<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Uji-Coba-Sekolah-Tatap-Muka-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Putera Sampoerna Foundation (PSF) diduga sebagai inisiator terkait perubahan atau penyederhanaan kurikulum baru. Salah satu poin yang tertuang dalam draft penyederhanaan kurikulum dan asesmen nasional menyebut, mata pelajaran sejarah diusulkan untuk dihapuskan.  Namun terkait dugaan tersebut, Kepala Pusat Kurikulum Kemendikbud Maman Fathurrahman, menegaskan tidak ada keterlibatan pihak lain dalam penyederhanaan kurikulum. "Saya yakin tidak ada kaitannya (dengan PSF). Proses dan inisiasi pengembangan kurikulum berjalan sesuai prosedur yang seharusnya," jelas dia kepada JawaPos.com, Selasa (22/9).  Dia mengatakan bahwa itu merupakan tanggung jawab daripada Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puspurbuk) Kemendikbud untuk penyusunan kurikulum baru. Bukan pihak luar.  "Yang jelas draf kurikulum sudah dikaji oleh para pakar yang berkompeten di bidangnya," terang dia.  Sedangkan saat dihubungi secara terpisah, Head of Marketing &amp; Communications, Putera Sampoerna Foundation Ria Sutrisno, mengungkapkan, pihaknya sama sekali bukan inisiator perubahan kurikulum. Menurut Ria, perubahan tersebut merupakan ranah dari Kemendikbud, bukan masyarakat ataupun sektor privat.  “PSF menyadari pentingnya kurikulum nasional sebagai panduan pendidikan nasional. Namun PSF tidak berinisiatif melakukan perubahan atau penyederhanaan kurikulum nasional," terang dia kepada JawaPos.com, Selasa (22/9).  Seperti diketahui, sebelumnya Mantan Ketua Tim Pengembang K13 Said Hamid Hasan mengatakan, dirinya mendapat informasi bahwa perubahan kurikulum ini merupakan inisiasi oleh PSF.  “Pagi ini saya dapat informasi pemikirnya itu dari Sampoerna Foundation,” ungkap dia kepada wartawan, Senin (21/9).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=HjXaLZHzKq8

Kemendikbud Tepis Sampoerna Foundation Inisiator Perubahan Kurikulum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/BELAJAR-TATAP-MUKA_sofan-kurniawan_Radar-Mojokerto.jpg" alt="puluhan siswa mengikuti proses belajar mengajar tatap muka di SMKN 1 Dlanggu Mojokerto Jawa Timur , Selasa (18/08), Muharto Kepala Sekolah mengatakan, pembelajaran tatap muka ini merupakan Uji coba ditengah masa pandemi,SMK tersebut menjadi salah satu per" width="100%">
<figcaption>puluhan siswa mengikuti proses belajar mengajar tatap muka di SMKN 1 Dlanggu Mojokerto Jawa Timur , Selasa (18/08), Muharto Kepala Sekolah mengatakan, pembelajaran tatap muka ini merupakan Uji coba ditengah masa pandemi,SMK tersebut menjadi salah satu per</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berencana membentuk kurikulum pendidikan nasional yang baru yang akan digunakan pada 2021 mendatang. Di dalam draf penyederhanaan kurikulum dan asesmen nasional itu terdapat permasalahan, yaitu penghapusan mata pelajaran sejarah di SMK.  Hal ini pun dirasa terburu-buru oleh banyak pihak. Padahal baru beberapa bulan kurikulum baru ini diusulkan oleh Mendikbud Nadiem Makarim, di mana sebenarnya membuat kurikulum itu membutuhkan waktu yang lama, seperti kurikulum 2013 yang dibahas sejak 2011 dan baru diimplementasikan pada 2013.  Menanggapi adanya kejanggalan kenapa Kemendikbud terburu-buru dalam penyederhanaan kurikulum, Mantan Ketua Tim Pengembang K13 Said Hamid Hasan mengatakan dirinya mendapat informasi, penyesuaian kurikulum itu diinisiasi oleh Sampoerna Foundation.  "Pagi ini saya dapat informasi pemikirnya itu dari Sampoerna Foundation," ungkap dia kepada wartawan, Senin (21/9).  Pihak yang berwenang, seperti Pusat Kurikulum dan Buku (Puskurbuk) Kemendikbud pun kata dia tidak terlalu dilibatkan dalam pembahasan penyederhanaan mapel. Puskurbuk lebih ke teknisnya.  "Pertama yang saya ketahui ya mungkin, pengembangnya itu hanya sebagian dari teman Puskurbuk, tapi mereka sebetulnya lebih banyak teknisnya. Pemikirnya justru bukan dari Puskurbuk. Bukan orang kurikulum, bahkan ada yang baru lulus (pendidikan) tahun lalu, jadi ini suatu persoalan," ujarnya.  Bahkan, lebih parahnya Puskurbuk diminta untuk tidak terlalu banyak bicara mengenai hal ini. Semua yang terkait penyederhanaan kurikulum bersifat rahasia.  "Puskurbuk ada yang tahu, karena ada yang terlibat juga beberapa. Mereka juga mengatakan ini rahasia, ini rahasia," imbuhnya.  Menurutnya, perubahan kurikulum pun tidak ada masalah. Namun, yang terpenting dalam pembahasan ini adalah transparansi, padahal ini demi kebaikan pendidikan Indonesia.  "Saya perubahan kurikulum itu tidak masalah, tapi kan konsepnya itu harus jelas terbuka, karena perkembangan hidup kita menyebabkan kita harus berubah dalam kurikulum. Itu bekerjanya semacam satu secret, satu kerja rahasia, tidak boleh bocor. Kenapa harus menjadi rahasia. Ini untuk orang banyak, kenapa harus rahasia,” jelasnya.  Padahal, pada saat dia bersama timnya merancang K13, itu dilakukan secara terbuka meskipun hanya berbentuk draf. Semua pihak yang berkepentingan dilibatkan, namun sekarang kenapa pembahasan dilakukan secara diam-diam.  "Itu diangkat dan dibicarakan, didiskusikan. Itu bukan berarti dia menjadi rahasia, dia kita sebut draf satu bulan ini, jadi memang sifatnya terbuka. Kemudian kita sosialisasikan ke setiap perguruan tinggi, kemudian ke setiap wilayah," tutup Said.  Bantah  Head of Marketing &amp; Communications, Putera Sampoerna Foundation Ria Sutrisno memberikan pernyataan bahwa pihak sama sekali bukan inisiator perubahan kurikulum. Di mana, kata dia hal tersebut merupakan ranah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), bukan masyarakat ataupun sektor privat.  “PSF menyadari pentingnya kurikulum nasional sebagai panduan pendidikan nasional.  Namun PSF tidak berinisiatif melakukan perubahan atau penyederhanaan kurikulum nasional," terang dia kepada JawaPos.com, Selasa (22/9).  Kemudian, ia menuturkan bahwa pihaknya juga tidak pernah terlibat ataupun berpartisipasi dalam diskusi atau pembahasan kurikulum nasional dan perubahan-perubahannya, termasuk tidak mengusulkan wacana penghapusan mata pelajaran sejarah di SMK.  "PSF juga tidak mengusulkan penghapusan mata pelajaran sejarah.  PSF fokus melatih dan menyebarkan praktik baik pendidikan ke seluruh penjuru Indonesia,” tegasnya.  Sebagai lembaga, pihaknya tidak diminta pemerintah dan tidak mengusulkan kepada pemerintah untuk melakukan pengkajian, analisis atau penyusunan naskah akademik.  "PSF menyesalkan adanya berita berisikan tudingan keterlibatan PSF dalam pembahasan kurikulum tanpa adanya konfirmasi atau pengecekan fakta terlebih dahulu," terang dia.

Penyederhanaan Kurikulum Diinisiasi Sampoerna Foundation?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/nadiem-zaking.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Putera Sampoerna Foundation mengambil langkah untuk menjalankan Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), yakni menggunakan dana mandiri. Langkah ini diambil sejalan dengan arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. Hal ini juga untuk memastikan terlaksananya program yang telah dirancang dan terpenuhinya kebutuhan peserta didik sesuai dengan jadwal yang telah dirumuskan. Head of Marketing & Communications Putera Sampoerna Foundation, Ria Sutrisno mengatakan, meski menggunakan dana mandiri, pihaknya memastikan sinergi bersama Kemdikbud dan para mitra lain, baik dalam maupun luar negeri akan tetap terjaga. Termasuk dalam proses integrasi program dan pengukuran efektivitas program yang dijalankan. “Sejalan dengan arahan Kemendikbud mengenai penguatan gotong royong, kami akan terus mengedepankan kerjasama dengan mitra yang memiliki komitmen yang sama bagi peningkatan pendidikan Indonesia, baik pemerintah, swasta, organisasi masyarakat, di dalam dan di luar negeri,” jelas dia dalam keterangan resmi, Rabu (29/7). Kemudian, ia juga mengungkapkan bahwa sejak awal mengikuti seleksi POP, tujuan utama pihaknya adalah merumuskan program pendidikan yang dapat membantu meningkatkan pendidikan berkualitas yang dapat dijangkau setiap anak Indonesia, yang juga mencakup pendidikan dan pemajuan literasi, numerasi dan penguatan pendidikan karakter bagi para pendidik dan anak didik. "Yayasan Putera Sampoerna bukanlah corporate social responsibility (CSR) dari sebuah perusahaan, melainkan sebuah yayasan yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan. Sejak awal kami berusaha membantu memajukan dunia pendidikan dengan menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang independen, dan berkolaborasi dengan mitra yang memiliki komitmen yang sama bagi peningkatan pendidikan Indonesia," ujarnya. Dalam hal ini, Sampoerna Foundation mengalokasikan dana pendampingan sebesar Rp 70 miliar untuk mendukung program peningkatan kualitas guru dan ekosistem pendidikan. Sampoerna sendiri masuk ke dalam Kategori Macan dan Gajah, di mana untuk saat ini, mereka mengalokasikan dananya sendiri untuk menjalankan POP. “Yayasan Putera Sampoerna secara rutin berkolaborasi dengan berbagai mitra dalam mengelola dan melaksanakan secara akuntabel program pendidikan untuk peningkatan akses dan kualitas sekolah dan guru di Indonesia. Kami mengajak masyarakat dan pihak-pihak terkait untuk kembali ke tujuan awal dibentuknya POP yakni untuk kemajuan bangsa Indonesia melalui pendidikan dan pemajuan literasi, numerasi dan penguatan pendidikan karakter bagi para pendidik dan anak didik,” tutup Ria. Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyatakan dua lembaga, yakni Putera Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation menggunakan skema pembiayaan mandiri untuk menjalankan POP. “Berdasarkan masukan berbagai pihak, kami menyarankan Putera Sampoerna Foundation juga dapat menggunakan pembiayaan mandiri tanpa dana APBN dalam POP dan mereka menyambut baik saran tersebut,” ujar Nadiem di Jakarta, Selasa (28/7).

Sampoerna Foundation Ikuti Arahan Nadiem Pakai Dana Mandiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Nadiem-Makarim-di-perpustakaan-Kemendikbud-Fedrik.jpg" alt="HARAPAN BARU: Mendikbud Nadiem Makarim meninjau perpustakaan di kantor Kemendikbud, Jakarta, kemarin (23/10). (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>HARAPAN BARU: Mendikbud Nadiem Makarim meninjau perpustakaan di kantor Kemendikbud, Jakarta, kemarin (23/10). (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjadi perbincangan dalam beberapa hari terakhir. Pasalnya, disebutkan bahwa ada corporate social responsibility (CSR) yang terafiliasi dengan perusahaan, mendapatkan kategori Gajah atau Rp 20 miliar per tahun di setiap program.  Menanggapi hal tersebut, Head of Marketing & Communications Putera Sampoerna Foundation, Ria Sutrisno mengatakan bahwa pihaknya bukan merupakan organisasi CSR dari PT HM Sampoerna Tbk.  "Putera Sampoerna Foundation adalah yayasan usaha sosial yang didirikan dan bertujuan meningkatkan kualitas dan akses pendidikan bagi bangsa Indonesia. Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, yayasan tidak menggunakan dana operasional korporasi dari PT HM Sampoerna Tbk," terang dia melalui keterangan tertulis kepada JawaPos.com, Kamis (23/7).  Dia menjelaskan bahwa Putera Sampoerna Foundation secara terbuka telah dipilih oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk menjadi salah satu pelaksana POP dari 156 organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan.  Apalagi, Putera Sampoerna Foundation juga telah memiliki 19 tahun rekam jejak yang kredibel dalam menjalankan program pendidikan untuk peningkatan akses dan kualitas sekolah dan guru di Indonesia. Di mana telah menjangkau lebih dari 92.000 guru, 155.000 siswa, 855 sekolah dan 40 madrasah di 57 daerah dan 27 provinsi di Indonesia.   "Yayasan dalam upayanya, bekerja sama dengan mitra yang memiliki komitmen yang sama dalam memajukan pendidikan di Indonesia, baik itu swasta, nasional, dan internasional, termasuk pemerintah daerah, maupun masyarakat," tutur dia.  Sebagaimana diketahui, Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda sebelumnya mempertanyakan dua lembaga besar yang mendapatkan dana untuk POP. Dia menyebutkan bahwa kedua lembaga tersebut masuk ke dalam kategori CSR.  "Kok ini mereka malah menerima dana atau anggaran negara untuk membiayai aktivitas melatih para guru. Logikanya sebagai CSR, yayasan-yayasan perusahaan tersebut bisa memberikan pelatihan guru dengan biaya mandiri," kata Syaiful dalam keterangannya, Selasa (21/7).

Sampoerna Foundation Beri Tanggapan Soal Program Organisasi Penggerak