum Melakukan Pembayaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/WhatsApp-Image-2019-10-29-at-10.27.30.jpeg" alt="Ilustrasi: Cara penggunaan Samsat Online Nasional. (Dok BPRD DKI Jakarta)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Cara penggunaan Samsat Online Nasional. (Dok BPRD DKI Jakarta).</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Untuk mempermudah masyarakat membayar pajak kendaraan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Korps Lalu Lintas (Korlantas Polri) menerapkan aplikasi Samsat Online Nasional. Setelah menginput beberapa persyaratan, wajib pajak bisa langsung membayarkan kewajibannya melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) beberapa Bank atau mobile banking.  Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, Faisal Syafruddin, mengatakan pembayaran pajak kendaraan lewat aplikasi online sudah berlaku. "Pembayaran (pajak kendaraan via aplikasi online) bisa lewat ATM/Mobil Banking dan mari masyarakat memanfaatkan Samsat Online Nasional sehingga penerimaan pajak kendaraan bermotor semakin bertambah," kata Faisal Syafruddin seperti keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Rabu (30/10).  BPRD Provinsi DKI Jakarta menghimbau dan mengajak masyarakat DKI Jakarta membayar pajak kendaraan bermotor melalui Samsat Online Nasional. “Samsat Online Nasional memudahkan masyarakat DKI Jakarta dalam membayar pajak kendaraan bermotor dengan mudah, aman dan cepat,” pungkasnya.  Sementara itu, Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi BPRD Provinsi DKI Jakarta, Mulyo, menjelaskan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan beberapa provinsi di Indonesia menerapkan Samsat Online Nasional. Termasuk diantaranya Provinsi DKI Jakarta dan beberapa daerah lainnya.  Melalui layanan Samsat Online Nasional tentunya akan lebih memudahkan masyarakat pemilik kendaraan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dimilikinya karena telah bekerja sama dengan bank daerah, bank BUMN, dan juga bank swasta.  Mulyo mengatakan melalui Samsat Online Nasional wajib pajak/pemohon diharuskan mengunduh aplikasi Samsat Online Nasional di Google Play. Karena hanya melalui aplikasi Samsat Online Nasional tersebut, wajib pajak/pemohon mendapatkan kode bayar untuk melakukan pembayaran pajak melalui ATM/E-banking.  Kode bayar yang diterima oleh wajib pajak/pemohon hanya berlaku selama 2 jam semenjak dikeluarkan oleh aplikasi Samsat Online Nasional, apabila dalam kurun waktu tersebut belum dilakukan pembayaran kode bayar akan tidak dapat digunakan (kadaluarsa). Sehingga jika akan melakukan pembayaran wajib pajak/pemohon harus melakukan pendaftaran ulang via aplikasi Samsat Online Nasional.  Samsat Online Nasional ini memiliki perbedaan dengan layanan E-Samsat Jakarta dimana data pemilik rekening harus sama dengan data pemilik kendaraan yang tertera di STNK sedangkan pembayaran Samsat Online Nasional bisa dilakukan melalui ATM/e-banking milik sendiri atau orang lain.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/WhatsApp-Image-2019-10-29-at-11.12.41.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Ilustrasi: Cara penggunaan Samsat Online Nasional. (Dok BPRD DKI Jakarta).  Dibawah ini adalah tampilan dari Aplikasi Samsat Online Nasional, sebagai berikut: Membayar pajak kendaraan melalui ATM/E-banking, ada prosedur pengesahan STNK yang harus diikuti oleh wajib pajak/pemohon, meliputi :  1. Menyerahkan persyaratan di loket pengesahan 2. Petugas akan melakukan input data pada aplikasi Samsat Online Nasional dengan memasukkan Noreg/Nopol 3. Setelah identitas pemilik dan kendaraan serta status pembayaran muncul pada layar komputer maka petugas akan melakukan pengesahan STNK dengan membubuhkan stiker/cap/elektronik pada kolom pengesahan di STNK 4. Selanjutnya petugas akan melakukan pencetakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Batas waktu untuk penukaran struk bukti pembayaran dengan SKPD asli sekaligus melakukan pengesahan STNK adalah 30 hari dihitung dari tanggal dikeluarkannya struk bukti tersebut. Pengesahan STNK hanya dapat dilakukan pada Samsat daerah asal dimana kendaraan terdaftar contohnya kendaraan yang terdaftar di wilayah DKI Jakarta tidak dapat melakukan pengesahan STNK di wilayah Banten.  Selain itu, ketika mengajukan pengesahan STNK ke kantor Samsat maka wajib pajak/pemohon harus dapat menunjukkan KTP asli sesuai dengan data di STNK. Bila tidak dapat menunjukkan maka :  1. Melakukan proses balik nama 2. Dilakukan blokir sehingga tahun berikutnya kendaraan tersebut tidak dapat melakukan pembayaran melalui Samsat Online Nasional dan harus melakukan balik nama.

Permudah Bayar Pajak, Samsat Online Nasional Sudah Berlaku

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kabar-baik-untuk-pemilik-kendaraan-ma-hapus-biaya-tnkb_m_190692.jpeg" alt="Pemilik kendaraan membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat di Jakarta." width="100%">
<figcaption>Pemilik kendaraan membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat di Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri telah melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama dan Perjanjian kerja Sama (PKS) Samsat Online Nasional tahun 2019 bersama pejabat daerah dan instansi terkait.  Dirut PT Jasa Raharja Budi Rahardjo S menyatakan harapannya agar Samsat Online Nasional senantiasa memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat yang mencerminkan good governance service.  “Adanya Samsat Online akan mampu mendorong kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. Sehingga mampu memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat,” ungkap Bambang beberapa waktu yang lalu.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/begini-cara-pembayaran-stnk-lewat-e-samsat_m_199015.jpeg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama dua artis melakukan peluncuran E-Samsat di Mapolda Metro Jaya, Senin (26/3). (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama dua artis melakukan peluncuran E-Samsat di Mapolda Metro Jaya, Senin (26/3). (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure> Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama dua artis melakukan peluncuran E-Samsat di Mapolda Metro Jaya, Senin (26/3). (Dok JawaPos.com)  Selain itu, Gubernur DKI Anies Baswedan menyatakan, hal itu merupakan perwujudan nyata atas integrasi teknologi dan tindak nyata pelayanan. Sehingga, sudah seharusnya ini dapat menjadi terobosan yang dikembangkan bersama.  “Semua telah diintegrasikan, teknologi kini memfasilitasi masyarakat. Semua terobosan pada ujungnya untuk masyarakat. Kita berharap integrasi ini memberikan pelayanan dan memiliki pertanggungjawaban yang lebih baik,” harap Anies.  Dalam kesempatan yang sama, Kakorlantas Polri Irjen Pol Refdi Andri melihat optimisme untuk instansi kepolisian dapat juga memasuki dan mengikuti laju era digital. Senada dengan Anies, ia berharap Samsat Online bisa bermanfaat bagi masyarakat.  “Untuk Samsat Online kita sudah melakukan gagasan sejak 2012 dan kita kembangkan terus, hingga di 2019 ini kita target akan online seluruh Indonesia dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia,” pungkasnya.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/begini-cara-pembayaran-stnk-lewat-e-samsat_m_199015.jpeg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama dua artis melakukan peluncuran E-Samsat di Mapolda Metro Jaya, Senin (26/3). (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama dua artis melakukan peluncuran E-Samsat di Mapolda Metro Jaya, Senin (26/3). (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>

Digagas 2012, Akhirnya Samsat Online Berlaku Secara Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/cegah-calo-pajak-kendaraan-bisa-dicicil-lewat-bjb-t-samsat_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten (BJBR) bersama 23 Bank Pembangunan Daerah (BPD), 4 Bank BUMN, dan 3 Bank Swasta menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) antara Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, PT. Jasa Raharja (Persero) dan 23 Provinsi di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi mengenai Layanan Samsat Online (e-Samsat) Nasional. Direktur Utama Bank BJB, Ahmad Irfan mengatakan, kerja sama ini meliputi pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Menurutnya, keuntungan yang bisa diperoleh dari penerapan samsat online nasional memberi kemudahan kepada wajib pajak yang memiliki kendaraan yang terdaftar di wilayah Jawa Barat, tapi fisik kendaraannya berada di luar provinsi Jawa Barat.&nbsp; &ldquo;Wajib pajak itu tetap bisa melakukan pembayaran pajak kendaraannya melalui jaringan bank yang sudah ikut kerja sama dalam e-Samsat Nasional. Begitupun sebaliknya, nasabah Bank BJB yang memiliki kendaraan yang tercatat di luar Jawa Barat juga bisa melakukan pembayaran pajaknya melalui channel Bank BJB (atm, sms banking dan bjb net),&rdquo; ujarnya dalam siaran persnya, Kamis (15/11). Irfan menjabarkan lebih lanjut, BJB T-Samsat merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang bisa dilakukan melalui sistem cicil atau angsuran. Pembayaran tersebut nantinya di debit secara otomatis dari rekening nasabah Bank&nbsp; BJB.&nbsp; &ldquo;Dengan mekanisme pembayaran ini, masyarakat tidak merasa terbebani untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Bahkan ada layanan tambahan yang mengingatkan masyarakat agar tidak lupa membayar pajak kendaraan bermotor miliknya,&rdquo; imbuhnya. Di samping itu, Irfan berharap adanya perluasan layanan dan dapat mendukung pencapaian target penerimaan setoran pajak kendaraan bermotor dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). &ldquo;Diharapkan dapat mencegah terjadinya praktik percaloan yang kerap terjadi dalam pengurusan berbagai pembayaran di Samsat sehingga dapat membantu Pemerintah dalam mencegah terjadinya praktik-praktik percaloan,&rdquo; tandasnya.

Cegah Calo, Pajak Kendaraan Bisa Dicicil Lewat BJB T-Samsat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/asyik-samsat-online-segera-diterapkan-bakal-mampu-cegah-pungli_m_155757.jpeg" alt="ILUSTRASI: Contoh ATM Samsat Jatim yang diluncurkan pada 2014." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Contoh ATM Samsat Jatim yang diluncurkan pada 2014.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polri bakal melakukan penerapan sistem Samsat Online di tujuh provinsi di Pulau Jawa dan Bali. Hal tersebut bakal diterapkan setelah adanya nota kesepahaman Polri bersama tujuh Gubernur, hari ini (7/9). Dengan adanya sistem tersebut, ke depan para wajib pajak dapat membayarkan pajak kendaraan mereka dengan transaksi elektronik. Tak ada lagi antre di Samsat tiap Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Kakorlantas Irjen Royke Lumowa menerangkan bila sistem Samsat online diharapkan bisa mencegah terjadinya pungutan liar pada saat pengurusan surat kendaraan secara konvensional. "Tentunya untuk menghindari pungli ya. Transaksi wajib pajak dengan petugas, semuakan lewat elektronik atau online semua bayarnya," kata dia ketika ditemui di Sudirman, Tanah Abang, Jakarta, Kamis (7/9). Dia menerangkan, para wajib pajak hanya perlu dengan membayarkan tagihan pajak yang telah jatuh tempo lewat transaksi elektronik, baik dengan mobile banking maupun transfer di ATM. Hal itu tentu memudahkan masyarakat untuk mengurus surat kendaraan. Hingga sekarang ini, menurut dia sudah ada beberapa Provinsi, Kabupaten, maupun Kota yang sudah mulai mengoperasikan sistem Samsat Online ini. Hanya saja, pada Oktober 2017 mendatang akan diluncurkan secara resmi. "Memang ada beberapa yang sudah online di Kabupatennya, tingkat provinsinya. Tapi serentak diluncurkan Oktober 2017," terang Rokye. Diketahui bila tujuh Provinsi telah menyetujui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) secara online. Nantinya Samsat online (e-Samsat) ini akan mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor, Asuransi Jasa Raharja, dan pengesahan STNK Tahunan. Ketika penandatanganan MoU, hadir Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Gubernur Banten Wahidin Halim. Lalu untuk Gubernur DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Bali, masing-masing mengirim perwakilannya.

Asyik! Samsat Online Segera Diterapkan, Bakal Mampu Cegah Pungli

samsat online

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#samsat online

Berita Terkini

Bayar STNK Melalui Aplikasi Samsat Digital, Ini Cara Registrasi Sebelum Melakukan Pembayaran

Permudah Bayar Pajak, Samsat Online Nasional Sudah Berlaku

Digagas 2012, Akhirnya Samsat Online Berlaku Secara Nasional

Cegah Calo, Pajak Kendaraan Bisa Dicicil Lewat BJB T-Samsat

Asyik! Samsat Online Segera Diterapkan, Bakal Mampu Cegah Pungli

Download Aplikasi JawaPos.com